Keuntungan dan kerugian atas adanya kebijakan moneterDeskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
tax amnesty
Makalah Keuntungan Dan Kerugian Otonomi DaerahFull description
Keuntungan Dan Kerugian Pembangkit Listrik Tenaga SuryaFull description
Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Wet ScrubberDeskripsi lengkap
Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Wet ScrubberFull description
Sejarah Tax Amnesty Di IndonesiaDeskripsi lengkap
Posisi kerja duduk maupun berdiri memiliki beberapa keuntungan dan kerugianDeskripsi lengkap
Full description
tugas kuliah bahasa indonesiaDeskripsi lengkap
kheakheahuhaeFull description
Paper perbandingan antara Tax Amnesty dan Sunset Policy
Paper perbandingan antara Tax Amnesty dan Sunset Policy
Full description
Full description
Más allá de la amnistíaFull description
Teknologi dan formulasi sediaan steril dan nutrisi parentalFull description
Materi Ilmu Alamiah dasar semester 1Full description
KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN TAX AMNESTY
KEUNTUNGAN TAX AMNESTY PRIBADI 1. PENGHAPUSAN PENGHAPUSAN PAJAK PAJAK YANG YANG SEHARUSNY SEHARUSNYA A TERUTANG; TERUTANG; 2. PARA ARA PELAKU WAJIB WAJIB PAJAK PAJAK TIDAK TIDAK AKAN DILAKUKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN (PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN PENYIDIKAN); PENYIDIKAN); 3. PARA PARA PELAKU WAJIB WAJIB PAJAK PAJAK DAP DAPAT MENGHENTIKAN PROSES PEMERIKSAAN ( PEMERIKSAAN BUKTI BUKTI PERMULAAN PERMULA AN DAN PENYIDIKAN); 4. JAMINAN RAHASIA RAHASIA DAT DATA PENGAMPUNAN PAJAK PAJAK SI PELAKU PAJAK PAJAK YANG YANG NANTINYA TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAKAN TINDAKAN PIDANA PIDANA APAPUN; APAPUN; 5. PELAKU WAJIB WAJIB PAJAK PAJAK MENDAP MENDAPA AT PEMBEBASAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN PENGHASILAN (PP) UNTUK BALIK NAMA HARTA TAMBAHAN! PPN! PP"BM! DAN SAHAM. KEUNTUNGAN TAX AMNESTY UMKM 1. PENGHAPUSAN PAJAK PAJAK UMKM YANG YANG SEHARUSNYA SEHARUSNYA TERUT TERUTANG; ANG; 2. UMKM TIDAK TIDAK AKAN DIKENAI DIKENAI SANKSI ADMINIS ADMINISTR TRASI ASI DAN SANKSI SANKSI PIDANA PIDANA PERPAJAKAN DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN; 3. UMKM TIDAK TIDAK AKAN AKAN DILAKUKAN DILAKUKAN PEMERIKSAA PEMERIKSAAN N (PEMERIKSAAN (PEMERIKSAAN BUKTI BUKTI PERMULAAN DAN PENYIDIKAN); 4. UMKM DAPA DAPAT MENGHENTIKAN MENGHENTIKAN PROSES PROSES PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN ( PEMERIKSAAN BUKTI BUKTI PERMULAAN DAN PENYIDIKAN) 5. JAMINAN RAHASIA RAHASIA DAT DATA PENGAMPUNAN PAJAK PAJAK UMKM YANG YANG NANTINYA NANTINYA TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAKAN TINDAKAN PIDANA APAPUN. APAPUN.
KERUGIAN TAX AMNESTY PRIBADI 1. PELAKU WAJIB WAJIB PAJAK PAJAK YANG YANG SUDAH PA PATUH AKAN MERASA MERASA TIDAK DIPERLAKUKAN SE#ARA ADIL SEHINGGA JUSTRU MENGURANGI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SE#ARA UMUM; 2. DALAM PELAKSANAAN PELAKSANAAN TAX TAX AMNESTY AMNESTY YANG YANG MENGHASIL MENGHASILKAN KAN JUMLAH JUMLAH IN$ORMASI ASET YANG BESAR SE#ARA SEKALIGUS DAPAT MENGUNGKAP BAIK ATAU BURUKNYA KUALITAS KEUANNGAN PARA PELAKU PAJAK; 3. PARA ARA PELAKU WAJIB WAJIB PAJAK PAJAK AKAN AKAN KEHILANGAN KEHILANGAN NAMA BAIK. BAIK. KERUGIAN TAX AMNESTY UMKM 1. UMKM YANG YANG SUDAH PATUH AKAN MERASA TIDAK TIDAK DIPERLAKUKAN SE#ARA ADIL SEHINGGA JUSTRU MENGURANGI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SE#ARA UMUM; 2. DALAM PELAKSANAAN PELAKSANAAN TAX TAX AMNESTY AMNESTY YANG YANG MENGHASIL MENGHASILKAN KAN JUMLAH JUMLAH IN$ORMASI ASET YANG BESAR SE#ARA SEKALIGUS DAPAT MENGUNGKAP BAIK ATAU BURUKNYA KUALITAS KEUANGAN UMKM;
3. TAX AMNESTY DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMULUSKAN TRANSISI POLITIK USAHA (POLITIK PERDAGANGAN) DENGAN MENGHAPUS KESALAHAN% KESALAHAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM ORDE PEMERINTAHAN BARU BERDIRI; 4. UMKM MENJADI &SASARAN EMPUK' OLEH OTORITAS PAJAK DALAM PEMERIKSAANNYA; 5. UMKM TERSEBUT AKAN KEHILANGAN NAMA BAIKNYA.
ANALISIS DARI PERNYATAAN DIATAS YAITU BAHWA SEMUA WARGA INDONESIA HARUS MENDA$TARKAN HARTA YANG DIPEROLEH DARI TAHUN 215 DAN TAHUN% TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DILAPORKAN UNTUK PENGHAPUSAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TERUTANG DAN PENGHAPUSAN SANKSI%SANKSI BAIK SANKSI ADMINISTRASI MAUPUN SANKSI PIDANA KE DINAS PERPAJAKAN SETEMPAT SEBELUM 3 SEPTEMBER 21. MELEBIHI DARI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN MAKA AKAN DIKENAKAN DENDA SEBESAR 2* PP.
