KEBIJAKAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
OLEH
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
LATAR BELAKANG
Dalam pembangunan Nasional, tenaga kerja mempunyai peranan & kedudukan yg penting sebagai pelaku & tujuan pembangunan
Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan utk menjamin hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan & perlakuan tanpa diskriminasi utk mewujudkan kesejahteraan & keadilan
Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan pekerja, ditetapkan peraturan per-UU-an ketenagakerjaan
Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan institusi & lembaga yg penting dlm penyelenggaran administrasi negara bidang ketenagakerjaan
Secara universal maksud & tujuan utama dilaksanakannya pengawasan ketenagakerjaan adalah utk mewujudkan kesejahteraan & keadilan
Dlm sistem pemerintahan otoda diperlukan penataan prosedur & mekanisme pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan
Fakta lapangan tentang Keberadaan Pesawat/Bejana /Peralatan Tehnik Diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia :
. a. Industri b. Sarana sosial/rumah tangga.
Berpotensi dapat menimbulkan kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan kerusakan lingkungan. Pengelola/pengguna/pemakai produk menuntut adanya jaminan K3 melalui bukti (sertifikat) sesuai Per-UU di bidang K3. Pihak terkait perlu memahami proses sertifikat dibidang K3,khususnya di era Otonomi Daerah. Pelaksanaan K3 pada dasarnya menuntut keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak. Penangan K3 tidak harus dilakukan oleh pemerintah sendiri. Privatisasi K3 memberikan peluang kesempatan kerja. Produk barang dan jasa kompetetif. Peningkatan profesionalisme SDM di bidang K3 Peran pihak ketiga semakin strategis. Operasionalisasi pembinaan dan pengawasan K3 serta obyek pengawasan K3 sesuai dengan regulasi
PRINSIP P EN G A W A S A N K E T EN A G A K E RJ A A N
1.
Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan F u n g s i Negara
2. 3. 4. 5. 6.
Bekerjasama secara erat dengan pengusaha dan pekerja/buruh Bekerjasama dengan institusi lain seperti lembaga riset, perguruan tinggi Berorientasi pada pendekatan pencegahan Cakupan inspeksi bersifat u n i v e r s a l Berorientasi kepada tujuan organisasi
II. VISI, MISI, STRATEGI A. VISI, MISI, STRATEGI DITJEN BINWASNAKER
VISI Terwujudnya Masyarakat Industri yang Sejahtera dan Berkeadilan MISI 1. Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum 2.
Menjadikan Institusi Andalan
3.
Menciptakan ketenangan Bekerja &
STRATEGI 1.
Pengembangan fungsi & kapasitas kerja organisasi
2.
Pemantapan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
3.
Pengembangan Sistem & Budaya Kerja
4.
Pengembangan strategi & program dalam rangka penajaman penanganan substansi teknis Pengawasan Ketenagakerjaan
B.
VISI, MISI, STRATEGI DAN PROGRAM DIREKTORAT PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA
“ TERWUJUDNYA BUDAYA KESELAMATAN KERJA
MASYARAKAT
BAGI
INDUSTRI “
MISI
1. MENINGKATKAN KINERJA PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA. 2. MEMANTAPKAN PELAKSANAAN K2 SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN IPTEK 3. MENGEMBANGKAN JEJARING KERJA PENGAWASAN K2 STRATEGI
1. PEMANTAPAN PERATURAN PERUNDANGAN 2. PEMBINAAN DAN SOSIALISAS K2 3. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN PERSONIL K3 4. PENINGKATAN KERJASAMA BIDANG KESELAMATAN KERJA 5. PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
PROGRAM
Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang undangan, standar dan pedoman teknis dibidang keselamatan kerja
Pelaksanaan bimtek bagi lembaga dan atau personil keselamatan kerja
Pengendalian dan peningkatan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis keselamatan kerja
Pengelolaan informasi keselamatan kerja
Pelaksanaan koordinasi fungsional bidang keselamatan kerja
Pembinaan dan pengujian kompetensi, lesensi personil keselamatan kerja
Peningkatan pelayanan pengawasan keselamatan kerja
Peningkatan supervisi pelaksanaan pengawasan
C.
VISI, MISI, STRATEGI DIREKTORAT PENGAWASAN KESEHATAN KERJA
VISI Tenaga Kerja Dan Lingkungan Kerja Yang Sehat Dan Produktif MISI 1. Meningkatkan Penerapan SMK3 2.
Mendorong Terciptanya Lingkungan Kerja Aman, Sehat Dan Produktif
3.
Bebas Penyakit Akibat Kerja
Pengawasan Kesehatan Kerja
STRATEGI 1.
Peningkatkan Kualitas SDM Bidang Kesehatan Kerja
2.
Pemberdayaan Lembaga, LSM Dan Masyarakat
3.
Penetapan Standar Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Kerja
4.
Penegakan Kepastian Hukum
5.
Pembentukan Sistem Informasi
III. DASAR HUKUM • • • • • • •
•
UU No. 1 Tahun 1970 Undang-Undang Uap 1930 UU. No. 22 Tahun 1999 UU. No. 13 Tahun 2003 UU. No. 21 Tahun 2003 Peraturan Uap 1930 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai peraturan pelaksana UU. No.1 Tahun 1970.
IV. Ruang Lingkup A. Obyek Pengawasan
a. Pesawat uap b. Pesawt Cairan Panas c. Bejana Tekan d. Bejana Penimbun e. Instalasi pipa
√ Alat pemadan api ringan √ Springkler √ Hidrant √ Smoke detector.
√ Gedung √ Air √ Transportasi
B. Obyek Pembinaan 1. Lembaga K3 Perusahaan Jasa K3 (PJK3) Jasa
Konsultan Jasa Fabrikan, Pemeliharaan, Repara & Instalasi Teknik K3 Jasa Pemeriksaan & Pengujian dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja Jasa Audit K3 Jasa Pembinaan K3
2. Personil K3
V. Laporan Pengawasan K3 A. Mekanisme Laporan
Pemerintah Pengawasan Ketenagakerjaan Spesialis
n a l u w i r T n a r o p a L
n a n a l u B n a r o p a L
Provinsi Pengawas Ketenagakerjaan spesialis
KAB / KOTA Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis
Obyek pengawasan K3
B.
Bentuk Laporan
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis.
Bentuk Laporan sesuai dengan obyek yang diawasi misalnya: •
•
•
•
Bentuk 9 untuk Ketel uap Bentuk 38 L dan 39 L untuk Lift Bentuk 51 untuk pesawat angkat dan angkut DLL
Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan baik yang berada di Kabupaten /Kota Provinsi menggunakan bentuk laporan bulanan dan triwulan , isinya merupakan laporan lengkap dari hasil pengawasan seluruh pegawai pengawas spesialis.
VI.
PENUTUP
Demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan
Apabila
peserta ingin mengetahui lebih rinci/mendalam , dapat mempelajari sendiri, baik peraturan perundangan K3, Standar maupun pedoman teknis K3
Terima kasih