Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan HIV / AIDS di Indonesia Tahun 2002-2012
Abstrak
Kondisi HIV di Indonesia berkebalikan dengan kondisi global. Saat pertumbuhan kasus baru HIV di sejumlah negara menurun, di Indonesia malah naik. jumlah kasus AIDSyang dilaporkan setiap tahunnya sangat meningkat secara signifikan. Total penderita sejak ditemukannya HIV/AIDS di Indoenesia pertama kali pada 1987 hingga Juni 2012 adalah 86.762 untuk penderita HIV dan 32.103 jiwa untuk penderita AIDS dengan jumlah kematian sebanyak 5.623 jiwa. Sejak ditemukannya kasus AIDS pertama di Indonesia, telah banyak kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan, baik yang menyangkut program pencegahan, pengobatan pen gobatan maupun hal-hal lain yang terkait dengan den gan program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Pemerintah Indonesia Setidaknya telah melakukan berbagai kegiatam juga dengan kerjasama dengan berbagai pihak, baik organisasi donor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pihak-pihak yang peduli dengan masalah epidemi HIV/AIDS di Indonesia. namun , terlihat , terlihat jumlah pengidap HIV/AIDS semakin bertambah dari tahun ke tahun. yang menjadi masalah utamanya adalah kurang tegasnya semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab,kemudian ditambah lagi kepedulian masyarakat yang masih kurang terbangun. keberlanjutan program penanganan yang dalam hal ini merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam konteks pencegahan, perawatan maupun rehabilitas. Selain itu, juga diperlukan langkah-langkah mandiri dari masyarakat yang kiranya juga akan lebih efektif dalam mencegah penyebaran epidemi HIV/AIDS.
Keywords : kebijakan, pemerintah, Indonesia, HIV/AIDS, 2002, 2012
Peran Pemerintah dalam Usaha Mengatasi dan Mencegah HIV/AIDS di Indonesia tahun 2007-2010
Abstrak Salah satu masalah kesehatan yang kerap kali menjadi problem kemasyarakatan yang serius adalah penyakit HIV ( Human Human Immuno Deficiency Virus) Virus) dan AIDS ( Acquired Acquired Immune Deficiency Syndrome). Syndrome). Masalah mengenai HIV dan AIDS merupakan masalah yang menyangkut kesehatan masyarakat secara epidemik. PBB melalui program Millennium Development Goals menyantumkan HIV/AIDS sebagai fokus bagi negara-negara untuk ditangani secara serius. jumlah pengidap HIV/AIDS didominasi oleh kelompok usia produktif . Hal tesebut akan berdampak sangat besar pada perekonomian pada perekonomian suatu negara untuk jangka panjang. Beberapa hal yang menjadi tantangan pemerintah dicoba untuk atasi melalui upaya domestik dan internasional banyak terjadi di masyarakat. Seperti diskriminasi dan stigma negatif yang berkembang pada ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) menimbulkan lingkungan yang tidak kondusif dan dapat memperburuk kondisi ODHA itu sendiri. upaya pemerintah masih terlalu normatif sehingga implementasi program belum tepat sasaran, luasnya wilayah Indonesia, serta kompleksnya masalah pembangunan yang diatasi dan korupsi. Namun usaha terus dilakukan mengingat strategi tersebut responsif dan terus menumbuhkan pengetahuan masyarakat akan bahaya virus HIV/AIDS bukan ODHA.
Keywords : peran pemerintah, pencegahan, epidemic, HIV/AIDS, 2007, 2010
Peran Pemerintah dalam Usaha Mengatasi Permasalahan dari Kemitraan Global antara Indonesia dengan PT Freeport
Abstrak kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Indonesia ternyata juga dapat menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia, hal ini dikarenakan banyaknya pihak luar yang mengeksploitasi kekayaan
alam
Indonesia
secara
besar-besaran.
membangun
kemitraan
global
untuk
pembangunan secara implisit terlihat sebagai salah satu usaha negara-negara maju dalam memberikan pengaruh terhadap negara-negara berkembang. Kemitraan yang dimaksud ialah adanya jalinan kerjasama suatu negara dengan pihak negara lain terutama dengan perusahaan global. Investasi-investasi MNCs merupakan ciri khas terjadinya suatu pembangunan di negara tertentu. Indeks tinggi rendahnya suatu investasi di dalam suatu negara mempengaruhi upayaupaya pertumbuhan perekonomian negara itu sendiri. Pada dasarnya Indonesia bekerjasama dengan PT.Freeport karena Indonesia tidak mampu mengolah sumber daya alam (SDA)-nya secara mandiri. Fenomena yang terjadi dalam Freeport Indonesia ini sudah diluar kendali. Kerugian dialami oleh satu pihak, yaitu Indonesia. Freeport hanya mengambil keuntungan dan menimbulkan banyak kerusakan di bumi Indonesia. Perbaikan kondisi internal melalui upayaupaya lokal merupakan jalur alternative dalam rangka menekan terjadinya kerugian-kerugian yang lebih di masa mendatang serta menekan terjadinya ketidaksetaraan. Selain itu, demi mencapai pembangunan yang merata dan memberikan dampak positif bagi pencapaian kesejahteraan
rakyat
Indonesia
ialah
kemampuan
pemerintah
permasalahan jumlah penduduk di Indonesia sendiri terlebih dahulu.
Keywords : permasalahan, Freeport, pemerintah, Indonesia
dalam
menyelesaikan
Partisipasi Masyarakat Lokal Sebagai Alat Mengatasi Pencemaran Lingkungan: Kasus Sungai Jagir
Abstrak Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. pertumbuhan kota Surabaya sebagai kota Metropolitan, sehingga hal ini berdamapak pada kebutuhan terhadap prasarana dan sarana penunjang perkotaan. Peningkatan kebutuhan air bersih mendororng manusia untuk berusaha menyediakan air bersih dengan standar kualitas dan kuantitas, dalam arti luas peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas sosial berpengaruh pada peningkatan kebutuhan air bersih. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan Kali Surabaya yang merupakan salah satu sumber penyedia air bersih. Banyaknya industri serta pemukiman yang ada pada daerah Kali Jagir menyebabkan kadar pencemaran air di Kali Jagir juga semakin tinggi. sedangkan tingkat kebutuhan akan air bersih tidak dapat ditawar. Penataan daerah aliran sungai baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim maupun Pemerintah Kota Surabaya sangatlah lemah. Bantaran sungai, yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air, justru berubah menjadi tempat sampah. Sementara itu pembuangan limbah industri, baik cair maupun padat, terus berlangsung di sepanjang aliran sungai itu. dibutuhkan peran serta secara aktif masyarakat lokal dalam hal menjaga lingkungan hidup dari pencemaran. Perlu dibentuk suatu organisasi atau wadah untuk masyarakat Jagir dan sekitar nya berdialog atas ketidaknyamanan yang dialami sehari-hari. Dari forum ini diharapkan akan muncul ide, kesadaran dan partisipas aktif dari masuyarakat untuk kemudian mejaga lingkungan hidup di sekitarnya.
Keywords : partisipasi local, pencegahan, pencemaran linkungan, kali jagir, Surabaya
Dampak Pembangunan Terhadap Kerusakan Lingungan di Pantai Timur Surabaya
Abstrak Pertambahan penduduk yang cukup tinggi di Surabaya, dianggap telah jauh melebihi kapabilitas lingkungan untuk beregenerasi, sehingga hal ini akan berdampak pada kualitas hidup penduduk yang semakin lama semakin menurun. maka Surabaya memerlukan adanya perluasan lahan. Kepadatan penduduk yang terus meningkat tidak disertai dengan adanya lahan dan sumber daya yang memadai, sehingga hal ini memaksa penduduk Surabaya untuk mencari alternatifnya. Sebagian penduduk Surabaya memilih untuk memanfaatkan kawasan Pamurbaya (Pantai Timur Surabaya). Akan tetapi pemanfaatan lahan dan sumber daya yang dilakukan tidak diimbangi dengan pelestarian alam sehingga hal ini berpotensi untuk merusak ekosistem yang ada. Salah satu kasusnya pembalakan liar hutan bakau di sepanjang garis pantai Surabaya. , dampak dari pengalihan fungsi hutan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Kerugian tersebut antara lain, daerah pesisir Surabaya akan mengalami abrasi dan akan sering terkena banjir jika volume air laut mengalami kenaikan. Alih fungsi hutan bakau juga dapat mengakibatkan pada punahnya ikan-ikan yang berhabitat di hutan mangrove. Sedangkan dampak positif dari adanya pembangunan ini adalah, nilai ekonomis yang di dapatkan dari mengubah lahan bakau menjadi kawasan pemukiman dan tambak yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak tertentu saja. Sehingga, dampak positif dari pengalihan fungsi lahan tidak dapat didistribusikan secara merata.
Keywords : pembangunan, kerusakan, lingkungan, pantai timur, Surabaya
Penyebaran HIV/AIDS di Filipina melalui M en to M en Sex
Abstrak Penyebaran HIV/AIDS merupakan permasalahan global yang menjadi isu penting dalam wacana global saat ini. Penanggulangan HIV/AIDS yang merupakan bagian dari MDGs adalah wacana yang penting secara global sekarang ini, yang kini menjadi konsern utama negara-negara di dunia terutama negera berkembang mengingat penyebaran HIV/AIDS cukup tinggi. Di Filipina sendiri perkembangan wabah HIV/AIDS berkembang secara signifikan. Dan dalam prevelansi HIV/AIDS tersebut, penyebaran pada kalangan M2M (Men To Men sex )adalah yang dominan. Resolusi UN ESCAP 67/9 menyebutkan bahwa kelompok M2M dan transgender adalah populasi terdampak kunci yang paling rentan. Ini menimbulkan isu baru mengenai orientasi seksual dan identitas gender dalam konstruksi masyarakat. Filipina merupakan negara dengan tingkat prevelansi HIV/AIDS yang rendah, namun peningkatan drastis prevelansi HIV/AIDS di Filipina menunjukan bahwa endemik HIV/AIDS di Filipina sedang dalam fase berkembang, Terdapat peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS yang sangat signifikan setiap tahunnya. terdapat peningkatan sejumlah 83% pada transmisi HIV/AIDS pada kalangan M2M. Dalam mengatasi penyebaran HIV/AIDS yang terus meningkat, pemerintah harus melakukan perubahan perubahan kebijakan yang telah ada dan juga harus secara spesifik menargetkan kalangan M2M dalam bagian program mereka.
Keywords : perkembangan, HIV/AIDS, men to men, Filipina
Efektivitas P3BM ( Pro Poor Pl annin g, Budgeting, and M onitori ng Project) dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan
Abstrak ini MDGs merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari negara-negara maju terhadap negaranegara berkembang dengan memberlakukan sebuah kerjasama global. Pada goals yang pertama, MDGs menetapkan dua sasaran, yakni pertama mengurangi setengah dari jumlah penduduk miskin dan jumlah kelaparan. sejak tahun 2006 BAPPENAS dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) dan United Nation Development Program (UNDP) melaksanakan kegiatan peningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang pro terhadap masyarakat miskin (Pro-Poor Planning and Budgeting /P3B). Pada tahun 2009, dengan maksud penambahan komponen monitoring, kegiatan ini berubah nama menjadi Pro-Poor Planning, Budgeting and Monitoring (P3BM). provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, yakni termiskin kelima. Hal tersebut memerlukan perhatian khusus termasuk di dalamnya kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satunya adalah Kabupaten Sikka. Ide penambahan peraturan yang “out of the box” mengenai penduduk miskin ini dinilai cukup sukses bagi usaha pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, karena kemiskinan merupakan lingkaran setan yang tidak ada habisnya, jumlah penduduk miskin tidak akan berkurang jika pemerintah suatu daerah hanya mengandalkan dana bantuan langsung yang diberikan pada warga miskin sebagai cara mengentaskan kemiskinan ini.
Keywords : efektivitas, P3BM, kemiskinan, sikka, NTT
peran pemerintah untuk mengurangi hambatan dari usaha penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia
Abstrak tingginya jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan berpengaruh langsung terhadap tingginya angka kematian ibu. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kematian ibu yang paling tinggi di ASEAN dengan jumlah mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia saat ini jauh berada dari target MDG, bahkan belum memenuhi target program pemerintah sendiri dalam RPJMN. Padahal, sehubungan dengan target MDGs, pemerintah pusat dan daerah serta development partners telah mengembangkan upaya inovatif yang memiliki daya ungkit tinggi dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir dengan target utama pada penyebab kematian, prioritas pada daerah yang memiliki kasus kematian tinggi pada ibu dan bayi baru lahir serta pada daerah yang sulit akses pelayanan. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang baik dalam usaha untuk menurunkan angka kematian ibu. Namun yang perlu dilihat lebih lanjut adalah usaha pemerintah yang berusaha menyelesaikan masalah, namun tidak ke akarnya. Dengan kata lain, pemerintah hanya berusaha memberikan program-program untuk menyediakan atau mempermudah fasilitas dan aksesibilitas bagi ibu bersalin. Tapi yang perlu diingat masalah angka kematian ibu sebenarnya banyak dipengaruhi dari faktor sosial dan budaya.
Keywords : peran, pemerintah, Indonesia, pengurangan, angka kematian ibu
Upaya Penanganan Hukum Kasus Pencemaran Industri PT Aquafarm Sumatera Utara
Abstrak PT Aquarfarm adalah perusahaan ekspor budidaya ikan nila yang berlokasi di Toba Samosir dan memiliki kantor di Serdang Bedagai. pencemaran lingkungan di area wisata Danau Toba yang dilakukan oleh PT Aquafarm karena telah membuang limbah sisa pakan ternak dan kotoran melalui Desa Sisalbe yang berada di wilayah terkait. Keberadaan PT Aquafarm telah mendapat kritikan dari masyarakat sekitar karena juga harus bertanggungjawab atas kerusakan jalan lintas wisata Danau Toba yang disebabkan oleh mobil pengangkut ikan PT Aquafarm yang mencurahkan air ke badan jalan sehingga menyebabkan jalan berlubang dan rusak. Limbah hasil buangan PT Aquafarm juga menimbulkan gangguan penyakit kulit pada masyarakat pengguna air danau. dicabutnya ijin PT. Aquafarm Medan untuk melakukan aktivitas bisnis oleh pemerintah setempat, merupakan keputusan yang tegas dalam pertimbangan kelestarian lingkungan.
Keywords : penanganan hokum, aquafarm, Sumatra utara
Pendidikan Dasar untuk Semua dan Keabsenan Kurikulum Terintegrasi
Abstrak pendidikan merupakan masalah vital dalam mengembangkan kemampuan dan taraf hidup individu. Pendidikan pada gilirannya juga berpengaruh pada pengembangan masyarakat secara luas. Akan tetapi, dalam praktiknya hingga kini kesempatan untuk menikmati pendidikan belum juga mencapai tahap pemerataan. Dan masalah seperti ini pada dasarnya bukan hanya menjadi masalah serius di Indonesia, tapi juga di negara-negara berkembang lainnya. setiap tahunnya pada bulan April, diselenggarakan sebuah kampanye global bertajuk “Pendidikan untuk Semua” atau biasa disingkat PUS. Hal ini berkaitan dengan kondisi pembelajaran di mana setiap orang akan memiliki akses dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dalam berbagai bentuk, serta memungkinkan terbukanya peran penuh masyarakat dalam pendidikan. untuk membentuk lingkungan pendidikan yang baik perlu adanya partisipasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari guru, dosen, tokoh agama, budayawan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk turut serta membantu operasionalisasi pendidikan yang ada. Perhatian yang besar tersebut akan memberikan kesempatan lebih jauh bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin terus belajar. Artinya, pendidikan untuk semua merupakan hal yang bisa dicapai dengan kerjasama dari berbagai pihak. Diperlukan pula sosialisasi dan dialog dengan masyarakat untuk menginformasikan dan mendiskusikan sistem pendidikan yang akan diimplementasikan.
Keywords : pendidikan dasar, kurikulum integrasi
Peran Pemerintah terhadap Masalah Putus Sekolah dan Pemerataan Pendidikan di Surabaya
Abstrak Tujuan
yang tercantum dalam MDGs mengenai pendidikan adalah agar setiap anak
mendapatkan pendidikan sejak usia dini dan pendididkan tersebut juga secara konstan berjenjang. Sebagai negara berkembang yang menjadi negara sasaran utama MDGs, Indonesia mendukung penuh program MDGs dan terus mengupayakannya melalui kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan dalam MDGs tersebut. Salah Satunya adalah mengatasi Kasus Putus sekolah. putus sekolah dapat terjadi karena faktor yang bervarian. Secara makro, penyebab putus sekolah disebabkan karena faktor ekonomi, keluarga, teman sebaya, masalah pribadi. Penyebab terjadinya putus sekolah secara umum adalah karena terjadinya resesi ekonomi baik dalam skala makro (bangsa) maupun dalam skala mikro (keluarga), persepsi, asumsi, dan kondisi keluarga terhadap pendidikan, pergaulan teman sebaya khususnya pada dampak negatif, dan kondisi anak (baik fisik maupun psikis). Pemkot memberikan perhatian khusus pada sekolah negeri dan membuat anggaran untuk sekolah negeri cukup besar. Sedangkan untuk sekolah swasta, masih belum tersentuh perbaikan. Baik dari sisi kualitas pendidikannya maupun kualitas gedungnya. Buktinya, program jalur kemitraan sementara ini hanya diberlakukan di sekolah negeri. Padahal sekolah swasta perlu mendapat sentuhan program tersebut
Keywords : putus sekolah , pemerataan, pendidikan , surabaya
Pemberantasan Angka Buta Huruf di Papua Melalui Kebijakan Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Papua
Abstrak Terdapat tiga pengukuran yang digunakan MDGs dalam pengukuran mengenai kesetaraan pendidikan, yaitu jumlah anak yang dapat bersekolah di sekolah dasar, proporsi anak yang lulus sekolah dasar, dan angka kemampuan membaca dan menulis pada masyarakat usia 15-24 tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi masih banyak masyarakat Indonesia terutama yang berusia 15-24 tahun yang buta huruf terutama di sejumlah daerah di Indonesia itu sendiri. masih terdapat beberapa provinsi yang belum mendekati target bahkan jauh dari target yang diharapkan. salah satu provinsi di Indonesia dengan prosentase buta huruf paling tinggi adalah provinsi Papua. Pemerintah Indonesia secara umum memiliki pera n yang cukup signifikan dalam membuat kebijakan dan menyelesaikan permasalahan buta huruf di Indonesia secara umum dan di Papua secara khusus, serta upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan dan pembangunan millennium (MDGs) di tahun 2015. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut masih mendapatkan tantangannya tersendiri seperti adanya kendala geografis yang kerap membatasi terlaksananya program yang ada. Selain itu juga terdapat permasalahan dana yang juga krusial dalam maksimalisasi implementasi kebijakan. Hal ini diperburuk dengan belum adanya data yang sesuai dari agen-agen pemerintah terkait.
Keywords : pemberantasan, buta huruf, papua
Pencemaran Teluk Buyat yang diakibatkan limbah tambang PT. Newmont Minahasa Raya
Abstrak Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang identik dengan istilah pembangunan. Pembangunan yang terus berjalan selalu memanfaatkan lingkungan baik langsung maupun tidak langsung. Meskipun alam, tetapi kenyataannya masalah dan kerusakan lingkungan sulit dihindari sehingga mengganggu dan mengancam keberadaan manusia dan habitat penghuninya. Berbagai persoalan menyangkut kerusakan lingkungan yang dilakukukan oleh kalangan pebisnis kerap kali memiliki sangkut paut dengan cara dan etika dalam menjalankan bisnisnya. Peristiwa di Teluk Buyat diakibatkan karena adanya cemaran merkuri yang diduga berasal dari operasi sebuah perusahaan tambang emas asing PT Newmont Minahasa Raya (NMR). kegiatan pertambangan skala besar oleh PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) menyebabkan ekosistem perairan laut di teluk Buyat rusak parah akibat buangan 2000 ton tailing setiap hari. Bukan itu saja, kondisi masyarakat di sekitar Teluk Buyat yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut dan bertahan hidup di wilayah tersebut karena tekanan kemiskinan harus menerima akibat dari pencemaran dan perusakan ekosistem Perairan Teluk Buyat.sampai saat ini Pemerintah belum ada tindakan yang solutif, dikarenakan pemerintah hanya fokus tentang penelitian untuk mengindikasikan telut Buyat tersebut tercemar unsur logam (merkuri dan arsen) akibat dari pencemaran PT. NMR.
Keyword : pencemaran, teluk buyat, limbah, Newmont
Masalah Kependudukan mengenai Kemiskinan di Indonesia
Abstrak Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran. Perlu kita ketahui sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan ditempatkan secara utuh dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional. Program penanggulangan kemiskinan harus disertai dengan peran aktif, dan produktivitas rakyat diupayakan untuk menumbuhkan kemandirian penduduk miskin. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya patut kita hargai atas segala upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi kemiskinan. Segala program penanggulangan kemiskinan yang telah dan akan dilakukan pemerintah sudah sepatutnya kita dukung bersama.
Pemberdayaan masyarakat miskin perlu di tingkatkan
dengan membuat regulasi yang berhubungan dengan program bantuan agar berlangsung efektif, contohnya seperti program Bantuan Langsung Tunai. Pelaksanaan BLT perlu adanya perencanaan yang matang, implementasi yang sesuai dengan kondisi kemiskinan yang ada, dan juga pengawasan dari pihak yang terkait, agar program penyaluran bantuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mengurangi terjadinya penyimpangan.
Keywords : masalah kependudukan, kemiskinan, Indonesia
Meningkatkan Kesehatan Ibu
Abstrak Dalam satu dari delapan buah sasaran pembangunan MDG’s (Millenium Development Goals) terdapat sebuah sasaran yang penting yaitu, meningkatkan kesehatan ibu. Target yang ingin dicapai sasaran itu adalah Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan. Tingginya kematian ibu disebabkan oleh dua faktor, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk mempercepat pencapaian target MDGs pemerintah kemudian membuat berbagai kebijakan, Namun Pemerintah sendiri memandang bahwa pencapaian tujuan MDGs sampai 2010 belum optimal. Beberapa capaian target MDGs stagnan, bahkan menunjukkan kinerja menurun. Percepatan pencapaian MDGs di tingkat nasional tertuang dalam peta jalan percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium di Indonesia. Sementara itu, di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu dituangkan dalam rencana aksi daerah (RAD) percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium.
Keywords : meningkatkan , kesehatan Ibu hamil
Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan Abstrak Kemiskinan merupakan masalah klasik di negara-negara berkembang, dan juga menjadi perhatian negara-negara maju di dunia. Salah satu bentuk kepeduliannya adalah dengan dikumandangkannya Deklarasi Milenium pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000, yang salah produknya adalah Millenium Development Goals (MDGs), dengan eradikasi kemiskinan tujuan utamanya. Target pemerintah untuk melaksanakan MDGs sesuai target, harus didukung pendanaan yang memadai dan kerjasama dari semua pihak, termasuk sektor ekonomi karena kondisi ekonomi berkaitan dengan kemiskinan. Keberhasilan peran sektor kesehatan sangat terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dijalankannya. Kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya telah menjadi prioritas pembangunan dan menjadi agenda pokok yang mengerahkan berbagai sumber daya pembangunan. Selama itu pula, dinamika kemiskinan dan penanggulangannya di Indonesia juga turut berkembang. diperlukan adanya penanganan kemiskinan yang lebih komprehensif, yaitu melihat kemiskinan tidak hanya melihat dari sisi pendapataan yang diterima perkapita, namun perlu adaya pendekataan yang menyeluruh dalam memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan letak geografis suatu daerah.
Keywords : penanggulangan, kemiskinan , pemerintah
Program Padat Karya Perkotaan guna Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
Abstrak Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan Kerja saling berhubungan satu sama lainnya. Masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah tersebut maka solusinya adalah dengan melaksanakan program pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan yang tersedia, pembukaan investasi-investasi baru, melakukan program padat karya, serta memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan. Kegiatan padat karya sebagai
suplemen program mengatasi pengangguran memiliki manfaat yang besar karena dapat mendorong penciptaan dan perluasan kerja bagi banyak orang.Idealnya program padat karya yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini kemenakertrans adalah memberdayakan rakyat miskin, program padat karya produksi bisa memberikan kesempatan kerja bagi penganggur dan pencari nafkah utama keluarga untuk meningakatkan kesejahteraan. Program ini diharapkan bisa membangun fasilitas infrastruktur ekonomi perdesaan dengan jangka waktu tertentu dan berkesinambungan bagi masyarakat setempat. Realisasi program harus bersifat partisipatif, yakni sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan warga sasaran program. Ketika program dilaksanakan dengan partisipasi warga, niscaya akan menjadi milik warga yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan bersama.
Keywords : padat karya, perkotaan, penanggulangan , kemiskinan, kelaparan
PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA (WAJIB BELAJAR 9 TAHUN)
Abstrak
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, banga dan negara. Di Indonesia sendiri, berbagai program telah dilakukan agar bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Pemerintah juga telah mengklaim telah dijalankan pemerintah dalam memberantasi buta aksara, mulai dari program wajib belajar 9 tahun, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembentukkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lainnya. Namun , ironisnya di Indonesia masih terdapat lebih dari 15 juta penduduknya yang menyandang status buta aksara, dan masih banyak terdapat kejadian putus sekolah. Hal ini akan berpengaruh terhadap masa depan bangsa ini. Karena dengan adanya mutu pendidikan yang tinggi maka kualitas sumber daya manusia juga akan tinggi. Pendidikan ini mempunyai dampak yang sangat luas, jadi jika pendidikan di bangsa ini baik, maka masalah-masalah yang ada ini akan semakin berkurang misalnya masalah kemiskinan.
Keywords : pendidikan dasar, wajib belajar
Memastikan Kelestarian Lingkungan
Abstrak Populasi manusia adalah ancaman terbesar dari masalah lingkungan hidup di Indonesia dan bahkan dunia saat ini. Setiap orang memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup. Jika populasi bisa bertahan pada taraf yang ideal, maka keseimbangan antara lingkungan dan regenerasi populasi dapat tercapai. Namun kenyataannya adalah populasi bertumbuh lebih cepat dari kemampuan bumi dan lingkungan kita untuk memperbaiki sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya kemampuan bumi akan terlampaui dan berdampak pada kualitas hidup manusia yang rendah. Ditinjau dari sudut pandang akademik, 3 kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menuju pada teori pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Kebijakan AMDAL misalnya masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanannya seperti lemahnya pengawasan mengenai hasil AMDAL suatu kegiatan usaha, masih banyaknya kegiatan usaha yang tidak memiliki AMDAL, rendahnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya AMDAL dalam menjalankan kegiatan usahanya. Program Menuju Indonesia Hijau serta Langit Biru juga memiliki banyak kelemahan. Salah satu kelemahan yang paling nampak adalah tidak tercapainya target yang telah ditetapkan seperti masih banyaknya masyarakat yang menggunakan energi primer/bahan bakar fosil. Masih sering terjadi banjir dan tanah longsor sebagai akibat dari maraknya illegal logging. Tingkat pencemaran udara di kotakota besar masih tinggi baik pencemaraan melalui kendaraan maupun pencemaran dari industri.
Keywords : pembangunan berkelanjutan: kelestarian, lingkungan
Tugas Ujian Akhir Semester Masalah Kependudukan
Andi Firmansyah 070912045
UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PRODI S1 – ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 2012
