BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sejak kesehatan diketahui merupakan salah satu dari kebutuhan dasar dari setiap umat manusia, maka berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan telah banyak diselenggarakan. Salah satu dari upaya tersebut yang dinilai mempunyai peranan yang cukup penting adalah penyelenggara kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihakn kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, serta masyarakat. Indonesia mempunyai kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau, dan lautan, diantara pulau tersebut terdapat beberapa gunung berapi aktif yang bisa menyebabkan bencana dan gempa bumi. Berdasarkan data BNBD , jumlah kejadian bencana Desember 2014 sebanyak 257 kejadian dengan rincian : tanah longsor 111 , banjir 86 , putingbeliung 52, banjir dan tanah longsor 2, letusan gunung berapi 1. Bnyaknya bencana yang terjadi mengingatkan berbagai pihak agar selalu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, bebagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah dengan bekerjasama dengan akademisi dan lembaga lainnya. Semakin majunya perkembangan zaman akibat meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka cenderung meningkatnya interaksi antara manusia yang terdiri dari beanekaragam suku dan agama dan lingkungan serta ekonomi yang serba berubah dan kondisi demikian kemungkinan akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kesehatan baik fisik maupun mental. Salah satu cabang ilmu kesehatan/kedokteran yang mempelajari ( menangani ) membina individu/ sekelompok individu atau masyarakat terpajan dilingkungan yan menimbulkan dampak kesehatan adalah ilmu kesehatan matra. Dalam pelaksaana kegiatannya : kesehatan matra telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahn 1992 tentang kesehatan sebagai upaya kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah. 1 | Page
Untuk menindaklanjuti undang undang tersebut, Departemen Kesehatan RI telah mensosialisasikan
kesehatan
matra
denga
membuat
beberapa
konsep
pedoman/petunjuk khusus dan juga melaui seminar, rapat koordinasi dengan para pakar, dan pengelola program serta unit lintas sektor terkait.Salah satu misi untuk mencapai visi misi idonesia sehat adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan bermutu, merata, dan terprogram termasuk upaya kesehatan matra. Sejalan dengan perkembangan imu pengetahuan dan teknlogi ( IPTEK) Disegala bidang, maka ilmu kesehatan matra perlu dikembangkan. Untuk dapat melaksanakan upaya kesehtan matra secara profesional dan bermutu , perlu didukung deengan sumberdaya manusia yang terlatih/ profesional, ditunjang oleh sarana, / fasilitas yang memadai, adanya sistem informasi kesehatan yang baku dan pendukung kegiatan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pedoman upaya kesehatan matra yang diharapkan dapat dipakai para pengelola dan pelaksana kesehatan matra baik pusat maupun daerah. B. TUJUAN Meningkatkan kesadaran , kemaauan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kondisi matra agar tetap sehat. Dasar hukum undang undang Republik Indonesia nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan C. MANFAAT 1. Agar mahasiswa lebih mengenal secara nyata tentang kesehatan matra darat 2. Mahasiswa mampu mengetahui dan menangani suatu kejadian matra darat. 3. Mahasiswa mampu mengenal dan menangani kondisi matra pada semua fase ( pra, intra dan pasca bencana )
BAB II TINJAUAN TEORI A. Lingkungan matra Darat Lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna adalah kondisi yang ditandai dengan adanya perubahan dari 1 (satu) atau lebih dari aspek lingkungan pada suatu matra yang bersifat temporer/ sementara. Dihadapkan pada keterpengaruhan manusia, maka sifat sementara/ temporer dari perubahan lingkungan tersebut dapat terwujud dalam dua bentuk kejadian sebagai berikut : 2 | Page
1. Terjadinya perubahan kondisi aspek lingkungan pada suatu matra dari kondisi normal menjadi tidak normal dan selanjutnya berubah menjadi normal kembali. 2. Terjadinya kepindahan seseorang atau kelompok manusia dari suatu kondisi nomal ke kondisi tidak normal dan selanjutnya pindah kembali ke kondisi normal. B. Jenis kegiatan matra kesehatan matra lapangan. 1. Kesehatan haji Upaya kesehatan haji dalam kesehatan matra merupakan upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemapuan fisik dan mental para calon / jemaah haji dan petugas yang terkait untuk menyesuaikan diri terhdap lingkungan yang berubah secara bermakna mulai dari sebelum pendaftaran, selama persiapan berada di Arab Saudi, selama dalam perjalanan pergi pulang dari Arab Saudi samapai dengan 2 minggu setelah tiba kembali ke tanah air. Kesehatan haji merupakan upaya
kesehatan
yang
dilakukan
untuk
meningkatkan kemampuan fisik dan mental para calon/ jamaah haji dan pertugas yang terkait untuk menyesuiakan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakana dengan lingkungan di daerah asal. Kesehatan haji mencakup kegiatan antara lain, penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, kesling, penangahan gizi, kesmpatan fisisk, imunisasi meningitis, pengamatan oenyakit, higiene dan sanitasi, penanggulangan KLB. a. Perencanaan Perencanaan kesehatan haji meliputi persiapan perencanaan, penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan rencana perbekalan kesehatan dan penyusunan rencana pembiayaan. 1) Persiapan perencanaan Penyusunan perencanaan kesehatan haji harus didasarkan pada data/ informasi yang akurat meliputi: a) Identitas calon jemaah haji, yaitu : umur jenis kelamin, asal, pekerjaan dan pendidikan b) Data kesehatan dan lingkungan, yaitu : data penyakit yang pernah di derita dan atau sedang di derita, data calon jemaah haji dengan resiko tinggi, data kesehatan / faktor resiko, lingkungan asrama embarkasi/ debarkasi dan pemondokan di arab saudi. c) Data pelayanan medis pada jemaah haji, yaitu : data kesakitan, kunjungan rawat jalan, rawat inap, rujukan, kematian, perbekalan obat dan alat kesehatan, sarana pelayanan kesehatan yang sudah ada serta sarana pelayanan kesehatan rujukan. b. Pengorganisasian 3 | Page
1) Di indonesia a) Pengorganisasian kesehatan haji meliputi satu dalam struktur organisasi yang ada di masing masing jenjang administrasi kesehatan, di puskesmas, di dinas kesehatan kabupaten/ kota dan propinsi. b) Untuk pelaksanaan di tunjuk atau di tetapkan pengelolaan keehatan haji pada puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/ kota oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengelola kesehatan haji di dinas kesehatan propinsi ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan propinsi. c) Pada saat oprasional haji pengorganisasian dalam penyelenggaraan haji mengikuti organisasi kepanitian yang berlaku sesuai dengan ketentuan. 2) Di arap saudi Pengorganisasian di Arab saudi mengacu pada struktur organisasi PPHI di Arab Saudi yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. c. Kegiatan oprasional 1) Lingkup kegiatan a) Lingkup kegiatan kesehatan haji meliputi anatara lain: (1) Penyuluhan kesehatan (2) Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji (3) Pembinaan kesehatan calon jemaah haji (4) Penanganan gizi (5) Kesempatan fisik dan aklimatisasi (6) Imunisasi meningitis (7) Pengamatan penyakit (8) Kesehatan lingkungan (9) Penanggulangan musibah masal / KLB (10) Penatalaksanaan pelayanan medis dan keperawatan (11) Evakuasi dan rujukan 2) Persiapan kegiatan Dalam penyelenggaraan kesehatan haji yang harus disiapkan adalah : a) Informasi yang akan digunakan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji taun berjalan. b) Fasilitas pelayanan kesehatan jemaah haji di indonesia maupun di Arab Saudi dengan sarannya. c) Petugas – petugas kesehatan (medis, keperawatan, sanitarian, gizi, dan farmasi) d) Calon jemaah haji d. Pencatatan dan pelaporan kegiatan Untuk keentingan teknis dan administratif maka semua kegiatan pelayanan kegiatan harus dicatat secara khusus baik pada buku kesehatan jamaah haji atau buku catatan lainnya, yang akan menjadi bahan laporan / informasi penting bagi penyelengaraan maupun pelayanan kesehatan haji. 4 | Page
1) Pencatatan kegiatan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit maupun di perjalanan dan di Arab Saudi mengikuti sistem yang berlaku. 2) Pelaporan kegiatan mengikuti sistem pelaporan pelayanan kesehatan yang berlaku. Sedangkan kedisiplinan pelaporannya harus ditekankan karena data tersebut sangat di perlakukan untuk pemantauan dan evaluasi penyelenggaran maupun perbaikan pelayanan di masa yang akan datang. 3) Data kesehatan yang diperlukan dismpan dalam sistem komputerisasi haji terpadu, baik yang ada di departemen kesehatan maupun di pusat informasi Haji Departemen Agama setelah dianalisis menjadi informasi dapat diumpan balikan kepada berbagai tingkat untuk dimanfaatkan bagi kepentingan evaluasi maupun perencanaan dan perbaikan pelayanan di masa mendatang. e. Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh instansi yang bertangung jawab sesuai dengan kewenangnannya. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut: 1) Supervisi dan bimbingan teknis secara terpadu antar instansi terkait 2) Pemantauan dari hasil laporan penyelenggaraan 3) Pembahasan dalam rapat intern lingkup kesehatan ataupun secara terpadu. 4) Tindakan korektif atas terjadinya penyimpngan penyimpangan baik terhadap hasil maupun proses penyelenggaraan. 5) Umpan balik laporan disertai dengan kesimpulan dalam rangka penilaian keberhasilan upaya ataupun saran – saran perbakan. 6) Peningkatan keterampilan melalui pelatihan. 2. Kesehatan transmigrasi Upaya kesehatan transmigrasi dalam kesehatan matra merupakan upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental dan sosial para transmigran guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna mulai dari transito embarkasi (daerah asal) sampai dengan 6 bulan setelah transmigran berada dilokasi permukiman. Perencanaan kesehatan transmigrasi meliputi persiapan rencana, penyusunan kebutuhan sumber daya dan rencana kegiatan pelayanan kesehatan transmigrasi. a. Pendataan 1) Data umum calon trasmigrasi, berdasarkan : a) Kelompok umur b) Jenis kelamin c) Pendidikan dasar d) Tempat asal e) Pekerjaan atau keterampilan akan dikembangkan 2) Data kesehatan dan lingkungan 5 | Page
a) b) c) d)
Status kesehatan transmigrasi Masalah kesehatan didaerah asal Data penyakit trasmigran Kondisi resiko tinggi berdasarkan atas masalah kesehatan yang ada di tempat
asal e) Data kesehatan lingkungan di lokasi pemukiman transmigrasi 3) Data kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat transmigran a) Kebutuhan pelayanan kesehatan umum ( KIA/KB, imunisasi, Gizi, pelayanan dasar lainnya) b) Kebutuhan pelayanan lanjutan asal masalah / penyakit yang ada c) Kebutuhan pelayanan kesehatan secara khusus atas hasil analisis masalah serta masalah potensial yang ada b. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya, perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti yang tanggung jawab dibandingkan transmigrasi, kesehatan dan lainnya dimasing-masing tingkat administrasi. Rencana kebutuhan sumber daya meliputi : 1) Kebutuhan fasilitas kesehatan 2) Kebutuhan tenaga 3) Kebutuhan perbekalan kesehatan c. Pengorganisasian 1) Struktur organisasi Kesehatan trasnmigrasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dalam kesehatan transmigrasi secara umum dan kegiatan program-programm pembangunan kesehatan lainnya, maka pengorganisasiannya melekat pada sistem yang telah ada dimasing-masing tingkatan. 2) Mekanisme kerja a) Penanggung jawab Penanggung jawab teknis penyelenggaraan upaya kesehatan transmigrasi adalah dinas kesehatan Kabupaten / Kota. Sebagai penanggung jawab operasional dilapangan berada pada dinas kesehatan Kabupaten/ Kota, baik didaerah asal maupun daerah tujuan transmigrasi. Instansi kesehatan tingkat pusat bertanggung jawab menyusun pedoman, standar dan peraturan perundangan. b) Peran dan tugas masing-masing Sesuai dengan kewenangannya masing-masing, maka unsur-unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan (Matra) transmigrasi tersebut perlu 6 | Page
menguasai teknik ataupun operasional penyelenggaraan kesehatan (Matra) transmigrasi, sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya masingmasing. c) Koordinasi penyelenggaraan Agar penyelenggaraan kesehatan transmigrasi tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikoordinasikan sebaik-baiknya, baik dalam perencanaan pelaksanaan maupun dalam pemantauan dan evaluasinya, dan disesuaikan dengan masing-masing tingkat administrasi. 3) Kegiatan operasional a) Lingkup kegiatan Lingkup kegiatan dalam kesehatan transmigrasi, meliputi : 1) Penyiapan lokasi 2) Pemeriksaan kesehatan dan pelayanan KB 3) Penyuluhan kesehatan 4) Pengamatan penyakit 5) Sanitasi 6) Imunisasi 7) Penatalaksanan medik dan kepeawatan 8) Pencatatan dan pelaporan 9) Pemberantasan penyakit termasuk profilaksis malaria.
4) Pelaksanaan kegiatan a) Persiapan Tahap ini merupakan landasan bagi kegiatan kesehatan transmigrasi, yang meliputi penyiapan transmigrasi di tempat asal, tempat penampungan sementara dalam perjalanan, perjalanan dari debarkasi ke lokasi permukiman serta penyiapan lokasi permukiman. b) Didaerah asal transmigrasi 1) Registrasi ulang calon transmigrasi yang telah selesai menjalani seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan yang dinyatakan dengan surat keterangan. 2) Mendata kembali calon transmigrasi yang perlu endapatkan pelayanan kesehatan secara khusus, sesuai dengan kebutuhannya anata lain pelayanan 3) Pengecekan kesehatan terhadap transmigrasi menjelang keberangkatan 4) Pencatatan dan pelaporan kesehatan calon transmigrasi c) Persiapan di Transito Emberkasi dan Debarkasi Mengecek kembali apakah transito embarkasi dan debarkasi : 1) Telah siap huni untuk transmigran yang akan diberangkatkan 7 | Page
2) Persediaan air bersih dan jamban keluarga baik jumlahnya maupun kualitasnya d) Persiapan perjalanan ke lokasi transmigrasi Perjalanan dari transito embarkasi menuju lokasi permukiman trnasmigrasi pada umumnya menggunakan kapal laut dan kendaraan bermotor (bus, KA, dll), selain kapal terbang. e) Persaiapan di lokasi permukiman transmigrasi Kondisi lokasi permukiman trnasmigrasi, sarana dan prasarananya harus sipersaiapkan sebaik mungkin sehingga dapat mendukung keberhasilan proses adaptasi. 5) Pelayanan kesehatan transmigrasi Dalam periode waktu ini pelayanan kesehatan yang dilakukan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin kejadian-kejadian penyakit umumnya dan KLB khususnya, serta bimbingan dalam rangka meningkatkan kemapuan masyarakat hidup sehat secara mandiri. Mengingat bahwa periode adaptasi adalah kritis dan rawan, maka perlu didukung dengan pelayanan kesehatan yang intensif disamping bimbingan yang mantap serta pelayanan-pelayanan lainnya secara memadai. Pelayanan kesehatan transmigrasi ini meliputi pelayanan-pelayanan di Transito Embarkasi, selama perjalanan dari Transito Debarkasi sampai lokasi permukiman transmigrasi dan selanjutnya pelayanan selama 6 bulan pertama dilokasi permukiman. Kegiatan - kegiatan pelayanan yang dilakukan diuraikan menurut harapan dan lokasi sebagai berikut : a) Transito Embarkasi Pemetiksaan ulang dalam rangka persiapan akhir sebelum berangkat untuk memastikan calon transmigran tersebut maupun atau tidak nantinya beradaptasi dan memastikan ada atau tidaknya penyakit menular yang dibawa transmigran ke pemukiman barunya. b) Perjalanan dari Embarkasi sampai Debarkasi Untuk sampai ke transito debarkasi, diperlukan beberapa hari perjalanan terutama jika menggunakan kapal laut. Pelayanan yang diberikan selama perjalanan, sangat banyak dipengaruhi oleh masalah yang dihadapi di perjalanan c) Perjalanan dari Transito Debarkasi ke lokasi permukiman Secara umum pelayanan yang diberikan tidak berbeda dengan pelayanan selama perjalanan dari Transito Embarkasi. d) Di lokasi unit permukiman transmigrasi (UPT) 8 | Page
Setiba dilokasi UPT sebagai tempat permukiman barunya, transmigran secara langsung telah berhadapan dengan kondisi lingkungan fisik dan biologis yang sangat berbeda dengan tempat asalnya. Kondisi demikian bisa menimbulkan gangguan pada kondisi fisik dan mental, bahkan mungkin psikososial, apabila transmigran yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan semestinya atau bila transmigran memang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya. d. Pencatatan Dan Pelaporan Sistem pencatatan dan pelaporan mengikuti sistem yang telah ada pada pelayanan kesehatan transmigrasi maupun puskesmas, sedangkan mekanisme palaporan juga mengikuti mekanisme yang ada. Perlu penekanan bahwa kedisiplinan pelaporan harus tepat waktu mengingat data yang didapat akan dimanfaatkan sebagai bahan informasi untuk pemantuan, penilaian dan perencanaan serta tindak lanjut. e. Pembinaan Dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh intansi yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya sebagaimana disebutkan terdahulu : 1) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian secara teknis dan operasional bagi para pelaksana kesehatan transmigrasi 2) Terpenuhinya kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan akan kebutuhan pelayanan kesehatan transmigrasi bagi masyarakat transmigrasi 3) Terselenggaranya mekanisme dan tata laksana kegiatan kesehatan transmigrasi secara efektif dan efisien, sehingga secara teknis dan operasional dapat terselenggara sesuai dengan rencana yang disusun 4) Tercapainya keterpaduan selutuh jajaran kerja yang terkait 5) Terselenggaranya koordinasi antar unit yang terkait f. Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan di berbagai lokasi, mulai dari tempat asal sampai dengan permukiman, perlu dipelajari oleh semua petugas yang bertanggung jawab. Hasil pemantauan serta penilaiannya dibahas bersama pihak terkait. Agar hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya perlu adanya pencatatan yang rapid an baik serta benar, ditindak lanjut dengan pelaporan yang teratur, sehingga informasinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan transmigrasi.
9 | Page
3. Kesehatan dalam penangulangan korban bencana Upaya kesehatan penangulangan korban bencana dalam kesehatan matra merupakan upaya kesehatan yang dilakukan terhadap korban bencana dan unsur – unsur pelaksana penangguangan guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan matra yang berubah secara bermakna mulai dari tahap kesiap siagaan sampai masa darurat. Agar pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penanggulangan korban bencana dapat terselenggara dengan baik efisien dan efektif, perlu adanya pengelolaan yang baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi yang dimulai sejak pra-bencana, saat bencana sampai pada pasca bencana. a. Perencanaan Dalam rangka mempersiapkan penanggulangan korban bencana dibidang kesehatan diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan ini meliputi: 1) Perencanaan pada pra-bencana Perencanaan pada masa pra-bencana disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang meliputi: a) Pengumpulan informasi tentang jenis bencana, sumber daya dan upaya yang telah dilakukan b) Koordinasi dengan sekor lain yang terkait (Departemen Pemukiman dan Prasrana Wilayah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, TNI, POLRI, dan LSM). c) Pemantauan tempat-tempat yang berpotensi terjadi bencana. d) Kesiapsiagaan melalui pelatihan petugas untuk penolongan gawat darurat, P3K dan rujukan. e) Koordinasi dengan lintas program terkait (RS. Pemerintah, RS Swasta, RS BUMN, RS TNI, RS POLRI, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta). 2) Perencanaan sarana pelayanan kesehatan Sarana pelayanan kesehatan harus sudah direncanakan dan disiapkan terutama pada saat terulangnya kejadian, baik akibat bencana alam maupun akibat ulah manusia. Sarana kesehatan dimaksud antara lain: a) Sarana pelayanan kesehatan menetap, sesuai dengan kebutuhannya dapat berupa: (1)Pos kesehatan sederhana (2)Fasilitas pelayanan kesehatan lapangan (3)Rumah sakit lapangan (4)System rujukan dan evakuasi yang terintegrasi dengan fasilitas rujukan daerah setempat (RS Kabupaten, RS Swasta, RS BUMN, RS TNI, RS POLRI) 10 | P a g e
Jenis jumlah dan lokasi sarana kesehatan yang harus disediakan disesuaikan dengan jenis bencana atau prakiraan jumlah korban. b) Sarana pelayanan kesehatan yang dapat bergerak (mobile) antara lain: (1) Puskesmas keliling (2) Ambulan (3) Klino mobil di perkotaan tertentu (4) Mobil jenazah / kendaraan lain yang dapat difungsikan (5) Sarana pendukung pelayanan kesehatan dan rujukan Jenis logistik yang diperlukan antara lain berupa (1) Obat dan bahan habis pakai (2) Perlengkapan fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah dan jenis diperhitungkan menurut prakiraan jenis kebutuhan pelayanan kesehatan serta besarnya dan jenis bencana. 3) Perencanaan tenaga kesehatan a) Jenis tenaga (1)Jenis tenaga yang diperlukan, sesuai dengan situasi / kondisi yang terjadi, yaitu tenaga-tenaga kesehatan yang telah dilatih khusus dalam kesehatan penanggulangan korban bencana (2)Minimal harus tersedia tenaga dokter, keperawatan, sanitarian serta tenaga pendukung pelayanan termasuk pengemudi bila diperlukan (3)Pada fasilitas rujukan yang ditunjuk perlu ditugaskan dokter spesialis sesuai dengan kebutuhannya dan bertindak sebagai dokter konsulen dalam pelayanan kesehatan di lapangan b) Jumlah tenaga yang diperlukan menurut jenis tenaganya, diperhitungkan berdasarkan (1)Jenis / macam bencana (2)Lamanya (3)Prakiraan banyaknya orang yang terpajan (4)Jumlah fasilitas kesehatan dengan kriteria kemampuannya c) Kemampuan tenaga Kemampuan tenaga yang diandalkan dalam penanggulangan korban bencana ini adalah pemahaman tentang kesehatan dalam penanggulangan korban bencana, peraturan-peraturan / ketentuan hukum dan perundang-undangannya. Keterampilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masingmasing
serta
kebutuhan
pembinaan
teknis
dan
manajemen
dalam
penanggulangan korban bencana. 4) Penyusunan pembiayaan kesehatan 11 | P a g e
Pembiayaan kesehatan dalam penanggulangan korban bencana dapat berasal dari berbagai sumber yaitu: a) Pemerintah pusat b) Instansi pemerintah daerah setempat yang terkait bertanggung jawab untuk menyediakan dana kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya c) Penyelenggaraan jaminan asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) atau sejenisnya yang terkait dengan penanggulangan korban bencana antara lain gempa, longsor, banjir, kebakaran. d) Sumber dana lain yan tidak mengikat (1) Donator (dalam negeri dan luar negeri) (2) LSM (3) Masyarakat dan lain lain b. Pengorganisasian 1) Struktur organisasi Kesehatan dalam penanggulangan korban bencana yang sifatnya umum melibatkan masyarakat secara luas dan menjadi tanggung jawab pemerintah, akan diselenggarakan oleh instansi pelayanan kesehatan pemerintah setempat dalam suatu system pelayanan kesehatan yang ada, sehingga pengorganisasian melekat pada system yang telah ada. 2) Di Tingkat Pusat Penanggung jawab ditingkat pusat adalah Menteri Kesehatan dan kesejahteraan social yang dikoordinasikan dengan BAKORNAS PB yang di ketuai Wakil Presiden. c. Mekanisme Kerja 1) Penanggung Jawab teknis penyelenggaraan upaya kesehatan di tingkat Pusat untuk penanggulangan medis missal adalah Ditjen Penganggulangan Masalah Sosial dan Kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat yang meliputi survilance, intervensi kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan adalah Pokjatap Bencana di Ditjen PPM-PL selanjutnya di tingkat provinsi tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan koordinasi Satkorlak PB sedangkan di lapangan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan koordinasi Satlak PB. 2) Peran dan tugas Sesuai dengan kewenangan masing-masing, maka unsur-unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan matra yang berkaitan dengan bencana perlu mengenal teknis ataupun operasional penyelenggaraan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 3) Koordinasi penyelenggaraan 12 | P a g e
Agar penyelenggaraan kesehatan (matra) selama terjadinya bencana dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikoordinasikan sebaik-baiknya dengan Pemerintah Daerah setempat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasinya. d. Kegiatan operasional 1) Lingkup kegiatan Lingkup kegiatan dalam kesehatan matra dalam penanggulangan bencana. a) Peningkatan system kewaspadaan dini b) Penyampaian informasi dan penilaian kebutuhan c) Sanitasi kedaruratan d) Pemantauan wilayah setempat e) Imunisasi f) Tindakan medic dan keperawatan g) Rehabilitasi h) Evakuasi dan rujukan i) Pengamatan penyakit (Survalians) j) Pencatatan dan pelaporan e. Pelaksanaan kegiatan Dalam pelayanan kesehatan penanggulangan korban bencana, pada prinsipnya tidak dibangun sarana atau prasarana secara khusus, tetapi menggunakan sarana dan prasarana yang telah ada, hanya intensitas kerjanya ditingkatkan serta penambahan sumber daya sesuai kebutuhan. 1) Tahap persiapan pada pra-bencana Persiapan pada pra bencana bertujuan untuk melakukan kewaspadaan dini mencegah dampak buruk akibat bencana serta mampu melakukan upaya-upaya penyelamatan. Membentuk Tim di tingkat provinsi, kabupaten/kota dengar melibatkan Rumah Sakit, Puskesmas, Instansi kesehatan pemerintah lainnya dan swasta yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. Kegiatan yang harus dilaksanakan sebelum bencana terjadi meliputi : a) Kewaspadaan dini merupakan kegiatan penting yang dititik beratkan pada upaya penyebarluasan informasi pada masyarakat. Informasi dimaksud meliputi: (a) Peta lokasi rawan bencana di wilayahnya masing-masing dari instansi terkait. (b) Data penduduk dan kelompok rawan termasuk orang tua, bayi, ibu hamil, ibu nifas dan kelompok resiko lainnya. (c) Data sumber daya (Logistik, tenaga, sarana komunikasi dan transportasi, fasilitas umum dan fasilitas kesehatan) yang dapat dimanfaatkan oleh kesehatan. 13 | P a g e
(d) Informasi tentang kejadian bencana pada lokasi rawan yang sering terjadi (e) (f) (g) (h)
secara berulang dan menganalisis risiko bencana. Data sektor terkait Data kebutuhan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana Analisis risiko bencana Prosedur tetap (protap), petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk lapangan ((juklap), yang terintegrasi dengan protap/juklak sektor-sektor lain.
b) Kesiapansiagaan adalah kegiatan untuk mempersiapkan segala sesuatu bila sewaktu-waktu terjadi bencana meliputi : (1) Kesiapan di masyarakat (a)Memantapkan koordinasi di lingkungan masyarakat (RT, RW) (b)Melaporkan segera bila terjadi bencana tiba-tiba kepada instansi yang terdekat (berwenang) (2) Kesiapan petugas kesehatan (a) Menyelenggarakan pelatihan kesiagaan / gladi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan (pos kesehatan, pelayanan gawat darurat, evakuasi, rujukan) (b) Memantapkan koordinasi di lingkungan sektor kesehatan maupun sektor lain terkait sesuai dengan tugas dan fingsinya. (c) Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat (d) Mensiagakan sarana dan pra-sarana sesuai protap (e) Mengadakan pemantauan tempat-tempat yang berpotensi terjadi bencana secara periodik. 2) Tahap terjadinya bencana Pada tahap terjadinya bencana kegiatan yang dilakukan adalah upaya untuk mencegah
3D
yaitu
:
disease
(kesakitan/kecacatan),
disability
(ketidakmampuan) dan death (kematian). Setelah kepala dinas kesehatan kabupaten/kota mendapat informasi terjadinya bencana dari pihak yang bertanggung jawab, segera : a) Menginformasikan terjadinya bencana dan kasus-kasus korban bencana kepada puskesmas di sekitarnya dan rumah sakit. b) Membuat laporan akhir tentang kejadian bencana, korban, jenis bencana, pelayanan kesehatan, kepada Ditjen Penganggulangan Masalah Sosial dan Kesehatan Departemen Kesehatan. Kegiatan meliputi: (1)Mengoprasionalkan sarana dan prasarana kesehatan secara tepat dan cepat (posisi) sesuai dengan kebutuhan dan macam bencana yang terjadi 14 | P a g e
(pos kesehatan, rumah sakit lapangan, ambulans, termasuk tenaga dan obat-obatan). (2)Mensiagakan sarana rujukan dan system pendukungnya (3)Melaksanakan P3K/P3B, evakuasi dan rujukan (4)Memobilisasikan sarana dan transport untuk evakuasi korban dan rujukan (5)Memobilisasi tenaga kesehatan secara terkoordinasi dengan sektor terkait dan masyarakat termasuk LSM dalam lingkup SATLAK PB. (6)Penyehatan/pengawasan sanitasi dan gizi makanan di penampungan (7)Sanitasi lingkungan pada lokasi bencana dan penampungan, yang meliputi : (a) Pengawasan penyediaan air bersih (b) Pemberantasan vector, terutama lalat dan nyamuk (c) Pengawasan sampah (d) Pengawasan sarana pembuangan kotoran/jamban (e) Penyuluhan kesehatan (8) Memantau tindakan penyelamatan yang dilaksanakan (9)Melaksanakan pemamtauan dan penelitian kebutuhan serta dampak kesehatan secara cepat sebagai dasar untuk program bantuan pelayanan kesehatan dan pemantauan (10) Menyelenggarakan system kewaspadaan pangan gizi (SKPG dan intervensi gizi) (11) Memberikan bimbingan dalam upaya-upaya penyelamatan korban yang dilakukan sektor lain/masyarakat 3) Tahap pasca bencana Setelah berakhirnya fase tanggap darurat bencana yang ditetapkan oleh pejabat yang kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak lanjut akibat bencana, pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungannya serta aktifitas kehidupan masyarakat. Kegiatannya : a) Pengamatan penyakit (Surveilans) dan analisisnya b) Penyelenggaraan system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dan intervensi gizi c) Upaya pencegahan kecacatan dan pemulihan kesehatan masyarakat, perbaikan sarana sanitasi dasar dan fasilitas umum d) Pemantapan kembali pelayanan kesehatan dasar dan rujukan e) Melaporkan hasil/pemantauan kepada bupati/walikota selaku ketua SATLAK-PB dengan tembusan Dinas Kesehatan Provinsi f) Upaya pemantauan dan pencegahan dampak bencana sekunder anatara lain adanya KLB penyakit menular akibat perubahan kualitas lingkungan hidup 15 | P a g e
g) Pendataan prasarana dan saran yang berdampak pada kesehatan (missal : sanitasi dasar, permukiman, sarana jalan, saran distribusi sembako) h) Menginformasikan pada instansi terkait, termasuk pemerintah setempat tentang hasil pemantauan untuk ditindak lanjuti f. Pelaksanaan pelayanan 1) Sasaran a) Masyarakat yang terpajan akibat bencana dan masyarakat umum sekitarnya b) Petugas pelaksana kegiatan c) Petugas-petugas kesehatan 2) Pelayanan kesehatan Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang diperiapkan sangat tergantung dari macam dan jenis bencana, pelayanan kesehatan yang dilaksanakan kepada sasaran masyarakat terpajan diarahkan pada : a) Pengobatan dan perawatan bagi kasus tertentu untuk sementara bila tidak perlu dirujuk b) Pelayanan P3K dan P3P pada fasilitas kesehatan menetap dan lapangan c) d) e) f)
(mobile) Pemeriksaan kesehatan dan pemantauannya bagi masyarakat yang beresiko Pengamatan penyakit dan tindak lanjutnya Rujukan medis dan kesehatan Evakuasi
Masyarakat sebagai sasaran pelayanan, perlu dilibatkan pada semua upaya, baik dalam upaya promotif, prefentif, kuratif maupun rehabilitative terbatas. Disamping itu pula masyarakat diminta untuk melaporka kejadian secara cepat kepada instansi terdekat dan menjaga sarana dan prasarana pelayanan penanggulangan bencana bagi daerah yang seringkali dilanda bencana yang sama. Pada keadaan tertentu dalam kejadian bencana kemungkinan dapat terjadi letupan penyakit (KLB) ataupun wabah, yang seringkali tidak dipikirkan sebelumnya yang perlu diantisipasi terutama pada kejadian wabah yang sering terjadi. Apabila
sampai terjadi KLB atau wabah maka tindakan cepat, tepat dan
terkoordinasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur penanganan korban KLB ataupun wabah dan laporan harus segera dikirimkan oleh petugas kesehatan setempat. Pelaksana Pelayanan
16 | P a g e
1) Satu tim yang ditunjuk dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayan kesehatan dalam penanggulangan bencana 2) Tim dapat dibentuk dari petugas kesehatan yang ditunjuk terdiri dari Dokter, tenaga keperawatan, sanitarian, tenaga kesehatan lainnya. 3) Dalam kegiatannya secara operasioanal Tim bertanggung jawab kepada atasannya, dan secara teknis Tim bertanggung jawab kepada Pembina teknisnya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kanwil Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi. g. Pemantauan kesehatan pasca bencana 1) Upaya pemantauan dan pencegahan dampak bencana sekunder antara lain KLB penyakit menular akibat perubahan kuaitas lingkungan hidup 2) Tindak lanjut pasca bencana secara lintas sektor dalam mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh bencana h.
3) Pencatatan dan pelaporan kegiatan 1) Pencatatan Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan dalam penanggulanga bencana perlu dicatat oleh para petugas kesehatan, sebagai bahan penyusunan laporan a) Hasil kegiatan pengamatan penyakit b) Kejadian penyakit, cedera, kecacatan dan kematian c) Kegiatan pelayanan dan rujukan serta hasil evakuasi
1. Pelaporan Penanggung jawab pelayanan kesehatan wajib membuat laporan kegiatanya termasuk hasil pemantauan dan pengamatan kesehatan termasuk KLB sesuai dengan ketentuan dan system pelaporan yang berlaku. Laporan dikirimkan kepada : a. Penanggung jawab penanggulan bencana yaitu untuk laporan operasional b. Instansi kesehatan setempat : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan Propinsi 2) Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenanganny. a) Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk : (1)Meningkatkan kemampuan dan kemandirian secara teknis dan operasional bagi para pelaksana kesehatan (matra) dalam bencana (2)Mencegah kemungkinan bencana ulang dan terpenuhinya kebutuhan serta meminimalkan kesenjangan akan kebutuhan pelayanan kesehatan (matra) dan
17 | P a g e
masyarakat yang terkena bencana. Terlenggaranya mekanisme dan tata laksana kegiatan. (3)Kesehatan dalam bencana efisien dan efektif sehingga secara teknis dan operasional terelenggara sesuai dengan bencana yang tersusun. b) Pembina dan pengawasan dilaksanakan melalui : (1) Supervisi dan bimbingan teknis pasca bencana secara terpadu antar instansi terkait, maupun secara teknis oleh masing-masing instansi teknis (2) Pemantauan dari hasil laporan pelaksanaan, baik terhadap hasil maupun proses penyelenggaraan (3) Pembahasan dalam rapat intern lingkup kesehatan ataupun secara terpadu lintas sektoral diberbagai tingkatan administrative (4) Pembahasan secara lintas sektor tentang penyebab terjadinya bencana (akibat alam atau ulah manusia) (5) Tindakan korektif atas terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik terhadap hasil maupun proses (6) Umpan balik laporan disertai dengan kesimpulan dalam rangka penilaian keberhasilan upaya ataupun saran-saran perbaikan 3) Pemantauan dan evaluasi Dengan adanya kegiatan yang dilasanakan dari pra-bencana sampai dengan bencana mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemantauan perlu dipelajari oleh semua petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut. Hasil pemantauan serta penilaiannya dibahas bersama pihak terkait meliputi segala kesenjangan dan masalah yang mungkin terjadi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan baik fisik, mental maupun social pada masyarakat yang terpajan, perlu diantisipasi dan pemecahanya perlu lanjuti dengan pencatatan dan pelaporan yang benar, sehingga informasinya dapat dimanfatkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan programprogram. 4. Kesehatan di bumi perkemahan Upaya kesehatan di bumi perkemahan dalam kesehatan matra merupakan upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental dan sosial peserta dan pihak penyelenggara / panitia perkemahan guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan matra yang berubah secara bermakna mulai dari persiapan lokasi, pemilihan calon peserta, selama kegiatan di bumi perkemahan sampai 2 minggu setelah peserta kembali ketempat masing – masing. 18 | P a g e
Kesehatan di Bumi perkemahan merupakan upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental bagi peserta kemah, dan masyarakat sekitarnya. Agar pelaksanaan pelayanan kesehataan di Bumi Perkemahan dapat terselanggara dengan baik diperlukan pengelolaan yang baik, mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan/evaluasi. a. Perencanaan Dalam menyusun perencanaan yang baik diperlukan data/informasi yang akurat agar perencanaan dapat disusun sesuai dengan kondisi setempat Perencanaan ini meliputi : b. Pendataan 1) Peserta : jumlah dan asal peserta 2) Jenis dan volume kegiatan selama perkemahan c. Sarana pelayanan penyebaran 1) Fasilitas pelayanan kesehatan menetap, berupa : a) Rumah sakit lapangan b) pos kesehatan, 2) Fasilitas pelayanan kesehatan bergerak, dengan menggunakan kendaraan antara lain: a) Puskesmas Keliling b) Ambulans 3) Fasilitas pelayanan rujukan, berupa : a) Rumah SAkit rujukan terdekat dan rujukan lanjut. 4) Standar fasilitas pelayanan kesehatan dan standar pelayanan kesehtaan pada fasilitas yang bersangkutan mengikuti ketentuan yang berlaku, antara lain meliputi : a) Standar pengobatan dan tindakan serta rujukan kasus b) Standar kesehatan lingkungan c) Standar gizi. d. Pembekalan (Logistik) Jenis logistic yang dibutuhkan, antara lain berupa : 1) Obat dan bahan habis pakai 2) Perlengkapan fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah/jenis yang dibutuhkan, diperhitungkan menurut jumlah peserta dan kegiatan yang dilakukan. e. Tenaga kesehatan 1) Jenis petugas : a) Tenaga medis : dokter b) Tenaga non medis : perawat gizi, sanitarian, kesehatan masyarakat, psikolog dan tenaga lainnya. c) Tenaga non kesehatan : PMR, pengemudi Saka Bhakti Husada, relawan. 2) Jumlah petugas menurut jenisnya Diperhitungkan berdasarkan jumlah peserta dan kegiatan yang dilakukan 3) Pengaturan tugas, tanggung jawab dan jadwal tugas Disesuaikan menurut jenis dan volume kegiatan, kompetensi serta beban kerja. 19 | P a g e
f. Pembiayaan Kesehatan di Bumi Perkemahan 1) Sumber dana a) Penyelenggaraan atau pemerintah pusat/daerah b) Kontribusi peserta c) Sumber dana lain yang tidak mengikat. g. Pengorganisasian kesehatan di bumi perkemahan 1) Struktur Organisasi a) Uraian Tugas (1)Penanggung Jawab kesehatan di Bumi Perkemahan (2)Unit Pelayanan Medik (3)Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan medic dasar dalam kesehatan Bumi Perkemahan (1) Unit Pelayanan Kesehatan (2) Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan kesehatan di Bumi Perkemahan dititik beratnya pada upaya promotif dan preventif b) Unit Evakuasi dan Rujukan (1) Bertanggung jawab atas terselenggaranya evakuasi, rujukan medic dan rujukan kesehatan (2) Criteria Kepala Unit Evakuasi dan Rujukan adalah seorang dokter. c) Sekretariat (1) Bertanggung jawab atas terselenggaranya kesekretariatan bidang kesehatan di Bumi Perkemahan. (2) Kriteria Kepala Unit Sekretariat minimal setingkat D3 2) Mekanisme kerja a) Penanggung jawab Kesehatan di Bumi Perkemahan bertanggung jawab secara administrative kepada ketua penyelenggara Bumi Perkemahan, secara medis teknis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. b) Dalam pelayanan rujukan medis dan kesehatan bekerja sama dengan (Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta). Dalam rujukan dan dalam kegiatan evakuasi bekerja sama dengan instansi/organisasi terkait c) Unsur pelaksana pelayanan kesehatan daerah asal kontingen/pendamping kesehatan dilibatkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Bumi Perkemehan dalam tindak lanjut penanganan kasus pemantauannya. d) Unsur pelaksana pelayanan kesehatan dari Kontingen Daerah (Konda) bertanggung jawab kepada penanggung jawab kesehatan di Bumi Perkemahan. e) Kegiatan perkemahan dalam skala kecil, bentuk organisasinya disesuaikan dengan situasi perkemahan. h. Kegiatan operasional 1) Lingkungan kegiatan Lingkup kegiatan kesehatan di Bumi Perkemahan adalah : a) Penyiapan lokasi b) Pemeriksaan kesehatan 20 | P a g e
c) Penyuluhan d) Hygiene dan sanitasi e) Pengamatan penyakit (Survalians) f) Pencegahan penyakit menular g) Penatalaksanaan pelayanan medic dan keperawatan h) Pencatatan dan pelaporan 2) Pelaksaan Kegiatan a) Persiapan (1) Di tempat asal (a) Penyuluhan kesehatan dalam rangka mempersiapkan peserta mengikuti kegiatan perkemahan (b) Upaya-upaya pencegahan penyakit melalui pengobatan profilaksis untuk tujuan lokasi perkemahan tertentu (c) Penyediaan sarana P3K/P3P (d) Penyiapan tenaga kesehatan pendamping kontingen daerah termasuk Palang Merah Remaja (PMR), Saka Bhakti Husada (SBH) dengan memperhatikan jumlah peserta (2) Di lokasi Bumi Perkemahan (a)Pengamatan penyakit (survailans) dan tindak lanjutnya (b) Penyiapan sarana pendukung rujukan (c) Penyiapan tenaga kesehatan (medis, keperawatan, sanitarian, gizi) dan tenaga non kesehatan dengan memperhatikan jumlah peserta perkemahan. (d) Penyiapan masyarakat sekitar Bumi Perkemahan untuk dapat berperan serta dalam Upaya Kesehatan Bersumebr daya Masyarakat (UKBM) (3) Penyiapan sistem rujukan (a) Rujukan kesehatan (b) Rujukan medis b) Pelayanan kesehatan dalam perjalanan, ke dan dari Bumi Perkemahan (1) Sasaran pelayanan Peserta perkemahan, pendamping dan seluruh petugas. (2) Kegiatan pelayanan kesehatan a) Pengawasan gizi dan sanitasi makanan selama di perjalanan b) Penyuluhan kesehatan c) Pemantauan kesehatan peserta dan petugas selama perjalanan d) P3K/P3P dan rujukan c) Pelayanan Kesehatan di Bumi Perkemahan (1) Sasaran pelayanan Peserta perkemahan, semua petugas dan masyarakat sekeliling Bumi Perkemahan dalam lingkup terbatas. Kegiatan pelayanan kesehatan (a) Penyuluhan kesehatan 21 | P a g e
(b)Pengawasan gizi dan sanitasi makanan termasuk pengawasan bahanbahan makanan (c)Pengawasan sanitasi lingkungan perkemahan (d)Pengamatan penyakit (Survailans) dan tindak lanjut (e)Pemeriksaan kesehatan dan pemantauan bagi peserta perkemahan berisiko (f) Pelayanan P3K dan P3P pada fasilitas kesehatan menetap dan lapangan (mobile) (g)Pengobatan dan perawatan bagi kasus tertentu untuk sementara bila tidak perlu dirujuk (h)Rujukan medis dan kesehatan (i) Evakuasi i. Pencatatan dan pelaporan Seluruh kegiatan kesehatan di Bumi Perkemahan harus dicatat dan dilaporkan hasil selama kegiatannya dengan mengikuti sistem yang diterapkan. 1) Pencatatan a. Kegiatan pelayanan dan rujukan b. Kejadian penyakit dan kematian c. Kegiatan pengamatan penyakit (Survailans) 2) Pelaporan a. Penyelenggara kegiatan di Bumi Perkemahan b. Instansi kesehatan setempat (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) j. Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan teknis kesehatan di Bumi Perkemahan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten?Kota atau pemda Kabupaten/Kota dan Popinsi. k. Pemantauan dan evaluasi Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh ketua tim atau instansi yang bertanggung jawab sesuai kewenangan. 5. Kesehatan lintas alam Kesehatan lintas alam diselengarakan mulai dari persiapan, selama kegiatan berlangsung, sampai dengan kembali ketempat asal. Kegiatan ini antara lain mendaki gunung, arung jeram, lintas rawa, panjat tebing, lintas selat dan menelusuri goa. Kesehatan lintas alam merupakan upaya kesehatan matra yang ditujukan terhadap peserta dan atau penggemar lintas alam. Kegiatan kesehatan lintas alam meliputi pendataan peserta, jenis kegiatan, binatang berbahaya, sarana pelayanan dan tenaga kesehatan disekitar lokasi serta penyusunan rencana kebutuhan. 22 | P a g e
a. Perencanaan Perencanaan ini dimaksudkan agar para peserta dan atau penggemar lintas alam dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal. Perencanaan ini dimulai dari persiapan berupa penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, penyiapan obat-obatan dan alat-alat yang dibutuhkan supaya kegiatan lintas alam yang dilakukan dapat berjalan secara baik dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisa data/informasi, sarana dan tenaga kesehatan disekitar lokasi kegiatan, perbekalan sesuai dengan jenis kegiatan lintas alam. Pembiayaan dari sumber dana yang ada dipergunakan untuk obat dan peralatan, kegiatan operasional, rujukan dan evakuasi serta untuk pembinaan kesehatan lintas alam yang akan datang. b. Pendataan 1) Data Umum 2) Peserta : Jumlah dan asal peserta 3) Sarana pelayanan kesehatan disekitar kegiatan. 4) Jenis kegiatan a) Mendaki gunung b) Lintas selat c) Melintasi salju d) Arung jeram e) Lintas rawa f) Panjat tebing g) Menelusuri goa h) Lintas hutan i) Lintas sungai j) Lintas jurang 5) Data Binatang Berbahaya : a) Ular berbisa b) Binatang buas c) Binatang lain yang berbahaya atau mengganggu kesehatan 6) Sarana pelayanan kesehatan sekitar lokasi a) Sarana pelayanan kesehatan b) Puskesmas keliling c) Ambulans 7) Petugas kesehatan sekitar lokasi kegiatan a) Dokter b) Perawat c) Tenaga non medis c. Pengorganisasian Tugas dan tanggung jawab pengorganisasian antara lain : 1) Pusat Organisasi olahraga lintas alam nasional/pusat sesuai dengan jenis lintas alamnya dan berkoordinasi dengan departemen kesehatan melalui direktorat 23 | P a g e
jenderal pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan serta instansi yang terkait. 2) Provinsi Organisasi olahraga lintas alam di provinsi sesuai jenis lintas alamnya dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi serta instansi yang terkait. 3) Kabupaten/Kota Organisasi olahraga lintas alam di kabupaten/kota sesuai jenis lintas alamnya dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota serta instansi yang terkait. d. Kegiatan operasional Kegiatan operasional ini merupakan persiapan selama di tempat asal sampai di lokasi kegiatan yang meliputi : 1) Lingkup kegiatan kesehatan pelintas alam antara lain : a) Pemeriksaan kesehatan b) Penyuluhan kesehatan c) Pembinaan kesamaptaan jasmani d) Penatalaksanaan pelayanan medik dan keperawatan e) Pencatatan dan pelaporan informasi kesehatan 2) Pelaksanaan kegiatan a) Persiapan (1) Ditempat asal (a) Pemeriksaan kesehatan awal bagi pelintas alam dan tindak lanjut. (b) Penyuluhan kesehatan dalam rangka mempersiapkan peserta mengikuti kegiatan lintas alam. (c) Penyediaan sarana P3K. (d) Penyediaan sarana komunikasi. (2) Di lokasi kegiatan Penyiapan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan sekitar kegiatan. b) Pelayanan kesehatan (1) Sasaran (a) Pelintas alam (b) Petugas (2) Kegiatan pelayanan kesehatan (a) Pemeriksaan kesehatan (b) Penyuluhan kesehatan (c) Pelayanan P3K (d) Pengamatan penyakit dan tindak lanjutnya (e) Pelayanan rujukan (f) Evaluasi e. Pencatatan dan pelaporan
24 | P a g e
Tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan sekitar kegiatan harus mencatat dan melaporkan hasil kegiatan tersebut ke dinas kesehatan kabupaten/kota asal, dan sekitar lokasi kegiatan. 1) Pencatatan a) Jenis kegiatan pelintas alam b) Kejadian penyakit, kecelakaan c) Kematian d) Alat komunikasi e) Lokasi kegiatan 2) Pelaporan Hasil pencatatan dilaporkan kepada puskesmas/dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. f. Pembinaan dan pengawasan Guna mengurangi risiko bagi olahragawan lintas alam maka dinas kesehatan kabupaten/kota setempat bekerjasama dengan organisasi lintas alam dan atau kelompok olahragawan lintas alam sesuai dengan jenisnya, melakukan pembinaan dan pengawasan secara aktif dan terus menerus. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut : 1) Supervisi dan bimbingan secara terpadu antar instansi terkait. 2) Pemantauan dari hasil pelaporan penyelenggaraan. 3) Pembahasan dalam rapat intern lingkup kesehatan ataupun secara terpadu. 4) Tindakan korektif atas terjadinya penyimpangan baik terhadap hasil maupun proses penyelenggaraan. 5) Umpan balik laporan disertai dengan kesimpulan dalam rangka penilaian keberhasilan upaya ataupun saran perbaikan. 6) Peningkatan keterampilan melalui pelatihan. g. Pemantauan dan evaluasi Semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan lintas alam mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan mulai tempat asal sampai di lokasi kegiatan perlu dipelajari oleh petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan, fungsi dan kewenangannya. Pemantauan dalam pelayanan kesehatan lintas alam dilaksanakan mulai dari persiapan sampai selesai kegiatan lintas alam tersebut. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan untuk pelayanan kesehatan pada kegiatan lintas alam berikutnya. Evaluasi dilakukan untuk setiap penyelenggaraan secara teratur untuk langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 6. Kesehatan bawah tanah Adalah upaya kesehatan matra untuk meningkatkan fisik dan mental pekerja bawah tanah agar mampu bertahan dalam lingkungan yang berubah secara bermakna. 25 | P a g e
Kesehatan bawah tanah diselenggarakan mulai dari persiapan sebelum melakukan kegiatan dan selama kegiatan berlangsung dibawah tanah. Kesehatan bawah tanah adalah upaya kesehatan matra guna meningkatkan fisik dan mental pekerja bawah tanah agar mampu bertahan dalam lingkungan yang berubah secara bermakna. Kesehatan bawah tanah diselenggarakan mulai dari persiapan sebelum dan selama melaksanakan kegiatan berlangsung dibawah tanah. Dilaksanakannya kegiatan dimaksud untuk mengantisipasi kemungkinan bahaya kesehatan bagi pekerja dan petugas selama melaksanakan kegiatan bawah tanah. a. Perencanaan Untuk memperoleh perencanaan yang baik diperlukan data atau informasi, dengan melakukan persiapan-persiapan sumber daya tenaga, sarana, prasarana, logistik, pendanaannya. Perencanaan meliputi persiapan perencanaan, penyusunan rencana, kebutuhan fasilitas kesehatan, penyusunan kebutuhan perbekalan kesehatan, penyusunan rencana pembiayaan. 1) Persiapan perencanaan Untuk melaksanakan kegiatan persiapan perencanaan perlu tersedia : a) Data umum pekerja (1)Umur (2)Jenis kelamin (3)Pendidikan (4)Daerah asal (5)Agama b) Data kesehatan pekerja (1)Kondisi fisik (2)Penyakit yang pernah atau sedang diderita (3)Hasil pemeriksaan ulang (4)Jenis resiko kesehatan matra dilokasi kegiatan (5)Lama bekerja 2) Penyusunan rencana kebutuhan tenaga a) Jenis tenaga (1)Dokter (2)Perawat (3)Ahli kesehatan dan keselamatan kerja (4)Ahli gizi b) Jumlah Jumlah untuk masing-masing jenis tenaga yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan. 3) Penyusunan rencana kebutuhan fasilitas kesehatan a) Sarana pelayanan kesehatan antara lain RS, poliklinik b) Ambulance/evakuasi 4) Penyusunan rencana kebutuhan perbekalan kesehatan a) Obat-obatan b) Peralatan medik c) Peralatan non medik 26 | P a g e
(1)Pengukuran temperatur (2)Pengukuran tekanan udara (3)Pengukuran konsentrasi debu (4)Pengukuran kondisi ventilasi (5)Pengukuran kecepatan aliran udara (6)Pengukuran pencahayaan (7)Pengukuran kelembaban (8)Pakaian dan perlindungan kesehatan kerja 5) Rencana pembiayaan Rencana pembiayaan meliputi : a) Peralatan medik dan obat-obatran b) Rujukan/ evakuasi c) Biaya oprasional petugas d) Peningkatan sumber daya tenaga kesehatan dan pekerja e) Biaya peralatan non medik b. Pengorganisasian Pengorganisasian meliputi struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi 1) Struktur organisasi Organisasi kesehatan bawah tanah dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan penanganan kesehatan bawah tanah. Pemilik dan pengelola kegiatan bawah tanah menjadi penaggung jawab dari organisasi yang ada. 2) Mekanisme kerja a) Penanggung jawab Penanggung jawab upaya kesehatan bawah tanah adalah dinas kesehatan setempat, dengan pelaksana adalah unit kesehatan pengelola kegiatan bawah tanah. b) Peran dan tugas Penyelenggara kegiatan bawah tanah bertanggung jawab menyiapakan sarana kesehatan dilokasi, penyediaan tenaga, termasuk penyediaan peklatihan tenaga kesehatan dan para pekerja. 3) Koordinasi Penaggung jawab dan pelaksana upaya kesehatan bawah tanah secara rutin mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. c. Kegiatan operasional 1) Lingkup kegiatan Lingkup kegiatan dalam kesehatan bawah tanah meliputi : a) Pemeriksaan kesehtan awal b) Pemeriksaan kesehatan periodik c) Penyuluhan d) Pelatihan e) Penatalaksanaan pelayanan medik dan keperawatan f) Higiene dan sanitasi g) Pengamatan penyakit 27 | P a g e
d. Pelaksanaan kegiatan 1) Persiapan Persiapan yang dimaksud adalah penyiapan tenaga kerja bawah tanah dan penyiapan perbekalan kesehatan. a) Penyiapan tenaga pekerja bawah tanah b) Melakukan pemeriksaan awal terhadap setiap tenaga pekerja baru c) Memberikan pelatihan mengenai cara pencegahan penyakit dan kalau terjadi secara tiba-tiba kondisi matra yang berubah secara bermakna. 2) Penyiapan pembekalan kesehatan Pengelola usaha kegiatan bawah tanah harus menyiapkan perbekalan logistik, terutama untuk menghadapi kondisi matra meliputi : a) Peralatan medik b) Obat-obatan sesuai kebutuhan c) Peralatan untuk perlindungan kalau terjadi kondisi matra seperti tanah longsor, kecelakaan, semburan gas dan sebagainya. e. Pelayanan kesehatan bawah tanah 1) Tenaga kerja baru a) Pemeriksaan kesehatan, dilakukan terhadap para pekerja yang baru. Pemeriksaan dilakukan terhadap fisik dan penyakit tertentu yang pernah diderita pekerja dan atau sedang dideritapekerja yang dapat mengganggu kegiatan bekerja selama dibawah tanah. b) Penyuluhan kesehatan c) Pelatihan gladi penaggulangan matra bawah tanah. 2) Tenaga kerja lama a) Pemeriksaan ulang secara priodik b) Pengobatan penderita c) Sanitasi 3) Evakuasi kesehatan bawah tanah dilakukan melalui kegiatan : a) Pengukuran temperatur udara b) Kondisi ventilasi c) Kecepatan aliran udara d) Ukuran jalan udara e) Jumlah dan mutu udara f) Lokasi pengukuran aliran udara g) Laporan pengukuran udara h) Pengukuran konsentrai debu i) Perubahan arah atau penyebaran aliran udara f. Pencatatan dan perlaporan Seluruh kegiatan kesehatan bawah tanah secara periodik dicatat dan dilaporka kepada kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat. 1) Pencatatan a) Kegiatan pelayanan dan rujukan b) Kejadian penyakit dan kematian c) Kegiatan pengamatan penyakit d) Evaluasi kesehatan bawah tanah (seperti ventilasi, udara dan debu) 28 | P a g e
2) Pelaporan Hasil kegiatan secara periodik dilaporkan keinstansi kesehatan setempat (Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota) g. Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan bawah tanah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / kota setempat 1) Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk : Meningkatkan kewmampuan dan kemandirian secara teknis dan operasional pelaksanaan kegiatan kesehatan bawah tanah a) Terpenuhinya kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan kebutuhan pelayanan kesehatan bawah tanah bagi para pekerja b) Mekanisme dan tatalaksana kerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga operasionalisasinys berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan c) Tercapainya keterpaduan seluruh jajaran kerja yang terkait d) Terselenggaranya koordinasi antara unit yang terkait 2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui : a) Supervisi dan bimbingan teknis secara terpadu b) Pemantauan hasil kegiatan secara rutin dan periodik c) Pembinaan oleh unit tterpadu baik instalasi kesehatan maupun pengelola usaha kegiatan bawah tanah d) Pelatihan tenaga kesehatan dalam menangani masalah kesehatan bawah tanah. h. Pemantauan dan evaluasi Pemantauan dan evaluasi mulai tahap persiapan dan pelakasanaan kegiatan selama dibawah tanah. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan oleh unit terkait untuk perbaikan program baik kuantitas maupun kualitas pelaporan. Evaluasi kesehatan bawah tanah dilakukan melalui kegiatan pengukuran udara, kondisi ventilasi, kecepatan aliran udara, ukuran jalan udara, jumlah dan mutu udara, lokasi pengukuran aliran udara, laporan pengukuran, pengukuran konsentrasi debu, perubahan arah, atau penyebaran aliran udara. Pengukuran temperatur udara dilakukan secara berkala pada tempat bekerja tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, yang pertama 50 meter dari masuknya udara dan tempoat kerja yang terakhir 50 meter dari ujung keluarnya udara. Hasil pengukuran temperatur udara dimaksud dipertahankan antara 18 – 24 derajat celcius dengan kelembaban relatif maksimum 85%. Apabila temperatur efektif melebihi 24 derajat celcius maka tempat tersebut harus diperiksa setiap minggu. Kondisi ventilasi harus diukur sekurang-kurangnya setiap 8 jam selama minimal 15 menit. 29 | P a g e
Pengukuran kondisi ventilasi untuk rata-rata 8 jam harus mengahasilkan carbonmonoksida volumenya tidak loebih dari 0,0005%, methan (CH4) 0,025%, hidrogen sulfida (H2S) 0,001%, dan oksida nitrat (NO2) 0,0003%. Pengukuran kondisi ventilasi dalam tenggang waktu 15 menit harus menghasilkan karbondioksida (CO) tidak boleh lebih dari 0,004% dan Oksida Nitrat (NO2) tidak boleh lebih dari 0,0005%. Apabila hasil pengukuran kondisi ventilasi menyimpang dari ketentuan yang dimaksud harus segera dilakukan perbaikan. Kecepatan udara ventilasi yang dialirkan ketempat kerja harus sekurangkurangnya 0,5 m per detik dan 0,3 m perdetik ditempet lain. Ukuran jalan harus mempunyai ukuran tertentu. Jalan dan mutu udara yang mengalir pada masing-masing lokasi atau tempat kerja atau sistem ventilasi harus ditentukan dengan tenggang waktu yang tidak melebihi satu bulan. Lokasi penyaluran aliran udara meliputi setiap jalan masuk udara, tempat terbaginya udara ditempat kerja dan lokasi udara keluar. 7. Kesehatan dalam penanggulangan gangguan keamanan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) Adalah oprasi yang dilaksanakan untuk mengatasi keresahan masyarakat dan gangguan kehidupan ideologi, politik, ekonomi sosial dan budaya. Penyelenggaraan upaya kesehatan dalam penanggulangan gangguan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dimaksudkan untuk mencegah timbulnya dampak gangguan kamtibmas terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan apabila kegiatan tersebut dikelola secara baik dan terencana sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. a. Perencanaan Agar kegiatan pelayanan kesehatan dalam penanggulangan kamtibmas dapat terselenggara dengan baik, perlu disusun perencanaan yang meliputi : 1) Pengumpulan dan Analisa Data / Informasi Data yang perlu dikumpulkan antara lain mengenai : a) Tempat/lokasi terjadinya gangguan kamtibmas. b) Prakiraan jumlah orang terpajan. c) Prakiraan lamanya gangguan kamtibmas akan berlangsung. d) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab penanggulangan kamtibmas. e) Gambaran tentang proses/jalannya peristiwa gangguan kamtibmas. f) Pemetaan tentang daerah rawan gangguan kamtibmas. g) Informasi sumber daya kesehatan yang ada disekitarnya. h) Macam gangguan kamtibmas yang terjadi atau potensial akan terjadi.
30 | P a g e
Informasi diatas dapat diperoleh berdasarkan kejadian-kejadian serupa pada waktu lalu atau pada lokasi lain atau didapat berdasarkan informasi yang sengaja dikumpulkan oleh berbagai pihak dalam keanggotaan tim yang bersangkutan. 2) Penyusunan Rencana Pelayanan Kesehatan a) Sarana pelayanan kesehatan menetap, sesuai dengan kebutuhannya dapat berupa: (1) Pos kesehatan sederhana (2) Sarana pelayanan kesehatan dasar lapangan, yang dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan maupun situasi gangguan kamtibmas. (3) Sistem rujukan dan evakuasi yang terintegrasi dengan fasilitas rujukan daerah setempat (RS Kab, RS POLRI, RS TNI, RS Swasta, dll). Jenis, jumlah dan lokasi yang harus disediakan, disesuaikan dengan jenis kejadian / peristiwa gangguan kamtibmas yang bersangkutan. b) Sarana pelayanan kesehatan bergerak, dengan menggunakan kendaraan antara lain : (1) Puskesmas keliling (2) Ambulans (3) Klino mobile (4) Mobil jenazah (5) Ambulans huru hara c) Sarana pendukung pelayanan dan rujukan : Radio komunikasi, sarana pendukung evakuasi dan RS lapangan bila diperlukan. 3) Perencanaan Perbekalan (Logistik) Jenis logistik yang diperlukan antara lain berupa : a) Obat dan bahan habis pakai b) Perlengkapan sarana pelayanan kesehatan yang meliputi : (1) Alat kesehatan (2) Peralatan non medis seperti ambulans, tandu, dll. (3) Peralatan khusus yang digunakan untuk identifikasi dan penyelidikan antara lain Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kit medis, Antropometer, Kit sidik jari, disaster victim identification kit, sarana embalming dan lain-lain. Jumlah dan jenis yang dibutuhkan, diperhitungkan menurut prakiraan jenis kebutuhan pelayanan kesehatan serta volume dan lamanya acara berlangsung. 4) Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) a) Jenis tenaga : 1) Jenis tenaga yang diperlukan, sesuai dengan kebutuhan menurut kejadian gangguan kamtibmas, adalah tenaga-tenaga kesehatan yang telah dilatih khusus dalam kesehatan matra penanggulangan gangguan kamtibmas. 31 | P a g e
2) Minimal harus tersedia tenaga dokter, keperawatan, sanitarian, kesehatan lapangan dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga pendukung pelayanan termasuk pengemudi. 3) Pada sarana rujukan yang ditunjuk, perlu ditugaskan dokter spesialis sesuai dengan kebutuhannya dan bertindak sebagai dokter konsulen dalam pelayanan kesehatan di lapangan. b) Jumlah tenaga yang diperlukan Jenis tenaga diperhitungkan berdasarkan : 1) Bentuk gangguan kamtibmas 2) Onset kejadian, luas dan volume masalah yang terjadi serta lamanya gangguan kamtibmas 3) Prakiraan banyaknya orang yang akan terpajan 4) Banyaknya lokasi sarana dengan kriteria kemampuannya c) Pengaturan tanggung jawab dan jadwal tugas : Agar setiap petugas yang memberikan pelayanan dapat melaksanakan tugas secara optimal, diperlukan adanya pengaturan tanggung jawab dan jadwal serta masingmasing petugas, yaitu : 1) Tanggung jawab petugas diatur berdasarkan kompetensinya 2) Jadwal tugas diatur menurut kebutuhan pelayanan atas dasar lokasi, jenis sarana pelayanan kesehatan dan besarnya dampak gangguan kamtibmas. b. Pembiayaan 1) Sumber dana dapat berasal dari : a) Pemerintah Instansi pemerintah provinsi, kabupaten, kota setempat dan pusat yang terkait bertanggung jawab untuk menyediakan dana kegiatan penanggulangan gangguan kamtibmas sesuai dengan tugas dan fungsinya. b) Penyelenggara jaminan asuransi yang terkait dengan macam kejadiaannya. (1)Dalam gangguan kamtibmas yang berhubungan dengan perjalanan di darat, laut ataupun udara pada keadaan-keadaan tertentu dijamin dengan asuransi. (2)Dengan adanya jaminan tersebut, biaya-biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat direncakan bersama badan pengurus asuransi yang bersangkutan. c) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) atau sejenisnya, Apabila sudah ada atau sudah dikembangkan, maka potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pembiayaan. d) Dari sumber dana lain yang tidak mengikat (1)Donatur (2)LSM (bantuan dalam/luar negeri) (3)Masyarakat, dan lain-lain. 2) Rencana anggaran kesehatan dalam penanggulangan gangguan kamtibmas diperhitungkan berdasarkan : 32 | P a g e
a) Jumlah sasaran manusia yang terpajan b) Prakiraan jenis pelayanan yang dibutuhkan promotif, preventif, kuratif dan rujukan dengan memperhatikan berat ringannya gangguan kamtibmas. c) Prakiraan berat dan lama gangguan kamtibmas. d) Kebutuhan operasional petugas pelayanan kesehatan. c. Pengorganisasian 1) Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing jenjang administrasi. a) Pusat : (1)Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan umum. (2)Menyusun standar. (3)Melaksanakan kegiatan pelatihan TOT untuk petugas provinsi. (4)Melakukan pembinaan. (5)Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. b) Provinsi : (1)Menyusun petunjuk pelaksanaan. (2)Melakukan pembinaan. (3)Melakukan kegiatan pelatihan untuk pelatih kabupaten/kota, pelaksana provinsi. c) Kabupaten/Kota : (1)Menyusun perencanaan. (2)Melaksanakan kegiatan pelatihan. (3)Melakukan pembinaan dan pengawasan. (4)Melaksanakan pencatatan dan pelaporan. (5)Monitoring dan evaluasi. 2) Koordinasi penyelenggaraan Agar penyelenggaraan kesehatan terselenggara secara baik, efisien dan efektif perlu adanya koordinasi yang baik, antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dengan instansi penanggung jawab penanggulangan gangguan kamtibmas tersebut. 3) Struktur organisasi Merupakan satuan tugas khusus yang dibentuk pemerintah, dengan satuan terkecil adalah kabupaten/kota yang dapat ditingkatkan pada daerah provinsi ataupun pusat, sesuai dengan luasnya gangguan kamtibmas yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan. Organisasi yang penanggulangan
dibentuk bencana
tersebut tergantung
merupakan dari
bagian
dari
organisasi
kedudukan/keberadaan,
apabila
berkedudukan di provinsi maka merupakan bagian dari organisasi Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) atau bila berkedudukan Kota/Kabupaten maka merupakan bagian dari organisasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB). d. Kegiatan operasional 33 | P a g e
1) Lingkup kegiatan Lingkup kegiatan kesehatan dalam penanggulangan gangguan kamtibmas meliputi : a) Pelatihan b) Penyuluhan c) Pengamatan penyakit d) Penanganan gizi e) Kesamaptaan jasmani f) Tindakan medik dan perawatan g) Evakuasi dan rujukan h) Identifikasi korban dan penyelidikan 2) Pelaksanaan Kegiatan a) Mengantisipasi Timbulnya Gangguan Kamtibmas Upaya tersebut hanya dilakukan pada situasi yang dapat diperkirakan akan menimbulkan gangguan kamtibmas. Setiap menghadapi kondisi demikian, petugas kesehatan bersama pihak lain terkait sudah harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk hal tersebut, maka : (1) Pengamatan yang cermat tentang situasi yang berlangsung. (2) Pembinaan pelayanan kesehatan secara memadai termasuk upaya pencegahan yang dapat diberikan selama berlangsungnya kegiatan. (3) Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait khususnya penanggung jawab keamanan setempat, untuk mengantisipasi terjadinya perubahanperubahan sehingga dapat bertindak secepatnya bilamana sewaktu-waktu terjadi kondisi kedaruratan. (4) Penyiapan protap penanggulangan masalah, yang cukup jelas sehingga memudahkan untuk bertindak. b) Memberikan Pelayanan (1) Mengumpulkan dan analisa data/informasi Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab, mencari atau menerima informasi tentang gangguan kamtibmas yang dihadapi atau potensial akan terjadi, yang perlu mendapatkan dukungan pelayanan kesehatan serta kesiapan sumberdaya kesehatan yang tersedia. (2) Menyiapkan dan menggerakkan sumberdaya pendukung pelayanan Pada kegiatan penanggulangan gangguan kamtibmas yang sifatnya statis pada satu tempat. Misalnya yang terjadi akibat kerusuhan massal baik terencana ataupun spontan dan dampak lanjutnya dari suatu kegiatan dalam situasi khusus tertentu, karena sifatnya ataupun karena telah berhasil dikendalikan, maka kejadiannya dapat dilokalisir pada suatu tempat terbatas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan sarana penunjangnya perlu dipantau kesiapannya. 34 | P a g e
c) Melaksanakan Pelayanan Kesehatan (1) Sasaran Pelayanan. (a)Masyarakat terpajan yaitu yang terkena akibat langsung atau masyarakat lainnya yang terkena dampak. (b)Petugas yang bertugas dalam penanggulangan gangguan kamtibmas. (c)Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. (2) Pelaksana Pelayanan. (a) Tim kesehatan yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kesehatan. (b) Anggota tim terdiri dari : dokter, tenaga keperawatan, sanitarian, tenaga kesehatan lainnya, tenaga pendukung pelayanan dan pengemudi kendaraan. (c) Tim dibentuk secara terpadu terdiri atas berbagai komponen baik pemerintah maupun non pemerintah yang diperbantukan oleh instansi kesehatan setempat atas dasar permintaan, termasuk organisasi profesi LSM. (d) Dalam kegiatan pelayanan, secara operasional tim bertanggung jawab kepada koordintaor, sedangkan secara teknis medis tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes Kabupaten/Kota. (3)Pelayanan Kesehatan. Sasaran pelayanan kesehatan yang dipersiapkan tergantung dari macam gangguan kamtibmas. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terpajan, antara lain berupa : (a) Pendataan korban, baik korban cedera, korban mati maupun korban lainnya akibat kerusuhan yang terjadi dengan dukungan peran serta masyarakat. (b) Pelayanan kuratif pada korban hidup mulai dari pelayanan dasar, pelayanan kuratif lanjutan, pelayanan emergensi dan rujukan pada sarana yang lebih lengkap, serta evakuasi korban pada kejadian berat, termasuk dampak psikologis. (c) Penanganan jenazah pada korban mati bekerjasama dengan LSM, PMI, pemuka agama bersangkutan. (d) Pengamatan sanitasi lingkungan dan pengamanannya, serta pengamatan penyakit, dilaksanakan apabila terjadi kerusakan lingkungan. (e) Pengamatan sanitasi makanan pada lokasi penampungan, baik makanan yang disediakan oleh penanggung jawab ataupun makanan yang dijajakan disekitar lokasi. 35 | P a g e
(f) Pemberian pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif antara lain melalui penyuluhan dan pengamatan penyakit. (g) Pemantauan pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan bimbingan pencegahan sebelum terjadinya hal-hal yang mungkin membahayakan kesehatan. (h) Pada kejadian gangguan kamtibmas tertentu dimana keamanan para petugas penolong belum dapat dijamin, maka kerjasama dengan pihak lain yang dianggap netral oleh kedua belah pihak dapat dilakukan. Masyarakat sebagai sasaran dapat dilibatkan pada upaya pertolongan pertama untuk mengatasi masalah/korban, maupun pada upaya-upaya preventif dalam rangka menghindarkan dampak akibat gangguan kamtibmas. (i) Apabila sampai terjadi KLB atau wabah, maka tindakan cepat, tepat dan terkoordinasi harus dilakukan, sesuai dengan prosedur penanganan KLB. (4)Pasca Kegiatan Berakhir Setelah kegiatan berakhir, maka segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan khususnya keadaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat perlu segera dikembalikan pada kondisi semula secepatnya. Agar proses pemulihan kondisi lingkungan dapat dilakukan sebaikbaiknya, perlu dilakukan pengamatan lingkungan oleh petugas sanitarian setempat baik selama kejadian maupun segera sesudahnya, bekerjasama dengan petugas lain terkait serta masyarakat dan pihak keamanan yang bertanggung jawab dalam penanggulangan gangguan kamtibmas. Untuk hal itu diperlukan adanya koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait.
e. Pencatatan dan pelaporan 1) Pencatatan Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan dalam penanggulangan gangguan kamtibmas, perlu dicatat oleh para pelaksana pelayanan, sebagai hasil pengamatan untuk bahan pemantauan dan penyusunan laporan. 2) Pelaporan Penanggung jawab pelayanan kesehatan wajib membuat laporan kejadian, korban, kegiatan pelayanan, hasil pemantauan dan pengamatan kesehatan, kejadian luar
36 | P a g e
biasa (KLB) atau wabah ditempat penampungan, sesuai dengan ketentuan dan sistem pelaporan yang berlaku dan disampaikan. f. Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, dilaksanakan oleh Kapolri, Panglima Tinggi Menteri Kesehatan dan Kesos, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. 1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui : a) Rapat evaluasi tim kesehatan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian teknis dan operasional bagi para pelaksana kesehatan. b) Terpenuhinya kebutuhan dan meminimalkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat para petugas yang memberikan pelayanan umum dan kesehatan. c) Mekanisme dan tata laksana kerja dapat terselenggara secara efektif dan efisien, sehingga operasionalnya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. d) Tercapainya koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pada jajaran kerja terkait. e) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian teknis dan operasional bagi para pelaksana kesehatan. f) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan. g. Pemantauan dan evaluasi Terhadap kegiatan yang berlangsung, perlu diamati secara cermat oleh penyelenggara dan petugas kesehatan yang diberi tanggung jawab. Pemantauan kejadian penyakit, kondisi sanitasi dasar, sanitasi makanan yang dilakukan dengan baik dan cermat akan dapat menghindarkan timbulnya kejadian atau akibat buruk dari pelaksanaan kegiatan, termasuk KLB dan wabah. Hasil pemantauan perlu diumpan balikkan kepada penyelenggara dan pihak lain terkait, bila perlu dibahas bersama untuk langkahlangkah pemecahan dan tindak lanjut. Hasil analisis data dapat digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksana kesehatan kepada pihak penanggung jawab kegiatan, dan digunakan sebagai bahan laporan penyelenggara kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Sistem pemantauan oleh Dinas Kabupaten/Kota mengikuti sistem pemantauan yang ditetapkan pejabat yang berwenang. 8. Kesehatan dalam operasi dan latihan militer di darat 37 | P a g e
Upaya kesehatan dalam mendukung tugas pokok satuan militer di darat dalam kaitannya dengan kesehatan matra adalah merupakan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengembangkan/ meningkatkan kondisi fisik dan mental prajurit di satuan militer dan pemberian pertolongan medik kepada korban dalam kegiatan operasi/ latihan militer di darat. a. Perencanaan 1) Analisa daerah operasi a) Geografi Keadaan permukaan
bumi/keadaan
geografi suatu daerah sangat
menentukan perkembangan dan penyebaran penyakit disuatu daerah seperti : (1)Daerah pegunungan / dataran tinggi (2)Daerah dataran rendah (3)Daerah rawa dan pantai b) Demografi kondisi demografi sangat erat sekali hubungannya dengan kondisi sosial karena kondisi demografi berdampak sosial kepada penduduk baik secara positif maupun negatif yang nantinya akan berkaitan dengan masalah kesehatan. Hal tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan disuatu daerah, sehingga kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan dukungan kepada militer dan personil lainnya yang terlibat dalam operasi militer dan latihan militer. 2) Kondisi kesehatan a) Fasilitas kesehatan setempat Dalam memberuikan dukungan dan pelayanan kesehatan baik kepada personil militer maupun personil lainnya yang terlibat dalam operasi militer dan latihan militer maupun kepada penduduk setempat yang terkena akibat operasi militer dan latihan militer sangatlah komplit sekali, oleh karena itu penggunaan potensi wialyah dibidang kesehatan sangat diperlukan yaitu mulai dari fasilitas kesehatan TNI, POLRI, pemerintah dan swasta yang berada disuatu wilayah atau daerah yang dijadikan sebagai daerah yang dioprasi militer dan latihan militer dalam mendukung keberhasilan tugas operasi militer dan latihan militer. b) Kesehatan lingkungan Untuk mencegah supaya tidak terjadi wabah penyakit tehadap personel yang terlibat oprasi militer dan latihan militer maka perlu diadakan 38 | P a g e
penyuluhan tentang kesehatan kepada semua personel sebagai langkah awal kebutuhan personel sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh kelalaian. c) Penyakit endemis Untuk melindungi seluruh personel yang terlibat dalam operasi militer dan latihan militer dari penyakit yang endemis disuatu daerah yang dijadikan sebagai daerah oprasi militer maka perlu diberikan penyuluhan tentang penyakit yang endemis tersebut serta melakukan profilaksis sebagai tindakan pencegahan terhadap penyakit yang endemis misalnya seperti penyakit malaria di Irian Barat. 3) Kondisi musuh a) Kondisi kesehatan Kondisi kesehatan musuh dalam operasi militer secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan personel sendiri hal ini dapat ditularkan melalui penduduk, serangga dan air sungai bila ada serta udara b) Persenjataan Keterangan tentang jenis persenjataan musush perlu diketahui, melalui satuan intelijen karena jenis senjata musuh ini sangat menentukan keadaan, kondisi dan jenisn luka yang ditimbulkan akibat senjata musuh tersebut sehingga dapat diantisipasi sebelumnya tentang kemungkinan korban atau jenis luka yang diakibatkan oleh sentjata musuh. c) Nuklir biokimia dan fisika Keterangan tentang apakah musuh menggunakan senjata nuklir biokimia dan fisika sangatlah penting sekali diketahui karena dapat melumpuhkan pasukan. Senjata nuklir biokimia dan fisika dan menimbulkan korban secara masal sehingga dapat menghancurkan dan melumpuhkan pasukan sendiri. Mengingat akibat yang ditimbulkan oleh senjata nulkir biokimia dan fisika ini sangatlah berbahaya sekali maka perlu diperoleh keterangannya melalui satuan intelijen sehingga dapat dilakukan antisipasi untuk melindungi personel dari bahaya yang diakibatkan oleh senjata nuklir biokimia dan fisika sendiri terutama senjata dibidang bilologi dan kimia yang tidak begitu menyalahi penggunaannya tetapi menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi personel. b. Rencana dukungan 1) Personel a) Pengorganisasian 39 | P a g e
(1)Rencana pembentukan satuan kesehatan militer disesuaikan dengan kebutuhan operasi dan latihan militer di darat sesuai dengan dengan besarnya satuan militer yang didukung (2)Rencana pembentukan satuan tugas dengan perkiraan jumlah korban dan bentuk penyelenggaraan kesehatan. b) Kuantitas dan kualitatif Rencana pembekalan teknis medis danteknik kesehatan militer bagi personel satuan tugas kesehatan lapangan militer dan satuan tugas kesehatan. 2) Logistik a) Bekal kesehatan Selama penyelenggaraan operasi dan latihan militer didarat berlangsung, dukungan bekal kesehatan harus tersedia. Dukungan bekal kesehatan dimaksud
meliputi
perencanaan,
pengadaan,
pendistribusian,
dan
penggunaan logistik kesehatan yang terdiri dari alat kesehatan dan alat utama kesehatan b) Bekal umum Selama penyelenggaraan operasi dan latihan militer didarat berlangsung, dukungan bekal umum harus tersedia. Dukungan bekal umum meliputi perencaan pengadaan, pendistribusian dan penggunaan bekal umum yang terdiri dari kafalap amunisi senjata dan sebagainya. 3) Prosedur a) Gelar satuan (1) Rencana gelar satuan kesehatan lapangan militer mengikuti rencana gelar satuan militer pada pola operasi perdamaian dan pola gelar dewan keamanan PBB pada misi perdamaian dunia. (2) Rencana gelar satuan tugas kesehatan disesuaikan dengan pola operasi militer, pola operasi satuan kesehatan lapangan militer dan perkiraan korban termaksud manyarakat sipil. 4) Sistem perawatan dan Rujukan a) Hospitalisasi Rencana untuk persiapan rumah sakit wilayah maupun rumah sakit pusat baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit militer, rumah sakit swasta untuk menerima rujukan. b) Evakuasi (1)Evakuasi korban militer Korban militer dievakuasi ke instalasi kesehatan militer terdekat sesuai dengan prosedur dan rantai evakuasi. (2)Korban sipil
40 | P a g e
Korban sipil / masyarakan dievakuasi ke instalasi kesehatan terdekat, bail instalasi militer maupaun sipil sesuai prosedur rantai evakuasi. (3)Evakuasi korban khusus Korban khusus (tawanan perang dan tokoh kunci) dapat dievakuasi ke instalasi kesehatan baik ke instalasi militer maupun sipil yang ditunjuk oleh yang berwenang, sedangkan tanggung jawab keamanannya dilaksanakan oleh polisi militer. c. Pengorganisasian 1) Struktur Organisasi Satuan Kesehatan Lapangan Militer a) Peleton Kesehatan Merupakan satuan kesehatab lapangan militer yang medukung satuan ketingkat batalyon (satuan tempur dan bantuan tempur) b) Batalyon Kesehatan Merupakan satuan lapangan militer organik pada devisi infantri dan terdiri dari: (1)Kompi lapangan kesehatan Satuan kesehatan lapangan yang medukung satuan keringat brigade (2)Kompi kesehatan bantuan Satuan kesehatan lapangan yang medukung batalyon kesehatan dibidang bekal kesehatan dan preventif (3)Kompi rumah sakit lapangan Satuan kesehatan lapangan yang memebrikan pelayanan kesehatan sesuai dengan rumah sakit tipe C dilapangan (4)Kompi evakuasi Satuan kesehatan lapangan yang menyelenggarakan semua kegiatan evakuasi bagi korban / penderita dan tempat pengobatan brigade kerumah sakit lapangan batalyon kesehatan. c) Satuan Tugas Kesehatan Satuan tugas kesehatan merupakan satuan kesehatan lapangan yang terdiri dari unsur kesehatan militer, unsur kesehatan sipil
baik pemerintah
maupun swasta yang berdiri sendiri atau gabungan dan unsur-unsur kesehatan yang ada dikelola oleh pejabar kesehatan yang berwenang didaerah tersebut. 2) Unsur Kesatuan Tugas Kesehatan a) Sipil/pemerintah b) Swasta Masing-masing dapat berdiri sendiri atau merupakan satuan tugas gabungan yang diperkuat oleh militer 3) Kegiatan operasional a) Tahap Persiapan (1) Pemeriksaan Kesehatan Petugas 41 | P a g e
(2) Latihan Pra Tugas Latihan pratugas dilaksanakan sebelum tugas operasi dengan simulasi daerah sesungguhnya / mirip dengan daerah dimana akan diadakan tugas operasi dan latihan militer (3) Penyuluhan Kesehatan Persenel yang terpilih melaksanakan tugas dalam operasi dan latihan militer didarat harus diberikan penyluhan. Penyuluhan
dimaksud
antara lain penyuluhan tentang keadaan penyakit didaerah operasi, pencegahan penyakit dan penggulangannya serta cara penggunaan perangkat / peralatan kesehatan. (4) Pencegahan penyakit Pencegahan dalam operasi dan latihan militer di darat dilakukan terhadap penyakit menular potensial yang ada di lokasi. Pencegahan penyakit dimaksud meliputi pemberian imunisasi dan pemberian profilaksis serta tindakan lain yang berhubungan dengan pencegahan penyakit termaksud food security didaerah operasi dan latihan militer. b) Tahap pelaksanaan (1) Intelijen medis Intelijen medis dilakukan sebelum dan selama operasi dan latihan militer di dara. Intelijen dimaksud meliputi pengumpulan bahan keterangan teknis maupun dalam bidang kesehatan dan kemampuan lawan didaerah operasi dan latihan militer. (2) Pengawasan higiene dan sanitasi Pengawasan higiene dan sanitasi dalam operasi dan latihan militer didarat
dilakukan
untuk
pengamanan
kemungkinan
terjadinya
penularan penyakit bersumber dari kontaminasi makanan dan minuman. Pengawasan higiene dan sanitasi dimaksud meliputi pengamanan
kuantitas
sanitasi
dasar
berupa
penyediaan
dan
pengawasan air bersih, makanan dan minuman serta pengawasan lingkungan,
pengendalian
bahan
buangan/limbah,
pengendalian
hama/vektor, bibit penyakit serta hama penganggu lainnya. (3) Pengamatan penyakit Pengamatan penyakit dalam operasi dan latihan militer didarat diprioritaskan terhadap penyakit menular potensial kejadian luar biasa, gangguan fisik, mental dan sosial. Pengamatan penyakit dimaksud ditujukan kepada masyarakat selama operasi dan latihan militer 42 | P a g e
berlangsung serta terhadap setiap personel lainnya sejak berada diwilayah operasi dan latihan militer sampai kembalin kepangkalan. (4) Penganganan gizi Dalam setiap operasi dan latihan militer didarat harus dilakukan penanganan gizi agar setiap personel memperoleh jumlah kalori yang dibutuhkan sesuai dengan porsi tugas operasi dan latihan militer yang dibebankan sehingga personel tersebut dapat melaksanakan tugas dengan optimal. (5) Kesamaptaan jasmani Pembinaan kesemaptaan jasmani harus dilakukan terhadap personel yang
terpilih
dan
dilakukan
secara
terus
menerus
guna
mempertahankan kesegaran jasmani dan kemampuan fisik, sehingga tetap mampu melaksanakan setiap kegiatan operasi dan militer (6) Dukungan logistik Selama penyelenggaraan operasi dan latihan militer didarat berlangsung, dukungan logistik harus tersedia. Dukungan logistik dimaksud meliputi perencanaan pengadaan, pendistribusian, dan penggunaan logsitik ksehatan yang terdiri dari alat seksi kesehatan, alat utama kesehatan, serta bekal kesehatan. (7) Penatalaksanaan pelayanan medis dan keperawatan Kegiaatan ini dilakukan terhadap personel militer dan personel lainnya yang menderita suatu penyakit temaksud korban operasi dan latihan militer. Terhadap penderita dan korban dimaksud dilakukan evakuasi dan rujukan. Evakuasi dan rujukan disini meruapakan rangkaian pemindahan penderita atau koraban baik didala m pertempuran latihan militer maupun dalam keadaan damai ketempat fasilitas pengobatan atau perawatan yang lebih memadai. Pelasanaannya disesuaikan dengan keadaan medan operasi dan latihan militer, keadaan penderita serta sarana transportasi yang ada. (8) Evakuasi kesehatan Evakuasi kesehatan dilakukan untuk mengetahui dampak yang timbuk terhadap kesehatan akibat operasi dan latihan militer didarat. Selain itu juga dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, dampak operasi, dan latihan militer termaksud perhitungan korban, macam penyakit akibat senjata musuh, senjata nuklir, biologi, kimia, maupun akibat penyakit didaerah operasi dan latihan militer. (9) Penanganan korban mati 43 | P a g e
Kegiatan penanganan terhadap korban mati akibat operaasi militer meliputi identifikasi korban dan penentuan sebab kematian. c) Tahap pengakhiran (1) Rehabilitasi fisik dan mental Setiap korban dalam kegiatan operasi dan latihan militer di darat harus diberikan rehabilitasi fisik dan mental meliputi fisioterapi,pengobatan sesuai kebutuhan, pemberian alat bantu sesuai dengan kecacadan dan konseling. (2) Pemeriksaan purna tugas Personel yang telah melaksanakan tugas dalam operasi miliiter dilakukan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dikarantina wilayah. (3) Evaluasi kegiatan Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui kegiatan yang telah dicapai hasilnya untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya baik kualitas maupun kuantitas, baik personel maupun material. d) Penyelenggaraan kesehatan pada berbagai operasi dan latihan militer (1) Operasi Intelijen Melasanakan pengumpulan keterangan masalah kesehatan yang dapat berperan dalam perencanaan pengolahan dan penyampaian untuk diguanakan oleh komando atas. Hasil yang dapat dilaporkan dapat berupa laporan kedokteran, statistik kesehatan, dan data kesehatan lainnya. (2) Operasi Pertempuran Segala tindakan kegiatan dan usaha secara fisik dengan menitik beratkan pada penggunaan senjata teknologi untuk menghancurkan, melumpuhkan kekuatas fisik lawan dengan tujuan mencegah meluasnya daerah ancaman atau mementahkan serangan. (3) Operasi Teritorial Dilaksanan untuk merebut hati rakyat , dukungan kesehatan dilaksanakan untuk membantu satuan tempur disesuaikan dengan perkembangan teknologi. (4) Operasi Gerilya Dukungan kesehatan diberikan dengan mobilitas tinggi, kenyal dan kerahasiaan terpelihara, pertolongan dalam waktu cepat dan selekas mungkin distabilisasikan untuk untuk dievakuasi kedaerah pangkalan atau disamakan untuk dirawat di rumah sakit umum atau rumah penduduk. (5) Operasi lawan gerilya Satuan operasi lawan gerilya yang disusun dalam kelompok-kelompok kecil dengan mobilitas tinggi perlu didukung dengan pelaksanaan pertolongan pertama di lapangan dan evakuasi yang cepat untuk memberikan pertolongan yang lebih definitif di rumah sakit lapangan. (6) Operasi tempur dalam kota 44 | P a g e
Pertempuran kota dilaksanakan dalam jarak dekat dengan penggunaan pasukana-pasukan kecil yang merupakan pertempuran setempat pengendalian sulit, maka dukungan kesehatan dilaksankan dengan mobilitas yang tinggi baik evakuasi pertolongan pertama lapangan dan hospitalisasi. (7) Operasi pertahanan Pelaksanaan evakuasi dan hospitalisasi lebih sulit oleh karena daerah tugas langsung dapat menjadi sasaran tembakan musuh. Penyamaran instalasi kesehatan lapangan sebagai perlindungan terhadap peninjauan dan tembakan musuh. Dukungan kesehatan diberikan adanya kepadatan evakusi dan hospitalisasi oleh satuan kesehatan atasan baik evakuasi darat maupun udar. (8) Operasi Serangan Serangan merupakan pergeseran timbun korban / penderita kedepan, maka pelasanaan evakuasi dari depan sangat menentukan. Dukungan kesehatan dapat diberikan dengan penempatan peleton kesehatan pada lokasi yang tetap. e) Jalur rujukan Suatu proses didalam penanganan penderita dimana instalasi / fasilitas yang lebih tinggi. (1) Daerah tempur depan dilaksanakan oleh satuan kesehatan lapangan setingkat peleton. (2) Daerah tempur belakang / perbekalan dilaksanakan oleh satuan kesehatan lapangan setingkat kompi. (3) Daerah komunikasi dilaksankan oleh satuan kesehatan lapangan setingkat rumah sakit lapangan. (4) Daerah belakang dilaksanakan oleh rumah sakit wilayah atau rumah sakit pusat. d. Pencatatan dan pelaporan Pencatatan kesehatan dalam operasi dan latihan militer di darat yaitu mengenai korban tempur dan non tempur (militer / sipil / masyarakat), angka kesakitan, pelaksanaan rujukan, distribusi dan penggunaan bekal kesehatan, kodisi fasilitas kesehatan akibat dari operasi dan latihan militer di darat secara administrasi. Pelaporan kesehatan dilaksanakan sesuai laporan secara berjenjang dari tingkat bawah sampai tingkat atas. e. Pembinaaan dan pengawasan 1) Teknis medis Pembinaan dan pengawasan kesehatan dalam operasi dan latihan militer di darat dilaksanakan oleh Kepala Kesehatan Daerah Militer sebagai penanggung 45 | P a g e
jawab teknis medis di wilayah dalam rangka peningkatan kemampuan personal kesehatan baik kualitas maupun kuantitasnya. 2) Taktis operasional Pembinaan dan pengawasan dalam operasi / latihan militer didarat taktis operasional dilaksanakan mulai dari komandan satuan/ latihan sampai kepada pejabat yang ditunjuk dalam operasional / latihan militer tersebut. f. Pemantauan dan evaluasi Pemantauan dan penilaian dalam operasi / latihan militer di darat secara teknis medis dilaksanakan oleh atasan pejabat kesehatan yang berwenang secara taktis operasional dilaksanakan oleh penanggung jawab operasi / latihan untuk dievakuasi bagaimana pelaksanaannya guna dilakukan perbaikan-perbaikan.
KEGIATAN DAN SASARAN KESEHATAN MATRA
No
Jenis kesehatan
Kegiatan
Sasaran
matra lapangan 1
Kesehatan haji
a. Pemeriksaan kesehatan awal dan lanjutan. a. Calon jamaah haji b. Penyuluhan dan pembinaan kesehatan b. Petugas kesehatan c. d. e. f.
calon jamaah/ jamaah haji. Peningkatan kesempatan fisik dan mental. Imunisasi. Pengamatan penyakit. Kegiatan hygiene sanitasi.
(medis,
perawat,
sanitarian, gizi dan farmasi). c. Petugas haji lain. 46 | P a g e
2
3
g. Pelayanan medik dan keperawatan h. Pelayanan evakuasi dan rujukan i. Pengadministrasian jemaah meninggal. j. Identifikasi jenazah. k. Pelayanan khusus safari wukuf. l. Pulang dini dan pulang akhir. m. Pencatatan dan pelaporan. n. Perbekalan kesehatan o. Dukungan ketenagaan kesehatan. p. Penanggulangan KLB. Kesehatan a. Pemerikasaan kesehatan a. Calon transmigran b. Penyuluhan kesehatan b. Petugas pendamping transmigrasi c. Pembinaan transmigran d. Pengamatan penyakit. e. Higine dan sanitasi f. Imunisasi g. Tindakan medik dan keperawatan h. Evakuasi dan rujukan i. Pencatatan dan pelaporan Kesehatan dalam a. Pelayanan medis korban bencana. a. Masyarakat/ b. Pelayanan kesehatan dasar bagi pengungsi penanggulangan kelompok masyarakat c. Surveilans penyakit menular di tempat korban bencana di daerah rawan pengusian. d. Pengawasan kualitas air bersih bagi bencana atau daerah pengungsi. e. Pengawasan sanitasi lapangan dan dapur umum. f. Penyedian jamban darurat. g. Pengendalian vektor penyakit. h. Pemberantasan penyait menular potensial wabah. i. Penyuluhan kesehatan. j. Pengawasan kebersihan
4
yang
bencana. b. Korban bencana. c. Petugas kesehatan di daerah
rawan
bencana. d. Petugas lain dan
bertugas
limbah. k. Koordinasi dengan lintas program dan
bencana
sampah
lintas sektor. l. Perbekalan kesehatan. m. Dukungan ketenagaan kesehatan. Kesehatan di bumi a. Pemeriksaan kesehatan. b. Penyuluhan. perkemahan c. Higiene dan sanitasi d. Pengamatan penyakit (surveilens) e. Pencegahan penyakit menular. f. Penatalaksanaan pelayanan medis dan keperawatan. g. Pencatatan dan pelaporan
mengalami
a. Peserta
di
yang daerah
perkemahan,
pendamping b. Seluruh petugas yang memberikan pelayanan perkemahan 47 | P a g e
5
Kesehatan
dalam
situasi khusus
a. b. c. d. e.
Penyuluhan kesehatan. Imunisasi (khusus ditempat pengungsian) Higiene dan sanitasi Pengamatan penyakit Penatalaksanaan pelayanan medis dan
keperawatan. f. Evakuasi dan rujukan g. Pencatatan dan pelaporan. h.
a. Masyarakat
terpajan
dalam situasi khusus (upacara), pesta
festival,
adat,
agama,
perjalanan panjang. b. Petugas
liburan kesehatan/
petugas lain di daerah yang 6
Kesehatan
dalam
penangulangan gangguan kamtibmas
a. b. c. d. e. f. g.
Pelatihan. Penyuluhan kesehatan Penanganan gizi Kesempatan jasmani Evakuasi dan rujukan Penyiapan pembekalan logistik kesehatan Identifikasi korban dan penyelidikan sebab
akibat h. Pencatatan dan peloparan.
berada dalam
situasi khusus a. Masyarakat terpanjan yaitu
yang
akibat
terkna langsung
masyarakat
lainnya
yang terkena dampak gangguan kamtibmas. b. Petugas (aparat pemerintah dan non pemerintah)
yang
bertugas
dalam
penangulangan 7
Kesehatan
bawah
tanah
8
Kesehatan
dalam
operasi/
latihan
militer di darat
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Pemeriksaan kesehatan Penyuluhan Pelatihan Higiene dan sanitasi. Penyiapan perbekalan logistik Penyiapan stasiun dan peralatan Tindakan medik dan keperawatan Pemulihan kesehatan Evakuasi dan rujukan Pengamatan penyakit.
a. b. c. d. e. f. g.
Pemerikasaan kesehatan Penyuluhan. Pembinaan kesempatan jasmani Higiene dan sanitasi. Gizi Penataan medis dan keperawatan Pemulihan kesehatan
gangguan kamtibmas a. Tenaga kerja ditambang
bawah
tanah. b. Petugas/
personil
pertambanag tanah. c. Petugas yang
bawah
kesehatan memberikan
pelayanan kesehatan. a. Personil militer lapangan. b. Personil kesehatan. c. Masyarakat sekitar daerah operasi latihan. 48 | P a g e
9
Kesehatan alam
lintas
h. i. j. k. a. b. c.
Evakuasi dan rujukan Intelenjensi medik Dukungan logistik kesehatan Dukungan ketenagaan kesehatan Pemeriksaan kesehatan Penyuluhan kesehatan Penatalaksanaan pelayanan medis dan
a. Peserta lintas alam
keperawatan d. Evakuasi kegiatan lintas alam
BAB III TINJAUAN KASUS Pada hari sabtu tanggal 20 juli 2015, terjadi bencana tanah longsor didesa suko asih kecamatan Sukowati kabupaten Sukomana Bondowoso pada pukul 03.00 WIB. Gempa menimpa 2 dusun yaitu dusun Lampu yang dengan jumlah penduduk 150 orang dan dusun lampa dengan jumlah penduduk 134 orang. Kedua dusun tersebut terletak dikaki bukit yang curam dan sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat. Pada saat kejadian mahasiswa UPN VETERAN JAKARTA sedang melakukan praktek kerja lapangan didusun tetangga yaitu dusun Ampu. Kejadian sangat cepat dan tiba-tiba dimana sebagian besar masyarakat masih 49 | P a g e
terlelap sehingga masyarakat tidak bisa mempersiapkan diri untuk menyelamatkan diri, korban banyak yang tertimbun reruntuhan bangunan sementara korban yang selamat melaporkan dan meminta tolong kedusun dimana mahasiswa berada, sehingga mahasiswa yang berjumlah 20 orang dibantu dengan beberapa aparat setempat langsung membentuk penanggulangan bencana yang akan diperbantukan kedaerah bencana. Mahasiswa bersama 5 orang aparat desa segera menghubungi Puskesmas terdekat, dengan ambulan siaga yang tersedia di puskesmas dengan perlengkapan terbatas tim segera berangkat ke lokasi kejadian. Pada saat pendataan ditemukan: 1. 2. 3. 4.
25 korban luka berat 30 korban luka ringan 8 korban meninggal 10 orang belum ditemukan.
Pembahasan bencana yang dilakukan: Saat mendengar kejadian mahasisiwa yang mendapat laporan dari kepala dusun ampa, atas seijin kepala dusun mahasisiwa upn melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat setempat termasuk puskesmas untuk mempersiapkan transportasi dan obat-obatan diberikan ketempat kejadian bencana. Mahasiswa upn yang berjumlah 20 orang membuat menjadi 2 tim yaitu: tim penanganan dan tim posko sambil koordinasi ke BPBD (badan penanggulangan bencana daerah). Dari 20 orang mahasiswa dibagi menjadi : 2 orang triage, 6 orang TKP, 6 orang Tim posko, 6 orang evakuasi. Tiba ditempat kejadian mahasisiwa upn mendirikan pos bencana (karna belum ada tim bantuan lain yang datang). Petugas triase segera memasang bendera triase merah, kuning, hijau dan hitam. Petugas segera memanggil korban dengan cara ”bapak ibu ada masih bisa mendengar suara saya, bagi yang bisa mendengar suara saya harap menuju ke saya. Korban yang masih bisa merespon dan berjalan kearah petugas dikatagorikan bendera hijau. Dari hasil triase didapatkan: 1. 35 korban luka berat: patah tulang terbuka dengan perdarahan berat, Trauma dada terbuka, cidera kepala berat, cidera cervikal dan beberapa orang mengalami gangguan cirkulasi ventilasi.(merah) 2. 25 korban luka sedang ; patah tulang tertutup dan terbuka tanpa perdarahan ,perdarahan ringan (kuning) 3. 10 korban luka ringan ; Luka lecet,memar (hijau) 4. 8 korban meninggal (hitam) 50 | P a g e
Inisial assesment Penolong memakai alat pelindung diri, mengecek respon pasien, mengecek kesadaran dengan cara kualitatif (Alert, verbal. Paint, Unrespon), lakukan penilaian pasien terhadap airway, breathing dan circulation untuk pasien-pasien yang mengalami henti napas dan henti jantung dilakukan CPR dengan diawali kompresi 30:2 di daerah midsternum dengan kedalaman 5cm dengan kecepatan 100x/menit dilakukan selama 5 siklus sekitar 2 menit, setelah 5 siklus dievaluasi ulang apabila nadi karotis tidak ada napas tidak ada maka teknik diulangi dimulai dengan kompresi, apabila nadi karotis ada napas tidak ada maka lanjutkan ventilasi , 1 ventiasi selama 6 detik, dan apabila nadi karotis teraba napas ada posisikan pasien dengan posisi mantap.Pada saat melakukan CPR kami mengalami hambatan dalam memposisikan posisi korban di tempat yang datar dan memungkin kan untuk melakukan CPR karena kondisi bencana yang banyak reruntuhan bangunan dan tanah longsor .Kami juga menemukan seorang ibu yang mengalami cidera kepala dan cidera cervikal dengan keterbatasan peralatan yang kami bawa kami berusaha menolong korban setelah menilai ABC,kami berusaha mengamankan daerah cervikal dengan barang seadanya yang kami dapatkan dilokasi, kami menggunakan sendal jepit yang kami temukan di sekitar reruntuhan bangunan dan diikat dengan sehelai kain mitela,kiri kanan kepala kami letakan balok kecil yang dibunggkus kain. Untuk korban dengan luka perdarahan pembuluh darah besar lakukan balut tekan dengan cara cek pulse, motorik, sensorik terlebih dahulu pada arteri bagian distal, letakan kassa pada daerah perdaran balut tekan lalu tekannya benda keras diatas balutan, lalu balut kembali dengan elastis verban, korban fraktur yang kami temukan sebanyak 8 0rang , 3orang fraktur terbuka ,5 orang fraktur tertutup karena cukup banyaknya korban fraktur kami membutuhkan bidai yang cukup banyak sedangkan kami hanya menbawa 5 buah bidai, kami minta bantuan warga sekitar mecarikan kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bidai tanpa mengenyampingkan prinsif pembidaian dengan cara melewati 2 sendi atas dan bawah dari garis fraktur. Untuk korban trauma dada terbuka dilakukan penutup dengan penutup kedap udara dengan plester tiga sisi. Sambil menunggu evakuasi ke posko tim TKP melakukan secondary evaluasi pada korban-korban yang berisiko terjadi perubahan yang cepat terutama pada korban dengan triage merah, setelah korban dalam keadaan stabil lakukan evakusi posko. Evakuasi dari TKP menggunakan fasilitas yang terbatas yaitu dengan menggunakan 51 | P a g e
tandu dan non tandu seperti dipapah dan dibantu untuk menuju keposko.Waktu penanganan pasien di TKP bervariasi tergantung dari kondisi korban . Rata-rata untuk korban dengan bendera merah petugas memerlukan waktu sekitar 15 menit sampai dengan stabil dibawa ke posko, korban dengan bendera kuning petugas memerlukan waktu 5 menit, untuk korban dengan bendera hijau, korban bisa langsung menuju sendiri ke posko atau di bopong petugas, sehingga penanganan dilakukan langsung diposko, korban meninggal dilakukan pendataan di ruang post mortem di posko sampai dengan ada data ante mortem dari keluarga, sehingga fase dari mulai .korban ditemukan sampai dengan fase debriefing memerlukan waktu yang tidak sama antara satu korban dengan korban yang lain. Korban-korban yang meninggal dunia (bendera hitam) dibawa keposko untuk didata. Data post mortem adalah data yang didapatkan dari korban setelah meninggal, diantaranya adalah sidik jari, DNA, kontuksi gigi, dan properti yang dipakai korban saat kejadian. Data tersebut dicocokan dengan antemortem yang didapatkan dari keluarga ataupun perusahaan yang berhubungan dengan korban yang meliputi: foto, tanda lahir, cacat fisik, tato, bekas luka, BB, TB. Sementara tim yang berada diposko berkoordinasi dengan BPBD untuk menyiapkan membangun posko pengungsian dan fasilitas sanitasi, dapur sehat. Setelah korban tiba diposko dilakukan reevaluasi dengan prinsip penilaian meliputi airway, berathing, circulation, disability, esprosure bila tindakan dilapangan yang masih perlu ditangani dilanjutkan penangan diposko sampai pasien benar-benar stabil dan aman untuk dievakuasi, evakuasi dilakukan dengan cara koordinasi dengan rumah sakit terdekat yang mempunyai fasilitas untuk melakukan penanganan tindakan lanjut seperti operasi dan perawatan intensif. dengan teknik komunikasi sesuai prosedur yang meliputi situasi latar belakang analisa dan rekomendasi. Cara mengevakuasi korban yang dilakukan menggunakan tandu dan ambulan ke rumah sakit pemerintah terdekat di Bondowoso.
52 | P a g e
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Upaya kesehatan matra dimasa mendatang menjadi sangat peting karena dengan perkembangan ilmu dan teknologi akan terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan yang serba berubah (Matra) yang berdampak terhadap kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ini dan lampirannya merupakan pedoman bagi seluruh pengelolaan kesehatan matra dan unit terkait agar terdapat keseragaman pemahaman dan tindakan dalam melaksanakan upaya kesehatan matra. Dalam pelaksanaan dan pengembangan kesehatan Matra ke depan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ini perlu segera ditindak lanjuti dengan menyusun pedoman teknis, standar dan implementasi dalam penyiapan sumber daya manusia, peebekalan kesehatan dengan peran dan tanggung jawab sesuai dengan tingkat administrasi bidang masing-masing unit terkait. B. Saran Dalam mengetahui berbagai aspek kesehatan matra darat maka diharapkan dengan mudah memahami problema bencana yang di hadapi oleh para tim medis, dan dapat menagulangi bencana dengan upaya – upaya pencegahan dan pertolongan. Sehingga dapat meminimalisirkan korban dalam suatu bencana.
53 | P a g e
54 | P a g e
