Pendahuluan Terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita setiap negara. Keadilan dan kemakmuran bukanlah dua hal yang mudah untuk diwujudkan. Untuk mewujudkannya perlulah komitmen kebangsaan yang konsekwen dan sungguh-sungguh. Masalah kemiskinan bukanlah suatu masalah yang timbul dengan sendirinya atau tanpa sebab, melainkan terjadi karena ketidakadilan. Memang tak dapat dipungkiri bahwa keadilan dalam bidang ekonomi di negara kita belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Pancasila dan UUD !"# telah menegaskan hal itu, namun sampai saat ini bangsa $ndonesia, pemerintah dan masyarakat masih berupaya kearah itu, yakni upaya upaya untuk menciptakan keadilan rakyat bagi seluruh rakyat $ndonesia. %alah satu aspek dari keadilan sosial adalah keadilan di bidang &konomi. 'erikut adalah penjelasan mengenai keadilan dalam bidang ekonomi yang ada di $ndonesia.
A.
Keadilan
Pengertian %ecara $stilah, adil yang berasal dari bahasa (rab, Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga emiliki pengertian lain, yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Menurut (ristoteles, Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut )rans Magnis %useno, Keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masingmasing. Menurut Plato, Keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.
Macam-macam Keadilan secara umum 1. Keadilan Komunikati* +ustitia ommunicatia/ adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. ontoh0 $wan membeli tas (ndri yang harganya 11rb maka $wan membayar 11rb juga yang telah disepakati. 2. Keadilan Distributi* +ustitia Distributia/ adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu indiidu. Keadilan Distributi* adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. ontoh0 Karyawan yang telah bekerja selama 21 tahun maka dia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat. 3. Keadilan egal +ustitia egalis/ adalah keadilan menurut UU dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama. ontoh0 %emua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
4.
5.
6.
B.
Keadilan 3indikati* +ustitia 3indicatia/ adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. ontoh0 Pengedar narkoba pantas dihukum seberat-beratnya. Keadilan Kreati*+ustitia reatia/ adalah keadilan yang memberikan masingmasing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreat*itas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. ontoh0 Penyari yang diberikan kebebeasan dalam menulis, bersyair tanpa inter*ensi atau tekanan apapun. Keadilan Protekti*+ustitia Protectia/ adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-prabadi dari tindak sewenangwenang oleh pihak lain. ontok0 Polisi wajib menjaga masyarakat dari para pejahat .
&konomi
Pengertian &konomi berasal dari bahasa 4unani yaitu Oikos dan Nomos, Oikos berarti rumah tangga sedangkan Nomos berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan caMi pengelolan suatu rumah tangga. Menurut (hli, &konomi sebagai usaha dan tindakan manusia untuk mencukupi kebutuhannya akan benda-benda, yang terbatas jumlahnya.
)aktor Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber a lamnya, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi, dsb. %emua itu merupakan *aktor ekonomi. 1.
%umber (lam )aktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Tanah sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Dalam dan bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya smber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. %uatu negara yang kekurangan sumber ala m tidak akan dapat membangun dengan cepat.
2.
%umber daya manusia modal Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi yang mempunyai arti penting khusus bagi negara kurang berkembang. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara itu. Pembentukan modal ini pula
yang membawa ke arah teknologi yang membantu usaha penyediaan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga buruh yang semakin meningkat. 3.
Usaha Usaha merupakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan salah satunya organisasi yang merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. 5rganisasi berkaitan dengan penggunaan *aktor produksi didalam kegiatan ekonomi. 5rganisasi bersi*at melengkapi +komplemen/ modal, buruh dan membantu meningkatkan produktiitasnya.
4.
Teknologi Perubahan teknologi dianggap sebagai *aktor paling penting didalam proses petumbuhan ekonomi. %alah satunya menaikan poduktiitas buruh, modal, dan *aktor produksi yang lain.
Tujuan Untuk menciptakan keseimbangan tetap antara kebutuhan dan persediaan. Karna baik jumlah pendudukan dan konsumsi senantiasa bertambah maka kebutuhan terus menerus meningkat.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan keadilan dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. $ni lantas berarti bahwa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.
Sistem Ekonomi Pancasila
Para pelopor 6angatnya polemik tentang sistem ekonomi indonesia sekita tahun !71-!7 berkisar pada gagasan Mubyato dan &mil %alim.
Di kalagan para pakar terdapat dua cara pandang terhadap sistem ekonomi pancasila. Pertama jalur yuridis *ormal, yang dipelopori oleh %ri &di %wasono dan Potan (ri* 6arahap berkeyakinan bahwa landasan hukum sistem ekonomi pancasila adalah pasal 22 UUD !"#, yang dilatarbelakangi oleh jiwa pembukaan UUD !"# dan dilengkapi pasal 82, 89, ayat ", 2", serta penjelasan pasal 8 UUD !"#. :alur kedua adalah jalur orientasi yang menghubungkan sila-sila dalam pancasila yang dipelopori oleh &mil %lim, Mubyarto, dan %umitro Djojohadikusumo. Pada dasarnya mereka mena*sirkan sisten ekonomi pancasila sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila $, $$, $$$, $3, dan 3. 'erikut adalah perbandingan pemikiran ketiga tokoh %$(
&M$ %($M
MU'4(;T5
%UM$T;5 D:5:56(D$KU%UM5
;oda perekonomian $khtiar untuk senantiasa hidup $ digerakan oleh rangsangan dekat dengan Tuhan 4M& ekonomi, sosial, dan moral (da kehendak kuat dari Titik berat pada nuansa $khtiar untuk mengurangi dan masyarakat untuk manusiawi dalam menggalang memberantas kemiskinan dan $$ mewujudkan kemerataan hubungan ekonomi dalam pengangguran dalam penataan sosial +egalitarian/, sesuai perkembangan masyarakat perekonomian masyarakat asas kemanusiaan Pola kebijakan ekonomi dan cara Membuka kesempatan penyelenggaraannya tidak ekonomi secara adil bagi
Dari tabel tersebut terlihat bahwa ketiganya berusaha menjabarkan ideologi pancasila dalam dunia ekonomi dan bisnis. 6al ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa pancasila merupakan ideologi terbuka, yang artinya nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dapat dikembangkan secara kreati* dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat $ndonesia. &konomi pancasila mewujud dan terdiri atas tiga pilar sub sistem, yaitu. 1.
2.
Pilar ekonomi negara yang ber*ungsi untuk mendukung penyelenggaraan tugas negara dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan tgas pokok lain untuk melindungi segenap bangsa $ndonesia dan seluruh tumpah darah $ndonesia Pilarekonomi rakyat yang berebentuk koperasi, ber*ungsi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dengan tugas pokok mewujudkan kehidupan layak bagi seluruh anggotanya.
3.
Pilar ekonomi swasta yang ber*ungsi untuk ikut melaksakan keteriban dunia, dengan tugas pokok mewujudkan kemajuan usaha swasta yang memiliki daya kompetisi tinggi di dunia internasional.
%istem ekonomi yang cocok bagi masyarakat $ndonesia adalah system ekonomi tertutup yang bersi*at kekeluargaan atau eknomi rumah tangga, yaitu bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi. $mplementasi keadilan social dalam bidang ekonomi diwujudkan dengan pengbangan tiga kerangka penyangga ekonomi nasional yaitu swasta, 'UM<, dan koperasi. Perusahaan perusahaan swasta memiliki agresi*itas dalam konsolidasi modal, mobilisasi sdm dan pembesaran skala usaha. Keberadaannya didorong untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan penyediaan lapangan kerja. 'UM< di*ungsikan untuk pengelolaan dan pengembangan sarana-sarana perekonomian ital serta pengembangan industry-industri strategis. %edangkan koperasi di*ungsikan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi mikro.
andasan idiil pancasila dapat dilihat antara lain dari kandungan yang terdapat dalam prinsip koperasi 0 1.
2.
3.
4.
5.
Ketuhanan yang maha esa meliputi prinsip koperasi yang bersi*at terbuka dan sukarela. 'erarti koperasi tidak menekankan pada keyakinan, kepercayaan tertentu saja. Tidak membedakan suku, budaya, dan bersi*at sukarela, terbuka bersi*at ketuhanan. 6al ini merupakan keputusan yang tepat, mengingat $ndonesia terdiri dari beraneka ragam suku, agama, dan budaya. %elanjutnya ketentuan khusus dan jenis koperasi, diatur tersendiri di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dikembangkan sikap saling enghormati dan diberi hak dan kewajiban yang sama bagi anggota koperasi. Didalam point ke # dalam prinsip koperasi mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya, berarti dikandung nilai setiap manusia hendaknya jangan hanya mementingkan diri sendiri. Persatuan $ndonesia diantaranya dijelaskan, pesyaratan keanggotaan koperasi tidak membeda-bedakan agama, suku, bangsa, warna kulit. (sala mempunyai kepentingan yang sama dan dipenuhi persyaratan lain, dapat diterima sbgai anggota koperasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaan dalam permusyawaratan. Disini diliat dari prinsip koperasi, bahwa koperasi dikelola secara demokratis, hal ini dijiwai oleh kerakyatan yang dipinim oleh hikmah kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan. :uga pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi adalah keputusan rapat anggota koperasi. Demikian pula setiap keputusan diambil dengan mengedepankan musyawrah untuk mu*akat. Keadilan social bagi seluruh rakyat $ndonesia. Koperasi dibentuk untuk meningkatkan tara* hidup para anggota khususnya dari masyarakat pada umumnya. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. %ebagaimana tersebut dalam melaksanakan pembagian sisa hasil koperasi. 'ahwa sisa hasil yang timbul akibat dari pemberian pelayanan terhadap anggota, sisa tersebut dibagikan dengan adil sesuai dengan jasa partisipasinya kepada koperasi. %edangkan konsep koperasi sosialis, koperasi direncanakan da dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Menurut konsep ini,
koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari system sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan system sosialis-komunis.
D()T(; PU%T(K( 1.
2.
3.
4.
5.
https0>>leonardoansis.wordpress.com>goresan-pena-sahabatku-yono>?keadilandalam-bidang@ekonomi?> https0>>www.artikelsiana.com>81#>1>pengertian-keadilan-macam-macamkeadilan.htmlAmB Deliarno. Perkembangan Pemikiran &konomi. :akarta 0 PT ;aja Cra*indo Persada, 8119. :hingan, M. . &konomi Pembangunan dan Perencanaan. :akarta 0 PT ;aja Cra*indo Persada, 812. Kuncoro, Mudrajad. Masalah, Kebijakan, dan Politik &konomika Pembangunan. :akarta 0 &rlangga, 811.
6. 7.
http0>>soeharto.co>tag>keadilan-sosial www.pusakaindonesia.org>koperasi-sebagai-implementasi-ekonomi-pancasila>
