Kajian Teori Perencanaan Kawasan Kampung Pelangi Semarang

PATORY PLANNING KAJIAN TEORITIS BERDASARKAN PRINSIP PARTI CI PATORY

PADA PEMBANGUNAN KAMPUNG PELANGI KALISARI, SEMARANG

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Teori Perencanaan (TKP 509) Dosen Pengampu: Dr. Ir. Hadi Wahyono, MA Ir. Agung Sugiri, MPSt Dr Ing. Prihadi Nugroho, ST, MT, MPP

Disusun oleh: Kareza Ahmad

21040114120030 21040114120030

Iqbal Sadri

21040114120036 21040114120036

Hisyam Noor Nugroho

21040114120050 21040114120050

Intan Hapsari Surya Putri

21040114130080 21040114130080

 Novita Rohmana Putri

21040114130096 21040114130096

Rizky Amalia S.

21040114140100 21040114140100

Dea Zahara Lutviana

21040114130110 21040114130110

M. Wahyu Hidayat

21040114130114 21040114130114

Shabrina Ghaisani

21040114140118 21040114140118

DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017

DAFTAR ISI

REVIEW KASUS PEMBANGUNAN KAMPUNG PELANGI KALISARI ........................... 3 REVIEW TEORI PEMBANGUNAN KAMPUNG PELANGI KALISARI ............................ 5 TINJAUAN KRITIS TERHADAP PEMBANGUNAN KAMPUNG PELANGI KALISARI 9 Perkembangan Perencanaan Generasi Ketiga ........................................................................ 9 Model Perencanaan Generasi Ketiga ................................................................................... 10 Participatory Planning ..........................................................................................................10 Tinjauan Kritis Pembangunan Kampung Pelangi berdasar Teori Participatory Planning ...14 REKOMENDASI BERDASARKAN PRINSIP “PARTICIPATORY P LANNING”  ............ 17 DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................................18

2

1. REVIEW KASUS PEMBANGUNAN KAMPUNG PELANGI KALISARI

Kampung Kalisari dahulu merupakan kampung kumuh dengan permukiman yang tidak tertata. Terdapat sekitar 325 rumah di Kampung Kalisari. Kekumuhan Kampung Kalisari juga diperkuat dengan adanya tanaman liar dan tembok yang tidak terplester. Kampung Kalisari terletak pada Kelurahan Randusari, Kecamatan Seamarang Selatan. Pada tahun 2016, Walikota Semarang memutuskan untuk mengubah Kampung Kalisari yang kumuh menjadi Kampung Pelangi. Keputusan tersebut bermula akibat kontrasnya fisik pasar bunga yang telah direnovasi terhadap fisik Kampung Kalisari yang terletak tepat dibelakangnya. Keindahan pasar tidak didukung oleh perkampungan yang berada dibelakangnya dimana notabene perkampungan tersebut merupakan kawasan kumuh. Hal tersebut yang dirasa Pemerintah Kota Semarang cukup mengganggu. Sehingga dilakukan sebuah tindakan untuk menghilangkan kesan kumuh  pada kawasan tersebut dan munculah gagasan untuk mengecat rumah rumah yang berada di  belakangnya. Tujuan lain dari diubahnya Kampung Kalisari menjadi Kampung Pelangi adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Kampung Pelangi ini selain mengubah kawasan yang terlihat kumuh dan sebagian warganya hidup di bawah garis kemiskinan dapat menj adi perkampungan yang nyaman ditinggali dihuni dan kesejahteraan mereka menjadi lebih baik. Kampung Pelangi menjadi salah satu destinasi yang baru dan menarik antusiasme masyarakat untuk datang, sehingga perekonomian masyarakat dapat terbantu melalui biaya retribusi tiket masuk, biaya  parkir kendaraan bermotor maupun masyarakat yang terbantu usaha makanan dan minuman yang berada di kampung tersebut.

Sumber: Dakatour.com Gambar 1 Kampung Kalisari sebelum dan sesudah

3

Perubahan demi perubahan juga terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Sem arang untuk mengubah Kampung Pelangi menjadi destinasi utama Kota Semarang. Salah satunya adalah dengan diperbaikinya alur sungai Semarang. Perbaikan alur sungai tersebut dlakukan dengan mengeruk sedimen Sungai Semarang sedalam 2 meter. Sehingga menambah keindahan dan sebagai wisata air sehingga dapat menambah daya tarik wisata Kampung Pelangi. Pengerukan dilakukan sepanjang 800 m dari Lapangan Kalisari hingga sekolah PL Dominico Savio. Perbaikan bantaran sungai tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2017. Dalam merealisasi Kampung Pelangi ini terdapat kendala yang berupa dana. Pendanaan Kampung Pelangi tidak dapat didukung oleh anggaran pemerintah, karena Kampung Kalisari tidak semua rumah tergolong kumuh dan tidak semua warganya tergolong miskin. Sehingga  pendanaan dikumpulkan dari sumbangan, dana CSR perusahaan, hingga uang pribadi. Total dana yang dibutuhkan untuk mengubah Kampung Kalisari menjadi Kampung Pelangi sekitar 3 Miliar. a. Tahap pertama yaitu mengubah nama Kampung Kalisari menjadi Kampung Pelangi.  b. Pengecatan warna dilakukan dengan mengajak seluruh pihak yang peduli terhadap Kampung Pelangi. Pengecatan dilakukan selama 1 bulan. Pada tahap ini hanya sekitar 225 rumah yang telah dilakukan pengecatan. c. Seratus rumah yang belum dilakukan pengecatan dilakuka pada tahapan selanjutnya dan memerlukan waktu sekitar 1 bulan.

4

2. REVIEW TEORI PEMBANGUNAN KAMPUNG PELANGI KALISARI

Pembangunan Kampung Pelangi sebenarnya merupakan kelanjutan dari pembangunan Pasar Kembang Kalisari yang tepat berada di depan Kampung Kalisari (nama asli kampung) tersebut. Pasar bunga yang berada persis di depannya itu diharapkan menjadi destinasi wisata  baru dengan renovasi sekitar Rp 9,6 milyar. Tapi setelah perbaikan pasar bunga selesai pada Desember 2016, keindahan pasar ternyata tidak didukung oleh perkampungan di belakangnya yang merupakan kawasan kumuh. Pemerintah Kota Semarang mengarahkan warga menata Kampung Kalisari menjadi tidak kumuh lagi, lebih tertata, rapi dan indah agar mendukung  pemandangan dan peran Pasar Bunga di depannya. Salah satu program yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk mengubah Kampung Kalisari menjadi tidak kumuh lagi adalah menjadikannya sebagai Kampung Tematik yaitu K ampung Pelangi. Perencanaan pembangunan kampung pelangi di Kalisari, Kelurahan Randusari mengacu pada Program Kampung Tematik yang dimaksudkan untuk mengurangi permukiman kumuh. Kampung Tematik merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar utamanya pada peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal warga miskin dan prasarana dasar permukiman. Kampung Tematik merupakan titik sasaran dari sebagian wilayah Kelurahan yang dilakukan perbaikan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Mengubah lokasi kumuh menjadi tidak kumuh / peningkatan / perbaikan kondisi lingkungan. 2. Peningkatan penghijauan wilayah yang intensif. 3. Pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif . 4. Mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat (pemberdayaan)

Program Kampung Pelangi didasarkan pada skema hubungan kampung tematik sesuai dengan slogan pembangunan Kota Semarang saat ini yaitu GERBANG HEBAT ( Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi,

Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama Masyarakat). Skema hubungan kampung tematik dapat dilihat pada Gambar 2

5

Sumber : gerbanghebat.semarangkota.go.id Gambar 2 Skema Hubungan Kampung Tematik

Program Kampung Tematik sebenarnya bertujuan untuk megupayakan partisipasi masyarakat beserta lembaga –  lembaga yang ada untuk membangun trademark / karakteristik lingkungan melalui peningkatan / pengembangan potensi - potensi lokal yang dimiliki di wilayah tersebut. Potensi –  potensi tersebut dapat berupa, usaha masyarakat yang dominan dan menjadi mata pencaharian pokok sebagian besar warga di wilayah tersebut, karakter masyarakat yang mendidik (budaya, tradisi, kearifan lokal), masyarakat dan lingkungan yang sehat, home industri ramah lingkungan, kerajinan masyarakat, ciri khas setempat yang lebih kuat / tidak dimiliki kampung lain dan bisa menjadi ikon wilayah. Namun, di Kampung Kalisari yang sebelumya sama sekali tidak memiliki keunikan khusus, pengembangan Kampung Tematik yang dilakukan akhirnya diarahkan seluruhnya oleh Pemerintah Kota Semarang. Perencanaan yang dilakukan adalah top-down dimana masyarakat tinggal mengelola dan menerima manfaat dari pembangunan fisik yang diselesaikan Pemkot. Setelah perbaikan pasar bunga selesai pada Desember 2016, muncul ide dari Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan renovasi kampung dan menjadikannya kampung tematik dengan konsep-warna-warni. Dengan anggaran sekitar Rp 3 milyar, Kampung Kalisari diplot  jadi kampung pertama di Kota Semarang yang mengadopsi konsep warna-warni seperti yang ada di Kota Malang, Balikpapan, Lubuklinggau, dan Ambarawa. Perencaanaan dan perbaikan fisik seluruhnya diakomodir Pemerintah Kota Semarang. Pelibatan warga hanya untuk iuran

6

 pendanaan, pemetaan rumah tak layak huni yang perlu diperbaiki, pemetaan rumah yang belum memiliki sanitasi yang layak, dan sosialisasi rencana Kampung Pelangi. Pendanaan dan rencana perbaikan lingkungan dipersiapkan bagi kampung yang terdiri dari RW 3 dan 4 dan 325 rumah. Namun proyek ini tidak bisa didukung oleh anggaran  pemerintah yang sasarannya yaitu rumah warga miskin. Mayoritas rumah di Kampung Kalisari adalah milik warga yang tidak tergolong miskin sehingga mayoritas rumahnya layak huni. Anggaran APBD Kota Semarang sebesar 2-3 miliar tidak cukup jika dibagi untuk perbaikan rumah tak layak huni yang ada dengan biaya rehabilitasi per rumah mencapai Rp 12,5 juta,  pembangunan sanitasi warga, tanggul sungai, pembersihan sungai, dan insentif bagi masyarakatnya. Sehingga pendanaan akhirnya juga dikumpulkan dari sumbangan CSR  perusahaan dan uang pribadi warganya. Setelah sumber pendanaan difinalisasi, pembangunan dan perbaikan pun dimulai. Sungai sepanjang 100-an meter yang awalnya kering dan dangkal dikeruk dan tanggul/tembok sungai diperbaiki. Sampah-sampah di sungai dibersihkan agar sungai sebagai pemandangan awal ketika masuk Kawasan Kampung Pelangi bisa mendukung cantiknya kawasan. Rumah-rumah tak layak huni diperbaiki dulu dan yang belum memiliki sanitasi dibangunkan oleh Pemkot. Pekerjaan terakhir yaitu mengecat kawasan jadi warnawarni diupayakan Pemkot dengan menggaji 40-an pekerja bangunan yang setiap hari datang mengecat. Pengecatan dilakukan pada sekitar 420-an KK, jalanan gang, fasilitas sosial, dan  jembatan masuk ke kawasan. Kampung yang sudah tertata, layak huni, dan menarik secara visual dengan konsep warna-warni, kemudian menjadi tujuan wisata baru di Semarang sekedar untuk cuci mata / swafoto (selfie). Lapangan pekerjaan baru bagi warganya bermunculan. Pengunjung  berbondong-bondong datang dan banyak warga setempat kini mendapatkan pendapatan ekonomi baru. Jumlah pengangguran warga setempat saat ini berkurang. Beberapa pemuda kini mengelola parkir sebagai pemasukan tambahan.

Area parkir mobil atau motor yaitu di

sepanjang pinggir jalan Dr Sutomo dengan tarif mobil Rp 5000 sepeda motor Rp 2000. Hasil  parkir tersebut masuk ke kas kampung kemudian sisanya dibagi rata dengan warga lainnya. Warga yang semula tidak berjualan kini berjualan yang sesuai dengan konsep Kampung Pelangi seperti menjual Es Mambo Pelangi, Cake warna-warni, hingga gerabah warna-warni yang dapat dibeli wisatawan dan dapat digunakan sebagai oleh-oleh. Kampung yang dulunya sepi kini menjadi ramai setiap harinya dan pendapatan warga meningkat karena ada sumber  pendapatan baru. Minat pengunjung yang tetap tinggi ke Kampung Pelangi diharapkan menjadikan warganya sadar untuk menjaga lingkungan permukiman mereka. Budaya buang sampah di 7

sungai diharapkan berkurang karena malu dilihat pengunjung. Berbagai hal terus diupayakan Pemerintah Kota Semarang untuk menguatkan Kampung Tematik Kampung Pelangi ini. Pendanaan terus dikucurkan agar Kampung Pelangi menjadi ikon wisata kampung di Semarang.. Tahun 2018 akan ada penambahan spot wisata baru berupa foodcourt, rooftop dan lahan parkir. Lapangan parkir diharapkan bisa menampung ratusan mobil sehingga tidak parkir di pinggir Jalan dr Soetomo. Fasilitas lain yang akan dibangun adalah kantor Dinas Perdagangan dan ruang pertemuan / aula. Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Semarang  juga berencana melengkapi Kampung Pelangi dengan Panggung Selfie. Dengan panggung tersebut masyarakat bisa mengabadikan moment di Kampung Pelangi dengan backgroud  penampakan seluruh kawasan kampung yang terkenal indah. Selain perencanaan top-down, teori lain yang digunakan dalam perencanaan  pembangunan Kampung Pelangi adalah Teori Perencanaan Inkremental yaitu perencanaan yang memusatkan pada kemampuan lembaga dan performa personalianya. Teori Inkremental  pada pembangunan kampung pelangi terlihat pada konsentrasi pada ruang lingkup obyek yang ditanganinya yaitu dalam hal ini ruang lingkup objek perencanaan Kampung Pelangi hanya terkonsentrasi pada kampung kumuh yang berada pada wilayah Kalisari Kel urahan Randusari. Perencanaan Kampung Pelangi juga tidak berjangka waktu panjang karena berfokus kepada masalah mengatasi permukiman kumuh saja. Teori ini juga berdasar pada filsafat pragmatisme, yang menyatakan yang baik adalah yang berguna pada masa sekarang. Yang berguna pada masa sekarang hanya dapat ditentukan dan dicari pada masa sekarang. Oleh karena itu,  pembangunan Kampung Pelangi hanya didasarkan pada masalah saat ini yaitu permukiman kumuh yang direncanakan menjadi sebuah objek wisata kampung tematik.

8

3. TINJAUAN KRITIS TERHADAP PEMBANGUNAN KAMPUNG PELANGI KALISARI Perkembangan Perencanaan Generasi Ketiga

Model perencanaan generasi ketiga merupakan model yang berkembang untuk menjawab tantangan yang tidak dapat terselesaikan oleh model perencanaan generasi pertama dan generasi kedua. Pada awalnya, model perencanaan generasi pertama muncul sekitar tahun 1940an yang membawa model perencanaan yang bersifat rasional komprehensif. Model tersebut menuai banyak kritik karena dianggap terlalu ideal, tidak fokus, serta proses  perencanaannya

menuntut

sumber

daya

yang besar

sehingga

sangat

sulit

untuk

diimplementasikan dalam waktu yang relative singkat. Pada tahun 1960an, kemudian muncul model perencanana generasi kedua yang menjawab tantangan generasi pertama. Pada model  perencanaan generasi kedua muncul banyak sekali model perencanaan yang mencoba menyempurnakan model perencanaan rasional komprehensif seperti model perencanaan advokasi, equity planning, neomarxism, radical planning dsb. Walaupun model perencanaan yang termasuk ke dalam generasi kedua sangat kontras dengan perencanaan generasi pertama dan membawa dampak yang mendasar terhadap teori perencanaan. Model perencanaan generasi kedua lebih mengusulkan pada penggunaan nilai-nilai aksiologi dan etika bagi proses perencanaan. Hal inilah yang akhirnya menjadi salah satu kelemahan perencanaan generasi kedua, karena model perencanaan generasi kedua banyak mengesampingkan bahkan menghilangkan tujuan-tujuan perencanaan itu sendiri. Sebagai contoh, dengan asumsi bahwa setiap masalah dalam perencanaan generasi kedua ini bersifat unik (wicked problem), maka dengan sendirinya tidak ada sesuatu yang dapat ditransfer atau dianalogikan untuk kasus perencanaan. Akibatnya tidak akan dikenal sistematisasi dalam  perencanaan, seperti survey yang sistematis, analisis yang sistematis atau pengambilan keputusan yang sistematis. Pada tahun 1990an model perencanaan generasi ketiga muncul sebagai pembeda dari model generasi pendahulunya. Hal itu terlihat dari fokus pada elemen yang dibangun. Untuk model perencanan generasi pertama lebih fokus pada pembangunan kapasitas dan kemampuan dari plannernya karena mereka menganggap perencanaan yang matang berasal dari kemampuan planner dalam merumuskan berbagai macam permasalahan. Sedangkan untuk model perencanaan generasi kedua lebih fokus pada penyeimbangan kapasitas planner dan  peran dari masyarakat. Mengingat kondisi pada generasi pertama lebih sulit diimplementasikan 9

karena kurang ada partisipasi masyarakat. Namun pada generasi kedua masyarakat tidak terlalu  berperan besar terhadap perencanaan karena planner yang lebih leluasa dan bertanggung jawab. Pada model perencanaan generasi ketiga, lebih mengarah pada pembangunan masyarakatnya. Kondisi tersebut muncul akibat perencanaan lebih banyak hanya dilakukan dari atas meja tanpa  pemahaman yang mendalam terhadap wilayah perencanaan. Hal inilah yang akhirnya memunculkan antitesa terhadap proses perencanaan yang konvensional dengan melakukan  pendekatan perencanaan partisipatif, fenomenologis ataupun induktif planning. Hakekat dari antitesa tersebut sebetulnya adalah masyarakat yang berada dalam wilayah perencanaan sendirilah yang paham betul mengenai kondisi wila yahnya sehingga dapat menentukan ke arah mana wilayah atau bahkan kehidupannya akan dibawa. Model Perencanaan Generasi Ketiga

Model perencanaan generasi ketiga mengarah pada pembangunan kapasitas masyarakat dalam perencanaan. Salah satu contoh untuk model perencanaan generasi ketiga ini adalah  participatory planning. Perencanana partisipatif merupakan sebuah proses pembelajaran sosial yang mendorong pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat untuk membangun kemandirian. Tujuan yang sangat penting dari pembangunan masyarakat adalah terciptanya kemandirian rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan (Wetmore, 1998). Secara khusus Pemberdayaan adalah pemberian wewenang yang lebih besar kepada masyarakat sebagai  pengguna akhir (end user) untuk mengelola sumber daya (resources) pembangunan yang tersedia secara lebih mandiri (Manaf, 2006). Akibatnya masyarakat memegang kendali dalam  perencanaan, walaupun disini planner ikut terlibat, namun hanya sebatas sebagai fasilitator yang bertugas untuk mengarahkan masyarakat dalam merumuskan perencanaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu perencanaan wilayah. Perencanaan partisipatif akan membentuk kemandarian masyarakat, karena masyarakat dilibatkan dalam perencanaan yang makin lama akan memunculkan rasa memiliki terhadap produk perencanaan yang dibuat masyarakat sehingga masyarakat diharap tidak hanya mampu merumuskan perencanaan namun juga mampu memelihar produk perencanaan dari hasil pemikiran, inisiatif dan kebutuhan masarakat itu sendiri. Participatory Planning

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kota (dan regional) telah menjadi lebih  penting sejak dimulainya di tahun 1960an di Amerika Serikat [Arnstein, 1969]. Pendekatan  perencanaan semacam ini memberi orang lebih banyak kekuatan untuk merencanakan daerah, kota, atau wilayah mereka sendiri. Tidak seperti pendahulunya, perencanaan rasional, yang 10

 bersifat top-down dan menganggap perencana mengetahui segala hal, pendekatan ini menawarkan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat. Karena mereka tinggal di daerah  perencanaan yang direncanakan, mereka berada dalam banyak aspek yang lebih  berpengetahuan daripada perencana, dan jadilah rencananya lebih sesuai dan dapat diterapkan saat mereka berpartisipasi dengan baik dalam proses perencanaan (Fainstein, 2000), misalnya, ketika membahas tiga jenis teori perencanaan yang dianggap sebagai arahan baru pada tahun 1990an, yaitu model komunikatif (juga dikenal sebagai perencanaan kolaboratif), urbanisme baru, dan model kota yang adil, menemukan  bahwa partisipatif Aspek penting dalam semua model. Terlepas dari beberapa kritik terhadap ketiga model tersebut seperti yang telah dianalisis oleh Fainstein, dan walaupun dia lebih memilih kota yang adil bagi yang lain, optimisme dan prospek ada pada setiap model  bagaimana perencana menerapkannya dalam masalah praktik. Sejalan dengan Fainstein adalah (Schönwandt, 2008). Namun, dia menulis sebuah diskusi yang lebih komprehensif mengenai teori perencanaan. Setelah kategorisasi Rittelian generasi dalam teori perencanaan (Rittel, 1972), Schönwandt melangkah lebih jauh menuju generasi ketiga. Perencanaan rasional dan turunannya, seperti inkremental dan mix-scanning, dianggap sebagai generasi pertama. Teori perencanaan semacam ini mengasumsikan setiap masalah yang didefinisikan dengan baik sementara generasi kedua mengakui sifat perencanaan "yang jahat". Rupanya, masalah "tidak jelas" ini dapat ditemukan dalam kehidupan sosioekonomi suatu kota atau wilayah manapun, dan tidak dapat ditangani dengan pendekatan "ilmiah" murni yang dilihat oleh para rasionalis. Perbedaan utama ini telah mengisahkan lahirnya pengaruh post-positivisme dalam perencanaan kota dan daerah. Sementara Fainstein telah menganalisis tiga model, Schönwandt telah membahas enam  jenis, yaitu model advokasi, neo-Marxis, perencanaan ekuitas (serupa dengan kota adil),  pembelajaran sosial dan tindakan komunikatif (atau perencanaan kolaboratif), perencanaan radikal , dan model liberalisme (sebanding dengan urbanisme baru). Seperti yang diharapkan, ada beberapa unsur partisipasi masyarakat dalam berbagai tingkatan dan cara dalam setiap model. Diskusi tersebut telah mengkonfirmasi pendekatan Rittelian dalam membedakan antara generasi pertama dan kedua perencanaan. Di dunia di mana banyak masalah hampir tidak terstruktur dan dipahami karena sifat spesifik mereka, dapat dimengerti bahwa perencanaan  partisipatif lebih tepat daripada pendekatan "ilmiah", top-down,.

11

Dalam perencanaan kota yang rendah urbanisasi (Kembang Tanjong) untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pascatsunami, (Sugiri, 2015) telah menunjukkan bahwa  partisipasi orang-orang yang tepat dalam setiap tahap proses perencanaan, bersamaan dengan komunikasi yang efektif dari semua pemangku kepentingan, memiliki meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap rencana yang dihasilkan. Orang-orang kemudian termotivasi untuk memastikan agar rencana kota diimplementasikan. Mereka telah mendukung dan menuntut agar rencana tersebut segera disahkan ke dalam peraturan daerah. Seperti diketahui di Indonesia, setiap rencana lokal hanya dapat dilaksanakan bila disahkan sebagai peraturan daerah. Dikatakan, dalam kasus ini, bahwa selama proses perencanaan masyarakat setempat telah diberi wewenang untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Studi lain t entang  perencanaan tata ruang Susukan, daerah pedesaan-perkotaan di Kabupaten Semarang, menemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan telah mengakibatkan sedikit keputusasaan untuk kegiatan non-pertanian padat karya untuk dikembangkan. Perkampungan kumuh, sebagai isu penting di negara berkembang, juga mewujudkan  banyak masalah sosial yang tidak didefinisikan dengan baik. Oleh karena itu pendekatan  partisipatif umumnya dapat diterima dalam menangani perkampungan kumuh, terutama dalam  permukiman kumuh. (Olthuis dkk., 2015) telah mempelajari tidak kurang dari 88 proyek  peningkatan di negara berkembang mulai dari KIP Jakarta 1969 di Indonesia hingga Proyek Pemulihan Bencana Odisha 2014 di India. Ditemukan bahwa mereka mampu mengakomodasi dan menerapkan pengetahuan lokal, dan juga membuat penghuni berpartisipasi dalam  prosesnya, pada umumnya lebih berhasil. Di Brasil, penerapan penganggaran partisipatif telah menyebabkan peningkatan  permukiman kumuh yang sukses di Porto Allegre (Walker, 2016). Dalam kasus ini, penduduk  berpartisipasi dalam keseluruhan proses peningkatan permukiman kumuh dan mereka dapat memilih apa yang harus dibiayai melalui penganggaran partisipatif. Co-management antara  pemerintah kota dan warga telah terbukti efektif. Pengambilan keputusan untuk menggunakan  porsi anggaran yang signifikan adalah pada orang-orang sementara pemerintah kota memberikan jaminan kepemilikan lahan dan infrastruktur dasar. Dalam beberapa aspek, terutama di swadaya swadaya, program ini sebanding dengan KIP Jakarta (Sugiri, 2009) Pelajaran utama yang serupa juga dapat dipelajari, bahwa peningkatan permukiman kumuh  partisipatif, terutama di masyarakat dengan masalah heterogen, lebih tepat daripada relokasi sederhana melalui perumahan sosial. 12

Sementara itu, dengan fokus pada peningkatan permukiman kumuh lain di Recife, Brazil, de Vries (De Vries, 2016) menyoroti dualisme dalam tradisi perencanaan kota, yaitu di sisi lain perencanaan bottom-up dan partisipatif, yang mampu menangani sifat informal banyak orang. kota, dan di sisi lain, top-down, "teknokratik", dan "neo-liberal" yang dianggap  bertujuan mewujudkan kota formal. Jenis perencanaan partisipatif hibrida dan teknokratis telah diterapkan di Brasil termasuk keberhasilan Porto Allegre (Walker, 2016) yang disebutkan sebelumnya. Namun, kritik penting terungkap dari kasus Recife: partisipatif rentan terhadap kedaulatan politik dalam hal "tirani partisipasi". Penduduk kumuh bahkan sempat merasa traumatis dengan proyek tersebut karena peran elit pimpinan masyarakat dalam menyebabkan  perencanaan partisipatif meluas. Kisah sukses lain mengenai peningkatan permukiman kumuh adalah bahwa di Harare, Zimbabwe [Muchadenyika, 2015] di mana pemerintahan kotamadya yang inklusif telah membuka kesempatan bagi penghuni kawasan kumuh untuk berpartisipasi dalam meningkatkan permukiman mereka. Berdasarkan tiga prinsip utama inklusi pemerintahan, yaitu perubahan institusional, partisipasi warga dan keterlibatan masyarakat sipil, Program Peningkatan Kumuh Kumuh telah dilakukan dengan kemitraan tingkat tinggi kota dan masyarakat. Orang-orang telah berkontribusi dalam penglihatan aspirasinya mengenai struktur dan bentuk penyelesaian yang dibutuhkan. Melalui sebuah studio perencanaan informal, masyarakat telah diberi wewenang untuk memetakan masalah, tantangan, dan solusi yang mungkin, yang kemudian dapat diakomodasi dalam rencana pembangunan. Perambahan kumuh ini, sampai batas tertentu, sejalan dengan kasus pengelolaan bersama antara pemerintah kota dan penghuni kawasan kumuh di Porto Allegre yang disebutkan sebelumnya. Juga setara dengan kasus tersebut adalah Program Peningkatan Kampung Komprehensif di Surabaya, Indonesia (Das, 2015). Dengan menerapkan skema keuangan mikro, masyarakat sasaran dilibatkan sejak awal program ini, termasuk pelembagaan dengan membentuk Organisasi Berbasis Masyarakat yang dibutuhkan, seperti Yayasan Kampung / YK (Yayasan Kampung) yang bertanggung jawab atas peningkatan fisik dan koordinasi kegiatan terkait. , Koperasi Serba Usaha / KSU yang bertanggung jawab atas keuangan mikro dan  pendidikan keuangan, dan Kelompok Swadaya Masyarakat / KSM (Kelompok Komunitas Swadaya Masyarakat) dengan target orang sebagai anggota, untuk menjalankan program tersebut. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat. Program Peningkatan Kampung Komprehensif Surabaya telah terbukti membantu dalam memperbaiki lingkungan fisik, yang menghabiskan sekitar 30% dari anggaran. Sisanya 13

70% dari anggaran juga telah meningkatkan akses masyarakat terhadap modal yang ditargetkan melalui sistem kredit mikro. Tinjauan Kritis Pembangunan Kampung Pelangi Kalisari berdasarkan Teori Participatory Planning

Kampung Pelangi dari awal inisiasinya serta pendanaan dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan ini merupakan salah satu program pemerintah Kota Semarang dalam  pembangunan kampung tematik. Kampung Tematik merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar utamanya pada  peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal warga miskin dan prasarana dasar permukiman. Kampung \ Tematik memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

mengubah lokasi kumuh menjadi tidak kumuh / peningkatan / perbaikan kondisi lingkungan.



 peningkatan penghijauan wilayah yang intensif.



 pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif .



mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat (pemberdayaan)

Perencanaan

Implementasi

Pemerintah

Pemerintah

Perencanaan

Swasta

dilakukan

oleh

dan

Monitoring

Evaluasi

Pemerintah

Pemerintah

Kegiatan monitoring

Proses evaluasi juga

Pemerintah

berperan

 juga dilakukan oleh

dilakukan

 pemerintah

sebagai

pemberi

 pemerintah melalui

 pemerintah

 berdasarkan program

arahan

kepada

kampung tematik oleh

masyarakat

 pemerintah

Kota

 bagaimana

Semarang.

Serta

mewujudkan

 pendanaan awal juga

kampung

dilakukan

tersebut,

 pemerintah

oleh

 bantuan

oleh

pihak

kelurahan di Kalisari

pelangi sedangkan

masyarakat

hanya

 bertindak

sesuai

dengan

arahan

 pemerintah. Sumber: Analisis Kelompok 4C, 2017

Prinsip perencanaan generasi ketiga yaitu perencanaan yang pada setiap proses  perencanaan dan pengelolaan mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring serta evaluasi 14

dilakukan oleh masyarakat tersebut. Namun dalam pembentukan kampung pelangi masyarakat tidak ikut terlibat inisiasi pembentukan kampung pelangi, pemerintahlah lah yang berperan  penting mulai dari inisiasi, implementasi dan monitoring hingga kampung pelangi terbentuk. Dapat dikatakan dalam pembentukan kampung pelangi ini pendekatan yang digunakan yaitu  berupa pendekatan top-down, dimana pemerintah lah yang berperan penting dalam  perencanaan kampung pelangi. Hal ini tidak sesuai dengan perencanaan generasi ketiga, dimana masyarakat berperan dalam perencanaan. Kampung Pelangi yang semula merupakan kawasan permukiman kumuh telah berubah menjadi objek wisata baru di Semarang. Program Kampung Pelangi tidak hanya memberikan  polesan warna-warni yang menarik di setiap rumah, namun juga perbaikan prasarana & sarana, terutama permbersihan sampah, perbaikan drainase, rumah, dan sebagainya. Masyarakat sangat antusias dalam program yang diinisasi oleh pemerintah setempat karena mengubah lingkungan mereka menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Program ini melibatkan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, bantuan Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia), investor, swasta, dan juga masyarakat. Masyarakat turut andil dalam membangun kampungnya sendiri, berikut merupakan beberapa tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap program Kampung Pelangi : 

Masyarakat dan bantuan pekerja dari Gapensi melakukan pengecatan terhadap setiap rumah di Kampung Pelangi yang berjumlah sekitar 380 rumah.



Masyarakat tidak ikut terlibat dalam perencanaan Kampung Pelangi karena program ini diinisasi dan merupakan rencana dari pemerintah.



Dana untuk perbaikan sarana dan prasarana didapatkan dari bantuan pemerintah dan untuk pengecetan setiap rumah berasal dari bantuan CSR perusahaan dan sebagian sumbangan dari masyarakat.



Masyarakat hanya melaksanakan apa yang diarahkan oleh pemerintah sesuai dengan rencana program.



Masyarakat masih butuh bimbingan atau arahan dari pemerintah ataupun pihak lain dalam mengelola Kampung Pelangi, seperti adanya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang didampingi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Proses pelibatan masyarakat yang diterapkan pada program Kampung Pelangi belum sepenuhnya sesuai dengan Perencanaan Generasi Ketiga. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak seutuhnya berperan dalam melakukan perencanaan di program tersebut. Masyarakat hanya mendapat arahan dari pemerintah untuk mewujudkan Kampung Pelangi menjadi destinasi yang

15

menarik untuk dikunjungi. Pada perencanaan generasi ketiga, posisi pemerintah maupun  perencana hanya sebagai fasilitator dan masyarakat lah yang melakukan mulai dari  perencanaan maupun implementasi. Namun, hal tersebut tidak terlihat pada program Kampung Pelangi dimana pemerintah lah yang berperan banyak dalam perencanaan tanpa pelibatan masyarakat untuk ikut merencanakan. Selain pemerintah, swasta juga ikut perperan dalam pengelolaan Kampung Pelangi. Swasta ikut terlibat dalam pendanaan khususnya dalam pengecatan. Bentuk kerjasamanya yaitu CSR (corporate social responsibility). CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan" Bantuan CSR sangat dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata di Kampung Pelangi, karena pengembangan kampung ini tidak sepenuhnya menggunakan dana APBD. Dalam  pengembangan Kampung Pelangi ,beberapa perusahan juga turut mendukung dan membantu, seperti bantuan dari perusahaan cat, perbankan, industri, dan sebagainya. Berdasarkan teori perencanaan generasi ketiga yang menekankan kepada perencanaan  partisipatif, masyarakat tidak ikut serta dalam perencanaan hingga implementasi kampung  pelangi, sehingga dapat dikatakan pada proses implementasi tidak sesuai dengan teori  perencanaan generasi ketiga. Dalam proses implementasi tersebut yang berperan lebih adalah  pihak pemerintah dan swasta. Masyarakat tidak diberi ruang untuk melakukan identifikasi masalah sendiri mengenai kampungnya dan tidak diberi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri. Masyarakat tidak terlibat secara mandiri dalam perencanaan hingga tahap pelaksanaan maupun evaluasi dan monitoring.

16

4. REKOMENDASI BERDASARKAN PRINSIP “PARTICIPATORY PLANNING”

Pendekatan teori perencanaan generasi ketiga menekankan pada perencanaan yang dibuat untuk membantu atau memfasilitasi atau mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan quality of life (QoL)  dalam rangka keberlanjutan melalui manajemen spasial. Melalui  perencanaan

generasi

ketiga,

perencanaan

dilakukan

melalui

pendekatan

berbasis

 pembangunan masyarakat (the construct of the people). Adapun usulan perbaikan  pembangunan Kampung Pelangi Kalisari, Semarang berdasarkan prinsi p-prinsip perencanaan generasi ketiga adalah sebagai berikut: 1. Perlu dibangun komitmen masyarakat dalam pengelolaan Kampung Pelangi 2. Perlu adanya pelibatan masyarakat dalam setiap tahap atau proses pembangunan. Hal tersebut dapat berupa pelibatan masyarakat dalam proses identifikasi permasalahan, analisis permasalahan hingga implementasi program pembangunan 3. Dalam pembangunan Kampung Pelangi Kalisari, perlu mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum masyarakat Kampung Pelangi 4. Adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola Kampung Pelangi Kalisa ri sehingga masyarakat dapat secara mandiri dapat memiliki kemampuan dalam: -

Memahami dan manyadari permasalahan yang dihadapi

-

Memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi  permasalahan di Kampung Pelangi Kalisari

-

Memahami tantangan spesifik dan potensi kemampuan yang sebenarnya masyarakat miliki

-

Melakukan upaya atau aksi yang relevan

5. Masyarakat dapat peduli dengan keberlanjutan Kampung Pelangi Kalisari, dengan dapat memanfaatkan potensi kampung secara humanis, serta peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan dan keindahan Kampung Pelangi Kalisari Jika masyarakat menyadari masalah mereka dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi langsung untuk memanfaatkan pengetahuan mereka, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dan berpartisipasi dengan antusias dalam perencanaan hingga pelaksanaannya. Melalui partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan dan  pengelolaan Kampung Pelangi Kalisari diharapkan keberjalanan program pembangunan kampung tersebut dapat berkelanjutan.

17

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S.R. A ladder of citizen participation. J . Am. Inst. Plan. 1969, 35, 216 – 224. BBC. 2017  Kampung Pelangi Semarang Yang Menarik Perhatian Dunia

dalam

http://www.bbc.com/indonesia/majalah-39958580. De Vries, P. Participatory slum upgrading as a disjunctive process in Recife, Brazil: Urban coproduction and the absent ground of the city. Singap. J. Trop. Geogr. 2016, 37, 295 – 309. Fainstein, S.S. (2000). New directions in planning theory. Urban Aff. Rev. 35, 451 – 478.  Fardianto, Fariz. 2017. Uniknya Geliat Warga Kampung Pelangi Di Semarang   dalam https://www.rappler.com/indonesia/ayo-indonesia/170417-kampung-pelangi-semarang. Diakses pada 6 Desember 2017. Firmansyah, Asep. 2017. Kampung Pelangi Semarang, Destinasi Wisata Baru di Tengah Kota Semarang dalam https://japanesian.id/kampung-pelangi-semarang/.  Diakses pada 6 Desember 2017. Heidemann, Claus. (1992). Planning Theory. Institute for Regional Planning/Science, University of Karlsruhe. Indopos.co.id. 2017. Lagi-Lagi Kampung Pelangi Semarang Makin kreatif, Kali Ini Ada Spot Wisata

Air

dalam

http://nasional.indopos.co.id/read/2017/07/22/104786/Lagi-Lagi-

Kampung-Pelangi-Semarang-Makin-kreatif-Kali-Ini-Ada-Spot-Wisata-Air Olthuis, K.; Benni, J.; Eichwede, K.; Zevenbergen, C. Slum Upgrading: Assessing the importance of location and a plea for a spatial approach. Habitat Int. 2015, 50, 270 – 288. Purbaya, Angling Adhitya.2017. Yang Baru dan Unik di Semarang, Kampung Pelangi  dalam https://travel.detik.com/domestic-destination/d-3495045/yang-baru-dan-unik-di-semarangkampung-pelangi. Diakses pada 6 Desember 2017. Purwanto, E.; Sugiri, A.; Novian, R. Determined Slum Upgrading: A Challenge to Participatory Planning in Nanga Bulik, Central Kalimantan, Indonesia. Sustainability 2017, 9, 1261. Rittel, H. On the planning crisis: Systems analysis of the first and second generations’. Bedriftsøkonomen 1972, 8, 390 – 396. 18

Schönwandt, Walter L. (2008). Planning in crisis? : theoretical orientations for architecture and  planning. Ashgate Publishing Limited Sugiri, A. Developing sustainability indicators by communities: Lessons learned from the spatial planning of Kembang Tanjong District. Int. J. Humanit. 2010, 8, 258 – 266. Sugiri, A. Financing Slum Upgrading in Indonesia: Can Sustainability Reinvestment Help? In Sustainable Slum Upgrading in Urban Area; Santosa, H., Astuti, W., Astuti, D.W., Eds.; PPIW LPPM: Surakarta, Indonesia, 2009; IV-19-IV-32. Sugiri, A.; Buchori, I.; Ma’rif, S. (2015). Towards participatory spatial policy: Facilitating rural non-farm activities in Susukan suburb of Semarang Metropolitan Region. Int. J. Civ. Political Commun. Stud. 13, 1 – 17. Walker, A.P.P. Self-help or public housing? Lessons from co-managed slum upgrading via  participatory budget. Habitat Int. 2016, 55, 58 – 66. Website

Pemkot

Kota

Semarang.Tanpa

tahun.

 Kampung

Tematik  

dalam

http://gerbanghebat.semarangkota.go.id/home/hal-tematik/1.  Diakses pada tanggal 06 Desember 2017. Wicaksono, Agus Dwi. (2015). Model Implementasi Rencana Tata Ruang dalam Perencanaan Generasi Ketiga. Proseding Seminar Nasional ASPI Denpasar.

19