KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KONSULTAN PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY SPAM REGIONAL KAB. MADIUN-KAB MADIUN-KAB.NGANJ .NGANJUK UK (PK-03) (PK-03)
TAHUN ANGGARAN 2015
K E M E N T ER I A N
P E K E RJ A A N
U M U M D A N P E R U MA MA H A N R A K YA T
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM 1
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE ) KONSULTAN PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY SPAM REGIONAL KAB. MADIUN-KAB.NGANJUK 1.
Latar Belakang
Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang berdampak langsung pada kesehatan. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan air minum dengan kualitas yang memenuhi standar yang ditetapkan merupakan tanggungjawab semua pihak terkait, khususnya Pemerintah. Namun demikian, hal ini Pemerintah berupaya keras memenuhi kebutuhan air minum yang berkualitas bagi masyarakat dengan membangun prasarana dan sarana penyediaan air minum di perkotaan maupun di perdesaan di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan Tahun 2013 cakupan pencapaian air minum dengan akses aman telah mencapai 67.73%. Pemerintah mempunyai komitmen untuk pencapaian target MDGs untuk akses air minum aman di tahun 2015 sebesar 68.87%, dan target 100% akses aman terhadap air minum Tahun 2019. Dalam rangka pelaksanaan tugas konkuren maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengemban tugas melaksanakan pembangunan sistem penyediaan air minum termasuk pembangunan air minum perpipaan. Dalam rangka keterpaduan dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, sesuai arahan Direktur Jenderal Cipta Karya telah disusun kebijakan penyediaan infrastruktur dengan prioritas pembangunan untuk SPAM Regional antar kabupaten/kota di dalam 1 Provinsi.
2.
Maksud dan Tujuan
2.1 Maksud : Melakukan kajian kelayakan teknis dan non teknis terhadap pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) secara regional dengan memanfaatkan potensi sumber air di wilayah DAS Brantas yaitu kab. Madiun.
2.2 Tujuan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun FS Potensi Investasi SPAM Regional Madiun-Nganjuk .
3.
Sasaran
Satker PKPAM Provinsi Jawa Timur selaku pemegang kepentingan dan kebijakan penerapan hasil kegiatan ini.
4.
Lokasi Kegiatan
Kegiatan pekerjaan ini berpusat di Surabaya dengan lingkup studi meliputi Kab. Madiun, Kab. Nganjuk Provinsi Jawa Timur . 2
5.
Sumber Pendanaan
Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana APBN Rupiah murni TA 2015 dalam DIPA Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, dengan nilai HPS Rp.498.135.000 ( Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
6.
Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Pejabat Pembuat Komitmen:
7.
Data Dasar
-
8.
Standar Teknis
SNI, RSNI bidang air minum dan Buku Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya.
9.
Studi-studi Terdahulu
Tidak ada
10.
Referensi Hukum
a. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
PPK Pembinaan Teknis dan Pengembangan SPAM Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur
b. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum c.
Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
d. Permen PU 18/PRT/M/2007 Penyelenggaraan SPAM
tentang
e. Permen PU 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM
11.
Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup kegiatan ini adalah:
a. Uraian Kegiatan Adapun uraian kegiatan dari pekerjaan ini adalah menyusun Studi Potensi kelayakan investasi dimulai dari hulu sampai hilir sistem yang mencakup komponen-komponen antara lain: 1.
Kajian kelayakan teknis, disusun dengan meninjau beberapa aspek, meliputi: potensi sumber air baku; kondisi demografi; sosial, ekonomi dan budaya; kebutuhan air minum; operasional dan pelayanan serta sistem dan kebutuhan lainnya, proyeksi kebutuhan air yang akan dilayani PDAM. Kajian ini menghasilkan beberapa alternatif teknis dalam pengembangan SPAM.
2.
Kajian perkiraan kebutuhan investasi pengembangan SPAM regional (CAPEX dan OPEX) dan kajian kemampuan PDAM untuk investasi di bagian hilir sistem dalam rangka penyerapan air 3
curah SPAM regional; 3.
Kajian kelayakan keuangan dan ekonomi.
- Kajian kelayakan keuangan dilakukan terhadap beberapa aspek meliputi: indeks inflasi, harga proyek, demand , kebutuhan modal kerja, masa konsesi proyek, tarif air curah, laba rugi, rencana pembiayaan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, arus kas, proyeksi pendapatan dan biaya operasi.
- Kajian kelayakan ekonomi merupakan analisis kelayakan dan manfaat yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: pola pekerjaan, pendapatan masyarakat, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif air yang berlaku, kemampuan keuangan daerah, rencana pengembangan SR dan jumlah pelayanan yang layak. 4.
Kajian kelayakan lingkungan yang meliputi analisis kebutuhan studi lingkungan yang diperlukan terkait kapasitas dan tingkat kompleksitas sesuai peraturan perundangundangan;
5.
Kajian kelayakan sosial dan budaya yang dilakukan melalui analisis gambaran umum tingkat sosial dan budaya, proyeksi pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi air minum, tingkat cakupan pelayanan, proporsi jenis pelanggan, aspek kesehatan masyarakat, fasilitas umum dan peran masyarakat;
6.
Kajian kelayakan kelembagaan yang dilakukan terhadap kajian hukum terhadap peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, dan sumber daya manusia yang diperlukan (meliputi tingkat pendidikan dan kualitas), serta bentuk kerjasama yang diperlukan;
7.
Memberikan rekomendasi alternatif skema pendanaan untuk pengembangan SPAM Regional Kab. Nganjuk dan Kab. Madiun dengan mempertimbangkan pemanfaatan pola KPS, pinjaman perbankan, pinjaman pemda, serta dana pemerintah.
b. Batasan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan pada wilayah pengembangan SPAM Regional yang potensial di Kab. Madiun-Kab. Nganjuk. 4
12.
Keluaran
Keluaran kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rencana investasi dan pengembangan SPAM Regional yang potensial di Kab. Kab. Nganjuk dan Kab. Madiun yang meliputi: a. Alternatif pemilihan SPAM regional yang terbaik sampai dengan penentuan lokasi off take. b. Laporan hasil kajian CAPEX dan OPEX c. Analisis keuntungan financial yang terbaik bagi penyelenggara SPAM dalam jangka waktu tertentu. d. Opsi skema pendanaan dan pembangunan SPAM regional termasuk hasil analisis kelayakan setiap opsi. e. Harga air curah untuk masing-masing daerah/PDAM. f.
13.
Peralatan Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
Kemampuan PDAM dalam menyerap air curah
a. Data Penyedia Jasa akan memfasilitasi data/informasi yang diperlukan untuk penyusunan kegiatan ini.
kebutuhan melengkapi
b. Fasilitas perjalanan dinas Pengguna Jasa tidak menyediakan fasilitas perjalanan dinas.
c.
Fasilitas sosialisasi/workshop
Penyedia Jasa akan memfasilitasi kegiatan sosialisasi/ workshop sebagaimana yang diperlukan oleh Pengguna Jasa.
d. Staf Pengawas Pengguna jasa akan membentuk Tim Teknis sebagai pengawas dan pengarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi.
14.
Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
a. Akomodasi Akomodasi bagi tenaga profesional harus disediakan oleh penyedia jasa dengan atas biaya sendiri.
b. Penyediaan oleh penyedia jasa Penyedia jasa harus menyediakan fasilitas menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan harus memperhitungkan semua biaya pengeluaran yang akan dimasukkan dalam biaya penawaran. Penyedia Jasa juga harus memperhitungkan biaya operasional dan seminar/workshop di Surabaya di dalam penawaran.
15.
Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Membantu Satuan kerja PKPAM Provinsi untuk
Jawa Timur
pendampingan penyusunan FS SPAM Regional
Kabupaten Madiun-Nganjuk 5
16.
Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
17.
Personil
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 6 (enam) bulan atau 180 hari kalender.
Posisi
Kualifikasi Keahlian *)
Pendidikan
Pengalaman
JML OB
5 tahun
6
3 Tahun
5
3 Tahun
4
Tenaga Ahli : Ketua Tim (TA Teknik Air Minum)
S1 Teknik Lingkungan
TA Ekonomi /Keuangan
S1 Ekonomi/Keu angan
TA Sosial
S1 Sosial
TA Teknik Irigasi/SDA
S1 Sipil/Geologi
TA Hukum
S1 Hukum
SKA Madya Teknik Air Minum/Tekni k Lingkungan Ekonomi makro/ Keuangan Sosial SKA SDA/Sipil/Tek nik Irigasi Perjanjian kerjasama dan kelembagaan
3 Tahun
4
3 Tahun
4
3 Tahun
6
3 Tahun
5
2 Tahun
6
2 Tahun
4
1 Tahun
6
Tenaga Penunjang : Asisten Ahli Air Minum Cost Estimator Surveyor lapangan ( 3 org x 2 bulan) Drafter
S1 Teknik Lingkungan/ Sipil S1 Teknik Sipil D3 Teknik Lingkungan/ Sipil D3 Teknik Lingkungan/ Sipil
Tenaga Pendukung : Administrasi
Minimal D3
-
Keterangan Personil 17.1 Ketua Tim Ketua Tim minimal sarjana (S1) lulusan Teknik Lingkungan/Sipil perguruan tinggi negeri atau yang setara yang memiliki pengalaman di bidang air minum sekurangkurangnya 5 (Lima) tahun. Ketua Tim akan ditempatkan penuh waktu selama 6 (enam) bulan atau selama periode kontrak. Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim akan meliputi (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut ; •
•
Bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi antara Tim Konsultan dengan Pengguna Jasa (Direktorat Pengembangan Air Minum), serta pihakpihak lain yang terkait dalam kegiatan penyusunan materi selama kegiatan berlangsung. Bertanggung jawab untuk merencanakan/mengelola seluruh kegiatan Tim Konsultan untuk mencapai 6
•
•
•
•
•
•
• •
•
• •
tujuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja baik dari sisi waktu, kualitas maupun kuantitasnya. Bertanggung jawab atas pengendalian personil Tim Konsultan yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan. Bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan hasil pekerjaan setiap personil dan melaporkannya kepada Pengguna Jasa. Mengkoordinasi kegiatan pembahasan untuk memastikan tercapainya validitas dokumen yang disusun. Melakukan kajian teknis rencana pengembangan pelayanan air minum regional. Mengidentifikasi rencana investasi pengembangan SPAM untuk masing-masing kab/PDAM terkait. Melakukan kajian proyeksi permintaan pelayanan termasuk proyeksi kebutuhan air minum. Menyusun program investasi pengembangan SPAM Melakukan kajian kelayakan teknis sipil bangunan air minum yang termasuk jembatan dsb. Menyusun rekomendasi struktur perencanaan bangunan air minum Menyusun laporan aspek teknis Melakukan kajian lingkungan dan menyusun laporan aspek lingkungan.
17.2 Tenaga Ahli Ekonomi/Keuangan Tenaga Ahli Keuangan minimal seorang sarjana Ekonomi/Keuangan (S1) lulusan perguruan tinggi negeri atau yang setara, memiliki pengalaman dalam bidang Analisa Keuangan dan Perhitungan Tarif sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun. Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Keuangan akan meliputi (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut: • • • • • •
Total Capex dan Opex Opsi pendanaan di hulu (analisis kelayakan) Harga air curah Analisis kemampuan keuangan PDAM Kemampuan penyerapan Opsi pendanaan di hilir
7
17.3 Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Tenaga Ahli Sosial Ekonomi minimal seorang sarjana sosial/ekonomi (S1) lulusan perguruan tinggi negeri atau yang setara, memiliki pengalaman dalam bidang sosial ekonomi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Sosial Ekonomi akan meliputi (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut: •
•
•
•
Melakukan pengumpulan data sosial ekonomi dan budaya kabupaten/kota terpilih. Menyusun kuesioner untuk pelaksanaan survey kebutuhan nyata Melakukan kajian kebutuhan pelayanan air minum berdasarkan hasil survey kebutuhan nyata. Menyusun laporan hasil kajian kebutuhan pelayanan air minum dan laporan hasil kajian sosial budaya.
17.5 Tenaga Ahli Teknik Irigasi/ Sumber Daya Air Tenaga Ahli Teknik Irigasi/SDA minimal seorang sarjana teknik sipil/geologi (S1) lulusan perguruan tinggi negeri atau yang setara, memiliki SKA Madya Teknik Irigasi/SDA/Sipil memiliki pengalaman dalam bidang penyediaan air baku sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Sumber Daya Air akan meliputi (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut: •
• •
•
•
Melakukan identifikasi dan kajian potensi air baku eksisting dan rencana pemanfaatan air baku untuk pengembangan pelayanan air minum. Menyusun alternatif penggunaan air baku. Menyusun rencana pemanfaatan sumber air baku untuk rencana pengembangan air minum. Menyusun laporan yang terkait dengan pemanfaatan air baku Menyusun rencana teknis dan kebutuhan biaya untuk bangunan sipil/infrastruktur air minum.
17.6 Tenaga Ahli Hukum Tenaga Ahli Hukum minimal seorang sarjana Hukum (S1) lulusan perguruan tinggi negeri atau yang setara, memiliki pengalaman dalam bidang perjanjian kerjasama dan kelembagaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Hukum akan meliputi (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut: 8
•
• • •
•
Melakukan kajian dan pemilihan bentuk perjanjian kerjasama Melakukan kajian kelembagaan Melakukan analisis risiko Menyusun laporan aspek perjanjian kerjasama, kajian kelembagaan, analisis risiko Menyusun draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama
17.8 Tenaga Penunjang 1. Asisten Ahli Teknik Lingkungan yang bertugas selama 6 bulan, dengan kualifikasi S1 Teknik Lingkungan / Teknik Sipil pengalaman 3 tahun, bertugas membantu Ketua Tim dan Tenaga Ahli dalam penyusunan rencana pengembangan air minum 2. Cost Estimator yang bertugas selama 5 bulan, dengan kualifikasi S1 Teknik Sipil pengalaman 3 tahun, bertugas membantu Ketua Tim dan Tenaga Ahli dalam perhitungan konstruksi dan perhitungan kebutuhan rencana pengembangan air minum 3. Surveyor Lapangan (3 orang) yang bertugas selama 2 bulan dengan kualifikasi D3 Teknik Lingkungan / Teknik Sipil dengan tugas membantu Tim Konsultan dalam pengumpulan data di lapangan. 4. Drafter yang bertugas selama 4 bulan dengan kualifikasi D3 Teknik Lingkungan/Sipil dan bisa mengoperasikan CAD dengan tugas membantu Tim Konsultan dalam membuat gambar teknik untuk kebutuhan rencana pengembangan air minum.
17.9 Tenaga Pendukung Tenaga pendukung yaitu tenaga administrasi yang bertugas menyiapkan administrasi kegiatan (minimal D3). 18.
Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat : •
Rencana Kerja Tim Kegiatan per Tenaga Ahli
•
Metode Pelaksanaan Kegiatan.
•
Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) eksemplar termasuk 1 (satu) asli berikut file (softcopy ) dalam cakram padat ( compact disc). 9
19.
Laporan Antara
Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar berikut file dalam cakram padat (compact disc).
20.
Laporan Akhir
Laporan Akhir memuat seluruh hasil pelaksanaan kegiatan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dan berikut file dalam cakram padat (compact disc).
21.
Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)
22
Soft copy
Ringkasan Eksekutif memuat gambaran keseluruhan tentang kegiatan yang dilakukan yang dilakukan oleh konsultan, mulai dari latar belakang kegiatang, metode yang dilakukan sampai dengan hasil kegiatan yang disajikan secara ringkas dan menarik (5 eksemplar). Soft copy keseluruhan laporan termasuk peta, informasi pendukung, data-data perhitungan, serta data-data lainnya yang terkait dengan penyusunan kegiatan ini dimasukkan dalam CD sebanyak 4 (empat) unit, dan eksternal disk kapasitas 1 TB yang dilengkapi software back-up data. Penyedia jasa harus menyusun foto kegiatan yang dimasukkan dalam Laporan / Dokumentasi Foto dan diserahkan pada akhir kegiatan. Selain itu, penyedia jasa juga harus menyusun RMK (Rencana Mutu Kontrak) sebanyak 3 (tiga) eksemplar yang harus diserahkan 1 minggu setelah SPMK.
23.
Laporan seminar/ workshop
Laporan workshop berupa proceeding yang memuat bahan laporan panitia, pidato/arahan dan presentasi narasumber workshop, notulensi tanya jawab dan diskusi, dokumentasi foto/gambar pelaksanaan, dsb yang terkait pelaksanaan workshop. Biaya penyusunan laporan workshop sudah termasuk dalam biaya pelaksanaan workshop. Laporan dibuat rangkap 2 (dua).
24.
Produksi dalam Negeri
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
25.
Persyaratan Kerjasama
Tim konsultan diwajibkan untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan konsultan-konsultan di lingkungan Dit. PAM, baik di Pusat maupun di Satker PKPAM Provinsi.
26.
Pedoman Pengumpulan data Lapangan
1. Sumber pendataan meliputi (dan tidak terbatas pada) instansi pemerintah di Pusat (Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, 10
BPS, dan lainnya yang terkait), institusi pemerintah di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dinas PU, Dinas Kesehatan, BPS Provinsi/Kab/Kota, dan instansi lainnya yang terkait), serta institusi non-pemerintah (PDAM, Swasta, Koperasi, Kelompok Masyarakat, dan lainnya yang terkait; disesuaikan dengan kebutuhan data pekerjaan jasa koonsultansi ini 2. Survey akan dilaksanakan di Kabupaten Madiun dan Kabupeten Nganjuk. 3. Unit SPAM yang didata meliputi unit SPAM yang dikelola oleh berbagai jenis Pengelola/Penyelenggara, antara lain (dan tidak terbatas pada) PDAM, Badan Usaha Swasta, UPTD/BLUD, Koperasi, Kelompok Masyarakat, dan sebagainya; 4. Sumber data yang dikumpulkan meliputi data primer hasil survey lapangan (dilengkapi dengan foto dokumentasi dan titik koordinat) dan data sekunder hasil studi literatur;
27.
Alih Pengetahuan
Pemakaian Tenaga Ahli pada kegiatan ini harus dapat memberikan manfaat dalam alih pengetahuan secara optimal melalui kemitraan dengan media diskusi secara rutin dan pembahasan secara berkala. PPK Pembinaan Teknis dan Pengembangan SPAM Wilayah I
Ir. ZAENAL ARIFIN, MT. NIP. 19670722 199703 1 004
11
