ertahanan Tri Matra Kekuatan inti pertahanan terdiri atas tiga matra : matra darat, matra laut, dan matra udara. Kekuatan tri matra mempunyai kekhasan angkatan masing-masing, karena sifat dasar operasi
dan doktrin yang berbeda.
Oleh karena itu, strategi sistem
pertahanan kita di masa depan harus mampu menyinergikan kekuatan tiga matra tersebut, disesuaikan dengan sifat dasar operasinya, kekhasan geopolitik, dan geostrategi Indonesia, serta anggaran pertahanan maupun kepentingan nasional. Dengan kata lain, menyinergikan kekuatan tiga matra adalah menggunakan kekuatan sifat-sifat dasar angkatan, yaitu sifat dasar operasi darat, sifat dasar operasi maritim, dan sifat dasar operasi udara. Bila dilihat bahwa organisasi ke tiga angkatan pada masa Orde Baru belum memunculkan kekhasannya karena diperlukan untuk kepentingan kebersamaan dan integrasi angkatan. Masalah integrasi angkatan hanya diwujudkan dalam tingkat operasional, yaitu pada pelaksanaan operasi gabungan dengan catatan bahwa angkatan tetap menampilkan kekhasannya masing- masing. – Sifat Dasar Operasi Darat Persenjataan yang digunakan oleh kekuatan darat lebih bervariasi bila dibandingkan dengan persenjataan yang digunakan oleh kekuatan maritim maupun kekuatan udara. Oleh karena itu, TNI AD sangat membutuhkan jenis senjata yang bervariasi dan tempat pelatihan yang berbeda. Banyaknya jenis senjata dan kemampuan personil yang berbeda akan menentukan keberhasilan tugas di daerah operasi, Daerah operasi, terletak jauh dari home-base sehingga diperlukan dukungan atau bantuan baik dari angkutan laut maupun udara. Kekuatan darat, digunakan untuk mengakhiri konflik atau perang dan setiap operasi yang dilaksanakan memerlukan berbagai bentuk komposisi, macam penggelaran, jenis perlengkapan senjata, dukungan logistik, dan dukungan keamanan. Demikian juga, medan yang dipakai untuk melaksanakan operasi sangat bervariasi, banyak karateristik serta tantangan yang harus dihadapi. Operasi darat dilaksanakan sebagian besar oleh prajurit atau manusia sehingga setiap aksi prajurit darat akan memiliki dampak politik. Untuk itu, prajurit darat dituntut untuk memiliki kemampuan
membuat keputusan dalam menghadapi musuh serta mengetahui hukum yang relevan dengan konflik bersenjata dan memahami HAM. – Sifat Dasar Operasi Laut Kekuatan maritim, dipengaruhi oleh kondisi alam laut, yaitu geographic, oceanographic, dan meteorological sehingga berpengaruh besar terhadap pelaksanaan operasi di laut. Karena sifatnya yang lebih internasional, kekuatan maritim harus banyak mempertimbangkan hukum maritim dan penerapan hukum dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional. Kekuatan maritim tidak hanya memiliki nilai militer, namun juga nilai politik dan ekonomi. Dua kemampuan mendasar yang secara tradisional harus dimiliki oleh kekuatan maritim yaitu pengendalian laut dan proyeksi kekuatan. Pengendalian laut, artinya mampu mengendalikan di atas permukaan air, di bawah air, dan udara di atasnya. Di sisi lain, proyeksi kekuatan adalah kemampuan memproyeksikan kekuatan maritm dari laut langsung ke daratan untuk melindungi kepentingan nasional. – Sifat Dasar Operasi Udara Operasi udara berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer melalui media udara yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan memproyeksikan kekuatan militer di udara atau ruang angkasa dari suatu wahana atau misil yang beroperasi dari permukaan daratan. Wahana udara, dapat didefinisikan sebagai pesawat udara, helicopter, pesawat tanpa awak, dan misil yang terbang di atas mandala operasi. Penggunaan kekuatan udara yang paling penting adalah adanya konsentrasi kekuatan, serangan yang presisi, dan daya kejut taktis yang sangat mematikan. Dengan adanya penggabungan ketiga kekuatan tersebut, kekuatan udara akan menimbulkan daya hancur yang hebat dengan mengurangi korban manusia seminimum mungkin. Faktor inilah yang menjadikan alasan mengapa para ahli strategi menggunakan kekuatan udara sebagai kekuatan pemukul yang mematikan, sehingga digunakan pada serangan awal. Jadi, kekhasan yang dimiliki oleh kekuatan udara adalah kecepatan, jarak jangkau, dan daya fleksibilitas. Dari ketiga kekhasan tersebut, kekuatan udara dapat digunakan untuk melaksanakan beberapa tugas secara simultan dalam satu waktu tertentu. Dalam operasi udara, kekuatan udara memiliki aspek penggunaan kekuatan militer yang sangat luas, yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu, pengendalian udara, serangan udara, dan dukungan udara.
Dari ketiga kategori tersebut, kekuatan udara biasanya digunakan untuk melaksanakan serangan awal sebelum dilaksanakan kampanye militer secara gabungan. Atas dasar itu, tuntutan yang tinggi pada akhir-akhir ini bagi pertahanan mungkin akan berlanjut. Bagi TNI, apapun resiko dan situasinya harus terus meningkatkan dan menjaga kemampuan untuk merespon pilihan-pilihan dari berbagai skenario, baik yang bersifat Regional maupun Global.
KEPERAWATAN MATRA SUB BIDANG KESEHATAN LAPANGAN KAJIAN TEORI TENTANG KEPERAWATAN MATRA (BIDANG KESEHATAN LAPANGAN) (Oleh. Mayor Ckm Hendik Wicaksono, S.Kep,Ns,M.Kes)
PENDAHULUAN
1.
Umum
a. Kesehatan Matra merupakan upaya kesehatan khusus yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna. b. Keperawatan merupakan Suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif serta ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. c. Keperawatan dalam konteks kesehatan matra darat/ kesehatan lapangan, merupakan bentuk khusus pelayanan keperawatan yang difokuskan kepada penanganan masalah keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, serta muncul sebagai akibat lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna.
2.
Maksud dan Tujuan
a. Maksud. Memberikan gambaran tentang peran dan fungsi keperawatan dalam konteks kesehatan matra darat/ kesehatan lapangan. b. Tujuan. Agar para perawat dapat menempatan diri pada posisi yang mandiri serta memiliki integritas profesi yang baik dalam memberikan asuhan keperawatan dalam konteks kesehatan matra.
3.
Ruang Lingkup dan Tata Urut
Ruang lingkup dan tata urut dalam penulisan kajian teoritis ini adalah sebagai berikut a. Pendahuluan b. Keperawatan matra darat (keperawatan dalam konteks kesehatan lapangan) c. Penutup
4.
Dasar
a.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1215/Menkes/ SK/XI/2001 tentang pedoman kesehatan matra menteri kesehatan Republik Indonesia c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 647/Menkes/ SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Peraktik Perawat. d. Bujuknik tentang penanggulangan kegawat daruratan di lapangan Skep kasad nomor Skep/551/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005
KEPERAWATAN MATRA DARAT (KEPERAWATAN DALAM KONTEKS KESEHATAN LAPANGAN)
5.
Keperawatan
a.
Defenisi Keperawatan
1)
Perawat – nurse – nutrix (berarti merawat atau memelihara)
2) Menurut Ellis and Hertley (1984) perawat adalah seseorang yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu ,melindungi, seseorang karena sakit, cedera atau dalam proses penuaan. 3) Menurut International Cauncil of nurses (ICN ) thn 1972; perawat adalah person yang melakukan pengkajian pada individu yang sehat, maupun yang sakit dimana segala aktivitas yang dilakukan berguna untuk kesehatan atau pemulihan kesehatan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, dan aktivitas ini difokuskan kepada kemandirian klien secepat mungkin. 4) Perawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional dari pelayanan kesehata yang didasarkan kepada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik dalam keadaan sehat atau sakit, yang mencakup seluruh proses kehidupan. 5) Pelayanan keperawatan berupa bantuan, diberikan karena adanya kelemahan fisik, mental , keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemampuan menuju kepada pemenuhan kebutuhan dan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri. 6) Kegiatan perawatan di berikan dalam konteks peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), Penyembuhan (kuratif), serta pemulihan (rehabilitatif), sesuai dengan wewenang, dan tanggung jawab serta etika profesi.
b.
Falsafah Keperawatan
Nilai-nilai ideal perawatan yang menjadi pedoman tingkah laku perawatan, meliputi : 1) Perawatan adalah suatu usaha yang berdasarkan kemanusiaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bagi terwujudnya manusia yang sehat seutuhnya 2) Perawatan adalah suatu profesi yang dilakukan oleh seorang perawat professional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi 3) Perawatan adalah suatu sub system dari system kesehatan yang harus bekerja sama dengan profesi lain dalam memberikan bantuan kesehatan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengunakan daya sarana yang tersedia 4)
Perawatan merupakan pekerjaan yang luhur dan manusiawi
c.
Tujuan Keperawatan
a) Membantu individu menjadi bebas dari masalah kesehatan, dengan mengajak individu dan masyarakat untuk berpartisipasi meningkatkan kesehatannya. b) Membantu Individu mengembangkan potensinya dalam memelihara kesehatan seoptimalnya, agar tidak tergantung kepada orang lain c)
Membantu individu memperoleh derajat kesehatan seoptimal mungkin.
d.
Peran Perawat
Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain/ klien, sesuai kedudukannya dalam suatu system. Adapun peran perawat adalah : a) Sebagai pelaksana pelayanan keperawatan. Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada klien b) Sebagai pendidik. Bertanggung jawab dalam transformasi ilmu keperawatan kepada perawatan lain, atau klien. c) Sebagai pengelola. Perawat bertanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan dan pengelola administrasi perawatan. d) Sebagai peneliti dan pengembang ilmu keperawatan. Perawat melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang perawatan
e.
Fungsi Keperawatan
1) Mengkaji kebutuhan perawatan klien, serta sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan perawatan 2)
Merencanakan asuhan keperawatan
3)
Melaksanakan rencana asuhan keperawatan
4)
Mengevaluasi asuhan keperawatan
5)
Mendokumentasikan proses keperawatan
6) Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti guna mengembangkan mutu asuhan keperawatan 7)
Bekerja sama dengan klien serta pihak lain dalam pelayanan keperawatan
8)
Mengelola asuhan keperawatan dalam pelayanan
9)
Mengelola Institusi pendidikan dan mendidik tenaga keperawatan
10) Berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan dan perencanaan program kesehatan.(Primary health Care)
f.
Kompetensi Keperawatan
Berdasarkan SK Dirjen Yanmed Nomor. YM.00.03.2.6.76.37, dijelaskan bahwa Kompetensi keperawatan meliputi dari pemenuhan kebutuhan klien yang meliputi pemenuhan kebutuhan : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)
Oksigen Nutrisi dan keseimbangan elektrolit Eliminasi Keamanan Kebersihan dan kenyamanan fisik Istirahat dan tidur Gerak dan kegiatan jasmani Spiritual Emotional Komunikasi Terapi sesuai dengan advis medis Pendidikan dan kesehatan promotive rehabilitatif
g.
Area Keperawatan
1) Meningkatkan status kesehatan a) Menggali permasalahan kesehatan dalam masyarakat serta mengidentifikasi factor injury dan penyebab sakit b) Dilakukan melalui kegiatan Pengkes dan Luhkes 2) a) -
Pencegahan Penyakit Pencegahan primer Perlindungan khusus terhadap penyakit Peningkatan kesehatan
b) -
Pencegahan sekunder Befokus kepada pencegahan komplikasi dan ketidak mampuan
-
Pemeliharaan kesehatan dan terapi pengobatan
c) -
Pencegahan tersier Memperbaiki fungsi tubuh pasca sakit Rehabilitasi klien.
3) a) b)
Memperbaiki status kesehatan Meliputi kegiatan mulai ditemukannya penyakit s.d rehabilitasi Melakukan tindakan Asuhan keperawatan selama klien dalam fase pengobatan
4) a) b) c)
Memfasilitasi koping Memberikan support mental Memberikan alternative koping konstruktif bagi klien Menggali pengalaman kopping klien
h.
Aspek Legal Keperawatan
1)
Undang –undang no: 23 tahun 1992 tentang kesehatan
a) Pasal 1 angka 3 : tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melaluipendidikan di bidangkesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenagan untuk melakukan upaya kesehatan b) Pasal 32 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 yang berbunyi : (1) Ayat 2 : penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengobatan dan atau perawatan (2) Ayat 3 : Pengobatan dan atau perawatan dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Ayat 4 : Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenagan untuk itu.
c) Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 (1) Ayat 1 : Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlidungan hukumdalammelaksanakantugas sesuai dengan profesinya. (2) Ayat 2 : Tenaga kesehatandalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standart profesi dan menghormati hak-hak pasien
d) Peraturan Pemerintah no. 32 tahun 1998 tentang tenaga kesehatan. (peraturan pemerintah inimengatur seluruh tenaga kesehatan termasuk perawat), beberapa pasal yang berkaitan dengan perawat (1) Pasal 21 ayat 1 : setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban memenuhi standart profesi tenaga kesehatan. (2) Pasal 22 ayat 1 : Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya mempunyai keharusan untuk menghormatihak-hak pasien,menjaga kerahasian identitas pasien, memberikan informasi yang benar, meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan, serta membuat dan memelihara rekam medis. e) Keputusan presiden no.56 tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.(Kepres ini mengatur keberadaan majelis), diantaranya tugas majelis adalah : (1) Meneliti dan menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelainan dalam menetapkan standart profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. (2) Keputusan majelis ini akan menjadi dasar/landasan bagi pejabat kesehatan untuk menjatuhkan saksi disiplin terhadap tenaga kesehatan yang salah dalam menjalankan tugas profesinya.
f) Registrasi dan Praktik Keperawatan . Surat Keputusan menteri Kesehatan RI.Nomor : 647/Menkes/SK/IV/Tahun 2000 tantang Registrasi dan Praktek Perawat, tampak jelas dari materi yang diatur oleh Surat Keputusan menteri Kesehatan tersebut, yaitu : (1) Ketentuan umum , pemahaman tentang perawat, SIP, SIK, SIPP, standar profesi, Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten. (2) Pelaporan dan registrasi tentang laporan kelulusan lembaga pendidikan, permohonan registrasi, menerbitkan SIP, laporan Dinas Kesehatan Propinsi ke Sekretaris Jendral Departemen Kesehatan, adaptasi perawat luar negeri dan SIP berlaku 5 tahun. (3) Perizinan tentang sarana praktek keperawatan , permohonan SIK dan persyaratan, masa berlaku SIK, SIP untuk jenjang
pendidikan D3 keatas, rekomendasi SIK dan atau SIPP, dan masa berlaku serta pembaharuan SIK dan SIP. (4) Praktik perawat tentang wewenang praktik keperawatan, kewajiban perawat, kewenangan berdasarkan pendidikan, dalam praktik membantu program pemerintah, peningkatan mutu profesi, kewenangan melaksanakan tindakan diluar kewenangan, pencantuman SIPP diruang praktik, Asuhan keperawatan kunjungan rumah dan persyaratan praktik perorangan. (5) Pejabat berwenang mengeluarkan dan mencabut ijin kerja atau praktik tentang Pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atau Kabupaten, prosedur disetujui atau
penolakan dan laporan berkala Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atau organisasi profesi PPNI. (6) Pembinaan dan pengawasan, tentang kewajiban angka kredit dan pembinaan organisasi, laporan pimpinan pelayanan kesehatan perawat praktik atau berhenti, pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten atau organisasi terkait, kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan, larangan perawat yang memiliki SIK atau SIPP, peringatan, pertimbangan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan, keputusan pencabutan SIK atau SIPP, laporan pencabutan SIK atau SIPP dan pencabutan SIK atau SIPP oleh Menteri Kesehatan. (7) Sanksi, tentang sanksi administrasi melanggar wewenang praktik keperawatan dan larangan perawat yang memiliki SIK atau SIPP, perawat sengaja praktek pada pasal 8 atau pasal 12, pasal 6, pasal 16, pasal 17 dipidana pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. g)
Tanggung Jawab Perawat terhadap Pasien
(1) Kelalaian. Kelalaian diartikan sebagai kegagalan seseorang melakukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang yang layak, atau perbuatan aksi yang tidak akan dilakukan seorang yang bijaksana dibawah keadaan yang sama (Creighton,1978b). Untuk memperlihatkan kelalaian dipihak perawat, penggugat harus menyediakan bukti bahwa perawat berhutang tugas kepada pasien, kegagalan yang cendrung menyebabkan bahaya padanya, bahwa standar perawatan yang berlaku tidak sesuai dengan perawat , serta bahwa penyelewengan dari tugastugasnya merupakan sebab langsung dari luka-luka pasien. (2) Hukum yang tidak sah. Seringkali perawat harus menggunakan pengendalian fisik guna melindungi pasien yang lemah dan bingung akibat jatuh. Hukum yang tidak sah adalah pengendalian yang tidak sah atas kebebasan pribadi seseorang. Pengendalian yang tidak perlu atas seseorang pasien merupakan hukuman yang tidak sah.
Penggunaan tenaga yang berlebih atau tidak perlu dalam mengendalikan seseorang pasien dapat menghasilkan sederetan tanggung jawab (Cazalas, 1978). (3) Undang-undang Good Samaritan. Sebagai hasil dari pertumbuhan perhatian atas gugatan malpraktek, kebanyakan Negara bagian telah mengundangkan undang-undang “Good Samaritan” yang membebaskan perawat dari tanggung jawab ketika mereka menyumbangkan pertolongan pertama di gawat darurat. Perawat yang memilih untuk memberikan bantuan di tempat darurat akan dipertahankan standar keterampilan, kemampuan dan penilaian yang mungkin diharapkan dari seorang yang hati-hati dengan persiapan yang sama (Cazalas,1978). (4) Tanggung jawab pengadaan peralatan. Untuk melindungi pasien dan pegawai dari luka, perawat harus meyakinkan bahwa seluruh peralatan yang digunakan dalam menjalankan perawatan pasien aman dan berfungsi penuh serta alat yang cacat segera dilaporkan, diperbaiki atau diganti(Regan,1975b). (5) Hak kebebasan pribadi. Hak kebebasan pribadi, yang dijamin oleh konstitusi Negara, adalah hak untuk ditinggal sendiri, tidak diganggu, dan bebas dari publisitas yang tidak diinginkan (Creighton, 1977b). Pelanggaran terhadap kebebasan pribadi bisa diartikan pelanggaran atas tubuhnya atau pribadinya. Kewajiban resmi perawat terhadap pasiennya
termasuk tanggung jawab melindungi hak pasien untuk keleluasan pribadi, untuk memegang rahasia setiap informasi pasien selama keperawatan. (6) Persetujuan yang diberitahu. Izin dari pasien harus diperoleh sebelum perlakuan medis, bedah atau keperawatan dijalankan. Persetujuan pasien adalah hak dia bagi orang lain untuk menyentuhnya guna tujuan perawatan atau pengobatan. Sentuhan orang lain yang lemah tanpa hak merupakan kesalahan yang disebut memukul. Menyerang dan memukul, yang biasanya timbul bersamaan satu sama lain, dapat dijadikan tuntutan terhadap setiap pemberi perawatan yang menggunakan tenaga tidak semestinya dalam mengendalikan pasien yang tidak mau patuh atau membantu diagnosa atau prosedur pengobatan dimana pasien belum memberikan persetujuan (Regan, 1976). (7) Komunikasi-komunikasi rahasia. Dibeberapa Negara bagian, undang-undang memperluas hak-hak istimewa komunikasi rahasia bagi perawat, melarangnya untuk menyingkap informasi pribadi pasien yang telah dia peroleh selama menjalankan perawatan, kecuali informasi tersebut berhubungan dengan perbuatan kejahatan (Streiff,1975). (8) Tanggung jawab pengamatan dan pelaporan. Karena staf keperawatan melakukan kontak pasien yang lebih sering dan lama dari pada pemberi perawatan lainnya, dan karena mereka dilatih untuk menemukan gejala dan reaksi-reaksi penting, perawat memiliki tugas resmi untuk mengamati pasien secara hati-hati dan sering serta melaporkan semua penemuan diagnosa atau pengobatan untuk kepentingan dokter dan anggota tim pengobatan lainnya.Sebagai tambahan dalam penilaian kondisi pasien secara akurat, perawat bertugas mencatat dan melaporkan pengamatan dengan cepat sehingga dokter dapat mendasarkan keputusan pengobatan pada informasi terbaru atas kebutuhan pasien (Creighton,1987a).
6.
Kesehatan Matra.
Merupakan cabang ilmu kesehatan/kedokteran yang mempelajari, membina individu/kelompok/masyarakat yang terpajan di lingkungan yang menimbulkan dampak kesehatan (Kepmenkes No. 1215/Menkes/ SK/XI/2001) a. Kesehatan Matra merupakan upaya kesehatan khusus yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna. b. Kesehatan Matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah. c. 1) 2) 3)
Jenis jenis kesehatan matra Meliputi : Kesehatan lapangan Kesehatan kelautan dan bawah air Kesehatan kedirgantaraan.
d. Kesehatan lapangan meliputi :
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Kesehatan Haji Kesehatan transmigrasi Kesehatan dalam penanggulangan korban bencana Kesehatan di bumi perkemahan Kesehatan dalam situasi khusus Kesehatan lintas alam Kesehatan bawah tanah Kesehatan dalam penanggulangan gangguan keamanan ketertiban masyarakat Kesehatan dalam operasi dan latihan militer di darat.
e. 1) 2) 3)
Kesehatan Kelautan dan bawah air meliputi . Kesehatan pelayaran dan lepas pantai. Kesehatan penyelaman dan hiperbarik Kesehatan dalam operasi dan latihan militer di laut.
f. Kesehatan kedirgantaraan meliputi . 1) Kesehatan penerbangan di dirgantara 2) Kesehatan dalam operasi dan latihan militer di dirgantara.
7.
Kesehatan Matra Darat/ Kesehatan Lapangan
Kesehatan matra darat, disebut dengan Kesehatan lapangan yang meliputi kegiatan : a.
Kesehatan Haji
1) 2) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)
Sasaran : CJH, petugas Kesehatan dan non kesehatan Kegiatan : Pemeriksaan kesehatan awal dan akhir Promosi kesehatan Peningkatan Kesehatan fisik dan mental Imunisasi Surveilen Epidemiologi Penyakit Higiene dan Sanitasi Pelayanan Medik dan Keperawatan Pelayanan Evakuasi dan rujukan Identifikasi dan Administrasi jenazah Pelayanan Safari wukuf Penanggulangan KLB Perbekalan Kesehatan Pencatatn dan pelaporan.
b.
Kesehatan transmigrasi
1) 2) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Sasaran : Calon transmigran dan petugas pendamping Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Promosi Kesehatan Surveilen Epidemiologi Penyakit Imunisasi Pelayanan Medik dan keperawatan Evakuasi dan rujukan Pencatatan dan pelaporan Pencegahan penyakit potensial KLB Pelaksanaan Higiene dan sanitasi Penyemprotan/fogging rumah
c.
Kesehatan dalam penanggulangan korban bencana
1) 2) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)
Sasaran : Korban, masyarakat, petugas rawan bencana) Kegiatan : Melaksanakan triage pada korban bencana Pelayanan medik kepada Korban Pelayanan kesehatan dasar pada pengungsi Pengawasan sanitasi umum Penyediaan jamban darurat Pencegahan dan pemberantasan penyakit KLB Pengendalian vektor Promosi kesehatan Pembekalan kesehatan Evakuasi dan rujukan Pencatatan dan pelaporan
d.
Kesehatan di bumi perkemahan
1) 2) a) b) c) d) e)
Sasaran : Peserta dan petugas pendamping Kegiatan : Pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan Promosi kesehatan Higiene dan sanitasi lingkungan Surveilen Epidemiologi penyakit Pelayanan medik dan keperawatan
f) g)
Evakuasi dan rujukan Pencatatan dan pelaporan
e.
Kesehatan dalam penanggulangan gangguan keamanan ketertiban masyarakat
1) 2) a) b) c) d) e) f) g) h)
Sasaran : Masyarakat yang terkena gangguan kamtibmas Kegiatan : Pelatihan P3K Promosi kesehatan Penanganan gizi Kesehatan Jasmani Evakuasi dan rujukan Penyiapan logistik kesehatan Identifikasi korban dan akibat/sebab Pencatatan dan pelaporan
f.
Kesehatan lintas alam
1) 2) a) b) c) d) e) f)
Sasaran : Peserta lintas alam Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Promosi kesehatan Klimatologi lokasi lintas alam Penanganan kecelakaan latihan Pelayanan medik dan keperawatan Evaluasi dan rujukan
g.
Kesehatan bawah tanah
1) 2) a) b) c) d) e) f)
Sasaran : Tenaga kerja, petugas pertambangan bawah tanah Kegiatan : Pemeriksaan kesehatan dan promosi kesehatan Pelatihan P3K Higiene dan sanitasi Penyiapan logistik kesehatan Pelayanan kesehatan medik dan keperawatan Evakuasi dan rujukan
h.
Kesehatan dalam situasi khusus
1) 2) a) b) c) d) e) f)
Sasaran : Masyarakat yang terpajan dan petugas Kegiatan : Promosi kesehatan Penyediaan sarana sanitasi dasar Surveilen Epidemiologi Pelayanan medik dan keperawatan Evakuasi dan rujukan Pencatatan dan pelaporan
i.
Kesehatan dalam operasi dan latihan militer di darat.
1) 2) a) b) c) d) e) f) g) h)
Sasaran : anggota militer, petugas kesehatan dan masyarakat Kegiatan : Pemeriksaan kesehatan Penanganan kasus kegawat daruratan Pelayanan kesehatan dan keperawatan Promosi kesehatan Pelayanan sanitasi dasar Pemulihan gizi dan kesehatan Evakuasi dan rujukan Logistik kesehatan
8.
Keperawatan Matra Darat (Keperawatan dalam konteks Kesehatan lapangan)
Keperawatan matra darat atau lebih lazim disebut dengan keperawatan dalam konteks Kesehatan lapangan, mempunyai arah tujuan pelayanan keperawatan dengan fokus pelayanan dalam konteks peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), Penyembuhan (kuratif), serta pemulihan (rehabilitatif), sesuai dengan wewenang, dan tanggung jawab serta etika profesi. Disamping itu dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna, Keperawatan matra darat juga mempunyai peran untuk memberian pertolongan pertama kegawat daruratan, terutama pada situasi pre hospital trauma/non trauma critical care. Perawat dalam memberikan bantuan hidup di tempat darurat tetap mempertahankan standar tindakan seperti yang tertuang dalam prinsip-prinsip Basic trauma/ non trauma life support, dengan menggunakan sarana prasarana yang ada di lapangan, bahkan bila memungkinkan melaksanakan improvisasi kesehatan di lapangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1215/Menkes/ SK/XI/2001 tentang pedoman kesehatan matra menteri kesehatan Republik Indonesia, ranah
keperawatan matra darat/ kesehatan lapangan juga berorientasi kepada ranah kesehatan matra yang meliputi : a.
Kesehatan Haji
1) 2) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)
Sasaran : CJH, petugas Kesehatan dan non kesehatan Kegiatan : Membantu tim medis dalam pemeriksaan kesehatan awal dan akhir Melaksanakan Promosi kesehatan Memfasilitasi dalam upaya Peningkatan Kesehatan fisik dan mental Melaksanakan Imunisasi sesuai advis medis Membantu dalam pelaksanaan Surveilen Epidemiologi Penyakit Melaksanakan Higiene dan Sanitasi Memberikan Pelayanan Keperawatan Melaksanakan Evakuasi dan rujukan sesuai advis medis Identifikasi dan Administrasi jenazah Pelayanan Safari wukuf Berperan aktif dalam Penanggulangan KLB Membantu dalam Perbekalan Kesehatan Melaksanakan Pencatatan dan pelaporan.
b.
Kesehatan transmigrasi
1) 2) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Sasaran : Calon transmigran dan petugas pendamping Kegiatan : Membantu tim medis dalam Pemeriksaan Kesehatan Melaksanakan Promosi Kesehatan Membantu petugas Kesmas dalam Surveilen Epidemiologi Penyakit Melaksanakan Imunisasi sesuai advis medis Memberikan Pelayanan keperawatan Melaksanakan Evakuasi dan rujukan sesuai advis medis Melaksanakan Pencatatan dan pelaporan Aktif dalam Pencegahan penyakit potensial KLB Pelaksanaan Higiene dan sanitasi Lapangan Melaksanakan Penyemprotan/fogging rumah
c.
Kesehatan dalam penanggulangan korban bencana
1) 2) a)
Sasaran : Korban, masyarakat, petugas rawan bencana) Kegiatan : Melaksanakan triage pada korban bencana
b) Memberikan Bantuan Hidup dasar (BHD) dan pertolongan pertama kegawat daruratan kepada Korban c) Pelayanan kesehatan dasar pada pengungsi d) Melaksanakan Hygiene sanitasi lapangan e) f) g) h) i) j)
Aktif dalam Pencegahan dan pemberantasan penyakit KLB Pengendalian vektor Promosi kesehatan Membantu dalam Pembekalan kesehatan Melaksanakan Evakuasi dan rujukan sesuai advis medis Melaksanakan Pencatatan dan pelaporan
d.
Kesehatan di bumi perkemahan
1) Sasaran : Peserta dan petugas pendamping 2) Kegiatan : a) Membantu tim medis dalam Pemeriksaan kesehatan b) Memberikan Bantuan Hidup dasar (BHD) dan pertolongan pertama kegawat daruratan bila terjadi Korban c) Melaksanakan Promosi kesehatan d) Melaksanakan Higiene dan sanitasi lingkungan e) Membantu dalam Surveilen Epidemiologi penyakit f) Memberikan Pelayanan keperawatan g) Melaksanakan Evakuasi dan rujukan sesuai advis medis h) Melaksanakan Pencatatan dan pelaporan
e.
Kesehatan dalam penanggulangan gangguan keamanan ketertiban masyarakat
1) Sasaran : Masyarakat yang terkena gangguan kamtibmas 2) Kegiatan : a) Memberikan Bantuan Hidup dasar (BHD) dan pertolongan pertama kegawat daruratan kepada Korban b) Memberikan Pelatihan P3K kepada masyarakat c) Melaksanakan Promosi kesehatan d) Membantu tim gizi dalam Penanganan gizi masyarakat e) Melaksanakan Evakuasi dan rujukan sesuai dengan advis medis f) Membantu dalam Penyiapan logistik kesehatan g) Identifikasi korban dan akibat/sebab h) Melaksanakan Pencatatan dan pelaporan
f.
Kesehatan lintas alam
1) 2) a) b) c) d) e) f)
Sasaran : Peserta lintas alam Kegiatan : Membantu tim medis dalam Pemeriksaan Kesehatan Melaksanakan Promosi kesehatan Pemasangan WBGT (manual maupun digital) Melaksanakan pencegahan cedera panas(Heat cramps, heat exhaustion, heat stroke) Memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan latihan Membantu dalam latihan aklimatisasi medan
g) h)
Memberikan Pelayanan keperawatan Melaksanakan Evaluasi dan rujukan sesuai dengan advis medis
g.
Kesehatan bawah tanah
1) Sasaran : Tenaga kerja, petugas pertambangan bawah tanah 2) Kegiatan : a) Membantu tim medis dalam Pemeriksaan kesehatan b) Memberikan Bantuan Hidup dasar (BHD) dan pertolongan pertama kegawat daruratan kepada Korban c) Melaksanakan promosi kesehatan d) Pelatihan P3K e) Melaksanakan kegiatan Higiene dan sanitasi lapangan f) Mambantu penyiapan logistik kesehatan g) Pelayanan kesehatan keperawatan h) Melaksanakan Evaluasi dan rujukan sesuai dengan advis medis
h.
Kesehatan dalam situasi khusus
1) 2) a) b) c) d) e) f)
Sasaran : Masyarakat yang terpajan dan petugas Kegiatan : Melaksanakan Promosi kesehatan Penyediaan sarana sanitasi dasar Membantu dalam Surveilen Epidemiologi Memberikan Pelayanan keperawatan Melaksanakan Evaluasi dan rujukan sesuai dengan advis medis Melaksanakan Pencatatan dan pelaporan
i.
Kesehatan dalam operasi dan latihan militer di darat.
1) 2)
Sasaran : anggota militer, petugas kesehatan dan masyarakat Kegiatan :
a) b) c) d) e) f) g) h) i)
Membantu tim medis dalam Pemeriksaan kesehatan Penanganan kasus kegawat daruratan dan bantuan hidup dasar pada korban Melaksanakan pioner dan improvisasi kesehatan lapangan Memberikan Pelayanan keperawatan Melaksanakan Promosi kesehatan Pelayanan Hygiene dan sanitasi lapangan Membantu dalam upaya tim kesehatan lain dalam pemulihan gizi dan kesehatan Melaksanakan Evaluasi dan rujukan sesuai dengan advis medis Membantu dalam penyiapan Logistik kesehatan
PENUTUP 9. Demikianlah Kajian teoritis tentang Keperawatan ditinjau dari kesehatan matra pada umumnya dan kesehatan lapangan pada khususnya, sehingga akan memudahkan para perawat untuk membuat perencananaan keperawatan serta mengambil intervensi keperawatan secara prioritas dalam berbagai aspek kegiatan yang merupakan bagian dari kesegatan lapangan.
Definisi a. Matra adalah dimensi / lingkungan / wahana / media tempat seseorang atau sekelompok orang melangsungkan hidup serta melaksanakan kegiatan. b. Kondisi Matra adalah keadaan dari seluruh aspek pada matra yang serba berubah dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksanaan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut. c. Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik di lingkungan darat, laut dan udara. d. Kesehatan Matra Darat adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan / kegiatan di daratan yang spesifik, bersifat temporer dan serba berubah serta mempunyai dampak terhadap kondisi fisik, mental dan kemampuan melaksanakan kegiatan individu yang bersangkutan.
