KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL Disajikan pada Acara PELA PEL ATIHAN KESEHAT KESEHATAN AN KERJA KE RJA TINGKA TING KAT T KAB. KAB . TABALONG TABALONG TAHUN 2012
Oleh : GUSFARIZAL
KEPALA SEKSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PEGAW PEGA WAI PE PENGA NGAW WAS KET KETENAGAKERJAA ENAGAKERJAAN N SPE SPESI SIALI ALISS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Mengapa pengawasan K3 Penting ? hak azasi manusia dan Merupakan bagian yang terintegrasi pada agenda pembangunan berbasis manusia Estimasi ILO (per tahun) 2,3 juta org meninggal terkait dengan pekerjaan 360.000 org meninggal krn kecelakaan kerja 1,95 juta sakit akibat kerja Kerugian USD 1,25 triliun
Di Indonesia th 2010 : 2.191 org Meninggal : 4.061 org Cacat fungsi : 2.550 org Cacat sebagian : 37 org Cacat total Sebagai Perbandingan Fatalities per 100.000 pekerja per tahun : 20 Indonesia : 8,5 Malaysia : 8,9 Thailand : 3,5 Singapura : 2,5 Jepang Uni Eropa : 1,5 Cause of accidents Statistically …….. more than 80 % of past OSH accidents are caused primary by Unsafe Human Behaviour
K3 belum mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak dan tingkat kepedulian masyarakat relatif rendah
Total angkatan kerja 117,40 juta (BPS, Agustus 2011) yang bekerja baik sektor formal maupun informal 109,7 juta
Pendidikan s/d SD
: 54,2 juta org
SMTP
: 20,7 juta org
SMK
: 8,86 juta org
SMTA
: 17,11 juta org
Akademi
: 3,17 juta org
Universitas
: 5,65 juta
Jumlah pengangguran 7,7 juta (Agustus, 2011)
Sebagian besar angkatan kerja/tenaga kerja tidak memahami haknya untuk mendapatkan perlindungan K3
Kuantitas & Kualitas pengawas spesialis kurang memadai
5
6
A.
PERAN TENAGA KERJA Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja aman; Mengembangkan pengetahuan bidang K3; Memberikan masukan pada pihak manajemen dalam rangka merencanakan program K3 di tempat kerja; Mengimplementasikan K3 di tempat kerja; Mengembangkan pelaksanaan K3; Meningkatkan kesadaran dan perilaku K3.
B.
•
•
•
•
•
•
Peran Pengusaha Komitmen manajemen Penetapan kebijakan K3 Penyebarluasan kebijakan Pembentukan organisasi K3 yang bertanggung jawab menangani permasalahan K3 Mendorong aktivitas P2K3 Peningkatan kualitas SDM
Lanjutan
Penyediaan budget K3
Tata laksana K3 (aturan /prosedur / manual / petunjuk)
Pengenalan dan penilaian sumber bahaya
Penentuan jenis proteksi yang diperlukan berdasarkan resiko
Perencanaan preventif maintenance
Penyiapan dan penggunaan SOP
9
sarana
dan
prasarana
serta
Lanjutan
Pemilihan dan penempatan pekerja
Diklat
Motivasi
Investigasi
Review atas keberhasilan dan atau kegagalan
10
C.
PERAN PEMERINTAH
Mendorong
masyarakat
atas
ditaatinya
perundangan dan standar dibidang K3;
Mendorong
lembaga-lembaga
K3
berperan aktif dalam pelaksanaan K3
11
Mengembangkan Kebijakan K3.
untuk
“ INDONESIA BERBUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TAHUN 2015 “
12
Mempunyai keinginan kuat untuk selalu melaksanakan K3 Mempunyai motivasi untuk selalu melaksanakan K3 Mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk beraktivitas/bekerja secara selamat dan sehat Selalu peduli terhadap K3 dilingkungannya Bertanggung jawab atas K3
1. INDIVIDU Mendorong setiap orang untuk sadar K3 dimanapun berada Pemahaman Arti Pentingnya K3
Setiap orang Berbudaya K3
Pemerintah Organisasi Profesi LSM Sekolah Perguruan Tinggi Setiap orang Peduli K3
K3 Menjadi Kebutuhan
2. Masyarakat Mendorong Pelaksanaa n K3 Di Masyarakat
Meningkatnya Pemahaman Arti Pentingnya K3 K3 Menjadi Kebutuhan Masyarakat
PJK3 Organisasi Profesi Assosiasi Perguruan Tinggi Pemerintah Pusat & Daerah DK3N / W / K
Kepedulian setiap individu maupun kelompok terhadap K3 meningkat
Terciptanya Pelaksanaan K3 di Rumah Tangga, Lingkungan Masyarakat dan Perusahaan/ Tempat Kerja
3. Perusahaan Mendorong Terlaksananya K3 Mandiri disetiap Perusahaan
Meningkatnya Kepatuhan Pengusaha/ Pengurus & Tenaga Kerja, dalam Pelaksanaan Ketentuan dan Standar K3
P2K3 Ahli K3 Dokter Perusahaan & Pemeriksa Kesehatan Operator Teknisi Petugas Paramedis Tingkat kecelakaan & PAK dapat ditekan bahkan dihilangkan Terciptanya Ketenangan Kerja dan Perlindungan K3
Tercapainya Peningkatan Efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta ketenangan berusaha
4. Pencapaian Budaya K3 Indonesia Berbudaya K3
• • •
Peraturan & Standar
Budaya K3 Kebiasaan Melaksanakan K3 Berperilaku K3
Pelaksanaan K3 di perusahaan Pelaksanaan K3 di masyarakat Sadar K3
Pengawasan K3
Pembinaan K3 •
Lembaga
Biaya
•
Metode
Sistem MOPK3
Elemen MOPK3
Dikelola / diolah sesuai siklus MOPK3
Umpan balik
Tujuan K3
Elemen MOPK3 1.
2.
3.
SDM - Pengawas - Ahli K3 - Dokter Pemeriksa - Dll Sumber Dana - APBN - APBD - Swadaya Organisasi - Pemerintah - Lembaga K3
DK3N/P Pelayanan keselamatan Kerja P2K3/Satgas K3 PJK3
Lanjutan 4. Sarana - Peraturan Perundang-undangan K3 - Standar Nasional & Internasional K3 - Pedoman - Cheklist K3 / Formulir K3 - Petunjuk Teknis K3 - Alat-alat deteksi & inspeksi K3 5. Prosedur - Pemeriksaan & pengujian K3 - Pembinaan & pengujian lisensi K3 - Penerbitan keputusan Izin, pengesahan - Penerbitan sertifikat, Lisensi Ke - Pelaporan 6. Obyek pembinaan & pengawasan K3 - Keselamatan Kerja - Kesehatan & lingkungan kerja
Siklus Manajemen Operasional Pengawasan K3
Peningkatan Berkelanjutan
Tindakan
Pemeriksaan Program Kegiatan
Komitment & Kebijakan OPK3
Perencanaan Program kegiatan Pelaksanaan Program kegiatan
Kegiatan Inti MOPK3
Pengelolaan K3 Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan
obyek pengawasan & pembinaan riksa uji K3 perijinan/pengesahan/rekomendasi SDM K3 Audit SMK3 & tindak lanjut lembaga K3 (P2K3/Satgas K3) kasus kecelakaan kerja statistik kecelakaan laporan K3
Sistem Manajemen K3
Prinsip Dasar Sistem Manajemen K3. Implementasi SMK3 : 1. Terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. 2. Terjalin komunikasi efektif antar manajemen dan pekerja. 3. Peningkatan kesadaran pengusaha, manajemen dan pekerja terhadap. potensi bahaya di perusahaan. 4. Perencanaan K3 berbasis kondisi objektif perusahaan. 5. Prosesnya produktif dan tidak reaktif terhadap kondisi dan perbuatan berbahaya. 6. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kompetensi potensi kerja. 7. Alokasi dana dan penggunaan sumber produksi lebih efektif dan efisien. 8. Peningkatan kemampuan pekerja dapat dijamin. 9. Perbaikan sistem pendokumentasian dan pelaporan. 10. Peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan dibidang K3. 11. Peningkatan Program K3. 12. Memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan..
Penerapan SMK3
Perbaikan Kondisi Kerja
Pembentukan Sikap Aman (budaya K3) • •
• • •
• •
• •
• • • •
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Peningkatan Berkelanjutan
Peninjauan Peninjauan Ulang Ulang && Peningkatan Peningkatan oleh olehmanajemen manajemen
Pengukuran dan Evaluasi 25
Komitmen dan Kebijakan
Perencanaan
Penerapan
Diarahkan
Penerapan SMK3
kepada kemandirian dan rasa tanggung jawab manajemen serta tenaga kerja akan tugas dan kewajiban terhadap K3 dalam rangka upaya untuk menciptakan cara kerja dan kondisi kerja yang aman, sehat serta produktif
VI. Penutup Bila MOPK3 dan SMK3 dilaksanakan secara konsisten & konsekuen berdasarkan ketentuan, maka pelaksanaan K3 di Indonesia dapat memberikan konstribusi terhadap kinerja usaha & perusahaan, serta kinerja pemerintah maka Indonesia berbudaya K3 dapat dicapai
a. Kontribusi terhadap kinerja usaha
Dukungan pengembangan SDM Meminimumkan kerugian finansial Mengakui bahwa kecelakaan, PAK & insiden lainnya ditempat kerja adalah hasil dari kegagalan di dalam manajemen kontrol
Mengakui bahwa pengembangan budaya K3 diperlukan untuk pengendalian bahaya / resiko Menjamin pendekatan yang sistematik dalam pengendalian bahaya / resiko dan alokasi sumber daya Dukungan inisiatif untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dalam bentuk perbaikan terus menerus
b. Dalam Perusahaan Sebagai LOSS CONTROL untuk mengendalikan kerugian atau inefisiensi Sebagai COMPLIANCE AGENT untuk meyakinkan terpenuhinya normanorma & peraturan K3 dalam perusahaan
Sebagai ADVISORY BODY terhadap unit usaha/karyawan dalam penerapan K3 Sebagai MANAJEMEN TOOLS dalam menjalankan fungsi kontrolnya dalam aspek K3
c. Dalam Pemerintahan Administrasi pengawasan K3 tertata secara baik Pengawasan K3 menjadi satu kesatuan baik secara teknis, manajerial maupun administratif Terciptanya hubungan kerja yang harmonis Terciptanya pelayanan masyarakat yang optimal