Definisi Dan Tujuan Manajemen Aset

Definisi dan Tujuan Manajemen Aset

Setiap organisasi perusahaan swasta maupun pemerintah tentunya memiliki aset baik  yang yang berwuj berwujud ud (tangi (tangible) ble) maupun maupun tidak tidak berwuj berwujud ud (intagi (intagible ble). ). Setiap Setiap aset yang yang dimilik dimilikii harusl haruslah ah dikelo dikelola la dengan dengan efektif efektif dan efisien efisien sehing sehingga ga aset terseb tersebut ut dapat dapat member memberika ikan n manfaat tertinggi bagi perusahaan. Istilah manajemen aset mungkin jarang didengar oleh  banyak orang. Orang lain lebih sering mendengar atau mengatakan istilah manajemen dan aset secara terpisah. Manajem Manajemen en yang yang dimaks dimaksud ud mencak mencakup up 4 (empat (empat)) fungsi fungsi dasar dasar yaitu yaitu !lanni !lanning ng Organi"ing #eading dan $ontrolling sedangkan yang dimaksud dengan aset pada umumnya adalah kekayaan. kekayaan. %ekayaan %ekayaan itu bisa dalam bentuk kekayaan berwujud (fisik) maupun tidak   berwujud. %ekayaan yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan misal tanah gedung  peralatan dan mesin. &set berwujud yang berorientasi pada pelayanan

publik seperti

Inftastruktur diantaranya mencakup jalan raya jembatan pelabuhan dan irigasi. Sedangkan kekayaan yang tidak berwujud contohnya adalah hak kekayaan intelektual hak cipta hak   paten dan lain'lain. erdasarkan uraian tersebut diatas aset dapat diartikulasikan sebagai sesuatu yang  berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki potensi untuk mencapai isi dan misi. *alam perspektif lainnya aset diartikan sebagai berikut + aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh indiidu perusahaan maupun dimiliki  pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. &set atau kekayaan yang dimiliki oleh indiidu misal rumah tanah kendaraan dan sebagainya. sebagainya. &set milik perusahaan perusahaan misal bangunan bangunan kantor lahan perusahaan perusahaan peralatan dan mesin perlengkapan serta properti lainnya. Secara eksplisit aset menurut sudut pandang ekonomi adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang dimiliki oleh seseorang organisasi baik swasta maupun pemerintah yang memiliki+ ,. -ilai -ilai ekonom ekonomii (eco (econom nomic ic alue) alue) . -ilai -ilai kome komersia rsiall (comm (commerci ercial al alu alue) e) /. -ilai -ilai tuk tukar ar (e0c (e0cha hang ngee alue alue)) &set &set juga juga dapa dapatt diart diartik ikan an dari dari sudu sudutt pand pandan ang g akun akuntan tansi si yaitu yaitu kekay kekayaan aan yang yang mencakup+ ,. %ekayaan %ekayaan lancar lancar (uang kas dan dan kekaya kekayaan an lancar lancar lainny lainnya) a) . &set &set jangk jangkaa panj panjan ang g atau atau aset aset tetap tetap (long (long't 'term erm assets assets misal misal real real estate estate pabri pabrik k  peralatan dan perlengkapan) /. !repai !repaid d and deferre deferred d assets assets (e0pendi (e0penditur tures es for future future costs costs misalnya misalnya asuran asuransi si hak  sewa dan bunga)

4. 1arta tak berwujud berwujud (intangib (intangible le assets) seperti seperti hak hak merek (trademarks) (trademarks) hak hak paten paten hak  cipta (copyrights) dan nama baik atau goodwill

&set merupakan hal yang sangat penting penting bagi suatu perusahaan. perusahaan. anyak anyak perusahaan perusahaan masih menganggap manajemen aset secara fisik hanyalah sekedar instrumen pengelolaan daftar aset. 2ealita di lapangan menunjukkan banyak kasus yang sebenarnya dimulai dari salah kelola dan salah urus masalah aset sehingga berdampak kerugian yang tidak sedikit. Sebagai contoh optimalisasi sumber daya tidak bisa dilakukan secara maksimal karena tidak  teridentifikasi dengan jelas sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu alat produksi sudah saatnya untuk diganti atau masih layak untuk di maintenanance. !ertanyaan berikutnya apabila harus di maintenance kapan waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut apabila harus diganti apakah dengan jenis alat yang sama atau ada alternatif lain yang lebih baik. %eputusan akan pilihan'pilihan dalam pengelolaan aset hanya bisa terjawab dengan tepat bila kita memiliki informasi yang jelas tentang aset tersebut.

KONSEP MANAJEMEN ASET

Menurut ritton $onnellan $roft (,33) mengatakan &sset Management adalah 5difine good asset managemnt in term of measuring the alue of properties (asset) in monetary term and employing the minimum amount of e0penditure on its management (lihat Siregar 664+7,8). Menurut Sugiama (6,/+,7) berdasarkan pada pengelolaan aset fisik secara definitif manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset mendapatkan menginentarisasi melakukan legal audit menilai mengoperasikan memelihara membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. erbagai pengertian mengenai manajemen aset tersebut mengatakan bahwa manajemen aset merupakan suatu proses sistematis yang mempertahankan meng'upgrade dan mengoperasikan aset dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan akuisisi operasi pemeliharaan rehabilitasi dan penghapusan aset yang terkait dengan + ,. . /. 4. 7.

mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan aset mengidentifikasi kebutuhan dana memperoleh aset menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset menghapus atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan.

Inti dari manajemen aset yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan  penilaian teknis dan keuangan dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan. Menurut Siregar (664+7,) di dunia internasional manajemen aset telah berkembang cukup pesat namun di Indonesia hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan aset  pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola daerah. Manajemen aset  pemerintah daerah dapat dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi9 inentarisasi aset legal audit penilaian aset optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIM& (sistem informasi manajemen aset) di mana kelima tahapan tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya.

#ebih jelas hal tersebut terangkum sebagai berikut (Siregar 664+ 7,'76). ,. Inentarisasi aset.

Inentarisasi &set merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek yaitu inentarisasi fisik dan yuridis:legal. &spek fisik terdiri atas bentuk luas lokasi olume:jumlah jenis alamat dan lain'lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status  penguasaan masalah legal yang dimiliki batas akhir penguasaan. !roses kerja yang dilakukan adalah pendataan kodifikasi:labelling pengelompokkan dan  pembukuan:administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. . #egal audit. *emikian menyangkut legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang  berupa inentarisasi status penguasaan aset sistem dan prosedur penguasaann atau  pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit menyangkut status penguasaan yang lemah aset dikuasai pihak lain  pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain lain. /. !enilaian aset. %esatuan kerja lanjutan dari manajemen aset yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan  biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independent. 1asil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. 4. Optimalisasi aset. Selanjutnya optimalisasi asset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan  potensi fisik lokasi nilai jumlah:olume legal dan ekonomi yang dimiliki asset tersebut. *alam kegiatan ini aset'aset yang dikuasai !emda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. &set yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor'sektor  unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional baik dalm jangka pendek menengah maupun jangka panjang. ;ntuk  menentukan hal tersebut harus terukur dan trnsfaran sedangkan aset yang tidak  dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya apakah faktor permasalahan legal fisik nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya sehinnga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. 1asil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. 7. !engawasan dan pengendalian.

%emudian sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset yaitu pengawasan dan  pengendalian dan hal ini sering menjadi bahan hujatan terhadap !emda saat ini.Sarana yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah  pengembanan SIM&. Melalui SIM& transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan  pengendalian yang lemah. *alam SIM& keempat aspek di atas diakomodasi dalam sistem dengan menambah aspek pengawasan dan pengendalian. *emikian setiap penanganan terhadap suatu aset termonitor jelas mulai dari lingkup  penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. 1al ini akan diharapkan meminimalkan %%- dalam pelaksanaan pelayanan oleh !emda.

TUJUAN MANAJEMEN ASET


sesuai dengan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. =fektif dalam  pengelolaan aset berarti aset yang dikelola dapat mencapai tujuan yang diharapkan organisasi  bersangkutan misal mencapai kinerja tertinggi dalam pelayanan pelanggan. Sedangkan efektiitas berarti derajat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. &tau efektifitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi'rendahnya target yang telah dicapai misal jumlah capaian derajat kualitas waktu dan lain'lain. Sebuah capaian dapat dinyatakan dalam prosentase target yang dicapai dari keseluruhan target yang ditetapkan. >ika capaian target tersebut tinggi berarti efektifitasnya makin tinggi pula. Serangkaian kegiatan yang dapat merealisasikan tujuan dengan tepat maka berarti seluruh kegiatan tersebut memiliki efektifitas yang tinggi. *engan kata lain efektif itu mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. &dapun efisien berarti menggunakan sumber daya serendah mungkin untuk mendapat hasil (output) yang tinggi atau efisien itu rasio yang tinggi antara output dengan input. *alam manajemen aset efisiensi yang senantiasa melekat dalam setiap tahap pengelolaan aset terutama upaya mencapai efisiensi yang tinggi dalam menggunakan waktu tenaga dan biaya. >ika tujuan aset dinyatakan lebih spesifik dibanding tujuan secara umum maka tujuan manajemen aset yang lebih rinci adalah agar mampu+ ,. Meminimisasi biaya selama umur aset bersangkutan (to minimi"e the whole life cost of assets) . *apat menghasilkan laba maksimum (profit ma0imum) /. *apat mencapai penggunaan serta pemanfaatan aset secara optimum (optimi"ing the utili"ation of assets)

KATA PENGANTAR 

!uji syukur kita panjatkan atas kehadirat &llah S?< yang mana tugas ini dapat saya selesaikan. *alam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar'besarnya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyusun tugas ini.
!angkalpinang april ,6,A

!enulis

PENDAHULUAN

A. Latar Bea!an" ;ntuk mencapai manfaat optimal dari sebuah aset diperlukan pengelolaan

yang baik atas siklus hidup aset tersebut. !engelolaan ini seringkali disebut dengan life cycle asset management. !engelolaan siklus hidup aset ini dapat dilakukan baik  oleh pihak swasta maupun pemerintah. Selama beberapa dekade pengelolaan aset  -egara dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang'undangan warisan kolonial elanda Indische $omptabiliteitswet (I$?). !engelolaan aset -egara dilakukan dengan sangat tidak memadai termasuk  tidak mewajibkan adanya pelaporan atas aset. Setelah munculnya paket undang' undang tentang pengelolaan %euangan -egara antara lain ;ndang';ndang nomor ,8 tahun 66/ tentang %euangan -egara ;ndang';ndang nomor , tahun 664 tentang !erbendaharaan -egara dan ;ndang';ndang nomor ,7 tahun 667 tentang !emeriksaan !engelolaan dan

!elaksanaan !enggunaan

!emanfaatan

!enghapusan

dan

!emindahtanganan arang Milik -egara. . !rinsip Manajemen &set Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. =sensi utama dari kedua peraturan yang penulis sebut terakhir di atas adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan arang Milik -egara diarahkan agar sesuai dengan batasan'  batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal. =fisiensi dalam pengelolaan arang Milik -egara adalah mutlak diperlukan karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam rangka pelayanan publik sehingga  pengadaan arang Milik -egara yang diperlukan harus benar'benar sesuai dan

terbatas pada yang diperlukan saja dengan maksud menghindari pemborosan keuangan -egara. B. Tujuan Penuisan !enulisan tugas ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut + ,. ;ntuk mengetahui gambaran umum konsep manajemen aset yang

digambarkan dalam !eraturan !emerintah nomor A tahun 66A . ;ntuk mengetahui gambaran implementasi manajemen aset yang telah  berjalan sejak !eraturan !emerintah tersebut ditetapkan dengan maksud agar didapat berbagai kritikan dan saran konstruktif yang dapat memperkaya dan menyempurnakan manajemen aset yang sudah ada. /. Memberikan gambaran nyata kepada lingkungan akademisi tentang manajemen aset pemerintah dan segala kendala yang dihadapi.

MANAJEMEN ASET


A. Pen"ertian Manajemen Aset Sejak reformasi keuangan negara bergulir yang ditandai dengan terbitnya

;ndang' ;ndang (;;) ,8
 pengelolaan aset negara. International best practices memperlihatkan peran strategis  pengelolaan aset negara sebagai salah satu indikator penting pengelolaan anggaran negara dan upaya perwujudan akuntabilitas tata kelola suatu keuangan negara. Selanjutnya dengan diterbitkannya ;; -omor , enderal %ekayaan -egara (*>%-) sebagai eselon satu di lingkungan %ementerian %euangan yang memiliki fungsi kelembagaan untuk mengelola kekayaan negara guna mendorong optimalisasi  penerimaan efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan aset negara dalam rangka mewujudkan good goernance dan pengamanan fiscal sustainability. Sebagai  pedoman pengelolaan aset negara telah diterbitkan !eraturan !emerintah (!!) -omor  A

!emanfaatan

!enghapusan dan !emindahtanganan M- !M% -omor 38:!M%.6A:668 tentang %odefikasi dan !enggolongan M- !M% -omor ,6:!M%.6A:668 tentang !enatausahaan M- dan !M% -omor :!M%.6A:66. Bang diubah dengan !M% -omor ,83:!M%.6A:663 tentang !enilaian M- dan !eraturan Menteri *alam -egeri (!ermendagri) -omor ,8
hukum

transparansi

akuntabilitas dan kepastian nilai. . !engelolaan M-:* meliputi+

dan

keterbukaan

perencanaan

efisiensi

kebutuhan

dan

 penganggaran pengadaan penggunaan pemanfaatan pengamanan dan  pemeliharaan

penilaian

penghapusan

pemindahtanganan

 penatausahaan pembinaan pengawasan dan pengendalian. *efinisi  pengelolaan atau manajemen aset dalam ketentuan umum !! yang resmi dikeluarkan secara eksplisit sebetulnya tidak ada.  -amun demikian ada beberapa definisi yang berbeda tentang manajemen aset yang dapat kita lihat (&rik 1aryono 668) diantaranya adalah sebagai berikut + !emerintah South &ustralia mendefinisikan manajemen aset sebagai a process to manage demand and guide acquisition, use and disposal of assets to make the most of  their service delivery potential, and manage risks and costs over their entire life. Sementara itu *epartemen
Sementara itu &sosiasi
?alaupun manajemen aset dapat dipresentasikan sesuai dengan jenis aset atau konsentrasi kegiatannya tetapi beberapa ahli tidak ingin membuat definisi manajemen aset secara spesifik dengan menyatakan tidak ada definisi yang pasti mengenai manajemen aset (working definition). Meskipun demikian dari beragam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen aset mencakup proses mulai dari perencanaan sampai dengan  penghapusan (disposal) serta monitoring terhadap aset'aset tersebut selama umur   penggunaannya oleh suatu organisasi atau %ementerian -egara:#embaga (%:#).

B. Pen"ertian Aset &set adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan:atau dimiliki oleh

 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan:atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber'sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja  bagi pemerintah (S&! 6,6). &set diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu , (dua belas) bulan sejak tanggal  pelaporan.

&set yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. &set lancar meliputi kas dan setara kas inestasi jangka  pendek piutang dan persediaan. &set nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka  panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. &set nonlancar diklasifikasikan menjadi inestasi jangka panjang aset tetap dana cadangan dan aset lainnya. Inestasi jangka panjang merupakan inestasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Inestasi jangka panjang meliputi inestasi nonpermanen dan permanen. Inestasi nonpermanen antara lain inestasi dalam Surat ;tang -egara penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan inestasi nonpermanen lainnya. Inestasi  permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan inestasi permanen lainnya. &set tetap meliputi tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan jalan irigasi dan jaringan aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. &set nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
&sset (&set) adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (Intangible) yang tercakup dalam aktia:kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi organisasi badan usaha atau indiidu perorangan. erdasarkan ;; -o.,
 b. arang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. . arang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (,) huruf b meliputi+ a. arang yang diperoleh dari hibah:sumbangan atau yang sejenis.  b. arang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian :kontrak. c. arang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang'undang atau d. arang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ir. *oli *. Siregar M.Sc dalam bukunya

Manajemen &set menjelaskan pengertian tentang aset berdasarkan perspektif   pembangunan berkelanjutan yakni berdasarkan tiga aspek pokoknya+ sumber daya alam sumber daya manusia dan infrastruktur seperti berikut ini+ ,. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal pikiran seni keterampilan dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya. . Infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya dimasa yang akan datang. #. Si!us Manajemen Aset Secara umum manajemen aset baik di perusahaan maupun negara meliputi

aktiitas inti sebagai berikut + ,. perencanaan (planning) . perolehan (acCuisition) /. pemanfaatan (utili"ation) dan 4. penghapusan (disposal)

*i dalam suatu manajemen aset yang baik menurut buku &sset Management. %eputusan yang menyangkut manajemen aset harus didasarkan pada ealuasi atas alternatif'alternatif

yang

ada

dengan

mempertimbangkan

total

biaya

yang

dikeluarkan manfaat dan risiko dari aset tersebut. $ontoh+ saat suatu unit kerja  pemerintah memerlukan kendaraan dinas sebagai alat untuk melayani masyarakat

maka unit kerja tersebut harus mempertimbangkan semua alternatif pengadaan kendaraan dinas. Selama ini sebagian besar pengadaan kebutuhan kendaraan dinas di unit kerja  pemerintah adalah dengan cara membeli tanpa mempertimbangkan alternatif untuk  menyewa. Seharusnya unit kerja tersebut mempertimbangkan dengan cermat apakah lebih murah membeli atau menyewa. >ika setelah dipertimbangkan biaya dan manfaatnya ternyata lebih murah menyewa maka mengapa unit kerja tersebut harus melakukan pembelian kendaraan dinasD %epemilikan pengendalian:pengawasan pertanggungjawaban dan pelaporan suatu

aset

harus

ditata

dengan

jelas

dikomunikasikan

kepada

pengguna

(stakeholders) dan diimplementasikan dengan baik. >ika pilar ini kokoh maka tidak  akan ada lagi kasus lepasnya aset negara kepada pihak'pihak yang sebenarnya tidak   berhak maupun kasus kerugian yang dialami negara akibat pelaporan nilai yang tidak  wajar dalam neraca pemerintah. &ktiitas manajemen aset harus berada di bawah kerangka kebijakan manajemen aset yang terintegrasi. >ika berbicara tentang manajemen aset pemerintah satu hal yang tidak bisa dilepaskan adalah siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya sampai penghapusan barang tersebut yang kalau diurut adalah sebagai berikut+ a.  b. c. d. e. f. g. h. i.  j. k.

!erencanaan kebutuhan dan penganggaran9 !engadaan9 !enggunaan9 !emanfaatan9 !engamanan dan pemeliharaan9 !enilaian9 !emindahtanganan9 !emusnahan9 !enghapusan9 !enatausahaan. !embinaan pengawasan dan pengendalian.

M- !erencanaan kebutuhan dan !enganggaran !enghapusan !embinaan !engawasan dan pengendalian !engamanan dan pemeliharaan penatausahaan !engadaan !emusnahan 2eguler !enggunaan penilaian Insidentil !emindahtanganan !emanfaatan Seorang manajer aset pada suatu entitas akuntansi atau entitas  pelaporan sesungguhnya bertindak sebagai pengelola barang yang di bawah  penguasaannya dan tentu harus memahami siklus pengelolaan barang tersebut.

=ntitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. =ntitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang'undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari+ a.  b. c. d.

!emerintah pusat9 !emerintah daerah9 Masing'masing %:# di lingkungan pemerintah pusat9 Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat:daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang'undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

*alam

penetapan

entitas

pelaporan

perlu

dipertimbangkan

syarat

 pengelolaan pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset yurisdiksi tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

*i sisi lain dalam pengertian yang selama ini terbentuk di masyarakat manajemen aset lebih dikenal dengan manajemen barang atau manajemen material yang lebih bertujuan bagaimana mengelola barang inentaris sehingga terpenuhi  persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi sebuah instansi atau satuan kerja. Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan khususnya yang berkaitan dengan nilai aset pemanfaatan aset pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. *isadari bahwa manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi (*oli * Siregar 664). Manajemen aset itu sendiri sebenarnya terdiri dari 7 (lima) tahapan kerja yang satu sama lainnya saling terkait yaitu+ ,. . /. 4.

Inentarisasi &set #egal &udit !enilaian &set Optimalisasi &set dan

7. !engembangan Sistem Informasi Manajemen &set (SIM&) dalam !engawasan dan !engendalian &set. %alau dilihat lebih mendalam sebenarnya manajemen aset ini berbeda dengan manajemen material atau manajemen barang inentaris milik daerah atau boleh dikatakan merupakan lanjutan dari manajemen barang:inentaris khusus terhadap  barang yang merupakan aset (barang modal) yang dapat dikembangkan. &dapun beberapa ciri atau kriteria yang bisa dijadikan acuan untuk mengukur  keberhasilan manajemen aset adalah+ ,. !engelola mengetahui barang atau aset apa saja yang dimiliki:dikuasainya. . !engelola mengetahui bagaimana kondisi aset yang dimilikinya:dikuasainya. /. !engelola mengetahui berada di mana saja barang atau aset tersebut. 4. !engelola mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan memanfaatkan suatu aset tertentu. 7. !engelola mengetahui bagaimana pemanfaatan dari setiap aset yang dimiliki:dikuasainya. A. !engelola mengetahui berapa nilai dari aset yang dimiliki:dikuasainya. 8. !engelola melakukan ealuasi secara regular atas semua aset yang dimiliki:dikuasainya apakah masih sesuai dengan kebutuhan organisasi

&nggaran kementerian negara:lembaga:satuan kerja perangkat daerah:instansi lainnya (%:#:*:I) setelah memperhatikan ketersediaan M-:* yang ada dengan  berpedoman pada standar barang standar kebutuhan dan standar harga. !erencanaan anggaran

yang

mencerminkan

kebutuhan

riil

M-:*

pada

%ementerian

 -egara:#embaga selanjutnya menentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah. !erencanaan anggaran meliputi anggaran bagi kegiatan pengadaan dan anggaran  pemeliharaan M-:*. Bang menjadi objek perencanaan kebutuhan untuk tahun anggaran 6, adalah tanah gedung dan:atau bangunan serta alat angkutan. 1al ini dapat diartikan bahwa setiap %:# mulai tahun 6, atas kebutuhan M- berupa tanah gedung dan:atau bangunan serta alat angkutan maka pengguna  barang harus merencanakan dan membahas bersama dengan pengelola barang sebelum menetapkannya dalam 2encana %erja &nggaran %ementerian:#embaga (2%&'%#). ;ntuk M- selain yang telah disebutkan di atas dapat direncanakan sendiri oleh %:# yang bersangkutan.

#. Ma!sud$ Tujuan$ dan Ruan" Lin"!u% Peren&anaan Ke'utu(an Maksud !erencanaan kebutuhan adalah menunjang tugas dan fungsi !engguna

arang dan:atau %uasa !engguna arang (%!) dalam rangka meningkatkan  pelayanan umum dan mendukung pengambilan keputusan bagi !engelola arang dan:atau !engguna arang dan:atau %!

untuk

pengadaan pemeliharaan

 pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan M-.
D. Ta(a%an Peren&anaan Ke'utu(an BMN ,. !enyusunan rencana kebutuhan arang Milik -egara (2%M-) 2%M- adalah

dokumen perencanaan kebutuhan M- untuk periode 7 (lima) tahun. 2%Mdisusun oleh %! yang selanjutnya diteruskan kepada !engguna arang dan disampaikan kepada !engelola arang untuk mendapatkan persetujuan. &lur penyusunan 2%M- &lur penyusunan 2%M- dapat diuraikan se bagai  berikut + a. %! menyusun konsep 2%M- dan menyampaikannya secara berjenjang kepada !engguna arang.  b. !engguna arang mengkaji konsep 2%M- %! dan menyusun suatu 2%M- tingkat !engguna arang yang memuat informasi tentang 2encana Strategik %:# (2enstra %#) data jumlah pegawai data barang  pada

!engguna

arang

dan:atau

%!

pertimbangan

kebutuhan

 pengadaan penggunaan pemeliharaan pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan. c. !engguna arang menyampaikan konsep 2%M- kepada !engelola arang paling lambat minggu kedua bulan Mei. d. !engelola arang melakukan penelitian konsep

2%M-

yang

disampaikan oleh !engguna arang dengan berpedoman pada 2enstra %#

Standar arang Standar %ebutuhan data barang pada !engguna arang dan:atau !engelola arang dan jumlah pegawai. e. *alam hal !engelola arang menyetujui konsep 2%M- !engelola arang menandatangani konsep 2%M-. &pabila !engelola arang menolak sebagian atau seluruh konsep 2%M- !engelola arang memberitahukan secara tertulis kepada !engguna arang disertai dengan alasan penolakan paling lambat minggu ke empat bulan Mei tahun  berjalan.

Memahami bagaimana pembinaan pengawasan dan pengendalian Mdilakukan baik oleh pengguna maupun pengelola barang &. Pem'inaan Daam Pasa )* a+at , dan - PP  Ta(un -// !embinaan *alam !asal 84 ayat , dan  !! A %- adalah sebagai fungsi regulator. *>%- sendiri selain sebagai regulator juga mempunyai peran lain sebagai eksekutor. Sesuai %eputusan Menteri %euangan (%M%) nomor /,:%M.6A:66 tanggal , >uni 66 peran eksekutor di lapangan dalam hal ini dikuasakan kepada %antor ?ilayah (%anwil) *>%- dan %antor !elayanan %ekayaan -egara dan #elang (%!%-#). %- sebagai pengelola barang ternyata juga dihadapkan pada kegiatan eksekusi yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi %anwil dan %!%-#. Sebagai regulator *>%- dituntut memiliki arti sebagai  pembuat kebijakan umum dan kebijakan teknis yang isioner (melihat jauh ke depan) karena pertimbangan perubahan peran yang semula aset administrator  menjadi aset manager. Sedangkan pertimbangan terkait mengapa *>%- mengambil peran sebagai eksekutor menurut penulis salah satunya karena *>%- harus membuat peraturan atau kebijakan yang bersifat reaktif (ada kasus yang belum ada kebijakannya) sehingga fungsi sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan dengan berdasarkan  pada kasus'kasus konkrit yang benar terjadi di lapangan dan tidak sekedar 

wacana. %onsekuensi dari pengambilan peran eksekutor oleh *>%- men yebabkan  pembuatan kebijakan memakan waktu lebih lama. Idealnya %antor !usat *>%harus memilih peran yang sifatnya strategis dibandingkan yang bersifat operasional operasional tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh %anwil dan %!%-# di daerah. Seandainya %antor !usat *>%- ingin mempunyai peran yang bersifat operasional maka hal itu dapat dilaksanakan terkait dengan pengelolaan Midle yang telah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang atau terkait kegiatan angun Euna Serah (ES):angun Serah Euna (SE) dalam  pemanfataan M- karena ES:SE dilaksanakan oleh pengelola barang atas M- berupa tanah yang telah diserahkan dan berada pada pengelola barang ataupun terkait dengan kegiatan !enyertaan Modal !emerintah (!M!) pada  pemindahtanganan M- karena setiap tambahan !M! sesuai ;; -o. ,3 %-.

. Pen"a0asan dan Pen"endaian Pasa )1 PP  Ta(un -//  menyatakan bahwa+ ,. pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap  penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan penatausahaan pemeliharaan dan pengamanan M-:* yang berada di bawah penguasaannya9 . !elaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat , untuk kantor:satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang9 /. %uasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan  penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat , dan ayat 9 4. %uasa pengguna barang dan pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat / sesuai ketentuan perundang'undangan. !asal 8A !! A
atas pelaksanaan penggunaan pemanfaatan dan pemindahtanganan M-:*9 /. 1asil audit sebagaimana dimaksud pada ayat  disampaikan kepada  pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang' undangan. !engawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui yang sebenarnya

mengenai

pelaksanaan

perencanaan

kebutuhan

dan

 penganggaran pengadaan penggunaan pemanfaatan pengamanan dan  pemeliharaan

penilaian

penghapusan

pemindahtanganan

dan

 penatausahaan M- sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan  perundang'undangan

!engendalian adalah usaha atau kegiatan untuk mengarahkan agar pelaksanaan  perencanaan kebutuhan dan penganggaran pengadaan penggunaan pemanfaatan  pengamanan dan pemeliharaan penilaian penghapusan pemindahtanganan dan  penatausahaan M- berjalan sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan. Inestigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta' fakta melakukan peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan'  pertanyaan (peristiwa'peristiwa) yang berkaitan dengan penggunaan pemanfaatan  pengamanan dan pemeliharaan penghapusan dan pemindahtanganan M-. 2uang lingkup pengawasan dan pengendalian oleh !engelola arang Milik   -egara kepada !engguna arang dan:atau %uasa !engguna arang meliputi+ a.  b. c. d. e. f. g. h. i.

perencanaan kebutuhan dan penganggaran9 pengadaan9 penggunaan9 pemanfaatan9 pengamanan dan pemeliharaan9 penilaian9 penghapusan9 pemindahtanganan9 penatausahaan.

1asil pengawasan dan pengendalian M- dilaporkan oleh *irektur >enderal %ekayaan -egara kepada Menteri %euangan selaku pengelola barang setiap semester  sebagai bahan pembinaan ealuasi dan inestigasi. erdasarkan pasal 87 dan 8A tersebut di atas secara eksplisit dijelaskan bahwa tanggung jawab pengawasan dan  pengendalian adalah berada pada !engguna arang maupun !engelola arang. &gar  mekanisme pengawasan dan pengendalian lebih efektif maka baik !engguna arang

maupun !engelola arang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk  mengaudit apakah pelaksanaan pengelolaan M- tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang'undangan yang berlaku.
skema

ini apabila

terdapat M- berupa

tanah yang status

 penggunaannya berada pada !engguna arang akan dimanfaatkan dengan skema ES:SE maka M- tersebut harus diserahkan dulu pada pengelola barang dan  pengelola baranglah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karenanya khusus untuk pemanfaatan M- dengan skema ES:SE maka pihak yang mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan tersebut lebih tepat diserahkan kepada aparat pengawas fungsional pemerintah.

#. Tuntutan Ganti Ru"i
 -egeri Sipil (!-S) baik bendahara ataupun bukan bendahara pegawai tidak tetap serta

pejabat

 perbuatannya

lainnya

(pejabat:pegawai yang bukan

melanggar

hukum atau

melalaikan

!-S) yang

karena

kewajibannya sehingga

menyebabkan terjadinya kerugian -egara. !asal /7 ayat (,) ;ndang';ndang -omor ,8
,
!erbendaharaan -egara menyatakan bahwa+ bendahara pegawai negeri bukan  bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan

keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut. %ategori perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian -egara antara lain+ a. melalaikan kewajiban9  b. mencuri9 c. menggelapkan9 d. menghilangkan9 e. merusak M- atau f. membeli M- terlalu mahal.

%erugian -egara secara definisi adalah kekurangan uang surat berharga maupun barang yang nyata dan pasti akibat perbuatan melanggar hukum baik secara sengaja maupun akibat kelalaian seseorang (!eraturan Menteri Sekretaris -egara  -omor 
D. Men"ai(!an Be'an TGR !ada kegiatan pemanfataan M- %S! maka M- yang dijadikan obyek %S!

menurut !M% ,6:!M%.6A:668 harus dikelompokkan sebagai aset kemitraan.
kontribusi

pembagian

keuntungan

yang

diwajibkan

dalam

mekanisme

 pemanfaatan dengan %S!. *engan kata lain kontribusi tetap atau pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh mitra %S! harus menyisihkan sebagian pembayaran untuk premi asuransi  pertanggungan aset kemitraan. Secara ekspilisit hal ini lebih mudah untuk  diterapkan apabila aset kemitraan adalah selain tanah dan bangunan akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan pada aset kemitraan yang berupa tanah dan bangunan. Sedikit berbeda dengan
RANGKUMAN

,. !erencanaan kebutuhan M-:* harus mampu menghubungkan antara ketersediaan

 barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang  berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektiitas pengelolaan M-:* -. !erencanaan kebutuhan M-:* sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar   barang standar kebutuhan dan standar harga. Standar barang dan standar kebutuhan

sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas terkait

TUGAS PENGANTAR MANAGEMENT

D2SUSUN OLEH

NAMA 3 MUHAMMAD RAND4 AL5REDO

N2M 3 ,6/,1//77

JURUSAN AKUTANS2 ST2E 2BEK PANGKALP2NANG