BAB VI PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
A. PENGANTAR Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar negara maupun hukum dasar tidak tertulis ataupun konvensi. Negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atas UndangUndang Dasar negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar negara. Pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu staatsfundamentalnorm dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Negara Indonesia.
B. PEMBUKAAN UUD 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal UUD 1945, disahkan oleh Ppki pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7. Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal UUD 1945. Konsekuensinya keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis. 1. Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi Keududukan Pembukaan Uud 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum
Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu : a) Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia b) Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi Maka kedudukan pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat RI 2. Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Aadanya Tertib Hukum Indonesia Syarat-syarat tertib hukum Indonesia dianataranya adalah : a) Adanya kesatuan subjek b) Adanya kesatuan asas kerohanian c) Adanya kesatuan daerah d) Adanya kesatuan waktu Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum indonesia adalah: 1. menjadi dasarnya karena pembukaan uud memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia. 2. Pembukaan uud memasukan diri didalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi sesuai dengan kedudukannya yaitu sebagai asas bagi hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak. 3. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tatanegara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain dapat dirinci sebagai berikut: a) Dari segi terjadinya Ditemukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak Pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertntu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. b) Dari segi isinya Memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut : 1) Dasar tujuan negara 2) Ketentuan diadakannya UUD Negara
3) Bentuk negara 4) Dasar filsafat negara hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945 diantara para ahli hukum memang berbeda-beda. Namun pada akhirnya timbulah kesimpulan yang sejalan yaitu: 1. sebagai pokok kaidah negara yang fundamental dalam hukum mempunyai kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, terlekat pada kelangsungan hidup negara 2. dalam jenjang hierarki tertib hukum, pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental adalah berkedudukan yang tertinggi sehingga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasalpasal UUD 1945, sehingga secara hukum dapat dikatakan terpisah dari pasal-pasal UUD 1945. 4. Pembukaan UUD 1945 Tetap Terlekat pada Kelangsungan Hidup Negara Republik Indonesia Berdasarkan hakikat kedudukan Pembukaan UUD 194 sebagai naskah Proklamasi yang terinci sebagai penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan RI, serta dalam ilmu hukum memenuhi syarat bagi terjadinya suatu tertib hukum Indonesia dan sebagi Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. 5. Tujuan Pembukaan UUD 1945 Alinea I : mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka. Alinea II : menetapkan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan yaitu terpeliharanya secara ungguh-sungguh kemerdekaan dan kedauatan negara, kesatuan bangsa, negara dan daerah atas keadlian hukum dan moral bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadlian. Alinea III : menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan, menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alinea IV : melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasardasar tertentu sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia.
Adapun isi pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah meliputi 4 hal yang merupakan prinsip pokok kenegaraan, yaitu: a.
Tentang tujuan negara 1.
Tujuan khusus: melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2.
b.
Tujuan umum: di antara bangsa-bangsa didunia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan , perdamaian abadi serta keadilan sosial.
Tentang ketentuan diadakannya UUD negara Negara indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara yang bersifat konstitusional dimana mengharuskan bagi negara indonesia untuk diadakannya UUD negara dan ketentuann inilah yang merupakan sumber hukum bagi adanya UUD 1945.
c.
Tentang bentuk negara Bentuk negara indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat
6. Nilai-nilai Hukum Tuhan, Hukum Kodrat dan Hukum Etis yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Telah dijelaskan di muka bahwa di antara alinea I, II, II dan IV terdapat hubungan kesatuan. Alinea IV pada hakikatnya merupakan penjelmaan alinea I, II, dan III. Oleh karena itu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I, II, III terkandung nilai-nilai hukum kodrat (alinea I) yang konsekuensinya direalisasikan dalam alinea II, dan hukum Tuhan dan hukum etis (alinea III), yang kemudian dijelmakan dalam alinea IV yang merupakan dasar bagi peksanaan hukum positif Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sebenarnya dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung pengakuan hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, serta hukum filosofis berdasarkan kedudukannya maka urutan hukum tersebut adalah hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Kemudian sebagaimana kita ketahui dlanjutkan pada alinea IV terdapat asas kerohanian negara
(Pancasila) dan dalam hal ini sebagai hukum filosofis, kemudian di atas dasar filsafat Pancasila didirikan negara Indonesia dan selanjutnya realisasi pelaksanaan dalam negara Indonesia dikongkritkan ke dalam hukum positif Indonesia. Hubungan keempat hukum tersebut adalah sebagai berikut “ bahwa hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum etis berturut-turut merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia, sedangkan hukum filosofis (yaitu dasar filsafat Pancasila) adalah pedoman dasar dalam bentuk dan sifat tertentu yang disimpulkan dari hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum etis. Adapun Pancasila sebagai hukum filosofis adalah merupakan sumber bentuk dan sifat. Kerangka hukum tersebut diatas dalam kaitannya dengan negara Indonesia adalah memiliki hubungan bahwa negara Indonesia terhadap nilai-nilai hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis dan hukum filosofis yaitu mengambilnya sebagai materi, nilai, bentuk dan sifat dari unsurunsur nilai-nilai hukum tersebut. Kemudian dalam pelaksanannya yaitu memberikan dan mewujudkan nlai-nilai hukum tersebut untuk menjabarkannya dalam hukum positif Indonesia dengan menyesuaikan berdasarkan keadaan, kebutuhan, kepentingan, tempat, waktu dan kebijaksanaan. 7. Pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Pertama: negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia yang berdasarkan persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia Kedua: negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia Ketiga: negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan Keempat: negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, menurut dasa kemanusiaan yang adil dan beradab
C. HUBUNGAN PEMBUKAAN DAN BATANG TUBUH UUD 1945 Dalam hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945, menempatkan pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea IV Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi inti sari Pembukaan dalam arti sebenarnya.
D. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PANCASILA Hubungan secara Formal Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di bidang pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik. Akan tetapi dalam perpaduaanya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaotu perpaduan asasasas cultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Hubungan Secara Material Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok kaidah negara yang fundamental, maka secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara fundamental.
E. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PROKLAMASI Memiliki hubungan yang menunjukkan kesatuanyang utuh dan apa yang terkandung dalam pembukaan adalah merupakan amanat daris eluruh Rakyat Indonesia tatkala mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama.
