Kebijakan Pemerintah Kebijakan Pemerintah di Bidang di Bidang K3 OLEH : KA DISNAKERTRANS PROV. DIY
KEBIJAKAN Serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan caracara mencapainya Nakamura & Smallwood, The Politic of Policy Implementation,1990
What are the government choose to do or not to do Thomas R Dye, Understanding U nderstanding Public Policy, Policy, 1981
PEMENUHAN UUUU-K3 & STANDAR K3 DI PERUSAHAAN DALAM RANGKA OTODA
Abstak Objective : REGULASI
PENGAKUAN Terselenggaranya Kondisi dan Lingkungan Perusahaan yang berwawasan K3
DUKUNGAN
Paradigma K3 2002
UU No.13/2003
1996
SMK3 PerMen. 05/1996
1995
Fihak III PJK3 PerMen.04/1995
1992
AHLI K3 PerMen. 02/1992
1988
PJIT Uap KepMen. 1261/1988
1987
P2K3 PerMen. 04/1987
1970
UU 1/70
1969
Era VR 1910
1947 1945 Proses transformasi dari rawing ke steering
1910 Direct Inspection
FRIVATISASI
Paradigma K3 UU No.13/2003 Era VR 1910
2002
1996
SMK3 PerMen. 05/1996
1995
Fihak III PJK3 PerMen.04/1995 Ruang lingkup Pabrik & Bengkel
1992
AHLI K3 PerMen. 02/1992
Pola pengawasan PJIT Uap KepMen.Polisionil/repressive 1261/1988
1988
1987Era
P2K3 PerMen. UU No. 1 Th 04/1987 1970
1970
UU 1/70
1969
Era VR 1910
Ruang lingkup
1947Pola
pengawasan
1945
Obyek /bidang
1910
Tempat kerja
Preventive
Proses Keteknikan, transformasi dari rawing ke steering
Direct Inspection
Sektoral, dan FRIVATISASI Kelembagaan
Paradigma K3 Era Otonomi Daerah UU No. 22/2002
UU
No. 32 TAHUN 2004
OTONOMI DAERAH
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DAERAH OTONOM
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Paradigma K3 Era Otonomi Daerah
Penerapannya K3 tetap mengacu pada UU No. 1 Th 1970 Jiwa UU 1 th 1970 tidak sentralistik, sehingga tetap relevan dalam era otonomi daerah
Kondisi yang diinginkan UU 13/2003
UU 21/2003
UU 1/1970
Operasionalisasi SMK3 di semua perusahaan Operasionalisasi Pengawasan efektif Standarisasi K3 lengkap & Up to Date Peraturan per UU an K3 yang harmonis
Tujuan K3 • Melindungi para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja (formal maupun informal) • Menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien • Menjamin proses produksi berjalan lancar OUT COME
Proses produksi lancar Produktivitas meningkat Kesejahteraan meningkat
SASARAN K3 0 7 9 1 n u a h j r a t e 1 K o n a N t a g m n a a l d e n s u e g K n a d n U
UU No 1 th 1970
Mencegah terjadinya kecelakaan, bahaya kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran dll.
“Nihil kecelakaan kerja” OUT COME
Menekan resiko kerugian
KEBIJAKAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA NASIONAL
Tahun 2010 - 2014
“ INDONESIA BERBUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TAHUN 2015 “
Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
Meningkatkan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja;
Meningkatkan Peran Serta Pengusaha, Tenaga Kerja dan Masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KEBIJAKAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA NASIONAL
1. 2. 3. 4.
Pemantapan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman K3 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; Peningkatan pembangunan SMK3 di tempat kerja; Pelaksanaan kerjasama antar negara, antar daerah dan dengan pihak-pihak terkait; Kegiatan jangka pendek yang harus dikerjakan untuk mengatasi masalah aktual
Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja Peningkatan pelaksanaan K3 meliputi kualitas dan kuantitas penerapan SMK3. Peningkatan fungsi pembinaan manajemen, dukungan administratif, sumberdaya, perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas KKN, Pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan norma K3; Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan K3; Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; Pengembangan dan penyempurnaan sistem, mekanisme dan prosedur pengawasan K3; Penegakan norma K3; Pelaksanaan analisa informasi K3;
KEBIJAKAN NASIONAL K3 UU No.1/1970 • • • •
Di Tempat Kerja
Aman Sehat Bebas Pencemaran Lingkungan Kerja Nihil Kecelakaan dan PAK
Peningkatan produksi dan produktifitas
K3 bersifat universal Pengusaha dan Tenaga Kerja
Kebijakan yang dilakukan : • •
Penetapan UU, Peraturan, SKB dan Standar Koordinasi Nasional, KONREG, KORTEK
Dampak krisis ekonomi Penutupan perusahaan
PROPENAS RENSTRA
Pengangguran Pelaksanaan program K3
REPETA
Otoda sesuai UU No. 32/2005 dan PP No. 37/2006
Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Siklus perumusan Kebijakan PENGAWASAN
Objek Pengawasan Temuan
DPR
Presiden Biro Hukum
• Sentralisasi kebijakan • Desentralisasi operasional
Pertumbuhan Ekonomi
Sosial Control Class Action
Kebijakan Perusahaan
Perlu audit Oleh Auditor independent
diwakili oleh PEMERINTAH
Kebijakan Publik Undang-undang & Peraturan Perlu pengawasan/sangsi Oleh Pegawai Pengawas
•
•
Tempat kerja harus dijamiin memberikan keselamatan bagi tenaga kerja yang bekerja K3 menjadi tanggung jawab Pengurus tempat kerja dan Pengusaha
- Pengurus tempat kerja/Pengusaha harus
mempunyai komitmen untuk melaksanakan K3 • •
Kecelakaan dapat dicegah Tempat kerja harus dapat memberikan kesempatan bagi setiap tenaga kerja untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal
Upaya Peningkatan Komitmen Pengusaha •
•
•
• •
•
•
Pembentukan Dewan K3 Nasional, Kep.Menaker No. Kep.155/MEN/1984 Kewajiban untuk membentuk P2K3 di setiap tempat kerja melalui kebijakan Menakertrans No. 04/MEN/1987 Kewajiban untuk merekrut tenaga ahli K3 melalui kebijakan Menakertrans No. 02/MEN/1992 Pembentukan PJK3, Permenaker No. Per-04/MEN/1995 Kewajiban melakukan sertifikasi peralatan Kewajiban melakukan sertifikasi kompetensi personil melalui kebijakan Menakertrans : - No. 01/MEN/1973 - Wajib Latih Hyperkes bagi Dokter Perusahaan - No. 01/MEN/1979 - Wajib Latih Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan - No. 02/MEN/1982 - Kwalifikasi Juru Las - No. 04/MEN/1985 - Pesawat Tenaga dan Produksi - No. 05/MEN/1985 - Pesawat Angkat dan Angkut - No. 01/MEN/1988 - Operator Pesawat Uap - No. 01/MEN/1999 - Operator Pesawat Angkat dan Angkut - No. 407/MEN/1999- Kompetensi Tehnisi Lift Kewajiban untuk menerapkan SMK3, Permenaker No.Per.No.05/MEN/1996
SISTEM PENGAWASAN K3
Auditor
PRINSIP DASAR KONSEP PENGAWASAN K3 DOKTER PEMERIKSA
PUSDIKLAT POLRI & MENKEHAM
P2K3
KK & HIPERKES
AHLI K3
PJK3
DILAKSANAKAN OLEH INSTITUSI YANG MANDIRI DENGAN PRINSIP PEMISAHAN OTORITAS PENGAWASAN (RIKSA/UJI/PENETAPAN) DENGAN OTORITAS PERIJINAN/ SERTIFIKASI/ LISENSI (Contoh: SISTEM PENGAWASAN PTKLN)
PEGAWAI PENGAWAS
Kebijakan Pengawasan (DIRJEN/KADIS)
PEMERIKSAAN
PENGUJIAN
Objek Pengawasan K3
PENETAPAN
Temuan
Sesuai
STANDAR
Perlu Perbaikan
ALAT • Mekanik, pesawat uap & bejana tekan • Konstruksi bangunan • Instalasi listrik • Lingkungan kerja • Kesehatan kerja PERSONIL • Tenaga kerja • Operator/ tehnisi/ Paramedis • Petugas Tidak Sesuai
Nota
Standar Teknis (BSN & Internasional
Tindakan
Standar Kompetensi BNSP
Laporan
• Penghentian pekerjaan • Segel • Sidik
POLRI
Kebijakan UU No.13/2003 UU No.1/1970 UU No.21/2003 UU No.32/2005 PMP No.14/1957 dgn perubahannya PMP No.7/1965 Kep.Men No.155/1984 Per.Men No.04/1987
Unit Pengawasan
Kab/Kota Propinsi Pusat Lembaga Hyperkes
P2K3
Per.Men No.04/1995
PJ Diklat K3
Keppres No. 12/2001 Keppres No. 59/2002
Asosiasi K3 Profesional K3 KAN JARAK
AD/ART
BNSP Terwujudnya Pengawasan Ketenagakerjaan Secara Mandiri (Independent) , Tidak Memihak, (Fair Treatment) , Profesional dan Seragam (Equal Implementation) di Seluruh Indonesia
BSN
Departemen Terkait Internal Depnakertrans
PT. Jamsostek Perguruan Tinggi
DK3N
PJK3 Inspeksi
AD/ART
JEJARING KERJA
Lembaga Pengawasan SDM Pengawasan Strategi 1. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait baik dalam manupun luar negeri 2. Pengembangan budaya dan etos kerja 3. mitra kerja (Stake Holder) dalam pengawasan ketenagakerjaan 4. Pemantapan sistem pengawasan ketenagakerjaan 5. Pengembangan strategi dan program dalam rangka pencapaian penanganan substansi teknis Pengawasan Ketenagakerjaan .
Auditor SMK3 Per.Men No.05/ 1996 Pengawas Ketenaga kerjaan
Korwas PPNS
UU No.13/2003 UU No.1/1970 UU No. 3/1992 UU No.21/2003 UU No.32/2005 UU No. 8/1981 PP. No 19/1974
Ahli K3
Per.Men No.04/1987 Per.Men No.02/ 1992
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 1.
Dalam pembangunan Nasional, tenaga kerja mempunyai peranan & kedudukan yg penting sebagai pelaku & tujuan pembangunan
2.
Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan utk menjamin hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan & perlakuan tanpa diskriminasi utk mewujudkan kesejahteraan & keadilan
3.
Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan pekerja, ditetapkan peraturan per-UU-an ketenagakerjaan
UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 4 Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : Membudayakan & mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja & penyedian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional nasional dan daerah, Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja, Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DLM PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH
Berdasarkan Bab XIV UU No.13 Tahun 2003 :
Pasal 176.
Pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yg mempunyai kompetensi &
independen
Pasal 177.
Peg. Pengws ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yg ditunjuk
Pasal 178 (1). Pengawasan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pd instansi ketenagakerjaan Pusat, Propinsi, dan Kab/Kota Pasal 179.
Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan Propinsi dan Kab/Kota wajib menyampaikan laporan kepada Menteri
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan Fungsi Negara Bekerjasama secara erat dengan pengusaha dan pekerja/buruh serta institusi lain seperti lembaga riset, perguruan tinggi
Berorientasi pada pendekatan pencegahan
Cakupan inspeksi bersifat universal
Pengawasan Ketenagakerjaan bersifat independen
ARAH KEBIJAKAN K3
TERSELENGGARANYA
MANDIRI
Peningkatan produktifitas
Sistem Manajemen K3 UU 13-2002 KONDISI YANG DIINGINKAN
Per 05-96
P2K3
A
P
(Act)
(Plan)
Proram Peningkatan
C (Check)
D
Penerapan K3
(Do)
KONDISI SAAT INI
Setiap Perusahaan Keberhasilan Sistem Manajemen K3 harus dimulai dari komitmen Manajemen yang didukung oleh semua jajaran Divisi, Unit , Team Safety dan seluruh karyawan
PETA STAKEHOLDER PENGAWASAN K3 UU No. 1 TAHUN 1970
1. UU No. 1 TAHUN 1970
Pasal 5
PEG. PENGA WAS
Kab/Kota
MENAKER DIREKTUR
AHLI K3
DOKTER PRSH
LUAR DEPNAKER
PEMERINTAH
- POLI PRSH - JASA KESEH
SWASTA
P2K3
Perusahaan
- INDUSTRI - JASA ----PJIT
SKEMA PENGAWASAN K3
Pemerintah
Ditunjuk / diakreditasi
Provinsi
(Saat ini) Perumusan kebijakan, standar, pedoman dan kriteria teknis di bidang K3
Pembinaan supervisi dan monitoring pelaksanaan otoda
Lapor / koordinasi PJ K3
Riksa uji obyek pengawasan K3 oleh Ahli K3 spesialis sesuai bidangnya
Kab / Kot a
Obyek Pengawasan K3 : • Kond & Ling Kerja • Lembaga//personel • Alat//Mesin /Ins • Bahan/Proses
•Operasional pengawasan Norma K3 oleh pegawai pengawas •Riksa Uji obyek pengawasan Obyek K3 oleh pengawas spesialis sesuai bidangnya
Pola Pengawaan yad.
Pemberdayaan lembaga – lembaga K3 dan Ahli K3 Riksa uji obyek pengawasan K3 hanya dilakukan oleh ahli K3 spesialis sesuai bidangnya. Pengawas spesialis hanya mengawasi kegiatan riksa uji yang dilakukan oleh ahli K3 (sesuai prosedur / tidak ). Lembaga K3 sebelum melakukan kegiatan lapor terlebih dahulu ke Provinsi / Kab /Kota Ahli K3 melaporkan hasil riksa uji ke Provinsi/Kab/Kota untuk tindak lanjut.
Koordinasi Fungsional Pengawasan K3 dalam OTODA Lembaga Internasional
As. Prof. lainnya
BSN
Asosiasi AK3
Apitindo
Pemerintah
DK3N
Propinsi
DKW
Kab/Kota Daerah Otonom Auditor SMK3
PJK3
Peg Peng
PJK3
Dokter Pemeriksa K TK
AK3
P2K3 Tempat Kerja/Perusahaan Peralatan Lingkungan Kerja Proses Produksi Tenaga Kerja
Panitia Banding
UNDANG UNDANG NO 1 TH 1970 KESELAMATAN KERJA
Dituntut profesional dan memiliki kompetensi : memahami peraturan dan standar teknik K3 yang luas, ahli mengidentifikasi sumber bahaya dan ahli membuat rekomendasi syarat K3 sesuai standar •
•
•
Pengendalian Administratif K3 Thd Alat/Mesin/Instalasi PEMERIKSAAN PENGUJIAN TEKNIK
OK
IJIN PEMAKAIAN
PENGESAHAN
ALAT/MESIN/INST BERBAHAYA
KEHANDALAN SISTEM PROTEKSI
MEKANISME PENGAWASAN K3
Commissioning
Gambar rencana
Test & Commissioning
Pemakaian
Pasang
Pengesahan gambar rencana
Pengesahan Pemakaian
Test Berkala
SKEMA PENGAWASAN K3 - OTODA
Pusat (DPNKK) Obyek Pengawasan K3 Lintas Propinsi
Peg. Pengawas K3 Spesialis Pengawasan langsung lintas propinsi
i s a n i d r o o K
PJK3
Dinas di Propinsi Obyek Pengawasan K3 Lintas Kab/ Kota
Peg. Pengawas K3 Spesialis Pengawasan langsung lintas kab/kota
i s a n i d r o o K
AK3 Spesialis
Dinas di Kab/ Kota Obyek Pengawasan K3
Peg. Pengawas K3 Spesialis Pengawasan langsung Pemberdayaan lembaga2 K3
KEGIATAN PENGAWASAN NORMATIF TERHADAP OBYEK K3 DI TEMPAT KERJA
Nota I II III
Pengurus Perusahaan
Obyek Pengawasan K3
Dinas yang berwenang di Kab/ Kota Peg. Pengawas
MONITOR Pengawasan langsung (Pertama – Berkala)
OBYEK PENGAWASAN K3/ PERALATAN TEKNIK K3 YANG DIPASANG/ DIOPERASIKAN TETAP DI TEMPAT KERJA DALAM KABUPATEN/ KOTA
PJK3 Lapor
Kantor Dinas Kab/ Kota
Analisa Laporan AK3 Spesialis
Peg. Pengawas K3 Spesialis
IJIN PENGESAHAN
Pengurus Perusahaan
Peralatan Teknik
Riksa Uji
OBYEK PENGAWASAN K3/ PERALATAN TEKNIK K3 YANG DIOPERASIKAN DI TEMPAT KERJA LINTAS KABUPATEN/ KOTA
Dinas yang berwenang di Propinsi
IJIN Pengesahan Pemakaian
Peg. Pengawas K3 Spesialis
Analisa Laporan Rekomendasi
n s a u a r h u a g s n u e r P e P
Peralatan Teknik K3
Dinas yang berwenang di Kab/ Kota Peg. Pengawas K3 Spesialis
Riksa Uji Laporan
PJK3
Pengesahan Gambar Rencana Pengesahan Gambar Rencana
Permohonan
Pusat (DPNKK) Tembusan
Dinas yang berwenang di Propinsi Lapor
n s a u a r h u a g s n u e r P e P
Fabrikator/ Instalatir Peralatan Mekanik Proses pembuatan/ perakitan
Peg. Pengawas K3 Spesialis
Dinas yang berwenang di Kab/ Kota Peg. Pengawas K3 Spesialis
Pengawasan
Sertifikasi Operator Pemerintah Dirjen Binawas Direktur PNKK Kasubdit Mek & PU BT Kasi Mekanik LULUS
Pembinaan & pengujian lisensi K3
Dinas yang berwenang di Propinsi Dinas yang berwenang di Kab/ Kota
Perusahaan / Tempat Kerja (peralatan mekanik)
PJK3 OPERATOR
Pengurus
OPERATOR perpanjangan
Proses penetapan sertifikasi bagi para personil dan lembaga K3 Sesuai UU No. 1 Tahun 1970
Pengajuan permohonan • Dokter perusahaan • Dokter pemeriksa • Operator peralatan/pesawat • Juru las • Ahli K3 • Auditor SMK3 • P2K3 • dll
Depnaker
In house training atau lembaga diklat
Sertifikat
• Untuk operator diberikan lisensi • Ahli K3, dokter pemeriksa dan Auditor SMK3 ditunjuk dengan Surat Keputusan Menteri
MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3
PERMOHONAN
SK PENUNJUKAN
MENAKER cq. Dirjen Bi nwasnaker
TIM PENILAI
3 tahun • dapat diperpanjang • dapat di cabut •
MEKANISME SERTIFIKASI KOMPENTENSI K3 DALAM FORMAT OTODA
Pemerintah Sert Lisensi Uji kompetensi
Dinas TK Propinsi
Dinas TK Kab/ Kota
Diklat K3 Perusahaan / Tempat Kerja OPERATOR, JURU LAS,PETUGASPERAN, KOORDINATOR DAN ANGGOTA REGU PENANGGULANGAN KEBAKARAN
•
•
Implementasi K3
UU & Standar K3
Terselenggaranya Kondisi dan lingkungan kerja yang berwawasan K3 dengan menerapkan :
Engineering Control Human Control Management Control
Pengakuan Masyarakat
•
Perlindungan K3 merupakan hak azazi setiap tenaga kerja yang bekerja
•
K3 menjadi tanggung jawab Pengurus tempat kerja dan Pengusaha
•
Pengurus tempat kerja/Pengusaha harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan K3
•
Kecelakaan kerja merugikan tenaga kerja dan perusahaan, dalam skala makro merugikan produktivitas nasional
•
K3 besifat normatif dan pelaksanaannya bersifat WAJIB,
•
Perlu adanya pembinaan dan pengawasan.
