KERA GKA ACUAN KERJA PEKERJAAN :
KONSULTAN PENDATAAN DAN PERENCANAAN BAN TUAN STIMULAN PERU AHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN 2018 KA UPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017
KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN :
KONSULTAN PENDATAAN DAN PERENCANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) KABUPATEN KUTAI TIMUR
I.
Latar Belakang A.
Dasar Hukum
Pelaksanaanpendataancalonpenerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu : 1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2.
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3.
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 21 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
5.
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
6.
Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 81/DS/Tahun 2012 perihal Pembuatan Laporan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); dan
7.
Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01/DS/Tahun 2013 perihal Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
B.
Alasan Kegiatan Dilaksanakan
Sebagaiman diamanatkan dalam pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.Selain itu, rumah juga merupakan harkat, martabat, mutu kehidupan, dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.
1
Menurut data statistik sebagian besar masyarakat membangun rumahnya secara swadaya, artinya perumahan swadaya menjadi tumpuan sebagian besar rakyat Indonesia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan rumah secara nasional. Akan tetapi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 terdapat 7,9 juta unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat miskin, yang mana sebanyak 2,9 juta unit berada diperkotaan dan 5 juta unit berada dipedesaan. Oleh karena itu, Pemerintah memandang program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam bentuk fasilitasi dan stimulant perumahan swadaya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan papan secara swadaya. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilaksanakan dengan melibatkan
berbagai
pihak
mulai
dari
masyarakat,
Pemerintahan
di
tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.Setiap pihak memiliki kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini sehingga diharapkan dapat berperan aktif sesuai dengan tanggung jawabnya masingmasing. BSPS adalah fasilitasi Pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya, yaitu rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungannya.
Masyarakat yang mendapat BSPS adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni dengan memiliki standar kecukupan luas, kualitas, dam kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.
Jenis bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: a.
Rusak ringan, yaitu rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak;
b. Rusak sedang, yaitu rumah yang kondisi dua diantara tiga komponen lantai, dinding atau atapnya, rusak atau tidak layak; c.
Rusak berat, yaitu rumah yang kondisi lantai, dinding dan atapnya rusak atau tidak layak.
Dengan keterbatasan sumber daya di Dinas Perumahan dan Permukiman, Kabupaten Kutai Timur, maka diperlukan dukungan dari pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan kegiatan ini.Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan Konsultasi Pendataan Bantuan 2
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar pelaksnaannya lebih optimal.Peran konsultan dalam hal ini membantu kegiatan BSPS mulai dari kegiatan pendataan calon penerima BSPS, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, pengusulan calon penerima, pelaporan pencairan, dan pelaporan kemajuan (progress).
II.
Gambaran Umum
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penggunaan, diperlukan data yang akurat. Data calon penerima BSPS ini menurut amanat Peraturan Menteri Perumahan RakyatNomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Pasal 29, diperoleh pada tahun sebelum dilaksanakan kegiatan (T-1). Oleh karena itu kegiatan pendataan calon penerima BSPS Tahun 2018 dilakukan pada tahun 2017 ini. Untuk memperoleh data calon penerima BSPS yang akurat, kriteria yang digunakan berpedoman pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERMENPERA)
Nomor 6 Tahun 2013. Dalam Pasal 4 tersebut dimuat kriteria calon
penerima bantuan atau biasa dikenal dengan kriteria subjek. Sedangkan dalam Pasal 5 disebutkan tentang kriteria objek bantuan dalam hal ini kondisi rumahnya. Masyarakat yang memenuhi kriteria subjek dan objek dapat diusulkan menjadi calon penerima bantuan apabila melakukan
permohonan
dan
memenuhi
persyaratan
administrasi
sebagaimana
yang
diamanatkan dalam Pasal 10.
A.
Uraian Kegiatan dan Keluaran
Peran Konsultan Pendataan BSPS adalah membantu Dinas Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan kegiatan BSPS di tingkat kabupaten. Tugas tersebut, meliputi: 1. Pendataan calon penerima dana BSPS; 2. Pembuata Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai keinginan calon penerima bantuan; 3. Penyusunan database mulai dari pendataan sampai hasil pelaksanaan sesuia sistem BSPS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPERA). B.
Maksud dan Tujuan 1. Maksud
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan data calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2018, data terkait aspek pemberdayaan masyarakat agar tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat anggaran, dan tepat waktu. 2. Tujuan
Sedangkan tujuannya adalah: a. Tersedia data calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2018 yang tepat sasaran. b.Tersedia evaluasi kegiatan pendataan calon penerima BSPS. c. Tersedia data terkait aspek pemberdayaan.
3
C.
Keluaran
Keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan ini, adalah: 1. Data calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejumlah xxxxx penerima bantuan menurut kelompok perdesa yang dilengkapi berkas persyaratan dan Berita Acara (BA) hasil pendataan. 2. Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai data calon penerima bantuan. 3. Laporan Kemajuan ( progress) pelaksanaan pendataan yang disampaikan secara berkala setiap minggu dan bulan. 4. Tersedianya database informasi pelaksanaan BSPS secara menyeluruh yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang memerlukan, terdiri atas: a. Dokumentasi proses seleksi penerima bantuan. b. Data titik koordinat geografis rumah calon penerima BSPS.
Laporan yang harus disampaikan berupa: 1. Laporan Bulanan, berisi: a.
Penggandaan buku Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
b. Penggandaan buku By Name By Address (BNBA). c.
Penggandaan buku persyaratan.
d. Softcopy GK dan RPD. e.
Softcopy buku BNBA.
2. Laporan pelaksanaan kegiatan konsultan yang berisi gambaran pelaksanaan kegiatan BSPS, kendala, dan rekomendasi tindak lanjut permasalahan sesuai tahapan pelaporan, meliputi: Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir beserta Executive Summary.
D.
Batasan Kegiatan
Pendataan calon penerima dana BSPS, meliputi: 1. Mendata rumah layak huni yang memerlukan biaya stimulan peningkatan kulalitas sebesar Rp. 7,5 Juta s/d Rp. 15 Juta per rumah desa demi desa. 2. Merekam data calon penerima BSPS dalam format By Name By Address (BNBA). 3. Memfasilitasi pembentukan kelompok. 4. Mendata Unit Kerja bank/pos penyalur terdekat dengan alamat penerima bantuan. 5. Menyiapkan daftar calon penerima bantuan menurut kelompok per desa. 6. Mengumpulkan persyaratan calon penerima bantuan sebagai persyaratan penerima bantuan, meliputi: a.
Surat permohonan bantuan stimulan dari calon penerima bantuan; 4
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); c.
Surat penyataaan dan kuasa bermaterai secukupnya, memuat: 1) Pernyataan belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana atau barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi atau kabupaten/kota; 2) Pernyataan bahwa tanah milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi; 3) Pernyataan bahwa rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya adalah satusatunya yang dimiliki atau belum memiliki rumah; 4) Pernyataan bahwa akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS; 5) Pernyataan tidak akan memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun; 6) Pernyataan yang bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; 7) Pemberian kuasa kepada pihak Dinas Perumahan dan Permukiman untuk memantau dan melakukan tindakan terhadap dana BSPS dalam rekening penerima bantuan.
d. Foto copy sertifikathak atas tanah, surat bukti penguasaan tanah atau surat keterangan penguasaan tanah dari Kepala Desa/Lurah; e.
Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari Kepala Desa/Lurah bagi penghasilan yang tidak tetap.
7. Menyiapkan Berita Acara (BA) hasil pendataan dengan lampiran daftar calon penerima bantuan. 8. Pembuatan Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) menurut keinginan
calon
penerima
bantuan
sesuai
Surat
Edaran
Deputi
Nomor
01/SE/DPS/2013, tentang Pedoman Pembuatan Gambar Kerja Dan Rencana Penggunaan Dana BSPS; 9. Informasi terkait aspek pemberdayaan masyarakat meliputi: -
Identifikasi ketersediaan material lokal;
-
Identifikasi potensi keswadayaan masyarakat;
-
Identifikasi modal sosial masyarakat.
10.pembuatan laporan pelaksanaan pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015 sebagai database, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy (sistem), melalui: -
Pengembangan sitem informasi untuk perekaman, pengolahan data, dan pelaporan agar dapat berfungsi optimal secara on line;
-
Penyusunan format-format pelaksanaan pendataan BSPS;
-
Perekaman data, pengolahan, dan pelaporan atas hasil pendataan calon penerima BSPS serta verifikasi hasil pendataan.
5
E.
Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Permukiman, dan masyarakat calon penerima BSPS. Adapun keluaran/output dari pekerjaan pendataan ini,adalah: Data calon penerima BSPS terdiri atas: a.
Buku data BSPS per kecamatan atau per desa/kelurahan;
b. Buku kelengkapan persyaratan administrasi per Kelompok Penerima Bantuan (KPB); c.
Surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas pendatan yang diketahui ileh direktur atau salah satu direksi yang membidangi pendataan;
d. Berita Acara (BA) beserta lampiran hasil pemeriksaan dokumen data permohonan
BSPS dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan ditandatangani oleh tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak kerja dan direktur atau direksi yang membidangi pendataan.
III.
Strategi Pencapaian Keluaran 1.
Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut: 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan terkait penyaluran BSPS. 2. Berkoordiansi dengan para pelaku ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam
rangka persiapan pelaksanaan kegiatan BSPS, antara lain dengan melibatkan masyarakat yang berpengalaman dalam pelaksanaan BSPS. 3. Menyusun dokumen perencanaan khususnya target capaian hasil dan waktu
pendataan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan BSPS. 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, pendataan, verifikasi, perekaman,
pengolahan, pelaporan, dan penyusunan database dengan menggunakan system informasi dan komunikasi. 5. Melakuakn sensus untuk mengidentifikasi rumah tidak layak huni sesuai kriteria
objek bantuan di setiap desa yang di tetapkan oleh Deputi Menteri Bidang Perumahan Swadaya 6. Melakukan pendataan objek rumah berdasarkan titik koordinat dengan menggunak
perangkat Global Positioning System (GPS) berkamera. 7. Membuat Gambar Kerja (GK) sesuai keinginan calon penerima bantu an. 8. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai GK 9. Menyusun data calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
dalam bentuk laporan keluaran pekerjaan (C1). 10. Menyampaikan progress data per desa dalam rapat evaluasi pelaksanaan BSPS setiap
minggu dengan pihak pemberi pekerjaan. 11. Dalam hal pendataan calon penerima BSPS telah dilaksanakan oleh masyarakat
didaerah, Konsultan menggunakan data tersebut dengan memeberikan kompensasi sesuai keadaan data yang telah dihasilkan, dengan k etentuan:
6
a.
Data yang telah dilengkapi dengan dokumen persyaratan pembayaran termasuk Gambar kerja (GK), besar kompensasi sama denagn 100% (seratus persen) dari honor surveyor dan juru gambar sesuai proporsi.
b. Data yang telah dilengkapi dengan dokumen persyaratan pembayaran tetapi tidak termasuk GK, setelah dinilai layak, diberikan kompensasi paling tinggi 100% (seratus persen) dari honor Surveyorsesuai Proporsi; c.
Data yang telah diverifikasi tetapi belum dilengkapi dengan dokumen persyaratan pembayaran, setelah dinilai layak diberikan kompensasi paling ting tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari honor Surveyor sesuai proporsi;
d. Data yang belum diverifikasi dan sudah dalm bentuk data By name By Address (BNBA), setelah dinilai layak diberikan kompensasi paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari honor surveyor sesuai proporsi; e. Nilai kompensasi data sudah termasuk untuk biaya honor/upah bahan Alat Tulis Kantor (ATK), percetakan, transport, dan biaya pendukung pelaksanaan pendataan; f.
Untuk data yang belum lengkap, Konsultan melanjutkan proses pendataan sesuai kondisi data yang telah dihasilkan.
12. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan dipresentasikan dihadapan pemberi
pekerjaan. 2.
Tahapan Pelaksanaan
Untuk mencapai hasil yang maksimal, perlu diterapkan pendekatan yang sistematis melalui beberapa proses, antara lain: 1.
Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan;
2.
Memobilisasi sumber daya;
3.
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan;
4.
Melaksanakan pekerjaan sesuai rencana;
5.
Melaksanakan pemantauan (monitoring ) dan evaluasi terhadap setiap tahapan pekerjaan;
6.
3.
Pembuat laporan.
Kebutuhan Tenaga Ahli
Untuk melaksanakan pekerjaan ini dibutuhkan Tenaga Ahli sebagai berikut: 1. Tenaga Ahli: a. Tenaga Ahli Manajemen (Ketua Tim/Team Leader)
Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pendataan calon penerima BSPS, meliputi: -
Penyiapan rencana kerja (strategi, metode, dan tahapan pekerjaan) pendataan calon penerima BSPS;
-
Manajemen pelaksanaan pendataan;
-
Dokumentasi dan pelaporan hasil pendataan. 7
Kualifikasi tenaga ahli ini adalah Sarjana S2 jurusan Manajemen dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau S1 jurusan Manajemen dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
b. Tenaga Ahli Geodesi/Geomatika
Bertanggung jawab atas proses pendataan di lapangan dan penyusunan database calon penerima BSPS.
Kualifikasi tenaga ahli ini adalah Sarjana S1 jurusan Geodesi atau Geomatika dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
c.
Tenaga Ahli Teknik Arsitektur
Bertanggung jawab atas pembuatan Gambar Kerja(GK) dan Rencana Penggunaan Dana(RPD).
Kualifikasi tenaga ahli ini adalah Sarjana S1 jurusan Teknik Arsitektur dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
d. Tenaga Ahli Sosial Ekonomi
Kualifikasi tenaga ahli ini adalah Sarjana S1 jurusan Sosial/Ekonomi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
2. Tenaga Penunjang a.
Asisten Ahli Manajemen ( sebagai Koordinator Lapangan)
b. Juru Identifikasi c.
Juru Data (Surveyor);
d. Tenaga Administrasi Umum; e.
4.
Tenaga Verifikasi
Lokasi dan Waktu Pencapaian Keluaran
Lokasi pendataan di Kabupaten Kutai Timur, Lokasi ditentukan setelah penandatangan Kontrak. Jumlah yang harus di data calon penerima bantuan dan harus tercapai dalam waktu 4 (empat) bulan sejak ditandatanganinya SPMK. 5.
Biaya Yang Dibutuhkan
Pagu biaya pelaksanaan kegiatan konsultan Pendataan dan Perencanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) Tahun 2017 Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 925.000.000,-(Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)yang dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017. 8
Sangatta,
April 2017
Pejabat Pembuat Komitmen
9
