BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Widyatama dengan tujuan utama untuk menjembatani antara teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan praktik di lapangan (dunia kerja). Mahasiswa mendapatkan materi dan ilmu pengetahuan tentang akuntansi pada saat perkuliahan seharihari. Untuk melengkapi ilmu pengetahuan yang didapatkan mahasiswa selama perkuliahan di kampus, mahasiswa sebaiknya mengenal praktek yang terjadi di lapangan. Sehingga mahasiswa akan mendapatkan gambaran yang nyata dan faktual bagaimana aplikasi teori yang sudah didapatkan pada dunia kerja. Program KKL juga bertujuan sebagai wahana untuk mengembangkan dan membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan aspek kebersamaan dalam bersosialisasi dan bernegosiasi. Program KKL tahun ini, mahasiswa Widyatama berkesempatan mengunjungi Kementerian Keuangan Republik Indonesia seabgai objek KKL. Sebagai mahasiswa program studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama Bandung yang melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Indonesia , diharapkan mahasiswa mahasiswa bisa memahami bagaimana tugas dan dan fungsi di Kementerian Keuangan, dan lebih khususnya mengenai APBN dan kebijakan transfer kedaerah dan dana desa. Dengan adanya KKL ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dibimbing langsung oleh tim pengajar dari program studi akuntansi, mahasiswa diharapkan dapat menambah pemahamannya dengan menghubungkan materi yang pernah diperoleh di kelas dengan kondisi yang terjadi di lapangan, membayangkan apa saja yang dapat diterapkan dari perkuliahan selama ini dengan transaksi-transaksi yang terjadi t erjadi di lapangan serta menambah informasi yang mahasiswa jumpai di lapangan. Adapun perbedaan yang terjadi dalam materi di
perkuliahan
dengan
kenyataan
di
lapangan,
mahasiswa
diharapkan
mampu
mengimplemtasikan materi yang berhubungan dengan yang ada di lapangan dan mampu beradaptasi dalam keadaan apapun yang terjadi di lapangan.
1
1.2
Maksud dan Tujuan
1.
Memberikan gambaran secara langsung tentang tugas dan fungsi kementerian keuangan Republik Indonesia.
2.
Memperluas wawasan mahasiswa yang berkaitan langsung dengan bidang akuntansi, yang berhubungan dengan proses – proses dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3.
Menambah pengetahuan dan wawasan, serta Mengenal lebih dalam tentang sejarah, visi, misi, perkembangan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1.3
Objek KKL
Objek Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Akuntansi 2018 kelompok 1 dan 4 yaitu Kementrian Keuangan Republik Indonesia 1.4
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
Tempat
: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Lokasi
: Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
Waktu
: Rabu, 3 Maret 2018
2
BAB II
PROFIL ORGANISASI
2.1
Nama Lembaga
Nama lembaga yang diteliti adalah KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.2
Sejarah
Di Indonesia, sejarah pengelolaan keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Setiap pemerintahan, mulai zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk memastikan terlaksananya pembangunan dalam pemerinta hannya. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar jika disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan atas dana yang dihimpun dari masyarakat, antara lain berupa upeti, pajak, bea dan cukai, dan lain-lain. Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang memiliki peranan vital dalam suatu negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara di bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dikatakan sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Rakca). 2.3
Tugas dan Fungsi
Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan,
penetapan,
dan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan ri siko;
3
2. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; 3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; 4. pengelolaan
barang
milik/kekayaan
negara
yang
menjadi
tanggung
jawab
Kementerian Keuangan; 5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; 6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; 7. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; 8. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan 9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. 2.4
Visi dan Misi Visi
: Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21 Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan
Misi
:
1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; 2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
4
2.5
Struktur Organisasi
5
BAB III
HASIL OBSERVASI
3.1
Pengertian APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakila Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang 3.2
APBN
Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet
Kerja
dalam
mencapai
sasaran-sasaran
pembangunan
guna
mewujudkan
kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pemerintah merespon tahun 2018 ini melalui penetapan tema kebijakan fiskal yakni “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Tiga strategi fiskal pada tahun 2018: 1. Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi; 2. Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas; 3. Mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.> Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2018 APBN tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik, yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4 persen; 2. Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen;
6
3. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada Rp13.400 per dolar Amerika Serikat; 4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen 5. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD48,0 per barel; 6. Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan mas ing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
Besaran indikator ekonomi makro tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari luar (global) maupun dalam negeri (domestik). Pengaruh faktor global diantaranya harga komoditas yang masih lemah, perdagangan dunia meningkat namun masih dibayangi isu proteksionisme dan perlambatan tingkat permintaan dari Tiongkok, Uni Eropa dan Jepang, serta ketegangan geo politik di Timur Tengah dan Asia. Pengaruh dari faktor domestik, yaitu tingkat kepercayaan dan daya beli masyarakat, keyakinan pelaku usaha, peningkatan peran swasta melalui kredit investasi dan investasi langsung, perbaikan neraca pembayaran serta penguatan cadangan devisa.
7
Pokok – pokok kebijakan APBN Tahun 2018
Dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun.
8
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai, antara lain melalui: 1. Dukungan Automatic Exchange of Information (AEoI) agar dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan; 2. Penguatan data dan Sistem Informasi Perpajakan agar lebih up to date dan terintegrasi, melalui e-filing, e-form dan e-faktur; 3. Membangun kepatuhan dan kesadaran pajak (sustainable compliance); 4. Perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara serta, penegakan pemberantasan penyelundupan.
Belanja negara dalam APBN 2018, pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja sebesar Rp2.220,7 triliun. Besaran ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun. 9
Anggaran infrastruktur diarahkan untuk mengejar ketertinggalan ( gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur, baik diperkotaan dan daerah, maupun di perbatasan dan daerah terluar. Adapun sasaran pembangunan (sementara) antara lain jalan baru sepanjang 865 km, jalan tol sepanjang 25 km, jembatan sepanjang 8.695 m, dan pembangunan rumah susun sebanyak 13.405 unit. 3.3
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan menjadi Undang-Undang. APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun.
10
Dari angka belanja tersebut terdapat belanja yang ditujukan untuk transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp766,2 triliun. Belanja transfer ke daerah dan dana desa mempunyai fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dalam penyalurannya, belanja transfer ke daerah dan dana desa menggunakan basis kinerja. Dana transfer ke daerah dan dana desa terbagi menjadi dua pendanaan yaitu transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60,0 triliun. Dana transfer ke daerah terbagi menjadi komponen-komponen sebagai berikut:
Dana Bagi Hasil (DBH), dengan pagu dana sebesar Rp89,2 triliun. Kebijakan
terbaru pada komponen DBH adalah penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan dan mendukung program jaminan kesehatan nasional. Selain itu DBH Dana Reboisasi, selain digunakan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penanganan batas kawasan dan pembenihan;
11
Dana Alokasi Umum (DAU), dengan pagu dana sebesar Rp401,5 triliun. Kebijakan
untuk tahun 2018 antara lain pagu yang bersifat dinamis dan bobot wilayah laut menjadi 100%;
Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dengan pagu dana sebesar Rp62,4 triliun.
DAK Fisik digunakan untuk mengejar ketertinggalan infras truktur pelayanan publik di daerah. Selain itu dalam DAK Fisik terdapat afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pengalokasian DAK menggunakan mekanisme proposal based sesuai proritas nasional;
Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan pagu sebesar Rp123,5 triliun digunakan
untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasar an Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 47,4 juta s iswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,2 juta guru dan BOK untuk 9.785 Puskesmas.
Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY, dengan dana sebesar Rp21,1 triliun digunakan untuk percepatan percepatan
pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan , pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.
Dana Insentif Daerah (DID), dengan dana sebesar Rp 8,5 triliun. DID digunakan
sebagai trigger dari pemerintah sebagai reward atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Dana Desa mendapatkan pagu dana sebesar 60,0 triliun. Dalam pengalokasian Dana Desa formula dibuat semakin fokus dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan geografis, melalui: pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, dan pemeberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin.
12
BAB IV KESIMPULAN
4.1 Kesimpulan
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dist ribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Untuk transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp766,2 triliun. Belanja tra nsfer ke daerah dan dana desa mempunyai fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan l ayanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dalam penyalurannya, belanja transfer ke daerah dan dana desa menggunakan basis kinerja.
14
DAFTAR PUSTAKA
https://www.kemenkeu.go.id https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Keuangan_Indonesia
iv
