1. Slide Pph Op - 2013

PAJAK PENGHASILAN - OP

Tri Agung Tofiq, SE., MSi., BKP HP : 081380810852 E-mail: [email protected] PIN: 2AE82F93

PEMAHAMAN PAJAK Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

(PPh OP)

DASAR HUKUM:  UU No. 7 Th. 1983 stdtd. UU No. 36 Th. 2008  KEP 536/PJ/2000 – Norma Ph Netto  PMK-154 Th. 2009 – Beasiswa BOP  PP 15 Th. 2009 – Bunga Koperasi u/OP  PP 19 Th. 2009 Jo. SE 30/PJ/2012 – Deviden u/ OP  PER 4/PJ./2009 – Pencatatan u/ OP  KMK 164/KMK/2002 – Kredit LN  PMK 100/PMK.03/2011- Surplus BI  PP 80 Th. 2008 – Fiscal LN u/ OP  PER 32/PJ/2010 – WP OP Pengusaha Tertentu  PP 46 Th 2013  PMK 107/PMK/2011 Jo. SE 42/PJ/2013 PERATURAN PELAKSANA LAINNYA (Up Date)

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

ADALAH

PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK

TaxSys Tax Specialist

SUBJEK

PAJAK

a) ORANG PRIBADI b) WARISAN YG BLM TERBAGI

BADAN

BENTUK USAHA TETAP (BUT) Dipersamakan dengan Badan

OP: PEGAWAI/BURUH/PEJABAT

OP: KONSULTAN

OP: NOTARIS


PROFESI ORANG PRIBADI No.

Sumber Penghasilan

Jenis Pekerjaan

1.

Sehubungan dengan Pekerjaan

Pegawai Negeri PegawaI BUMN Pegawai Swasta

2.

Usaha

Usaha Industri Usaha dagang Usaha jasa

3.

Pekerjaan Bebas

Akuntan Publik Dokter Konsultan Penilai Notaris Dan lain-lain pekerjaan profesional

SUBJEK PAJAK

DALAM NEGERI

LUAR NEGERI


SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

ORANG PRIBADI : - BERTEMPAT TINGGAL / BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BULAN; ATAU - DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA BADAN YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA WARISAN YANG BELUM TERBAGI


KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF Pasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

ORANG PRIBADI

SELAIN BUT

MULAI : - SAAT DILAHIRKAN - SAAT BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA BERAKHIR : - SAAT MENINGGAL - MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMANYA.

BADAN

WARISAN YG BELUM TERBAGI

MULAI : SAAT MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BERAKHIR : SAAT TIDAK LAGI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA

BUT

MULAI : SAAT DIDIRIKAN/BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

MULAI : SAAT MELAKUKAN USAHA / KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA

BERAKHIR : SAAT DIBUBARKAN ATAU TIDAK LAGI BERKEDUDUKAN DI INDONESIA.

BERAKHIR : SAAT TDK LAGI MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA.

MULAI : SAAT TIMBULNYA WARISAN

BERAKHIR : SAAT WARISAN SELESAI DIBAGIKAN


Bukan SUBJEK PAJAK 1. Kantor Perwakilan Negara Asing 2. Pejabat Diplomatik atau Konsultan 3. Organisasi Internasional – PMK 166/PMK.03/2012

syarat; Indonesia gabung di dlmnya, tdk menjalankan usaha di Indo – selain kasih pinjaman ke pemerintah dr dana iuran

4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional

syarat; bukan WNI, tdk menjalankan usaha/kegiatan/pek lain untuk daptein Ph.

OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Ps. 4 Ayat 1) 1. Setiap tambahahan kemampuan ekonomis 2. Yang diterima atau diperoleh WP (cash basis / acrual

basis)

3. Baik yang Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. (world wide income) 4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP,

dengan nama & dalam bentuk apapun.

PENGHASILAN ORANG PRIBADI (1)

EX: PENGHASILAN Tn. AGUNG 1. KERJA  GAJI 2. WARUNG PAJAK  LABA USAHA 3. TABUNGAN/DEPOSITO  BUNGA 4. SAHAM  DEVIDEN 5. SEWAKAN RUMAH  SEWA 6. SEWAKAN MOBIL  SEWA 7. WARISAN 8. HIBAH 9. SUMBANGAN 10.KLAIM ASURANSI TaxSys Tax Specialist

PENGHASILAN ORANG PRIBADI (2)

11. HOBI NGAJAR  HONOR 12. HOBI OLAHRAGA  HADIAH KEJUARAAN 13. HADIAH UNDIAN 14. KEUNTUNGAN JUAL AKTIVA/ASSET 15. JALAN-JALAN NEMU DUIT 16. HASIL DARI USAHA YG TIDAK BAIK 17. LAIN-LAIN TaxSys Tax Specialist

KELOMPOK PENGHASILAN (OBJEK vs NON OBJEK)

1. Penghasilan Obyek Pajak a. Bersifat Tidak Final ( Ps.4(1) ) - OPTF Pembayaran dimuka / dapat dikreditkan b. Bersifat Final ( Ps.4(2) ) - OPF Pelunasan Pajak/Tidak dapat dikreditkan 2. Penghasilan Non Obyek ( Ps.4(3) ) - BOP

KELOMPOK PENGHASILAN

(berdasar Sumber – Ps. 4 (1) penjelasan)

1. Penghasilan Sehubungan dari Usaha Contoh : laba usaha 2. Penghasilan Sehubungan Pekerjaan Bebas Contoh : Dokter, Akuntan, Konsultan dll. 3. Penghasilan Sehubungan dari Pekerjaan Contoh : gaji, honor dll. 4. Penghasilan dlm Negeri Lainnya Contoh : sewa, bunga, dividen, royalti, dll. 5. Penghasilan Luar Negeri .

Ph. OBYEK PAJAK TIDAK FINAL (OPTF) (Ps. 4 Ayat 1)

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan c. Laba usaha


(OPTF) - Lanjutan d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya; 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali hibah pasal 4 ayat 3; dan 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan


(OPTF) - Lanjutan e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak i. Sewa & penghasilan lain sehub dengan penggunaan harta


(OPTF) - Lanjutan j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai

dengan jumlah tertentu Peraturan Pemerintah

l.

yang

ditetapkan

dengan

Keuntungan selisih kurs mata uang asing

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva n. Premi asuransi

o. iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha / pekerjaan bebas


(OPTF) - Lanjutan p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan s. Surplus Bank Indonesia


Ph. OBYEK PAJAK FINAL (OPF) (Ps. 4 Ayat 2)

a.

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

b.

Penghasilan berupa hadiah undian;

c.

Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

d.

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

e.

Penghasilan tertentu lainnya.


Ph. BUKAN OBYEK PAJAK (BOP) (Ps. 4 Ayat 3)

a.1. Bantuan / Sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan a.2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan kegamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan b.

Warisan;

c.

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d.

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

e.

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;


BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima d ividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. (syarat mempunyai usaha aktif dihapus di UU Baru) TaxSys Tax Specialist

BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan g.

iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h.

penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

i.

bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;

j.

Dihapus (Bunga Obligasi yg diterima Perusahaan Reksadana)


BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dgn syarat badan pasangan usaha tersebut : 1. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.


BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan l.

Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m.

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuan-nya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n.

Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.


BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Berlaku 1 Januari 2013 (PMK 162/PMK.03/2012)

Rp 24.300.000 Rp 2.025.000

Rp 24.300.000 Rp 2.025.000

UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAMBAHAN UNTUK WAJIB KAWIN TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI

TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAK ATAU AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK


Perhitungan PTKP mulai 1 Januari 2013 No.

Status

Kode

Jumlah

1.

WP Tidak Kawin + 0 Tanggungan

TK/-

24.300.000

2.


TK/1

26.325.000

3.


TK/2

28.350.000

4.


TK/3

30.375.000

5.

WP Kawin + 0 Tanggungan

K/-

26.325.000

6.


K/1

28.350.000

7.


K/2

30.375.000

8.


K/3

32.400.000

9.

WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 0 Tanggungan

K/I/-

48.600.000

10.


K/I/1

50.625.000

11.


K/I/2

52.650.000

12.


K/I/3

54.675.000

PENGGABUNGAN PENGHASILAN PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA KAWIN Pasal 8 ayat (1) PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA YANG TELAH KAWIN DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU KERUGIAN SUAMINYA

KECUALI 1.

2.

PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21, DAN PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA

SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH Pasal 8 ayat (2) dan (3) Jo. SE-29 Th. 2010

HIDUP BERPISAH

PENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN PAJAKNYA DILAKUKAN SENDIRISENDIRI

ISTRI MEMILIH MENJALANKAN HAK & KEWAJIBAN PAJAK SENDIRI

MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN SECARATERTULIS

PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR - Penghasilan Neto suami isteri digabung - Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masingmasing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan Neto


PENGHASILAN ANAK YANG BELUM DEWASA Pasal 8 ayat (4)

DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN ORANG TUANYA KECUALI

PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (Dalam UU PPh Baru, pengecualian ini dihapus)


PENENTUAN PENGHASILAN NETTO USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS

PEMBUKUAN

Peredaran Bruto Biaya Fiskal Pengh Netto

: xxx : (xxx) : xxx

PENCATATAN (NORMA PERHITUNGAN)

Peredaran Bruto

Dikali Norma Pengh Netto Pengh Netto

PH. NETTO FISCAL = PH. NETTO KOMERSIAL + PENY. FISCAL POSITIF – PENY. FISCAL NEGATIV

: xxx

: xx% : xxx

WP OP dengan omzet < Rp.1,8 M (S.D 2008) WP OP dengan omzet < Rp.4,8 M (sejak 2009)


REKONSILIASI FISKAL (FORMAT 1)

No

Uraian

1

Penjualan

2

HPP

3

Laba Bruto

4

Biaya Umum Adm

5

Biaya Penjualan

6

Laba Operasi

7

Pend (Biaya) Luar Usaha

8

Laba Bersih

R/L Komersial

Koreksi Positif

Koreksi Negatif

R/L Fiskal


REKONSILIASI FISKAL (FORMAT 2)

1

Laba Bersih Komersial

2

Koreksi-koreksi

xxx Positif

Negatif

xxx

xxx

.......................... .......................... Jumlah koreksi 3

Laba Bersih Fiskal

xxx


Biaya Fiskal (Pasal 6 ayat 1) a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain : 1. biaya pembelian bahan; 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. biaya perjalanan; 5. biaya pengolahan limbah; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 8. biaya administrasi; dan 9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Biaya Fiskal (Pasal 6 ayat 1) b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;


Biaya Fiskal (Pasal 6 ayat 1)

e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing; f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;


Biaya Fiskal (Pasal 6 ayat 1) h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 57/PMK.03/2010);


Biaya Fiskal (Pasal 6 ayat 1) i.

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

j.

Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k.

Biaya pembangunan infrastuktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

l.

Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.


KERUGIAN FISKAL (Pasal 6 ayat 2)

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun


Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1) a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; b.

biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;


Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1) c.

pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali:

1.

cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

2. 3. 4. 5. 6.

cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan: (PMK 81/PMK.03/2009 Jo. 219/PMK.11/2012)


Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1) d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (PMK 83/PMK.03/2009)


Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1) f.

jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah


Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1) h. Pajak Penghasilan; i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan. TaxSys Tax Specialist

TARIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a Berlaku Mulai dari 1 Januari 2009

NO

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

1.

s.d. Rp 50.000.000,-

2.

Tarif (ber-NPWP)

(Tidak ber-NPWP)

5%

6% (5% + 20%x 5%)

Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000

15%

18% (15% + 20%x 15%)

3.

Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-

25%

30% (25% + 20%x 25%)

4.

Di atas Rp 500.000.000,-

30%

36% (30% + 20%x 30%)

FORMULA PERHITUNGAN PPH OP PH. NETTO SEHUB DGN USAHA/PEK. BEBAS PH. NETTO SEHUB. DGN PEKERJAAN (GAJI, DLL) PH. NETTO SEHUB DGN MODAL/DLM NEGERI LAINNYA PH. NETTO LUAR NEGERI JUMLAH PH. NETTO ZAKAT/PUNIYA/PERPULUHAN (SUMB. KEAGAMAAN) PH. NETTO SETELAH ZAKAT/PERPULUHAN KOMPENSASI KERUGIAN FISCAL PH. NETTO SETELAH KOM-FISC PTKP PH. KENA PAJAK PH. KENA PAJAK (PEMBULATAN) PPH TERUTANG (PS. 17) KREDIT PAJAK Y.T.D.D.P.L (21/22/23/24) PPH Y.M.H.D.S KREDIT PAJAK Y.T.D.D.S (25/STP25/FISC LN) PPH KB/LB (PPH PS 29)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

(+) (-)

(-) (-)

(-) (-)

Kasus Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi


Contoh Kasus SPT 1770 s 1. Nama

ADIL SAPUTRO

2. Alamat

Jl. Adil No. 1

3. Jabatan

Hakim

4. 5. 6. 7.

Kawin/2 Anak Pegawai 48.999.666.3.011.000 Januari – Desember 2010

Status/Tanggungan Pekerjaan Isteri NPWP Tahun Pajak


Data Bukti Potong PPh Pasal 21 Atas Gaji (Form 1721-A2) A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2010 (Formulir 1721-A2) : Gaji pokok Rp 65,000,000 Tunjangan istri/suami

:

Rp

6,500,000

Tunjangan anak

:

Rp

2,600,000

Rp

74,100,000

Rp

120,000,000

Rp

3,000,000

Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga BIAYA JABATAN = Tunjangan struktural/fungsional 5% x Penghasilan Bruto (Maksimal : Tunjangan beras 6.000.000/Th, Tunjangan Khusus 500.000/Bln Tunjangan lain-lain

:

:

Jumlah Penghasilan Bruto

Rp Rp

- (+) 197,100,000

Pengurangan : IURAN PENSIUN = 4.75% x Gaji&Tunj - Iuran Pensiun Keluarga= 4.75% x 74.100.000 Jumlah Pengurangan

- Biaya Jabatan

:

Rp

6,000,000

:

Rp

3,519,750

Rp 52

*) **)

9,519,750 (-)


Data Bukti Potong PPh Pasal 21 Atas Gaji (Form 1721-A2) Penghasilan Neto

Rp187,580,250

PTKP ( K/2 ) - Wajib Pajak

:

Rp

15,840,000

- Status Kawin

:

Rp

1,320,000

- Anak 2 orang @ Rp 1.320.000

:

Rp

2,640,000

Total Penghasilan Tidak Kena Pajak

= Rp

19,800,000

1. PPh Pasal 21 terutang = Rp 167,780,250 seluruhnya Ditanggung 5 % x Rp 50.000.000 = 2.500.000 = Rp 20,167,000 Pemerintah PPh Pasal sebagai 15% x Rp 117.780.000 =2.17.667.000 Kredit Pajak dalam SPT Tahunan PPh

Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21Terutang

PPh Telah Dipotong

= Rp

PPh yang kurang atau lebih dipotong

20,167,000 NI HI L

53


1721 - A2 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 •

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL , ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

NOMOR URUT

:

0

2

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN

:

M

A

NPWP BENDAHARA

:

0

0

NAMA BENDAHARA

:

B

E

ALAMAT BENDAHARA

:

J

NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN

:

A

NIP / NRP

:

1

NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN

:

4

ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN

:

J

PANGKAT / GOLONGAN

:

JABATAN

:

H

STATUS DAN JENIS KELAMIN

:

x KAWIN

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

:

K/

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

:

0

K

A

M

0

1

1

N

D

A

H

L

.

M

E

D

I

L

9

5

9

8

H

A

G

A

R

A

R

D

E

K

A

S

A

P

U

T

R

O

0

6

1

5

1

9

8

0

9

9

9

6

6

6

I

.

A

D

A

K

I

M

2

S.D

L

8

U

8

L

1

A

8

1721-a2

RI

H

TIDAK KAWIN TK/

9 M

N

N

O

0

1

1

H

K

A

M

B

A

R

A

T

1

2

1

0

0

1

1

.

0

2

0

1

0

A

0

0

0

0

H

A

G

N

O

U

N

G

1

2

3

1 0

0

0

1

LAKI-LAKI

PEREMP

HB/ 1

2 RUPIAH

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •

Lembar 1untuk KP P Lembar 2 untuk P emo to ng P ajak Lembar 3 untuk P egawai

G

A

3

1. 2. 3.

TAHUN TAKWIM

FORMULIR

LAMPIRAN I - B

PENGHASILAN BRUTO : 1.

GAJI POKOK / PENSIUN

1

65,000,000

2.

TUNJANGAN ISTERI

2

6,500,000

3.

TUNJANGAN ANAK

3

2,600,000

4.

JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )

4

74,100,000

5.

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

5

6.

TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL

6

120,000,000

7.

TUNJANGAN BERAS

7

3,000,000

8.

TUNJANGAN KHUSUS

8

9.

TUNJANGAN LAIN-LAIN

10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)

54

9 10

197,100,000

5.

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

5

6.

TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL

6

120,000,000

7.

TUNJANGAN BERAS

7

3,000,000

8.

TUNJANGAN KHUSUS

8

9.

TUNJANGAN LAIN-LAIN

9 10

197,100,000

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN

11

6,000,000

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT

12

3,519,750

13

9,519,750

14

187,580,250

10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)

PENGURANGAN

1721-a2

•

13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) •

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)

15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

15

16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

16

19,800,000

17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)

17

167,780,250

18. PPh PASAL 21 TERUTANG

18

20,167,000

19

20,167,000

19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG 20. JUMLAH PPh PASAL 21 :

B.

•

a.

YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)

b.

YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)

PEGAWAI TERSEBUT

:

NIHIL

20

DIPINDAHKAN

PINDAHAN

BARU

PENSIUN

3

C. TANDA TANGAN BENDAHARA (Tempat)

1 TGL

1

2

2

BLN

0

1

0

THN

Tanda Tangan dan Cap

BENDAHARA NAMA NIP/NRP

: :

M

A

W A 1

3

H R 3

K S 2

A I

M T

3

A

H

A G U N G

O

3

5

3

3

55

WARSITO

J IKA F O R M ULIR IN I T ID A K M E N C UKUP I, D A P A T D IB UA T S E N D IR I S E S UA I D E N G A N B E N T UK IN I

Penghasilan Selain Gaji dan Tunjangan Keterangan Tambahan: Pak Adil Saputro juga mendapatkan honorarium sebagai Anggota Tim Penyusun Undang1 Undang Peradilan sebesar Rp 10.000.000,- dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sebesar Rp1.500.000 (15%xRp10.000.000). Pak Adil Saputro juga mendapatkan honorarium sebagai Pembicara Ahli Acara Seminar 2 Pemberantasan Korupsi di Kemenkeu sebesar Rp 4.000.000,- dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sebesar Rp600.000 (15%xRp4.000.000) Pak Adil Saputro juga mendapatkan honorarium sebagai narasumber di Universitas Trijaya 3

4

sebesar Rp 5.000.000,- dan telah dipotong PPh 21 sebesar Rp125.000 (5%x50%xRp5.000.000) Pak Adil Saputro juga mendapatkan royalti dari penjualan buku karangannya sebesar Rp 10.000.000,- dariPT Pustaka, telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp1.500.000 (15%xRp10.000.000)

PENGHASILAN ISTRI SEBAGAI PEGAWAI

TK/-

• Bekerja di BCA sebagai kepala cabang Thamrin • Penghasilan Bruto setahun = Rp. 150.000.000 56 • PPh 21 yang telah dipotong = Rp. 14.224.000 • Bukti Potong adalah 1721-A1

Bukti Potong PPh 21 final Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)

The image part with relatio …

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)

NOMOR : BP21-02/VI/2010………

NOMOR : BP21-10/IX/2010

N PWP

:

4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0

Nama Wajib Pajak

:

AD I L

Alamat

:

J l .

(3)

S APU TRO

AD I L

No . 1 8

8

N PWP

:

4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0

Nama Wajib Pajak

:

AD I L

Alamat

:

J l .

(3)

S APU TRO

AD I L

No . 1 8

No.

Jenis Penghasilan


Tarif

PPh yang dipotong

No.

Jenis Penghasilan


Tarif

PPh yang dipotong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.

1.

Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.

2.

2.

10,000,000

15%

1,500,000

1,500,000

JUMLAH

*) Lihat petunjuk pengisian

*) Lihat petunjuk pengisian

Jakarta , 15 Juni 2010 (4)

Jakarta, 4 Juni 2010

Pemotong Pajak (5)

Pemotong Pajak (5)

N PWP : 1 7 - 0 9 4 - 4 2 0

F.1.1.33.02

600,000

600,000

Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

15%

JUMLAH

Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah

N a ma

4,000,000

: B E N D A H A R A

1 - 0 6 1 - 0 0 0

N PWP :

M A

N a ma

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

SOEDIBYO

57

F.1.1.33.02

1 8 -

0 4 7 -

2 8 0 -

: B E N D A H A R A

7 -

0 2 1 -

0 0 0

K E M E N K E U

Tanda tangan, nama dan cap

KURNIADI

Bukti Potong PPh 21 Non Final Lembar ke-1 unt uk : Wajib P ajak Lembar ke-2 unt uk : P emot ong P ajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. ( 1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : BP21-25/RT/X/2010

4

8 -

9

N PWP

:

Nama Wajib Pajak

:

A D I L

Alamat

:

J l

No.

(1)

1.

.

9

9 -

6

6

6 -

3 -

0

1

1 -

0

0

0

( 3)

S A P U T R O

AD I L

N o . 1 8

Jenis Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)

Tari f l e bi h ti n ggi 20% (Ti dak Be rNPW P)

(2)

(3)

(4)

Tarif

PPh yang Terutang (Rp)

(5)

(6)

Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

2.

Imbalan Distributor MLM

3.

Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi

4.

Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan

5.

Imbalan Kepada Tenaga Ahli

6.

Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

7.

Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai

8.

Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

9.

Imbalan kepada Peserta Kegiatan

10.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan

11.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan

58 50% x 5.000.000

5%

125.000

Bukti Potong PPh 23 Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………...……………………………………………….. (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 Nomor NPW P

:

Na ma

:

Ala ma t

:

No.

A

D

I

:

………………………………………

L

S

A

P

U

T

R

-

-

Jumla h Pe ngha sila n Bruto (Rp)

Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk berNPW P)

(2)

(3)

(4)

1.

Dividen

2.

Bunga

3.

Royalti

4.

Hadiah dan penghargaan

5.

Sewa dan Penghasilan lain

(3)

O

Je nis Pe ngha sila n

(1)

(2)

*)

Ta rif (%)

PPh ya ng Dipotong (Rp)

(5)

(6)

15%

**)

15% 10.000.000

15%

1.500.000

15%

sehubungan dengan penggunaan harta ***) 6.

2%

Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008: a.

Jasa Teknik

2%

b.

Jasa Manajemen

2%

c.

Jasa Konsultan

2%

d.

Jasa lain : 1)

…………………………

2%

2)

…………………………

2%

3)

…………………………

2%

4)

…………………………

2%

5)

…………………………

2%

6)

…………………………

2%

****) Terbilang :

1.500.000

JUMLAH …………………………………………………………………………………………….……………………

Perhatian : 1.

…………………., ……………………. 20 …….

Jum lah Pajak Penghas ilan Pas al 23

(4)

yang dipotong di atas m erupakan

Pemotong Pajak

angs uran atas Pajak Penghas ilan yang terutang untuk tahun pajak yang bers angkutan. Sim panlah bukti

NPWP

:

Nama

:

pem otongan ini baik-baik untuk diperhitungkan s ebagai kredit pajak 2.

Bukti Pem otongan ini dianggap s ah

59 -

-

-

(5)

-

-

LAMPIRAN I - A

FORMULIR

1721 - A1 DEPARTEMEN KEUANGAN RI

TAHUN TAKWIM

Bukti Potong PPh Pasal 21 Isteri SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 •

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

NOMOR URUT

:

0

NPWP PEMOTONG PAJAK

:

0

1

NAMA PEMOTONG PAJAK

:

B

A

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

:

J

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

S

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

4

8

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

J

L

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING

:

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

:

JABATAN

:

•

•

Lembar 1 untuk KPP Lembar 2 untuk Pemotong Pajak Lembar 3 untuk Pegaw ai

2

0

1

0

5 0

0

1

1

7

8

G

I

A

N

G

A

J

I

L

.

M

H

.

H

A

M

R

I

S

K

A

9

9

9

6

6

.

S

A

K

KAWIN K/

X TK/

T

T

I

B

I

O LAKI-LAKI

0

1

1

0

0

0

A

N

K

B

C

A

N

O

1

2

5

1

1

0

0

1

N

3

6 N

TIDAK KAWIN 0

7

0 1

8 X

PEREMPUAN

KARYAWAN ASING

HB/

Kepala Cabang

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:

0

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •

1. 2. 3.

1

S.D

1

2

RUPIAH

PENGHASILAN BRUTO : 1.

GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT

1

2.

TUNJANGAN PPh

2

3.

TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA

3

4.

HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

4

5.

PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

5

6.

PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

6

7.

JUMLAH (1 s.d. 6)

7

8.

TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR

8

9.

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)

9

150,000,000

150,000,000

150,000,000

PENGURANGAN :

6,000,000

10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7

10

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8

11

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT

12

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)

13

6,000,000

14

144,000,000

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)

60

Bukti Potong PPh Pasal 21 Isteri 13

6,000,000

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)

14

144,000,000

15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

15

16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

16

144,000,000

17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

17

15,840,000

18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)

18

128,160,000

19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN

19

14,224,000

20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

20

21. PPh PASAL 21 TERUTANG

21

22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

22

23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)

23

24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

24

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) •

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

14,224,000

14,224,000 NIHIL

25. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)

N IH IL

25

b. YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23) 26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI

BULAN

TAHUN

b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21

BULAN

TAHUN

26

Jakarta

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

x

PEMOTONG PAJAK

3

1 TGL

(tempat)

KUASA

1

2 BLN

2

0

1

0

THN

TA NDA TA NGA N DA N CA P P ERUSA HA A N

NAMA LENGKAP

B

A

NPWP

0

1

G

0

G

A

0

1

J

I

1

B

7

8

A

N

7

K

0

61

B

C

1

1

A

0

0

0

RINI

Daftar HARTA

Daftar HARTA & KEWAJIBAN

Jenis Harta

Rumah

Rumah

Toyota Forturner

Perhiasan

Deposito BRI

Harga Beli/ Nominal

Rp 560.000.000

Rp 7.000.000

Rp 285.000.000

Rp 10.500.000

Rp 100.000.000

1998

1980

2008

2005

2007

Jl. Adil No 1

Jl. Bangka No. 9

Kredit 20 Tahun

Warisan

Tunai

Tunai

-

NOP : 13.12344567812

NOP:1519876454612

No. BPKB : 34598764

Tahun Perolehan

Alamat

Cara Pembayaran

Keterangan

62

Bunga 10%/Tahun = 10.000.000

LAMPIRAN - II

1770 S - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIANKEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

BAGIAN A

:

NO.

• • • •

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

4 8 A D I

9 9 9 6 6 6 3 L S A P U T R O

0 1 1

2

1 0

0

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

(2)

DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO

PPh TERUTANG

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

4

HADIAH UNDIAN

5

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

6

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD

7

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

8

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN

DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2

(Rupiah)

(3)

10.000.000

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK

3

DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2

0 0 0

(Rupiah)

1

2

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

SUMBER/JENIS PENGHASILAN

(1)

TAHUN PAJAK

FORMULIR

DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN

2.000.000

DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN PPh TERUTANG BRUTODEVIDEN BUNGA 20% x PH. BRUTO

9 10

2.100.000

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

11

PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

12

DIVIDEN

13

PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

14

14.000.000

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL JUMLAH BAGIAN A

DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM PPh TERUTANG HONORARIUM JUMLAH TOTAL PPh 15% x PH. BRUTO TERUTANG (FINAL)

150.000.000 63 JBA

14.224.000 18.324.000

DI ISI DENGAN JENIS HARTA WAJIB PAJAK

BAGIAN B

DI ISI DENGAN HARGA PEROLEHAN WP

DI ISI DENGAN TAHUN PEROLEHAN JENIS HARTA WP HARTA PADA AKHIR TAHUN

:

JENIS HARTA

NO.

(2)

(1)

TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN

(3)

(4)

1998

1

Rumah (Jl. Adil No. 1)

2

Toyota Forturner

2008

3

Perhiasan

2005

4 5 dst

Deposito BRI

2007

Rumah (Jl. Bangka No..9)

1980

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C

(1)

(5)

Kredit, NOP : 13.12344567812

560.000.000 285.000.000

No. BPKB : 34598764

10.500.000 DIJUMLAHKAN HARGA PEROLEHAN WP

100.000.000 7.000.000

Warisan, NOP : 13.12344567812

962.500.000

JBB

KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN NAMA

NO.

1

:

KETERANGAN

(Rupiah)

PEMBERI PINJAMAN

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN

(2)

(3)

Jl. MH. Thamrin No. 5

KPR BTN

TAHUN PEMINJAMAN (4)

1998

JUMLAH (5)

116.000.000

2 3 4 5 dst JUMLAH BAGIAN C

JBC

DI ISI DENGAN 64 JUMLAH PINJAMAN

116.000.000

DI ISI DENGAN HUB KELUARGA

DI ISI DENGAN NAMA KELUARGA

BAGIAN D :

DI ISI DENGAN TANGGAL LAHIR SESUAI AKTE

DIISI DENGAN PEKERJAAN

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.

NAMA

TANGGAL LAHIR

HUBUNGAN KELUARGA

PEKERJAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

12/07/1960 01/09/1985 10/10/1990

Istri Anak Kandung Anak Kandung

1 2 3

Siska Nadine Royan

Karyawati BCA Mahasiswa Mahasiswa

4 5 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

1 dari 1

halaman Lampiran-II

DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN 65

FORMULIR

LAMPIRAN - I

1770 S - I


• • •

KEMENTERIAN KEUANGAN RI


PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NPWP

:

4 8

NAMA WAJIB PAJAK

:

A D

BAGIAN A

:

9 9 9 I

L

6 6 6

3

0 1 1


PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL) JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

2 0 1 0

0 0 0

S A P U T R O

NO.

TAHUN PAJAK


JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) (3)

1. BUNGA

10.000.000

2. ROYALTI

DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN & PINDAHKAN KE BAGIAN A KE FORMULIR INDUK 1770 S BAGIAN ANGKA (2)

3. SEWA 4. PENGHARGAAN DAN HADIAH 5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

5.000.000

6. PENGHASILAN LAINNYA JUMLAH BAGIAN A

15.000.000

JBA

66

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B

:

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) (3)

1. BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH 2. WARISAN 3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI 4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA 5. BEASISWA DALAM NEGERI 6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK JUMLAH BAGIAN B BAGIAN C

NO

:

-

JBB

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH NAMA PEMOTONG/

NPWP PEMOTONG/

PEMUNGUT PAJAK

PEMUNGUT PAJAK

(2)

(3)

(1) 1.

Bendahara MA

01.001.688.7.011.000

2.

Universitas Trisakti

19.090209.1.014.000

3.

PT Pustaka

01.092.354.1.014.000

BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN NOMOR TANGGAL (4) (5)

02

31 Des 2010

BP21-05/RT/ 29Oktober 2010 X/2010 -BP2305/PSTK 29 Nov 2010 X/2010

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT

(6)

(7)

DTP

20.167.000 125.000

PPh 21

1.500.000

PPh 23

4. 5. dst JUMLAH BAGIAN C

JBC

21.792.000

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk Catatan : - DTP : Ditanggung Pemerintah *) - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)

1770 S Bagian D angka (12)

- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

67

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

DI ISI DENGAN JUMLAH PINDAHKAN KE BAGIAN C Halaman ke1 dari 1 FORMULIR INDUK 1770 S Bagian D angka (12)

DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN halaman Lampiran-I


SPT TAHUNAN

1770 S

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

PERHATIAN

•

MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI • DALAM NEGERI LAINNYA DENGAN FORMULIR • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL 1721 –A1/A2

•

SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

PEKERJAAN

:

NO. TELEPON

:

PERUBAHAN DATA

:

TAHUN PAJAK

FORMULIR


4 8

9 9 9

6 6 6

3

011

A D I L S A P U T R O P EG A WA I N EG E R I - 5 5 5 5 5 5 5 5 02 1 LAMPIRAN TERSENDIRI

2 0 1 0

PEMBETULAN KE - … DI ISISPT DENGAN PEKERJAAN & YANG SESUAI (KOTAKWP PILIHAN) • BERI TANDA "X" PADA No. TELEPONSESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2

0 0 0

9 5 0 0 0 1 5 5 5 5 DENGAN 5DI5ISI SESUAI 5 SURAT 5

KLU : NO. FAKS

:

0 2 1

-

KETERANGAN TERDAFTAR

TIDAK ADA

RUPIAH *)

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

187.580.250 ………… …………………………………………………………………………………………… . 15.000.000 2

1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

………………………………………………… . .. 1

A. PENGHASILAN NETO

[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]

2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]

3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ………………………………………………………………………………………………………………………… . 3 [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]

4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)

……………………………………………………………………………………… 4

5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK …………………………………………………………………………… 5 6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5)

68

……………….. 6

-

202.580.250 202.580.250

C. PPh TERUTANG

B.PENGHASILAN KENA PAJAK

5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 132.780.000= 19.917.000 + = 22.417.000 Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom 7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK ini TK/ dikosongkan K/ 2 K/I/dan dihitung PH/ HB/dengan 7 perhitungan tersendiri 8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) ……………………………………………………………………………………………. 8 Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom inixdikosongkan dan dihitung dengan 9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh ANGKA 8) …………………………………………………………………… 9 perhitungan tersendiri 10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN ……………………………………… 10 Merupakan pindahan dari 1770 S-I 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) …………………………………………………………………………………………… 11 jumlah bagian C kolom (7)

D. KREDIT PAJAK

b.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

22.417.000

(11-12) …………………………………………………….. 13

625.000

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 14a

a.

PPh PASAL 25

b.

STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

c.

FISKAL LUAR NEGERI

15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)

22.417.000

21.792.000

PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

182.780.250

12

12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)] 13 a.

19.800.000

……………………………………………………… 14b

……………………………………………………………. 14c

………………………………………………………………………. 15

69

-

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

TGL LUNAS

a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA G. LAMPIRAN

x

16

2 8

0 3

1 1

TGL

BLN

THN

a.

DIRESTITUSIKAN

b.

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

16

625.000

18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA …………………………………………………………………………………………………………………….. SEBESAR 18 DIHITUNG BERDASARKAN 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 a. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

b. a.

x Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak

b. c.

x

d.

Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

e.

…………………………………………………………..

Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

TANDA TANGAN

perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

x

WAJIB PAJAK

KUASA

NAMA LENGKAP

:

A D I L

NPWP

:

4 8

9 9 9

TANGGAL

2 8

0 3

2 0 1 1

TGL

BLN

THN

S A P U T R O

6 6 6

3

0 1 1

F.1.1.32.18

70

0 0 0

JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI

-

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2011 Form Induk 1770 S Nomor 18b

Nama

:

Adil Saputro

NPWP

:

48.999.666.3-011.000

Penghasilan Selama Tahun Pajak 2010 1 2 3 4 -/5 6 7 8 -/9

Penghasilan Neto atas Gaji PNS Penghasilan atas Honorarium Narasumber di Univ. Trisakti Penghasilan Royalti Penghasilan Total Tahun 2010 Penghasilan Tidak Teratur Penghasilan Teratur Tahun 2010 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2011

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

187,580,250 5,000,000 (+) 10,000,000 202,580,250 15,000,000 (-) 187,580,250 19,800,000 (-) 167,780,250 20,167,000 20,167,000 NIHIL

Wajib Pajak

A di Saputro 71

Adil Saputro

SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

4

:

8

9

9

3

LEMBAR Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP

(SSP) 9

6

6

6

3

0

1

1

0

0

0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

:

ADIL SAPUTRO

ALAMAT WP

:

JL. SAKTI NO.18 JAKARTA

NOP

:

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

:

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak

4

Jan

1

1

Feb

1

2

Mar

Uraian Pembayaran : PPh PASAL 29 ……………………………………………...…………………..……………………………………………………. ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………

Kode Jenis Setoran

5

2

Apr

Mei

0

0

Masa Pajak Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Tahun Pajak

Des

2 Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan

:

/

/

/

0

1

0

Diisi Tahun terutangnya Pajak

/

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp625.000,Terbilang : ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal ……………………………………………

JAKARTA , Tanggal ##

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

…………………………………….

Nama Jelas :

ADIL SAPUTRO

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Contoh Lain (Tidak Berhubungan dengan Contoh Sebelumnya):

Perhitungan Sendiri NPWP Suami berbeda dengan NPWP Istri 1. Penghasilan Neto Suami a. Gaji PNS Rp 75.287.500 b. Honor Mengajar di Lembaga Info Keuangan Rp 5.000.000 (+) Jumlah Penghasilan Neto Rp 80.287.500 2. Penghasilan Neto Istri (Gaji) Rp 150.000.000 (+) 3. Jumlah Penghasilan Total (Suami + Istri) Rp 230.287.500 4. PTKP (K/I/3) Rp 36.960.000 (-) 5. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 193.327.500 6. PPh Terutang Total (Suami + Istri) Rp 23.999.050 7. PPh Terutang Suami = 80.287.500/230.287.500 x 23.999.050 Rp 8.367.036 8. Kredit PPh Suami Rp 3.250.050 (-) 9. PPh Kurang Bayar Suami Rp 5.116.986 10. PPh Terutang Istri = 150.000.000/230.287.500 x 23.999.050 Rp 15.632.014 11. Kredit PPh Istri Rp 14.224.000(-) 12. PPh Kurang Bayar Istri Rp 1.408.014 73


C. PPh TERUTANG

7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)

PPh Terutang SUAMI : PH/ HB/ 7 = 80.287.500/230.287.500 x 23.999.050 = 8.367.036 8 …………………………………………………………………………………………….

TK/

K/

K/I/

9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)

…………………………………………………………………… 9 ……………………………………… 10

10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

…………………………………………………………………………………………… Kredit Pajak Suami = 3.125.050 +125.000 11 = 3.250.050

11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]

D. KREDIT PAJAK

13 a. b.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT


8.367.036

12

3.250.050

(11-12) ……………………………………………………..13

5116.986

a. PPh PASAL 25 …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 14a ……………………………………………………… 14b

b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) c. FISKAL LUAR NEGERI 15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)


8.367.036

……………………………………………………………. 14c

………………………………………………………………………. 15 TGL LUNAS

16

X



2 8

0 3

1 1

TGL

BLN

THN

16

5.116.986

a.

DIRESTITUSIKAN

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)

b.


DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)

74


C. PPh TERUTANG

PPhPH/Terutang Istri : HB/ 7 = 150.000.000/230.287.500 x 23.999.050

7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

TK/

K/

K/I/

8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)

8 …………………………………………………………………………………………….

9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)

…………………………………………………………………… 9 ……………………………………… 10

10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

Kredit Pajak Istri = 11.974.000, telah …………………………………………………………………………………………… 11 dipotong oleh BII dalam formulir 1721 A1 Istri 12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR 12 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]

D. KREDIT PAJAK

13 a. b.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT


(11-12) ……………………………………………………..13

15.632.014 14.224.000 1.408.014

a. PPh PASAL 25 …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 14a ……………………………………………………… 14b

b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) c. FISKAL LUAR NEGERI 15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)


15.632.014

……………………………………………………………. 14c

………………………………………………………………………. 15 TGL LUNAS

16

X



2 8

0 3

1 1

TGL

BLN

THN

16

1.208.014

a.

DIRESTITUSIKAN


b.


DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)

75

SPT Tahunan 1770

ss

 Wajib Pajak Orang Pribadi  Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja; dan  Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi

76

FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI


YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI

•

BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI

•

BERI TANDA "X" PADA

•

LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*

•

ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

PEKERJAAN

:

NO. TELEPON

:

PERUBAHAN DATA

:

2

NO. FAKSIMILI

LAMPIRAN TERSENDIRI

:

-

TIDAK ADA

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN

…………………………..



Rp.

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

……………………………



Rp.

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

TANDA TANGAN

perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja. TANGGAL

TGL

*)

BLN

THN

Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

Petunjuk Pengisian

77

SPT PEMBETULAN KE -…

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

KLU :

-

0

FORMULIR 1770 ss

IDENTITAS

PERHATIAN

TAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN

1770 SS

DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN FORMULIR YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA1721 DAN–A1/A2

FORMULIR

1770 SS KEMENTERIAN KEUANGAN RI

TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI


IDENTITAS

PERHATIAN

TAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN


2 0 1 0 SPT PEMBETULAN KE -…

•

BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI

•

BERI TANDA "X" PADA

•

LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*

•

ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

NPWP

:

2 7

1 99

NAMA WAJIB PAJAK

:

I MRON

PEKERJAAN

:

NO. TELEPON

:

PERUBAHAN DATA

:

6 6 6

3

0 1 4

T E KN I S I 0 2 1 - 5 5 5 5 5 5 5 5 DI ISI DENGAN LAMPIRAN TERSENDIRI NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2

x


0 0 0

NO. FAKSIMILI :

DI ISI DENGAN NOMOR FAX WP DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN KLU – : FORMULIR 1721 A1/A2

0 2 1

5 5 5 5 5 5 5 5

DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI

TIDAK ADA

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN …………………………..  Rp.

DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN DARI SELURUH HARTA YANG JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN …………………………… Rp. DIMILIKI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU. MISALNYA: RUMAH, DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT PERNYATAANBERMOTOR, KENDARAAN DITANDATANGANI Dengan menyadariINI sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan KEBUN, ketentuan SAWAH,peraturan PERHIASAN, perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran- DLL. DEPOSITO, TABUNGAN

50.000.000

75.000.000 DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH UTANG YANG DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK UTANG BUNGA. MISALNYA: TANDA TANGAN PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI

lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.

TANGGAL

2 9. TGL

-

0 3

-

2 0 1 1

BLN

THN

78

JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI

Contoh Soal 1770 Tahun 2010 • • • •

Nama NPWP Pekerjaan Alamat

• • • •

No. Telp/Fax Jabatan Status Tanggungan

: Dr. Hendra Saputro : 04.456.789.1.012.000 : Dokter Tetap RS SEHAT : Jl. H.Mukhtar 24 Kel.Pesanggrahan, Kec.Kembangan Jakarta : 021-7777777 : Kepala Divisi : Menikah : 3 orang anak

A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2010 (Formulir 1721-A1) Gaji pokok : Rp 108,000,000 Tunjangan istri/suami : Rp 10,800,000 Tunjangan anak : Rp 789,680 Tunjangan struktural/fungsional : Rp 22,166,000 Tunjangan beras Rp 1,444,320 Tunjangan lain-lain : Rp Penghasilan Bruto = Rp Pengurangan : - Biaya Jabatan 5% x 143.200.000 = 7.160.000 : Rp 6,000,000 - Iuran Pensiun : Rp 5,130,000 *) = Rp Penghasilan Neto = Rp Penghasilan Neto Masa Sebelumnya = Rp PTKP ( K/2 ) - Wajib Pajak : Rp 15,840,000 - Status Kawin : Rp 1,320,000 - Anak 3 orang @ Rp 1.320.000 : Rp 3,960,000 (+) Total Penghasilan Tidak Kena Pajak = Rp Rp Penghasilan Kena Pajak = Rp PPh Terutang 5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 = Rp 15 % x Rp 60.950.000 = Rp9.142.500

19. PPh 21 atas PKP Setahun/Disetahunkan 20. PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya 21. PPh 21 terutang 22. PPh 21 Ditanggung Pemerintah 23. PPh 21 Yang Harus Dipotong **)

Iuran pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok

= = = = =

Rp Rp Rp Rp Rp

143,200,000

11,130,000 132,070,000 PKP DIBULATKAN RIBUAN PENUH KEBAWAH

21,120,000 110,950,000 110,950,000 11,642,500

11,642,500 11,642,500 11,642,500

Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010 B RINCIAN PENGHASILAN ISTRI TAHUN 2010 Isteri bekerja pada Bank Central Asia cabang Senayan sebagai Marketing Manajer (Formulir 1721-A1) Penghasilan Isteri setahun Rp Pengurang : Biaya Jabatan 5% x 80.000.000 =4.000.000 Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang =

Rp Rp Rp Rp

80,000,000 4,000,000 (-) 76,000,000 15,840,000 60,160,000

Rp 4,024,000 Rp 4.024.000.- (dipotong oleh BCA)

Ilustrasi 1.

Dr. Hendra Saputro, juga buka praktek di tempat lain (Jakarta) dengan peredaran bruto (omzet) setahun Rp. 300.000.000

2.

Dr. Hendra Saputro, juga mendapatkan honorarium sebagai pembicara pada seminar tentang mata sebesar Rp 10.000.000,dan telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 5% dari bruto oleh Yayasan Mata.

3.

Dr. Hendra Saputro, menerima hadiah dari pabrik obat mata paket liburan ke London senilai Rp50.000.000,- (tidak dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi hadiah)

4.

Istri Dr. Hendra Saputro, tahun 2010 menerima warisan dari orang tua berupa perhiasan senilai Rp50.000.000

5.

Dr. Hendra Saputro, tiap bulan mengangsur PPh (PPh Pasal 25) sebesa Rp24.000.000/tahun atau Rp2.000.000 sebulan

Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010 DATA HARTA DAN KEWAJIBAN : 1.

Rumah yang ditempati dibeli tahun 1990 dengan harga Rp 50.000.000,00

2.

Mobil Toyota Kijang tahun 1990 dibeli tahun 1999 dengan Harga Perolehan Rp60.000.000,-

3.

Mobil Toyota Avanza tahun 2006 dibeli kredit dengan harga Rp 100.000.000,-

4.

Tanah di Jl. Limau No. 3, Kebon Jeruk luas tanah (500m2) dibeli tahun 2000 dengan harga Rp. 600.000.000

5.

Deposito di bank Mandiri cabang Senayan semenjak tahun 1999 sejumlah Rp 150.000.000,- dengan bunga per tahun Rp 10.000.000,-

6.

Pinjaman kepada Lembaga Leasing Oto Multi Finance Tahun 2007 sejumlah Rp. 104.000.000-, (selama 5 tahun)

1770 - IV


PERHATIAN

NPWP

•

LAMPIRAN - IV


• • •

HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

• 4 5 6

SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

0 4

:

NAMA WAJIB PAJAK DIISI: DGN TAHUN DI ISI D r H PEROLEHAN ATAU DENGAN TAHUN JENIS HARTA BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN MENDAPATKAN/ WAJIB PAJAK MENERIMA HARTA

NO.

JENIS HARTA

(1)

(2)

1 2 3 4 5

Rumah Toyota Kijang Toyota Avanza Tanah (Jl. H. Nawi, Kebayoran) Deposito di BCA

• 0 1 2

ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

7 8 9

E N D R A

1

TAHUN PAJAK

FORMULIR


2

0 1 1 0 BL

X

BERI TANDA " X " DALAM

0 0 0

S A P U T R O

DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR HARGA PEROLEHAN TAHUN PEROLEHAN 1721 –A1/A2 (Rupiah)

(3)

NORMA

(4)

1

0 TH

s.d

0

1Perhitungan 2 1 0 Menggunakan BL TH Norma PEMBUKUAN



KETERANGAN (5)

50.000.000 NOP : 12.34.567.890.111.2705.1 DI ISI DGN HARGA PEROLEHAN BPKB : H-123456 60.000.000 ATAU HARGA/NILAI PADA SAAT 104.000.000 BPKB : H-123456, Kredit MEMBELI/MENERIMA HARTA 600.000.000 NOP : 98.76.543.219.873.2178.1 150.000.000

1990 1999 2006 2000 1999

6

DIISI DENGAN Hasil Penjumlahan Seluruh Harta pada kolom (4).

7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN A

JBA

964.000.000

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN NO.

NAMA PEMBERI PINJAMAN

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN

TAHUN PEMINJAMAN

JUMLAH (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Oto Multi Finance

2

Jl. Kapt. Tendean No. 11

2007

104.000.000

3 DI ISI DGN JUMLAHAN SELURUH KEWAJIBAN TERMASUK BUNGANYA

4 5 6 7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN B

JBB

104.000.000

Diisi dengan NamaDiisi dengan Tanggal Diisi dengan sesuai Akte Lahir sesuai Akte Hubungan Keluarga

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA NO.

NAMA ANGGOTA KELUARGA

TANGGAL LAHIR

HUBUNGAN KELUARGA

PEKERJAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Nur Fitri

2

Intan Fitria

1 April 1967

Pegawai Swasta

Istri

21 Juni 1987

Anak Kandung

Mahasiswa Pelajar

3

Simon Saputro

2 Agustus 1992

Anak Kandung

4

Tommy Setiawan

18 Mei 1992

Anak Kandung

Pelajar

5 dst JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

DI ISI DENGAN PEKERJAAN

dari

halaman Lampiran-IV

LAMPIRAN - III

1770 - III


• • •

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN :

•

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH


•


NPWP

:

0 4

4 5 6

NAMA WAJIB PAJAK

:

D r

H E N D R A

BAGIAN A :

1

0 1 2

2

0 1

0 1 1 0 BL

X

s.d

TH

1 21 0 BL

NORMA


0

JENIS PENGHASILAN

(1)

PEMBUKUAN (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

0 0 0

(2)

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA

3. PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

4. HADIAH UNDIAN PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

6. HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

7. PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

8.

Perhitungan Menggunakan Norma

S A P U T R O

DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO

PPh TERUTANG (Rupiah)

(3)

(4)

10.000.000

2.000.000 DI ISI DENGAN PPhNYA

2. BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

5.

TH

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO

1.

7 8 9

•

TAHUN PAJAK

FORMULIR

DI ISI DENGAN IDENTITAS WAJIB PAJAK

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH

DI ISI DENGAN JUMLAH BUNGA YG DIPEROLEH WP

9.

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DI ISI DGN JUMLAH BRUTO PENGHASILAN ISTRI DARI KANTORNYA

10. USAHA JASA KONSTRUKSI

11. PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM

12.

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

DI ISI DENGAN PPh YG TERHUTANG ATAS GAJI/ PENGHASILAN ISTRI

13. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

14. DIVIDEN

15. PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

80.000.000

4.024.000

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL 16. DAN/ATAU BERSIFAT FINAL 17. JUMLAH (1 s.d. 16)

BAGIAN B :

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO

SUMBER/JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DARI WARISAN YG DITERIMA (BILA ADA)

1.

BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH

2.

WARISAN

3.

BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

4.

KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

5.

BEASISWA

6.

PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)

50.000.000

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

6.024.000

JBB

50.000.000

PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH (Rupiah)

PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

1770 - II



•

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH


•


NPWP

:

0 4

4 5 6

NAMA WAJIB PAJAK

:

D r

H E N D R A

BAGIAN A :

NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

(1)

(2)

2

1

2

0 1 1 0 BL

X

0 1 2

s.d

BL

TH

PEMBUKUAN


JANGAN LUPA MENGISI KOLOMKOLOM INI

0 0 0

S A P U T R O

RSCM

YAYASAN MATA

NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK (3)

01.345.678.3.123.000

01.950.321.8.021.000

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN NOMOR

TANGGAL

(4)

(5)

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)

(6)

(7)

01

20 Jan 2011

PPh Pasal 21

Rp 11.642.500

05

30-11-2010

PPh Pasal 21

Rp 500.000

3


4

DI ISI5DENGAN NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT BILA 6 ADA DALAM THN 2008 DAN BILA LAMPIRAN TDK 7 CUKUP DPT DITAMBAH 8

0

1 2 1 0

TH

NORMA


1

0

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO

1

7 8 9

•

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - II

DI ISI DENGAN NAMA NOMOR BUKTI/TGL DAN JUMLAH PPh POTONG/PUNGUT SUMBERNYA DARI BUKTI POTONG/PUNGUT YG DITERIMA WAJIB PAJAK

7

8

9

10

11

12

13

14

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

Rp 12.142.500

JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*)

-

DTP

=

PPh Ditanggung Pemerintah

Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke -

dari

halaman Lampiran-II

FORMULIR

1770 - I

KEM ENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN:

•

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN


•


NPWP

:

0 4

4 5 6

NAMA WAJIB PAJAK

:

D r

H E N D R A

BAGIAN A:

:

NAMA AKUNTAN PUBLIK

:

NPWP AKUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK NAMA KONSULTAN PAJAK NPWP KONSULTAN PAJAK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK

2.

1

1

0

0 1 1 0 BL

X

TH

NORM A


0 1 2

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN :

TIDAK DIAUDIT

: : :

: :

c.

LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)

d.

BIAYA USAHA

e.

PENGHASILAN NETO (1c - 1d)

RUPIAH

1a 1b 1c 1d 1e

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF a.

BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA

2a

b.

PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK

2b

c.

PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN

2c

d.

JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN

2d 2e

BL

TH


0 0 0

:

HARGA POKOK PENJUALAN

1 2 1 0


:

b.

s.d

0

PEM BUKUAN

S A P U T R O

PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL : a. PEREDARAN USAHA

e.

2

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

1.

7 8 9

•

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - I

HALAMAN 1

c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN

2c

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN

2d

e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN

2e

f. PAJAK PENGHASILAN

2f

g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA

2g

h. SANKSI ADMINISTRASI

2h

i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI FISKAL

j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

2i 2j

k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA

2k

l. JUMLAH (2a s.d. 2k)

2l

3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:

a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA

b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL

3a 3b

c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA

3c

d. JUMLAH (3a s.d. 3c)

3d

4 JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)

4

DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN LAMPIRAN - I


1770 - I

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO


•

• • PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN • PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA •



NPWP

:

0 4

4 5 6

7 8 9

NAMA WAJIB PAJAK

:

D r

H E N D R A

1

•

0 1 2

TAHUN PAJAK

FORMULIR

HALAMAN 2

2

0 1 1 0 BL

X

1

0 s.d

TH

1 2 1 BL

NORMA


0 TH

PEMBUKUAN (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

0 0 0

S A P U T R O

NO.

JENIS USAHA

PEREDARAN USAHA (Rupiah)

NORMA (%)

PENGHASILAN NETO (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

DAGANG

2

INDUSTRI

3

JASA

4

PEKERJAAN BEBAS

5

USAHA LAINNYA

JUMLAH BAGIAN B

300.000.000

300.000.000

45 %

JBB



BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO )

1

Perhitungan Menggunakan 0 Norma

135.000.000

135.000.000 Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DIISI DENGAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

DI ISI DENGAN NPWP DANPEMBERI NPWP DANNAMA NAMA PEMBERI KERJA KERJA

NO. (1)

1 2

PENGHASILAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO SELAMABRUTO/BIAYA SATU TAHUN (Rupiah)

PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

(2)

(3)

RSCM

143.200.000 10.000.000

01.345.678.3.123.000

Yayasan Mata 01.950.321.8.021.000

3

Penghasilan dari PENGHASILAN NETO pembicara (Rupiah) seminar

(4)

(5)

11.130.000

132.070.000 10.000.000 DI ISI DENGAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

DI ISI DENGAN PENGHASILAN NETO (PH BRUTOPENGURANG)

4 5 6 JUMLAH BAGIAN C

142.070.000

JBC

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL) NO.

JENIS PENGHASILAN

JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

Hadiah dari komisi pabrik obat

1

BUNGA

2

ROYALTI

3

SEWA

4

PENGHARGAAN DAN HADIAH

5

KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

6

PENGHASILAN LAINNYA JUMLAH BAGIAN D

50.000.000

50.000.000

JBD

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke -

dari

halaman Lampiran -II


IDENTITAS

PERHATIAN

•

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MEMPUNYAI PENGHASILAN :

USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN • DARI NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • YANG DARI PENGHASILAN LAIN •

•



NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

:

NO. TELEPON/FAKSIMILI

:

0 4 4 5 6 D r HE ND D OK T ER 0 2 1 7 7 7

PERUBAHAN DATA

:

LAMPIRAN TERSENDIRI

TAHUN PAJAK

FORMULIR

1770

2 BL

x

•

A. PENGHASILAN NETO B. PENGHASILAN KENA PAJAK

4

PEMBUKUAN

1

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

2

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

3

PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI


135.000.000 142.070.000 50.000.000

4

JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)

5

327.070.000

…………………………………………………………………………………………………………………………..

6.

ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB

7.

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

9.

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)

10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)

6 7

327.070.000

8

TK/

K/

3

K/I/

Perhitungan Menggunakan Norma


DI ISI DENGAN NOMOR FAX WP

RUPIAH *)

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar

5.

TH

TIDAK ADA

[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagi

4.

BL

7 8 9 1 0 1 2 0 0 0 RA S A P U T RO KLU : RS CM / 7 7 7 7

[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5

3.

1 2 1 0

TH

SPT PEMBETULAN KE - ……….

[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah B

2.

s.d

NORMA


*) Pengisian kolom-kolom y ang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

1.

1 0

0

0 1 10


9 PH/

HB/

10 11

327.070.000 21.120.000 305.950.000

DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI DI ISI DGN ANGKA2 YG BERASAL DARI LAMPIRAN 1 HALAMAN 2 DAN DARI FORMULIR 1721 A-1 SUAMI

C. PPh TERUTANG

12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)

12

13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 14.

JUMLAH PPh TERUTANG ( 12 + 13)

D. KREDIT PAJAK

x

14

a.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b.

PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

a.

PPh PASAL 25 BULANAN

b.

STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

c.

FISKAL LUAR NEGERI

17a

F. ANGSURAN PPh E. PPh KURANG/ LEBIH PASAL 25 TAHUN PAJAK BAYAR BERIKUTNYA

a.

x

b.

PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

34.345.000 24.000.000 5%x50jt 15%x 200jt 25%x 55,950jt

17c

(16-18)

PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon

46.487.500 12.142.500

17b

18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b+17c)

19.

15 16

(14-15)

17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

-

13

15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7] 16.

46.487.500

TGL LUNAS

0 7 0 3 1 1 tgl

bln

18

24.000.000

19

10.345.000

thn

a.

DIRESTITUSIKAN

c.


b.


d.

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU

21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR

21

DIHITUNG BERDASARKAN :

a.

1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16

c.

b.

PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

2.862.083

G. LAMPIRAN

x x

b. c. d.

x x

e. f.

SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

g.

SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

h.

NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA

i.

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

j.

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (............LEMBAR)

PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

x x

FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPFLN) PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU MEMPUNYAI NPWP SENDIRI DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)

k.

......................................................................................................................................

l.

......................................................................................................................................

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

x WAJIB PAJAK

KUASA

TANGGAL:

1 7

-

0 3

-

2 0 1 1

NAMA LENGKAP : NPWP F.1.1.32.16

:

0 4

4 5 6

7 8 9

1

0 1 2

ANGSURAN PPH 25 DARI 34.345.000:12

PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK Y ANG DIISI MAUPUN Y ANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :

a.

= 2,500.000 = 30 .000.000 = 13.987.500+ 46.487.500

0 0 0

TANDA TANGAN

JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANG ANI

JANGAN LUPA MEMBERI TANDA SILANG PADA BAGIAN YG AKAN DILAMPIRKAN

Contoh Lain (Tidak Berhubungan dengan Contoh Sebelumnya): Perhitungan Sendiri NPWP Suami berbeda dengan NPWP Istri 1.

Penghasilan Neto Suami a. Gaji PNS Rp 75.287.500 b. Honor Mengajar di Lembaga Info Keuangan Rp 5.000.000 (+) Jumlah Penghasilan Neto Rp 80.287.500 2. Penghasilan Neto Istri (Gaji) Rp 150.000.000 (+) 3. Jumlah Penghasilan Total (Suami + Istri) Rp 230.287.500 4. PTKP (K/I/3) Rp 36.960.000 (-) 5. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 193.327.500 6. PPh Terutang Total (Suami + Istri) Rp 23.999.050 7. PPh Terutang Suami = 80.287.500/230.287.500 x 23.999.050 Rp 8.367.036 8. Kredit PPh Suami Rp 3.250.050 (-) 9. PPh Kurang Bayar Suami Rp 5.116.986 10. PPh Terutang Istri = 150.000.000/230.287.500 x 23.999.050 Rp 15.632.014 11. Kredit PPh Istri Rp 14.224.000(-) 12. PPh Kurang Bayar Istri Rp 1.408.014 97

1. Slide Pph Op - 2013

Recommend Documents