Sistem sPemerintahan Filipina Konstitus Konstitusii ini mencangkup mencangkup banyak batasan batasan kekuasan kekuasan presiden presiden sebagai sebagai cara penjagaan terhadap kekuasaan otoriter. Semua warga negara Filipina yang tela telah h beru berus sia 18 tahu tahun n atau tau leb lebih dapa dapatt memb emberik erikan an su sua ara. ra. Sela Selam ma berla berlang ngsu sungn ngnya ya rezim rezim Marc Marcos os,, milit militer er dipo dipoli liti tisa sasi si untu untuk k memp memper erta taha hanka nkan n kekua kekuasa saan anny nya. a. Kond Kondis isii ini ini menj menjad adii pres presed eden en peng pengar aruh uh milit militer er yang yang teru terussmenerus, menjadi faktor stabilitas dalam politik dan pemerintahan Filipina. 1. Eksekutif Kepala Kepala negara negara atau atau kepala kepala ekseku eksekutif tif Filipin Filipina a adalah adalah seoran seorang g preside presiden, n, dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 6 tahun. Wakil presiden yang juga dipilih langsung, langsung, dapat mengabdi mengabdi dengan masa waktu tidak lebih dari 2 periode 6 tahun berturut-turut. Presiden dan wakil presiden dipilih melaui pemungutan suara yang terpisah dan mengkin berasal dari partai politik yang berbeda.
2. Legis egisla lattif Nega Negara ra Fili Filipin pina a memi memilik likii legis legisla latif tif bica bicame mera rall (2 kama kamar) r) yang yang dise disebu butt dengan kongres Filipina. Majlis tertinggi atau senat memiliki 24 anggota yang secara langsung dipilih untuk mengabdi dengan masa waktu 6 tahun. Senator dibatasi waktunya untuk 2 masa berturut-turut.
Majlis terendah atau dewan perwakilan, memiliki maksimal 260 anggota dengan masa jabatan selama 3 tahun. 208 wakil dipilih langsung dan 52 orang dipilh tidak langsung dari daftar nominasi kelompok minoritas masyarakat adat. Anggota dewan perwakilan dibatasi masa baktinya untuk 3 kali berturut-turut. 2/3 suara suara kongre kongres s diperlu diperlukan kan untuk untuk menola menolak k hak veto veto undang undang-un -undan dang g yang yang diusulkan presiden.
3. Kehakima iman Pengadilan Pengadilan tertinggi di Filipina Filipina adalah adalah Mahkamah Mahkamah Agung yang terdiri atas hakim ketua dan 14 hakim anggota, semuanya ditunjuk oleh presiden negara. Usia pensiun wajib bagi hakim MA adalah 70 tahun. Badan peradilan lainnya adalah pengadilan banding, pengadilan tingkat pertama dan pengadilan kota.
4. Peme Pemeri rint ntaa aan n Loka Lokall Untu Untuk k tujua tujuan n admi admini nist stra rasi si,, Fili Filipin pina a diba dibagi gi menj menjad adii beber beberap apa a regi region on,, prop propin insi si,, dan dan kota kota.. Kawa Kawasa san n Nati Nation onal al Capi Capita tall Regi Region on meli melipu puti ti wila wilaya yah h metropolita metropolitan n Manila, Manila, Daerah Administrative Administrative Cordillera, Cordillera, wilayah wilayah semi otonomi otonomi kelompo kelompok k suku suku datara dataran n tinggi tinggi di Luzon Luzon Utara, Utara, dan wilaya wilayah h otonom otonomii Muslim Muslim
Mindanau (ARMM) meliputi 4 provinsi di Mindanau. ARMM merupkan wilayah berpemerintahan sendiri yang dibentuk pada 1989. ARMM memiliki pemerintahan sendiri dengan kekuasaan eksekutif terbatas, provinsi dikepalai Gubernur dan kota dipimpin oleh walikota.
Unit terkecil dari pemerintahan lokal adala barangay. Di daerah pedesaan, barangay merupakan sebuah desa dan di daerah perkotaan merupakan sebuah lingkungan. Setiap kota atau kota madya berisi barangay dalam jumlah banyak dan ada ribuan barangay di Filipina. Setiap barangay dikelola oleh seorang eksekutif dan dewan komunitas yang anggotanya dipilih oleh penduduk barangay.
5. Parta Politik Parta Politik di Filipina merupakan perpanjangan kunci para ahli politik yang mengontrolnya, dibanding institusi-institusi yang berfokus pada ideologiideologi tertentu atau pandangan politik. Loyalitas politik diserahkan kepada setiap individu dan jarang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Politisi sering berpindah-pindah partai hanya untuk keuntungan pribadi dan keuntungan daerah.
