KAK Review DED Jaringan Perpipaan SPAM Sungai Cimahi.pdf

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PA/KPA :DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NAMA KPA : AGUS HAPRIYADI, ST., MAP PPK : AGUS HAPRIYADI, ST., MAP

NAMA PEKERJAAN : REVIEW DED JARINGAN PERPIPAAN SPAM SUNGAI CIMAHI

NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM

TAHUN ANGGARAN 2017

“

”

KAK : DED Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Cimahi

KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN : REVIEW DED JARINGAN PERPIPAAN SPAM SUNGAI CIMAHI

1.

LATAR BELAKANG

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karenanya air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai serta kontinu. Adapun pemenuhan kebutuhan minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya telah menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kota Cimahi sebagai salah satu kota yang mengalami pertambahan penduduk yang pesat dalam beberapa tahun mengakibatkan tingginya kebutuhan masyarakat akan air minum. Pengelolaan air minum kini menjadi masalah yang kian mendesak bagi kota-kota di Indonesia terutama Kota Cimahi, yang memiliki keterbatasan dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), baik dari sumber daya air yang dimiliki maupun dari kelembagaan pengelola SPAM yang hingga saat ini belum dimiliki sendiri oleh Pemerintah Kota Cimahi. Isu dan masalah strategis terkait penyediaan air minum yang ada di Kota Cimahi saat ini cukup rumit, namun kesemuanya itu harus dilihat sebagai suatu tantangan untuk mencapai target pelayanan air minum baik yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi 2013 - 2017 maupun kesepakatan MDG’s 2015. Pada saat ini cakupan pelayanan air bersih di Kota Cimahi melalui SPAM perpipaan yang dilayani oleh PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung baru mencapai 12,91%, dan cakupan layanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) sebesar 49,5%. Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum, karena cakupan pelayanan air minum masih belum memenuhi target cakupan sesuai sasaran MDGs yaitu 70% pada tahun 2015 dan sasaran RPJMD Kota Cimahi dimana diharapkan cakupan pelayanan air bersih mencapai 69% pada akhir tahun 2017. Oleh karenanya Pemerintah Kota Cimahi berupaya untuk mewujudkan pelayanan air minum yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan. Isu pokok lainnya adalah masalah kelembagaan (regulasi belum memadai, organisasi pelaksana sebagai pendukung program, pengawasan dan pengendalian dst.), keterbatasan pembiayaan, pola kemitraan dan kerjasama yang masih minim baik di tingkat kota, provinsi dan pusat serta belum terintegrasinya pelaksanaan penyediaan air minum dari aspek teknis dan non teknis.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2

“

”


Pada tahun 2014 lalu Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah membuat DED SPAM Sungai Cimahi dan distribusi jaringan perpiaannya. Pada tahun 2015 telah direlisasikan pembangunan Water Treatment Plant yang memiliki kemampuan untuk mengolah air baku sungai Cimahi berkapasitas 50 liter/detik yang berlokasi di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara dan jaringan distribusi perpipaan sampai dengan Jl. Amir Mahmud. Dilanjutkan pada tahun 2016 sudah ditingkatkan lagi pengembangannya dengan membangun jaringan distribusi untuk sebagian wilayah pelayanan Kecamatan Cimahi Tengah yakni di Kelurahan Karangmekar dan Cigugur Tengah. Namun pada saat itu terjadi rekayasa teknis untuk perubahan jalur pipa utama karena terbentur oleh permasalahan dan situasi kondisi yang ada dilapangan diantaranya sulitnya pemasangan pipa di jalur jalan yang sempit, adanya pembagian layanan dari PDAM Kabupaten bandung, pemasangan pipa terbentur oleh proses perizinan dan menunggu rekomendasi teknis terkait dengan perlintasan yang berada dilahan TNI, Jalan Toll milik Jasa Marga dan rel kereta api milik PT. KAI. Berdasarkan permasalahan dan perubahan tersebut di atas maka Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman berencana meninjau kembali dokumen DED yang telah disusun. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk me-review ulang rencana peningkatan/ pengembangan jaringan distribusi dan wilayah pelayanannya yang bersumber dari SPAM sungai Cimahi. Oleh karena itu, pelaksanaan pekerjaan tersebut diawali dengan pekerjaan review perencanaan teknis (DED) Jaringan Distribusi Perpipaan SPAM Sungai Cimahi yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunannya. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluarandan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan kedalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan prasarana dan sarana air minum.


3

“

”


2.

MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan detail teknis (Detail Engineering Design) sistem penyediaan air bersih untuk melayani sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Cimahi Tengah. b. Tujuan Tujuannya adalah merencanakan sistem pelayanan air bersih bagi masyarakat yang belum mendapat pelayanan air bersih. Tujuan lainnya adalah menghasilkan suatu perencanaan pembangunan yang memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

3.

TARGET/SASARAN

a. Sasaran Yang Ingin Dicapai Sasaran utama dari pekerjaan ini adalah penyiapan Review Perencanaan Rinci (Detail Engineering Design) Jaringan Distribusi Perpipaan SPAM Sungai Cimahi sebagai pedoman / panduan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan fisik nantinya. b. Produk Yang Dihasilkan Produk keluaran pekerjaan ini berupa laporan Review Perencanaan Rinci (Detail Engineering Design) Jaringan Distribusi Perpipaan SPAM Sungai Cimahi untuk pengembangan sebagian wilayah pelayanan air bersih di Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Utara, berisi Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS), Gambar-gambar teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill Of Quantit y (BOQ) dan seluruh kelengkapannya untuk menjadi acuan serta dibuat secara bertahap sesuai tahapan dan metode pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.

4.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan : 1. Nama instansi : Pemerintah Kota Cimahi 2. Nama OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman 3. Nama KPA : AGUS HAPRIYADI, ST., MAP - Pangkat : IV/a - Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota


4

“

”


Cimahi - NIP : 19620402 198603 1 015 - Telp : (022) 6631787 4. Nama PPK : AGUS HAPRIYADI, ST., MAP. - Pangkat : IV/a - Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - NIP : 19620402 198603 1 015 - Telp : (022) 6631787 5.

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a.

b.

6.

RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

Sumber dana yang diperlukan berasal dari anggaran Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah Kota Cimahi. Biaya yang diperlukan yaitu diperkirakan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Biaya tersebut telah mencakup kewajiban pajak PPN sebesar 10%. Biaya Pekerjaan Perencanaan dan tata cara pembayaran akan diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses Seleksi Pengadaan Jasa Konsultansi sesuai peraturan yang berlaku, antara lain terdiri dari: a. Honorariumtenaga ahli dan tenaga penunjang. b. Materi dan penggandaan laporan. c. Biaya kantor d. Biaya survey dan pengukuran e. Biaya laporan f. Biaya rapat dan pembahasan g. Pajak dan iuran daerah lainnya. 6.1 Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan yang harus dilakukan konsultan adalah sesuai dengan tahapan pekerjaaannya antara lain : 1) Tahapan Pengumpulan Data Lapangan Pengukuran topografi untuk membuat peta situasi. Pemeriksaan kondisi lokasi yang akan dibangun, antara lain struktur tanah dan uji lab tanah minimal di 5 titik sampel. Sumber air utama yang akan digunakan sebagai air baku baik segi kuantitas maupun kualitas Survey primer wilayah layanan dan kebutuhan air. Pemetaan rencana jaringan distribusi perpipaan dan sambungan rumah Kuantitas /Jumlah pelayanan yang bisa terlayani (SR) 












5

“

”


2) Pemeriksaan data sekunder Pengumpulan Dokumen DED sebelumnya, DED Jaringan Distribusi Utama dan Jaringan Tersier serta Sambungan Rumah untuk wilayah Kel Cigugur Tengah dan Karang Mekar Pengumpulan data demografi, baik untuk wilayah pelayanan dan pengembanganya. Pengumpulan data dari dokumen Rate Demand Survey (RDS) air bersih, baik untuk wilayah pelayanan dan pengembanganya. Pengumpulan data sosial, ekonomi, danbudaya. 







3) Analisa data keadaanlokasi Analisa terhadap keadaan lokasi reservoir dan jaringan distribusi Analisa pencapaian lokasi ke wilayah pelayanan (Sambungan Rumah/SR) 



4) Analisa data fasilitas sarana air bersih 5) Tahap Perencanaan Teknis Site Plan WTP dan jaringan distribusi utama Reservoir Jaringan Perpipaan Distribusi induk, retikulasi dan pemetaan sambungan rumah (SR) 

 

6) Tahap Perencanaan penjadwalan

Pendanaan

dan

7) Tahap Pembuatan Gambar teknis, Rencana Biaya, BoQ, RKS (metode kerja) dan Dokumen Pelelangan Tahapan perencanaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada: a. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Peraturan Menteri PU No, 18/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/SK/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum d. Kepdirjen Cipta Karya No.61/KPTS/CK/1998


6

“

”


Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Pengelolaan Sistim Penyediaan Air Minum Kota e. Spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air SNI 6773:2008 f.

Peraturan lain yang terkait dengan perencanaan pengolahan air minum dan jaringan perpipaan distribusi air minum. g. Fasilitas penunjang Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. PPK akan dibantu oleh staf teknis untuk memberikan penjelasan lokasi dan kondisi pekerjaan/lapangan, dan memberikan informasi awal terkait pekerjaan Review DED Jaringan Perpipaan Sungai Cimahi. Selain itu terdapat Rencana Induk SPAM Kota Cimahi, serta DED Jaringan perpipaan Sungai Cimahi yang telah dibuat pada tahun 2015 yang bisa digunakan sebagai Data Awal untuk membuat perencanaan. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang diberikan dan akan digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan / kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana. Lokasi kegiatan adalah wilayah yang direncanakan untuk dibangun pengembangan jaringan distribusi perpipaan dan sambungan rumah di wilayah Kel. Cigugur Tengah, Kel. Karangmekar, dan jika memungkinkan, distribusi dikembangkan sampai Kel. Baros dan Kel. Cibeureum 7.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Review DED Jaringan Perpipaan SPAM Sungai Cimahi yaitu selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja hingga produk Perencanaan Final. Pengawasan Berkala wajib dilakukan selama masa pengerjaan konstruksi sesuai kontrak pekerjaan konstruksi.


7

“

”


8.

KUALIFIKASI PENYEDIA DAN JENIS KONTRAK

Kualifikasi penyedia yaitu badan usaha yang memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (RE103) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Klasifikasi Jasa Perencanaan Bidang Tata Lingkungan. Jenis kontrak yang digunakan menggunakan jenis kontrak harga satuan dan tahun tunggal.

9.

TENAGA YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan tenaga ahli yang harus memiliki sertifikat keahlian dan menyertakan bukti referensi pengalaman kerja dari pengguna jasa, adapun kebutuhan tenaga ahlinya, yaitu : 1) Team Leader Sebagai ketua tim tugas utamanya adalah memimpin/mengkoordinir seluruh kegiatan tim dalam pelaksanaan pekerjaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai. Berpendidikan minimal S1 Teknik Lingkungan dengan pengalaman profesional sedikitnya 4 Tahun, memiliki sertifikat keahlian (SKA) Ahli muda Teknik Lingkungan atau Ahli Muda Teknik Air Minum dan berpengalaman dalam menyusun perencanaan air minum, pernah menjadi Team Leader minimal 4 (empat) tahun serta mampu mengkoordinir tim_ 3 MM ( 1 org x 3 bulan) 2) Ahli Sipil Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Teknik Sipil dengan pengalaman professional minimal selama 3 tahun, dan memiliki pengalaman di bidang penyusunan perencanaan dan kajian penyediaan air minum_2 MM ( 1 orang x 2 bulan) Disamping kebutuhan tenaga ahli tersebut di atas pekerjaan ini juga membutuhkantenaga asisten yaitu: 1) Asisten Ahli Estimator dengan latar belakang pendidikan minimal D3 Teknik Sipil dengan pengalaman professional minimal selama 1 (satu) tahun - 1 MM (1 orang x 1 Bulan) Pekerjaan ini juga membutuhkantenaga pendukung tenaga ahli yaitu: 1) Dua orang surveyor teknis, pendidikan minimal SMA/SMK, dengan pengalaman minimal 2 tahun – 2 MM ( 2 orang x 1 bulan ) 2) Dua orang surveyor untuk pelayanan sambungan rumah (SR), pendidikan minimal SMA/SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun – 2 MM ( 2 orang x 1 bulan ) 3) Satu Orang Drafter / CAD Operator dengan pendidikan minimal D3 teknik sipil dengan


8

“

”


pengalaman minimal 2 tahun – 2 MM ( 1 orang x 2 bulan ) 4) Satu orang sekretaris / adiministrasi, pendidikan minimal D3, pengalaman minimal 3 tahun – 3 MM ( 1 orang x 3 bulan ) 10. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pada prinsipnya, metode perencanaan yang diharapkan untuk mendapatkan perencanaan yang efektif dan efisien dalam segala aspek perencanaan.

11. SPESIFIKASI TEKNIS

a. Umur bangunan yang direncanakan adalah minimal 20 (dua puluh) tahun. b. Hasil perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh pengguna jasa termasuk yang tertuang dalam KAK ini, diantaranya dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan. c. Hasil perencanaan agar memperhatikan kriteria umum: a) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas : 1. Menjamin bangunan dan jaringan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. 2. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan. b) Persyaratan Desain dan Lingkungan : 1. Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan dan jaringan perpipaan terhadap lingkungannya. 2. Menjamin sarana sistem spam dan dimanfaatkan dengan baik tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Menjamin bangunan pengolah,reservoir, jaringan pipa, dan sambungan rumah dibangun dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna berkaitan dengan kemungkinan bencana alam diantaranya gempa dan banjir. c)


Persyaratan Struktur Bangunan dan Jaringan Perpipaan: 1. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia serta berkaitan dengan fungsi bangunan sebagai sarana sistem pengolahan air minumdan jaringan perpipaan yang akan menyimpan volume air minum dengan beban yang cukup besar. 2. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur

9

“

”


bangunan. 3. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur. 4. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur. Hasil perencanaan agar memperhatikan kriteria khusus yang dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan tersebut dan segi teknis lainnya, misalnya: a) Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada di sekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan. b) Solusi dan batasan-batasan kontekstual, seperti faktor sosial budaya setempat, geografi klimatologi, dan lain-lain. c) Pemilihan bahan, jenis konstruksi agar memperhatikan kemudahan dan efisiensi dalam pembangunan dan perawatan dengan umur material/ bangunan yang tahan lama. d) Memperhatikan faktor kesehatan bagi petugas maupun pengguna dari penyakit yang mungkin dapat ditimbulkan dari interaksi dengan sarana sistem pengolahan air limbah domestik. e) Bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bangunan yang tersedia di lokasi setempat atau yang didatangkan dari daerah lain. Pemilihan bahan bangunan dan desain agar mempertimbangkan kemudahan dan efisiensi dalam pembangunan dan perawatan.

12. KELUARAN DAN LAPORANKEMAJUAN PEKERJAAN

Selain dari kriteria di atas, dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan pengolahan air dan jaringan perpipaan sebagai berikut : a) Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya. b) Bangunan instalasi hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini harus dapat dipertanggung jawabkan oleh penyedia jasa konsultansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Produk/hasil perencanaan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah :


10

“

”


1) Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan merupakan laporan hasil temuan awal, pendekatan dan metodologi serta rencana kerja yang akan dilakukan konsultan dalam menangani pekerjaan. Jumlah laporan yang disampaikan sebanyak 5 (lima) buku. Diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterbitkannya SPMK. Garis besar laporan pendahuluan antara lain : - Temuan awal dan gambaran umum lokasi studi; - Pendekatan dan metodologi yang dilakukan konsultan dalam melaksanakan pekerjaan; - Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan konsultan; - Jadwal dan matrik penugasan serta tanggung jawab tenaga ahli; - Kendala yang dihadapi atau yang mungkin dihadapi dan usulan solusinya. - Data sekunder wilayah rawan air di area pelayanan 2) Laporan Antara Laporan antara merupakan laporan kompilasi data-data sekunder hasil studi literatur dan data primer hasil survei lapangan. Jumlah laporan yang harus diserahkan konsultan sebanyak 5 (lima) buku dan diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah diterbitkannya SPMK. Laporan antara sekurang-kurangnya memuat : - Analisa dan rencana usulan daerah prioritas yang akan dijadikan lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan para stakeholder terkait; - Pemetaan lokasi penempatan prasarana dan sarana Air Bersih; - Hasil pengukuran topografi; - Draf detail design sistem penyediaan air bersih yang direncanakan; - Draf potongan memanjang, melintang; - Draf dokumen pelelangan, gambar-gambar teknis, RAB dan BoQ, dan RKS. 3) Konsep Laporan Akhir Konsep Laporan akhir harus dapat mengakomodasi semua masukan-masukan hasil diskusi pada saat pembahasan laporan sebelumnya. Diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 5 (lima) exemplar. Konsep Laporan akhir harus sudah diserahkan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

11

“

”


-

-

-

setelah SPMK. Konsep Laporan akhir berupa : Konsep Dokumen Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan sistem penyediaan air minum daerah perencanaan; Konsep Album Gambar Perencanaan yang memuat gambaran perencanaan yang akan dilaksanakan. Gambar-gambar dibuat dalam kertas ukuran A3 dengan skala 1 : 5.000 untuk jalur distribusi, 1 : 50 untuk site plan intake dan pendukungnya, serta 1 : 10 untuk detail. Konsep Dokumen Pelelangan yang terdiri dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BoQ), dan Spesifikasi Bahan.

4) Laporan Akhir Laporan akhir harus dapat mengakomodasi semua masukan-masukan hasil diskusi pada saat pembahasan laporan sebelumnya. Diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 10 (sepuluh) exemplar. Laporan akhir harus sudah diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah SPMK atau pada masa berakhirnya kontrak. Laporan akhir berupa : - Dokumen Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan sistem penyediaan air minum daerah perencanaan; - Album Gambar Perencanaan yang memuat gambaran perencanaan yang akan dilaksanakan. Gambar-gambar dibuat dalam kertas ukuran A3 dengan skala 1 : 5.000 untuk jalur distribusi, 1 : 50 untuk site plan intake, serta 1 : 10 untuk detail. - Dokumen Pelelangan yang terdiri dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BoQ), dan Spesifikasi Bahan. 5) Executive Summary sebanyak 5 (lima) set yang merupakan rangkuman dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Disertai CD Laporan dan Gambar sebanyak 5 Keping. 13. PENUTUP

Sebelum melaksanakan pekerjaan konsultan diwajibkan membuat dan menyampaikan usulan teknis dan biaya, program kerja serta jadwal kegiatan secara detail. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin ilmu dan keahliannya). Tenaga-tenaga yang diusulkan konsultan harus dilampiri curiculum vitae dan surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan.


12

“

”


Program kerja secara keseluruhan harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen setelah sebelumnya dipresentasikan oleh konsultan dan mendapatkan masukan teknis dari tim teknis pekerjaan

Ditetapkan di Cimahi, 2017 KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

AGUS HAPRIYADI, ST., MAP. NIP. 19620402 198603 1 015


13

KAK Review DED Jaringan Perpipaan SPAM Sungai Cimahi.pdf

Recommend Documents