KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK) PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHAN (RIP) PELABUHAN BILATO KAB. GORONTALO PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017
RENCANA INDUK PELABUHAN (RIP)/MASTER PLAN PELABUHAN BILATO – KABUPATEN GORONTALO
1. LATAR BELAKANG
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhanserta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Sedangkan Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan telah ditetapkan antara lain bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang mengacu kepada Rencana Induk Pelabuhan Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dalam menghadapi perdagangan bebas guna untuk perbaikan perekonomian regional maupun lokal, maka Kabupaten Gorontalo yang sangat berpotensi untuk berkembang sudah harus mempersiapkan diri dalam pengadaan segala fasilitas yang dapat mendukung sistem ekonomi terbuka dan pasar bebas mendatang. Tuntutan kebutuhan transportasi yang sangat mendukung pelaksanaan dan kelancaran perdagangan yaitu penyediaan jalan dan pelabuhan menjadi prioritas utama dalam usaha pengembangan perekonomian. 2. MAKSUD DAN TUJUAN
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai petunjuk bagi konsultan, yang akan memuat masukan azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterprestasikan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan Kerangka Acuan Kerja
ini diharapkan konsultan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud oleh Pemberi Tugas.
3. LINGKUP KEGIATAN, LINGKUP PEKERJAAN, DAN LINGKUP TUGAS
Lingkup kegiatan meliputi penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) / Master Plan Pelabuhan Bilato Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
Lingkup Pekerjaan dan Lingkup Tugas meliputi antara lain:
Persiapan Pekerjaan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana kerja, rencana penggunaan peralatan dan rencana penugasan personel serta rencana survey dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) / Master Plan Pelabuhan Laut Bilato Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.
Survey Lapangan Pengumpulan data primer dan data sekunder antara lain:
Data Fisik dasar wilayah Study
-
Letak Geografis dan kawasan hinterlandnya
-
Iklim dan curah hujan
-
Hidrologi
-
Jenis dan sifat tanah
-
Topografi
Data Lingkungan Buatan
-
Tingkat Pelayanan prasarana dasar pelabuhan
-
Sistem prasaranan dasar jaringan/non jaringan (existing)
-
Data Land use / penggunaan lahan
-
Data perencanaan umum pembangunan pelabuhan
-
Data prasarana pelabuhan
Data Kependudukan
-
Data Perkembangan penduduk
-
Jumlah penduduk (selama 5 tahun terakhir) diklarifikasi
-
Penyebaran berdasarkan batasan administrasi
-
Data sosial ekonomi budaya
Data kelembagaan
-
Struktur organisasi pengelolaan pelabuhan
-
Personalia
-
Rincian tugas yang berkaitan dengan penanganan pelabuhan
-
Mekanisme pelaksanaan tugas
Data wilayah yang meliputi kebijakan tata ruang wilayah dan kota.
Validasi, Analisa dan Evaluasi Data Analisa adalah kegiatan telaahan data dalam proses Penyusunan Rencana Master Plan Pelabuhan Laut Bilato Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Analisis yang tepat dan memadai adalah analisis yang sesuai dengan tujuan dan sasaran perencanaan yaitu sebagai pedoman:
Pelaksanaan pembangunan pelabuhan
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pemeliharaan pelabuhan
Penyusunan rancangan Master Plan Pelabuhan Rancangan rencana merupakan Draft Rencana yang meliputi:
Penetapan kebijakan kapasitas dan tata letak
Penetapan fungsi pelayanan
Penetapan massa bangunan (berdasarkan fisiknya)
Penetapan kebijakan pengembangan dengan prinsip minimalisasi
Penyusunan Master Plan Pelabuhan Yaitu
merupakan
penyempurnaan
tahapan dari
draft
pembuatan rencana
laporan yang
akhir
merupakan
yang hasil
berisi dari
masukan/koreksi dan saran dari Dinas Instansi terkait.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN
Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
Sumber dana untuk pelaksanaan pekerjaan ini berasal dari APBD-P Kabupaten Gorontalo - Dinas Perhubungan, Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) / Master Plan Pelabuhan Bilato Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dilaksanakan selama 90 (Sembilan
Puluh) hari kalender.
7. PROGRAM KERJA
Konsultan harus menyusun program kerja yang menyangkut jadwal kegiatan secara terinci, kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan peralatan yaitu:
Jadwal kegiatan secara detail Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya).
Jumlah dan jenis peralatan yang akan digunakan
Konsep penanganan pekerjaan perencanaan.
Kebutuhan peralatan yang diperlukan dalam penyusunan Rencana I nduk Pelabuhan ini antara lain:
Waterpass
Total Station
GPS
Echo sounder
Alokasi tenaga kerja yang dibutuhkan antara lain:
Ketua Tim dengan kualifikasi sebagai berikut:
Ahli Kepelabuhanan dan Transportasi Berpendidikan Magister (S2) Teknik Transportasi yang dibuktikan dengan Ijazah dan Sartifikat Keahlian Ahli Dermaga
Pengalaman jasa konsultasi professional minimal 5 (lima) tahun dibidang perencanaan
pelabuhan
atau
terminal
khusus
atau
terminal
untuk
kepentingan sendiri atau perencanaan transportasi dengan baik di instansi pemerintah atau swasta.
Tenaga ahli Arsitektur PPW (Urban Designer) dengan kualifikasi sebagai berikut:
Berpendidikan Sarjana (S1) Teknik Arsitektur/PPW yang dibuktikan dengan Ijazah dan Sartifikat Keahlian.
Memiliki dasar kuat sebagai perancang bangunan modern yang disesuaikan dengan adat dan budaya daerah perencanaan dan atau pengembangan kawasan kota dan perancangan bangunan fasilitas umum
Tenaga ahli Hidrologi dengan kualifikasi sebagai berikut:
Berpendidikan Sarjana (S1) Teknik Sipil Keairan yang dibuktikan dengan Ijazah dan Sartifikat Keahlian.
Memiliki keahlian dalam melakukan analisis hidrologi kelautan serta
pengalaman dalam penanganan kepelabuhanan. Tenaga ahli Ekonomi Transportasi dengan kualifikasi sebagai berikut:
Berpendidikan Magister (S2) Teknik Sipil Manajemen yang dibuktikan dengan Ijazah
Memiliki keahlian dalam melakukan analisis ekonomi teknik khususnya kajian pengembangan kepelabuhanan.
Asisten-asisten tenaga ahli yang dianggap perlu untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan ini. Kualifikasi bagi asisten-asisten adalah:
Berpendidikan Sarjana (D3) Teknik Sipil yang dibuktikan dengan Ijazah
Memiliki pengalaman terkait dengan pekerjaan kepelabuhanan.
Surveyor lapangan, sesuai dengan jenis survey yang akan dilakukan. Kualifikasi
surveyor adalah:
Berpendidikan minimal Diploma 3 (D3) Teknik Sipil yang dibuktikan dengan Ijazah
Telah terbiasa menggunakan peralatan-peralatan survey guna kepentingan perencanaan pelabuhan.
Tenaga Penunjang, terdiri dari office manager, sekretaris, operator komputer,
juru gambar.
8. KELUARAN
Keluaran yang diharapkan dari konsultan dalam menyusun Rencana Induk Pelabuhan (RIP) / Master Plan Pelabuhan Laut Bilato Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo antara lain:
Menciptakan
keterpaduan
tata
ruang
wilayah
nasional,
propinsi
dan
kabupaten/kota;
Mengembangkan pemanfaatan lahan yang jelas berdasarkan jaringan infrastruktur dan kondisi lingkungan;
Zonasi lahan daratan berdasarkan efektifitas, proyeksi pertumbuhan arus barang dan keterpaduan sarana dan prasarana pelabuhan;
Zonasi lahan perairan berdasarkan proyeksi arus kapal dan pertimbangan kapal yang akan masuk kepelauhan;
Rencana pengembangan pelabuhan yang memperhatikan pertumbuhan arus barang, lingkungan, pertumbuhan industry, hinterland, dan kemajuan sarana dan prasarana pelabuhan;
Merencanakan konsep DLKr & DLKp Pelabuhan;
Kesesuaian dengan kajian lingkungan hidup berupa kualitas lingkungan awal (rona lingkungan awal), baku mutu lingkungan hidup yang berlaku, indikasi daerah kawasan lindung, kemungkinan diperlukannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. PROSES PENYUSUNAN
Pekerjaan Persiapan Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Konsultan harus mempelajari secara seksama Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pekerjaan, dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja yang mencakup:
Penjabaran maksud dan tujuan secara detail;
Penyusunan keterangan secara rinci mengenai metode pelaksanaan pekerjaan;
Pembuatan program kerja, meliputi: urutan kegiatan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, organisasi pelaksana pekerjaan, penyediaan tenaga ahli, penyediaan perlengkapan/peralatan kerja;
Studi literature/kepustakaan;
Penyusunan daftar kebutuhan data, rencana survey lapangan, dan formulirformulir yang diperlukan;
Inventarisasi data dan informasi terkait Inventarisasi data dan informasi meliputi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan/literature (data sekunder) dan melalui survey lapangan (data primer) berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait maupun masyarakat di lokasi pekerjaan yang meliputi:
Kebijaksanaan dan Strategi Pengembangan Wilayah yang berkaitan dengan program pemerintah dalam rangka mewujudkan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), Tatrawil dan Tatralok, dimaksudkan untuk mendapatkan suatu tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dalam lingkup wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota yang mencakup transportasi jalan raya, transportasi Penyebrangan dan transportasi laut yang masing-masingnya terdiri dari sarana dan prasarana yang saling beriteraksi membentuk suatu system pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis, guna menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daeraah.
Rencana tata guna lahan dan Prasarana Fisik Wilayah antara lain:
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Jaringan Prasarana transportasi dan rencana pegembangan (jika telah ada);
Data social Ekonomi Wilayah yang meliputi data kependudukan, PDRB, potensi investasi, potensi pariwisata dan social ekonomi masyarakat;
Fisiografi, Tpografi, dan Meteorologi yang meliputi peta geologi, tata guna lahan, topografi, kondisi tanah dan data meteorology yang mencakup suhu udara, kelembaban, arah angina dan kecepatan angina, curah hujan;
Dokumen/hasil studi terkait apabila ada;
Telaah awal Melakukan telaah awal sebelum peninjauan lapangan dan hasil telaah awal tersebut harus dilengkapi kembali setelah peninjauan lapangan harus telah diperoleh gambaran umum wilayah perencanaan sehingga dalam pelaksanaan peninjauan lapangan telah terdapat gambaran umum rencana pembangunan pelabuhan dan tatanan kepelabuhanan di wilayah terkait. Dalam hal ini, konsultan juga harus melakukan telaah awal beberapa aspek teknis yang paling mendasar, yaitu: topografi lokasi/kawasan, batimetri, cuaca, arah dan kecepatan angin, alur pelayaran dan kawasan perairan;
Survei pendahuluan Konsultan harus melaksanakan peninjauan / survei pendahuluan guna melakukan observasi dan penggalian data secara lebih mendalam terhadap wilayah perencanaan, khususnya rencana lokasi pembangunan pelabuhan yang meliputi kegiatan sebagaiamana berikut:
Wawancara / diskusi mendalam dengan berbagai pihak terkait.
Survei permintaan dan potensi pengembangan jasa kapal
Pengamatan aspek teknis lokasi rencana pembangunan (topografi, ketersediaan lahan, kondisi cuaca, arah dan kecepatan angin, ketersediaan bahan konstruksi, dan lain-lain)
Pengamatan aspek operasional pelabuhan, jalur pelayaran, kebutuhan peralatan SBNP dan lain-lain.
Pengamatan aspek kelestarian lingkungan.
Pengamatan aspek pembiayaan pembangunan (lahan, bahan baku konstruksi, pelaksanaan konstruksi, tenaga kerja dan lain-lain).
Survei lapangan Setelah dilakukan telaah awal dan survei pendahuluan, selanjutnya konsultan harus melakukan survei lapangan, yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
Survei topografi;
Survei bathimetry;
Survei hidrooceanografi;
Pengumpulan data hidrologi dan klimatologi;
Permintaan jasa angkutan laut;
Identifikasi dampak lingkungan hidup;
Analisis
prakiraan permintaan jasa angkutan laut
Analisa prakiraan permintaan jasa angkutan laut merupakan tahap pengolahan data lalulintas angkutan laut sebagai dasar evaluasi terhadap kapasitas fasilitsa eksisting dan perencanaan kebutuhan pengembangan fasilitas pelabuhan sampai dengan tahun target perencanaan, dengan memperhatikan program pemerintah dalam rangka mewujudkan Sistem Transportasi Nasional dan kebijakan / strategi pengembangan
wilayah
serta
potensi
ekonomi
daerah
setempat,
yang
mencakup: Analisis
Prakiraan Permintaan Jasa Angkutan Laut (Demand Forecast Analysis)
meliputi:
Prakiraan jumlah pergerakan kapal tahunan.
Prakiraan jumlah pergeakan penumpang tahunan.
Prakiraan volume barang tahunan baik untuk curah kering, curah cair, kargo, peti kemas, dan lain-lain.
Prakiraan jaringan/rute pelayaran masa mendatang.
Prakiraan pengoperasian jenis kapal dimasa mendatang
Analisis Asal Tujuan Lalu LintasKapal (Orign Destination Analysis)
Analisis Pergantian Antar Moda Angkutan (Moda Split Analysis)
Analisis
Kebutuhan Pengembangan
Rencana pengembangan fasilitas pelabuhan juga harus mengcau pada kebijakan pembangunan, arahan tata ruang dana analisis prakiraan permintaan jasa angkutan laut tersebut, dan selanjutnya konsultan harus menyusun konsep pengembangan pelabuhan yang diwujudkan dalam target kemampuan layanan pelabuhan,
tahapan
pengembangan,
dan
tahapan
pelaksanaan
pembangunannya. Konsultan juga melakukan analisis kebutuhan jenis fasilitas pelabuhan dan kebutuhan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analisis kebutuhan jenis fasilitas pelabuhan meliputi:
Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang didaratan;
Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diperairan;
Analisa
dan evaluasi perencanaan pengembangan pelabuhan
Analisa dan evaluasi teknis yang meliputi:
-
Hidrooceanografi dalam pembuatan dan penetapan arah arus dan gelombang dilokasi rencana pelabuhan untuk penetapan arah / posisi dermaga;
-
Alur dan kawasan keselamatan pelayaran (turning basin area); Jenis fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan sampai dengan rencana pembangunan tahap akhir (ultimate phase);
-
Prakiraan kebutuhan lahan sampai dengan rencana pembangunan pelabuhan tahap akhir;
-
Kondisi fisik dan daya dukung lahan dilokasi rencana pelabuhan;
-
Ketersediaan utilitas;
-
Topografis permukaan lahan rencana lokasi pelabuhan;
-
Keterpaduan rencana pengembangan/pembunganan pelabuhan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat;
-
Kondisi dan ketersediaan lahan;
-
Potensi Pendangkalan;
-
Kendala pelaksanaan konstruksi;
-
Ketersediaan akses/jalan masuk;
Analisis operasional yang meliputi:
-
Jenis kapal yang diperkirakan akan beroperasi dipelabuhan;
-
Pengaruh gelombang terhadap operasi pelabuhan;
-
Alur dan kawasan pelabuhan bila ada pekabuhan lain disekitarnya;
-
Pengaturan operasi pelabuhan;
-
Dukungan peralatan SBNP;
Analisis pengusahaan angkutan laut yang meliputi:
-
Prakiraan permintaan jasa angkutan laut (20 tahun kedepan) diwilayah perencanaan (Provinsi/Kabupaten setempat), yaitu: penumpang, barang dan kargo (bila ada);
-
Kemungkinan adanya perusahaan pelayaran yang akan membuka jalur pelayaran ke pelabuhan tersebut;
Kajian jenis kapal yang akan beroperasi;
Analisis ekonomi dan finansial meliputi:
-
Menghitung besaran manfaat ekonomi makro yang diperoleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari pembangunan pelabuhan;
-
Perbandingan kondisi pertumbuhan ekonomi diwilayah perencanaan (Pemerintah Daerah setempat), apabila ada dan atau tidak ada pelabuhan;
Analisa tahapan pembangunan Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan pedoman pembangunan fasilitas pelabuhan yang berdasarkan skala prioritas rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan
Penyusunan Master Plan atau Rencana Induk Pelabuhan Dalam tahap ini konsultan harus menyusun/mengkaji rencana induk dengan mengacu kepada hasil evaluasi dan analisis kapasitas fasilitas pelabuhan eksisting, hasil kajian perencanaan pendahuluan (preliminary design) yang telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi lahan dan perairan yang ada, tata guna tanah, prosedur operasi pelabuhan serta identifikasi dampak lingkungan. Penyusunan Master Plan atau rencana induk meliputi:
-
Penyusunan alternatif konsep rencana tata letak fasilitas pelabuhan berdasarkan kriteria/standarisasi perencaan pelabuhan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kelancaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta aspek lingkungan.
-
Melakukan pengkajian terhadap alternatif rencana tata letak fasilitas pelabuhan yang telah disusun, guna menentukan alternatif terpilih.
-
Penyusunan tahapan pembangunan pelabuhan sesuai kebutuhan untuk masing-masing fasilitas dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan operasional.
-
Penyusunan
luas
kebutuhan
tanah
untuk
setiap
tahapan
pengembangan/pembangunan pelabuhan.
-
Penyusunan
koordinat
lokasi
perletakan
masing-masing
fasilitas
pelabuhan.
-
Konsep awal Rencana Tata Guna Tanah disekitar pelabuhan.
-
Rancangan
Daerah
Lingkungan
Kerja
dan
Daerah
Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan Dalam penyusunan rencana induk ini Konsultan harus menyusun tata letak, konsep tahapan pembangunan serta rancangan dasar (preliminary design)
masing-masing fasilitas pelabuhan sebagaimana diatur dalam PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Penyusunan Rencana Induk fasilitas tersebut harus disesuaikan dengan kelas pelabuhan setidaknya meliputi:
-
Fasilitas Wilayah Daratan :
Fasilitas pokok o
dermaga
o
gudang
o
lapangan penumpukan
o
terminal penumpang;
o
terminal peti kemas;
o
terminal roro;
o
fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
o
fasilitas bunker;
o
faslitas pemadam kebakaran;
o
fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran (SBNP)
Fasilitas Penunjang o
kawasan perkantoran;
o
fasilitas pos dan telekomunikasi;
o
fasilitas pariwisata dan perhotelan;
o
instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
o
jaringan jalan dan penyeberangan;
o
jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
o
areal pengembangan pelabuhan;
o
tempat tunggu kendaraan bermotor;
o
kawasan perdagangan;
o
kawasan industry; dan
o
fasilitas umum lainnya
Fasilitas wilayah perairan o
Fasilitas pokok
o
Alur pelayaran
o
Perairan tempat labuh;
o
Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
o
Perairan tempat alih muat kapal;
o
Perairan
untuk
kapal
yang
mengangkut
Bahan/Barang
Berbahaya dan Beracun (B3); o
Perairan untuk kegiatan karantina;
o
Perairan alur penghubung intra pelabuhan;
o
Perairan pandu; dan
o
Perairan untuk kapal pemerintah.
Fasilitas penunjang
o
Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
o
Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
o
Perairan untuk uji coba kapal (percobaan berlayar);
o
Perairan tempat kapal mati;
o
Perairan untuk keperluan darurat; dan
o
Perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan
10. PELAPORAN
Pelaporan dalam pelaksanaan studi ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan, dengan uraian sebagai berikut : 1. Dokumen Kompilasi Data (Buku 1)
Laporan ini sebanyak 5 (lima) buku termasuk 2 (dua) asli, berisi antara lain berisi tentang penjelasan rinci yang memuat: -
Maksud dan Tujuan ;
-
Gambaran Umum Lokasi
-
Metode dan jadwal survei dan pengumpulan data;
-
Metodologi analisis yang akan diterapkan ;
-
Program kerja dan jadwal pelaksanaan.
2. Dokumen Analisis dan Prediksi
Laporan hasil survei ini sebanyak 5 (lima) buku termasuk 2 (dua) asli, yang meliputi
:
telaah
awal
wilayah
perencanaan,
kondisi
fisik
wilayah,
kecenderungan perkembangan ekonomi, rencana pengembangan wilayah,
hasil peninjauan lapangan, analisis awal prakiraan permintaan jasa angkutan laut, proyeksi lalu lintas kapal, barang dan penumpang, dan indikasi kebutuhan fasilitas pelabuhan sesuai dengan tujuan dan sasaran perencanaan sebagai pedoman bagi Pelaksanaan
Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan.
Diskusi pada tahapan ini dilakukan secara internal dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo dan diharapkan dapat diperoleh satu kesepakatan mengenai hasil kompilasi dan analisis data. Dalam laporan tengah tersebut juga dilaporkan hasil pengukuran : •
Pengukuran topografi; Laporan Hasil Pengukuran Topografi berisi antara lain; tata cara dan rekaman pelaksanaan pengukuran topografi, data hasil pengukuran, deskripsi BM, dan gambar situasi hasil pengukuran
•
Pengukuran Bathimetry; Laporan Pengukuran Bathimetri berisi antara lain: tata cara dan rekaman pelaksanaan pengukuran bathimetri, data hasil penyelidikan lapangan, data dan analisis laboratorium, serta kesimpulan dan rekomendasi.
3. Dokumen Rencana Pengembangan (Buku 3)
Laporan hasil sebanyak 5 (lima) buku termasuk 2 (dua) asli, yang berisi yang beris kajian rinci kondisi fisik wilayah perencaaan, kondisi ekonomi dan proyeksi pengembangan ekonomi, proyeksi kedatangan kapal, proyeksi pertumbuhan
komoditi
yang
akan
ditampung
pelabuhan,
proyeksi
pertumbuahan arus kendaraan masuk pelabuhan, rencana tata ruang wilayah, kajian perkiraan permintaan jasa kapal, analisis kebutuhan pelabuhan dan pentahapannya, rancangan awal untuk penataan kawasan perletakan bangunan.
11. PENUTUP
Konsultan telah menerima pengarahan penugasan dan semua bahan masukkan hendaknya memeriksa dan memproses semua bahan yang ada serta mencari bahan masukkan yang lain yang dibutukan untuk pekerjaan perencanaan ini. Untuk kesempuraan pekerjaan perencanaan tersebut diatas konsultan perencana diminta mempelajari segala informasi dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pekerjaan perencanaan dimaksud.
