Makalah Ekonomi Kerakyatan
KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum wr.wb.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah "Perekonomian Kerakyatan Indonesia" ini sesuai dengan apa yang diinginkan.
Makalah ini bertujuan sebagai penunjang mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia yang nantinya dapat digunakan mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuannya dan juga untuk melengkapi tugas pendidikan kewarganegaraan,sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Bpk Drs.I Made Suwanda,M.Si sebagai dosen pengajar. Dengan adanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat. Akhirnya semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan makalah ini.
Wassalamu'alaikum wr.wb.
Surabaya,09-Maret-2013
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................... 1
DAFTAR ISI.......................................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... 3
1.1 LATAR BELAKANG...................................................................................... 3
1.2 RUMUSAN MASALAH.................................................................................. 3
1.3 TUJUAN PEMBAHASAN............................................................................... 3
1.4 MANFAAT PEMBAHASAN.......................................................................... 4
BAB II KAJIAN PUSTAKA............................................................................... 5
BAB III PEMBAHASAN................................................................................... 14
3.1 CIRI-CIRI EKONOMI KERAKYATAN...................................................... 9
3.2 KELEBIHAN dan KEKURANGAN EKONOMI KERAKYATAN............. 9
3.3 CIRI-CIRI EKONOMI LIBERALIS.............................................................. 10
3.4 KELEBIHAN dan KEKURANGAN EKONOMI LIBERAL........................ 10
3.5 PERBEDAAN EKONOMI KERAKYATAN dan EKONOMI LIBERAL... 11
BAB IV PENUTUP............................................................................................ 13
4.1 KESIMPULAN............................................................................................. 13
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 14
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dewasa ini, banyak perdebatan tentang konsep ekonomi yang diterapkan di Indonesia yaitu antara sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi liberal. Dengan adanya konflik ini banyak sekali bermunculan pendapat-pendapat yang pro dan kontra mengenai sistem apa yang seharusnya diterapkan di Indonesia.
Dengan pembuatan makalah ini diharapkan kita dapat mengetahui pengertian ekonomi kerakyatan dan ekonomi liberal secara lebih konkrit. Selain itu, kita dapat mengetahui kelebihan serta kelemahan dari kedua konsep ekonomi tersebut. Dalam makalah ini juga dijelaskan mengenai sejarah perkembangan sistem ekonomi yang ada di Indonesia, sebelum menyimpulkan konsep ekonomi apa yang dapat diterapkan di Indonesia.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana ciri-ciri dari Ekonomi Kerakyatan ?
2. Bagaimana Kelebihan dan Kekurangan dari Ekonomi Kerakyatan ?
3. Bagaimana ciri-ciri dari Ekonomi Liberal ?
4. Bagaimana Kelebihan dan Kekurangan dari Ekonomi Liberal ?
5. Apakah perbedaan dari Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Liberal ?
1.3 TUJUAN PEMBAHASAN
1. Mengetahui bagaimana ciri-ciri dari Ekonomi Kerakyatan
2. Mengidentifikasi bagaimana Kelebihan dan Kekurangan dari Ekonomi Kerakyatan
3. Mengetahui bagaimana ciri-ciri dari Ekonomi Liberal
4. Mengidentifikasi bagaimana Kelebihan dan Kekurangan dari Ekonomi Liberal
5. Mengetahui apakah perbedaan dari Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Liberal
1.4 MANFAAT PEMBAHASAN
1. Mengetahui bagaimana ciri-ciri dari Ekonomi Kerakyatan
2. Mengidentifikasi bagaimana Kelebihan dan Kekurangan dari Ekonomi Kerakyatan
3. Mengetahui bagaimana ciri-ciri dari Ekonomi Liberal
4. Mengidentifikasi bagaimana Kelebihan dan Kekurangan dari Ekonomi Liberal
5. Mengetahui apakah perbedaan dari Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Liberal
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Dalam menganalisis suatu permasalahan yang telah dirumuskan,maka sebagai landasan berfikir menggunakan beberapa literatur ,yang secara umum berkaitan dengan penulisan ,yang berjudul "Perekonomian Kerakyatan Indonesia "Akhir-akhir ini banyak dibicarakan tentang pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai salah satu solusi terhadap krisis yang berkepanjangan. Pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi rakyat tidak akan jauh dari upaya menggali peran
dan melihat posisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM (sering disebut UKM saja) dalam perekonomian Indonesia.
Kecenderungan negara berkembang lebih banyak menerapkan pola bisnis kapitalistik dan neoliberalisme dalam era global menjadi tantangan yang sangat berat bagi pemerintah yang memiliki komitmen pemberdayaan terhadap ekonomi rakyat (Suseno, 2005).Di Indonesia, posisi UMKM menjadi begitu penting karena dari jumlah 44 juta perusahaan, 99 % perusahaannya termasuk dalam skala bisnis usaha mikro, kecil dan menengah. Namun persoalan selalu muncul bahwa kuantitas tidak selalu menjamin kualitas. Oleh karena itu, mereposisi UMKM melalui program pemberdayaan merupakan keniscayaan (Suseno, 2005).
Namun bukan hal yang aneh bila sampai saat ini perkembangan UMKM di Indonesia seperti jalan di tempat. Beban pengusaha UMKM akhir-akhir ini malah bertambah berat karena kenaikan harga BBM, kesulitan permodalan dan pemasaran. Meskipun demikian, kepedulian terhadap perkembangan UMKM merupakan bentuk perhatian terhadap pemberdayaan golongan ekonomi lemah dan ekonomi berbasis kerakyatan. Sekaligus mengakui eksistensi mereka di tengah-tengah arus kapitalisme dan liberalisme yang begitu deras melanda dunia saat ini, termasuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Suseno, 2005).
Definisi UMKM memang tergantung pada siapa yang membahas dan untuk apa dibicarakan. Ada yang menggunakan ukuran modal dan ada yang menggunakan jumlah tenaga kerjanya. Kalangan perbankan mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah kredit yang dipinjam. Sebagai contoh, hasil polling di harian Waspada yang dilakukan oleh FORDA UMKM Sumut, Bitra Indonesia dan Asia Foundation, kelompok UMKM dibagi berdasarkan skala usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan) diantaranya berkisar antara 0-25 juta, 25-100 juta, 100-200 juta,200-500 juta, 500 juta-1 milyar dan lebih dari 1 milyar.
Ada juga yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Usaha mikro (industri rumah tangga) adalah unit usaha yang menggunakan 1-4 orang tenaga kerja. Sedangkan usaha kecil adalah perusahaan yang menggunakan tenaga kerja 5-9 orang dan usaha menengah memiliki tenaga kerja sampai 20 orang (Hanif dkk, 2002). Salah satu ciri yang melekat dalam masyarakat Indonesia adalah permodalan yang lemah. Permodalan merupakan unsur yang dapat memperlancar peningkatan produksi dan sirkulasi dari sebuah usaha.
Terjadinya kekurangan modal akan sangat membatasi ruang gerak aktivitas usaha yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan. Dengan pemilikan dana yang terbatas sementara sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan modal ini sulit diperoleh, telah membuat semakin sulitnya usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu dengan cepat (Mubyarto dan Hamid, 1986). Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam upaya pengembangan UMKM adalah keterbatasan modal.
Bahwa pentingnya peranan Kredit UMKM disebabkan oleh kenyataan bahwa secara relatif memang modal merupakan faktor produksi nonalami (ada campur tangan manusia) yang persediaannya terbatas di kalangan pengusaha terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Lebih karena kemungkinan yang sangat kecil untuk memperluas usaha. Di samping itu, dengan persediaan tenaga kerja yang sangat melimpah, diperkirakan bahwa cara yang paling mudah dan paling tepat untuk memajukan sebuah usaha adalah dengan memperbesar penggunaan modal (Mubyarto, 1989).
Permodalan menjadi masalah klasik UMKM yang mengakibatkan usaha dari tahun ke tahun tidak berkembang menjadi lebih besar. Sebagai contoh, ada pelaku usaha yang memulai usahanya dengan modal hanya 2 juta dan itupun pinjaman dari rentenir, tapi setelah 5 tahun, mereka memiliki omzet penjualan mencapai sekitar 150 juta/bulan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seandainya saja para pelaku UMKM bisa mendapatkan akses modal yang lebih baik dari perbankan bisa kita bayangkan tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya tersebut.
Bila tanpa dibantu permodalan yang berarti saja mereka bisa tumbuh dan berkembang, apalagi bila mereka mendapat dukungan permodalan (Wahyuni E, dkk, 2005).Ini menggambarkan bahwa betapa akses UMKM terhadap permodalan masih sangat kecil. Di lain pihak, kebijakan perbankan juga masih lebih berorientasi pada kredit konsumtif (kredit perumahan, kredit mobil dan lain-lain) yang alokasinya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dan investasi. Kecilnya jatah kredit untuk sektor pembiayaan rupanya menjadi perhatian pemerintah.
Bank Indonesia menetapkan pada tahun 2003 kucuran kredit untuk UMKM sebesar 42,3 Trilyun rupiah. Dana kredit tersebut berasal dari perbankan nasional termasuk Bank Syariah, BPR dan BPRS. Selanjutnya tahun 2004 meningkat secara signifikan sebesar 60, 4 Trilyun. Tapi kenyataannya, para pelaku UMKM masih saja mengeluh sebagai akibat dari rumitnya mengakses kredit di perbankan. Bank selalu saja memberlakukan persyaratan standar bagi debitur, termasuk berlaku juga bagi kalangan UMKM, misalnya mengharuskan adanya agunan dan kelengkapan surat-surat izin usaha (Wahyuni E, dkk, 2005).
Bukan rahasia lagi sulitnya akses permodalan bagi UMKM telah memberi peluang berkembangnya rentenir. Pelaku UMKM yang kerap mengalami kesulitan permodalan, akhirnya lebih memilih meminjam dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Alternatif ini terpaksa dipilih karena meminjam melalui rentenir relatif tanpa prosedur dan pencairannya juga sangat cepat. Jauh berbeda dengan kredit melalui perbankan (Wahyuni E, dkk, 2005). Penambahan modal dalam kegiatan UMKM merupakan syarat mutlak untuk melakukan perbaikan dari segi baik intensifikasi maupun ekstensifikasi.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 CIRI-CIRI EKONOMI KERAKYATAN
(1) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) minimal 51% untuk program dan kegiatan yang mensejahterakan rakyat banyak.
(2) Keuntungan yang diperoleh negara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) minimal 51% dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat banyak.
(3) Distribusi dana tersebut menyebar kesetiap desa di seluruh wilayah NKRI dengan variasi antar desa tidak lebih dari 10%.
(4) Mulai dialokasikan anggaran khusus untuk mengantisipasi peningkatan resiko gagal para petani akibat climate change yang mulai terjadi saat ini dengan terdistribusi keseluruh desa di Indonesia berupa Jaminan Keberhasilan Berusaha.
(5) Peningkatan proporsi Jaminan Sosial kepada Manula, Anjal, Orang Cacat, Pengemis, Gelandangan, Pemulung dan tenaga kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja.
(6) Menerapkan pemberdayaan partisipatif yang lebih intensif.
(7) Luasan kepemilikan lahan untuk rakyat keseluruhan dengan variasi tidak lebih dari 10%.
3.2 KELEBIHAN dan KEKURANGAN EKONOMI KERAKYATAN
KELEBIHAN
KEKURANGAN
transaksi antar produksi,distribusi dan konsumsi bagus
banyak rakyat yang miskin
produksi, distribusi dan konsumsi hubungnnya saling membutuhkan dan sangat baik
banyak koruptor
3.3 CIRI-CIRI EKONOMI LIBERAL
(1.) Setiap orang bebas memiliki sumber-sumber produksi termasuk barang modal.
(2.) Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.
(3.) Pemerintah tidak melakukan intervensi (campur tangan) secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
(4.) Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
(5.) Timbul persaingan dalam masyarakat yang dilakukan secara bebas, terutama aktivitas ekonomi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.
(6.) Oleh karena persaingan bebas, modal menjadi berperan penting dalam kegiatan ekonomi.
(7.) Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar dan pasar merupakan dasar dari setiap tindakan ekonomi.
3.4 KELEBIHAN dan KEKURANGAN EKONOMI LIBERAL
KELEBIHAN
KELEMAHAN
Setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
Pe Pemilik sumber daya produksi atau pemilik modal mengeksploitasi golongan pekerja. Sehingga orang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Menumbuhkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah / komando dari pemerintah.
Monopoli yang dilakukan perusahaan dapat merugikan masyarakat
Muncul barang-barang yang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat sehingga barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasaran.
Sulit melakukan pemerataan pendapatan.
Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif ekonomi.
Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karea pengerahan sumber daya oleh individu sering salah.
Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat jika birokratnya korupsi.
3.5 PERBEDAAN EKONOMI KERAKYATAN dan EKONOMI LIBERAL
Ekonomi liberal ialah sebuah konsep yang memberikan kebebasan pada setiap individu untuk bertindak sesuka hati mereka, sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri. Dalam ekonomi liberal, semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu dan masyarakat diberikan kebebasan untuk memiliki sumber-sumber produksi tersebut. Selain itu, pemerintah juga tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Konsep ekonomi liberal jugamembagi masyarakat menjadi dua golongan; pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
Hal ini menyebabkan timbulnya persaingan yang sangat ketat dalam mencari keuntungan.Sedangkan ekonomi kerakyatan adalah konsep yang berisi perekonomian yang tidak dibangun diatas persaingan bebas (free fights), tetapi sebuah persaingan yang sehat untuk mencari yang terbaik dan bermanfaat bagi semua pihak. Dalam konsep ekonomi kerakyatan, semua jenis usaha, baik itu koperasi milik negara atau swasta, saling bekerjasama untuk kemakmuran bersama dan pemerintah harus menyusun perekonomian negara sedemikian rupa, sehingga setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja dan cara hidup yang layak.Jika konsep ekonomi liberal di praktekkan di indonesia, maka akan semakin memperbesar gaps antara golongan mampu dan tidak mampu. Karena Indonesia sendiri masih berupa negara berkembang yang masih berusaha untuk menstabilkan ekonomi negaranya.
Apalagi ciri individualitas yang sangat melekat dengan konsep ini, akan semakin membuat golongan yang tidak mampu, menjad semakin terpuruk.Sebaliknya, konsep ekonomi kerakyatan-lah yang sangat cocok dengan Indonesia, karena dalam konsep ini negara masih ikut campur dalam perekonomian, sehingga negara dapat membatasi pergerakan ekonomi yang individualitas dan memberikan kesempatan kepada golongan-golongan lain yang kurang mampu.
BAB IV
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
Setelah melihat uraian di atas di Indonesia seharusnya menerapkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi ini bertumpu pada sektor-sektor ekonomi rakyat, salah satu contoh adalah UMKM yang berada di berbagai daerah perlu ditingkatkan. Dengan mengetahui potensi-potensi daerah yang ada, pemerintah seharusnya bisa memodali dalam bentuk uang ataupun fasilitas misalnya memberikan bantuan tunai untuk mengembangkan UMKM yang berada di daerah itu serta memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengembangkan usaha. Dengan begitu, juga dapat mengurangi pengangguran-pengangguran di sektor-sektor informal.
Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan di atas perlu difasilitasi dengan teknologi yang sudah berkembang di era globalisasi ini. Salah satu contoh dengan gagasan pusat komunikasi bisnis berbasis web. Ini diberikan pemahaman-pemahaman bagaimana menggunakan fasilitas internet, web untuk mengembangkan UMKM yang ada. Salah satu faktor pendukung memperluas pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini juga diperlukan adanya kerja sama dengan pemerintah. Kita tahu, salah satu kendala tersalurnya modal yaitu korupsi yang banyak dilakukan oleh para pejabat di pemerintahan pusat ataupun di daerah.
Selama ini belum dapat teratasi, kemungkinan sangat sulit menjalankan sistem ini. Uang yang seharusnya untuk modal pengembangan UMKM di daerah-daerah tidak dapat tersalurkan semuanya. Terkadang masyarakat hanya memperoleh sebagian atau mungkin hanya sedikit yang sudah dianggarkan. Apa pun itu, untuk sistem ekonomi yang sudah dialami dahulu dan berdampak sampai sekarang. Terlebih lagi masalah privatisasi, ini seharusnya dijadikan pelajaran untuk ke depan bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik lagi.
DAFTAR PUSTAKA
http://jeffy-louis.blogspot.com/2011/01/makalah-ekonomi-kerakyatan.html
DI akses tgl 7-Maret-2013 ,pukul 19:30.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21454/4/Chapter%20II
Di akses tgl 7-Maret-2013,pukul 20:08
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120420172038AAAuOrk
Di akses tgl 8-Maret-2013,pukul 19:15
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120306215950AAGREWw
Di akses tgl 8-Maret-2013,pukul 20:45
http://edukasi.kompasiana.com/2011/01/06/perbedaan-antara-ekonomi-liberal-dan-ekonomi-kerakyatan/
Di akses tgl 8-Maret-2013,pukul 21:10
http://yinyang8793.blogspot.co.id/2014/08/makalah-ekonomi-kerakyatan.html
