BAB I PENDAHULUAN A. Latar Latar Bela Belakan kang g System Perekonomian yang ada di Indonesia begitu banyak, sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan. Apabila suatu kegiatan usaha ekonomi yang kita lakukan tentu ada hal-hal yang harus kita penuhi. penuhi. Pereko Perekonomi nomian an suatu suatu negara negara ada pembagian pembagian dua system, system, perekonomian tertutup dan terbuka. Dalam perekonomian tertutup juga dikenal dengan kebijakan kebijakan pemerintah atau tanapa kebijakan kebijakan pemerintah. Dan dalam uraian makalah ini kita akan membahas mengenai Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah, baik itu itu dala dalam m pers perspe pekt ktif if Makr Makroe oek konom onomii maup maupun un dala dalam m pers perspe pekt ktif if Ekonomi Islam. B. Rumusa Rumusan n Masal Masalah ah . Seperti Seperti apa Perek Perekonom onomian ian !ertutup ertutup Dengan Dengan "ebijakan ebijakan Pemeritah emeritah Dalam Perspektif Makroekonomi# $. %agaimana dampak Pajak Pajak !erhadap !erhadap "onsumsi "onsumsi Dan !abungan# !abungan# &. %agaimana dampak dampak Pengeluaran Pengeluaran Pemerintah Pemerintah Dan Pajak Pajak !erhadap !erhadap "eseimbangan Perekonomian# '. Seperti Seperti apa Perek Perekonom onomian ian !ertutup ertutup !anpa "ebijakan ebijakan Pemerin Pemerintah tah Dalam Perspektif Ekonomi Islam# C. Tujua ujuan n . Mene Menege geta tahu huii sepe sepert rtii apa apa Perek erekon onom omia ian n
!ertu ertutu tup p
Denga engan n
"ebijakan Pemeritah Dalam Perspektif Makroekonomi# $. Mengetahui dampak Pajak Pajak !erhadap !erhadap "onsumsi "onsumsi Dan !abungan# !abungan# &. Mengetahui dampak dampak Pengeluaran Pengeluaran Pemerintah Pemerintah Dan Pajak Pajak !erhadap !erhadap "eseimbangan Perekonomian# '. Mengetahu Mengetahuii seperti seperti apa Perek Perekonom onomian ian !ertutup ertutup !anpa "ebijakan ebijakan Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam#
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Dan Dengan
Ruang
"e#ijakan
Lingku
Perek!n!mian
Tertutu
Pemeritah
Dalam
Persekti$
Makr!ek!n!mi Perekonomian tertutup maksudnya tidak mengenal hubungan luar
negeri,
sehingga
tidak
ada
kegiatan
ekspor-impor.
Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam
kegiatan
perekonomian.
(adi,
perekonomian
tertutup
sederhana adalah perekonomian yang melibatkan dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan )s*asta+. Perekonomian sederhana tidak
mengenal
keterlibatan
pemerintah
dalam
kegiatan
perekonomian. "eseimbangan perekonomian sederhana atau dua sektor dapat dituliskan dengan notasi berikut /0I Dimana
/ "onsumsi I In1estasi
(ika sebagian pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian digunakan untuk menabung )saving atau diberi notasi S+ maka dapat di tuliskan sebagai berikut / 0 S Sedangkan
keseimbangan
pendapatan
nasional
dari
sudut
penerimaan menjadi /0S0! Dimana
S Saving2tabungan ! Tax 2pajak
Dalam membahas perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan
pengeluaran,
perekonomian
suatu
3egara
dapat
digolongkan atas
3urul 4uda et al. Ekonomi Makro Islam. Pendekatan !eoritis, 5et I )(akarta "en5ana, $667+, hlm. 8& . $
a. Perekonomian !ertutup )closed economy + , yang meliputi atas perekonomian
sederhana
)perekonomian
dua
se5tor+
dan
perekonomian tiga se5tor, b. Perekonomian !erbuka )opened economy +.
Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari pengeluaran
yang
dilakukan
rumah
tangga
konsumen
yang
biasanya disebut dengan consumption )/+ dan pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen)9rm+ yang biasanya disebut investment )I+$. "eseimbangan perekonomian sederhana atau dua se5tor dapat dituliskan dengan notasi berikut. /0::::::::.) &.+ Persamaan ini men5erminkan kondisi antara output yang diproduksi )+ sama dengan output yang dijual )/0+. (ika sebagian pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian pendapatan digunakan untuk menabung )saving atau diberi notasi S+ maka dapat ditulis /0S:::::::::)&.$+ Sehingga identitas )&.+ dan )&.$+ dapat digunakan menjadi /0 /0S::::::::)&.&+ Identitas )&.&+ men5erminkan komponen penerimaan )/0S+ sama dengan
komponen
pengeluaran
)/0+. Identitas
untuk
persamaan )&.&+ dapat dirumuskan kembali untuk melihat hubungan antara tabungan dan in1estasi.. dengan memperoleh konsumsi dari setiap sisi dari persamaan )&.&+ sehingga diperoleh - / S:::::::)&.'+ Persamaan diatas menunjukkan bah*a dalam perekonomian sederhana
tabungan
identik
dengan
pendapatan
dikurangi
konsumsi. $ Sadono Sukirno, Makroekonomu Teori Pengantar , Ed. &, /et. $$, )(akarta ;ra9ndo Persada, $6&+, hlm. &' &
a. Damak Pajak Terha%a "!nsumsi Dan Ta#ungan Pada perekonomian tertutup dengan dua sektor pendapatan nasional )+ sama dengan pendapatan diposable )d+. dengan adanya unsur pajak )tax +, maka pendapatan diposable menjadi lebih ke5il dari pendapatan nasional. 4ubungan antara pendapatan diposable dengan pendapatan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut d < ! Dengan berkurangnya pendapatan diposible tentunya akan mengurangi pula tingkat konsumsi seterusnya akan mengurangi tingkat tabungan. =ntuk melihat sampai sejauh mana pajak dapat mempengaruhi
konsumsi,
maka
dapat
dilakukan
dengan
menggunakan dua pendekatan pajak yang dikenakan, yaitu . Pengaruh pajak tetap, )yaitu besaran pajak yang jumlahnya sama pada
berbagai
tingkat
pendapatan+
konsumsi dan tabungan. $. Pengaruh pajak proporsional
)yaitu,
terhadap besaran
pengeluaran pajak
yang
ditentukan dengan persentase tertentu dari tingkat pendapatan+ terhadap tingkat konsumsi dan tabungan. ;una melihat dampak pajak tetap terhadap konsumsi dapat diberikan suatu ilistrasi perhitungan sederhana sebagai berikut / 66 0 6,78 ! 6 %esarnya konsumsi sebelum ada pajak / 66 0 6,78 )26,8+ 66 >>? )pembulatan+ / >>? %esarnya konsumsi setelah ada pajak tetap d >>?-6 d >8? / 66 0 6,78 )>>?-6+ / >87 )pembulatan+ '
Dari hasil perhitungan sederhana tersebut jelas pajak tetap akan mengurangi konsumsi, lalu bagaimana dengan tingkat tabungan# @ogika
sederhana
menyatakan
tentunya
tabungan
juga
aka
mengalami penurunan, dengan menggunakan persamaan konsumsi diatas )/ 66 0 6,78+ dapat diberikan ilustrasi dengan menggunakan !abel berikut
Ta#el &.' Pengaruh ajak teta terha%a "!nsumsi %an Ta#ungan ( 6 >66 766 $66 866 (
T 6 6 6 6 6 T
(% 6 >66 766 $66 866 (%
C 66 >6 ?76 $6 &?8 C
S -66 -6 $6 76 $8 S
6 >66 766 $66 866
6 6 6 6 6
-6 86 ?6 6 '6
,8 >6,8 ??,8 ,8 &>>,8
-6,8 -,8 7,8 ?7,8 $&,8
Dari ilustrasi !abel &. terlihat bah*a sebelum ada pajak tetap kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan konsumsi dan tabungan yang besarnya MP/ B MPS B Setelah ada pajak tetap menyebabkan pengurangan terhadap pendapatan diposible sebesar pajak tetap )!+, maka
-!.
Dengan berkurangnya tingkat pendapatn diposible akan mengurangi jumlah
konsumsi
dan
pendapatan diposible
tabungan
sama
-!
8
dengan 0
pengurangan . %esarnya
pengurangan konsumsi setelah ada pajak tetap adalah sebagai berikut MP/ B MPS B
atau atau
MP/ B )-!+ MPS B )-!+
Dengan menggunakan 5ontoh pada !abel &., maka 6,78B)-6+ -7,8 )bandingkan konsumsi sebelum dengan setelah pajak tetap+ 6,8B)-6+ -,8 )bandingkan konsumsi sebelum dengan setelah pajak tetap+ Selain itu, dampak pajak tetap
terhadap konsumsi dapat dijelaskan menggunakan analisis kur1a sebagai berikut /
/ a0b
a
a-b!
/a0b)-!+
MP/ B !
>
)am#ar &.' Damak ajak teta terha%a "!nsumsi
S
S -a 0 )-b+
S -a 0 )-b+)-!+
-a
MP/ B !
-a-)-b!+ )am#ar &.* Damak ajak teta terha%a Ta#ungan &
#. Damak Pengeluaran Pemerintah Dan Pajak Terha%a "eseim#angan Perek!n!mian "etika pembahasan perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerinatah
besarnya
multiplier
perekonomian
2)-b+,
& Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam )P&EI+, Ekonomi Islam, )(akarta ;ra9ndo Persada,$66+, hlm. 87
?
bagaimana
multiplier
setelah
masuknya pemerintah dalam
sistem ekonomi )perekonomian & sektor+# Seperti telah diuraikan pada
bagian
sebelumnya
masuknya
unsure
pemerintah
menimbulkan dampak pada dua sisi yaitu dari sisi pengeluaran berupa pengeluaran pemerintah )government expenditerc+ dan sisi penerimaan berupa pajak )tax +. (ika pajak tetap dalam multiplier perekonomian, maka besaran multiplier dapat diterangkan dengan menggunakan asumsiasumsi sebagai berikut . Cungsi konsumsi adalah / B a0bd $. %esar pajak tetap adalah ! !B &. Cungsi In1estasi adalah autonomous )I Io+ '. Cungsi pengeluaran pemerintah adalah autonomous ); ;o+ %erdasarkan asumsi tersebut, maka kita dapat menghitung multiplier perekonomian sebagai berikut
/0I0;
a 0 bd 0 I 0 ;
a 0 b)-!B+ 0 I 0 ;
a 0 b < b!B 0 I 0 ;
-b a < b!B 0 I 0 ;
)a < b!B 0 I 0 ;+:::::::::::::::
)&.8+ Dari persamaan )&.8+ terlihat bah*a multiplier perekonomian dengan adanya pajak tetap tidak mengalami perubahan )sama seperti multiplier dalam perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah+. /ontoh, diketahui /
66 0 6,78d
Io
$6
;
$6
!B 6 Ditanya:
%erapa tingkat keseimbangan pendapatan nasional#
%erapa kenaikan pendapatan nasional jika in1estasi meningkat menjadi '6 )I+# Jawab:
!ingkat keseimbangan pendapatan nasional 7
66 0 6,78 )-6+ 0$6 0 $6 '6 < 7,8 0 6,78 &,82)6,8+ 7?? )pembuatan+ "enaikan pendapatan nasional jika in1estasi meningkat menjadi '6 )I+ I- I6 '6 < $6 $6 )2-b+ B && )pembulatan+ "ebaikan lain penambahan pengeluaran pemerintah apabila dibandingkan dengan pengurangan pajak sebagai alat kebijakan 9skal
adalah
pertambahan
menggalakan kegiatan pengurangan
pajak.
pengeluaran
pemerintah
ekonomi
adalah lebih
Pengambilan
keputusan
5epat untuk
dalam
dari efek menambah
pengeluaran pemerintah, pelaksanaan pengeluaran itu dan kenaikan kegiatan ekonomi yang diakibatkannya berlaku dalam masa yang relatif
5epat.
Ini
disebabkan
karena
pengeluaran
pemerintah
merupakan komponen pengeluaran agregant )yang berlaku akibat penambahan konsumsi rumah tangga+'. Sedangkan pajak itu hampir semuanya
mempunyai
sifat
meningkatkan biaya produksi dan harga jual pada barang dan juga dikenakan se5ara langsung pada pendapatannya bukan pada harga barang8.
Dengan
demikian
kemampuan
pajak
dalam
mempertahankan tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat belum dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan akat.
' 3urul 4uda et al. Ekonomi Makro Islam....hlm >& 8 Andri Soemitra, ank dan !embaga "euangan Syaria#, )(akarta "en5ana,$66+, hlm. '$7
B. Pengertian Dan
Ruang
Lingku
Perek!n!mian
Tana "e#ijakan Pemerintah Dalam
Tertutu
Persekti$ Ek!n!mi
Islam Dalam negara islam, kebijakan 9s5al merupakan salah satu perangkat untuk men5apai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al;haali
termasuk
menjaga
meningkatkan
keimanan,
kesejahteraan
kehidupan, intelektualitas,
dengan
tetap
kekayaan, dan
kepemilikan. Pada saat perekonomian sedang krisis yang memba*a dampak
terhadap
keuangan
negara
karena
sumber-sumber
penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya akti1itas ekonomi, maka ke*ajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Dalam konsep ekonomi islam, kebijakan 9s5al bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menepatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. )M.A. Manan, &+. '. Pengumulan +akat Pendayagunaan hasil pengumpulan akat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil akat
diharapkan
mampu
melakukan
pembagian
porsi
hasil
pengumpulan akat misalnya >6 untuk akat konsumtif dan '6 untuk akat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan akat se5ara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mujtahid melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan akat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan akat se5ara produktif dapat
dilakukan melalui
program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis, dalam bentuk biasis*a dan pelayanan kesehatan gratis. *. Pengumulan Pajak Syarat Pengumpulan pajak agar dalam pemungutannya tidak menimbulkan
hambatan
atau
perla*anan,
maka
pemungutan2pengumpulan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut 6
a. Pengumpulan pajak harus adil )syarat keadilan+ sesuai dengan tujuan hukum, yakni men5apai keadilan, =ndang =ndang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundangundangan di antaranya mengenakan pajak se5ara umum dan merata, serta disesusikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi *ajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran,
dan
mengajukan
banding
kepada
Majelis
Pertimbangan Pajak. b. Pengumpulan pajak harus berdasarkan =ndang =ndang ) Syarat uridis+ Di Indonesia, pajak diatur dalam ==D '8 pasal $&A yang menyatakan bah*a pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-
undang. 4al ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun *arganya. 5. !idak mengganggu perekonomian )Syarat Pemungutan
tidak
boleh
Ekonomis+
mengganggu kelan5aran
kegiatan
produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. d. Pengumpulan pajak harus e9sien )Syarat Cinansial+ Sesuai fungsi budgetair,
biaya
pemungutan
pajak
harus
dapat
ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi ke*ajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru. &. +akat, Pajak, In-estasi Dan Pengeluaran Pemerintah Dalam "aitanna Dengan Multilier E$ek Dalam Persekti$ Islam =ntuk multiplier akat adalah multiplier akat adalah tergantung marginal propensity to consume )MP/+ dari akat yang diterima 5 jika 5 F6, maka multiplier akat positif, hal ini berimplikasi
bah*a
peningkatan
meningkatkan kegiatan ekonomi. dimana
pengurangan
pajak
pengeluaran
akat
akan
=ntuk multiplier pajak yaitu
akan
meningkatkan
pendapatan
nasional dan sebaliknya. =ntuk multiplier in1estasi autonomous,
go1ernment spending besarannya sama. Dan juga pendapatan nasional akan mengalami peningkatan jika terjadi peningkatan in1estasi domestik s*asta dan pengeluaran pemerintah.
$
BAB III PENUTUP "esimulan Dari uraian makalah diatas dapat kami simpulkan bah*a Perekonomian tertutup artinya tidak mengenal hubungan luar negeri,
sehingga
perekonomian melibatkan
tidak
tertutup
ada
kegiatan
ekspor-impor.
(adi
sederhana adalah
perekonomian
yang
dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan
)s*asta+. Dalam negara islam, kebijakan 9s5al merupakan salah satu
perangkat untuk
kebijakan
9s5al
itu
men5apai
bertujuan
tujuan
untuk
syariah.
ang
mana
mengembangkan
suatu
masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menepatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.
&
DA/TAR PUSTA"A
4uda et al, 3urul. $66. Ekonomi Makro Islam. Pendekatan !eoritis. (akarta "en5ana. http22belajar.blogspot.5om2$6&262pungutan-selain-pajak
'
