Penelusuran Aset dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset (asset tracing ) dan sekaligus pemulihan kerugiannya (loss recovery) merupakan bagian penting dari praktik forensik di kantor-kantor akuntan semacam the Big Four dan di perusahaan Internasional yang berkecimpung dalam penelususran aset, seperti
Kroll & Associated, Pinkerton, dan Interclaim. Pemberantasan korupsi sering kali memberi kesan bahwa satu-satunya tujuan investigasi adalah menjebloskan pelaku ke penjara. Kesan lain adalah ketidakkonsistenan atau kebingungan siapa yang mau diseret ke meja hijau, apakah kita mau menjebloskan pelaku ke penjara atau mau mendapatkan kembali kerugian yang telah diderita negara, atau tetorika penjarakan dan sita hartanya. Namu yang sering terjadi, hal tersebut berakhir dengan membebaskan pelakunya dan membiarkan keluarga dan kroninya menikmati dan mewariskan harta negara kepada anak cucunya. Penelusuran aset sangat diperlukan jika pelaku tindak pidana korupsi (TPK) atau pihak yang harus membayar tuntutan ganti rugi sengaja menolak membayar dan menyembunyikan hartanya sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan. Pada kasus dimana pelaku mempunyai inisiatif untuk mengembalikan harta, maka penelusuran aset tidak diperlukan. Penelusuran aset diharapkan membawa penyelidik, penyidik, atau penuntut kepada informasi dimana harta itu disembunyikan.
AUTOKRAT DAN KLEPTOKRAT
Dengan menggunakan data Transparency International tahun 2004 dan Data Bank Dunia (World Bank ) dari beberapa tahun, diketahui informasi mengenai 10 mantan autokrat dan kleptokrat, berikut datanya :
Tolong fotoin tabel 28.1 ya halaman 802-803 atau kalo gak perlu ya hapus aja keterangannya Koruptor terbesar di dunia mempunyai beberapa kesamaan. Mereka adalah pemimpin politik, presiden, atau perdana menteri dengan kekuasaan yang sangat besar. Mereka menguasai semua unsur trias politika. Pers dan oposisi dibungkam atau dihabisi : keamanan
negara menjadi pembenaran, pemilihan umum menjadi panggung sandiwara. Koruptor terbesar adalah autokrat. Kekuasaan absolut memungkinkan mereka menguasai seluruh sumber perekonomian, kekuasaan absolut memungkinkan mereka untuk menjarah kekayaan negara, termasuk kekayaan negara yang dibelanjai hasil utang luar negeri. Mereka adalah autokrat dan kleptokrat, dua sisi dari mata uang yang sama. Kaum kleptokrat mempunyai kesamaan lain, yaitu mereka menyimpan jarahan mereka di luar negeri di tempat yang mereka persepsikan aman, sehingga dapat dinikmati sanak saudara dan kroninya sampai mereka meninggal. Setelah mereka tidak lagi berkuasa, mereka mungkin terjerat hukum dan dihukum, atau penguasa baru yang ingin melanjutkan praktik korupsi tersebut tidak mau menghukum dengan alasan “bagaimanapun mereka telah mengabdi dan berjasa terhadap negara”. Atau kemungkinan lain yang terjadi adalah para kleptokrat tersebut melarikan diri dan bermmukim di luar negeri, menikmati jarahan mereka, dan tetap mengendalikan bisnis yang mereka tinggalkan di Tanah Air. Korupsi merupakan opportunity cost untuk program kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyat, keamanan negara (alat utama sistem senjata, alutsista), dll.
TAKSIRAN NILAI JARAHAN
Berbagai kajian telah dilakukan untuk menaksir banyaknya uang yang dicuci secara global. Karena menaksir angka tersebut tidaklah mudah, maka taksiran terbaik yang bisa dilakukan merupakan perkiraan kasar. Taksiran mengenai nilai jarahan dapat memberikan indikasi mengenai rentang terendah dan tertinggi, berikut taksiran-taksiran tersebut : 1. 2% - 5% dari GDP Global sekitar US$ 800 miliar – US$ 2 triliun dari segala macam kegiatan melawan hukum. 2. US$20 miliar – US$40 miliar, merupakan taksiran aset yang dijarah pemimpin korup dari negara-negara miskin, khususnya di Afrika yang disimpan di luar negaranya. 3. US$500 miliar dalam kegiatan kriminal, US$ 20 miliar – US$40 miliar uang hasil korupsi, dan US$500 miliar dalam penyelundupan pajak per tahun. Jumlah total melampaui US$1 triliun, separuhnya dari negara berkembang dan negara yang baru meningkat dari perekonomian berkembang.
4. 25% dari GDP negara-negara Afrika hilang dikorupsi setiap tahunnya, atau sekitar US$148 miliar. Ini meliputi semua jenis korupsi, termasuk suap yang diterima pegawai negeri tingkat rendah sampai kickback dalam pengadaan barang di sektor publik, dan sampai penjarahan uang negara secara terbuka oleh pemimpin politik. PELAJARAN DARI KASUS MARCOS BANTUAN UNTUK PENYELAMATAN KRISIS KEUANGAN 1997 PENELUSURAN ASET
Penelusuran aset dapat dilakukan dengan banyak cara. Beberapa terlihat terlalu sederhana untuk seorang investigator. Pada kenyataannya cara yang sederhana dan relatif murah dengan upaya yang pantang menyerah justru akan memberikan hasil. Informasi mengenai aset yang disembunyikan dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut : 1. Laporan Transaksi Keuangan yang mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai yang dikirim penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK. Dari laporan tersebut didapatkan informasi yang bermanfaat untuk pembekuan rekening bank dan penelusuran lebih lanjut dari arus dana berikutnya. 2. Pihak PPATK juga mempunyai jaringan kerja sama dengan lembaga serupa di luar negeri, yang menjadi counterpart -nya -nya dan pihak Interpol. Informasi dari dalam dan luar negeri dapat digunakan untuk maksud penelusuran aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang-undan gan tindak pidana pencucian pen cucian uang. 3. Informasi lain adalah dari hasil penelitian dari orang-orang yang mengkhususkan diri dalam “perburuan harta haram”. Tulisan mereka merujuk pada referensi lain dan
wawancara mereka dengan orang-orang yang sangat mengetahui, tetapi lebih suka identitas mereka tidak diungkapkan. Kelemahan informasi ini adalah kemungkinan ia menjadi basi ketika buku diterbitkan. Namun dalam hal aset tidak mudah dipindahkan secara fisik atau ganti nama, informasi ini bisa dimanfaatkan. 4. Ada bermacam-macam kantor pendaftaran yang informasinya terbuka untuk umum karena memang bermaksud melindungi kepentingan umum, yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi. 5. Khusus untuk penyelenggara negara, Keputusan Presiden Nomor 127 tahun 1999 mengatur tentang pembentukan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara dan sekretaris jenderal komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara.
6. Pembocoran informasi oleh “orang dalam”. Alasannya bermacam -macam, mulai dari kekecewaan atau sakit hati dengan partner dagangnya, sampai harapan untuk memperoleh keringanan hukuman karena bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu kasus. 7. Persengketaan diantara anggota keluarga terkadang berakhir dengan pengungkapan harta yang disembunyikan. Pengungkapan tersebut terjadi ketika anggota keluarga membawa masalahnya ke pengadilan. Contohnya adalah ketika salah seorang petinggi pertamina mewariskan deposito yang ditempatkan di Bank Sumitomo cabang Singapura. 8. Mengetahui kebiasaan etnik tertentu akan sangat membantu penelusuran aset. Etnik perantau umumnya umumn ya akan mengembalikan hasil h asil jerih payah mereka merek a ke kampung kamp ung halaman, bisa membangun rumah, ru mah, membeli tanah, membangun mem bangun pabrik, pabrik , dsb. Tingkah laku tersebut bisa diamati penyidik dengan de ngan dugaan bahwa ia membenahi dokumen d okumen kepemilikan tanah. t anah. 9. Psikologi manusia yang mendadak kaya, atau mendadak kaya dengan jalan pintas terlihat dari pola pengeluaran yang biasanya cenderung untuk menunujukkan bahwa ia kaya dan ingin diakui oleh orang sekitar, sehingga gaya hidup mereka cenderung mewah. Pola konsumsi mewah tersebut seharusnya merupakan tanda-tanda ada indikasi fraud. 10. Kalau birokrat menyembunyikan harta hasil korupsi, bentuk hartanya adalah deposito dan uang tunai dalam bentuk valas, khususnya US dolar. Karena itu penggerebekan rumah dan di kantor pejabat yang menjadi tersangka kasus korupsi sering kali membawa hasil. 11. Kecapaian psikologis, usia lanjut, dan faktor-faktor lain dapat mendorong seseorang untuk menyerah. Untuk itu negara sering menjanjikan keringanan tertentu sebagai imbalan untuk mengungkapkan keberadaan dan penyerahan asetnya. 12. Lembaga-lembaga tertentu dapat melakukan covert operations untuk menelusuri aset tersembunyi.
PEMULIHAN KERUGIAN
Pemulihan kerugian merupakan proses menguban aset yang sudah ditemukan lewat penelusuran aset menjadi aset untuk diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa. Proses ini, baik didalam maupun di luar negeri, antara lain meliputi penyelidikan atas bukti-bukti bukti-bukt i mengenai kepemilikan harta, pembekuan atau pemblokiran rekening di perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dan penyitaan.
Dari kasus-kasus BLBI, diketahui bahwa pelaku dapat melarikan diri ke luar negeri dan menyembunyikan hasil korupsi mereka di luar negeri. Untuk itu Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain untuk mengembalikan pelaku kejahatannya ke Indonesia (ekstradisi) dan untuk prosedur-prosedur lain seperti penyelidikan, pemblokiran rekening, penyitaan, dll. Kerjasama tersebut dikenal sebagai perjanjian mengenai Ekstradisi dan Mutual Legal Agreement (MLA).
Karena
banyak
konglomerat
kita
melarikan
kita
melarikan
diri
ke
dan
menyembunyikan harta mereka di Singapura, kerja sama dengan Singapura menjadi sangat penting. Beberapa pejabat Indonesia meragukan kerja sama dengan Singapura. Mereka mencurigai bahwa Singapura sengaja menampung koruptor Indonesia untuk kepentingan ekonomi Singapura. Hal tersebut dibantah secara resmi oleh pemerintah Singapura. Kita seharusnya tidak memungkiri kesalahan kepolisian, kejaksaan, dan kantor imigrasi kita yang meloloskan koruptor-koruptor itu. Selama kelemahan dalam bidang penegakan hukum masih terus berlangsung, kita tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan kes alahan berada di pihak pih ak Singapura.
