PENYUSUNAN DED SPAM IKK LEMBO.docx

PENYUSUNAN DED SPAM IKK LEMBO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1. Latar Belakang

Kecamatan Lembo merupakan salah satu Kecamatan Kabupaten Morowali Utara, yang mengalami perkembangan cukup pesat, sehingga sudah tentu kondisi Kecamatan lembo memiliki daya tarik tersendiri baik sebagai tempat usaha atau kerja, maupun tempat tinggal, terlebih Kecamatan Lembo hujan terjadi di sepanjang tahun, sehingga menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk berlomba memiliki tempat tinggal di Kecamatan Lembo, hal ini berdampak terhadap daya dukung lahan dan berpotensi kawasan menjadi padat dan kurang memenuhi standar kehidupan yang layak. Pesatnya Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan terbukanya lapangan usaha menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini memberikan konsekuensi pada kebutuhan layanan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan untuk memperkuat fungsi internal dan eksternal kota guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat serta pemerintah yang ada didalamnya. Salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan perkotaan adalah penyediaan air minum. Penyediaan Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyediaan hunian dan fasilitas pendukungnya dilakukan melalui perbaikan lingkungan tempat tinggal, kampung, dan kawasan kumuh dengan membangun fasilitas perumahan dan permukiman, dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau. Perumahan harus memberikan kenyamanan dan jaminan sejauh mana perumahan tersebut dapat membantu kelancaran aktivitas kehidupan setiap penghuninya (Spreiregen, 1985), termasuk akses terhadap ketersediaan fasilitas lingkungan perumahan. Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sesuai dengan semangat otonomi daerah mengenai KERANGAKA ACUAN KERKA (KAK)

1


kebijakan pengaturan mengenai sumber daya air maka diterbitkan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). UU No. 7/2004 tentang SDA tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan pengaturan PP No.16/2005 mengenai Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Keseluruhan produk pengaturan tersebut yang dijiwai oleh semangat otonomi dan desentralisasi menegaskan kembali bahwa penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat didaerah termasuk pelayanan air minum merupakan tugas dan tanggung jawab kabupaten dan kota. Namun demikian Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten bertanggung jawab untuk turut menjamin penyelenggaran pelayanan air minum yang memenuhi sasaran kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut khususnya sasaran kuantitas maka Pemerintah menetapkan sasaran penambahan pelayanan air bersih ke Masyarakat melalui jaringan pipa Distribusi sampai tahun 2018. Arah kebijakan pengembangan SPAM untuk yang sifatnya pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki sistem diprioritaskan di daerah/kawasan yang umumnya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Demikian halnya sasaran pengembangan SPAM yang telah beroperasi di Ibukota Kecamatan atau sistem SPAM Ibukota Kecamatan yang berkembang akan diarahkan untuk melayani MBR Ibukota Kecamatan dan perdesaan merupakan salah satu daerah yang strategis untuk

dibangun

SPAM.Penyusunan

Rencan

Induk

Pengembangan

SPAM

dimaksudkan untuk merencanakan pengembangan SPAM secara umum, baik system dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan serta menjadi pedoman

bagi

penyelenggaradan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

dalam

mengembangkan SPAM didaerah masing-masing. Sedangkan tujuan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM adalah untuk memperoleh gambaran terhadap kebutuhan air baku, kelembagaan, rencana pembiayaan, rencana jaringan pipa utama, dan rencana perlindungan terhadap air baku untuk jangka panjang. Selain itu adanya rencana induk pengembangan SPAM bertujuan untuk mendapatkan izin prinsip hak guna air oleh Pemerintah.

KERANGAKA ACUAN KERKA (KAK)

2


Beberapa definisi terkait Sistem Penyediaan Air Minum berdasarkan peraturan yang ada, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,

2. Maksud danTujuan

Maksud dan tujuan dari pengaturan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah untuk menyediakan data perencanaan detail rinci untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum pada area yang belum terlayani oleh sistem penyediaan air minum untuk di Wilayah Kecamatan untuk kebutuhan penyediaan air minum dengan skala kecamatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk untuk membuat DED sistem penyediaan air minum pada lokasi skala ibukota kecamatan. Pada tahapan persiapan, Konsultan akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Mengindetifikasi kebutuhan air minum pada studi perencanaan 2. Membantu Pemerintah Kab. Morowali Utara dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan SPAM didaerahnya 3. Mengetahui pogram yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan SPAM yang terukur pada setiap tahapan rencana (per 5 tahun) 4. Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum ibu kota kecamatan di Kab. Morowali Utara melalui program yang berkelanjutan serta terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan. 5. Menentukan sasaran 6. Menetapkan metode survey 7. Menggali sumber data yang terkait 8. Menyusun format pendataan 9. Menyiapkan peralatan survey 10. Menyusun jadwal kerja. KERANGAKA ACUAN KERKA (KAK)

3


3. Sasaran

Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini. 4. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara.

5. SumberPendanaan

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan keseluruhan kegiatan ini yang dibiayai oleh Dana APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran Rp. 350.000.000,-

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: A W I N G . S T Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah

7. Data Dasar

Data dasar yang dipergunakan bersumber dari instansi pemerintah resmi (Bappeda, Survey BPS, SKPD Terkait dan hasil studi terdahulu yang telah dilaksanakan (yang relevan)

8. Standar Teknis

Sebelum

melaksanakan

pekerjaan

konsultan

diwajibkan

membuat

dan

merencanakan tahapan persiapan pelaksaan, diantaranya : a. Konsultan / Tenaga ahli dalam melaksanakan Kajian Penyusunan Penyusunan SPAM IKK Kecamatan Lembo, hendaknya terlebih dahulu benar-benar memahami isi dari Kerangka Acuan Kerja ini. b. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, Konsultan/Tenaga ahli harus menyusun jadwal pertemuan berkala, Jadwal rencana kerja, susunan personalia yang bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan awal bekerja dan lama bekerja sesuai dengan petunjuk yang diberikan pemberi tugas.


4


c. Dalam penilaian berkala tersebut ditentukan produk yang harus dilaporkan konsultan / tenaga ahli sesuai dengan pengarahan pemberi tugas dan Tim Teknis. d. Dalam kegiatan pengumpulan data, konsultan / tenaga ahli wajib menyajikan kumpulan data tersebut sejauh hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan peraturan yang dimaksud di atas. e. Pengajuan / konsultasi pekerjaan kajian Pengelolaan Penyusunan Penyusunan SPAM IKK Kec Malangke, Kec. Malangke Barat, Kec. Sabbang, Kec. Baebunta harus melibatkan Pemda setempat dan asosiasi terkait pelaku pengembang perumahan. f. Apabila hasil yang diberikan oleh Konsultan tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam KAK ini, maka pemberi tugas berhak untuk menolak Hasil kajian dan mewajibkan konsultan untuk memperbaikinya; g. Apabila ada kesulitan didalam pelaksanan pekerjaan terkait dengan koordinasi dengan instansi lain, konsultan diperkenankan meminta bantuan kepada Tim Teknis atau PPTK. h. Dalam Membuat kajian harus didasari Sumber Acuan Buku atau Dokumen Payung Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; i. Konsultan/tenaga

ahli

harus

selalu

memperhitungkan

bahwa

waktu

pelaksanaan tugas adalah mengikat.

9. Referensi Hukum

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah; 2. Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; 4. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; KERANGAKA ACUAN KERKA (KAK)

5


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum 7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

10. Lingkup Pekerjaan a. Pengumpulan data

Selanjutnya berdasarkan atas rekomendasi dari pemberi tugas yang didapatkan Konsultan selama tahap persiapan, khususnya metode survey, akan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Data Primer, melakukan survey lapangan tentang kondisi sistem penyediaan air minum di lokasi studi, lokasi sumber air baku (kuantitas dan kualitas), 2. Data Sekunder, melakukan survey ke Instansi terkait khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta kelembagaan formal maupun nonformal termasuk pengumpulan data harga satuan provinsi dan kabupaten untuk bahan, material, dan upah tenaga kerja serta harga satuan transportasi, 3. Melakukan kajian Studi Literatur 

Standar, Norma, Pedoman, dan Manual



Petunjuk Teknis



dan Lain-lain

b. Kompilasi dan proses data

Mengelompokkan data kuantitatif dan kualitatif sebagai bahan analisis dan pemrosesan

data

terkait

penyusunan

harga

satuan

ditiap

daerah/

kecamatan/Desa serta analisis bangunan utama, bangunan pendukung, dan pekerjaan lainnya yang terkait pembangunan Penyusunan SPAM IKK Kec. Lembo. c. Analisa

Melakukan analisis data sehingga menghasilkan aspek kuantitatif dan aspek KERANGAKA ACUAN KERKA (KAK)

6


kualitatif yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menyusun konsep dan penyusunan DED Sistem Penyediaan Air Minum. Analisis dimulai dengan memperkirakan pertumbuhan penduduk sampai tahun proyeksi 2023 serta kebutuhan air minumnya. Selain kebutuhan air minum untuk pemakaian domestik, dihitung juga perkiraan air minum untuk non-domestik. d. Penyusunan detail engineering design (DED)

Penyusunan DED sesuai dengan analisis yang dilakukan pada setiap tahapan kegiatan mulai dari survey, identifikasi, disain, dan lain-lain. Dokumen DED (perencanaan detail rinci) untuk tiap lokasi terdiri dari: a. Laporan DED (kondisi wilayah, kondisi air baku, sistem yang direncanakan, alternatif unit produksi, rencana pelayanan) b. Laporan BOQ (volume pekerjaan) untuk sistem yang direncanakan. c. Laporan RAB (Volume pekerjaan dengan harga satuan) untuk sistem yang direncanakan. d. Album gambar berisi gambar teknis detail untuk lay out lokasi, jalur pipa transmisi dan distribusi. e. Pembahasan

Melakukan pembahasan pada setiap kegiatan dengan pemberi tugas dan Tim Teknis serta instansi terkait yang akan ditunjuk oleh PPTK. Konsultan melaksanakan pembahasan /diskusi pada Laporan Antara (Interm) atau Laporan Draft Final, dimana masing-masing dilakukan dengan mengundang instansi terkait (dilaksanakan sebelum laporan tersebut dapat diterima oleh pemberi tugas).

11. Metodologi

Secara garis besar metodologi pekerjaan ini adalah sebagai berikut: a. Koordinasi dan pengumpulan data yang diperlukan. b. Pengumpulan informasi harga satuan barang, upah, dan material dasar tiap daerah di Kabupaten yang menjadi lokasi survei termasuk harga satuan


7


transportasi material dan personil untuk mencapai lokasi survei (lokasi rencana pembangunan) c. Penyusunan analisis harga satuan sesuai koefisien harga satuan terbaru. d. Survey lokasi pekerjaan untuk mendapatkan gambaran umum daerah studi dan kondisi existing. e. Analisa dan penelahaan terhadap hasil studi terdahulu. f. Manyajikan kondisi sistem dan perhitungan kebutuhan air bersih, alternative sumber air baku, sistem/ jenis pengolahan, kelengkapan unit dan daerah pelayanan. g. Survey lapangan dengan menggunakan theodolit/waterpass pada unit produksi, transmisi, dan sistem distribusi air minum. h. Kajian standard dan spesifikasi teknis pekerjaan sipil dan perpipaan i. Melakukan analisa kebutuhan air minum domestik dan non domestik. j. Melakukan analisa hidrolis dengan menggunakan software yang telah dikenal sebelumnya (misal: Epanet, atau lainnya) k. Melakukan penggambaran teknis sistem penyediaan air minum baik yang sifatnya typical/standard maupun spesifik sesuai kondisi di lapangan. l. Perhitungan kebutuhan biaya investasi.

12. Keluaran

Produk kegiatan studi yang dihasilkan meliputi : a. Laporan Pendahuluan, sebanyak 7 (Tujuh) Buku; b. Laporan antara ( Laporan Interim) sebanyak 7 (Tujuh) Buku; c. Laporan Draft Akhir sebanyak 7 (Tujuh) Buku; d. Laporan Akhir sebanyak 7 (Tujuh) Buku; e. Gambar desain teknis Sebanyak 7 (Tujuh) buku dalam format A3 f. Seluruh laporan tersebut di atas termasuk bahan presentasinya diberikan dalam bentuk Compact Disk ( CD ) sebanyak masing – masing 4 (Empat) buah;


8


g. Melampirkan Dokumentasi hasil Diskusi, FGD, Foto, Seminar maupun hasil survey lokasi yang ditentukan PPTK.

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Tidak ada Peralatan, personil dan fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

14. Peralatan danMaterial dari Penyedia Jasa Konsultansi

Peralatan yang harus disediakan sekurang-kurangnya untuk kegiatan sebagai berikut :

Peralatan Kantor dan Lapangan, o

Komputer PC, 1 unit

o

Komputer Laptop, 1 unit

o

GPS, 2 unit

o

Theodolit, 2 unit

o

Printer A3, 1 unit

o

Kendaraan roda empat, 1 unit

o

roda dua, 4 unit

o

Peralatan lain yang di anggap perlu

Harus

dilampirkan

status

kepemilikan

(milik

sendiri/sewa)

dan

bukti

kepemilikan/dukungan alat (faktur, kwitansi, surat perjanjian sewa, dll).

15. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Pekerjaan perencanaan ini harus dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.

16. Personil

Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan Tenaga Ahli yang memenuhi ketentuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, baik KERANGAKA ACUAN KERKA (KAK)

9


ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas Pekerjaan. Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang dibutuhkan dalam Perencanaan Air Bersih 10 Kecamatan, Kabupaten Morowali. 1) Team Leader

: 1 orang

2) Tenaga Ahli Air Minum

: 1 orang

3) Tenaga Ahli Teknik Geodesi

: 1 Orang

4) Tenaga Ahli Hidrologi

: 1 Orang

5) Tenaga Ahli Cost Estimator

: 1 orang

6) Surveyor

: 2 orang

7) Pembantu Surveyor

: 2 orang

8) CAD Operator/Drafter

: 2 orang

9) GIS Operator

: 1 Orang

10) Tenaga Administrasi

: 1 orang

Persyaratan Tenaga Ahli dan personil adalah sebagai berikut : 1) Team Leader , berpendidikan minimal pendidikan minimal Sarjana Strata Dua

(S2) Jurusan Ahli Teknik Penyehatan/Teknik Lingkungan/ Ahli Air Minum/ Ahli Sanitasi, lulusan perguruan tinggi negeri atau yang telah disamakan lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B. Berpengalaman kerja total minimal 5 (lima) tahun tahun dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) pada pekerjaan sejenis. 2) Tenaga Ahli Minum , utamanya sistem Pendistribusian Jaringan Air Bersih,

dengan pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (Sl) Jurusan Teknik Penyehatan/Lingkungan lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B. Berpengalaman kerja total minimal 3 (tiga)tahun dan memiliki Sertifikasi Keahlian (SKA) pada pekerjaan sejenis. 3) Tenaga Ahli Teknik Geodesi , dengan pendidikan minimal Sarjana Strata Satu

(S1) Jurusan Teknik Geodesi lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B. Berpengalaman kerja total minimal 3 (tiga) tahun dan memiliki Sertifikasi Keahlian (SKA) pada pekerjaan sejenis. 4) Tenaga Ahli Hidrologi , berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (Sl) lulusan KERANGAKA ACUAN KERKA (KAK)

10


universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B. Berpengalaman kerja total minimal 3 (tiga) tahun dan memiliki Sertifikasi Keahlian (SKA) pada pekerjaan sejenis. 5) Tenaga Ahli Cost Estimator, dengan pendidikan minimal Sarjana Diploma

(DIII) atau Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B. Berpengalaman kerja total minimal 3 (tiga) tahun dan memiliki Sertifikasi Keahlian (SKA) pada pekerjaan sejenis. 6) Surveyor , minimal berpendidikan Sarjana Muda (D3) Jurusan Sipil/Arsitektur

dan berpengalaman di bidang survey dan pengukuran lapangan minimal 2 (dua) tahun. 7) Pembantu Surveyor , minimal berpendidikan Sarjana Muda (D3) Jurusan

Teknik Sipil/Arsitektur dan berpengalaman di bidang survey dan pengukuran lapangan minimal 2 (Dua) tahun. 8) CAD Operator, minimal berpendidikan Sarjana Muda (D3) Jurusan Teknik

Sipil

atau

Arsitektur,

berpengalaman

dalam

penggambaran/desain

Perencanaan Air Bersih serta dapat mengoperasikan program AUTOCAD atau yang sejenisnya. 9) GIS Operator , minimal berpendidikan Sarjana Muda (D3) Jurusan Teknik

Geologi atau Planotologi, berpengalaman dalam penggambaran/desain Perencanaan Air Bersih serta dapat mengoperasikan program AUTOCAD atau yang sejenisnya. 10) Tenaga Administrasi, Merupakan tenaga pendukung yang mengurus seluruh

proses administrasi mulai dari kebutahan personil maupun non personil.

17. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.


11


18. Sistematika Pelaporan a. Tahapan dan isi laporan

1. Pembuatan Rencana Program Kerja 

Membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jadwal yang ditentukan;



Membuat daftar / jadwal konsultasi/ Survey lapangan baik dengan SKPD terkait maupun dengan Asosiasi;



Membuat daftar hadir Tim sesuai ketentuan didalam dokumen Kontrak;



Membuat lampirkan laporan penggunaan keuangan kegiatan.

2. Penyusunan (Laporan Pendahuluan) Laporan Pendahuluan berisi organisasi penelitian, data awal, data sekunder, study literatur, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan kajian, kerangka berpikir, metodologi penelitian. 3. Penyusunan Laporan Antara (Interim Report) Laporan Antara berisi penyempurnaan laporan pendahuluan, Kajian teori, penyempurnaan data primer maupun sekunder, Hipotesis dari metodologi penelitian yang digunakan terhadap penyelesaian data masalah yang ditemukan selama penelitian berjalan. 4. Laporan Draft Final Laporan Draft Final berisi penyempurnaan dari laporan antara, analisa pengolahan data, dimana hasil kajian sudah dilengkapi dengan hasil FGD dengan SKPD dan asosiasi terkait, hasil penelitian. 5. Penyusunan Final Report (Laporan Akhir) Laporan Final ( Laporan akhir ) berisi hasil penyempurnaan seluruh kajian hasil Analisa dan seminar yang dilengkapi dengan kesimpulan dan Rekomendasi. b. Format laporan

Seluruh laporan dibuat dalam format sebagai berikut : KERANGAKA ACUAN KERKA (KAK)

12


a. Kertas Ukuran : A-4 (21,5 cm X 29,7 cm), Jenis : Polos-putih, HVS, 80 gram Pembatas : kertas tipis berwarna (pembatas bab) b. Tulisan (huruf) : Jenis tegak, standar, bentuk jelas, huruf cetak dan bukan matrix dot, Spasi 1,5 spasi. c. Sampul / Jilid Bahan : kertas tebal/jenis buffalo/matte paper Warna : Merah Muda, Jilid : Hard Cover (laporan Eksekutif Summary hard Cover jilid Ring) Format : Disesuaikan. 19. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

20. Persyaratan Kerja Sama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: - Surat perjanjian kerja sama meliputi porsi yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

21. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pedoman pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut : - Kontrak Supervisi Konsultan - Kontrak Fisik Paket Yang Bersangkutan - Rencana Mutu Kontrak Konsultan Yang Bersangkutan

22. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangkaalih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.


13


23. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja Ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan ini sekaligus sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan DED SPAM IKK Kecamatan Lembo di Kabupaten Morowali Utara. Bila dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, akan dilakukan revisi dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kolonodale, April 2018 Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangakat Daerah Sekretariat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

AWING,S T

NIP. 19650310 200502 1 001


14

PENYUSUNAN DED SPAM IKK LEMBO.docx

Recommend Documents