OLEH: GITO HARTONO, SKM.MMKES DINAS DINA S KESE KESEHAT HATAN AN PRO PROVINS VINSII JAW JAWA TIMUR JL. A. YANI 118 SURABA SURABAYA
KEPMENKES RI NOMOR:1116/MENKES/SK/VIII/2003 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM SUR SURVEILANS VEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN
LANDASAN HUKUM SURVEILANS (1)
1.
UU NO 4 tahun 1984 tentang WABAH PENYAKIT MENULAR
2. 3.
UU No. 22 Tahun Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah
4.
UU no 25 TH 2000 tentang Propenas
LANDASAN HUKUM SURVEILANS (2)
5.
PP no 25 th 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
butir J kewenangan pusat : Surveilans Epidemiologi,pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah,penyakit menular dan KLB.
LATAR BELAKANG 1. Kebutuhan Informasi yang terus berkembang begitu cepat sehingga diperlukan inovasi secara terus menerus 1976 (SPR), 1987 (SST), 2003 (STP) 2. Diterapkannya Otonomi & Desentralisasi
dituntut kemandirian
dan kemampuan untuk berkompetisi yang profesional. 3. Adanya globalisasi di semua aspek kehidupan termasuk bidang kesehatan administrasi.
masalah kesehatan tidak mengenal wilayah batas
Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular
1. Sudah ada KEPMENKES NO:1479/X/2003 sekaligus
beberapa penyakit tidak menular.
surveilans
penyakit tidak menular yang lebih
luas dan rinci akan dikembangkan lebih lanjut. 2. KEPMENKES ini akan dibahas khusus
PENYELENGGARAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN
1.Berdasarkan Metode •
•
•
•
Surv.Rutin Surv.Khusus (AFP, TN, SARS) Surv.Sentinel Studi Epidemiologi
2.Berdasarkan Aktifitas PULTA •
•
Surv.Aktif Surv.Pasif
3.Berdasarkan Pola Pelaksanaan •
•
Pola Kedaruratan Non Kedaruratan
4.Berdasarkan Kualitas Pemeriksaan. •
Klinis Konfirmasi Laboratorium
RUANG LINGKUP SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN
1. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular 2. Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular 3. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan & Perilaku 4. Surveilans Epidemiolosi Masalah Kesehatan 5. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra.
Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan & Perilaku
1. Surveilans sarana air bersih 2. Surveilans tempat-tempat umum 3. Surveilans limbah RS, Industri 4. Surveilans vektor 5. Surveilans kesehatan kerja
Sebaran jumlah industri pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Industri N
W
E
S
TUBAN
SUMENEP BANGKALAN
SAMPANG
PAMEKASAN
LAMO NG AN GRESIK
BOJONEGORO
SIDOARJO
NGAWI NGANJUK MAG ETAN
K O T A S U R A B AY A
JOMBANG
MOJOKERTO KOTA PASURUAN
MADIUN
PASURUAN KEDIRI
PACITAN TULUNGAGUNG TRENGGALEK
BLITAR
MALANG
SITUBONDO
PROBOLINGGO
KOTA MALANG
BON DO WO SO
PO NOROG O
LUMAJANG JEMBER BANYUWANGI
80
0
80
industri.shp 11 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 300 - 1000
16 0 M ile s
V. AREA FOKUS 2012
KEMENHUB Sarana Transportasi
KEMENDIKBU D Sarana Pendidikan (SD dan SMP)
KEMENKE S Fasyankes (Rumah Sakit)
III. RUANG LINGKUP VI. AREA FOKUS KEMENKES BIDANG KESEHATAN
Kawasan Tertentu BERSIH
Fasyankes BERSIH
Dampak Kesehatan
VII. PRIORITAS PROGRAM 2012 Program Kebersihan
Sasaran
Fasyankes: • Rumah Sakit Vertikal
32
• Labkes (BBTKL PP dan BBLK)
14
Kawasan Tertentu: • Pasar Sehat
10
• Kantor Institusi Kesehatan
Kemenkes
• Perumahan Kemenkes
Cilandak
• Institusi Pendidikan (Poltekes)
38
• KKP
49
• Kantin / Sentra Makanan Sehat
10
• Percontohan Mushola /Pontren Sehat
38
Edukasi Perilaku Sehat:
3 Paket
• Kompetisi kampanye CTPS • Talkshow GNBN di TV • Kampanye melalui media KIE
Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan
1.
Surveilans Gizi kurang & SKPG Surveilans Gizi lebih Surveilans Usia Lanjut Surveilans penyalah gunaan obat & narkotika
Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra 1. Surveilans kesehatan haji 2. Surveilans kesehatan pelabuhan & lintas batas 3. Surveilans bencana & masalah sosial 4. Surveilans kesehatan matra laut & udara
PENGERTIAN
MATRA = DIMENSI, WAHANA, LINGKUNGAN, MEDIA
KONDISI MATRA : KONDISI LINGKUNGAN, HABITAT, WAHANA, YANG BERBEDA BERMAKNA
DENGAN
KONDISI LINGKUNGAN ATAU HABITAT, WAHANA KESEHARIANNYA
KESEHATAN MATRA
UPAYA KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN FISIK DAN MENTAL GUNA ADAPTASI TERHADAP KONDISI/KEADAAN MATRA. KEPMENKES RI NO.: 1215/MENKES/SK/XI/2001 tentang PEDOMAN KESEHATAN MATRA
VISI & MISI
VISI INDIVIDU, KELOMPOK/MASYARA KAT YANG TERPAPAR DALAM KONDISI MATRA TETAP SEHAT
MISI MENGGERAKKAN DAN MENGGALAKKAN -> DESEMINASI INFORMASI MENDORONG (KM) -> TERJANGKAU DAN BERMUTU MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT U. TETAP SEHAT DLM KONDISI MATRA
RUANG LINGKUP KESEHATAN MATRA
UPAYA KES. HAJI UPAYA KES. TRANSMIGRASI UPAYA KES. PENANGGULANGAN KORBAN AKIBAT BENCANA UPAYA KES. DI BUMI PERKEMAHAN UPAYA KES. DLM SITUASI KHUSUS
UPAYA KES. PENANGGULANGAN AKIBAT GANG.KAMTIBMAS UPAYA KES.LINTAS ALAM UPAYA KES. BAWAH TANAH UPAYA KES. WISATA
UU RI no. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Pasal 6 : Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
TUJUAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
1. Meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan 2. Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali ditanah air 3. Mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar / masuk oleh jemaah haji 25
KEBIJAKAN (1) 1. Meningkatkan kemampuan Teknis Medis petugas pemeriksa kesehatan calon jemaah haji ditingkat Puskesmas dan Rumah Sakit 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan Rumah sakit dengan menerapkan standar pelayanan bagi calon jemaah haji 3. Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu bagi calon jemaah haji di Puskesmas, Rumah sakit dan Embarkasi. 4. Melaksanakan Pembinaan kesehatan sejak dini bagi calon jemaah haji Resiko Tinggi di tanah air. 26
KEBIJAKAN (2) 5.
Melaksanakan perekrutan tenaga kesehatan profesional secara transparan.
6.
Memberikan vaksinasi Meningitis meningokokus bagi calon jemaah haji dan petugas kesehatan.
7.
Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu, cepat dan terjangkau bagi jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.
8. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Haji pada setiap jenjang administrasi kesehatan. 9. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat KLB, Bencana, serta musibah massal. 27
PEMBINAAN PEMERIKSAAN KES HAJI I.
Puskesmas
II.
Kabupaten/ Kota
III.
Embarkasi Haji
PELAYANAN MEDIS IMUNISASI SURVEILANS SKD- RESPON KLB PENANGGULANGAN KLB/ MUSIBAH MASAL
2
70 0
i r a1.5 h / h a a m e J 0 1 0 0 . 0 1 / e t a0.5 R
600
1427H, 652
1428H, 1429H, 462 446
50 0
darurat 400
harapan
0 0 0 0 0 0 1 / / 1 2 1 1 . 4 . 3 2 e t e t a a R R
300
200
0
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Minggu Operasional Haji 1427H
INDIKATO R
Rate
<0.5
1428H
0 0 0 1 / 2 1 . 2 e t a R
0
JUMLAH JEMAAH HAJI WAFAT
1429H
INDIKATO R
Rate
<2.0
JUMLAH JAMAAH & ANGKA WAFAT per 1000 JAMAAH TAHUN 2008M/1429H
Indonesia di AS : 446 (2.1/1000) di Emb/Deb :19
= 1000 jemaah haji = rate < 1/oo = rate 1-2/oo = rate 2-3/oo = rate > 3/oo
Indikator rate <2/1000
JEMAAH HAJI
Sumber data : Siskohatbidkes
WAFAT
33
446
Jemaah Wafat Menurut Lokasi,
Operasional Haji
th 1429H/2008
%
%
Lokasi
pondokan
36.3
42
perjalanan
2.7
Diluar BPHI/RS
Lokasi
1
harapan kurang dari
ambulans
1.1
bandara
0.2
40
masjid
1.4
BPHI
21.4
RSAS
36.3
pesawat
58
BPHI +RS
PENYEBAB KEMATIAN JHI
tahun
1429 H/2008 M
Sistem Sirkulasi 66,4 % Sistem Pernapasan 28 %
• Sistem Syaraf 1,6 % • Neoplasma 1,3 % • Lainnya 2,7 % 35
Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra 1. Surveilans kesehatan haji 2. Surveilans kesehatan pelabuhan & lintas batas 3. Surveilans bencana & masalah sosial 4. Surveilans kesehatan matra laut & udara
The International Health Regulations (2005)
Established by negotiation between States
Adopted at the World Health Assembly (2005) & binding on WHO’s Member States
Entry into force of IHR June 2007 Voluntary early compliance - Avian Flu – 2006 WHA Five years to develop country capacities
IHR(2005) - Guiding principles
Broader scope Transparency
(world is “electronically” transparent) Partnerships
Collective responsibility
Global consensus, global rule Countries need each other ( economy , security) Reciprocity, reputation Standardization and Quality
Building on existing programmes
PHEIC Member States need to report event that may constitute a “Public Health Emergency of International Concern” “an extraordinary event which constitute a public health risk to other States through the international spread of disease and potentially require a coordinated international response”
Relatively infrequent, determined by WHO (in consultation), result in global action
NATIONAL FOCAL POINT
“National IHR Focal Point” means the national centre, designated by each State Party, which shall be accessible at all times for communications with WHO” In Indonesia, focal point is DG PP&PL
IHR National Focal Points Co-ordination and assessment
National capacity assessment, planning and reporting
Linking to national emergency response systems
Risk assessment
International responses
IHR - Event notification and determination Determine whether an event constitutes a PHEIC and recommend measures
WHO DG
External advice
Review Committee
Coordinate
Receive, assess and respond to events notified
Consult events or notify WHO of any events that may constitute a PHEIC
Detect and report any urgent or unexpected events
Emergency Committee
WHO IHR Contact Points
WHO’s Expert Roster
Other competent Organizations (IAEA etc.)
Communicate
National IHR Focal Points
Various disease and event surveillance systems within a country
Ministries/ Sectors Concerned
Report
FLOW CHART KEGIATAN SE PUL-TA. KES.
JENIS DATA Sindroma Disease Mortality Public Health issuse Environment, dsb SUMBAR DATA Sistem RR peny. Vital statistik Survey/riset
LAH-TA
VIS-TA - Analisis Hub.
Tabulair
Manual Elektrik Software
ABSOLUT
-Deskriptif
Naratif
Transformasi data
Ukuran Epid.
SIS-TA
Grafik
-Sederhana
-Hub dg waktu
Maping
namun mudah
-Hub dg tempat
Software apl
Dipahami
-Hub dg org
-Informasi penting / urgen -Tampilkan lebih
-Risk -Rate -Ratio -Proporsi
atraktif -Sesuaikan dg sosbud masy. -Gunakan media yg sesuai
Hasil penyelidikan KLB Laporan kegiatan, dsb interptretasi CARA PENGUMPULAN
DESCICION
INFOKES
Sistem RR/paper Telepon/Facsimili E-mail
ACTION
- Informasi penting / urgen - Sederhana dan mudah dipahami - Tampilkan lebih atraktif
Lengkap Akurat Tepat Waktu
-Perencanaan -Corective action -Evaluasi/monitoring -Kewaspadaan dini -Penelitian
- Sesuaikan dg sosbud masy. - Gunakan media yg sesuai
Kepmenkes. 1116/2003 Ttg PP. SSE. Sumber data. Kepmenkes No. 1479
PP. SSE. PTM dan PM Form STP Pusk/Kab Form STP RS/Kab Form STP Sent Form STP Lab
*
SE
Tujuan : a. Teridentifikasi adanya KLB b. Terselenggaranya peringatan kewaspadaan dini KLB c. Terlaksananya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB d. Terdeteksinya secara dini adanya kondisi rentan. e. Terdeteksinya secara dini adanya KLB f. Terselenggaranya penyelidikan dugaan KLB
*
SKD-KLB
KLB
Jejaring. Mekanisme kerja Jenis penyelenggaraanSasaran penyelenggaraan Peran dan SDM
Dasar penetapan KLB
KLB Ditetapkan oleh Kab/Kota Propinsi Mentri Kesehatan
Penanggulangan : (1501) Pemerintah, Pemda, Masy. PE Pemeriksaan, Pengobatan Perawatan Isolasi/Karantina Upaya Lain Tutup Sekolah & TTU
Data kesakitan Data kematian Data demografi Data Geografi Data laboratrium Data kondisi lingkungan Laporan wabah. Laporan kondisi pangan. Study Epidemiologi dan Penelitian Data hewan, vektor Data dan info penting lainnya
Permenkes No. 1501/2010
Sebelumnya tidak ada. Meningkat terus menerus dalam 3 wkt Meningkat 2X Dalam 1 bulan 2X kenaikan CFR meningkat 50% Proporsional rate.
Peny. Yg dapat m’nybbkan KLB Permenkes No. 1501/2010
New & Re-emergimg Ditetapkan oleh Menkes ( Permenkes No.659/2009)
Kolera, Pes, DBD, Campak, Polio, Difteri, Pertusis, Rabies, Malaria, H5N1, Antraks, Leptospira, Hepatitis, H1Ni, Meningitis, Yellow fever, Chikungunya .
NTERNASIONAL PHEIC : Public Health Emergency of International Concern ( Kedaruratan Kesehatan (KLB) yang Meresahkan Dunia ) Adalah KLB yang : dapat menjadi ancaman kesehatan bagi negara lain kemungkinan membutuhkan koordinasi internasional dalam penanggulangannya
Tugas IHR CP WHO akan menunjuk IHR Contact Points, yang dapat diakses setiap waktu untuk komunikasi dengan National IHR Focal Point. WHO IHR Contact Points akan mengirimkan informasi penting mengenai pelaksanaan dari regulasi, secara khusus dijelaskan pada Pasal 6 hingga 12 kepada National IHR Focal Point. WHO IHR Contact Points akan ditunjuk oleh WHO di kantor pusat atau tingkat regional.
DIRJEN PP & PL IHR FOCAL POINT
VERIFIKASI
PHEIC Annex 2
a. Mengirimkan kepada WHO IHR Contacts Points, atas nama negaranya komunikasi penting mengenai pelaksanaan dari peraturan ini, secara khusus pada Pasal 6 hingga 12 dan. (notifikas & PHEIC) b.Menyebarkan informasi dan mengkonsolidasi berbagai usulan dari sektor-sektor terkait, dan bertanggung jawab atas surveilans dan laporan, pintu masuk, kantor kesehatan pelabuhan, pelayanan kesehatan masyarakat, klinik dan rumah sakit serta departemen pemerintahan lainnya.
Tindakan thd KLB
IHR CONTEC POINT WHO VERIFIKASI
TIDAK WHO dapat menerima informasi dari sumber lain selain dari pemberutahuan dan konsultasi, dan kemudian menguji keabsahan laporan tersebut sesuai dengan prinsip epidemiologi dan kemudian menginformasikan kejadian tersebut kepada State party yang bersangkutan dimana kejadian itu diduga terjadi. Sebelum menidaklanjuti laporan tersebut,
TIDAK
Tugas IHR FP
PHEIC Annex 2
REKOMENDASI
Sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku bagi keadaan KLB WHO menentukan PHEIC . Atas dasar pertimbangan. a. Informasi yang diberikan oleh negara bersangkutan. b. Instrumen yang ada pada annex-2 c. Masukan dari Komite emergecy. d. Prinsip ilmiah sebagaimana bukti ilmiah dan informasi relevan lainnya. e. Kajian resiko pada manusia, dengan resiko penyebaran penyakit secara internasional, dan resiko gangguan jalur trasnsportasi internasional
Kajian Epidemiologi Ancaman KLB Menggunakan bahan kajian : a. Data SE peny. Berpotensi wabah. b. Kerentanan masy. al status gizi dan immunisasi. c. Kerentanan lingkungan. d. Kerentanan penyakit masyarakat. e. Ancaman penyebaran penyakit berpotensi KLB dari daerah atau negara lain. f. Sumber data lain dalam jejaring SE Sumber data: a. Laporan KLB/Wabah dan hasil penyelidikan KLB b. Data epidemiologi KLB dan upaya penanggulangannya. c. Surveilans terpadu penyakit berbasis KLB. d. Sistim peringatan dini di RS. Sumber data lain a. Data surveilans terpadu penyakit. b. Data surveilans khusus peny berpotensi KLB. c. Data cakupan program d. Data lingkungan pemukiman dan perilaku, pertanian, meteorologi geofisika. e. Info masy. Sebagai laporan kewaspadaan KLB. f. Data lain terkait.
Hak a. Mengalami kerugian akibat pencegahan. b. Para petugas yang melaksanakan penanggulangan.
Upaya Penanggulangan meliputi : a. b.
c. d. e. f. g.
PE Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita, termasuk tindakan karantina. Pencegahan, pengebalan. Pemusnahan penyebab penyakit. Penanganan jenazah akibat wabah. Penyuluhan kepada masyarakat. Upaya penanggulangan lainnya.
Kewajiban Penanggungjawab lingkungan tertentu wajib melaporkan keKades, Lurah, Ka.Unit kesehatan secepatnya. Melaporkan Keatasan langsung. Ka.Wilayah/daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah, atau adanya tersangka penderita sakit menular yang dapat menimbulkan wabah wajib melakukan tidakan penanggulangan
PIDANA Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan. Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan bahan sehingga dapat menimbulkan wabah. Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan bahan sehingga dapat menimbulkan wabah.
PETA BENCANA JAWA TIMUR 2007 - 2009
MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT
DISTRIBUSI
DETERMINAN
BESARNYA MASALAH
Adalah rangkaian kegiatan: p e n g u m p u l a n data epidemiologis - dari kegiatan rutin - teratur teratur / terus menerus - untuk masalah kesehatan tertentu data data kompilasi data & i n t e r p r e t a s i a n a l i s a data menghasilkan i n f o r m a s i informasi d i s t r i b u s i informasi - dipakai sendiri / pihak lain “ SURVEILANS : Information for action ‘
PENYELENGGARA PENYEL ENGGARAAN AN UPAY UPAYA KESIAPSIAGAAN KESIAPSIAGA AN & PENANGGULANGAN BENCANA RAPID HEALTH ASSESSMENT
waktu DOR KESIAPSIAGAAN
MEDICAL RESPONSE
PASCA BENCANA
- AIR BERSIH DAN SANITASI
PERENCANAAN DARURAT
- SURVAILANS. - PEMBERANTASAN PENYAKIT & IMMUNISASI - PELAYANAN KESEHATAN DASAR, GIZI, DLL
- mendapatkan gambaran epidemiologi penyakit Tujuan prioritas dan Penyelenggar aan SE Pengungsi - faktor yg berpengaruh terhadap perkembangan penyakit prioritas, - secara terus menerus & sistematis untuk memberikan dukungan informasi epidemiologi terhadap -bwk-
Surveilans Epidemiologi
Komponen
Arah dan Tujuan yang Jelas dan Terukur Unit Surveilans Epidemiologi dengan Tim Profesional Mekanisme Data-Informasi Data-Informasi-Komunikasi-Komunikasi-Respon Respon Dukungan Peraturan dan Anggaran Jejaring Surveilans Epidemiologi Indikator Kinerja
-bwk-
Surveilans Epidemiologi Pengungsi (SKD-KLB)
Surveilans Kematian Surveilans Penyakit Surveilans Faktor Risiko Kajian Lapangan Investigasi Pra KLB/ KLB
Referensi
Konsultasi
Pengalaman
Jaringan
-bwk-
Data Surv Surveilans eilans Penyakit & Kematian Referensi dan Konsultasi
Ancaman KLB berdasarkan data Epidemiologi KLB dan Rutin
Data Surve Surveilans ilans Kesehatan Ke sehatan Lingkungan
Analisis Epidemiologi
Rapid He Health alth Assesment
Pertemuan Berkala (Analisis Lintas Fungsi)
Rekomendasi
Gambaran Epidemiologi Waktu, tempat dan orang
Jumlah kejadian Rate :
Penyajian
Angka kejadian (kesakitan/kematian/ masalah)
• Tabel, Grafik dan Peta
Angka fatalitas kasus (CFR)
• Teks
Resiko relatif -bwk-
S u a t u k e j ad i a n p e n y a k i t a t au k e r ac u n a n d a p a t d i k a t ak a n K L B a p a b i l a m e m e n u h i k r i t e r i a s b b . ( 1 – 9 )
1.
Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada/ tidak dikenal - SARS, AI
2.
Peningkatan kejadian penyakit / kematian terus menerus selama tiga kurun waktu (masa inkubasi) berturut turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu)
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
l a w A n a i j a K
Perbaikan Kondisi Rentan Antisi pasi
SKD KLB Respon
Kesiapsiagaan menghadapi KLB
Penanggul. KLB
s i a d M a s j n e e K h M a k l a s d i a s T a M
Te r s el en g g a r an y a k e w a s p a d a an & k e s i a g aa n t h d k e m u n g k i n a n t er j ad i n y a K L B
- Indentifikasi adanya an c a m a n K L B - terselenggaranya p e r i n g a t an d i n i adanya ancaman KLB - terselenggaranya kesiapsiagaan menghadapi KLB - terdeteksinya secara dini adanya KLB - terdeteksinya secara dini adanya kondisi rentan KLB - terselenggaranya dugaan KLB
Deteksi DINI 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Tindakan CEPAT Kasus potensial yang dapat dicegah
- K aj ia n epidemiologi - secara terus menerus dan s i s t i m a t i s - terhadap suatu p e n y a k i t yg berpotensi KLB & k o n d i s i r en t an KLB - p e r i n g a t an d i n i thd ancaman KLB - p e n i n g k a t an k e w a s p ad a an dan - k es ia g aan u n i t k es eh at an pemerintah & m as ya r ak at terhadap terjadinya KLB
- Merupakan pemberian informasi adanya ancaman KLB pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu
- Adalah kondisi masyarakat, lingkungan, perilaku & penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan faktor risiko terjadinya KLB
- Kewaspadaan thd kemungkinan terjadinya KLB dg cara m e l a k u k a n i n t e n s i f i k a s i p e m a n t a u an s e c a r a t e r u s m e n e r u s & s i s t i m a t i s terhadap suatu penyakit potensial KLB dan perubahan kondisi rentan KLB
- tanda2 terjadiny a pening katan kesakit an, kem atian atau perub ahan f ak t o r r i s i k o y g d i p a n t au s e c ar a te ru s m e n er u s & s i s t i m a t i s u n t u k
1. Inisial Assessesment. 2. Imunisasi Campak 3. Air dan Sanitasi 4. Makanan dan Gizi 5. Tempat Tinggal 6. Pelayanan Kesehatan Darurat 7. Pengendalian Penyakit dan KLB 8. Surveilans Kesehatan Masyarakat 9. SDM 10.Koordinasi
Strategi pengembangan SE pengungsi 1. Mem prioritaskan pada penyakit-penyakit penyebab kematian, & potensial KLB 2. Berorientasi pada tindakan yg cepat, tepat dgn lebih berorientasi pada promosi, pencegahan dan deteksi dini di lapangan 3. Memperkuat tim surveilans epidemiologi dgn tenaga profesional 4. Memperkuat jaringan kerja sama surveilans epidemiologi di lapangan, rujukan dan konsultasi 5. Memperkuat sarana manajemen data dgn komputerisasi & komunikasi elektromedia 6. Memperkuat dukungan politis & pendanaan yg memadai & terus menerus untuk penyelenggaraan surveilans yg berkualitas tinggi
Langkah Penyelenggaraan SE Pengungsi Membetuk Tim Surveilans Epidemiologi Pengungsi 2. Kajian Awal (Initial Assessment) 3. Menyusun rancangan surveilans epid. pengungsi 4. Advokasi dan sosialisasi terus menerus 5. Persiapan SDM dan Sarana 6. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data 7. Distribusi informasi dan komunikasi 8. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan SE 9. Referensi dan konsultasi 1.
Aspek Manajemen Surveilans Epidemiologi Pengungsi
1. Adanya tujuan yang jelas dan terukur 2. Konsep dan mekanisme penyelenggaraan surveilans epidemiologi untuk mencapai tujuan-tujuan surveilans 3. Memiliki tim teknis surveilans epidemiologi dengan tenaga profesional 4. Adanya proses kegiatan rutin terus menerus dan sistematis 5. Memiliki manajemen penyelenggaraan surveilans dengan rencana kerja yang realistis dengan anggaran biaya yang memadai 6. Indikator kinerja
Jaringan SE Pertemuan Review
Peraturan
Buku Pedoman Advokasi Kelompok Kerja Tenaga Profesiona l
Umpan balik
Supervisi dan Monev
Rencana Kerja Anggaran
Respon KLB
Program
KEGIATAN TEKNIS SURVEILANS PENGUNGSI : - Pengumpulan Data - Pengolahan Data - Analisis dan Interpretasi - Distribusi infomasi
Intervensi Program
Penelitian
Jaringan SE
Analisis Lanjut
Sasaran Kajian Awal (Inisial Assessment) Status Epidemiologi Pengungsi Sebagai Bahan Penetapan Sistem Surveilans
• Perkembangan penyakit potensial KLB • Makanan & gizi • Imunisasi • Air, sanitasi & musim • Status pelayanan kesehatan darurat termasuk sistim surveilans yg ada, ekonomi, sosial politik, keamanan, transportasi dan komunikasi
Kajian ancaman terhadap pengungsi berdasarkan :
Penyakit Menular potensi wabah o Pnemonia o Gizi o Pelayanan Kesehatan o
Tim Penanggulangan Pengungsi Dinkes. Kab/Kota
Unit Surveilans Pengungsi Kabupaten/Kota
Tim Teknis Surveilans Unit Pelayanan di Puskesmas dan Pos Kesehatan Pengungsian
Tim Teknis Surveilans Pengungsi Sanitasi dan P2M Puskesmas dan Lokasi Pengungsian
Tim Teknis Surveilans Pengungsi Gizi Puskesmas dan Lokasi Pengungsian
Hubungan Sakit- Sakit-St.Gizi
Hubungan Sakit - Faktor Risiko Pangan
status gizi diare
pnemonia
Gizi diare
campak
pengobatan meninggal
meninggal
i m u n i t a s
Pengungsian Rentan
Bayi dan Anak Balita
• Padat
Orang Tua (sendiri)
• Jumlah Besar Satu Lokasi
Keluarga dengan KK wanita Ibu Hamil dan Melahirkan
• Terisolir • Tanpa informasi • Tanpa Pengelola • Tipuan Data
-bwk-
Populasi rentan…?
Tabel Analisis Surveilans Epidemiologi Pengungsi
i s a k o L A B C -bwk-
n a t a d a p e K
n a i t a m e K
t i k a y n e P
i r z i i G A
n a b m a J
Data Jumlah Pengungsi per Minggu / Hari: Jumlah Total o Jumlah per Lokasi o Kepadatan per Lokasi o Jumlah Menurut Jenis Kelamin o Jumlah per Golongan Umur balita, dewasa dan orang tua o
yang disajikan dalam tabel, grafik dan peta secara berkala Mingguan/ Harian.
Jumlah Pengungsi Menurut Hari Lokasi
PKM 12
13
14
15
16
17
Barak A
Lotan Baru
50
50
50
110
100
90
Barak B
Lotan Baru
20
20
20
0
0
0
Barak C
Lotan Tua
300
300
335
330
325
320
Kota I
Sayo Kota
20
20
10
0
0
0
Kota II
Sayo Kota
10
6
0
0
0
0
Kota III
Sayo Kota
20
19
12
0
0
0
Kabupaten
Total
420
413
427
440
425
410
Peta Barak Pengungsian Desa Suni, Kab. X, 2002
LOKASI PENGUNGSIAN DI BLITAR
SKEMA SISTIM PELAPORAN SURVEILANS BENCANA
Depkes/PPMK REkap
Dinkes Prop REkap
POSKO (DINKES) BA.2-7
NGO
BA.2-7
PKM - 1
BA.2-7
Poskes 1 -bwk-
RS
PKM - 2
BA.2-7
Poskes 2
BA.2-7
BA.2-7
Poskes 3
Poskes 4
BA.2-7
Poskes 5
Aspek Manajemen Surveilans Epidemiologi Pengungsi
1. Adanya tujuan yang jelas dan terukur 2. Konsep dan mekanisme penyelenggaraan surveilans epidemiologi untuk mencapai tujuan-tujuan surveilans 3. Memiliki tim teknis surveilans epidemiologi dengan tenaga profesional 4. Adanya proses kegiatan rutin terus menerus dan sistematis 5. Memiliki manajemen penyelenggaraan surveilans dengan rencana kerja yang realistis dengan anggaran biaya yang memadai 6. Indikator kinerja
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA LONGSOR DI JAWATIMUR TAHUN 2007-2009
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2008
Thn 2007 : 9 kejadian Thn 2008 : 32 kejadian Thn 2009 : 8 kejadian Tahun
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA ANGIN PUTTING BELIUNG JAWA TIMUR TAHUN 2007-2009
1
1
Tahun 2007
Tahun 2008
Thn 2007 : 17 kejadian Thn 2008 : 32 kejadian Thn 2009 : 15 kejadian
Tahun
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR BANDANG DI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2009
2 1
2
Tahun 2008
Thn 2008 : 9 kejadian Thn 2009 : 1 kejadian
Tahun 2009
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KECELAKAAN PESAWAT DI JAWA TIMUR TAHUN 2009
2
Thn 2009 : 1 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KECELAKAAN INDUSTRI DI JAWA TIMUR TAHUN 2007
2
Thn 2007 : 1 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KEKERINGAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2009
Thn 2009 : 4 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KEBAKARAN HUTAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2009
2
Thn 2009 : 2 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR LAHAR DI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2009
2 1
2
Tahun 2008
Thn 2008 : 2 kejadian Thn 2009 : 2 Kejadian
Tahun 2009
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR DI JAWA TIMUR TAHUN 2007-2009
1
4
1 7
1 2
2
1
6 1
1 1
2 2
1
1
1
1
1
3
7
1
3
1
1 2
1
3
3 1
1 5
1
3
Tahun 2008
Tahun 2007
3
3
3 1
2 1
2
3
6 3
5
8
4
1/1
Th 2007 : 23 kejadian
10
1
Th 2009 : 69 kejadian
2 3
Tahun
Th 2008 : 50 kejadian
9
