AKREDITASI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL
A. Pendahuluan
Berdasarkan data Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Jatim. Dari total 6.497 TK, 52 di antaranya tak terakresditasi. SD dasari total 13.253, sebanyak 43 di antaranya tak terakreditasi. Untuk sekolah jenjang SMP dan SMA, jumlah sekolah yang tak terakreditasi masing-masing sama 22 sekolah. Total sekolah SMP sebanyak 2.466 dan SMA 1.804 sekolah.
Berdasarkan data Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Sulsel, sebanyak 36 Sekolah Menegah Pertama (SMP) dari 75 SMP yang ada di Makassar tidak terakreditasi. Sementara Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 17 dari 28 SMA tidak terakreditasi. Begitupun dengan Madrasah Aliyah (MA) terdapat 8 MA dari 26 MA tidak terakreditasi, yang diperkirakan memiliki ribuan siswa.
Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61 BAB XV (poin 2) disebutkan, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
Sekolah yang tidak terakreditasi ini tersebut bila ingin menggelar UN harus berafiliasi dengan sekolah negeri yang terakreditasi A atau ikut ujian bersama. Nanti pada saat penerimaan ijazahnya tentunya kepala sekolah tempat melakukan UN yang bertandatangan jadi bukan kepala sekolah sekolah yang tidak terakreditasi.
Sedangkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional BAB XX ketentuan pidana pasal 67 ayat (10) disebutkan perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi atau vokasi tanpa hak, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda subsider Rp 1 Miliar.
"Karena masa berlaku akreditasi setiap 5 tahun sekali setelah itu kembali mengajukannya ke badan akrediatasi secara tertulis itu kami akan keluarkan surat rekomendasi agar tetap melaksanakan UN dengan tanpa melanggar UU," jelasnya.
B. Pembahasan
Akreditasi sekolah yang sebenarnya mempunyai pengertian sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau suatu program pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, alat regulasi diri (self regulation) di mana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta terus menerus meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Pengertian ini akan lebih memberikan makna dalam hasil sebagai suatu pengakuan, suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan pengembangan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu standarisasi, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Standarisasi pendidikan mempunyai makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang memiliki keleluasan dan keluwesan dalam implementasinya. Evaluasi merupakan suatu proses kontinu dalam memperoleh data maupun informasi guna pengambilan suatu keputusan. Akreditasi merupakan suatu pengakuan terhadap kinerja sekolah yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan suatu lembaga mandiri dan profesional.
Akreditasi dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang namanya dibedakan menurut satuan, jalur dan jenjang pendidikan. Program atau satuan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diakreditasi oleh BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) yang pada tingkat propinsi dibentuk oleh gubernur
Akreditasi adalah suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh suatu badan yang disebut Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk mengakreditasi atau menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif oleh satuan pendidikan kepada publik.
Hasil akreditasi ditetapkan oleh BAP-S/M maupun UPA-S/M Kabupaten/Kota. Sesuai dengan kewenangannya BAP-S/M akan menerbitkan
sertifikat akreditasi sekolah sesuai dengan format dan borang yang dikeluarkan
oleh BAN-S/M. Sertifikat akreditasi memuat nilai masing-masing komponen
(dalam angka) dan peringkat/status akreditasi sekolah yang dinyatakan dengan
huruf A (amat baik), B(baik), dan C (cukup). Sekolah yang nilainya kurang dari C dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak diberikan sertifikat. Sekolah yang nilai akreditasinya kurang dari B tidak diperkenankan untuk melaksanakan ujian nasional dan tidak berhak untuk mengeluarkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bagi para siswanya. Status akreditasi ini berlaku untuk kurun waktu 5 tahun sejak tanggal ditetapkan. Setelah kurun waktu 5 tahun sekolah harus diakreditasi ulang.
Manfaat lain akreditasi sekolah adalah dalam hal jalur undangan SNMPTN. Ketentuan terakhir bagi sekolah terakreditasi A (akselerasi) 100% (semua siswa) berhak masuk jalur undangan, sedangkan terakditasi A (RSBI/Unggulan) hanya 75% terbaik saja, Terakreditasi A ( Reguler) 50% terbaik, Terakreditasi B (Reguler) 25% terbaik dan Terakreditasi C ( Reguler) hanya 10% terbaik saja yang berhak masuk melalui jalur undangan. Dari calon siswa yg masuk dlm ranking dan layak utk mendaftar dan ternyata ybs tdk menggunakan haknya, posisi ybs TIDAK tergantikan alias harus dibiarkan kosong. Oleh karenanya sekolah bermutu berlomba-lomba memperbaiki peringkat akreditasi sekolahnya agar lulusannya bisa diterima banyak lewat jalur SNMPTN di perguruan tinggi negeri.
Analisis SWOT
Kekuatan
Dengan adanya akreditasi akan lebih menambah persaingan dalam peningkatan mutu pendidikan pada masing-masing lembaga pendidikan
Adanya sistem pendidikan yang menuntut adanya perbaikan pada masing-masing lembaga pendidikan baik dari segi sumber daya manusia maupun pada sisi sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi.
Minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang terakreditasi semakin tinggi
Kelemahan
Biaya yang diperlukan dalam proses akreditasi relatif besar, sehingga dirasa sangat memberatkan bagi lembaga pendidikan
Kurang luasnya lokasi lembaga pendidikan dan juga sarana dan prasarana yang tidak memadai, baik dari segi gedung maupun buku kepustakaan sebagai bahan ajar penunjang pembelajaran.
Banyaknya guru yang tidak siap untuk menerima kurikulum baru atau banyak yang tidak menguasai dan masih terpengaruh oleh kurikulum lama.
Banyak lembaga pendidikan yang menyepelekan akreditasi sekolah dan lebih menekankan untuk mendapatkan sertifikat tanpa memperhatikan kualitas selanjutnya.
Sering adanya data-data fiktif dalam pengisian instrument akreditasi, data yang digunakan
Peluang
Arus informasi yang semakin tak bendung merupakan konsekuensi dari globalisasi yang merambat seluruh sector kehidupan termasuk juga pendidikan.
Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang diperoleh dari sistem pendidikan yang lulusan tidak berkompenten dan tidak siap kerja.
Masih berkembangnya paradigma bahwa lulusan dari sekolah yang terakreditasi yang berkompenten.
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberdayakannya diri dan lingkungannya sebagai sarana dalam pendidikan
Tantangan
Semakin terbukanya pasar bebas yang menyebabkan arus emigrasi dan imigrasi semakin besar sehingga mempengaruhi proses akreditasi sekolah/madrasah
Banyaknya assessor yang meluluskan lembaga pendidikan dengan dalih subyektifitas masing-masing assessor, sehingga dengan sangat mudahnya Badan Akreditasi Sekolah ataupun Madrasah mengeluarkan sertifikat kelulusan akreditasi dengan nilai yang sangat bagus tanpa memperhatikan kualitas lembaga pendidikan tersebut.
Kultur birokrasi yang tidak transparan dalam penyelenggaraan prosedur akreditasi
Akreditasi memiliki banyak manfaat dan tujuan untuk semua kalangan. Baik bagi kepala sekolah, guru, masyarakat (orang tua peserta didik) dan peserta didik.
a) Kepala Sekolah/Madrasah
Bagi kepala sekolah/madrasah, akreditasi dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kelayak sekolah/madrasah, meningkatkan kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya serta menyusun program anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.
b) Guru
Untuk para guru, akreditasi dapat dijadikan suatu dorongan untuk melakukan atau memberi pelayanan yang lebih baik untuk meningkatkan pengetahuan peserta didiknya, guna meningkatkan atau setidaknya mempertahankan mutu sekolah/madrasah yang dinaunginya.
c) Masyarakat (orang tua peserta didik)
Bagi kalangan masyarakat, khususnya para orang tua peserta didik, hasil akreditasi dapat dijadikan suatu informasi yang paling baik mengenai layananan pendidikan yang terdapat di sekolah/madrasah tersebut. Sehingga para orang tua peserta didik dapat memilih dan mengambil keputusan mengenai kebutuhan sekolah/madrasah atau dapat memilih sekolah/madrasah yang tepat untuk anak-anak mereka.
d) Peserta didik
Secara tidak langsung, hasil akreditasi dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka karena mereka telah mendapatkan pendidikan yang layak selain itu menumbuhkan semangat peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sertifikat sekolah/madrasah yang terakreditasi merupakan bukti jika mereka telah mendapatkan pendidikan yang bermutu.
C. Penutup dan Saran
Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan maka penulis merumuskan beberapa rekomendasi dan saran diantaranya :
Diperlukan sosialiasai peraturan menteri tentang standar isi, sehingga sekolah-sekolah dapat siap untuk diakreditasi,
Sekolah perlu memperoleh perhatian dan perbaikan apalagi ini menyangkut kinerja sekolah yaitu kinerja manajemen dan kinerja keuangan dan transparansi manajemen keuangannya,
Supervisi kelas harus mendapat perhatian baik kualitas maupun kuantitasnya karena ini merupakan bagian dari penjaminan mutu pendidikan,
Sesuai dengan prinsip acuan dalam melaksanakan akreditasi sekolah, terkait kemandirian, maka kewenangan akreditasi sekolah berada pada lembaga eksternal dan independen di luar sekolah,
Evaluasi diri perlu disiapkan oleh sekolah dengan membentuk gugus penjamin mutu internal dengan melakukan evaluasi diri berkelanjutan, tiap semester. Kedudukannya di atas supervisi dan dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah,
Perlu dibangun jaringan komunikasi, untuk dapat saling berkomunikasi dengan sekolah lain dan BAP-S/M.
DAFTAR RUJUKAN
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/07/22/sekilas-tentang-kebijakan-akreditasi-sekolah/
www.depdiknas.htm
http://edukasi.kompas.com/read/2013/03/19/01492560/Ratusan.Siswa.Terancam.Tidak.Bisa.Ikut.UN
http://www.lensaindonesia.com/2012/02/02/belum-terakreditasi-ratusan-sekolah-di-jatim-terancam-merger.html
1
