1. PEMBANGUNAN KOPERASI DAN PERUNDANG-UNDANGAN Pembangunan koperasi dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlihat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat dan sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Keadaan tersebut tercermin, antara lain dari peningkatan jumlah dan ragam koperasi, jumlah dan ragam dalam bidang koperasi, jumlah simpanan anggota, jumlah modal usaha, serta jumlah nilai usaha koperasi. Kemajuan pembangunan koperasi ini cukup menggembirakan karena telah menunjukkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha semakin berperan aktif dan terlibat lebih luas dalam berbagai kegiatan ekonomi serta sekaligus telah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang pada umumnya masih terbatas kemampuan ekonominya. Keadaan ini, antara lain merupakan hasil dari berbagai kebijaksanaan perkoperasian, kebijaksanaan makro dan sekaligus peran tersebut ditempuh melalui program pembinaan kelembagaan koperasi dan pelatihan magang, penyuluhan dan penerangan, pembinaan dan konsultasi, serta ditunjang pula dengan berbagai kegiatan penelitian perkoperasian serta kebijaksanaan makro, baik di bidang fiskal-moneter maupun sektor riil, berupa perkreditan, substitusi, atau proteksi. Sesuai dengan tahapan pembangunan nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama, peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi pada masa itu masih besar, terutama ada kegiatan yang bersifat perintis dan kegiatan perekonomian lainnya yang belum sepenuhnya mampu dilaksanakan sendiri oleh gerakan koperasi. Kebijaksanaan pembinaan usaha koperasi sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama, yang diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan program pengadaan pangan nasional melalui Koperasi Unit Desa, didukung dengan pemberian kredit pengadaan pangan beserta penyediaan jaminan kreditnya yang kemudian telah memberikan sumbangan besar bagi tercapainya swasembada beras sejak tahun 1984. Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional yang ditandai oleh kemajuan yang pesat di berbagai sektor di luar sektor pertanian, bidang usaha koperasi juga turut berkembang. Dewasa ini, lingkup bidang usaha koperasi mencakup baik usaha pertanian maupun usaha non-pertanian, seperti industri
1
pangan, penyaluran pupuk, pemasaran kopra, pemasaran cengkeh, pemasaran susu, pemasaran hasil perikanan, petemakan, pertambangan rakyat, kerajinan rakyat, penyaluran BBM, penyaluran semen, usaha pakaian jadi, usaha industri logam dan tambang rakyat, pemasaran jasa telekomunikasi, pemasaran jasa kelistrikan pedesaan, penyaluran kredit candak kulak (KCK), penyaluran kredit tebu rakyat intensifikasi (TRI) dan lain sebagainya. Sumbangan koperasi secara nasional dalam pengadaan maupun penyaluran beberapa komoditas penting cukup besar. Kemudian, gerakan koperasi Indonesia telah memiliki organisasi tunggal, yaitu Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang berfungsi sebagai wadah perjuangan dan pembawaan aspirasi bagi kepentingan gerakan koperasi. Selain itu, selama PJP I juga telah terbentuk prasarana penunjang bagi PJP II. Prasarana penunjang tersebut di antaranya adalah Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) dan Akademi Koperasi (Akop) sebagai lembaga pendidikan pencetak sarjana dan kader pembangunan koperasi yang ahli di bidang manajemen koperasi. Pada saat itu, telah berdiri pula Koperasi Jasa Audit (KJA) yang tersebar di dua puluh provinsi dan berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa audit, jasa bimbingan dan manajemen, serta jasa pelatihan. Di bidang asuransi, gerakan Koperasi juga telah memiliki Koperasi Asuransi Indonesia (KAI). Di bidang keuangan, telah dibentuk Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) yang merupakan penyempurnaan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) dan berfungsi memberikan jaminan atas kredit kepada koperasi yang diberikan oleh bank. Selain itu, telah pula dibentuk Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin) dan lembaga keuangan lainnya, seperti Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR), dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Modal penting lainnya dalam pengembangan koperasi pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang selaras dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya dalam upaya membangun koperasi yang maju dan mandiri. Pada prinsipnya, undang-undang perkoperasian yarig baru memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada gerakan koperasi untuk menentukan arah pengembangan usaha agar makin sesuai dengan kcbutuhan dan kepentingan para anggota. Di samping itu, pemerintah tetap
2
memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan dalam rangka memandirikan koperasi. 2. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG DALAM PEMBANGUNAN KOPERASI
2.1 Tantangan dalam Pembangunan Koperasi Meskipun banyak hasil yang telah dicapai dalam pembangunan koperasi selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, masih banyak pula masalah yang belum terselesaikan, yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan penanganannya dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua, sebagai tantangan untuk mewujudkan cita-cita perkoperasian seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hingga saat ini, karena berbagai alasan ekonomi dan nonekonomi, koperasi pada umumnya belum dapat melaksanakan sepenuhnya prinsip koperasi sebagaimana yang telah dicitacitakan, sehingga koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat belum dapat mengembangkan sepenuhnya potensi dan kemampuannya dalam memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di samping itu, berbagai kondisi struktural dan sistem yang ada masih menghambat koperasi untuk sepenuhnya dapat menerapkan kaidah ekonomi guna meraih dan memanfaatkan berbagai kesempatan ekonomi secara optimal. Sementara itu, terbukanya perekonomian nasional terhadap perkembangan perekonomian dunia diperkirakan akan menghadirkan perubahanperubahan besar dalam tatanan kehidupan ekonomi nasional. Persaingan usaha akan makin ketat, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat, tuntutan akan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengantisipasi dan merencanakan masa depan meningkat pula. Kedudukan dan keberadaan koperasi makin terintegrasi dan berperan menentukan ke dalam perekonomian nasional.
Oleh
karena itu, tantangan dalam
pembangunan koperasi adalah mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju, mandiri, dan memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang berujung pada meningkatnya perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi, baik
3
sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral dari tatanan perekonomian nasional, peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Dalam hal ini, koperasi sebenarnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Namun dalam kenyataannya, koperasi masih menghadapi beberapa hambatan struktural dan sistem untuk dapat berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan, antara lain dalam memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan demikian, yang menjadi tantangan adalah mewujudkan koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Inti kekuatan koperasi terletak pada anggota yang berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi. Sebenarnya, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sudah semakin meningkat, tetapi belum cukup memadai, antara lain disebabkan oleh adanya berbagai hambatan untuk meningkatkan manfaat koperasi bagi anggotanya. Hal ini telah menyebabkan lambatnya koperasi mengakar dalam masyarakat. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi masih harus meningkatkan kemampuannya dalam menggerakkan dan menampung peran serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu, mewujudkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat juga merupakan tantangan dalam pembangunan koperasi di Indonesia.
2.2 Kendala dalam Pembangunan Koperasi Pengalaman pembangunan koperasi dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah memberikan petunjuk bahwa untuk menjawab berbagai tantangan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua, masih terdapat beberapa kendala yang membutuhkan perhatian dalam rangka menggariskan kebijaksanaan dan menyusun program untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Adapun kendala-kendala yang dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut. a. Tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi yang pada umumnya belum memadai. Kendala ini menjadi faktor yang
4
mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya yang berakibat pada kurang efektif dan efisiennya organisasi dan manajemen koperasi. Hal ini tercermin pada pengelolaan koperasi dan tingkat partisipasi anggota yang belum optimal. b. Lemahnya struktur permodalan koperasi dan terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan dari luar. c. Terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi, yang berpengaruh pada rendahnya kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya sehingga menyebabkan pula terbatasnya daya saing koperasi. d. Mekanisme kelembagaan dan sistem koperasi yang belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleb kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya serta belum berfungsinya mekanisme kerja antar pengurus dan antar pengurus dengan pengelola koperasi secara menyeluruh. e. Masih kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama bagi terwujudnya jaringan usaha antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya. f. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tertentu, terutama kelembagaan keuangan baik bank maupun bukan bank, produksi dan pemasaran, khususnya di daerah tertinggal. g. Kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antarsektor dan antardaerah. h. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi, serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, yang tercermin pada masih rendahnya peran serta dan dukungan masyarakat dalam pembangunan koperasi.
2.3 Peluang dalam Pembangunan Koperasi Selaras dengan perkembangan pembangunan yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam, terbuka berbagai peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan koperasi. Pembangunan nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua khususnya Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam yang mendahulukan aspek pemerataan akan membuka peluang yang lebih besar bagi pembangunan koperasi. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang
5
Perkoperasian sebagai landasan hukum baru, juga memberikan peluang yang diharapkan akan mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Koperasi primer yang berskala kecil diharapkan berhimpun dalam koperasi sekunder secara lebih mantap, sehingga lebih terkonsolidasi menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan tangguh serta mampu memanfaatkan peluang keterbukaan perekonomian Indonesia terhadap perekonomian dunia. Selain itu, terdapat juga berbagai peluang lainnya dalam pembangunan koperasi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam, di antaranya adalah kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk lebih banyak membangun koperasi dalam rangka mewujudkan perekonomian yang sehat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai hasil pembangunan yang berkelanjutan akan menciptakan peluang bagi berkembangnya usaha koperasi di masa depan. Sementara itu, makin terbukanya perekonomian dunia turut pula menciptakan berbagai peluang baru bagi koperasi, diantaranya adalah makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi koperasi Indonesia serta makin terbukanya kesempatan kerja sama internasional antargerakan koperasi di berbagai bidang. Perubahan struktur perekonomian nasional menciptakan peluang untuk lebih berkembangnya koperasi pedesaan atau Koperasi Unit Desa (KUD) yang berusaha di bidang agrobisnis, agroindustri, dan industri pedesaan lainnya. Sementara undangundang tentang sistem budidaya tanaman akan mendorong diversifikasi usaha koperasi sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua, tuntutan terhadap perlindungan dan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi tenaga kerja, yang telah mulai dirasakan saat ini, diperkirakan akan semakin meningkat. Di samping itu, akan diperkirakan pula terjadi pertumbuhan yang pesat di sektor industri yang akan meningkatkan jumlah dan jenis perusahaan. Keadaan ini menciptakan peluang bagi tumbuhnya peluang kerja bagi calon karyawan baru.
6
3. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI
3.1 Arahan Pembangunan Koperasi Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat agar mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, koperasi di pedesaan, khususnya, perlu dikembangkan mutu dan kemampuannya serta ditingkatkan peranannya dalam kehidupan ekonomi di pedesaan. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam menumbuhkembangkan koperasi juga perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat melalui upaya penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Fungsi dan peran koperasi juga menjadi tanggung jawab lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindungnya. Pengembangan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menciptakan iklim usaha yang mendukung kemudahan memperoleh permodalan. Untuk mengembangkan dan melindungi usaha rakyat yang diselenggarakan dalam wadah koperasi demi kepentingan rakyat, dapat ditetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan koperasi diupayakan agar tidak dimasuki oleh badan usaha lainnya dengan memperhatikan kesadaran dan kepentingan ekonomi nasional dalam rangka pemerataan kesempatan usaha dan kesempatan kerja. Kerja sama antar koperasi, antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih
7
nyata untuk mewujudkan semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha dan kesetiakawanan, serta saling mendukung dan saling menguntungkan. Potensi koperasi untuk tumbuh menjadi usaha skala besar terus ditingkatkan, antara lain melalui perluasan jaringan usaha koperasi, pemilikan saham, serta keterkaitan usaha dengan usaha hulu dan usaha hilir, baik dalam usaha negara maupun usaha swasta.
3.2 Sasaran Pembangunan Koperasi Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 menetapkan bahwa sasaran koperasi dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sebagai soko guru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam di antaranya adalah tertata serta mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dala m perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Sesuai dengan sasaran tersebut di atas, maka pemerintah kemudian menetapkan sasaran operasional pembangunan koperasi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam, diantaranya adalah sebagai berikut. a. Makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia koperasi yang berdampak pada makin meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen koperasi. b. Makin meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi tepat guna. c. Makin kukuhnya struktur permodalan dan jaringan usaha koperasi secara horizontal dan vertikal. d. Makin berfungsi dan berperannya lembaga gerakan koperasi. Dengan demikian, diharapkan daya saing koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi makin meningkat. Selain sasaran operasional yang bersifat umum tersebut, ditetapkan juga sasaran pengembangan koperasi di
8
pedesaan dan perkotaan. Sasaran pengembangan koperasi di pedesaan, diantaranya adalah sebagai berikut. a. Makin berkembangnya koperasi di pedesaan atau Koperasi Unit Desa yang mampu memberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat pedesaan untuk meningkatkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sekaligus mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka. b. Makin menyebarnya Koperasi Unit Desa yang mandiri di seluruh pelosok tanah air. c. Makin meningkatnya kualitas Koperasi Unit Desa mandiri yang ada. d. Makin meningkatnya kemampuan usaha dan peran koperasi di pedesaan atau Koperasi Unit Desa untuk mendorong berkembangnya agribisnis, agroindustri, industri pedesaan, jasa keuangan, dan jasa lainnya termasuk penyediaan kebuluhan pokok. e. Makin berkembangnya koperasi sekunder yang menangani komoditas tertentu, terutama yang mempunyai nilai komersial tinggi untuk pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan potensi masyarakat setempat. f. Makin meningkatnya kualitas pelayanan usaha koperasi di pedesaan atau Koperasi Unit Desa kepada para anggotanya dan masyarakat di daerah tertinggal, terisolasi, terpencil di perbatasan dan permukiman transmigrasi. g. Makin luas dan kukuhnya jaringan kerja sama antar koperasi dan kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Secara kuantitatif, berdasarkan pemaparan di atas, sasaran pembangunan koperasi di pedesaan adalah terwujudnya 2.700 Koperasi Unit Desa mandiri baru dalam rangka terwujudnya minimal satu buah Koperasi Unit Desa mandiri pada setiap kecamatan; makin mantapnya 5.000 Koperasi Unit Desa mandiri yang berfungsi sebagai pusat perekonomian di pedesaan sehingga mampu menggerakkan, mengelola, dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan, kesempatan usaha, dan lapangan kerja di pedesaan; serta terwujudnya minimal satu buah Koperasi Unit Desa mandiri inti yang
9
mampu mengelola komoditas andalan di setiap kabupaten dan berperan sebagai pusat pengembangan koperasi lain di sekitarnya. Selanjutnya, yang menjadi sasaran pengembangan koperasi di perkotaan, diantaranya adalah sebagai berikut. a. Makin berkembangnya koperasi berbasis konsumen yang mampu melayani kebutuhan pokok para anggota dan masyarakat di daerah permukiman rakyat. b. Makin berkembangnya koperasi karyawan, koperasi pegawai negeri, dan koperasi di lingkungan TNI atau Polri. c. Makin berkembangnya koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi dan koperasi jasa keuangan lainnya. d. Makin berkembangnya koperasi jasa di berbagai bidang. e. Makin meningkatnya kualitas pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat di daerah perkotaan yang tertinggal. f. Makin luas dan kukuhnya jaringan kerja sama antar koperasi dan kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Secara kuantitatif sasaran pembangunan koperasi di perkotaan adalah tumbuhnya 8.000 koperasi karyawan baru pada perusahaan yang belum memiliki koperasi karyawan; terwujudnya 3.000 koperasi karyawan mandiri; serta makin terkonsolidasi dan mantapnya 4.000 koperasi pegawai negeri dan koperasi di lingkungan ABRI, 1.500 koperasi di bidang industri dan ketenagalistrikan, dan 1.000 koperasi pedagang pasar, perumahan, jasa, wisata dan profesi.
3.3 Kebijaksanaan Pembangunan Koperasi Secara umum, kebijaksanaan umum pembangunan koperasi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah meningkatnya prakarsa, kemampuan, dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia,
pemanfaatan,
pengembangan,
serta
penguasaan
ilmu
pcngetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan, usaha, dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Secara khusus, kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam
10
adalah meningkatkan akses dan pangsa pasar yang dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya adalah sebagai berikut. a. Meningkatkan keterkaitan usaha, kesempatan usaha dan kepastian usaha, memperluas akses terhadap informasi usaha, mengadakan pencadangan usaha, membantu penyediaan sarana dan prasarana usaha yang memadai, serta menyederhanakan perizinan. Upaya ini ditunjang dengan menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan koperasi
dan
menghapus
peraturan
perundang-undangan
yarg
menghambat perkembangan koperasi serta mengembangkan sistem pelayanan informasi pasar, harga, produksi, dan distribusi yang memadai. b. Memperluas akses terhadap sumber permodalan, memperkukuh struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal koperasi, antara lain dengan meningkatkan jumlah pagu dan jenis pinjaman untuk koperasi, mendorong pemupukan dana internal koperasi, menciptakan berbagai kemudahan untuk memperoleh pembiayaan dan jaminan pembiayaan, mengembangkan sistem perkreditan yang mendukung dan sesuai dengan kepentingan koperasi pada khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya, mengembangkan sistem pembiayaan termasuk lembaga pengelola yang sesuai untuk itu, dalam rangka menyebarkan dan mendayagunakan sumber dana yang tersedia bagi koperasi dan gerakan koperasi, yaitu antara lain yang berasal dari penyisihan laba bersih Badan Usaha Milik Negara, penyertaan modal pemerintah, imbalan jasa (fee) yang diterima Koperasi Unit Desa dari pelaksanaan program pemerinlah, serta dana lainnya yang berasal dari gerakan koperasi, serta mengembangkan berbagai lembaga keuangan yang mendukung gerakan koperasi, antara lain Perum PKK, lembaga asuransi usaha koperasi, lembaga pembiayaan koperasi dan lembaga modal ventura, agar makin mampu melayani kebutuhan keuangan untuk pengembangan usaha anggota koperasi. Kebijaksanaan ini mencakup upaya pendayagunann lembaga-lembaga keuangan lainnya yang sudah ada. c. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, antara lain dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme para anggota, pengurus, pengawas dan karyawan koperasi.
11
d. Mendorong koperasi agar benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi, mendorong proses pengembangan karier karyawan koperasi, mendorong terwujudnya tertib organisasi dan tata hubungan kerja yang efektif, mendorong berfungsinya perangkat organisasi koperasi, meningkatkan partisipasi anggota, mendorong terwujudnya keterkaitan antar koperasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam bidang informasi, usaha dan manajemen. e. Meningkatkan
kemampuan
memperjuangkan
kepentingan
dan
membawa aspirasi koperasi dan meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai dan semangat koperasi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian, baik bagi anggota koperasi, pengelola koperasi maupun masyarakat. f. Meningkatkan
akses
terhadap
teknologi
dan
lainnya
dengan
meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan hasil penelitian atau pengkajian lembaga lain, meningkatkan kegiatan alih teknologi, memberikan kemudahan untuk modernisasi peralatan, serta mengembangkan dan melindungi teknologi yang telah dikuasai oleh anggota koperasi secara turun-temurun. g. Mengembangkan kemitraan, antara lain dengan mengembangkan kerja sama antar koperasi, baik secara horizontal, vertikal maupun kerja sama internasional; mendorong koperasi sekunder agar lebih mampu mengonsolidasi dan memperkukuh jaringan keterkaitan dengan koperasi primer serta mendorong kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya, baik dengan bentuk dagang, subkontrak, usaha patungan maupun bentuk kemitraan
lainnya,
yang
dilandasi
oleh
prinsip
yang
saling
membutuhkan, saling menunjang, dan saling menguntungkan. Mengingat lingkup pembangunan koperasi sangat luas dan terkait dengan berbagai sektor pembangunan lainnya, maka pelaksanaan dan kebijaksanaan di atas hendaknya dilakukan secara terpadu dan selaras dengan
pelaksanaan
kegiatan
perkoperasian di sektor tersebut.
12
pembinaan
dan
pengembangan
