BAB I KERANGKA ACUAN KERJA DED PENGERUKAN KOLAM PELABUHAN PENYEBERANGAN ULEE LHEUE
A. UMUM
1. Latar Belakang
Aktifitas transportasi di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh semakin hari semakin meningkat. Perkembangan transportasi penyeberangan di Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh, terutama dalam mengantisipasi pertumbuhan arus barang, kendaraan dan penumpang kapal penyeberangan/laut antar kota dan kabupaten, antar provinsi bahkan antar negara, dilakukan melalui Pelabuhan Ulee Lheue yang merupakan salah satu pintu gerbang Aceh di pantai Barat Sumatera. Saat ini
Pelabuhan
Ulee
Lheue
merupakan
pelabuhan
penyeberangan
lintas
Kabupaten/Kota yang menjadi penghubung Kota Banda Aceh dengan Kota Sabang di pulau Weh, dan Lamteng di Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar.
Salah satu hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Penyeberangan Ulee Lheue yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Kota Banda Aceh, menyatakan bahwa Analisis sedimentasi menunjukkan, dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun telah mulai terjadi pengendapan di mulut alur pelabuhan Ulee Lheue. Sehingga pengerukan alur masuk ke pelabuhan perlu dilakukan secara rutin minimal 3 (tiga) tahun sekali agar keamanan kapal melalui alur pelayaran pada saat surut terendah terjamin. Pengerukan terakhir yang pernah dilaksanakan pada kolam pelabuhan adalah pada tahun 2013. Tahun 2107 sudah memasuki tahun keempat dari berakhirnya pekerjaan pengerukan sebelumnya.
Jenis angkutan yang beroperasi di pelabuhan adalah unit kapal cepat serta kapal penyeberangan. Aktivitas kedua jenis kapal tersebut cukup tinggi dan mampu melayani kebutuhan utama bagi pengguna jasa, khususnya bagi masyarakat Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Kebutuhan transportasi untuk mengangkut barangbarang berupa kebutuhan pokok masyarakat Sabang rutin dilakukan melalui angkutan penyeberangan, sedangkan kebutuhan mobilitas penumpang lintasan Ulee Lheue – Balohan pada umumnya diangkut oleh kapal cepat yang beroperasi sejumlah 3 (tiga) unit kapal.
1
Rencana pengerukan di yang akan dilaksanakan di Pelabuhan Penyeberngan Ulee Lheue merupakan kegiatan pengerukan berkala pada alur kolam dan di pintu masuk kolam. Pengerukan dilakukan dengan memindahkan tanah dasar laut pada alur sampai mencapai kedalaman yang direncanakan. Kedalaman tersebut sesuai dengan jenis kapal rencana yang akan melintasi alur tersebut. Alur pelayaran maupun kolam pelabuhan merupakan bagian dari fasilitas pelabuhan menunjang keamanan dan keselamatan pelayaran, maka fasilitas tersebut harus bebas dari rintangan baik kerangka kapal ataupun gugusan karang sehingga kapal – kapal yang keluar/masuk pelabuhan terhindar dari bahaya/kecelakaan. Untuk keperluan diatas, maka perlu dilakukan DED Pengerukan di kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheu. 2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari pekerjaan DED Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue ini adalah untuk memperoleh suatu pedoman perencanaan Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sehingga pelaksanaan kegiatan pengerukan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan pedoman teknis dalam pelaksanaan fisik dan pengawasan pekerjaan pengerukan di kolam pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue.
3. Lokasi Kegiatan
Lokasi pekerjaan DED Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Kota Banda Aceh.
4. Sumber Dana
Sumber Dana untuk pelaksanaan Pekerjaan DED Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue adalah pada APBA-P Tahun 2017 Dinas Perhubungan Aceh.
5. Nama dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan
Kegiatan DED Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pada Dinas Perhubungan Aceh. 6. Referensi Hukum
Referensi Hukum yang berlaku untuk pekerjaan DED Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh; UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; PP Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
2
-
Permenhub No. 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; Permenhub No. 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah diubah pada Permenhub No. 136 Tahun 2016; Permenhub No. 71 Tahun 2011 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air; Permenhub No. KM. 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan. Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. HK. 103/I/8/DJPL-17 tentang Pedoman Teknis Pengerukan Alur Pelayaran dan/atau Kolam Pelabuhan.
-
7. Lingkup Pekerjaan dan Hasil Yang Diharapkan
Lingkup pekerjaan DED Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue minimal sebagai berikut: 1. Pekerjaan Survei Bathimetri; 2. Pekerjaan Survei Oseanografi; 3. Pekerjaan Kajian Sedimentasi; 4. Pekerjaan Kajian Jenis Peralatan yang Digunakan 5. Pekerjaan Dokumen Detail Engineering Design (DED Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue terdiri dari Rencana Kerja dan Syaratsyarat, Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) dan Gambar Design.
8. Keluaran
Terciptanya Detail Enginering Desain yang memenuhi standar-standar teknis perencanaan, meliputi:
Dokumen rencana kerja dan syarat
Dokumen rencana anggaran biaya dan analisa rinci
Dokumen rencana kerja dan syarat
Perhitungan engineering.
9. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran
a. Laporan dan Data Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (bila ada) dapat dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa b. Fasilitas yang disediakan oleh KPA yang dapat digunakan oleh penyedia jasa : - Dukungan administrasi dan surat menyurat. - Dalam hal konsultasi rutin dengan pihak-pihak terkait atau direksi pekerjaan, penyedia jasa dapat menggunakan ruangrapat yang ada pada Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda Dinas Perhubungan Aceh, apabila ruang rapat tersebut sedang tidak dipergunakan.
3
10. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Fasilitas berikut harus disediakan oleh penyedia jasa untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan : Kebutuhan operasional kantor (ATK) Sewa Boat Sewa Peralatan Survei lapangan
11. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
a. Sebelum melaksanakan kegiatan, konsultan diharuskan membuat suatu kriteria perencanaan. Kriteria tersebut dipresentasikan dalam bentuk draft pada pengguna jasa untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan atas kriteria desain tersebut tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab konsultan perencana terhadap kecukupan persyaratan teknis perencanaan. Kriteria desain memuat hal-hal berikut : Hasil-hasil dari kegiatan perencanaan. Metoda survey dan pengumpulan data yang dilakukan; Kriteria-kriteria lainnya yang diperlukan. b. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini. c. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan/ kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi manjadi tanggung jawab Konsultan Perencana. 12. Tugas Tim Kajian
a. Tim bertanggung jawab secara profesional atas pengkajian yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang undangan serta harus sesuai dengan kode etik (tata laku) profesi yang berlaku. b. Secara umum tanggung jawab tim harus mencakup hal- hal sebagai berikut: - Hasil DED yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Anggaran termasuk melalui KAK ini seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan batasan pekerjaan. - Hasil kajian teknis yang dihasilkan harus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga kelak pelaksanaan pengerukan pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue mencapai manfaat yang dapat dirasakan oleh user dan memenuhi persyaratan teknis.
4
13. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konsultan adalah 45 (empat puluh lima hari) kalender. 14. Personil
Posisi
Kualifikasi
Jumlah Orang
Bulan
S1/S2/S3 Teknik Sipil (Ahli Perencanaan Pelabuhan) Ketua Tim Pengalaman : S1 = 6 Tahun S2/S3 = 3 Tahun Memiliki SKA minimal: Teknik Sumber Daya Air Madya S1 Teknik Sipil (Hidrologi) Memiliki keahlian dibidang perencanaan sedimentasi (alur pelayaran) Pengalaman : S1 = 4 Tahun Memiliki SKA minimal: Teknik Sumber Daya Air Muda
1 orang
1,5 bulan
1 orang
1,5 bulan
Minimal SMK Teknik/SMA Pengalaman: SMK Teknik = 3 Tahun SMA = 5 tahun Minimal D3 Teknik Sipil/SMK
3 orang
0,5 bulan
1 orang
1 bulan
1 orang
1,5 bulan
Tenaga Ahli: 1. Team Leader
2. Tenaga Ahli Sumber Daya Air
Tenaga Sub Profesional:
1. Surveyor
2. Juru Gambar
3. Tenaga Administrasi
Pengalaman: D3 Teknik Sipil = 3 Tahun SMK Teknik = 4 Tahun Minimal D3 Ekonomi/ Kesekretariatan
5
Setiap Tenaga Ahli yang ditugaskan dalam pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan/dan memiliki : a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Tanda bukti penyelesaian wajib pajak (SPT Tahunan) Tahun 201 6/2017; c. Lulusan PT. Negeri atau Swasta yang telah diakreditasi (minimum B) oleh yang berwenang atau Lulus Ujian Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh Instansi Pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi, Sertifikat Keahlian/keterampilan (SKA/SKT) dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
15. Program Kerja
1.
Konsultan Perencana harus menyusun program kerja minimal meliputi: a. Jadwal kegiatan secara terperinci. b. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingakat keahliannya maupun jumlah tenaga yang diusulkan Konsultan Perencana untuk malaksanakan tugas perencanaan, serta harus mandapat persetujuan dari Pemberi Tugas. c. Konsep penanganan pekerjaan perencanaan.
2.
Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pandangan/ pertimbangan teknis dari Pemberi Tugas.
16. Pelaporan
Laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa, secara prinsip adalah sebagai berikut: a. Laporan Survei Laporan Survei berisikan data-data hasil pengukuran lapangan yang terdiri dari: - Data Survei Bathimetri - Data Survei Oseanografi - Data pengukuran Sedimentasi Laporan ini dikumpulkan paling telat 1 (satu) minggu sebeslum berakhir kontrak
b. Laporan Akhir: Laporan Akhir merupakan penyempurnaan laporan dari semi rampung (draft final report survey) dan dilengkapi dengan laporan ringkasan yang meliputi antara lain : -
Hasil pekerjaan survey lapangan yang menyajikan parameter-parameter penting dengan ringkas dan jelas. Rekomendasi serta hasil perhitungan daya dukung Spesifikasi teknis (RKS)
6
-
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Laporan spesifikasi teknis dan Gambar Design Perencanaan yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan teknis perencanaan yang ada.
Laporan Akhir ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap disertai dengan Dokumen Teknis Perencanaan, yang berisikan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill Of Quantity (BOQ), Gambar Teknis diserahkan pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan. Keseluruhan Laporan serta produk yang dihasilkan dalam bentuk laporan harus disimpan ke dalam flash disc.
17. Penutup
Konsultan Perencana setelah manerima pengarahan penugasan dan semua bahan masukan, hendaknya memeriksa dan memproses semua bahan yang ada serta mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan untuk pekerjaan perencanaan ini. Untuk kesempurnaan pekerjaan perencanaan tersebut diatas Konsultan Perencana diminta mempelajari segala informasi dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pekerjaan perencanaan dimaksud. Demikian Kerangka Acuan Kerja/Term Of Refference ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan.
Banda Aceh,
November 2017
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
T. FAISAL, ST, MT
NIP. 197501 199703 1 004
7
