1
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
No
: 2.1/D3/KP/2018
Tanggal
: 2 Januari 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2018
2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. 5725058, 57906195
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR : 2.1/D3/KP/2018 2.1/D3/KP/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH REHABILITASI GEDUNG SMP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
Menimbang
: bahwa
untuk
Peraturan
melaksanakan
Direktur
Jenderal
ketentuan Pendidikan
Pasal Dasar
20 dan
Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Bantuan
Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Keuangan
Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
3
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan
Republik
Nasional
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2003
Negara
Nomor
78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1981
Nomor
42,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2008
Nomor
91,
Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor 4864); 4864); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Republik
Pendidikan
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2010
Negara
Nomor
112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Indonesia
Negara tahun
(Lembaran 2013
Nomor
Negara 103,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4
7. Peraturan Nomor
Menteri 105
Pendidikan
Tahun
Perbendaharaan
dan
2013
di
Kebudayaan
tentang
lingkungan
Pejabat
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481); 8. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
173/PMK.05/2016 Peraturan Nomor
Menteri
Menteri
Keuangan
tentang
Perubahan
Keuangan
168/PMK.05/2015
Republik tentang
Nomor atas
Indonesia Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian
Negara/Lembaga
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 9. Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 10. Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan
Pemerintah
Di
Lingkungan
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 381); 11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor
11/D/BP/2017
Tahun
2017
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di
5
Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH REHABILITASI GEDUNG SMP. Pasal 1 Penyaluran bantuan pemerintah rehabilitasi gedung SMP dilakukan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama ini. Pasal 2 Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2018
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SUPRIANO NIP 196208161991031001
6
LAMPIRAN PERATURAN
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
SATUAN
KERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR 2.1/D3/KP/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH REHABILITASI GEDUNG SMP TAHUN 2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam
upaya
membangun
bangsa,
Pemerintah
Indonesia
mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Namun seiring dengan berbagai kondisi yang dialami bangsa Indonesia,
program
tersebut
mengalami
hambatan.Pembangunanpendidikan,
beberapa
khususnya
dalam
pelaksanaan penuntasan program Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu dan merata masih mengalami beberapa hambatan dan tantangan. Menurut Dapodikdasmen Kemdikbud masih banyak sekolah yang kondisinya rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan yang dapat disebabkan karena terkena bencana alam atau karena usia bangunan. Dalam menentukan pedoman dan arah pembangunan pendidikan, Kementerian renstra
Pendidikan
(Rencana
dan
Strategis)
Kebudayaan Kementerian
berpedoman
pada
Pendidikan
dan
Kebudayaan tahun 2015-2019. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan
dan
Kebudayaan
Tahun
2015-2019
disusun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
7
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, juga arahan Presiden mengenai Kebijakan Trisakti yang mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan serta nawa cita. Renstra telah mencoba mengakomodasi semua tugas dan fungsi Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan,
memelihara
keberlanjutan dan kesinambungan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat serta mengantisipasi masa depan. Renstra juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan
oleh
seluruh
masyarakat,
khususnya
para
pemangku kepentingan. Berdasarkan
Renstra
Kemendikbud
tahun
2015-2019
target
presentase SMP tahun 2018 yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan SNP adalah sebesar 45,00%, dan target presentase SMP yang memenuhi SPM adalah sebesar 75,25%. Untuk melaksanakan perencanaan pendidikan, maupun untuk melaksanaan program-program pendidikan secara tepat sasaran, dibutuhkan
data
yang
lengkap,
valid,
akuntabel,cepat
dan
terus disesuaikan dengan kondisi terkini . Dengan ketersediaan data yang lengkap, valid, akuntabel cepat dan terkini tersebut, maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan
lebih
terukur,
tepat
sasaran,
efektif,
efisien
dan
berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi
pendidikan
nasional
yang
memuat
basis
data
pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Untuk
mewujudkan
sehingga
mampu
basis
data
menghasilkan
pendidikan data
yang
untuk
relasional
tiap
entitas
pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data
8
yang
dihasilkan
dari
kegiatan
pengumpulan
data,
maka
ditetapkanlah data pokok pendidikan. Menurut Permendikbud RI Nomor 79 Tahun 2015 yang dimaksud dengan
Data
Pokok
Pendidikan,
yang
selanjutnya
disingkat
Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan
pendidikan,
peserta
didik,
pendidik,
dan
tenaga
kependidikan, sarana prasarana, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online . Seiring dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan dibidang akses dan mutu SMP, masih banyak sekolahsekolah yang saat ini di dalam Dapodik dilaporkan dalam kondisi rusak dan kurang memenuhi syarat. Untuk terus mewujudkan komitmen pemerintah dalam peningkatkan mutu pendidikan tersebut,
Kementerian
mengalokasikan untuk
Program
sekolah-sekolah
Pendidikan Bantuan yang
dan
Kebudayaan,
Rehabilitasi
membutuhkan
Gedung di
SMP
seluruh
Indonesia.Program rehabilitasi gedung SMP dilaksanakan oleh sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar lokasi sekolah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam tekadnya untuk selalu melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan
mutu
pendidikan
secara
luas.
Kegiatan
harus
dilaksanakan oleh sekolah danmasyarakat sendiri dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga. Dengan demikian diharapkan sekolah dan masyarakat akan mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi dan bertanggung jawab untuk senantiasa memelihara fasilitas yang ada tersebut agar bisa mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya untuk kegiatan pembelajaran.
9
1.2. Tujuan Tujuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi gedung SMP adalah sebagai berikut: 1. Mendukung tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu. 2. Meningkatkan kondisi gedung sekolah sehingga secara fisik nyamandigunakan untuk proses belajar mengajar. 3. Mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP). 4. Memberikan rangsangan kepada masyarakat sekolah guna memperkuat peran sertanya dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu 5. Mendorong
penyelenggaraan
SMP
yang
mandiri
sehingga
terwujud Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
1.3. Dasar Hukum Program Rehabilitasi Gedung SMP ini diberikan dengan mengacu kepada beberapa dasar berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.
Undang-Undang
No.
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
10
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004 Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7.
Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
1983
tentang
Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893; 8.
Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1983
tentang
Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
11
9.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
157,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
36
Tahun
2005
tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
48
Tahun
2008
tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 13. Peraturan Pengelolaan
Pemerintah dan
Nomor
17
Penyelenggaraan
Tahun
2010
Pendidikan
tentang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
12
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 14. Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
2014
tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
92,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2007
Nomor
83,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan
Presiden
Nomor
73
Tahun
2011
tentang
Pembangunan Gedung Negara; 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang
Standar
Dasar/Madrasah Pertama/Madrasah
Sarana
Ibtidayah, Tsanawiyah,
Atas/Madrasah Aliyah;
dan
Prasarana
Sekolah dan
Sekolah
Sekolah
Menengah Menengah
13
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 20. Peraturan
Menteri
perubahan
Keuangan
PMK
Nomor
Nomor
101/PMK.010/2016
122/PMK.010/2015
tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak; 21. Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman
Teknis
Pelaporan
Pajak
Tatacara
Pemotongan,
Penghasilan
pasal
21
Penyetoran dan/atau
dan Pajak
Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan pribadi; 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa No. 6 Tahun 2016 tentang pedoman umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 23. Peraturan tentang
Menteri
Keuangan
Rekening
Nomor
252/PMK.05/2014
Milik
Kementerian
Negara/Lembaga/Satker; 24. PMK 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan
Negara/Lembaga
Pemerintah
yang
telah
pada
diubah
Kementerian dengan
PMK
173/PMK.05/2016; 25. PMK 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan
Pajak
Pertambahan
Nilai
Atas
Kegiatan
Membangun Sendiri; 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah; 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
14
28. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Pemerintah
di
Lingkungan
Direktorat
Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah. 29. MoU antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 33/IX/NK/2017 dan KEP-502/A/JA/09/2017 tanggal 28 September 2017. 30. Surat Usulan Program Direktorat Pembinaan SMP dilakukan pendampingan oleh TP4P Nomor 173/D3/TU/2018 tanggal 23 Januari 2018. 1.4. Sasaran Sasaran program rehabilitasi gedung SMP tahun 2018 adalah sebanyak 10.000 paket untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta seluruh Indonesia.
1.5. Input Kegiatan Input kegiatan program rehabilitasi gedung SMP berorientasi pada perbaikan dan peningkatan kondisi fisik gedung SMP yang rusak, memberikan
perkuatan,
penambahan
struktur,
penyesuaian
arsitektur, penyesuaian utilitas bangunan maupun perabotnya, dengan tujuan agar fasilitas bisa sesuai terhadap standar fungsi dan standar teknis konstruksi yang berlaku. Perbaikan atau rehabilitasi juga termasuk perbaikan utilitas listrik, air, mebelair, dan fasilitas penunjang lain yang terkait dengan ruang yang di rehabilitasi tersebut.
15
1.6. Output Kegiatan Keluaran kegiatan yang dapat diperoleh dari program rehabilitasi gedung SMP tahun 2018 ini adalah kondisi fisik Gedung SMP kembali baik, memenuhi syarat, dan dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya.
1.7. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sekolah dikatakan berhasil apabila : 1.
Adanya kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan rehabilitasi gedung SMP dengan Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan lainnya;
2.
Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3.
Bangunan yang selesai direhab, dapat dioperasikan atau dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan fungsinya.
16
BAB II MEKANISME SELEKSI
2.1. Kriteria Seleksi 2.1.1 Kriteria Umum Sekolah Penerima Rehabilitasi Sekolah 1. Lahan milik pemerintah daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta; 2. Pada
tahun
menerima pemerintah
anggaran
bantuan
2018,
program
kabupaten/kota,
tidak sejenis, maupun
sedang/akan baik
dari
pemerintah
pusat; 3. Sekolah sudah mempunyai ijin operasional dan NPSN; 4. Sekolah sudah mengisi Dapodikdasmen; 2.1.2 Kriteria Khusus Sekolah Penerima Rehabilitasi Sekolah 1. Kondisi fisik bangunan sekolah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan kumulatif diatas 30%. 2. Diprioritaskan bagi sekolah sekolah imbas, sekolah model, serta sekolah yang berada di daerah pasca konflik, pasca bencana alam, daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), perbatasan antar negara, serta daerah penerima transmigrasi. 3. Kondisi fisik gedung sekolah belum memenuhi kondisi persyaratan
minimal
untuk
pembelajaran
mengacu
pada SNP.
2.2. Mekanisme Seleksi Dalam proses seleksi sekolah penerima bantuan Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi yang mempunyai jurusan teknik sipil atau arsitektur. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses seleksi adalah sebagai berikut :
17
1.
Direktorat Pembinaan SMP melakukan analisa kebutuhan Rehabilitasi seluruh sekolah berdasarkan Dapodikdasmen dan/atau membentuk Tim untuk melakukan verifikasi ke sekolah sasaran;
2.
Direktorat
Pembinaan
pelatihan
tentang
SMP
rencana
melakukan verifikasi
sosialisasi dan
dan
pendataan
kerusakan bangunan sekolah kepada tim verifikasi dan pendataan yang akan diturunkan ke lapangan (Tim verifikasi Direktorat Pembinaan SMP adalah Staf Direktorat Pembinaan SMP, Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P), Perguruan Tinggi yang mempunyai jurusan Teknis Sipil atau Arsitektur, Tim Teknis); 3.
Direktorat Pembinaan SMP mengirimkan surat edaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang adanya verifikasi dan pendataan kerusakan bangunan sekolah untuk program Rehabilitasi Gedung SMP yang akan dilakukan oleh tim verifikasi dan pendataan Direktorat Pembinaan SMP;
4.
Tim
verifikasi
verifikasi
dan
Direktorat pendataan
Pembinaan kerusakan
SMP
melakukan
bangunan
sekolah
dengan didampingi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dibekali
instrumen
serta
pembiayaan
dari
Direktorat
Pembinaan SMP; 5.
Tim verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi dan pendataan
kerusakan
bangunan
kepada
Direktorat
Pembinaan SMP dimana di dalam laporan tersebut sudah terdapat hasil analisis berupa tingkat kerusakan bangunan sekolah. Untuk sekolah yang tidak diverifikasi lapangan (dari analisis Dapodik/proposal) maka dilakukan konfirmasi baik kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota atau kepada sekolah yang bersangkutan dengan melampirkan foto-foto kerusakan bangunan ( format 1.a );
18
6.
Berdasarkan butir 5 Direktorat Pembinaan SMP melakukan sinkronisasi kaitannya
dengan dengan
Dinas Program
Pendidikan DAK
Kabupaten/Kota,
tahun
2018,
untuk
mengetahui sekolah mana yang sudah dapat bantuan dari DAK, sekolah yang belum dibantu dari Program DAK akan menjadi
prioritas
untuk
menerima
Bantuan
Pemerintah
Rehabilitasi Gedung SMP. Hasil sinkronisasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Data Prasarana yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Direktorat Pembinaan SMP, sinkronisasi bisa dilakukan dengan telepon, fax, email, PO BOX, maupun dengan kegiatan BOS/DAK; 7.
Berdasarkan butir 6, Direktur Pembinaan SMP menerbitkan Surat
Keputusan
Penetapan
Sekolah
penerima
bantuan
Rehabilitasi Gedung SMP; 8.
Direktorat Pembinaan SMP juga bisa menerima usulan Rehabilitasi Gedung SMP dari stakeholder dan melakukan analisausulan tersebut berdasarkan Dapodikdasmen maupun dari data proposal dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran dan sasaran DIPA Direktorat Pembinaan SMP tahun 2018, untuk kemudian dijadikan dasar oleh Direktorat Pembinaan SMP dalam menyusun daftar nominasi sekolah penerima bantuan.Proses selanjutnya menyesuaikan dengan tahapan mekanisme seleksi butir 4 atau 5, dan 6.
19
Tabel 1. Skema Proses Seleksi
1. Analisa Kebutuhan Rehab berdasarkan Dapodikdas;
2. Pelatihan Petugas Verifikasi
3. Surat edaran verifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
4. Pelaksanaan Verifikasi;
5. Laporan Hasil Verifikasi
6. Sinkronisasi Data DAK
7. Penetapan Sekolah Penerima Rehab
20
BAB III PENGELOLAAN PROGRAM 3.1 Pengelola Program Tingkat Pusat Pengelola program di tingkat pusat adalah Direktorat Pembinaan SMP
pada
Direktorat
Menengah,Kementerian
Jenderal Pendidikan
Pendidikan dan
Dasar
Kebudayaan
dan
melalui
Kegiatan SaranaPrasarana SMP. Tugas pengelola program di tingkat pusat adalah: 1.
Melakukan analisis kebutuhan rehabilitasi SMP berdasarkan Dapodikdasmen;
2.
Mensosialisasikan kebijakan program bantuan rehabilitasi gedung SMP pada tingkat pusat, dan Kabupaten/Kota;
3.
Menetapkan sekolah penerima bantuan rehabilitasi gedung SMP berdasarkan hasil verifikasi dan pendataan sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi gedung SMP;
4.
Melakukan pengecekan berkas pencairan dana, dokumen perencanaan serta dokumen pendukung, dan menyalurkan dana bantuan;
5.
Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program.
3.2 Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) 1.
Mengawal,
mengamankan
dan
mendukung
keberhasilan
jalannya Kegiatan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP
melalui
upaya-upaya
pencegahan/preventif
dan
persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah dengan caracara: a. Memberikan penerangan hukum dilingkungan Direktorat Pembinaan pelaksanaan
SMP
terkait
pekerjaan,
materi
tentang
pengawasan
perencanaan, pelaksanaan
pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
21
b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama dengan Direktorat
Pembinaan
SMP
untuk
mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP; c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas insiatif TP4 maupun atas permintaan Direktorat Pembinaan SMP; d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang disampaikan; 2.
Dapat
memberikan
pendampingan
hukum
dalam
setiap
tahapan Kegiatan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP berupa: a. Pembahasan peraturan
hukum
dari
sisi
penerapan
perundangan-undangan,
prosedur
dengan
permasalahan
yang
pejabat
mekanisme
dan
Anggaran
atas
Pengelola
dihadapi
regulasi,
dalam
hal
penyerapan
anggaran; b. Pendapat
hukum
dalam
tahapan
perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan Direktorat Pembinaan SMP; 3.
Melakukan terjadinya
koordinasi
dengan
penyimpangan
yang
APIP
untuk
berpotensi
mencegah
menghambat,
menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara; 4.
Bersama-sama pelaksanaan
melakukan Kegiatan
monitoring
Bantuan
dan
Pemerintah
evaluasi
Rehabilitasi
Gedung SMP; 5.
Melaksanaan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan
APIP
tentang
telah
terjadi
perbuatan
melawan
22
hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;
3.3 Pengelola Kegiatan Tingkat Kabupaten/Kota Pelaksana program di tingkat kabupaten/kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Tugas dan tanggungjawab pengelola program di tingkat Kabupaten/Kota adalah: 1. Mendampingi verifikasi dan pendataan yang dilaksanakan oleh Direktorat
Pembinaan
SMP
di
Kabupaten/Kota
yang
bersangkutan.; 2. Membubuhkan tanda tangan pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB); 3. Membina
dan
memantau
proses
pemilihan/pembentukan
panitia rehabilitasi sekolah di tiap sekolah di kabupaten/kota setempat; 4. Melakukan
kontrol
terhadap
kelancaran
pelaksanaan
Rehabilitasi Gedung SMP dan memastikan keterlaksanaan program sesuai petunjuk pelaksanaan; 5. Memberikan saran dan pemecahan masalah yang dihadapi di lapangan; 6. Menerima laporan dari sekolah penerima bantuan Rehabilitasi SMP
dan
mengkonsolidasikan
laporan
tersebut,
dan
membantu proses pelaporan ke Direktorat Pembinaan SMP; 7. Dalam
hal
pelaksanaan
ditemukan pekerjaan,
adanya pihak
penyimpangan Dinas
dalam
Pendidikan
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMP Kemdikbud dan TP4.
23
3.4 Pengelola Kegiatan Tingkat Sekolah 3.4.1. Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) Panitia Rehabilitasi Sekolah bertugas sebagai pelaksana rehabilitasi sekolah di setiap lokasi sekolah penerima bantuan. Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) menunjuk seorang tenaga teknis sebagai kepala pelaksana yang bertugas membantu PRS dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
sehari-hari,
sampai
dengan
penyusunan
laporan teknis. Tugas dan tanggung jawab pengelola program di tingkat sekolah adalah: 1.
Menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan;
2.
Membuat papan informasi (display) berukuran 80x120 cm
yang
menjelaskan
tentang
jenis
kegiatan
rehabilitasi yang sedang dilakukan, besar dana yang diperlukan,
sumber
dana,
nama
pemberi
dana
bantuan dan jumlah dana yang dianggarkan. Papan informasi ini dipasang di lokasi rehabilitasi sejak dari mulai pelaksanaan rehabilitasi hingga peresmiannya; 3.
Melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan penetapan dan
rencana
melibatkan
pelaksanaan
partisipasi
rehabilitasi
masyarakat
(tidak
dengan boleh
dikontrakkan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong); 4.
Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan
berkenaan
dengan
rehabilitasi
baik
administrasi keuangan maupun teknis. Buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi harus disimpan di sekolah; 5.
Menyusun
laporan
teknis
dan
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan dana
24
tersebut secara berkala untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Laporan Bulanan) 6.
Melakukan survai harga bahan/material dan upah tenaga kerja;
7.
Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
8.
Merekrut perencana dan pengawas untuk membantu sekolah dalam menyusun dokumen perencanaan dan mengawasi
serta
mendampingi
sekolah
dalam
pelaksanaan pekerjaan. 3.4.2. Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) mempunyai tugas sebagai berikut: 1.
Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
2.
Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Pakta Integritas, kuitansi penerimaan dana, dokumen perencanaan, dan berkas-berkas lain yang dipersyaratkan;
3.
Bersama sesuai
bendahara tatakelola
melakukan
keuangan
pengelolaan
yang
berlaku
dana dan
memanfaatkan sesuai dengan perencanaan; 4.
Memberi instruksi atau menyetujui pembayaran yang dilakukan oleh bendahara;
5.
Menyampaikan laporan pertanggung jawaban progress pekerjaan
telah
mencapai
50%
sebagai
syarat
pencairan termin kedua; dan 6.
Menyampaikan rekap laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran;
7.
Menetapkan Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS).
25
3.4.3. Ketua, adalah guru tetap pada sekolah penerima bantuan yang bersangkutan yang bertugas dalam pelaksanaan rehabilitasi, mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dari awal sampai akhir dan memenuhi kriteria : 1. 2.
Jujur dan dapat dipercaya; Mempunyai catatan berkelakuan baik, serta sehat jasmani dan rohani;
3.4.4. Sekretaris, pekerjaan
sebagai sekolah
pengelola merangkap
administrasi anggota
PRS,
teknis adalah
guru/wakil wali murid dan bukan pemborong/rekanan serta memenuhi kriteria: 1)
Jujur dan dapat dipercaya;
2)
Tidak sedang menduduki jabatan birokrasi (eksekutif maupun legislatif);
3)
Mempunyai catatan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani;
3.4.5. Bendahara merangkap anggota PRS, adalah bendahara sekolah atau guru tetap pada sekolah penerima bantuan yang bersangkutan, bertugas sebagai pemegang kas dan juru bayar PRS; 3.4.6. Administrasi Keuangan, sebagai pengelola administrasi keuangan merangkap anggota PRS yang bertugas mencatat semua pengeluaran/penggunaan dana PRS dalam Buku Bank, Buku Kas Umum, dan Buku Pembantu Kas Tunai adalah guru disekolah tersebut serta memenuhi kreteria: 1) Jujur dan dapat dipercaya; 2) Mempunyai
catatan
berkelakuan
baik
serta
sehat
anggota
PRS
yang
jasmani dan rohani; 3.4.7. Pelaksana
Teknis,
merangkap
bertanggungjawab dalam implementasi teknis rehabilitasi adalah wakil wali murid pada sekolah penerima bantuan
26
yang bersangkutan atau tokoh masyarakat setempat dan memenuhi kriteria: 1) 2)
Jujur dan dapat dipercaya; Mempunyai catatan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani;
3)
Diutamakan
berlatar
belakang
pendidikan
teknik
jurusan bangunan dan berpengalaman dalam bidang pembangunan gedung; 4)
Bukan kontraktor/pemborong aktif.
Apabila
terjadi
pergantian
Kepala
Sekolah
pada
saat
pelaksanaan program sedang berjalan, maka pelaksanaan pekerjaan
dan
pengelolaan
dana
sebelumnya
menjadi
tanggung jawab Kepala Sekolah lama. Kepala Sekolah lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kepala Sekolah baru wajib meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang sudah disepakati dengan pemberi bantuan.
27
Tabel 2. Susunan Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) Sekolah Negeri
Jabatan Penanggung Jawab
Unit Kerja / Unsur
Keterangan
Kepala Sekolah
Pengelola Keuangan Bendahara
Bendahara sekolah
Administrasi keuangan
disepakati dalam
Guru/TU
rapat
Pelaksana Rehabilitasi Ketua Panitia
Disepakati dalam
Guru Tetap
rapat
Guru/Wali murid Sekretaris
disepakati dalam
atau tokoh
rapat
masyarakat setempat Wali murid atau Pelaksana Teknis
disepakati dalam
tokoh masyarakat
rapat
setempat
3.5. Tim Perencana dan Pengawas Panitia Rehabilitasi Sekolah merekrut perencana dan pengawas untuk membantu kelancaran pelaksanaan program. Perencana dan pengawas maksimal menangani 2 sekolah penerima bantuan dengan bantuan.
mempertimbangkan Perencana
dan
jarak
antar
pengawas
sekolah
maksimal
penerima
menangani
2
sekolah dengan mempertimbangkan jarak antar sekolah penerima bantuan yang ditangani dengan kriteria: 1) 2)
Jujur dan dapat dipercaya; Lulusan SMK Jurusan bangunan dengan pengalaman min. 5 tahun, atau lulusan D3 Teknik Sipil/Arsitektur dengan
28
pengalaman
min.
3
tahun,
atau
lulusan
S1
Teknik
Sipil/Arsitektur dengan pengalaman min. 2 tahun. 3)
Anggota masyarakat setempat atau dari unsur Perguruan Tinggi (yang tidak terlibat dalam pendataan disekolah yang akan dilakukan perencanaan dan pengawasan) dan/atau Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten/Kota
setempat
yang
mendapat persetujuan dalam forum rapat; 4)
Mempunyai catatan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani
Pada tahap perencanaan, bertugas untuk: 1)
Melakukan survei kerusakan bangunan di sekolah;
2)
Membuat bertahap
perencanaan untuk
pelaksanaan
penuntasan
rehabilitasi
rehabilitasi
bangunan
secara yang
mengalami kerusakan; 3)
Membuat
perencanaan
pelaksanaan
rehabilitasi
sesuai
dengan besaran dana yang akan diterima oleh sekolah penerima
program
rehabilitasi
gedung
SMP
dan
sesuai
dengan peraturan yang berlaku, yang meliputi: a.
Gambar rencana;
b.
Rencana Anggaran Biaya (RAB);
c.
Rencana Kerja dan Syarat Teknis (RKS);
d.
Jadwal Pelaksanaan program rehabilitasi gedung SMP yang diterima pada tahun anggaran 2018.
Pada tahap pelaksanaan pekerjaan, tugas pengawas adalah: 1)
Mengarahkan
dan
membimbing
PRS
selama
pekerjaan
berlangsung sehingga sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program rehabilitasi gedung SMP tahun 2018; 2)
Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan termasuk bahan yang digunakan;
3)
Mengawasi,
memeriksa
pekerjaan pembangunan;
dan
mengevaluasi
kemajuan
29
4)
Memeriksa berkas pembayaran termin;
5)
Memeriksa dan membantu PRS dalam membuat laporan, sampai pada tahap serah terima pekerjaan pembangunan.
30
BAB IV MEKANISME PENDANAAN
Prosedur
pencairan/penyaluran
dana
untuk
bantuan
Rehabilitasi
Gedung SMP dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN)
Jakarta
III
disalurkan
melalui
bank
penyalur.
Selanjutnya di salurkan ke rekening sekolah penerima bantuan oleh bank penyalur sesuai perintah penyaluran dari Direktorat Pembinaan SMP.
4.1 Besaran Alokasi Dana Besaran alokasi dana Rehabilitasi Gedung SMP untuk setiap sekolah berdasarkan luas bangunan yang akan direhabilitasi dikalikan presentase tingkat kerusakan bangunan dikalikan harga satuan bangunan yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Dana bantuan rehabilitasi terdiri atas:
Biaya rehabilitasi; dan
Biaya operasional sekolah penerima bantuan rehabilitasi Gedung SMP.
4.2 Proses Penyaluran Dana Penyaluran
dana
bantuan
dilakukan
dengan
mekanisme
pembayaran langsung ke rekening sekolah penerima bantuan. Untuk memudahkan proses penyaluran dan untuk menghindari adanya retur, Direktorat Pembinaan SMP melakukan kerjasama dengan
Bank
Pemerintah
dalam
proses
penyaluran
dana,
didalamnya termasuk pembukaan dan pemetaan rekening sekolah penerima bantuan Rehabilitasi Gedung SMP di bank pemerintah
31
yang dekat dengan lokasi sekolah. Tahapan proses penyaluran dana sebagai berikut: 1.
Direktorat Pembinaan SMP melakukan penetapan sekolah penerima Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP;
2.
Direktorat Pembinaan SMP meminta bank penyalur untuk memetakan dan membuka rekening sesuai dengan daftar sekolah penerima bantuan yang telah ditetapkan;
3.
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mengirim daftar sekolah penerima Bantuan Rehabilitasi Sekolah, nomor rekening sekolah penerima bantuan, format berkas pencairan dana, gambar prototype serta format RAB (Rencana Anggaran Biaya) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan daftar sekolah penerima Program Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP ke sekolah yang bersangkutan dan menginstruksikan sekolah menyusun berkas pencairan dana dan dokumen perencanaan (gambar dan RAB) sesuai format;
5.
Sekolah
merekrut
perencana
dan
pengawas,
untuk
selanjutnya menyusun dokumen perencanaan (Gambar, RAB, RKS, dan Jadwal Pelaksanaan/Kurva S) untuk melaksanakan Program Rehabilitasi Gedung SMP; 6.
Direktorat Pembinaan SMP menyelenggarakan Bimtek untuk sosialisasi program rehabilitasi gedung SMP, dan mereview dokumen
perencanaan
masing-masing
sekolah
serta
pengecekan dokumen pencairan dana; 7.
Bagi sekolah penerima bantuan yang dokumennya tidak sesuai sekolah,
dengan
ketentuan
setelah
harus
diperbaiki
segera
dikirimkan
diperbaiki ke
oleh
Direktorat
Pembinaan SMP; 8.
Selanjutnya Direktorat Pembinaan SMP mencairkan dana ke Bank Penyalur;
32
9.
Direktorat
Pembinaan
Sekolah
Menengah
Pertama
menyalurkan dana bantuan Rehabilitasi Gedung SMP ke sekolah
yang
dokumen
perencanaan
dan
dokumen
pencairannya sudah lengkap; 10. Sekolah
melakukan
aktivasi
rekening
ke
bank
dengan
membawa berkas sebagai berikut: 1)
Surat
Keputusan
Pendirian/Surat
Ijin
Operasional
Sekolah; 2)
Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Bendahara;
3)
Identitas diri/KTP Kepala Sekolah dan Bendahara (yang berwenang untuk melakukan spesimen tanda tangan);
4)
NPWP Sekolah;
5)
Surat Kuasa akses rekening.
4.3 Tahap Penyaluran Dana Bantuan Pencairan dana bantuan Rehabilitasi gedung SMP dalam bentuk uang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan lembaga penerima bantuan. Pencairan dana dimaksud dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 4.3.1 Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan Rehabilitasi Gedung SMP setelah perjanjian kerjasama di tandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen. Sekolah penerima bantuan Rehabilitasi Gedung SMP mengajukan
permohonan
pencairan
dana
tahap
I
dengan dilampiri: 1)
Surat
Pengantar
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota; 2)
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang telah di tandatangani oleh penerima bantuan,
33
dibuat rangkap asli 2 lembar (2 bermaterai) format 3; 3)
Kuitansi
bukti
penerimaan
uang
yang
telah
ditandatangani oleh penerima bantuan, dibuat rangkap asli 2 lembar (nominal di kuitansi sebesar 70% dari nilai bantuan, 1 bermaterai) (format 4), jika dibawah 100jt rupiah (format 5); 4)
Surat
Pernyataan
Tanggung
Jawab
Mutlak
(SPTJM) dari Kepala Sekolah penerima bantuan, dibuat rangkap asli 2 lembar
(1 bermaterai)
sesuai format 6; 5)
Surat
Pernyataan
(SPTJB),
dibuat
Tanggungjawab
rangkap
asli
2
Belanja
lembar
(1
bermaterai) sesuai sesuai format 7; 6)
Pakta Integritas. dibuat rangkap asli 2 lembar (1 bermaterai) format 8;
7)
Dokumen perencanaan (Gambar dan RAB);
8)
Surat Kuasa akses rekening dari sekolah kepada Bank
(format
9)
untuk
melakukan
tindakan
sebagai berikut : a.
Memberikan
informasi
kepada
Direktorat
PSMP, perihal rekening sekolah penerima bantuan
untuk
keperluan
pertanggungjawaban seperti
audit
keuangan
mendapatkan print
dan
Negara
out rekening,
keterangan mutasi transaksi, serta penerima dana yang berasal dari rekening tersebut, b.
Melakukan
koreksi
pembukuan
rekening
penerima dana bantuan sesuai dengan surat perintah koreksi dari Direktorat Pembinaan SMP;
34
c.
Melakukan pemblokiran rekening penerima dana bantuan sesuai dengan surat perintah pemblokiran dari Direktorat PSMP.
4.3.2 Tahap II sebesar 30% dari nilai bantuan Pencairan Tahap ke II dilakukan sebesar 30% dari keseluruhan nilai bantuan Rehabilitasi Sekolah apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (format 14) Sekolah
penerima
bantuan
dapat
mengajukan
permohonan pencairan tahap II dengan di lampiri: 1)
Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah di tandatangani
oleh
penerima
bantuan,
dibuat
rangkap 2 lembar (nominal di kuitansi sebesar 30% dari nilai bantuan, 1 bermaterai) format 13; 2)
Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang di tandatangani oleh ketua lembaga penerima bantuan dalam bentuk Surat pernyataan dari sekolah yang bersangkutan yang menyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi benar-benar telah mencapai 50%, dibuat rangkap 2 (1 bermaterai) format 14, dengan dilampiri laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh pengawas (format 14.a);
3)
Foto-foto
pekerjaan
yang
menunjukkan
rehabilitasi sudah dilaksanakan 50% (format 15). Sekolah yang menerima bantuan kurang dari 100 juta rupiah, penyaluran dana bantuan dilakukan sekaligus 1 tahap. Bagi sekolah yang sudah mencapai progress fisik 50% dan tidak segera mengajukan penagihan termin II akan mendapatkan teguran dari Direktorat Pembinaan SMP.
35
4.4 Pemanfaatan Dana 4.4.1 Dana bantuan hanya boleh digunakan untuk: 1. Rehabilitasi Gedung SMP sesuai dengan perencanaan yang
telah
disepakatidengan
dilengkapi
dokumen-
dokumen yang disyaratkan; 2. Biaya
operasional,
biaya
perencanaan,
dan
biaya
pengawasan pelaksanaan pekerjaan; 3. Rehabilitasi SMP mengacu pada Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama Tahun 2004, dan/atau mengacu pada Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). 4.4.2 Dana bantuan tidak boleh digunakan untuk: 1.
Membiayai pekerjaan lain selain rehabilitasi gedung;
2.
Diinvestasikan
pada
kegiatan
produktif,
misalnya
untuk modal beternak, berdagang, dsb.; 3.
Dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun;
4.
Disimpan
di
bank
dalam
jangka
waktu
tertentu
dengan tujuan memperoleh keuntungan; 5.
Membayar lembur, bonus, pakaian, ataupun konsumsi sehari-hari bagi guru;
6.
Memberikan
sumbangan,
terimakasih,
uang
balas
hadiah, jasa,
uang uang
tanda komisi
dansejenisnya kepada pihak manapun. Untuk menjamin bahwa rehabilitasi tersebut benar-benar menggunakan dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMP Kemdikbud, maka pengeluaran dana untuk rehabilitasi sekolah yang dilaksanakan sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian bantuan (SPPB), tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari program bantuan.
36
4.5 Dana Operasional Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Biaya operasional PRS untuk melaksanakan rehabilitasi gedung SMP adalah biaya mobilisasi, biaya rapat, biaya penyusunan laporan,
biaya
transport
untuk
mengikuti
workshop
review
dokumen perencanaan, dan ATK termasuk biaya perencanaan dan pengawasan kecuali untuk pembayaran honor panitia. Biaya operasional PRSsebesar 5% atau maksimal 50 jt rupiah,sedangkan wilayah Papua dan Papua barat, biaya operasional PRS adalah sebesar 6% atau maksimal 60 jt rupiah apabila nilai bantuan lebih dari 1 Milyar. Biaya perencanaan dan pengawasan, maksimal 70% dari biaya operasional. Pembayaran perencana dan pengawas, dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan, dengan mekanisme: 1.
Pembayaran tahap 1 sebesar 40% pada saat perencanaan sudah selesai;
2.
Pembayaran tahap 2 sebesar 30% pada saat progres fisik 50% dan telah mencairkan termin II dengan output/produk berupa laporan pelaksanaan dana termin I dan dokumen pencairan;
3.
Pembayaran tahap 3 sebesar 30% setelah serah terima pekerjaan.
4.6. Perpajakan 4.6.1.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN
adalah
pertambahan
Pajak nilai
yang dari
dikenakan
barang
atau
atas
setiap
jasa
dalam
peredarannya dari produsen ke konsumen. Berdasarkan UU PPN No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan UU PPN No. 18 tahun 2000 dan perubahan terakhir UU PPN No.42 tahun 2009 PPN dikenakan atas transaksi pembelian barang dan jasa seperti diatur dalam pasal
4
ayat
1
dan
PPN
dikenakan
atas
kegiatan
37
membangun sendiri seperti pasal 16C Undang-undang PPN. 1. PPN atas Transaksi Pembelian Barang/Jasa Berdasarkan UU PPN No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan UU PPN No. 18 tahun 2000 dan perubahan terakhir UU PPN No.42 tahun 2009 pasal 3A dan 4ayat 1 disebutkan bahwa PPN dikenakan atas pembelian barang dan Jasa yang dilakukan oleh Pengusaha
Kena
Pajak
(PKP).
Syarat
pengenan/pemungutan PPN ini bisa dilakukan apabila terpenuhi 4 (empat) syarat komulatif yaitu: 1.1
Syarat Subjektif Pemungutan PPN bisa dilakukan apabila subjek atau penjual barang dan jasa adalah pengusaha yang sudah mendapat pengukuhan dari kantor pelayanan pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jika penjual barang dan jasa bukan PKP maka atas transaksinya tidak bisa dipungut PPN.
1.2
Syarat Objektif Pemungutan PPN bisa dilakukan apabila barang yang dijual adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Jika barang yang dijual bukan BKP/JKP maka atas transaksi tersebut tidak bisa dipungut PPN.
1.3
Syarat Daerah Pemungutan
PPN
bisa
dilakukan
hanya
di
daerah Pabean (daerah yang berlaku ketentuan undang-undang PPN) 1.4
Syarat Penyerahan Penyerahan barang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha.
38
2. Tarif PPN Berdasarkan Ps. 7 UU PPN No.42/2009 tarif PPN berjumlah sebesar 10% dari Dasar pengenaan Pajak (DPP). 3. Mekanisme Pemungutan PPN: Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UU PPN No 42 tahun 2009pemungutan/pemotongan
PPN
hurus
menggunakan Faktur Pajak sebagai bukti potong pajak, dan yang bisa mengeluarkan Paktur Pajak itu hanya PKP. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1 dan 2) dinyatakan bahwa Faktur pajak hanya bisa di terbitkan oleh pengusaha yang sudah mendapat pengukuhan sebagai pengusaha pajak (PKP). 4. Wajib Pungut PPN (WAPU): Berdasarkan Ps.1 angka 27UU PPN No. 42 Tahun 2009
pemungut
PPN
diantaranya
adalah
bendaharawan pemerintah. Berdasarkan UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004, BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 18 dan
Keputusan
Menteri
Keuangan
nomor
563/KMK.03/2003 pasal 1 ayat 1yang dimaksud bendahara
adalah
menerima, menatausahakan,
orang
yang
menyimpan, dan
ditunjuk
untuk
membayarkan,
mempertanggung-jawabkan
uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah
yang
terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.
39
5. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Berdasarkan UU PPN No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan UU PPN No. 18 tahun 2000 dan perubahan terakhir UU PPN No.42 tahun 2009 pasal 16C disebutkan bahwa PPN dikenakan atas kegiatan membangun
sendiriyang
dilakukan
tidak
dalam
kegiatan usaha/pekerjaan olehorang pribadi/badan yang hasilnya hasilnya digunakan digunakan sendiri/ digunakan digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan
Menteri
163/PMK.03/2012.
Keuangan
Syarat
nomor
pengenaan
PPN
KMS
adalah: 5.1 Syarat Subjektif Pemungutan
PPN
atas
Kegiatan
Membangun
Sendiri (KMS) bisa dilakukan apabila subjek yang melakukan pembangunan
adalah orang pribadi
atau badan; 5.2 Syarat Objektif Pemungutan
PPN
atas
KMS
bisa
dilakukan
apabila: - Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton,
pasangan
batu
bata
atau
bahan
sejenis,
dan/atau baja - Luas Bangunan yang dibangun min 200M 2. - Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan
secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun. 5.3 Tarif PPN Tarif pemungutan PPN atas KMS adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP atas kegiatan
40
KMS adalah 20%. Jadi tarif efektifnya adalah 2% dari
total
bantuan
sesuai
Surat
Perjanjian
Pemberian Bantuan (SPPB). 5.4 Saat Terutangnya PPN KMS Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dimulai pada saat dibangunnya
bangunan
sampai
dengan
bangunan selesai .
4.6.2. Pajak Penghasilan (PPh 21) PPh 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap dan atau tidak tetap
baik
berupa
penghasilan
yang
bersifat
teratur
maupun tidak teratur. Untuk perencana pengawas dan tenaga kerja tidak tetap,berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Disebutkan bahwa pemotongan PPh pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:
PPh 21 bagi perencana dan pengawas dikenakan dengan tarif efektif 2,5% dari honor yang diberikan
PPh 21 bagi tenaga kerja tidak tetap (harian lepas) seperti tukang, dikenakan PPh 21 jika upah harian diatas Rp.150.0000,-
4.7. Pembukuan Keuangan Sebagai
bentuk
pertanggungjawaban
dan
akuntabilitas,
pengelolaan dana bantuan rehabilitasi gedung SMP, sekolah penerima
bantuan
berkewajiban
melaporkan
perkembangan
41
pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk SPJ, salinannya diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dokumen asli disimpan di sekolah. Pengelolaan dana rehabilitasi gedung SMP sepenuhnya menjadi tanggungjawab pencatatan
PRS.
Kegiatan
penerimaan
pengelolaan
dan
dana
pengeluaran
mencakup
uang
sehingga
memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh sekolah penerima bantuan harus dibukukan, (tata cara pembukuan lihat format 24, 25, dan 26). Dalam melakukan pembukuan keuangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah;
2.
Bukti
pengeluaran
uang
dalam
jumlah
tertentu
harus
dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea dan materai; 3.
Dalam
bukti
pengeluaran
harus
jelas
uraian
mengenai
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti; 4.
Realisasi pengadaan barang dan jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan;
5.
Seluruh
penerimaan
dan
pengeluaran
uang
agar
dicatat/dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank dan Buku Pembantu Kas Tunai; 6.
Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya;
7.
Setiap akhir bulan, buku kas umum ditutup, dihitung saldonya, dicocokkan dengan saldo fisik uang yang ada, baik di Kas atau di bank;
8.
Buku harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih.
4.7.1 Dokumen Pendukung Pembukuan 1.
Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran;
42
2.
Copy print out saldo terakhir rekening sekolah, untuk setiap tahap penarikan;
3.
Bukti transaksi lainnya;
4.
Setiap
dokumen
yang
ditandatangani
PRS
harus
distempel. 4.7.2 Saldo Pembukuan Dana yang belum dibutuhkan harus tetap disimpan di bank, tidak boleh dipindahkan pada rekening lain atau disimpan di tempat lain. Jumlah saldo pembukuan setiap harinya tidak lebih dari Rp. 15 juta. 4.7.3 Uang Sisa Kegiatan Apabila
pekerjaan
rehabilitasi
pada
sekolah
penerima
bantuan sudah tuntas dan masih ada dana sisa, maka bisa dimanfaatkan
untuk
pekerjaan
lain
dalam
rangka
pengamanan bangunan sekolah dan Uang sisa kegiatan yang tidak digunakan harus dikembalikan dikembalikan ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah dengan menggunakan program ebilling Simponi.
43
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN 5.1 Persiapan Pelaksanaan Setelah menerima salinan Surat Keputusan Penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi gedung SMP, sekolah bersangkutan segera melakukan hal sebagai berikut: 1)
Membentuk Panitia Rehabilitasi Sekolah, merekrut perencana dan
pengawas,
menyusun
kelengkapan
pencairan
dana
bantuan, terdiri dari (a) surat perjanjian pemberian bantuan, (b) kuitansi penerimaan dana rehabilitasi gedung SMP yang sudah ditandatangani oleh ketua PRS dan berkas pencairan lain yang diperlukan untuk pencairan dana termin 1; 2)
Mempelajari
petunjuk
pelaksanaan
program
rehabilitasi
gedung SMP yang telah diterima secara lebih seksama dan menyiapkan format-format administrasi, keuangan dan teknis pelaksanaan serta pelaporan; 3)
Membuat papan nama dan papan informasi pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Papan nama ukuran minimal 80 x 120 cm.
b.
Papan
nama
dipasang/ditempatkan
disekitar
lokasi
rehab, mudah dilihat oleh masyarakat dan tidak terkena air hujan. Papan Informasi paling tidak memuat hal-hal sbb: (1)
Ruangan yang direhab,
(2)
Informasi tentang jenis program, besar dana dan sumber dana,
c.
Papan Informasi memuat informasi: (1)
Lokasi rehabilitasi pada peta site site plan sekolah,
(2)
Informasi tentang progres rehabilitasi,
(3)
Bagan organisasi PRS dilengkapi dengan namanama anggotanya,
44
(4)
Gambar
kerja
rencana
pekerjaan
dan
rencana
biayanya, 4)
Mengecek harga bahan, alat bantu kerja dan pemilihan tenaga kerja yang terdiri atas, tukang dan pekerja. a.
Sebelum
Pelaksanaan
survey
harga
rehabilitasi
minimal
ke
3
harus
dilakukan
toko/suplier
bahan
bangunan: 1)
Mendatangi
penjual/suplier
dengan
membawa
daftar barang/material seperti yang tercantum di dalam
11.a
format
petunjuk
pelaksanaan
rehabilitasi gedung SMP; 2)
Mengisi daftar perbandingan harga, petugas survai kemudian
menyusun
barang/material
hasil
yang
survei
diperlukan
harga dengan
menggunakan formulir hasil survai; format 11.b 3)
PRS
didampingi
tim
perencana
dan
pengawas
melakukan evaluasi dengan mengkaji hal-hal antara lain:
(i)
kesesuaian
spesifikasi
teknisnya,
(ii)
ketersediaannya, (iii) kemudahan mendapatkannya, dan
(iv)
pertimbangan
harga
paling
ekonomis,
kemudian PRS dapat memutuskan untuk memilih sumber pembelian barang. Keputusan penetapan tempat pembelian barang dituangkan dalam Berita Acara
Pemilihan
Toko/Suplier/Sumber
Barang
(Lihat format 11.c) yang dilampiri dengan daftar evaluasi barang dan harga hasil survei ( format 11.b ). b.
Sekolah
penerima
bantuan
harus
mengumumkan
tentang rencana Perekrutan Tenaga Kerja. Masyarakat di sekitar
lokasi
rehabilitasi
berhak
mendaftarkan
diri
sebagai calon tenaga kerja, termasuk anak muda yang berumur 18 tahun keatas bila mereka ingin bekerja. Seleksi Tukang dilaksanakan oleh PRS bersama dengan
45
perencana dan pengawas sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan yang akan dilakukan. Pendaftaran dan hasil seleksi tersebut harus didokumentasikan dengan baik. Besarnya insentif ditentukan oleh musyawarah PRS. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara rapat. 1)
Pembayaran tenaga kerja menggunakan sistem harian. Untuk sistem harian, kepala pelaksana mencatat kehadiran tiap pekerja. Pencatatan dan pembayaran
direncanakan
satu
minggu
sekali,
sesuai dengan jumlah hari kerja setiap orang, satu hari kerja paling sedikit 6 jam di luar jam istirahat kerja. Untuk pembayaran, setiap penerima insentif harus membubuhkan tanda tangan atau cap jempol tangan kiri. 2)
Pembayaran tenaga kerja dengan sistem upah borongan.
Sistem
menggunakan:
upah
borongan
(i).Sistem
upah
ini
dapat
borongan/m2
bangunan, atau dengan (ii). Sistem upah borongan per satuan item pekerjaan (misal pekerjaan pasang pintu-jendela/unit, pekerjaan
pasang
pekerjaan
pengecatan/m2,
bata/m2,
pekerjaan
plesteran/m2, pembuatan dan pemasangan kudakuda/unit). Besarnya ongkos kerja borongan harus berdasarkan
pada
perhitungan
biaya
yang
dilakukan oleh perencana dan pengawas bersama PRS mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun serta kesepakatan biaya antara PRS dengan pihak yang akan melaksanakan upah borongan (perorangan atau kelompok pekerja) yang dituangkan
dalam
Berita
Acara
Kesepakatan
Ongkos Kerja Borongan (dalam kesepakatan biaya
46
juga disepakati jumlah kebutuhan tenaga kerja, serta waktu pelaksanaannya). Pembayaran boleh dilakukan per minggu atau satu kali per dua minggu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan menghitung progres pekerjaan yang sudah dicapai.
5.2 Perencanaan Rehabilitasi Gedung SMP Sebelum melaksanakan kegiatan rehabilitasi gedung SMP, PRS harus membuat perencanaan rehabilitasi gedung SMP. PRS dibantu
oleh
perencanaan
perencana disesuaikan
dan
pengawas
dengan
menyusun
besaran
dana
dokumen
yang
akan
diterima sekolah dan menurut skala prioritas ruangan yang akan direhab. Dalam penyusunan perencanaan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: a.
Survei lokasi, dilakukan perencana dan pengawas bersama dengan PRS untuk mengetahui secara detail bagian-bagian mana
bangunan
yang
rusak
dan
memerlukan
untuk
dilakukan rehabilitasi; b.
Pengumpulan data perencanaan baik itu harga bahan, alat, upah, termasuk rencana pengembangan sekolah berdasarkan Pedoman Teknis Bangunan Negara;
5.2.1. Dokumen Perencanaan Sekolah Dokumen perencanaan sekolah terdiri dari: 1) Gambar Perencanaan Gambar rencana berupa gambar kerja lengkap yang menjadi
acuan
di
dalam
pelaksanaan
rehabilitasi
gedung SMP. Gambar rencana disesuaikan dengan kondisi
lapangan
sekolah, yang isinya:
dan
kebutuhan
masing-masing
47
-
Gambar denah, tampak dan potongan bangunan yang akan direhab;
-
Gambar-gambar detail;
-
Gambar-gambar
mekanikal
(jaringan
air
bersih,
jaringan air kotor kalau memang direhab) -
Gambar-gambar elektrikal (titik lampu dan fixture lampu, titik daya dan fixture daya, jaringan listrik di dalam
bangunan
dan
di
luar
bangunan
kalo
memang direhab) 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana anggaran biaya adalah adalah perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk upah, alat, maupun bahan serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan
bangunan
dalam
sebuah
pekerjaan
konstruksi seperti membangun sekolah, rumah dan lain-lain. Tata cara penyusunan RAB secara detail ada pada petunjuk pelaksanaan. 3) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat adalah dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPPB, yang berisi tentang syarat-syarat teknis (persyaratan bahan dan metode/cara pelaksanaan pekerjaan) yang wajib diikuti, dan apabila tidak diikuti resiko menjadi tanggung jawab PRS. RKS harus disusun sesuai dengan gambar, bahan yang akan dipakai. RKS disusun oleh Tim Perencana dengan persetujuan PRS. PRS harus mempelajari RKS dengan seksama untuk menghindari ketidaksesuaian /ketidaksinkronan dalam pelaksanaan. Karena RKS, Gambar Pelaksanaan, dan RAB
harus
sesuai/sinkron.
Setiap
perbedaan/perubahan harus dibuat dokumentasinya dan dilaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMP,
48
bilamana
perlu
maka
harus
dibuat
Berita
Acara
Perubahan. 4) Jadual Pelaksanaan Pekerjaan (Kurva S) Jadual pelaksanaan pekerjaan disusun berdasarkan kesepakatan jangka waktu yang tertuang di dalam SPPB.
5.2.2. Persiapan sebelum pelaksanaan konstruksi -
Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) Merupakan
penguraian
dari
RAB
yang
tujuannya
adalah untuk mengetahui kebutuhan bahan, alat dan tenaga kerja secara keseluruhan, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. PRS dibantu Tim Perencana dan Pengawas menyusun RAPP. RAPP harus rinci berisi daftar jenis dan volume material yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja, daftar dan jumlah alat, harga material, upah dan alat, biaya transport pengiriman barang, dan total kebutuhan biaya. RAPP harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. -
Rencana Penggunaan Dana (RPD) PRS
bersama
Tim
Perencana
dan
Pengawas
Pembangunan menyiapkan dan membuat RPD pada berdasarkan RAPP dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. RPD Merupakan alat kontrol terencana penyusunan
dalam RPD
yang dibuat agar PRS
menggunakan
dananya.
adalah
pelaksanaan
jadwal
Acuan dan
RAPPyang dipakai dalam pelaksanaan pembangunan. Manfaat RPD antara lain: (i). Membantu PRS dalam mengatur arus kas; (ii). Mencegah pembayaran yang belum diperlukan, untuk menghindarkan penimbunan bahan yang tidak perlu.
49
-
Rapat Pra Konstruksi Rapat
membahas
masalah-masalah
yang
berkaitan
dengan teknis dan administrasi. 1.
Masalah-masalah teknis pelaksanaan di lapangan seperti metode pelaksanaan, rencana lokasi kerja, jadwal pekerjaan dan jadwal pengadaan, gambar rencana, rencana penyediaan fasilitas sementara, serta
bahan
bangunan
yang
akan
dipakai.
Pembuatan rencana teknis tersebut di atas harus berpedoman pada rencana induk pelaksanaan; 2.
Masalah-masalah administrasi berkaitan dengan prosedur
administrasi
dan
pembayaran,
pengaturan kerja di lapangan, prosedur perijinan dan peraturan program, serta prosedur laporan pelaksanaan.
5.3
Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMP Langkah-langkah
yang
perlu
dilakukan
oleh
Panitia
Rehabilitasi Sekolah (PRS) pada saat pelaksanaan pekerjaan antara lain: 1) Mobilisasi personil tenaga kerja; 2) Pembersihan lokasi; 3) Pengukuran lapangan; 4) Pemasangan Papan Nama Kegiatan dan Papan Informasi; 5) Membongkar ruang yang akan di rehab, pembuatan los bahan dan direksi keet; 6) Mencairkan dana dari rekening sekolah sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan jadual kerja yang telah dibuat; 7) Penarikan tunai maksimal per hari 45 juta, transfer maksimal 200 juta;
50
8) Melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan dokumen teknis yang
telah
disusun
dalam
Rencana
Pelaksanaan
Rehabilitasi; 9) PRS wajib membuat dokumentasi progres selama masa pelaksanaan
rehabilitasi,
berupa
foto-foto
kegiatan
pembangunan, minimal: a.
Foto kondisi sebelum pekerjaan dimulai (0%);
b.
Foto pada saat pelaksanaan pekerjaan (50%);
c.
Foto pada saat pelaksanaan pekerjaan (75%);
d.
Foto kondisi akhir setelah pekerjaan selesaidikerjakan (100%).
Apabila setelah pekerjaan rehabilitasi gedung SMP sudah selesai dan masih terdapat sisa dana harus dikembalikan ke kas
negara
dengan
menggunakane-biling pada
aplikasi
simponi.
Rehabilitasi gedung SMP dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat oleh Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS), dan tidak diperbolehkan DITENDERKAN/DIKONTRAKKAN kepada pihak ketiga atau
Berkenaan dengan jenis bahan bangunan yang digunakan, sekolah dilarang menggunakan bahan-bahan bangunan yang mengandung asbes dengan alasan kesehatan.Mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penggunaan batu karang laut untuk bahan bangunan pada program pembangunan sekolah tidak diperbolehkan.
5.4 Pengendalian dan Pengawasan Pekerjaan Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan,
maka
perlu
dilakukan
pengawasan
dan
pengendalian.Dinas Pendidikan Kabupaten/kota sesuai dengan
51
fungsinya
berkewajiban
melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian pelaksanaan program ini di wilayah kerja masingmasing.Pengawasan juga dilakukan oleh instansi resmi, antara lain Inspektorat Jenderal, BPK dan TP4. Oleh karenanya PRS harus
melaksanakan
program
ini
secara
transparan
dan
akuntabel.
5.5 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat 1)
Tujuan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan a.
Menerima dan menangani segala bentuk kritik, maupun laporan
penyimpangan
terhadap
program
bantuan
rehabilitasi gedung SMP dari masyarakat. b.
Melakukan tindak perbaikan dan merekomendasikan sanksi kepada pihak yang melakukan penyimpangan.
2)
Jenis Hambatan dan Penyimpangan Jenis-jenis
hambatan
dan
penyimpangan
yang
dapat
diadukan untuk ditangani antara lain adalah: a.
Pemotongan dana bantuan rehabilitasi gedung SMP oleh siapapun dan pihak manapun.
b.
Permintaan
dana
penghargaan/tanda oknum
dari
sumbangan terimakasih
lembaga
dan
atau
apapun,
lain-lain
pemerintah/swasta,
oleh
maupun
perseorangan kepada penerima atau calon penerima bantuan. c.
Sekolah penerima rehabilitasi gedung SMP memberikan uang atau bentuk “terima kasih” lainnya kepada oknum dari lembaga pemerintah/swasta, maupun perseorangan berkenaan dengan kegiatan ini.
d.
Pengkaitan program rehabilitasi gedung SMP ini dengan kegiatan partai politik, atau kegiatan lain yang berlatar belakang agama dan kepercayaan ataupun kegiatan
52
kelompok
tertentu
sebagai
syarat
penerimaan
dan
pengambilan dana bantuan. e.
Pekerjaan
rehabilitasi
sekolah
diserahkan
atau
dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan/ kontraktor), bukan dikerjakan oleh PRS. f.
Pelaksanaan
rehabilitasi
sekolah
tidak
mengikuti
ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan.
53
3)
Pengaduan di tingkat Pusat dapat disampaikan ke alamat b Direktorat e Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud r
Jl. Jenderal Sudirman - Senayan – Jakarta i Telp. 021 – k 5725651 Fax. 021- 572 5651, SMS Center 081222449964 u t : E-mail:
[email protected]
4)
Pengiriman Berkas Pencairan dana, pelaporan, dan SuratMenyurat dapat di sampaikan ke alamat berikut:
PO BOX SARPRAS SMP JKS 12000 Fax: 021-57900346 021-57900347
Email:
[email protected]
54
Tabel 3. Skema Tahapan Pelaksanaan Program Direktorat Pembinaan SMP
SK Direktur PSMP Penetapan Sekolah Penerima Bantuan + Juknis
Mengadakan Bimtek yang isi kegiatannya : Sosialisasi program Rehabilitasi Sekolah SMP Sosialisasi pengelolaan keuangan program Rehabilitasi Sekolah SMP Penyusunan/review berkas pencairan, SPPB, dan surat kuasa Review dokumen perencanaan
Dinas Pend. Kab./Kota Menerima dan mengirimkan copy SK + Juknis ke sekolah penerima bantuan dan mengadministrasikan
A. Periksa, koreksi & meminta revisi bila perlu Berisi : a. Surat pengantar dari Dinas Pend.Kab/Kota b. SPTJM, SPTJB, SPPB c. Kuitansi penerimaan dana bantuan d. SK PRS dan BA Pembentukan e. Surat Kuasa Akses rekening f. Pakta Integritas g. Dokumen Perencanaan
Proses penyaluran dana Tahap 1 sebesar (70%) langsung ke rekening sekolah
Sekolah
Menetapkan PRS, Merekrut Perencana dan Pengawas
Menyusun dokumen pencairan:: 1. SPTJM, SPTJB, SPPB 2. Kuitansi penerimaan dana bantuan yang sudah ditandatangani oleh ketua PRS 3. Surat Kuasa Akses rekening 4. SK PRS + B.A pembentukan kepanitiaan Rehabilitasi sekolah 5. Merekrut Perencana dan Pengawas 6. Pakta Integritas 7. Menyusun dokumen perencanaan
Aktivasi rekening, segera memulai pekerjaan
Proses penyaluran dana Tahap 2 (sebesar) 30% langsung ke rekening sekolah
Sekolah melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pada saat pekerjaan sudah mencapai 50%, sekolah bisa mengajukan penarikan dana Tahap II (30% dari nilai bantuan). Berkas asli dikirim ke PO BOX Sarpras SMP, soft copy dikirim melalui email Menerima dana tahap II dan menyelesaikan tahapan Rehabilitasi Gedung SMP
Melaksanakan Monitoring & evaluasi Membantu monitoring
Menyusun laporan final kegiatan program Bantuan Rehabilitasi
BAST Aset (Rehab)
Pada saat progres 100% mengirim kan rekap laporan pertanggungjawaban ke Dit. PSMP dan dokumen yang lengkap diserahkan ke Disdik dengan melampirkan : (Sesuai Bab 6, Sub bab 6.2)
BAST Aset (Rehab)
55
BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
6.1 Pemantauan dan Evaluasi Agar diperoleh informasi mengenai implementasi program bantuan Rehabilitasi
gedung
pemantauan.
SMP
Dalam
di
lapangan,
rangka
perlu
pencapaian
dilakukan
target
kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan, Direktorat Pembinaan SMP melakukan monitoring dan evaluasi pada : a. Kesesuaian
antara
pelaksanaan
penyaluran
Bantuan
Rehabilitasi Gedung SMP dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan lainnya; b. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi; c. Direktorat Pembinaan SMP mengambil langkah-langkah tindak lanjut
berdasarkan
hasil
monitoring
dan
evaluasi
untuk
perbaikan penyaluran Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP.
Pemantauan dapat dilakukan oleh seluruh organisasi pelaksana, baik
di
tingkat
pusat
maupun
kabupaten/kota.
pemantauan oleh organisasi pelaksana tingkat pusat
Kegiatan dilakukan
melalui laporanpelaksanaan pekerjaan yang dikirim oleh sekolah penerima
program
sehingga
diharapkan
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota dan masyarakat bisa aktif di dalam melakukan pemantauan Pendidikan pelaksanaan
pelaksanaan Kabupaten/Kota pekerjaan
pekerjaan
di
melakukan
sampai
pada
lapangan. pemantauan
penggunaan
Dinas dari
dananya,
masyarakat bisa ikut memantau pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sekolah penerima bantuan.
56
6.2 Pelaporan Laporan yang harus dibuat dan disampaikan kepada pihak yang berkompeten mencakup laporan tentang hal-hal sebagai berikut : a.
Penyaluran Dana Direktorat Pembinaan SMP berkewajiban membuat laporan penyaluran dana yang berisi sebagai berikut: 1)
Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
2)
Transparansi
pelaksanaan dan penyaluran Bantuan
Pemerintah; 3)
Akuntabiitas
pelaksanaan
dan
penyaluran
Bantuan
Pemerintah. b.
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Laporan pelaksanaan pekerjaan terdiri dari: 1)
Laporan berkala Laporan perkembangan pekerjaan setiap bulan yang ditandatangani
oleh
Kepala
sekolah
dan
perencana/pengawas dan dilampiri foto progres pada saat itu yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (format 14.a) 2)
Laporan Progres 50% Laporan
progres
50%
merupakan
laporan
yang
menggambarkan pelaksanaan pekerjaan mencapai 50%, yang ditandatangani oleh tim perencana/pengawas, dan kepala sekolah, dilampiri dengan foto kondisi progres 50% (format 14) dan dikirimkan ke Direktorat Pembinaan SMP melalui email, fax, maupun PO BOX. 3)
Laporan Akhir Setelah pekerjaan selesai 100%/akhir tahun anggaran, sekolah
menyampaikan
pertanggungjawaban meliputi:
rekap
laporan
57
a)
Berita
Acara
Serah
Terima
(format
16),
yang
memuat: i.
Jumlah dana awal, dana yang digunakan, dan sisa dana;
ii.
Pekerjaan
telah
selesai
sesuai
dengan
perjanjian kerja sama; dan iii.
Pernyataan
bahwa
bukti-bukti
pengeluaran
telah disimpan. b)
Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
c)
Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah
harus
menyampaikan
bukti
surat
setoran sisa dana ke rekening Kas Negara sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan. d)
Berita Acara Serah Terima Aset (format 19). Untuk SMP Negeri, diserahterimakan dari sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, untuk sekolah swasta diserahterimakan dari sekolah ke Yayasan
diketahui
Kabupaten/Kota.
oleh
Dinas
Pendidikan
58
BAB VII KETENTUAN LAIN
Disamping ketentuan dan kriteria dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, Direktorat
Pembinaan
SMP
membuat
ketentuan
lain
sebagai
berikut: 7.1
Proposal Yang Disampaikan Langsung. Direktorat Pembinaan SMP mempertimbangkan usulan yang disampaikan
langsung
dari
sekolah,
maupun
dari
instansi/lembaga lain yang relevan.
7.2
Sanksi Direktorat
Pembinaan
SMP
memberikan
sanksi
terhadap
penyimpangan pelaksanaan sebagai berikut: a. Jika
terbukti
terjadi
penyimpangan,
maka
sekolah
dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. b. Direktorat Pembinaan SMP berhak menghentikan sebagian atau seluruh program dalam suatu Kabupaten/Kota atau sekolah penerima bantuan, apabila pelaksanaan program tidak sesuai dengan butir-butir yang tertuang dalam Petunjuk pelaksanaan. Selanjutnya apabila penghentian pelaksanaan program tersebut di atas terpaksa dilakukan, maka penyelesaian program tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota atau sekolah penerima bantuan yang bersangkutan. c. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut diatas
sepenuhnya
menjadi
sebagai penerima dana.
tanggung
jawab
sekolah
59
BAB VIII PENUTUP
Petunjuk pelaksanaan program bantuan rehabilitasi gedung untuk SMP negeri dan swasta ini perlu disebarluaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan seluruh sekolah penerima bantuan sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah beserta komponen di dalamnya mengetahui dan memahami informasi yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan ini. Dengan memahami program yang tertuang dalam buku ini diharapkan masyarakat di sekitar sekolah
yang
transparansi
bersangkutan dan
ikut
akuntabilitas
berperan
aktif
pelaksanaan
dalam
menjaga
penyelenggaraan
pendidikan yang baik di sekolah.
Pada
dasarnya
segala
bentuk
perubahan
terhadap
petunjuk
pelaksanaan ini tidak diperkenankan. Namun demikian apabila oleh karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan dan terpaksa dilakukan penyesuaian diluar ketentuan yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, maka
harus mendapatkan persetujuan
tertulis pengelola di tingkat pusat. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan diatur kemudian.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SUPRIANO NIP 196208161991031001
60
Struktur Organisasi Pengelola Program Rehabilitasi Sekolah untuk SMP
Ditjen Dikdasmen
TP4P
Direktur Pembinaan SMP
Kasubdit Kelembagaan dan Sarpras Kasi Sarpras
PPK
Dinas Pendidikan Kab/Kota
TP4D
Pengelola Kegiatan Kab/Kota
Sekolah
TP4D
Panitia Rehabilitasi Sekolah(PRS)
Perencana dan Pengawas
Keterangan:
= garis koordinasi = garis komando = penyaluran dana = pendampingan
Format 1 61
Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Data Prasarana Antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................................................... Dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018 Pada
hari
ini,
........................................
tanggal
.............................................. bulan ......................................... tahun dua ribu delapan belas, berdasarkan hasil kesepakatan antara Direktorat
Pembinaan
SMP
dengan
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota………...................................…….Provinsi ..............................................
telah
dicapai
permufakatan
bahwa
sekolah hasil sinkronisasi data prasarana antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (terlampir) tidak akan dimasukkan ke dalam program Dana Alokasi Khusus (DAK) atau program sejenis dengan sumber dana lain. Hasil sinkronisasi data sekolah tersebut terlampir pada berita acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sebagai salah satu rujukan oleh Direktorat Pembinaan SMP dalam
penetapan
sekolah
penerima
bantuan
pembangunan
Pembangunan RKB, Lab. IPA, Perpustakaan, RPL dan Rehabilitasi Gedung SMP tahun anggaran 2018
No 1.
Nama
Jabatan
Tanda tangan 1)
2. 3.
2) 3)
Format 62
KOP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA Nomor :................, ...................2018 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Konfirmasi Kerusakan Bangunan Program Rehabilitasi Gedung SMP
Yth. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud Kegiatan Sarana dan Prasarana Gd. E. Lt. 15 Komplek Kemdikbud Jl. Jendral Sudirman Senayan Jakarta Bersama ini kami sampaikan konfirmasi kerusakan bangunan sekolah di
kabupaten/kota
................................
Dengan
surat
ini
kami
menyatakan bahwa pada sekolah-sekolah yang bersangkutan terdapat kerusakan bangunan sesuai dengan kondisi riil di lapangan dengan didukung data-data sebagai berikut: 1. Site plan sekolah, (menampilkan gambar bangunan eksisting sekolah disertai dengan informasi bangunan yang mengalami kerusakan) 2. Foto-Foto Kerusakan Bangunan. Demikian berkas ini kami sampaikan untuk gunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota .....................
ttd& stemple ………………...………
NIP.
.a
63
Lampiran Surat Nomor : Tanggal :
No
Nama Sekolah
NPSN
Jenis Ruang
Tingkat Kerusakan Rusak Rusak Sedang Berat
Ukuran Ruang P (m)
L (m)
1 2 3 4
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota .....................
td& stemple ………………...………
NIP.
Format 2 64
KOP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA
Nomor
:
......,...........2018
Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal
: Dokumen Pencairan Tahap I Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP tahun 2018
SURAT PENGANTAR
Yth. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud Kegiatan Sarana dan Prasarana Gd. E. Lt. 15 Komplek Kemdikbud Jl. Jendral Sudirman Senayan Jakarta
Sebagai
tindak
lanjut
penetapan
sekolah
penerima
bantuan
Rehabilitasi Gedung SMP tahun 2018 dari Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud, nomor
.........................
tanggal
......................... 2018, maka bersama ini kami sampaikan berkas pencairan dana bantuan rehabilitasi Gedung SMP dari sekolah-sekolah di
Kabupaten/Kota
...............................
yang
ditetapkan
sebagai
penerima bantuan Rehabilitasi Gedung SMP tahun 2018. Selengkapnya berkas yang kami kirimkan adalah: a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) b. Kuitansi Tahap I sebesar 70% penerimaan dana bantuan yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah selaku penanggungjawab PRS c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) e. Surat Pakta Integritas f. SK Penetapan Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) g. SK Perencana dan Pengawas; h. Surat Kuasa Akses Rekening;
65
i. Dokumen perencanaan. Demikian berkas ini kami sampaikan untuk gunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ..................... ttd& stemple ………………...………
NIP.
66
Format 3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon: 5725681, Faksimili: 5725679 Laman: www.kemdikbud.go.id
SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMP Nomor :................................. Pada hari ini ................ tanggal ................. bulan ...................... tahun .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : I.
Nama : ++++++++++++++++++++++++ NIP : ++++++++++++++++++++++++ Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Alamat : Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. II.
Nama : NIP : Jabatan : Alamat :
+++++++++++++ +++++++++++++ Kepala Sekolah ++++++++++++++++ +++++++++++++
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota/Ketua Yayasan tentang pengangkatan sebagai Kepala Sekolah nomor ++++++++++++++ tanggal +++++++++++++++ bertindak untuk dan atas nama sekolah, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Program Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP dengan Mekanisme Partisipasi
67
Masyarakat pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini. Pasal 1 Dasar-Dasar Pelaksanaan Pekerjaan Program bantuan Rehabilitasi Gedung SMP harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan referensi sebagaimana tersebut dibawah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan ini. Adapun dasar-dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 2.1/D3/KP/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Tahun Anggaran 2018; 2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama nomor……………. tanggal…………….. tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP; 3. Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2004; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; 5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; 8. DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen. Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : SP DIPA-023.03.1.666032/2018 tanggal 5 Desember 2017.
68
Pasal 2 Biaya Pelaksanaan Nilai bantuan Rehabilitasi SMP yang diberikan untuk SMP Rp. ++++++++++++ ++++++++++++++ adalah sebesar (++++++++++++++++); Pasal 3 Jangka Waktu Pelaksanaan Program Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sampai selesai 100% ditetapkan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak danabantuan diterima di rekening sekolah penerima bantuan. Pasal 4 Hak dan Kewajiban 1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama a. Mensosialisasikan kebijakan program Rehabilitasi Gedung SMP pada tingkat pusat dan kabupaten/kota; b. Melakukan analisa kebutuhan program Rehabilitasi Gedung SMP berdasarkan Dapodikdasmen; c. Melakukan verifikasi terhadap sekolah yang berdasarkan Dapodik mengalami kerusakan atau telah diusulkan sebagai calon penerima Rehabilitasi Gedung SMP sesuai ketersediaan dana yang ada dalam DIPA tahun 2018; d. Membuat daftar nominasi sekolah calon penerima bantuan Rehabilitasi Gedung SMP yang akan di tetapkan Direktur Pembinaan SMP sebagai sekolah penerima bantuan Rehabilitasi Gedung SMP; e. Melakukan pengecekan berkas pencairan dana dan menyalurkan dana bantuan; f. Melakukan review dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah; g. Menyalurkan dana bantuan ke sekolah penerima bantuan; h. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program yang dilakukan secara sampling sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA tahun anggaran 2018; 2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua a. Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan dan hasil Rehabilitasi Gedung SMP baik kuantitas maupun kualitas dengan tetap mengacu kepada Petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMP.
69
b. Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tata-cara pengelolaan keuangan negara. c. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan kerja dan jiwa setiap tenaga kerja pelaksana pekerjaan dalam bentuk asuransi jiwa dan kerja, sesuai ketentuan UU No.3/1992.PPNo.14/1993.Keppres No.22/1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 05/Men/1993. d. Pihak Kedua berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pekerjaan. e. Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan rekap laporan pelaksanaan rehabilitasi pada saat pencairan Tahap ke II dan rekap laporan pertanggungjawaban setelah rehabilitasi selesai kepada Pihak Pertama sesuai Petunjuk pelaksanaan. f. Setelah pekerjaan selesai 100%/akhir tahun anggaran, Pihak Kedua menyampaikan Laporan akhir kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan pasal 10; g. Pihak Kedua membuat dan menandatangani 1) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), 2) Kuitansi bukti penerimaan dan pengeluaran uang, 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), 4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB), 5) Pakta Integritas, 6) Dokumen perencanaan (RAB dan Gambar), 7) Surat Kuasa akses rekening h. Pihak Kedua berkewajiban menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan untuk rehabilitasi ke Kas Negara. Pasal 5 Sub-kontrak Pihak Kedua tidak boleh menyerahkan seluruhnya atau sebagian pekerjaan rehabilitasi kepada Pihak Ketiga (kontraktor). Pasal 6 Sumber Pembiayaan dan Tahapan Pembayaran 1. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari dana DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen. Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 023.03.1.666032/2018 tanggal 5 Desember 2017. 2. Pihak Pertama akan menyalurkan dana bantuan Rehabilitasi Gedung SMP secara bertahap kepada Pihak kedua, dengan ketentuan:
70
a. Tahap I sebesar 70% darinilai bantuan keseluruhan dana bantuan rehabilitasi gedung SMP setelah perjanjian kerjasama di tandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen, dengan dilampiri: 1) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang telah di tandatangani oleh penerima bantuan; 2) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Sekolah penerima bantuan; 4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB); 5) Pakta Integritas; 6) Surat Keputusan PRS 7) Surat Keputusan Perencana dan Pengawas 8) Dokumen perencanaan (RAB dan Gambar); 9) Surat Kuasa akses rekening; b. Tahap II sebesar 30% dari nilai bantuan Pencairan Tahap ke II dilakukan sebesar 30% dari keseluruhan nilai bantuan Rehabilitasi Gedung SMP apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%, dengan di lampiri: 1) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah di tandatangani oleh penerima bantuan; 2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang di tandatangani oleh penerima bantuan dalam bentuk Surat pernyataan dari sekolah yang bersangkutan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan benar-benar sudah mencapai 50%; 3) Foto-foto progres pekerjaan yang menunjukan 50%. Pasal 7 Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Perubahan pekerjaan baik itu penambahan dan/atau pengurangan sasaran yang mengakibatkan perubahan biaya, harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan/Revisi yang disetujui oleh Pihak Pertama dan dibuat addendum. Pasal 8 Keadaan Memaksa 1. Keadaan memaksa atau “Force Majeure” adalah suatu kejadian yang menghambat/merusakkan pekerjaan yang terjadi di luar kemampuan kedua belah pihak, yaitu:
71
1.1. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir), 1.2. Kebakaran, 1.3. Perang, huru-hara, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan l langsung dengan penyelesaian pekerjaan, 2. Apabila terjadi „force majeure‟ maka Pihak Kedua harus melaporkan hal tersebut kepada Pihak Pertama dalam waktu 7 hari kalender secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang sah. Pihak Pertama melakukan evaluasi dan memberi persetujuan atau menolak force majeure dalam waktu tidak lebih dari 7 hari kalender sejak diterimanya laporan Pihak Kedua dalam bentuk Berita Acara, 3. Apabila Pihak Pertama setuju terjadi “force majeure” dan mengakibatkan perubahan pelaksanaan pekerjaan, maka pasal 7 berlaku. Pasal 9 Pertanggungjawaban Dana Bantuan 1. Pihak Pertama Bertangungjawab terhadap proses penyaluran dana bantuan Rehabilitasi Gedung SMP ke Pihak kedua 2. Pihak Kedua bertangungjawab atas penggunaan dan bukti-bukti pengeluaran Rehabilitasi Gedung SMP yang telah digunakan serta bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM). 3. Pihak Kedua tidak menggunakan dan memberikan dana bantuan Rehabilitasi Gedung SMP diluar ketentuan yang sudah di tetapkan dalam petunjuk pelaksanaan. Pasal 10 Pelaporan 1. Pihak Kedua berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi ke Pihak Pertama. 2. Setelah pekerjaan selesai 100% Pihak Kedua menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi: a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat: i. ii.
Jumlah dana awal, dana yang digunakan, dan sisa dana; Pekerjaan telah selesai sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
iii.
Pernyataan disimpan.
bahwa
bukti-bukti
pengeluaran
telah
72
b) Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; c) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan. d) Berita Acara Serah Terima Aset (format 19). Untuk SMP Negeri, diserahterimakan dari sekolah kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota,
untuk
sekolah
swasta
diserahterimakan dari sekolah ke Yayasan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pasal 11 Sanksi 1. Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab seperti yang diatur dalam surat perjanjian ini, maka Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelesaian pekerjaan; 2. Jika Pihak Kedua terbukti melakukan penyimpangan terhadap Dokumen SPPB dan Petunjuk pelaksanaan, maka Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Pasal 12 Penutup 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini. 2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah) pada dimasing-masing berkas, di tanda tangan dan cap Pihak Pertama dan Pihak Kedua, untuk diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Program Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum sama. 3. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan untuk Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat ini ditanda tangani kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.
73
Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen, Kegiatan Sarana dan Prasarana SMP,
Pihak Kedua Kepala Sekolah ++++++++++++++++++++++++ ,
++++++++++++++++++++++ NIP. ++++++++++++++++++
++++++++++++++++ NIP. ++++++++++++++++++
Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan...... Kabupaten/Kota...........................
++++++++++++++++ NIP. ++++++++++++++++
Format 4
74
KUITANSI (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2018)
Telah diterima dari
:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Banyaknya Uang Terbilang Untuk keperluan
: : :
Rp. ………....................…......................... ………………............................................. Pembayaran tahap I sebesar 70% dari nilai Bantuan rehabilitasi Gedung SMP ......................................................., sesuai dengan SK Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan rehabilitasi Gedung SMP, Nomor……………………….... tanggal ……………………… …………………, ……………… 2018
Setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanSarana dan Prasarana
Lunas dibayar, Bendahara Pengeluaran Pembantu
Yang menerima Kepala SMP Meterai 6000
ttd ………………………
ttd ………………………………
ttd&stempel …………………………
NIP.
NIP.
NIP.
Catatan: Kuitansi ini akan berlaku jika dana Bantuan rehabilitasi Gedung SMP sudah ditransfer ke Rekening Sekolah Penerima Bantuan dan diaktifasi oleh sekolah
75
Format
KUITANSI (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2018) Telah diterima dari
Banyaknya Uang Terbilang Untuk keperluan
:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
:
Rp. …………………….......................….......
:
……………………..........................................
:
Pembayaran Bantuan rehabilitasi Gedung SMP ......................................................., sesuai dengan SK Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan rehabilitasi Gedung SMP, Nomor………………………....tanggal ……………………… …………………, ……………… 2018
Setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanSarana dan Prasarana
Lunas dibayar, Bendahara Pengeluaran Pembantu
Yangmenerima Kepala SMP
Meterai 6000
ttd ………………
ttd …………………
ttd & stempel …………………
NIP.
NIP.
NIP.
Catatan: Kuitansi ini akan berlaku jika dana Bantuan rehabilitasi Gedung SMP sudah ditransfer ke Rekening Sekolah Penerima Bantuan dan diaktifasi oleh sekolah Untuk bantuan dengan nominal di bawah 100 jt rupiah.
76
Format
KOP SEKOLAH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Kepala Sekolah
:...................................................
2. Alamat
: ..................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: 1. saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan sebesar Rp. …………......……………… untuk rehabilitasi gedung SMP dengan mekanisme partisipasi masyarakat; 2. Sanggup melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 2.1/D3/KP/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Tahun Anggaran 2018; 3. Sanggup
menyelesaikan
pekerjaan
rehabilitasi
ruang
tersebut
diatas sesuai dengan standar dan kualitas yang ditetapkan sampai dengan 120 (seratus dua puluh hari) hari kalender sejak dana masuk rekening sekolah; 4. Sanggup membuat laporan pertanggungjawaban baik fisik ataupun keuangan dengan benar; 5. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan
termasuk
didalamnya
pekerjaan
fisik
dan
pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana bantuan dan dalam implementasinya Dinas Pendidikan Kab/Kota ikut serta melakukan pembinaan dan pengendalian program;
77
6. Bersedia diaudit dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku termasuk pemblokiran dana dan pengembalian dana yang telah diterima jika terbukti terjadi penyimpangan 7. Apabila
di
kemudian
hari,
atas
penggunaan
dana
Bantuan
Rehabilitasi Gedung SMP tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. 8. Bukti-bukti
pengeluaran
terkait
penggunaan
dana
Bantuan
Rehabilitasi Gedung SMP disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerimaan
bantuan
untuk
kelengkapan
administrasi
dan
keperluan pemeriksaan aparat fungsional. Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
...............,....................2018 Kepala Sekolah SMP.........
Meterai 6000
(....................................) NIP................................
78
Format 7
KOP SEKOLAH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)
1. Nama Sekolah Penerima
: .................................................
2. Alamat Sekolah
: .................................................
3. Nama Bantuan
: Program Bantuan Rehabilitasi Gedung
SMP
Yang
bertanda
tangan
di
bawah
ini
Kepala
Sekolah
SMP...................................... penerima Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP, menyatakan bahwa saya : 1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima; 2. Bersedia
menyimpan
dengan
baik
seluruh
bukti
pengeluaran
belanja yang telah dilaksanakan; 3. Bersedia
untuk
dilakukan
pemeriksaan
terhadap
bukti-bukti
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
...........,................... Kepala Sekolah SMP.......................
Meterai 6000
................................. NIP...........................
79
Format 8
KOP SEKOLAH
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: ....................................
No. Identitas KTP : .................................... Alamat
: ....................................
Jabatan
: ....................................
Bertindak untuk : .................................... Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi gedung SMP yang dibiayai dari Direktorat Pembinaan SMP Tahun 2018, dengan ini saya menyatakan bahwa Saya: 1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila
mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) dalam proses Rehabilitasi Gedung SMP; 3. Akan menggunakan dana Rehabilitasi Gedung SMP sesuai dengan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 2.1/D3/KP/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Tahun Anggaran 2018; 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ............., ........................2018 Kepala SMP.......................... Materai 6000
............................................... NIP. ......................................
80
Format
SURAT KUASA
(Untuk SMP dan Lembaga di Bawah Dit.PSMP Kemdikbud RI) Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Alamat : No. KTP : Jabatan : No. Rekening : Bank : Nama Pemegang : Rekening Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan …… (SK Pengangkatan Kepala Sekolah ) untuk dan atas nama….(Nama Sekolah ) yang berkedudukan di … (Alamat Sekolah ), selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI KUASA” Sehubungan pelaksanaan dan pelaporan atas penyaluran Bantuan yang harus disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka dengan ini PEMBERI KUASA selaku Penerima Bantuan memberikan kuasa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut “PENERIMA KUASA------------------------------------------------- KHUSUS----------------------------------Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA, tersebut di atas melakukan tindakan-tindakan: 1. Memberikan informasi kepada Direktorat PSMP perihal rekening sekolah tersebut di atas untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban keuangan Negara antara lain untuk mendapatkan print out rekening, keterangan mutasi, transaksi serta penerima dana yang berasal dari rekening tersebut; 2. Melakukan koreksi pembukuan rekening penerima dana bantuan sesuai dengan surat perintah untuk pengkoreksian dari Direktorat Pembinaan SMP; 3. Melakukan pemblokiran rekening penerima dana bantuan sesuai dengan surat perintah pemblokiran dari Direktorat Pembinaan SMP.
81
Surat Kuasa ini diberikan tanpahak substitusi, dan Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh PEMBERI KUASA karena sebab apapun, termasuk sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813, 1814, atau 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia kecuali berakhirnya Perjanjian Penyaluran Bantuan Pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Dikdasmen Kemdikbud dengan PENERIMA KUASA.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Demikian kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ..............., ............2018 Pemberi Kuasa,
Penerima Kuasa,
Meterai .................................... (..................................)
................................... (..................................)
82
Format 10
KOP SEKOLAH
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP…………….. Nomor :……………………………………. tentang PENETAPAN PANITIA REHABILITASI SEKOLAH PROGRAM BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMP TAHUN 2018
Menimbang
:a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, Pemerintah telah mengembangkan Program Bantuan Rehabilitasi Gedung bagi SMP Tahun 2018 melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen.Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud; b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program bantuan rehabilitasi di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Rehabilitasi Sekolah.
Mengingat :
a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah; c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; d. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 2.1/D3/KP/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Tahun Anggaran 2018; e. Hasil Rapat Pembentukan Panitia Rehabilitasi Sekolah.
83
MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Menetapkan Susunan Panitia Rehabilitasi Sekolah untuk SMP ..................................... tahun 2018 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini. Kedua : Panitia sebagaimana butir pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis semua program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018. Ketiga : Panitia Rehabilitasi Sekolah diangkat dengan masa tugas sampai pelaksanaan rehabilitasi Sekolah selesai. Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada SMP .................................... selaku penerima Bantuan dari Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen. Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud. elima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : ....... Pada tanggal : …………… Kepala Sekolah SMP................ ttd& stempel ......................................................... NIP.
84
Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP…………. Nomor
: ……………………………….
Tanggal
: ……………………………….
Tentang
: Susunan Panitia Rehabilitasi Sekolah Program Bantuan Rehablitasi Gedung SMP Tahun 2018
SUSUNAN PANITIA REHABILITASI SEKOLAH (PRS) SMP ................................................................. TAHUN 2018
No.
Jabatan dalam
Nama
1.
Kepanitiaan Penanggung Jawab
Jabatan diluar Kepanitiaan
Kepala Sekolah
Pengelola Keuangan 1. 2.
Bendahara Administrasi keuangan
Bendahara sekolah Guru/TU
Pelaksana Pembangunan 1
1) Ketua
2.
Sekretaris
3.
Penanggungjawab
2) Guru Tetap Wakil wali murid atau tokoh masyarakat setempat Wakil wali murid atau tokoh masyarakat setempat
Kepala SMP ..........,
ttd & stempel .............................. NIP.
85
Format 11
KOP SEKOLAH KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ………………….. Nomor :……………………………………. tentang PENETAPAN PERENCANA DAN PENGAWAS PROGRAM BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMP TAHUN 2018 Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Rehabilitasi Gedung SMP, Kemdikbud; b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program bantuan Rehabilitasi Gedung SMP di tingkat sekolah perlu dibentuk perencana dan pengawas. Mengingat :a. b. c. d. e.
f.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang PemerintahDaerah; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 2.1/D3/KP/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Tahun Anggaran 2018, dan Hasil Rapat Pembentukan Perencana dan Pengawas Rehabilitasi Sekolah.
MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Menetapkan Perencana dan Pengawas Rehabilitasi Gedung SMP ..................................... tahun 2018 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini. Kedua : Perencana dan pengawas sebagaimana butir pertama diatas berfungsi sebagai pembuat dokumen perencanaan
86
Ketiga
Keempat
dan melaksanakan pengawasan program rehabilitasi gedung SMP dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 2.1/D3/KP/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Tahun Anggaran 2018. : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada SMP .................................... selaku penerima Bantuan dari Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud. : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
:............... : …………
Kepala SMP …...… ttd& stempel ............................................. NIP.
87
Lampiran Surat Keputusan Kepala SMP ……………. Nomor
: ……………………………….
Tanggal
: ……………………………….
Tentang
: Perencana dan Pengawas Rehabilitasi Sekolah Program Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018
No.
Nama
Alamat
Jabatan
1. 2. 3.
Kepala SMP .........................,
ttd& stempel .............................. NIP.
88
Format 11.a
Daftar Hasil Survai Material/Barang
Nama Toko : Tgl/Bln/Th : Desa : No
................ ................ ................
Nama material
1
Semen
2
Pasir
3
Kayu
4
Keramik
5
Dst
Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : Satuan
Harga
Spesifikasi
................. ................. .................
Ketersediaan
Kemudahan
...................….,…….. 20... Surveyor:
Sekretaris
Toko………..
Pelaksana Teknis
(…………………….) (…………………….)
(…………………….)
Keterangan
89
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT :
1. Nama Toko 2. Tanggal/Bulan/Th dilaksanakan. 3. Desa 4. Kecamatan berada. 5. Kapubaten berada. 6. Propinsi berada.
: diisi dengan Nama Toko yang disurvei :diisi tanggal, bulan, tahun pada saat survei : diisi dengan nama desa toko tersebut berada. : diisi dengan nama Kecamatan toko tersebut : diisi dengan nama Kabupaten toko tersebut : diisi dengan nama Propinsi toko tersebut 7.
Kolom SATUAN : Diisi dengan satuan dari material/barang yang disurvei. Misalnya : Kayu kelas III Bekisting satuannya adalah m3 atau lembar.
8. Kolom HARGA : Diisi dengan HARGA dari
material/barang yang disurvei.
9.
Kolom SPESIFIKASI : Diisi dengan centang () bila SPESIFIKASI dari material/barang yang disurvei sesuai dengan SPESIFIKASI yang terdapat dalam RAB maupun RKS Jika tidak sesuai diisi dengn tanda (x) .
10. Kolom KETERDEDIAAN: Diisi dengan
keterangan apakah barang tersebut tersedia di toko yang bersangkutan atau tidak
90
Format 11.b
Daftar Evaluasi Hasil Survai Bahan/Material Nama Toko :
.................. Kecamatan :
.......................
Tgl/Bln/Th :
.................. Kabupaten :
.......................
.................. Provinsi
.......................
Desa
:
:
Harga No
Nama material
Satuan
Ketersediaan
B
C
A
B
C
A
B
Semen
2 Pasir 3
Kemudahan
Toko Toko Toko Toko Toko Toko Toko Toko Toko Toko Toko Toko Toko terpilih A
1
Spesifikasi/merk
Kayu
4 Keramik 5 Dst
Kepala Sekolah Selaku Penanggung Jawab Panitia Rehabilitasi Gedung SMP .....................................
(..................................................)
C
A
B
C
91
Format
.c
BERITA ACARA PEMILIHAN BARANG
Berdasarkan hasil survey, maka pada hari ini tanggal .....……......... bulan ...........……..... tahun ....……..........., kami yang bertanda tangan di
bawah
ini
menyatakan
Evaluasi
bahwa
Hasil
Survey
memilih
sumber
Bahan/Material yang telah memenuhi : (i)
spesifikasi teknisnya,
(ii)
ketersediaannya,
(iii) kemudahan mendapatkannya, dan (iv)
pertimbangan harga paling ekonomis, Dengan
demikian
PRS
memutuskan
untuk
pembelian barang tersebut yaitu di : 1. Nama Toko
: .................................................... ..
Alamat
: ......................................................
2. Nama Toko
: ......................................................
Alamat
: ......................................................
3. Dan seterusnya …………………. Dengan rincian barang/material yang dipilih dari masing - masing toko seperti terlampir. .………........, ..... 20..... Menetapkan : Kepala Sekolah
Penanggung Jawab Fisik PRS
Selaku Penanggung Jawab PRS
SMP
SMP .....................................
...........................................
(...............................................)
(................................................)
92
Format 12
KOP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA
Nomor : .........., .........2018 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Dokumen Pencairan Tahap II Dana Bantuan Rehabilitasi SMP 2018 SURAT PENGANTAR Yth. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud Kegiatan Sarana dan Prasarana Gd. E. Lt. 15 Komplek Kemdikbud Jl. Jendral Sudirman Senayan Jakarta Sebagai tindak lanjut penetapan sekolah penerima bantuan Rehabilitasi gedung SMP tahun 2018 dari Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud, nomor ......................... tanggal ......................... 2018, maka bersama ini kami sampaikan berkas pencairan dana bantuan Rehabilitasi SMP dari sekolah-sekolah di kabupaten/kota ............................... yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Rehabilitasi SMP tahun 2018. Selengkapnya berkas yang kami kirimkan adalah: 1. Kuitansi Tahap II sebesar 30% penerimaan dana bantuan yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah selaku penanggungjawab PRS 2. Surat Pernyataan Progres Pekerjaan telah mencapai 50% 3. Foto Prgres Rehabilitasi Demikian berkas ini kami sampaikan untuk gunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ..................... ttd& stemple ……………...……… NIP.
93
Format 13
KUITANSI (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2018) Telah diterima dari
Banyaknya Uang Terbilang Untuk keperluan :
:Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan :Rp.…………………………........................... :…………................................................... Pembayaran tahap II sebesar 30% dari nilai Bantuan Bantuan rehabilitasi gedung SMP ......................................................., sesuai dengan SK Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan rehabilitasi gedung SMP Nomor……………………….... tanggal ……………………… …………………, ……………… 2018
Setuju dibayar PPK Kegiatan Sarana dan Prasarana
Lunas dibayar, Bendahara Pengeluaran Pembantu
Yang menerima KepalaSMP
ttd ………………… NIP.
ttd ………………… NIP.
ttd & stempel ………… NIP.
Meterai 6000
Catatan: Kuitansi ini akan berlaku jika dana bantuan rehabilitasi gedung SMP sudah ditransfer ke Rekening Sekolah Penerima Bantuan dan diaktifasi oleh sekolah
94
Format 14
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN NOMOR ........................
Pada hari ini ................. tanggal ................. bulan ..................tahun...................., yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat dengan ini
: ........................................................... ... : Kepala Sekolah SMP................................. : .............................................................. menyatakan sebagai berikut:
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP Nomor ......................... dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan nomor ............................. mendapatkan bantuan rehabilitasi gedung SMP dengan nilai bantuan sebesar Rp................ ( ........ ). 1. Sampai dengan tanggal ................... , kemajuan penyelesaian pekerjaan bantuan rehabilitasi gedung SMP sebesar .................. % 2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Sekolah SMP............................ Cap & ttd Meterai 6000 .................................. NIP. ....................................
95
Format
Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SMP Nama Sekolah:…………………………………. Lokasi
: Jl. ………………………................ ………………………................
Desa ………………….. ………………….. Kec. ........
Uraian Pekerjaan Yang Dikerjakan
(1)
Persiapan
2
Ruang Kelas.......
3
Ruang Kelas.......
4
Ruang Perpustakaan
5
Ruang Lab. IPA
6
Ruang.......
7
Ruang.......
9
Ruang.......
10
Operasional
Bulan
: ……………………
Dana diterima tanggal
Besar Dana: Rp. ………………… Biaya
(2)
1
: …..… s/d ……….
:…………
Kab/Kota ……………… Prov …
No
Tanggal
(3)
Bobot Pekerjaan %
(4)
Progress realisasi (%) Fisik
Keuangan
(5)
(6)
TOTAL
……………., ……2017
Mengetahui
Dibuat Oleh :
Ketua Panitia Rehabilitasi Gedung SMP
Pengawas Rehabilitasi Gedung SMP
........................................
..............................................
NIP. .............................. ................................. ...
NIP. .............................. ....................................... .........
.a
96
Format 15
FOTO PERKEMBANGAN PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG SMP
Nama sekolah
: …………… ……………
Kabupaten/Kota : ………………….
Alamat
: …………… ……………
Provinsi
Kecamatan
: ……………………
: ………………….
Kondisi Awal (0%)
Progress Rehabilitasi (50%)
Progress Rehabilitasi (75%)
Hasil Rehabilitasi (100%)
Catatan : 1. Gambar lebih dari 1 titik setiap kondisi 2. Perletakan photo menyesuaikan dengan ukuran kertas 3. Setiap photo agar diberi penjelasan tentang nama obyek yang diphoto (ruang kelas, laboratorium/perpustakaan) dan kondisi saat pengambilan photo (0%, (0%, 50%, 75% dan 100%)
97
Format 16
(kop surat sekolah)
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH REHABILITASI GEDUNG SMP SMP........................................ KAB/KOTA........... PROV. ............ NOMOR............. Pada hari ini .....................tanggal ..........................bulan .............................tahun dua ribudelapan belas yang bertanda tangan di bawah ini, : 1.
Nama : ........................................................ Jabatan : Kepala SMP………………….... Alamat : ....................................................... yang selanjutnya selanjutnya disebut disebut PIHAK KESATU KESATU
2.
Nama NIP. Jabatan Alamat
: .................................................... : .................................................... : PPK Sarana dan Prasarana : .....................................................
Selanjutnya Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa rehabilitasi gedung SMP sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP Nomor ................... dan Surat Perjanjian Pemberian Pemberian Bantuan nomor ...................... 2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : ................. ( .......) b. Jumlah total dana yang dipergunakan dipergunakan : ................. ( .......) c. Jumlah total sisa dana : ........................ ( .......) 3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP sebesar ..................... (.......) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk
98
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa ......................... dengan nilai ....................... 5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ........................ sebagaimana sebagaimana Bukti Bukti Penerimaan Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *) Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU Kepala SMP.........
PIHAK KEDUA PPK Sarana Prasarana
cap ttd
cap ttd
Nama jelas .....…..…………… .....…..…………… NIP.............................................
Nama jelas ................... NIP ........................
*) dicoret apabila tidak terdapat sisa dana
dan
99
Format
BERITA ACARA PERUBAHAN PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG SMP TAHUN 2018 NOMOR……………..
Pada hari ini …..….. bulan …… tahun dua ribu delapan belas kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat
: : :
................. Ketua Panitia Rehabilitasi Rehabilitasi Sekolah pada Kegiatan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 SMP ............, Kab/Kota ..........., Provinsi ............
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama Jabatan
: ........................................................... :Perencana dan pengawas pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Rehabilitasi Gedung SMP Alamat SMP : SMP............, Kab/Kota ..........., Provinsi ............. Alamat Rumah : .......................................................... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Berdasarkan hasil evaluasi PIHAK KEDUA serta penyesuaian dengan kondisi lapangan selama dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMP, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju untuk melakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMP. Hasil perubahan pelaksanaan pekerjaan terdapat pada lampiran berita acara ini.Demikian berita acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
.
PIHAK KEDUA ttd …………………………… …………………………… nama jelas
PIHAK PERTAMA ttd ................................ nama jelas
Mengetahui/Menyetujui, Kepala Sekolah Stempel dan ttd …………………….................. …………………….................. NIP. Catatan: perubahan pekerjaan yang mengakibatkan perubahan biaya, harus mendapat persetujuan dari PPK
100
Lampiran : B.A Perubahan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 Nomor : ………………….. Tanggal :
…………………. Lama
No
Jenis Pekerjaan
Vol
Baru
Biaya (Rp)
Vol
Biaya (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JUMLAH
…………….…,……….2018 Perencana dan pengawas
…………………………..
Keterangan
Format 18 101
KOP SURAT SEKOLAH
BERITA ACARA PELIMPAHAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEKERJAAN BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMP SMP ................. KAB/KOTA........... PROPINSI ............
Pada hari ini .....................tanggal ..........................bulan .............................tahun ............, bertempat di Ruang Kantor ............................................................ telah dilaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab Pekerjaan Bantuan Rehabilitasi Gedung
SMP.....................................
Kab/kota
.............................
Provinsi
...........................dari : Nama
: ........................................................... .............
NIP.
: ........................................................... ..............
Jabatan Terakhir :Kepala SMP Alamat Yang
: ........................................................... ............. telah
mengakhiri
tugasnya
sebagai
Kepala
SMP.....................................
Terhitung mulai tanggal ...... bulan ..... tahun ...... berdasarkan Surat Keputusan ......................... No ............................ Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama
: ............................................................... ............
NIP.
: ........................................................... ................
Jabatan
: ........................................................... ...................
Alamat
: .............................................................. .................
Yang terhitung mulai tanggal ...... bulan ........ tahun ................ berdasarkan Surat Keputusan
.............
No
....................
mengemban
tugas
sebagai
Kepala
SMP.................................... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA selaku Kepala SMP yang lama melimpahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bantuan Rehabiltiasi Gedung SMP kepada PIHAK KEDUA terhitung mulai tanggal penandatanganan Berita Acara ini. Segala tugas dan wewenang, serta
102
tanggung jawab PIHAK PERTAMA terkait kegiatan Rehabilitasi Gedung SMP beralih kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut : a. PIHAK PERTAMA, tetap bertanggung jawab atas segala tindakannya atas kegiatan Rehabilitasi Gedung SMP selama menjabat selaku Kepala SMP......................... b. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua dokumen berikut sisa dana yang sudah diambil dan belum digunakan, catatan dan lain-lain setelah
dilakukan
penelitian
dan
penyelesaian
segala
sesuatunya
yang
menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan tugas Jabatan tersebut di atas. c. PIHAK KEDUA melanjutkan pekerjaan Rehabilitasi sampai dengan selesai.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang menerima,
yang menyerahkan,
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
stempel dan ttd
stempel dan ttd
Nama jelas .....…..……………..
Nama jelas
NIP.............................
NIP ...........................
Mengetahui, Kepala Dinas PendidikanKabupaten/Kota stempel dan ttd
Nama jelas .................................. NIP.............................................
103
Format 19
(kop surat sekolah)
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMPN ……………………………..
KAB........... PROV. ............ Nomor: ...............................
Pada hari ini .....................tanggal .......................... bulan .......................... tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Ruang Kantor ............................................................... telah dilaksanakan serah terima: 1. Nama : .............................. ....................... ............................... .......... NIP. : .............................. ....................... ............................... .......... Jabatan : Kepala SMPN .................................. ...................................... Alamat : .............................. ....................... ............................... .......... Telepon/Hp : ........................ ........................................................... ........... Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (sebagai pihak yang menyerahkan) 2. Nama NIP. Jabatan
: .............................. ....................... ............................... .......... : .............................. ....................... ............................... .......... : ........................ ........................................................... ........... Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ........................ Provinsi ............................................................... Alamat Instansi : .............................. ....................... ............................... .......... Telephon/HP : ........................ .......................................................... ............ Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (sebagai pihak yang menerima) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada pihak kedua beruparuang hasil pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMP sebanyak ....... ruang dengan nilai bantuan sebesar Rp...........................(........................) sebagai aset negara sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang menerima, PIHAK KEDUA
stempel dan ttd
Nama jelas .....…..………… NIP...................................
Yang menyerahkan, PIHAK PERTAMA
stempel dan ttd
Nama jelas ......................... NIP ........................... ...........
104
DAFTAR ASET NEGARA SMPN...............................
NO
NAMA RUANG/BARANG
JUMLAH
NILAI NOMINAL (Rp)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 …..
Kepala SMPN ......................
stempel dan ttd
______________________ NIP. ................................
105
KOP SURAT SEKOLAH
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMP …………………………….. KAB........... PROV. ............
Nomor : ......................................... Pada hari ini ....... tanggal ............. bulan ....... tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama NIP Jabatan Alamat Telepon/HP
: : : : :
……………………………………………………………………. ………………………………………………………………… Kepala SMP …………………………………………………… ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II. Nama Jabatan Alamat
: ……………………………………………………………………. : KetuaYayasan ………………………….……………………. :Jalan ……………….., Kab/Kota ………………….………., Prov. ……………………………………….……………………. : …………………………………………………………………….
Telepon/HP
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa hasil Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 sebanyak............... ruang dengan nilai bantuan sebesar Rp............................ (.........................) sebagai barang milik negara untuk dicatat sebagai hibah menjadi aset Yayasan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
Stempel dan ttd
Stempel dan ttd
Nama Jelas …………….
Nama Jelas ………
Mengetahui, Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ................. Stempel dan ttd
Nama Jelas .................. NIP. ............................
106
DAFTAR ASET NEGARA SMP...............................
NO
NAMA RUANG/BARANG
JUMLAH
NILAI NOMINAL (Rp)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 …..
Kepala SMPN ......................
stempel dan ttd
______________________ NIP. ................................
107
ormat
LAPORAN MINGGUAN
Hari
:
Nama Sekolah :
Tanggal : Bulan
No
(1)
:
Uraian Pekerjaan *)
(2)
Bobot Volume
Satuan Pekerjaan %
(3)
(4)
(5)
Jumlah
100 %
Desa
:
Kecamatan
:
Prestasi
Prestasi
Prestasi
Pekerjaan
Pekerjaan
Pekerjaan
Bulan Lalu (%)
Bulan Ini (%)
Kumulatif (%)
restasi Rerata
restasi Rerata
restasi Rerata
(6)
(6)/100 x (5)
Ketua P2S,
ttd & stemple
(8)
(8)/100 x
(6) +
(7) +
(5)
(8)
(9)
Kepala Pelaksana,
ttd
………………….....….
………………….....….
NIP.
(Nama terang)
Keterangan : Laporan ini hanya diperuntukan bagi internal sekolah.
ormat
108
LAPORAN BULANAN
Hari
:
Nama Sekolah :
Tanggal : Bulan
No
(1)
:
Uraian Pekerjaan *)
(2)
Bobot Volume Satuan Pekerjaan %
(3)
(4)
Jumlah
(5)
Desa
:
Kecamatan
:
Prestasi
Prestasi
Prestasi
Pekerjaan
Pekerjaan
Pekerjaan
Bulan Lalu (%)
Bulan Ini (%)
Kumulatif (%)
restasi Rerata
restasi Rerata
restasi Rerata
(6)
(6)/100 x (5)
(8)
(8)/100 x
(6) +
(7) +
(5)
(8)
(9)
100 %
Ketua P2S,
ttd & stemple
Kepala Pelaksana,
ttd
………………….....….
………………….....….
NIP.
(Nama terang)
Keterangan : Laporan ini hanya diperuntukan bagi internal sekolah.
109
ormat
KOP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA
Nomor
:
........,..........2018
Lampiran : 1 ( satu ) berkas Perihal
: Laporan Realisasi Fisik dan Penggunaan Dana
Yth. Direktur Pembinaan SMP DitjenDikdasmen, Kemdikbud Kegiatan Sarana dan Prasarana Gd. E. Lt. 15 Komplek Kemdikbud Jl. Jendral Sudirman Senayan Jakarta
Bersama ini kami sampaikan laporan realisasi rehabilitasi Gedung SMP tahun 2018 dan hasil rehabilitasi Gedung SMP, oleh sekolah-sekolah yang berhak menerima di Kabupaten/Kota ............................................ Secara rinci laporan ini kami tuangkan dalam tabel berikut. No.
Nama Sekolah
Jml Nominal Yg
Jumlah Dana
AlamatSekola
Jumlah
Diterima
Yg
h
RPL
(termasuk biaya transfer)
Dibelanjakan
(Rp)
(Rp)
Persentase Pekerjaan Fisik (%)
1 2 3 dst Jumlah
Foto-foto kegiatan pelaksanaan program rehabilitasi Gedung SMP dari masing-masing sekolah dan catatan yang dianggap perlu terlampir. Dermikianlah laporan ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ……… ttd&stempel ………………… NIP.
110
PETUNJUK PENGELOLAAN KEUANGAN BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMP
A. Pembukuan Keuangan Jenis buku yang digunakan adalah : 1) Buku Bank Buku Bank adalah buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi bank baik penerimaan maupun pengeluaran. Setiap transaksi Bank harus dicatat setiap saat sesuai dengan tanggal kejadiannya. Setiap akhir bulan saldo Buku Bank harus dicocokkan dengan Rekening Koran. 2) Buku Pembantu Kas Tunai Buku Pembantu Kas Tunai adalah buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi tunai.Setiap transaksi tunai harus dicatat sesuai dengan tanggal kejadiannya. Saldo Kas Tunai harus sama dengan fisik uang tunai yang ada di Bendahara. 3) Buku Kas Umum Buku Kas Umum adalah buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi secara detail baik transaksi Bank maupun transaksi Tunai. Buku Kas umum harus ditutup setiap akhir bulan. Saldo Buku Kas Umum harus sama dengan saldo uang tunai
di kas kecil
ditambah dengan saldo Bank/Rekening
Koran.
B. Pengelompokan pengeluaran berdasarkan sifat dan jenis biaya. Pengelompokan jenis pengeluaran dibagi 4 (empat) yaitu : Upah, Bahan Bangunan, Alat dan Biaya Operasional. Berikut contoh pengelompokkan jenis pengeluaran :
111
Pengelompokkan Pengeluaran No.
Transaksi
Upah
Bahan Bangunan
Alat
Biaya Operasional
1.
Beli Semen
-
-
-
2.
Ongkos
-
-
-
angkat semen 3.
Beli cangkul
-
-
-
4.
Transport
-
-
-
beli cangkul 5.
Honor Panitia
-
-
-
6.
Ongkos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tukang 7.
Transport Bendahara ke Bank
8.
Beli
odner,
ATK
C. Cara Pengisian Buku Kas Umum (BKU) 1.
Pada daftar penerimaan dana, cara pengisiannya adalah sebagai berikut:
-
Kolom “Tanggal” diisi dengan tanggal/bulan/tahun pada saat uang diterima dari Direktorat Pembinaan SMP.
-
Kolom “Uraian” diisi dengan jenis penerimaan dana
-
Kolom
“No.
Bukti” diisi
dengan
nomor
bukti
kuitansi
penerimaan dana. -
Kolom “Jumlah” diisi dengan jumlah dana yang diterima secara akumulatif, sehingga bisa diketahui jumlah seluruh dana yang diterima dari Direktorat Pembinaan SMP.
2. Pada daftar pengeluaran dana, cara pengisiannya adalah sebagai berikut:
112
-
Kolom
“Tanggal”
diisi
dengan
tanggal/bulan/tahun
pengeluaran/pembelian barang/alat/upah/biaya operasional yang dilaksanakan. -
Kolom “Uraian” diisi dengan jenis pengeluaran/pembelian barang/alat/upah/biaya operasional.
-
Kolom “No. Bukti” diisi dengan nomor bukti pembayaran/nota atau nomor bukti pembayaran upah atau nomor bukti pengeluaran biaya operasional.
-
Kolom “Jenis Biaya” diisi dengan nomor pengelompokkan biaya pengeluaran sesuai dengan yang tercantum pada bagian “Catatan” dari Buku Kas Umum.
-
Kolom
“Jumlah”
diisi
pengeluaran/pembayaran
dengan setiap
jumlah jenis
barang/alat/upah/biaya operasional secara rinci, sehingga bisa diketahui seluruh pengeluaran yang sudah dilakukan setiap hari secara rinci. 3. Apabila terjadi kesalahan pencatatan tidak boleh dihapus, maka pencatatan yang keliru dicoret dan diparaf. 4. Buku Kas Umum ditutup setiap akhir bulan.
D. Cara Pengisian Buku Pembantu Kas Tunai 1. Pada kolom “No.” diisi dengan nomor pencatatan uang masuk secara tunai (debet), uang keluar secara tunai (kredit) serta sisa (saldo). 2. Pada kolom “Tanggal” diisi tanggal/bulan/tahun uang masuk (debet), uang keluar (kredit) atau perhitungan saldo. 3. Pada kolom “Uraian” diisi uraian penerimaan atau pengeluaran yang dilengkapi dengan nomor bukti kuitansi penerimaan atau nomor bukti pengeluaran harian. 4. Pada kolom “Debet” diisi dengan jumlah dana yang diterima sesuai dengan tanggal/ bulan/tahun penerimaan dan nomor bukti penerimaan.
113
5. Pada kolom “Kredit” diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan setiap hari sesuai dengan uraian/nomor bukti pengeluaran. 6. Pada kolom “Saldo” diisi dengan saldo sebelumnya ditambah debet dikurangi dengan kredit dalam satu baris.
E. Cara Pengisian Buku Bank 1. Pada kolom “No.” diisi dengan nomor pencatatan uang masuk (debet), uang keluar (kredit) serta sisa (saldo). 2. Pada kolom “Tanggal” diisi tanggal/bulan/tahun uang masuk (debet), uang keluar (kredit) atau perhitungan saldo. 3. Pada kolom “Uraian” diisi uraian penerimaan atau pengeluaran yang dilengkapi dilengkapi dengan nomor bukti kuitansi penerimaan atau nomor bukti pengeluaran pengeluaran harian. 4. Pada kolom “Debet” diisi dengan jumlah dana yang diterima sesuai dengan tanggal/ bulan/tahun penerimaan dan nomor bukti penerimaan. 5. Pada kolom kolom “Kredit” diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan setiap hari sesuai dengan uraian/nomor bukti pengeluaran. 6. Pada kolom “Saldo” diisi dengan saldo sebelumnya ditambah debet dikurangi dengan kredit dalam satu baris. F. Pengarsipan Dokumen Pengeluaran Uang Penataan arsip yang baik adalah mudah didapatkan/diketemukan apabila
sewaktu-waktu
diperlukan
berdasarkan
tanggal
dan
kelompok transaksi. Penataan arsip dibagi 4 (empat) kelompok yaitu : 1. Upah
: yaitu kumpulan bukti pengeluaran yang berkaitan dengan upah (upah tukang, mandor, dll)
2. Bahan
: yaitu kumpulan bukti pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian bahan.
114
3. Alat
: yaitu kumpulan bukti pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian alat.
4. Biaya Operasional : yaitu kumpulan bukti pengeluaran yang berkaitan dengan biaya operasional. Masing-masing kelompok arsip agar dimasukkan/disusun dengan rapih dan sistematis ke dalam Ordner.
G. Uang Sisa Kegiatan Apabila pekerjaan rehabilitasi pada sekolah penerima bantuan sudah tuntas dan masih ada dana sisa, maka bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan lain dalam rangka pengamanan bangunan sekolah dan uang sisa kegiatan yang tidak digunakan harus disetor kembali oleh panitia rehabilitasi gedung SMP ke Kas Negara melalui aplikasi online e-billing simponi.
H. Contoh Pembukuan SMP Negeri 28 Juara Kecamatan Patrol Kab. Indramayu Propinsi Jawa Barat mendapatkan bantuan Rehab Gedung SMP anggaran
2017,
Surat
Perjanjian
Pemberian
Bantuan
tahun (SPPB)
No.405.28 D/C3.4.2/KU/PSMP/2017 tanggal 13 Maret 2017 Nilai Rp.1.400.000.000,Dalam
pelaksanaan
terjadi
transaksi
sebagai
berikut:
115
116
117
118
119
120
121
122
Format 24
BUKU KAS UMUM Bulan : ………………… Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi
: : : :
Penerimaan Tgl
Uraian
Bukti
Jumlah (Rp.)
Tgl
Uraian
Pengeluaran No. Jenis Bukti Biaya
Jumlah (Rp.)
Pada hari ini : …………………………….. Tanggal ………………… Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi Buku sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum Rp. ………………… Terdiri dari : - Saldo Bank Rp. ………………… - Saldo Kas Tunai Rp. ………………… Jumlah Rp. ………………… …..….., ….2018
Ketua,
( ………………….. )
Panitia Rehabilitasi Sekolah Bendahara,
( ………..………….. )
Catatan : Pengisian pada kolom ” jenis biaya ” - Kelompok “ Upah ” - Kelompok “ Bahan ” - Kelompok “ Alat ” - Kelompok “ Biaya Operasional/Administrasi ”
= = = =
a b c d
123
Format
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Bulan : …………………
Nama Sekolah
:
Desa/Kecamatan
:
Kabupaten
:
Provinsi
:
No.
Tanggal
Uraian
No. Bukti
Debet
Kredit
(Rp.)
(Rp.)
Saldo (Rp.)
….., ………..2018
Panitia Rehabilitasi Sekolah Ketua,
( ………………….. )
Bendahara,
( ………..………….. )
124
Format 26
BUKU BANK Bulan : …………………
Nama Sekolah
:
Desa/Kecamatan : Kabupaten
:
Provinsi
:
No.
Tanggal
Uraian
No.
Debet
Kredit
Bukti
(Rp.)
(Rp.)
Saldo (Rp.)
…..….., ……………..2018
Panitia Rehabilitasi Sekolah
Ketua,
( ………………….. )
Bendahara,
( ………..………….. )
125
BAGIAN II PANDUAN TEKNIS
126
BAB I PEMAHAMAN TEKNIS
1.1
PEMAHAMAN TENTANG GAMBAR TEKNIS PEKERJAAN REHABILITASI Pemahaman mengenai “Gambar Teknis” sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar PRS dapat mengetahui komponen bangunan apa saja yang akan dikonstruksikan dan bahan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk setiap komponen bangunan. Dengan demikian selain bisa membaca gambar teknis, diharapkan PRS mampu pula melakukan kontrol terhadap realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan termasuk kontrol penggunaan bahan maupun pemakaian biayanya.
Tabel 1 Pemahaman Terhadap Gambar Teknis
No.
1.
2.
Keterangan
Penjelasan
Gambar Denah
Lokasi
(Site)
Rencana Tapak (Site Plan)
Gambar
Gambar Denah
keberadaan
tanah
milik
sekolah yang bersangkutan.
Tata
letak
bangunan-bangunan yang
ada
dalam lokasi bidang tanah sekolah.
Gambar 3.
lokasi
yang
ruangan
pada
menunjukkan bangunan
dikerjakan
dilengkapi
keterangan
antara
lain
bagian-bagian yang
dengan ukuran
akan
berbagai ruang,
127
No.
Keterangan
Penjelasan
Gambar
ketinggian lantai, tata letap pintu dan jendela dll.
4.
Tampak Depan/Belakang
Gambar yang menunjukkan bentuk bangunan dilihat dari arah depan dan belakang.
Gambar yang menunjukkan bentuk bangunan 5.
Tampak Samping dilihat dari arah sebelah kiri dan kanan denah (Kiri/Kanan)
bangunan.
Gambar
yang
bagian-bagian potongan,
menunjukkan bangunan
pada
gambar
bentuk pada
denah
dan posisi
umumnya
ditunjukkan dengan tanda:
6.
Gambar
A
Potongan A Arah
pana
menunjukkan
arah
pandang
bidang potongan
Gambar mengenai bagian bangunan (seperti: pondasi,
kusen
pintu/jendel,
sambungan
konstruksi kayu dan lain-lain yang dianggap 7.
Gambar Detail
perlu. Gambar tersebut dibuat berskala besar missal 1 banding 10 (1:10), atau 1 banding 5 (1:5), untuk menunjukan detail-detail bagian bangunan tersebut.
128
No.
Keterangan
Penjelasan
Gambar Gambar/simbul
yang
menunjukkan
posisi
bangunan terhadap arah mata angin (Utara), misalnya: 8.
1.2
U
Petunjuk Arah
PEMAHAMAN TENTANG BAHAN BANGUNAN Pemahaman meliputi bagaimana melihat dan mengetahui kualitas dan manfaat bahan bangunan tersebut. Untuk lebih jelasnya secara ringkas disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2 Pemahaman Terhadap Bahan Bangunan
No.
Jenis
Penjelasan
Bahan Kegunaan:
Pasir urug digunakan sebagai bahan pengisi dan dudukan suatu komponen struktur bangunan, antara lain: pasangan pondasi batu kali, bahan
1.
Pasir Urug
penutup lantai, dan buis beton untuk saluran
atau
air.
Timbunan
Berfungsi sebagai bahan pengering/pematus (drainase). Sebagai bahan penambah kestabilan konstruksi. Jenis pasir yang digunakan: Pasir berkualitas sedang atau pasir oplosan.
129
No.
Jenis
Penjelasan
Bahan Kegunaan:
Digunakan untuk bahan campuran spesi/adukan pasangan, baik pasangan pondasi batu kali maupun dinding bata, dan plesteran dinding. Jenis pasir yang digunakan: Pasir sungai, yaitu pasir yang diambil dari dasar sungai. Memiliki ciri-ciri butiran keras dan bersisi tajam. Jenis pasir ini sangat baik
2.
Pasir Pasang
terutama untuk bahan campuran spesi/adukan untuk pekerjaan pasangan. Pasir gunung, yang diperoleh dari hasil galian. Memiliki ciri-ciri butiran kasar dan tidak terlalu keras, sisi-sisinya tidak terlalu tajam. Jenis pasir ini sangat baik terutama untuk pekrejaan plesteran. Untuk dipergunakan pasir pasang harus diayak dahulu. Disarankan pasir harus bersih dari butiran tanah liat maupun kotoran organik lain yang dapat menurunkan kualitas pekerjaan. Kegunaan: Digunakan untuk bahan campuran pembuatan struktur beton.
3.
Pasir Cor
Jenis pasir yang digunakan: Pasir yang memiliki butiran keras dan bersisi tajam. Butirannya lebih besar dari butiran pasir pasang. Apabila digenggam dalam keadaan basah tidak
130
No.
Jenis
Penjelasan
Bahan
lengket di tangan karena jenis pasir ini memiliki kadar lumpur sangat kecil. Umumnya berwarna lebih hitam dibandingkan jenis pasir yang lainnya.
Kegunaan: Digunakan sebagai bahan utama pondasi, baik aanstamping (pasangan batu kosong) maupun pasangan pondasi batu dengan pengikat spesi.. Jenis batu yang digunakan: Batu kali yang dibelah dengan ukuran sesuai kebutuhan (berdiamater ± 25 cm). Jenis batu ini 4.
Batu belah
paling baik digunakan untuk pekerjaan pondasi karena apabila tertanam dalam tanah kekuatannya relative tidak berubah. Dipersyaratkan batu yang akan digunakan tidak berbentuk bundar (bersisi tumpul). Oleh karena itu harus dibelah. Disarankan batu kali yang akan digunakan harus bersih dari kotoran yang dapat menurunkan kualitas pekerjaan Kegunaan: Digunakan untuk bahan campuran pembuatan struktur beton
5.
Kerikil/split
Untuk membantu meningkatkan kekuatan tanah. Jenis kerikil/split yang digunakan: Kerikil/split berasal dari batu alam dipecah (manual/masinal).
131
No.
Jenis
Penjelasan
Bahan
Untuk bahan campuran pekerjaan beton (sloof, kolom, dan balok) digunakan kerikil ø 0,5 cm s/d 2 cm Untuk pekerjaan beton yang lain (plat, rabat) dapat digunakan kerikil/split dengan butiran lebih besar, yaitu ø 3 cm s/d 5 cm. Dipersyaratkan kandungan Lumpur sesedikit mungkin. Kegunaan: Digunakan bahan utama pasangan dinding bata. Bisa digunakan untuk pondasi pada konstruksi yang bersifat ringan. Jenis bata yang digunakan: Terbuat dari tanah liat dicetak dan dibakar cukup matang (berwarna merah kehitaman). Terbuat dari batuan putih (alam). Terbuat dari tanah padas/keras (alam). 6.
Batu Bata
Berbentuk prisma segi empat panjang dengan ukuran standar setempat. Cukup padat dan tidak banyak porous (berpori besar). Memiliki rusuk-rusuk yang siku-siku dan tajam. Memiliki bidang datar dengan permukaan kasar dan tidak menunjukkan tanda-tanda retak dan mudah patah. Bata cetak (batako) hanya digunakan untuk pekerjaan dinding yang berfungsi sebagai partisi (bukan pemikul beban).
7.
Semen
Kegunaan:
132
No.
Jenis
Penjelasan
Bahan Portland (PC)
Sebagai bahan perekat spesi maupun adonan beton). Jenis semen yang digunakan: Semen produksi pabrik dengan tipe sesuai kebutuhan. Jika menggunakan semen curah, harus memiliki tempat dan alat penyimpan standar sehingga semen tidak mengeras sebelum digunakan.
Kegunaan: Sebagai bahan utama pelarut campuran/adukan spesi dan beton. Jenis air yang digunakan: 8.
Air
Air bersih, tidak mengandung kotoran organik ataupun kimia. Air laut, air selokan, dan air limbah industri tidak diperkenankan dipergunakan untuk pekerjaan beton. Kegunaan: Digunakan sebagai bahan konstruksi (Kap: kudakuda, nok, gording, usuk dan reng, balok tembok). Digunakan sebagai bahan kusen dan daun
9.
Kayu
pintu/jendela. Digunakan sebagai bahan perabot. Digunakan untuk pondasi tiang pancang. Digunakan untuk struktur dan dinding bangunan kayu. Digunakan untuk lantai bangunan kayu.
133
No.
Jenis
Penjelasan
Bahan
Digunakan untuk cetakan/acuan atau bekisting. Jenis kayu yang digunakan: Untuk pondasi tiang pancang, minimal jenis kayu besi atau yang setara (kelas kuat I, kelas awet I). Untuk struktur bangunan atau struktur kap, minimal kayu kelas kuat II, seperti kamper, keruing yang berasal dari Kalimantan atau kayu lokal dengan kualitas setara. Memiliki tingkat kekeringan yang cukup sehingga tidak mudah berubah bentuk yang dapat mengakibatkan menurunya kualitas pekerjaan. Seyogyanya digunakan kayu mutu A (lurus, tidak banyak memiliki cacat kayu seperti: mata kayu, retak, dsb). Untuk pekerjaan bekisting dapat digunkan kayu papan lunak (kayu kelas III) atau multiplek.
Kegunaan: Digunakan untuk tulangan pada pekerjaan beton bertulang. Digunakan sebagai angkur pada pemasangan 10.
Besi beton
kusen.. Jenis besi yang digunakan: Besi standar untuk beton bertulang (SII), ukuran diameter penuh/tepat (tidak banci) dan tidak berkarat.
11.
Cat Dinding Jenis cat yang digunakan:
134
No.
Jenis
Penjelasan
Bahan
Halus, rata dan tidak luntur apabila terkena air (dapat dilap dengan lap basah). Untuk bagian luar yang langsung berhubungan dengan cuaca (matahari dan hujan), digunakan jenis cat yang tahan terhadap perubahan cuaca (weathershield) . Disarankan sebelum pengecatan, dinding dilapisi plamir dengan kualitas baik sehingga cat tidak mudah mengelupas atau luntur.
Jenis cat yang digunakan: Halus, rata dan berwarna cerah (tidak kusam). Tahan terhadap perubahan cuaca (tidak mudah mengelupas akibat perubahan cuaca). 12.
Cat
Cepat kering dan tidak luntur.
Kayu/Besi Disarankan permukaan bidang yang akan dicat dilapisi plamir berkualitas baik sehingga cat tidak mudah mengelupas atau kusam
Jenis politur yang digunakan: Halus, rata, cepat kering dan tidak mudah luntur 13.
Politur Kayu
atau warna pudar. Sebelum dipolitur, permukaan kayu harus diratakan dengan menggunakan dempul kayu.
Digunakan sebagai bahan finishing setelah 14.
Vernis
dipolitur sehingga lebih mengkilat dan tahan terhadap cuaca ataupun goresan.
135
No.
Jenis
Penjelasan
Bahan
Jenis penutup atap yang digunakan: Genteng tanah, seng gelombang, atau jenis penutup atap yang lain. Masing-masing jenis penutup atap harus 15. Penutup Atap
memiliki ukuran yang sama, tidak retak yang menyebabkan bocor atau rembesan air, tidak mudah pecah dan cukup kuat menahan injakan kaki pada saat dikerjakan/dipasang, dan tidak mudah berjamur/lumut.
Jenis penutup lantai yang digunakan: Keramik, tegel, atau jenis penutup lantai lainnya yang memiliki kualitas setara, papan kayu. 16.
Penutup Lantai
Dipakai kualitas No. 1/kw-1/kw-A (memiliki ukuran yang seragam/sama, sudut-sudutnya siku/presisi, permukaan bidang datar/tidak baling).
Jenis kaca yang digunakan: Kaca dengan ketebalan 5 mm, berwarna bening 17. Kaca
atau jenis reyband (maks 40%) satu sisi, permukaan bidang rata/tidak bergelombang).
Untuk beton struktur (sloof, kolom, balok, dan ringbalk) dingunakan perbandingan campuran 1 18.
Kualitas
bagian semen : 2 bagian pasir : 3 bagian kerikil
Beton
dengan mutu beton minimal K.175. Untuk beton non struktur atau beton rabat, digunakan perbandingan campuran 1 bagian
136
Jenis
No.
Penjelasan
Bahan
semen : 3 bagian pasir : 3 5 bagian kerikil dengan mutu beton minimal K.125. Untuk mempercepat proses dan meningkatkan kualitas pekerjaan, dimungkinkan pemakaian bahan aditif.
1.3 PEMAHAMAN TENTANG ITEM PEKERJAAN REHABILITASI Dalam pembangunan konstruksi gedung/ruang dikenal istilah item pekerjaan pembangunan, item pekerjaan pembangunan ini adalah
pengelompokan
kegiatan
yang
diklasifikasikan
sesuai
komponen-komponen yang ada didalam konstruksi bangunan. Pemahaman terhadap item pekerjaan akan mempermudah PRS dalam menyusun RAB dan menyusun rencana kerja. Item-item pekerjaan tersebut antara lain adalah : 1.
Pekerjaan Persiapan Pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah: a.
Mempersiapkan gambar dan Jadwal Kerja
b.
Pembersihan lokasi (site clearing).
c.
Pembuatan bedeng kerja (direksi keet) untuk gudang bahan dan los kerja untuk melakukan pembuatan dan perakitan komponen-komponen bangunan.
d.
Membuat papan informasi untuk penempelan informasi proses pelaksanaan rehabilitasi yang dipasang di depan direksi keet dan terlindung dari hujan.
e. 2.
Pengukuran bagian-bagian rencana bangunan (setting out).
Pekerjaan Galian dan Urugan Tanah (jika ada) Pekerjaan galian dan urugan (untuk pemasangan fondasi) dilaksanakan
setelah
pengukuran
dan
pemasangan
bouwplank atau patok (tanda) selesai. Kedalaman galian
137
tanah untuk pondasi tergantung struktur kekerasan tanah. Pekerjaan galian dan urugan tanah ini biasanya dilakukan dengan
tenaga
tanda/bouwplank
manusia
dan
yang
sudah
dilaksanakan dipasang.
mengikuti Pelaksanaan
pekerjaan ini harus hati-hati, terutama apabila ada dinding atau lantai yang tetap dipertahankan, untuk itu perlu disiapkan
perancah
atau
penopang
untuk
pengamanan
konstruksi. Detail pekerjaan galian dan urugan tanah dapat dilihat pada bagian Rencana Kerja dan Syarat (RKS). 3.
Pekerjaan Fondasi (jika ada) Setelah pekerjaan galian selesai pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan fondasi. Pekerjaan fondasi memakan biaya yang cukup besar, bila bangunan baru maka volume pekerjaan fondasi
ini
berkisar
antara
8-12%
dari
total
biaya
pembangunan, namun setelah selesai tidak terlihat karena tertimbun didalam tanah. Jenis fondasi bermacam-macam tergantung dari kondisi tanah dimana pondasi tersebut akan dibuat. Jenis fondasi yang paling umum dipakai adalah fondasi batu kali atau tiang pancang kayu atau tongkat untuk daerahdaerah tertentu yang kondisi tanahnya berlumpur atau berair. Detail pekerjaan fondasi dapat dilihat dalam RKS. 4.
Pekerjaan Beton Bagian-bagian bangunan/ruang yang akan dibangun yang merupakan pekerjaan beton terutama adalah sloof, kolom, balok dan balok ring harus dilaksanakan secara hati-hati sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Campuran yang dipakai untuk pembuatan beton yaitu Semen, Pasir dan kerikil dengan perbandingan 1:2:3. Ukuran besi tulangan sesuai dengan gambar pelaksanaan. Detail pekerjaan beton dapat dilihat pada RKS.
138
5.
Pekerjaan Pemasangan Dinding Dinding pada umumnya terbuat dari pasangan batu bata, namun pada daerah-daerah tertentu dinding bangunan dapat dibuat dari bahan lain yang terdapat disekitar lokasi proyek, misalnya papan kayu, ferosemen/dinding simpai, dinding sandwich fibersemen, atau bahan yang lainnya. Pada dasarnya apapun bahan material yang digunakan untuk pembuatan
dinding,
semaksimal
mungkin
harus
dapat
memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna ruangan tersebut. Apabila dinding bangunan terbuat dari papan kayu, maka hendaknya papan-papan kayu tersebut tersusun dengan rapi, rapat dan kuat sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman
bagi
mengurangi aktivitas
pemakai
kebisingan
pada
ruangan atau
tersebut
gangguan
masing-masing
ruangan
serta suara tidak
dapat
sehingga saling
mengganggu. 6.
Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Pekerjaan kusen dan daun pintu/jendela merupakan bagian bangunan yang dipasang bersama-sama atau parallel dengan pemasangan dinding, namun demikian karena sifatnya yang peka terhadap gores dan air, maka dalam pemasangannya memerlukan alat-alat bantu dan alat-alat pelindung. Pada saat pekerjaan fondasi dimulai, sebaiknya kusen pintu dan jendela sudah
mulai
dipesan atau
diproduksi. Dengan
demikian pada saat dinding mulai dikerjakan, kusen pintu dan jendela sudah siap untuk dipasang. Semua pekerjaan kayu yang dicat, harus dimeni dan diplamir terlebih dahulu. Pengecatan dilakukan dengan pelapisan lebih dari satu kali sehinga diperoleh hasil yang baik, rapi, halus dan rata.
139
7.
Pekerjaan Atap Penutup atap yang biasa dipakai adalah genteng tanah (liat), dipasang diatas reng, sedangkan atap metal (seng gelombang, corrugated sheet, atap multi roof dll) dipasang diatas rangka atap (biasanya diatas gording). Bentuk atap jika masyarakat menghendaki, dapat disesuaikan dengan budaya daerah masing-masing lokasi sekolah.
8.
Pekerjaan Langit-Langit /Plafond Plafond atau langit-langit adalah bidang penutup konstruksi atap, sehingga ruang akan terlihat rapih dan terasa lebih segar karena plafond juga berfungsi sebagai isolator radiasi panas matahari dari penutup atap. Ketinggian plafond minimum adalah 3,5 m atau menyesuaikan dengan fungsi ruangan
agar
memenuhi
kecukupan
penghawaan
bagi
pengguna ruang yang bersangkutan dan disarankan untuk dicat dengan warna terang. Pemasangan plafond hendaknya dilakukan setelah penutup atap selesai dipasang. 9.
Pekerjaan Lantai Lantai pada umumnya berupa permukaan tanah yang diratakan dan diberi perkuatan, kemudian dilapisi dengan penutup lantai, lantai bisa berupa beton rabat (beton tanpa tulangan), plester semen PC/acian, tegel abu-abu, keramik, lantai papan kayu, atau bahan lainnya. Beberapa
catatan
penting
dalam
urutan
pelaksanaan
pakerjaan lantai antara lain: Pekerjaan lantai dilaksanakan setelah pekerjaan atap, plafond, plesteran dan acian dinding selesai. 10. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci
Pekerjaan
penggantung
berupa
engsel-engsel
pintu
dan
jendela, sedangkan pengunci adalah grendel, pengunci untuk pintu, serta hak angin untuk jendela.
140
Semua bahan yang digunakan minimal harus memenuhi syarat kekuatan dan awet sehingga dapat menahan beban dan berfungsi dalam waktu cukup lama. Setiap daun pintu/jendela minimal dipasang 2 (dua) buah engsel dan untuk daun pintu dipasang 3 (tiga) buah engsel. Pada daun pintu dipasang pengunci lengkap dengan handelnya ( lock case, back plate, handle ), sedangkan pada daun jendela dipasang grendel dan hak angin. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan rapi sehingga pintu dan jendela dapat berfungsi dengan sempurna. 11. Pekerjaan Instalasi Listrik
Pekerjaan instalasi listrik adalah seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemasangan kabel-kabel, lampu-lampu, switch/ skaklar dan stop kontak serta sistim pemutus arus termasuk pentanahannya. Pada prinsipnya pemasangan instalasi listrik harus benarbenar memenuhi persyaratan teknis, dan semua bahan yang digunakan hendaknya berkualitas cukup sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam waktu cukup lama. 12. Pekerjaan Plumbing dan Drainasi (jika ada)
Pekerjaan plumbing dan drainasi disini dimaksudkan adalah seluruh pekerjaan pamasangan pipa air bersih dan air kotor dari wastafel atau zink/bak cuci yang ada di ruang yang direhab, pemasangan kran-kran dan wastafel/ zink termasuk dalam hal ini adalah penyaluran air hujan secara sistematis sehingga
tidak
mengganggu
kenyamanan
pemakai
atau
antara
lain:
merusak konstruksi bangunan. 13. Pekerjaan Finishing dan Perapihan
Pekerjaan
finishing
meliputi
pekerjaan
pengecatan dinding, pengecatan plafond, pengecatan pintu dan Jendela, pengecatan Listplang, sedangkan pekerjaan perapihan pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau
141
perapihan pekerjaan yang pada hakekatnya telah selesai namun masih diperlukan penyempurnaan. Sebagai contoh, misalnya terdapat pintu yang tidak dapat dibuka/tutup dengan sempurna; jika terdapat cat yang masih kurang rata, plesteran retak-retak, plafond melendut dan sebagainya.
1.4 MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) Untuk menghitung perkiraan biaya konstruksi arau Rencana Anggaran
Biaya
(RAB),
Panitia
Rehabilitasi
Sekolah
harus
mempunyai data-data sebagai berikut: 1.
Berdasarkan perkiraan volume setiap item pekerjaan panitia bisa membuat penyesuaian perhitungan berdasarkan kondisi maupun bahan-bahan yang dipakai dimasing-masing lokasi pekerjaan. Tahap pekerjaan yang ditempuh untuk mendapatkan volume pekerjaan adalah sebagai berikut: a.
Merinci seluruh jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan,hasil
survai
lapangan,
gambar
dan
spesifikasi teknis/RKS. b.
Mengelompokkan jenis pekerjaan berdasarkan kelompok pekerjaan sejenis, dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan
bongkaran,
pekerjaan
tanah
dan
galian
pondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan finishing (lantai, dinding, kusen dan plafond), pekerjaan atap, pekerjaan M/E dan lain-lain c.
Memulai perhitungan jenis pekerjaan di atas dengan satuan m, m2, m3, kg, buah, unit dan lumpsum yang didasarkan jenis pekerjaan sesuai dengan gambar kerja.
2.
Daftar harga bahan/material yang dipakai dalam setiap item pekerjaan yang berlaku disekitar wilayah dimana pekerjaan dilaksanakan.
142
3.
Rumus perhitungan harga satuan item pekerjaan, disajikan pada Tabel “Analisa Harga Satuan Pekerjaan”.
Analisa harga satuan pekerjaan adalah perhitungan harga satuan setiap jenis pekerjaan dalam satuan tertentu (m’, m 2, m3, kg, buah). Analisis harga satuan ini terdiri dari analisis harga bahan bangunan, harga upah dan harga alat bantu yang disesuaikan dengan banyaknya kebutuhan dalam satu satuan pekerjaan tersebut.
Banyaknya keperluan bahan, upah dan alat dihitung
berdasarkan pada formula SNI yaitu indeks atau faktor pengali pada masing-masing jenis satuan pekerjaan. Panitia bisa menambahkan item analisa di sesuaikan dengan kondisi dan bahan-bahan yang dipakai dimasing-masing lokasi pekerjaan.Perhitungan anggaran biaya adalah hasil perkalian antara volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan dari masing-masing jenis pekerjaan. Untuk lebih jelas, pengertian di atas dapat dijabarkan dalam rumus berikut : Rencana Anggaran Biaya = Volume Pekerjaan x Harga Satuan Pekerjaan
Dengan
format
yang
disediakan,
Panitia
dapat
menyusun
perkiraan biaya dalam format Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan.
1.5
MENYUSUN JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Penjadwalan
merupakan
penerjemahan
tahapan-tahapan
pekerjaan konstruksi yang digambarkan dalam skala waktu. Dalam penyusunan jadwal perlu ditentukan kapan masing-masing kegiatan dimulai dan diselesaikan, sehingga pembiayaan dan pemakaian
sumberdaya
dapat
diatur
waktunya
sesuai
keperluannya. Selain itu penjadwalan ini dapat digunakan untuk pengendalian lapangan.
atau
pengawasan
pelaksanaan
pekerjaan
di
143
Dari beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengontrol dan memonitor kemajuan pekerjaan di lapangan, salah satu cara yang sederhana dan cukup dikenal adalah diagram balok (Bar Chart) seperti dicontohkan berikut. Tabel 3 JADWAL PELAKSANAN REHABILITASI
Nama Sekolah
: ................................
Desa
: .................................
Kecamatan
: .................................
Kabupaten/Kota : ................................. Provinsi
: .................................
B U L A N ke No.
URAIAN PEKERJAAN
I 1
I
Pekerjaan Persiapan
II
Pekerjaan Galian dan Urugan
III
Pekerjaan Pondasi
IV
Pekerjaan Dinding
V
VII
Pekerjaan Plafond
VIII
Pekerjaan Lantai
XI
XII
4
1
2
3
4
1
2
IV 3
4
1
2
3
4
Jendela Pekerjaan Atap
X
3
III
Pekerjaan Kusen, Pintu dan
VI
IX
2
II
Pekerjaan Penggantung dan Pengunci Pekerjaan Instalasi Listrik Pekerjaan Instalai Plumbing & Drainasi Pekerjaan Finishing dan Perapihan
Dalam tabel 3. Diatas bisa dilihat bahwa ada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Akan tetapi yang dimaksud adalah misalnya pekerjaan pondasi dapat dilakukan
144
setelah pekerjaan galian tanah mencapai hasil tertentu dan tidak harus menunggu sampai pekerjaan galian tanah selesai semuanya. Pekerjaan dinding misalnya, dapat dilakukan pada saat pekerjaan pondasi mencapai hasil tertentu (tidak harus selesai semuanya). Contoh
lain;
pembuatan/fabrikasi
kusen
pintu/jendela
dapat
dilakukan lebih awal sehingga pada saat harus dipasang sudah siap. Demikian pula pekerjaan-pekerjaan yang lain dapat dilakukan dengan cara yang sama sehingga tidak saling ketergantungan satu sama lainnya dan waktu penyelesaian pekerjaan lebih efisien.
145
BAB II GAMBAR PROTOTIPE DAN VOLUME PEKERJAAN KONSTRUKSI
Prototipe bangunan/ruang dan tata letak termasuk desain perabot yang disajikan pada bab ini adalah mengacu pada Pembakuan Bangunan dan Perabot SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departeman Pendidikan Nasional Tahun 2004. Panitia
dapat
menggunakan
prototipe
ini
sebagai
dasar
untuk
menyusun gambar rencana atau gambar kerja di dalam pelaksanaan pekerjaan. Perubahan atau penyesuaian bisa dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi serta aspirasi masyarakat di masingmasing lokasi. Perubahan atau penyesuaian yang dilakukan harus sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan didalam Petunjuk Pelaksanaan. Prototipe rancangan yang disediakan ini, masing-masing terdiri dari: 1.
Prototipe Rancangan Ruang Kelas Baru (RKB)
2.
Prototipe Rancangan Ruang Perpustakaan
3.
Prototipe Rancangan Ruang Laboratorium IPA
4.
Prototipe Rancangan Ruang Laboratorium Komputer
5.
Prototipe Rancangan Ruang Bahasa
6.
Prototipe Rancangan Ruang Ketrampilan
7.
Prototipe Rancangan Ruang Kesenian
2.2. Gambar Prototipe
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
2.3.
Format Rencana Anggaran Biaya
CONTOH REKAPITULASI RAB REHABILITASI SMP SMP .............................................
NO
I II
III
IV
BOBOT
JENIS PEKERJAAN
(%)
PEKERJAAN PERSIAPAN
TOTAL
Rp.
PEKERJAAN GALIAN & URUGAN TANAH PEKERJAAN PONDASI, BETON & DINDING PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA
Rp.
Rp.
Rp.
V
PEKERJAAN ATAP
Rp.
VI
PEKERJAAN PLAFOND
Rp.
VII
PEKERJAAN LANTAI
Rp.
VIII
PEKERJAAN PENGECATAN
Rp.
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
Rp.
IX X
PEKERJAAN FINISHING &
Rp.
PERAPIHAN TOTAL
Rp.
TERBILANG : ......................,...........................2018
Mengetahui
Dibuat Oleh
Kepala Sekolah SMP....................
Perencana dan Pengawas
.........................................
.............................................
194
CONTOH RAB REHABILITASI SMP SMP .............................................
HARGA SATUAN NO.
ITEM PEKERJAAN
SAT.
Alat
(Rp) (Rp) I 1
PEKERJAAN PERSIAPAN Pengukuran dan Pemasangan bowplank
M'
50,00
SUB TOTAL (I) II
PEKERJAAN GALIAN & URUGAN TANAH
1
Galian Tanah Pondasi
M3
2
Urugan Tanah Kembali (Ex galian)
M3
3
Urugan Pasir Bawah Pondasi
M3
4
Urugan material urug di bawah Lantai
M3
62,40
19,11
6,24
60,00
SUB TOTAL (II) III
PEKERJAAN PONDASI, BETON & DINDING
1
Pas. Aanstamping
M3
2
Pas. Pondasi Batu Belah 1:4
M3
3
Beton Sloof
1:2:3 (S1 20/25)
M3
4
Beton Sloof
1:2:3 (S1 15/20)
M3
5
Beton Kolom 1:2:3 (K1 20/25)
6
Beton Kolom Selasar 1:2:3 (K1 15/15)
M3
M3
Upah
Bahan
JUMLAH
(Rp)
(Rp)
(Rp)
VOL.
12,48
24,57
2,85
0,63
2,04
0,34
195
7
Beton Kolom Praktis 1:2:3 (Kp 13/13)
M3
8
Beton Balok Konsol 1:2:3
M3
9
Balok linetel diatas kusen
M3
10
Beton Ring Balok 1:2:3 (15/20)
M3
11
Pas. Dinding 1/2 bata 1:5
M2
12
Plesteran Dinding
M2
13
Pekerjaan Acian
M2
0,34
0,50
0,63
2,90
166,39
340,57
166,39
SUB TOTAL (III)
IV
PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA
1
Pek. Pas Kusen Pintu P1
Unit
2
Pek. Pas Kusen Pintu P2a
Unit
3
Pek. Pas Kusen Jendela J1
Unit
4
Pek. Pas Kusen Jendela J2
Unit
5
Kusen Jalusi Atap (Lubang Angin)
Unit
6
Pas. Daun pintu P1 (panil)
Unit
7
Pas. Daun pintu P2a (panil)
Unit
8
Pas. Daun Jendela + Kaca
Unit
9
Pas. Kaca Mati
M2
1,00
2,00
7,00
2,00
4,00
1,00
2,00
18,00
3,78
196
10
Pek. Kunci & gantungan : - Pas. Kait Angin
bh
- Pas. Engsel Pintu
bh
- Pas. Engsel jendela
bh
- Pas. Grendel Jendela
bh
- Pas. Tarikan
bh
- Pas. Kunci Tanam 2 Slag
bh
36,00
12,00
36,00
18,00
18,00
3,00
SUB TOTAL (V)
V 1
PEKERJAAN ATAP Pek Kuda-kuda, Gording dan ikatan angin ( kayu kls II)
M3
2
Pek. List Plank Papan Kayu Klas II
M'
3
Pek. Penutup Atap (Zincalum)
M2
4
Pek. Nok Atas
M'
5
Pek. Pas. Nok Tepi
M'
2,60
64,34
255,06
18,00
28,34
SUB TOTAL (VI)
VI
PEKERJAAN PLAFOND
1
Pek Plafond Triplek + Rangka
M2
2
Pek. List Plafond
M'
SUB TOTAL (VII)
200,69
185,25
197
VII
PEKERJAAN LANTAI
1
Beton Lantai Kerja 1: 3 : 5
2
Lantai panggung kelas - Urugan material urug di bawah Lantai
M3
M3
- Pas. Bata 1:5
M2
- Plesteran 1:5
M2
3
Keramik Dinding (20/25)
M2
4
Pek. Lantai keramik 30x30 cm
M2
5
Pek. Lantai keramik 30x30 cm (Teras)
M2
6,00
0,80
0,59
0,59
11,29
115,40
33,06
SUB TOTAL (VIII)
VIII
PEKERJAAN PENGECATAN
1
Pek. Plamur dinding
M2
2
Pek. Plamur Plafond
M2
3
Pek. Cat Dinding
M2
4
Pek. Cat Plafond
M2
5
Pek. Cat kayu
M2
6
Pek. Teer rangka atap
M2
340,57
200,69
340,57
200,69
134,38
255,06
SUB TOTAL (VIII)
IX. 1
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK Pas. Box Sekring
Bh
1,00
198
2
Pas. Instalasi Titik lampu
Ttk
3
Pas. Stop Kontak
Bh
4
Pas. Saklar tunggal
Bh
5
Pas. Saklar Double
Bh
6
Pas. Lampu Pijar/XL
Ttk
7
Pas. Lampu TL 1x18 watt
Bh
14,00
5,00
2,00
3,00
6,00
8,00
SUB TOTAL (IX)
X.
PEKERJAAN DRAINASE & LAINLAIN
1
Pas. Saluran Kel. Bangunan
M'
2
Rabat Beton Kel. bangunan 1: 3 : 5
M3
3
Pas. Pipa PVC 1" saluran Air Kotor
M'
4
Pas. Pipa PVC 3/4" Saluran air bersih
M'
5
Pas. Pas. Kran air 3/4"
Ttk
6
Pas. Meja beton
unit
7
Pas. Antirayap
SUB TOTAL (X)
M2
58,00
4,85
10,00
14,50
5,00
1,00
135,00
199
2.3 Format Analisa Harga Satuan Pekerjaan
CONTOH ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
NO.
KETERANGAN
SAT
INDEK
a.
b.
c.
d.
HARGA
ALAT
UPAH
BAHAN
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
e.
f=(dxe)
g=(dxe)
h=(dxe)
1 M3MENGANGKUT DAN PEMBUANGAN 1
TANAH
a.
Pekerja
b.
Alat bantu
org.
0,6000
Ls
1,0000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
2
1 M2PEKERJAAN ANTI RAYAP
a.
Bahan anti rayap
b.
ls
0,3300
Pekerja
org.
0,0300
c.
Tukang batu
org.
0,0500
d.
Alat bantu
Ls
1,0000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
3
1 M1PENGUKURAN DAN PASANG BOUWPLANK
a.
Kayu Meranti
m3
0,0087
b.
Paku
kg
0,0200
c.
Pekerja
org.
0,0800
d.
Tukang kayu
org.
0,1443
e.
Alat bantu
Ls
1,0000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 M3 PEK. GALIAN TANAH 4 a.
BIASA Pekerja
org.
0,2750
JUMLAH
i=(f+g+h)
200
b.
Alat bantu
Ls
1,0000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 M3 URUGAN KEMBALI PONDASI DIHITUNG 1/4 DARI 5 a.
GALIAN Pekerja
org.
0,2500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
6
1 M3 URUGAN PASIR URUG
a.
Pasir urug
m3
1,2000
b.
Pekerja
org
0,2500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
7
1 M3 PAS. BATU KALI 1:5
a.
Batu belah
M3
1,1000
b.
PC.
Zak
2,5000
c.
Pasir pasang
M3
0,4000
d.
Pekerja
Org.
0,5000
e.
Tukang batu
Org.
0,5000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
8
1 M3 PAS. BATU KOSONG
a.
Batu belah
M3
1,1500
b.
Pasir Urug
M3
0,3650
c.
Pekerja
Org.
0,4250
d.
Tukang batu
Org.
0,4000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 M3 COR BETON SITE MIX K. 9
175
a.
PC
zak
6,4000
b.
Pasir beton
m3
0,5400
c.
Batu Split 2/3
m3
0,8300
d.
Peralatan
ls
1,0000
e.
Pekerja
org
2,2000
201
f.
Tukang batu
org
0,9000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
10
1 KG BESI BETON TERPASANG U.24
a.
Besi beton rata-rata
kg
1,0500
b.
Kawat beton
kg
0,0100
c.
Peralatan, spencer
ls
1,0000
d.
Pekerja
org
0,0100
e.
tukang besi
org
0,0100
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 M2 BEKISTING DENGAN KAYU 11
Meranti Papan Bekisting (dihitung 2x
a.
pakai)
M3
0,0180
b.
Kayu 5/7(dihitung 2x pakai)
m3
0,0020
c.
Paku
kg
0,4000
d.
Pekerja
org
0,1000
e.
Tukang kayu
org
0,1500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
12
1 M2 PAS. BATA MERAH 1 : 5
a.
Bata merah kw 1
bh
70,0000
b.
PC
zak
0,2400
c.
Pasir pasang
m3
0,0400
d.
Pekerja
org
0,0800
e.
Tukang batu
org
0,1000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 M2 PLESTERAN DINDING 1 : 13
5
a.
PC
zak
0,1400
b.
Pasir pasang
m3
0,0190
202
c.
Pekerja
org
0,1603
d.
Tukang batu
org
0,2000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 M2 PAS. Ornamen Tiang dgn Bata 1 : 5 12
diplester
a.
Bata merah kw 1
bh
70,0000
b.
PC
zak
0,3000
c.
Pasir pasang
m3
0,0600
d.
Pekerja
org
0,1000
e.
Tukang batu
org
0,1500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 M2 PENGECATAN DINDING DAN PLAFOND 13
(3X)
a.
Cat tembok
kg
0,2000
b.
Plamour tembok
kg
0,1000
c.
Rol cat
bh
0,0100
d.
Steger werk
ls
1,0000
e.
Ampals
lbr
0,5000
f.
Pekerja
org
0,0450
g.
Tukang cat
org
0,1100
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 M2 LANTAI KERAMIK 30/30 DN 14
PUTIH
a.
Keramik 30/30
m2
1,0000
b.
PC
zak
0,1400
c.
Pasir pasang
m3
0,0250
d.
Semen warna
kg
0,0130
e.
Pekerja
org
0,1000
f.
Tukang batu
org
0,1500
g.
Alat bantu (pemotong keramik)
ls
0,5000
Total
Rp.
203
Total Harga
Rp.
1 M2 PASANGAN LANTAI KERAMIK 20/20 DN 15
PUTIH
a.
Keramik 20x20
m2
1,0000
b.
PC.
Zak
0,1400
c.
Pasir pasang
M3
0,0250
d.
Semen warna
kg
0,0130
e.
Pekerja
Org.
0,1000
f.
Tukang batu
Org.
0,1500
g.
Alat bantu (pemotong keramik)
ls
1,0000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
16
1 M2 RABAT BETON 6 CM
a.
PC
zak
0,2700
b.
Pasir beton
m3
0,0350
c.
Batu koral
m3
0,0400
d.
Pekerja
org
0,0800
e.
Tukang batu
org
0,1500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
17
1 bh PONDASI UMPAK KOLOM
a.
Batu belah
M3
0,3200
b.
PC.
Zak
1,1000
c.
Pasir pasang
M3
0,1450
d.
Pekerja
Org.
0,4500
e.
Tukang batu
Org.
0,4500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 M3 KUDA-KUDA KAYU 18
KELAS 1
204
a.
Kayu
m3
1,1000
b.
Paku 8 s/d 12 cm
kg
4,5000
c.
Besi begel + baut
kg
10,0000
d.
Residu anti rayap
kg
8,0000
e.
Pekerja
org
2,0000
f.
Tukang kayu
org
3,5000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
19
1 M2 GORDING KAYU KELAS 1
a.
Kayu 5/10
m3
0,0125
c.
paku
kg
0,2500
d.
Residu anti rayap
kg
0,5000
e.
Pekerja
org
0,0500
f.
Tukang kayu
org
0,1500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
20
1 M2 Penutup Atap
a.
Atap Multi roof
lbr
0,8500
b.
Pekerja
org
0,0800
c.
Tukang kayu
org
0,0500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
22
1 M1 PEK. NOK/BUBUNGAN
a.
Bubungan
lbr
0,6900
b.
Papan bubungan
m1
1,0000
c.
Pekerja
org
0,1000
d.
Tukang kayu
org
0,0100
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
23
1 M1 PEK. LISTPLANK KAYU KELAS 1
a.
Papan 3/30
m3
0,0100
b.
Paku
kg
0,0100
205
c.
Pekerja
org
0,0688
d.
Tukang kayu
org
0,1250
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 M3 PEK.KONSUL KAYU 24
KELAS 1
a.
Balok
m3
1,1000
b.
Paku 8 s/d 12 cm
kg
4,5000
c.
Besi begel + baut
kg
10,0000
d.
Residu anti rayap
kg
8,0000
e.
Pekerja
org
3,0000
f.
Tukang kayu
org
5,0000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
25
1 M2 PENGECATAN KAYU 3X BERIKUT MENI
a.
Meni kayu
kg
0,1700
b.
Plamour kayu
kg
0,0900
c.
Cat kayu
kg
0,2200
d.
Amplas kayu
lbr
0,4000
e.
Thiner
lt
0,1500
f.
Kwas 3"
bh
0,0500
g.
Pekerja
org
0,0750
h.
Tukang cat
org
0,1500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
26
1 M2 PAS. RANGKA PLAFOND
a.
Kaso-kaso 5/7
m3
0,0102
b.
Kayu 5/10
m3
0,0000
c.
Kayu 4/6
m3
0,0000
d.
Paku
kg
0,0200
e.
Pekerja
org
0,0800
f.
Tukang kayu
org
0,1600
Total
Rp.
206
Total Harga
Rp.
27
1 M2 PAS. PLAFOND TRIPLEK 4 MM
a.
Triplek 4 mm
lbr
0,5000
b.
paku
kg
0,0100
c.
Pekerja
org
0,0500
d.
Tukang kayu
org
0,0800
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 UNIT KUSEN TYPE J2 KAYU KELAS 28
1
a.
Balok 6/15
m3
0,1420
b.
Kayu Papan 2/10
m3
0,0230
c.
Engsel
bh
4,0000
d.
Pengikat angin
bh
4,0000
e.
Kaca 5 mm
m2
2,4150
f.
paku
kg
0,1000
g.
Angkur
bh
6,0000
h.
Grendel
bh
2,0000
I.
Alat bantu
ls
1,0000
j.
Pekerja
org
2,5000
k.
Tukang kayu
org
3,5000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 UNIT KUSEN TYPE J1 KAYU KELAS 29
1
a.
Balok 6/15
m3
0,1300
b.
Kayu Papan 2/10
m3
0,0045
c.
Engsel
bh
4,0000
d.
Pengikat angin
bh
4,0000
e.
Kaca 5 mm
m2
0,8400
f.
paku
kg
0,8000
g.
Angkur
bh
4,0000
h.
Grendel
bh
8,0000
I.
Alat bantu
ls
0,9000
org
2,2500
j.
Pekerja
207
k.
Tukang kayu
org
3,0000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 UNIT KUSEN TYPE P2 KAYU KELAS 30
1
a.
Balok 6/15
m3
0,0900
b.
Pintu Panil
m2
3,3600
c.
Engsel
bh
6,0000
d
Kunci pintu
bh
1,0000
e
paku
kg
0,1250
f
Angkur
bh
6,0000
g
Grendel
bh
2,0000
h
Alat bantu
ls
1,0000
I
Pekerja
org
3,2500
Tukang kayu
org
4,5000
j
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 UNIT KUSEN TYPE P1 KAYU KELAS 32
1
a.
Balok 6/15
m3
0,0650
b.
Pintu Panil
m2
1,6800
c.
Engsel
bh
3,0000
d
Kunci pintu
bh
1,0000
e
paku
kg
0,1000
f
Angkur
bh
6,0000
g
Grendel
bh
2,0000
h
Alat bantu
ls
0,6500
I
Pekerja
org
1,2500
Tukang kayu
org
2,2500
j
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 UNIT KUSEN BV KAYU 33 a.
KELAS 1 Balok 6/15
m3
0,0360
208
b.
Kayu 2/10
m3
0,0096
f.
paku
kg
0,1000
g.
Angkur
bh
4,0000
I.
Alat bantu
ls
0,7500
j.
Pekerja
org
1,7500
k.
Tukang kayu
org
2,7500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 UNIT KUSEN VA KAYU 33
KELAS 1
a.
Balok 6/15
m3
0,2400
b.
Rangka Jendela 2/10
m2
0,0056
b.
Kaca
m2
0,1600
f.
paku
kg
0,1000
g.
Angkur
bh
4,0000
I.
Alat bantu
ls
0,7500
j.
Pekerja
org
1,7500
k.
Tukang kayu
org
2,7500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 M1 PAS. SALURAN. PINGGIR 34
BANGUNAN
a.
Buis beton 1/2 dia 20
bh
1,0500
b.
PC.
Zak
0,2000
c.
Pasir pasang
M3
0,0500
d.
Pekerja
Org.
0,1200
e.
Tukang batu
Org.
0,2500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
35
1 M2 PEK.PERATAAN TANAH
a.
Pekerja
org
0,0715
b.
Tukang batu
Org.
0,0116
Total
Rp.
209
Total Harga
Rp.
1 UNIT PASANG CLOSET 36
JONGKOK
a.
Closet jongkok
bh
1,0000
b.
PC.
Zak
0,4000
c.
Pasir pasang
M3
0,0500
d.
Semen warna
kg
0,3000
e.
Pekerja
Org.
0,3000
f.
Tukang batu
Org.
0,6118
I.
Alat bantu
ls
1,0000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 UNIT PASANG BAK KAMAR MANDI 37
(AIR)
a.
Bak air mandi
bh
1,0000
b.
PC.
Zak
1,5000
c.
Pasir pasang
M3
0,2500
d.
Semen warna
kg
1,0000
e.
Bata merah kw 1
bh
70,0000
f.
Pekerja
Org.
0,7000
g.
Tukang batu
Org.
1,5000
j.
Alat bantu (pemotong keramik)
ls
1,0000
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
38
1 M2 Perkerasan Tanah
a.
PC
b.
Alat bantu
c.
M2
0,0010
ls
1,0000
Pasir pasang
M3
0,1300
d.
Pekerja
Org.
0,2000
e.
Tukang batu
Org.
0,2000
39
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
1 Unit Bouvenlich Type 2
210
a
Kayu Kruing
m3
0,0308
b
Paku Seng
kg
0,0300
e
Pekerja
org
0,7500
f
Tukang Kayu
org
0,5000
Total
Rp
Total harga 40
1 M Pas. Pipa 1/2"
a
Pipa Paralon
m
1,2000
b
Perlengkapan (35%)
kg
1,0000
c
Pekerja
bh
0,0360
d
Tukang Batu
ls
0,0600
Total
Rp
Total harga 41
1 M Pas. Pipa 4"
a
Pipa Paralon
m
1,2000
b
Perlengkapan (35%)
kg
1,0000
c
Pekerja
bh
0,0360
d
Tukang Batu
ls
0,0600
Total
Rp
Total harga 1 Unit Angin-Angin Kayu Kelas 42
1
a
Kayu
m3
0,0736
b
Paku
kg
0,0500
c
Angkur
bh
6,0000
d
Alat Bantu
ls
0,7000
e
Pekerja
org
0,7500
f
Tukang Kayu
org
0,5000
Total
Rp
Total Harga 43 a
1 M2 Pembersihan Lokasi Pekerja
org
0,0800
211
Total
Rp
Total Harga 44
1 M LIST PLAFOND
a
Kayu kelas 2
m3
0,0022
b
Paku Seng
kg
0,0200
c
Pekerja
org
0,0200
d
Tukang Kayu
org
0,0050
e
Kepala Tukang Kayu
org
0,2500
Total
Rp.
Total Harga
Rp.
212
CONTOH DAFTAR HARGA BAHAN
HARGA NO
JENIS BAHAN
SATUAN Rp.
A. Bahan Agregat Kasar, Bahan Pelekat dan Bahan Jadi 1
Pasir Urug/Tanah Timbun
M3
2
Pasir Pasang/teras
M3
3
Pasir Beton
M3
4
Batu Koral
M3
5
Batu Kali Belah
M3
6
Batu Split 2/3
M3
7
Batu Merah Bakar Kelas I
Bh
8
Paving Blok Natural 6 Cm
M2
9
Semen PC( 50 kg)
Zak
10
Semen Warna
Kg
11
Lem Kayu Putih Rachol
Kg
12
Buis Beton 1/2 diameter 20 cm panjang 1 m
Bh
B. Bahan Finishing Laburan Pengisi dan Alatnya 1
Plamir Tembok setara matek/mitrolite
Kg
2
Plamir Kayu
Kg
3
Cat Tembok setara mitrolith/vinilek
Kg
4
Rool Cat Tembok
Bh
5
Soliginium 1 Blik
5 Ltr
6
Pling Cut
Kg
7
Kuwas 3"
Bh
8
Tiner B
Ltr
9
Hamplas
Lbr
10
Meni Kayu/Besi
Kg
11
Cat Kayu setara Glotek
Kg
12
Cat Dasar
Kg
13
Residu
kg
14
Cat seng
kg
C. Bahan Kayu Berikut Bahan Jadinya 1
Kayu Kelas 3
M3
213
2
Kayu Balok Kelas 1
M3
4
Kayu Papan Kelas 1
M3
5
Kayu Papan kelas 2
M3
6
Kayu Balok kelas 2
M3
7
Lis Profil Kamper 10 Cm
M
8
Kayu Jati untuk Furniture
M3
D. Bahan Penutup Rangka Plafond 1
Bahan Plafond Triplek 4mm
Lbr
E. Bahan Kayu Lapis 1
Triplek 4mm 120 x 240
Lbr
2
Triplek 6mm 120 x 240
Lbr
F. Bahan Lantai dan Pelapis Dinding 1
Keramik 10 x 20
M²
2
Keramik 20 x 20 DN Putih Kw. 1
M²
3
Keramik 20 x 20
M²
4
Keramik 30 x 30
M²
5
Closet jongkok
unit
6
Bak air mandi
unit
G. Bahan Saluran Air Kotor (Riolering) 1
Grafel 20 Cm
M
H. Bahan Logam dan Bahan Jadinya 1
Besi Beton U. 24 Rata-rata
Kg
2
IWF Ex DN SII
Kg
3
Kawat Beton
Kg
4
Kawat Las Listrik
Kg
5
Besi begel
Kg
6
Kawat berduri
M
7
Pipa Galva Medium 2"
btg
I. Bahan Kaca 1
Kaca Polos 5 mm
M²
214
J. Bahan Paku dan Mur Baud 1
Paku 1 Cm s/d 3 Cm
Kg
2
Paku 4 Cm s/d 7 Cm
Kg
3
Paku 8 Cm s/d 12 Cm
Kg
4
Paku Seng
Kg
5
Paku Skrup
Bh
K. Bahan Perpipaan (Riolering dan Asineering) 1
PVC dia 1/2"
M
2
PVC dia 1 1/2"
M
3
PVC dia 4"
M
L. Bahan Sanitair dan Perpipaan 1
Closet Jongkok Standar
Bh
2
Bahan Kimia anti rayap
Lt
M. Bahan Penutup Atap 1
Atap Multi roof (zincalum)
Lbr
2
Genteng Plentong ex. Jatiwangi
bh
3
Genteng bubung Ex. Jatiwangi Segi Tiga
Bh
4
Seng Gelombang BJLS 25 60 x 180
Lb
5
Seng Gelombang BJLS 30 80 x 180
Lb
6
Rabung Seng
Lb
7
Papan Bubungan
M
8
Nok Stel
Lb
9
Seng plat
M
N. Bahan Alat Penggantung dan Kunci 1
Kunci Pintu
Bh
2
Grendel
Bh
3
Kait Angin Jendela
Bh
4
Engsel Jendela / pintu
5
Kunci laci
1/2 Ps bh
O. Bahan Jadi Penampung Tinja 1
Tali Ijuk
Kg
P. Bahan Bakar dan Pelumas 1
Minyak Solar
Ltr
2
Oli Mesran 40 SAE
Ltr
215
Q. Bahan Listrik 1
TL 1x20 W
Bh
2
Lampu Pijar
Bh
3
Stop Kontak
Bh
4
Saklar Tunggal
Bh
5
Saklar Doble
Bh
6
Kabel NYY
m1
7
Panel Induk
Bh
8
MCB box
Bh
9
MCB 4 A
Bh
216
1.4
Daftar Harga Bahan dan Tenaga Kerja
CONTOH DAFTAR HARGA UPAH PEKERJA
HARGA NO
JENIS PEKERJA
SATUAN Rp.
1
Kepala tukang batu
Org/hr/8jam
2
Kepala tukang besi
Org/hr/8jam
3
Kepala tukang cat
Org/hr/8jam
4
Kepala tukang kayu
Org/hr/8jam
5
Mandor
Org/hr/8jam
6
Pekerja
Org/hr/8jam
7
Tukang batu
Org/hr/8jam
8
Tukang besi
Org/hr/8jam
9
Tukang cat
Org/hr/8jam
Tukang kayu
Org/hr/8jam
10
217
BAB III RENCANA KERJA DAN SYARAT TEKNIS
3.1
URAIAN UMUM
1. Pengelolaan Pekerjaan Pengelolaan
pekerjaan
yang
dilakukan
oleh
pihak
Panitia
Rehabilitasi Sekolah (PRS), meliputi antara lain mendatangkan semua bahan, pengerahan tenaga kerja, mengadakan alat bantu dan sebagainya. Mekanisme pengadaannya langsung atau tidak langsung termasuk dalam usaha penyelesaian dan penyerahan pekerjaan dalam keadaan sempurna dan lengkap. Termasuk pekerjaan yang tidak ditentukan dengan jelas dalam persyaratan teknis dan gambar, tetapi masih dalam lingkup pekerjaan yang harus
dilaksanakan
sesuai
dengan
petunjuk
pelaksanaan
kegiatan sarana prasarana, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud. 2. Lapangan pekerjaan, termasuk segala sesuatu yang berada didalamnya diserahkan sebagai tanggung jawab PRS. 3. PRS harus menyerahkan pekerjaan dengan sempurna dan dalam keadaan selesai, termasuk pembersihan lokasi pekerjaan. 4. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PRS dengan melibatkan partisipasi masyarakat tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga (pemborong/rekanan) meliputi pekerjaan : a.
Pekerjaan Persiapan, Pembongkaran.
b.
Pekerjaan Pelaksanaan.
c.
Pekerjaan Administrasi dan Pelaporan.
d.
Pekerjaan
Perawatan,
termasuk
pembersihkan
lokasi
sebelum penyerahan pekerjaan antara lain pembersihan bahan-bahan
bangunan
yang
tidak
terpakai,
sampah,
kerusakan-kerusakan atau hal-hal yang merupakan akibat dari pekerjaan PRS.
218
e.
Pekerjaan lain yang tercantum ataupun yang dimaksudkan dalam Juklak, gambar-gambar dan spesifikasi teknis.
5. Ukuran-Ukuran. a. b.
Ukuran-ukuran telah ditetapkan seperti dalam gambar. Jika terdapat perbedaan antara ukuran yang terdapat didalam gambar utama dengan ukuran yang terdapat didalam gambar detail, maka yang mengikat adalah ukuran yang berada didalam gambar detail.
c.
Pengambilan dan pemakaian ukuran-ukuran yang keliru dan tidak sesuai dengan gambar perencanaan baik sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan ini adalah menjadi tanggung jawab PRS sepenuhnya.
d.
Sebagai patokan/ukuran pokok ± 0.00 diambil dilapangan, yaitu diambil tinggi lantai (± 60 cm dari muka jalan raya).
e.
Ukuran tinggi yang tetap terhadap ukuran pokok (± 0.00) ditentukan oleh patok yang sudah ada diatas lahan sekolah, dan tanda patokan ini harus terlindung dan jangan sampai berubah.
3.2
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN TEKNIS BAHAN
1. Air. Untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan dipakai air tawar bersih dan tidak mengandung minyak, asam alkali, garam, bahanbahan organis atau bahan-bahan lain yang merusak bangunan, memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam PUBI-1970/NI-3 pasal 10.
2. Pasir Urug. Pasir untuk pengurugan, peninggian, dan lain-lain tujuan, harus bersih dan keras atau memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang
219
ditentukan dalam
PUBI-1970/NI-3 pasir laut untuk maksud-
maksud tersebut tidak dapat digunakan . 3. Pasir Pasang. Pasir untuk adukan pasangan, adukan plesteran dan beton bitumen,
harus
memenuhi
syarat-syarat
pelaksanaan
yang
ditentukan dalam Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002. Butiran-butiran harus tajam dan keras, tidak dapat dihancurkan dengan jari. Kadar lumpur tidak boleh melebihi 5%. Butiran butirannya harus dapat melalui ayakan berlubang 3 mm persegi. Pasir laut tidak boleh digunakan. 4. Portland Cement (PC). a.
Portland Cement (PC) yang digunakan harus PC sejenis (NI8) dan masih dalam kantong
utuh atau baru serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SNI 03-28472002. b.
Bila mengunakan Portland Cement (PC) yang telah disimpan lama
harus
diadakan
pengujian
terlebih
dahulu
oleh
laboratorium yang berkompeten. c.
Dalam
pengankutan
Portland
Cement
(PC).
ketempat
pekerjaan harus dijaga agar tidak menjadi lembab, dan penempatannya harus ditempat yang kering. d.
Portland Cement (PC) yang sudah membatu (menjadi keras) tidak boleh dipakai.
5. Pasir Beton. Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih dan bebas dari bahan-bahan organik lumpur dan sebagainya. Kadar lumpur tidak boleh melebihi 5%.
6. Koral Beton/Split. a.
Digunakan koral yang bersih, bermutu baik, tidak berpori serta mempunyai gradasi kekerasan sesuai dengan syarat-
220
syarat pelaksanaan Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002. b.
Butiran-butiran
split
harus
dapat
melelaui
ayakan
berlubang persegi 76mm dan tertinggal diatas ayakan berlubang 20mm. c.
Koral/split hitam mengkilap keabu-abuan.
7. Kayu. a.
Pada umumnya kayu bersifat baik dan sehat dengan ketentuan,
bahwa
segala
akibat
dari
kekurangan-
kekurangan yang berhubungan dengan pemakaian tidak akan merusak atau mengurangi nilai konstruksi, memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam Peraturan Perencanaan Kayu Struktur SNI-T-02-2003. b.
Mutu kayu ada 2 (dua) macam yaitu mutu A dan mutu B.
c.
Yang dimaksud kayu mutu A adalah memenuhi syaratsyarat pelaksanaan sebagai berikut:
Harus kering udara (kadar lengas 5%).
Besar mata kayu tidak melebihi 1/6 dari lebar balok dan juga tidak boleh lebih dari 3,5 cm.
Balok tidak boleh mengandung lubang radial kayu yang lebih besar dari 1/10 dari tinggi balok.
Retak dalam arah radial tidak boleh melebihi ¼ tebal kayu, dan retak-retak
menurut lingkaran tidak melebihi
1/5 tebal kayu. d.
Miring arah serat (tangensial) tidak melebihi 1/10.
Yang dimaksud dengan kayu mutu B, kayu yang tidak termasuk dalam mutu A, tetapi memenuhi syarat-syarat Pelaksanaan sebagai berikut :
Kadar lengas kayu 30%.
Besar mata kayu tidak melebihi ¼ dari lebar balok dan juga tidak boleh lebih dari 5 cm.
221
Balok tidak boleh mengandung lubang radial kayu radial kayu yang lebih besar 1/10 dari tinggi balok.
Retak dalam arah radial tidak boleh melebihi 1/3 tebal kayu, dan retak-retak menurut lingkaran tidak melebihi ¼ tebal kayu.
Miring arah serat (tangensial) tidak melebihi 1/7.
8. Beton Non Struktural. a. Pekerjaan ini meliputi beton sloof, kolom praktis, beton ring balok untuk pekerjaan beton bukan struktur, seperti yang ditunjukan dalam gambar. b. Mutu campuran beton yang dicapai dalam pekerjaan non struktur/ struktur pendukung menggunakan campuran1 Pc ; 2 Psr : 3 Split. hingga setara dengan mutu beton K-175 dan harus memenuhi persyaratan dalam Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002. c. Campuran beton menggunakan perbandingan volume. d. Untuk mencapai mutu Beton setara K-175 pada umumnya menggunakan campuran 1 pc: 2 psr: 3 split. 9. Besi Beton. a. Besi beton yang digunakan mutu U-24, dan seterusnya sesuai yang ditentukan, yang penting harus dinyatakan oleh test laboratorium resmi dan sah. b. Besi harus bersih dan tidak mengandung minyak/lemak, asam, alkali dan bebas dari dari cacat seperti serpi-serpi. Penampung besi harus bulat serta memenuhi persyaratan NI2(PBI-1971). 10. Batu Bata Merah. Persyaratan bata merah harus melalui persyaratan seperti tertera dalam NI-10 atau dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut : a.
Bata merah harus satu pabrik, satu ukuran, satu warna, satu kualitas.
222
b.
Ukuran yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan di lapangan
c.
Penyimpangan terbesar dari ukuran seperti tersebut diatas adalah panjang maksimal 3%, lebar maksimal 4% tebal maksimal 5% dengan selisih maksimal ukuran antara bata terkecil.
d.
Warna,
satu
dipatahkan
sama
warna
lain
harus
penampang
sama, harus
dan
apabila
sama
merata
kemerah-merahan. e.
Bentuk, bidang-bidang harus rata atau rusuk-rusuknya harus siku atau bersudut 90 derajat. Bidangnya tidak boleh retak-retak.
f.
Suara apabila dipukul oleh benda keras suaranya nyaring.
g.
Pemasangan batu bata setiap maksimal 12 m 2 = (3m x 4m) luas bidang harus diberi kolom praktis.
11.
Batako
12.
Multipleks. Kayu lapis tebal 4 mm, ukuran 120x240 cm, potongan tepi multipleks rapih tidak ada yang retak.Permukaan tidak cacat dan bekas dempulan.
13.
Keramik. Ukuran 30 x 30 cm untuk lantai dan 20 x 20 cm untuk meja laboratorium, Ketebalan minimum 8 mm, Kuat tekan minimu 900 kg/cm, produk Roman, Diamond, Asia Tile atau yang setara
14.
Kaca Kaca bening, jenis float glass, tebal 5 mm, produk Sinar Rasa, Asahi Glass atau setara
3.3
PEKERJAAN GALIAN dan URUGAN Meliputi penggalian tanah untuk pondasi dan pekerjaan lainnya yang
memerlukan
penggalian
tanah,
kemudian
mengurug
223
kembali galian disisi kanan-kiri pondasi atau bagian lain dari bangunan. Pengurugan yang tebalnya lebih dari 20 cm harus dilaksanakan selapis demi selapis setiap 10 cm, dan setiap lapisan harus dipadatkan menggunakan alat pemadat ( misal mesin compactor) ataupun
dikerjakan
secara
manual
sehingga
tidak
terjadi
penurunan tanah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada pondasi, seperti pondasi patah/putus, pondasi menggantung, ataupun kerusakan pada lantai bangunan.
3.4 1.
PEKERJAAN FONDASI dan BETON Lingkup Pekerjaan. a.
Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan seperti dinyatakan dalam gambar, dengan hasil yang baik dan rapih.
b.
Pengadaan
dan
pemasangan
fondasi
batu
kali,
pelat
fondasi beton beton bertulan, sloof, rollag, stek besi untuk kolom, dibawah pasangan dinding batu bata dan selasar. c.
Pengadaan besi beton dan merakit tulangan untuk sloof, pelat fondasi beton, kolom dan lain-lain komponen yang ditunjukkan pada gambar antara lain wastafel, meja laboratorium, dan lain-lain
2.
Syarat-syarat Bahan (lihat syarat-syarat pelaksanaan teknis bahan).
3.
Syarat-syarat Pelaksanaan. a.
Pondasi Batu Kali
Sebelum memasang pondasi, Kondisi tanah dibawah fondasi perlu mendapat perhatian, bila kurang baik/ berlumpur/berair, tanah didasar fondasi diperbaiki dengan urugan sirtu (pasir batu)
224
Agar pondasi benar-benar stabil, maka galian tanah untuk
pondasi
harus
mencapai
tanah
keras
dan
sekurang-kurangnya sesuai dengan gambar teknis.
Pada bagian bawah galian diberi lapisan pasir setebal ± 10 cm, kemudian dihampar aanstamping (pasangan batu kosong), baru diatasnya dipasang pondasi batu dengan menggunakan spesi sebagai perekat.
b.
Beton
Kualitas
beton
yang
digunakan
adalah
dengan
campuran /perbandingan 1Pc: 2 Psr : 3 Split hingga mempunyai kekuatan tekan setara dengan mutu beton K. 175 dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan Peraturan Beton Bertulang’ 1971 (PBI 1971) dan SK. SNI. T-15. 1991-03
Pembuatan tulangan untuk batang-batang yang lurus atau
dibengkokkan,
hak/tekukan)
(tiap
sambungan
ujung dan
besi
diberi
kait-kait
dalam
pembuatan sengkang-sengkang harus sesuai dengan persyaratan
yang
tercantum
pada
PBI-1971
dan
SK.SNI.T. T-15. 1991-03
Pemasangan tulangan besi beton harus sesuai dengan gambar konstruksi. Tulangan besi beton harus diikat dengan kawat beton untuk menjamin besi tersebut tidak berubah anyamannya selama pengecoran, dan tebal selimut beton ± 2cm.
Pengecoran Beton. Cara pengadukan bisa menggunakan mesin molen atau diaduk dengan cara manual. Sebelum pengecoran, cetakan harus bersih dari kotoran baik sampah bekas bekisting maupun kotoran.
225
Ukuran-ukuran
dan
ketinggian,
penulangan
dan
penempatan penahanan jarak harus selalu diperiksa sebelum pengecoran dilaksanakan. Pengecoran harus dilakukan sebaik mungkin dengan menggunakan alat penggetar untuk menjamin beton cukup padat dan harus dihindarkan terjadinya cacat pada beton seperti kropos yang dapat memperlemah konstruksi.
Pekerjaan Bekisting. Bekisting harus dipasang sesuai dengan bentuk dan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dalam gambar. Bekisting harus dipasang sedemikian rupa dengan perkuatan-perkuatan cukup kokoh dan dijamin tidak berubah bentuk dan tetap pada kedudukan selama pengecoran. Bekisting harus rapat dan tidak bocor permukaanya, bebas dari kotoran seperti serbuk gergaji, potongan-potongan kayu, tanah dan sebagainya, agar mudah pada saat dibongkar tanpa merusak permukaan beton. Pembukaan bekisting baru dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam PBI-1971 dan SNI.T-15-1991-01.yaitu kurang lebih 21 hari.
4.
Syarat-syarat Pengiriman dan Penyimpanan a.
Bahan didatangkan ke tempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak cacat.
b.
Bahan harus disimpan ditempat terlindung, kering, tidak lembab dan bersih sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pabrik.
c.
Tempat penyimpanan harus cukup, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.
226
d.
Panitia
Rehabilitasi
Sekolah
(PRS)
bertanggung
jawab
terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan, bila ada kerusakan PRS wajib mengganti atas biaya PRS. 5.
Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan a.
Beton yang telah dicor dihindarkan dari benturan benda keras selama 3x24 jam setelah pengecoran.
b.
Beton harus dilindungi dari kemungkinan cacat yang diakibatkan dari pekerjaan-pekerjaan lain.
c.
Bila terjadi kerusakan, PRS diwajibkan untuk memperbaiki dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan.
d.
Bagian-bagian beton setelah dicor selama dalam masa pengerasan
harus
selalu
dibasahi
dengan
air
terus
menerus selama 1 mingu atau lebih sesuai ketentuan dalam peraturan beton bertulang, PBI-1971 dan SK.T15.1991-03.
3.5 1.
PEKERJAAN DINDING Lingkup Pekerjaan. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan dan alat bantu untuk: a.
Pekerjaan pasangan batu bata dinding bangunan dan didinding didalam ruangan,
b.
Pekerjaan pemasangan kolom dan ring balk beton dan kolom beton praktis dan balok latai,
c.
Plesteran dibagian luar dan dalam ruang serta nat, acian dan
sekonengan
di
seluruh
bagian
dinding
ruang/bangunan, d.
Peralatan yang diperlukan termasuk alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekeerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan.
e.
Sesuai
dengan
dilaksanakan.
gambar
yang
telah
disepakati
untuk
227
2.
Persyaratan Bahan (lihat syarat-syarat pelaksanaan teknis bahan).
3.
Syarat-syarat Pelaksanaan. a.
Pasangan Bata
Sebagian besar dinding dari batu bata merah, dengan menggunakan adukan campuran 1 pc : 4 pasir.
Untuk semua dinding luar maupun dalam, dilantai dasar maupun lantai tingkat, mulai dari permukaan sloof/balok sampai ketinggian 30 cm, diatas permukaan lantai dan daerah basah digunakan adukan kedap air dengan campuran 1 pc : 3 pasir.
Sebelum digunakan batu bata merah harus direndam dalam bak air atau drum hingga basah merata.
Setelah batu bata merah terpasang dengan adukan, nat/siar-siar
harus
dikorek
sedalam
1
cm
dan
dibersihkan dengan sapu lidi dan kemudian disiram air.
Pasangan dinding bata sebelum diplester harus dibasahi dengan air terlebih dahulu dan siar telah dikorek serta dibersihkan dari aduk yang tersisa.
Pemasangan dinding dilakukan bertahap, setiap tahap terdiri maksimum 24 lapis atau maksimum tinggi 1 m, diikuti dengan cor kolom praktis.
Bidang dinding ½ bata yang luasnya lebih besar 9 m 2 = (3m x 3m) maksimal 12 m 2 = (3m x 4m) harus ditambahkan kolom dan balok penguat (kolom praktis) dengan ukuran 15x15 cm dengan tulangan pokok 4 Ø – 12 m begel Ø 8 – 12 mm, jarak antara kolom 3-3,5 m.
Bagian pasangan bata yang berhubungan dengan setiap bagian pekerjaan beton (kolom) harus diberi penguat stek-stek besi beton Ø – 8 mm, jarak 40 cm, yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian
228
pekerjaan
beton
dan
bagian
yang
terlebih
dahulu
ditanam dalam pasangan bata sekurang-kurangnya 30 cm.
Pasangan batu bata merah untuk dinding ½ batu harus menghasilkan dinding finis setebal 15 cm dan untuk dinding 1 (satu) batu finis adalah 25 cm. Pelaksanaan pasangan harus cermat rapi dan benar-benar tegak lurus.
b.
Pekerjaan Plesteran
Bersihkan
permukaan
sampai
benar-benar
siap
menerima adukan plesteran, singkirkan semua hal yang dapat merusak atau mengganggu pekerjaan.
Pada permukaan dinding yang akan diplester, siar-siar sebelumnya
harus
dikerok
sedalam
1
cm
untuk
memberikan pegangan pada plesteran.
Dinding disikat sampai bersih dan disiram air, barulah plesteran lapis pertama dapat dikerjakan.
Plesteran kedua berupa acian semen (PC).
Tebal plesteran dinding tidak boleh kurang dari 1 cm atau lebih dari 2 cm, kecuali ditetapkan lain.
Pekerjaan plesteran akhir harus lurus, sama rata, datar, dan tegak lurus.
Untuk bidang yang kedap air/pasangan dinding batu bata yang dekat dengan tanah (diatas slof), semua pasangan dinding batu bata diberi trasram dengan adukan 1 pc : 3 dengan ketinggian 40 cm dari permukaan lantai.
Jika hasil plesteran menunjukkan hasil yang tidak memuaskan, tidak rata, tidak tegak lurus, bengkok adanya pecahan atau retak, keropos, maka bagian tersebut harus dibongkar untuk diperbaiki.
229
PRS bertanggung jawab atas penentuan prosedur/cara perbaikan
dan
hal-hal
lain
yang
terjadi
selama
pelaksanaan, seperti plesteran retak, rusak selama waktu pelaksanaan.
4.
Syarat-syarat Pelaksanaan Pengiriman dan Penyimpanan Barang. Selain batu bata merah, pasir, batu kali, dan kerikil, bahan bangunan yang dikirim ke lokasi (site ), terutama semen harus dalam keadaan tertutup atau dalam dalam kantong yang masih disegel dan berlabel pabrik, bertuliskan tipe dan tingkatannya, dalam keadaan tidak cacat. Bahan harus diletakan ditempat yang kering, berventilasi baik, terlindung, bersih. terlindung, bersih. PRS bertanggung jawab atas kerusakan bahan-bahan yang disimpan baik sebelum dan selama pelaksanaan. Bila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, bahan rusak PRS harus mengganti
dengan
persetujuan
Pimpro
atau
wakil
yang
ditunjuk. 5.
Syarat-syarat Pelaksanaan Pengamanan Pekerjaan. Panitia
Rehabilitasi
Sekolah
(PRS)
diwajibkan
melindungi
pekerjaan tersebut dari kerusakan. Apabila terjadi kerusakan pada
ruang/gedung
tersebut,
PRS
diwajibkan
untuk
memperbaikinya dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan.
3.6 1.
PEKERJAAN KUSEN, PINTU dan JENDELA Lingkup Pekerjaan. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan
dan
alat-alat
bantu
yang
dibutuhkan
dalam
pelaksanaan pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Pekerjaan ini meliputi: a.
Kusen pintu dan jendela termasuk alat-alat Bantu dalam pemasangannya di lapangan.
230
b.
Daun pintu (panel pintu)
solid dan panel teakwood dan
jendela. c. 2.
Setel pintu dan jendela berikut asesorisnya.
Persyaratan Bahan. a.
Jenis kayu yang dipakai adalah Kayu Kamper Samarinda atau Kayu kelas II kering (diawetkan), mutu A digunakan untuk seluruh pekerjaan kayu yang disebutkan diatas.
b.
Dihindarkan adanya cacat kayu antara lain yang berupa putik kayu, pecah-pecah, mata kayu, melintang, basah dan lapuk.
c.
Syarat-syarat memenuhi
kelembaban
syarat
PPKI.
kayu Untuk
yang kayu
dipakai kelas
II
harus kering
setempat kelembaban tidak dibenarkan melebihi 12%. d.
Jenis kayu yang dipakai harus sesuai dengan pekerjaan kayu yang disebutkan diatas, terkecuali untuk seluruh jenis kayu lain seperti dinyatakan dalam gambar.
e.
Daun pintu dengan konstruksi lapis teakwood, ukuran disesuaikan
dengan
gambar-gambar
detail,
tidak
diperkenankan menggunakan sambungan, harus utuh untuk dilapis formika, tebal rangka kayu daun pintu minimum 3.20 cm. f.
Bahan Perekat :
Untuk perekat digunakan lem kayu yang bermutu baik.
Semua permukaan rangka kayu harus diserut halus, rata, lurus dan siku.
g.
Bahan Finishing, untuk permukaan
teakwood dari cat
kayu yang bermutu baik. 3.
Syarat-syarat Pelaksanaan. a.
Semua ukuran kayu yang tertera pada gambar adalah ukuran jadi (sesudah diserut dan difinishing) dan harus lurus tanpa cacat, tidak bengkah dan lain-lain, yang dapat menurunkan kualitas kayu serta kualitas pekerjaan.
231
b.
Untuk semua kayu seperti diuraikan diatas, dipotong dan diserut dengan kualitas terbaik, halus dan licin.
c.
Pelaksanaan
pekerjaan harus ditempat yg baik, ruang
yang kering dan terjaga agar tidak terkena cuaca langsung dan rusak yang diakibatkan oleh benturan. d.
Harus diperhatikan semua sambungan siku/sudut untuk rangka kayu dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya, dengan memperhatikan/menjaga kerapihan terutama untuk bidang-bidang yang tampak, tidak boleh ada lubang-lubang atau bekas penyetelan.
e.
Setelah dipasang, Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) wajib memberikan
perhatian
sepenuhnya
dan
memberikan
perlindungan terhadap benturan benda-benda lain. f.
Bahan kayu halus tidak diperkenankan dipasang dengan cara dipaku.
g.
Permukaan kayu yang terlihat bekas pemakuan harus didempul atau sejenisnya sehingga permukaan menjadi rata kembali.
h.
Daun pintu teakwood yang dipasang pada rangka kayu adalah dengan cara dilem, permukaan jika diperlukan harus
menggunakan
sekrup
galvanized
tanpa
meninggalkan bekas cacat pada permukaan yang tampak. Khususnya untuk pintu yang dilapis formica, tata cara merekatkan digunakan lem pada permukaan bidang dan di press. i.
Pada bagian
daun pintu lapis teakwood harus dipasang
rata tidak bergelombang dan merekat dengan sempurna j.
Semua pekerjaan kayu harus memenuhi syarat, jika ada yang tidak memenuhi syarat, maka PRS harus mengganti atas tanggung jawabnya.
232
4.
Syarat-syarat Pengiriman dan Penyimpanan Barang. Bahan harus didatangkan ketempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak cacat/rusak. Bahan harus disimpan ditempat yang kering, berventilasi baik, terlindung dari cuaca, benturanbenturan dan bersih. Tempat penyimpanan bahan harus cukup luas, bahan ditimbun dan dilindungi sesuai dengan jenisnya. PRS bertanggung jawab terhadap kerusakan dalam pengiriman, penyimpanan dan pelaksanaan. Bila ada kerusakan, PRS wajib menggantinya.
5.
Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan. Bahan-bahan kayu di hindarkan/dilindungi dari hujan dan terik matahari juga terhadap penggunaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kayu yang sudah terpasang dilindungi dari kemungkinan cacat atau rusak yang diakibatkan dari pekerjaan-pekerjaan lain. Bila terjadi kerusakan, PRS diwajibkan memperbaikinya dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan.
3.7
PEKERJAAN ATAP
Pekerjaan atap meliputi pembuatan dan pemasangan kuda-kuda, nok, gording, usuk dan reng, balok tembok (murplat) dan plisir (lisplank) ,
serta
pemasangan
penutup
atap
(genteng/seng
gelombang/atap metal lainnya, dsb). Oleh karena lebar ruangan 7 atau 8 m sedangkan kayu yang ada di pasaran pada umumnya ukuran panjang 4 m, maka diperlukan sambungan pada rangka kuda-kuda, balok bubungan/nok, maupun gording. Untuk penyambungan rangka kuda-kuda kayu, yang harus diperhatikan adalah arah gaya yang terjadi pada masing-masing batang pada rangka tersebut. Gaya yang terjadi berupa gaya tekan dan gaya tarik. Pada batang yang menerima gaya tekan, dapat dibuat sambungan lubang dan pen. Apabila batang menerima gaya
233
tarik, sambungan dapat berbentuk sambungan miring berkait atau menggunakan alat penyambung baut. Untuk perkuatan pada sambungan kayu disarankan dipasang plat besi (beugel) dan dibaut. Ukuran kayu yang digunakan untuk kuda-kuda umumnya 8/12 cm atau 8/15 cm dan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk usuk umumnya digunakan kayu berukuran 5/7 cm, dan untuk reng dapat digunakan kayu ukuran 2/3 cm atau 3/5 cm. Pemasangan usuk dan reng hendaknya dipasang pada jarak sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing jenis penutup atap memiliki ukuran yang berbeda sehingga penggunaan ukuran kayu, baik untuk kunda-kuda, nok dan gording serta jarak usuk dan reng harus menyesuaikan.
Apabila
pabrik/pabrikan,
menggunakan
disarankan
untuk
penutup
atap
memeriksa
standar
ketentuan
pemasangan usuk dan reng yang tertera pada brosur. Beberapa catatan penting dalam urutan pelaksanaan pakerjaan atap antara lain: 1).
Perakitan kuda-kuda harus sudah selesai pada saat balok ring selesai dicor.
2).
Pemasangan rangka atap dilakukan setelah beton balok ring mengering. Pekerjaan pemasangan atap ini dilakukan secara berurutan yang dimulai dari pemasangan kuda-kuda, gording, usuk dan yang terakhir adalah reng. Untuk jenis atap seng atau metal sheet yang lain tidak menggunakan usuk dan reng.
3).
Sangat penting penggunaan residu pada rangka atap agar kayu awet (sebagai anti rayap).
4).
Pemasangan penutup atap dapat dilakukan secara bertahap setelah reng terpasang (untuk penutup atap genteng), untuk penutup atap jenis seng atau metal sheet, pemasangan bisa dilakukan setelah gording terpasang.
234
3.8 1.
PEKERJAAN PLAFOND Lingkup Pekerjaan. a.
Termasuk dalam pekerjaan ini adalah pengadaan tenaga kerja, penyediaan bahan/material, peralatan serta alat bantu
lainnya
yang
diperlukan
dalam
pelaksanaaan
pekerjaan ini, sehingga pekerjan langit-langit multiplek dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sempurna. b.
Yang termasuk dalam pekerjaan
ini adalah seluruh
ruangan. c.
Pekerjaan
ini
multipleks
meliputi
dengan
pekerjaan
seluruh
pemasangan
detail
seperti
plafon yang
disebutkan/disyaratkan dalam dokumen gambar. d.
Cara pengerjaan, bentuk, volume serta detail ukuran lainya sesuai dengan yang tercantum dalam gambar dan RAB .
e.
Kecuali ditentukan lain, dalam spesifikasi ini maka semua pekerjaan
maupun
tambahan-tambahan
bahan
yang
berhubungan dengan pekerjaan ini adalah menjadi PRS. 2.
Persyaratan Bahan. a.
Bahan
yang
digunakan
adalah
multiplek/kayu
lapis
dengan ketebalan 4 mm. Bahan-bahan yang digunakan harus benar-benar halus, bebas dari cacat kayu yang ada seperti sobek serat, lubang bekas paku, dll. b.
Ukuran multiplek yang digunakan adalah modul 60 x 120 cm.
c.
Spesifikasi bahan lain yang digunakan seperti tercantum dalam syarat-syarat teknis bahan tentang kayu.
d.
Bahan rangka penggantung panel multiplek, dari kayu kelas II mutu A (setempat) kering, lurus, tidak cacat, bersih dari retakan lubang.
e.
Rangka langit-langit yang digunakan adalah kayu 5/7 untuk balok pembagi dan balok induk sebagai balok utama
235
adalah 6/12. Dan rangka ini dicat dengan meni kayu sebanyak 2 x laburan. f.
Semua penggunaan kayu rangka langit-langit ini harus diberi bahan anti rayap.
3.
Syarat-syarat Pelaksanaan. a.
Sebelum dilaksanakannya pemasangan langit-langit ini, semua pekerjaan lain yang terletak diatas langit-langit harus sudah terpasang secara sempurna.
b.
Sebelum
pekerjaan
diwajibkan kembali
pemasangan
mengadakan
terhadap
langit-langit
pengecekan
pekerjaan
yang
erat
dimulai,
/pemeriksaan hubungannya
dengan pekerjaan langit-langit ini antara lain instalasi kabel listrik penerangan dan daya, pemasngan atap dll, diwajibkan adanya kerja sama (koordinasi) yang baik antara semua unsur Pelaksana Lapangan. c.
Tepi, sudut tiap potongan multiplek setelah pemotongan adalah harus rapi dan halus.
d. e.
Jarak antara tiap panel plafon adalah 0,5 cm (Nat). Sisi bawah dari tiap rangka langit-langit tersebut harus halus (diserut), agar pemasangan panel multiplek menjadi rata.
f.
Rangka langit-langit yang digunakan adalah kayu 5/7 untuk balok pembagi dan balok induk sebagai balok utama adalah 6/12. Dan rangka ini dicat dengan meni kayu sebanyak 2 x laburan.
3.9
PEKERJAAN LANTAI
1. Pekerjaan Dibawah Lantai a. Lingkup Pekerjaan.
Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga, bahan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik.
236
Pekerjaan bawah lantai ini meliputi seluruh detail yang disebutkan/ditunjukan dalam gambar sebagai dasar dari lantai finishing keramik.
b.
Persyaratan Bahan.
Sub-base lantai menggunakan lantai kerja rabat beton dengan campuran 1 pc : 3 ps : 5 kr.
Bahan-bahan
yang
dipakai,
harus
sesuai
dengan
persyaratan bahan.
Bahan lain yang tidak terdapat pada daftar diatas akan tetapi dibutuhkan untuk menyelesaikan/penggantian dalam pekerjaan ini harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya.
c.
Syarat-syarat Pelaksanaan. Tanah
yang
akan
dijadikan
dasar
lantai
harus
dipadatkan sehingga terdapat permukaan yang rata dan untuk memperoleh daya dukung tanah yang maksimal, dengan menggunakan alat timbris.
Pasir urug dibawah lantai disyaratkan harus keras, bersih dan bebas alkali, asam maupun bahan organik lainnya.
Tebal yang diisyaratkan 10 cm atau setebal sesuai dengan gambar dan disiram dengan air kemudian ditimbris untuk memperoleh kepadatan yang maksimal.
Diatas pasir urug diberi adukan rabat beton setebal 5 cm dengan campuran 1pc: 3psr: 5krl.
Untuk pasangan diatas plat beton (lantai tingkat) diberi lapisan plester (screed) campuran 1 pc: 3 psr setebal 5 cm dengan memperhatikan kemiringan lantai.
d.
Syarat-syarat Penerimaan dan Penyimpanan Bahan.
Bahan harus didatangkan ketempat pekerjaan harus berkualitas baik dan tidak cacat.
237
Beberapa
bahan
kantong/kemasan
tertentu
aslinya
masih
yang
masih
dalam
disegel
dan
berlabel pabrik.
Bahan harus disimpan ditempat yang terlindung dan tertutup
kering
tidak
lembab
dan
bersih,
sesuai
persyaratan yang telah ditentukan. e.
Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan.
Selama 7 hari setelah pekerjaan dilaksanakan, tempat pelaksanaan pekerjaan harus dilindungi dari lalu lintas orang dan barang.
PRS diwajibkan melindungi pekerjaan tersebut dari kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan yang lain.
Bila
terjadi
kerusakan,
memperbaikinya
dengan
PRS tidak
diwajibkan mengurangi
untuk kualitas
pekerjaan.
2.
Lantai Keramik dan Plint Lantai. a.
Lingkup Pekerjaan.
Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga, bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk terlaksananya pekerjaan ini, serta mencapai hasil yang baik.
Pekerjaan
keramik
pada
lantai
dilaksanakan
pada
seluruh ruangan termasuk selasar dan meja meja laboratorium.
Pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada gambar dan detill yang disebutkan/ditunjukkan dalam daftar finishing bahan.
b.
Persyaratan Bahan.
Lantai
Keramik
persyaratan bahan
yang
digunakan,
sesuai
dengan
238
Semen
Portland,
Pasir
dan
Air,
sesuai
dengan
persyaratan bahan
Bahan lain yang tidak terdapat dalam daftar diatas akan tetapi
dibutuhkan
untuk
penyelesaian/penggantian
pekerjaan dalam bagian ini, harus diadakan baru dan berkualitas terbaik dari jenisnya. c.
Syarat-syarat Pelaksanaan.
Keputusan bahan, jenis warna, tekstur dan produk akan diambil dalam musyawarah PRS. Spesifikasi teknis bahan harus tetap sesuai dengan persyaratan diatas.
Alas dari lantai keramik adalah lantai beton tumbuk dengan ketebalan 5 cm sesuai dengan gambar.
Adukan pengikat dengan campuran 1 pc : 3 pasir ditambah bahan perekat, atau dapat digunakan acian PC ditambah bahan perekat.
Bidang lantai keramik yang terpasang harus benarbenar rata, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemiringan lantai untuk memudahkan pengaliran air.
Lebar siar-siar harus sama dan kedalaman maksimum 3 mm membentuk garis lurus atau sesuai dengan gambar,
siar-siar
diisi
dengan
bahan
pengisi
berwarna/grout semen.
Pemotongan keramik harus menggunakan alat potong khusus sehingga hasil potongan presisi dan tidak retakretak.
Keramik yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala macam noda yang melekat, sehingga benar-benar bersih.
d.
Syarat-syarat Pengiriman dan Penyimpanan Bahan.
Selain pasir, semen, yang dikirim ke lokasi pelaksanaan harus dalam keadaan tertutup, atau kantong yang
239
masih disegel dan berlabel dari pabrik, bertuliskan tipe dan tingkatannya, dalam keadaan utuh dan tidak cacat.
Bahan-bahan
diletakkan
ditempat
yang
kering
berventilasi baik, terlindung dan bersih.
PRS bertangggung jawab atas kerusakan bahan-bahan yang
disimpan
baik
sebelum
maupun
selama
pelaksanaan.
Bila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, bahan rusak dan hilang, PRS harus menggantinya.
e.
Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan.
Bahan keramik yang telah terpasang dihindarkan dari injakan selama 3x 24 jam setelah pemasangan.
Bila
terjadi
memperbaiki
kerusakan dengan
PRS
tidak
diwajibkan mengurangi
untuk kualitas
pekerjaan.
3.10 PEKERJAAN PENGGANTUNG, PENGUNCI dan KACA 1. Lingkup Pekerjaan. a.
Termasuk dalam pekerjaan ini adalah pengadaan tenaga kerja,
penyediaan
bahan/material,
peralatan
serta
alat
bantu lainnya yang diperlukan, sehingga pekerjaan Alat Penggantung dan Pengunci ini dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sempurna. b.
Pekerjaan ini meliputi semua pekerjaan penggantung dan pengunci
untuk pintu-pintu, jendela dan tempat lain yang
disyaratkan dalam gambar. c.
Cara pengerjaan, bentuk, volume serta detail-detail ukuran lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam gambar dan RAB.
d.
Kecuali ditentukan lain dalam spesifikasi ini, maka semua pekerjaan
maupun
tambahan-tambahan
bahan
yang
240
berhubungan dengan pekerjaan ini adalah menjadi tanggung jawab PRS. 2. PersyaratanBahan. a.
Produksi pabrik kualitas baik setara Logo atau Solid.
b.
Kunci 2 (dua) slaag dan berkotak baja, baut-baut dan ungkitnya terbuat dari stainless steel.
c. d.
Tipe kunci harus sesuai dengan fungsi ruangannya. Pegangan (handle) dari bahan stainless steel dan solid nylon, engsel-engsel stainless steel dengan memakai ring nylon ukuran 3x4 inch.
e.
Engsel pintu dipakai engsel kupu-kupu, dipasang sekurangkurangnya 3 (tiga) buah untuk setiap daun pintu dan 2 untuk daun jendela dengan menggunakan sekrup kembang dengan warna yang sama, jumlah engsel yang dipasang harus diperhitungkan menurut beban dan berat daun pintu, setiap engsel memikul beban maximum 20 kg.
3. Syarat-syarat Pelaksanaan. a.
Pekerjaan
harus
dilakukan
oleh
tenaga
ahli
yang
berpengalaman dalam bidang tersebut. b.
Pelaksana Lapangan harus memberikan contoh terlebih dahulu untuk disetujui bersama oleh PRS.
c.
Semua kunci, engsel harus dilindungi dan dibungkus plastik atau
tempat
aslinya
setelah
di
coba,
pemasangannya
dilakukan setelah bangunan selesai di cat. d.
Sekrup harus cocok dengan barang yang dipasang, jangan memukul sekrup, cara menyocokkan hanya diputar sampai ujung, sekrup yang rusak waktu dipasang harus dicabut kembali dan diganti.
e.
Engsel untuk pintu kayu dipasang 30cm dari tepi atas dan bawah sedang untuk engsel ke 3 (tiga) dipasangan ditengah.
241
f.
Semua kunci tanam haru terpasang dengan kuat pada rangka daun pintu, dipasang setinggi 90 cm dari lantai atau sesuai gambar.
3.11 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 1. Lingkup Pekerjaan Listrik. a.
Pekerjaan yang termasuk pekerjaan instalasi ini merupakan pekerjaan seluruh sistem listrik secara lengkap, sehingga instalasi ini dapat bekerja dengan sempurna dan aman.
b.
Pekerjaan tersebut harus dapat menjamin bahwa pada saat penyerahan
pertama
(serah
terima
pekerjaan
pertama),
instalasi pekerjaan tersebut sudah dapat dipergunakan. c.
PRS
dengan
di
bantu
oleh
Kepala
Pelaksanan
harus
mengurus penyambungan daya listrik ke PLN termasuk pengurusan dibayar
administrasinya,
semua
oleh
biaya
resmi
akan PRS.
242
a.
Instalasi dan pemasangan kabel. 1) Bahan. Semua kabel yang akan dipergunakan untuk instalasi listrik harus memenuhi peraturan SII dan SPLN. Semua kabel harus baru dan harus jelas ukuran, jenis kabel, nomor dan jenis pintalannya. dengan penampang 6 mm2 keatas harus
Semua kabel
jenis pilin (stranded) dan instalasi tidak boleh memakai kabel dengan penampang lebih lecil dari 2,5 mm 2. Kecuali dipersyaratkan lain, konduktor yang dipakai adalah dari tipe: (i).
Untuk
instalasi
penerangan
adalah
NYA/NYM
dengan conduit pipa PVC. (ii). Untuk
kabel
penerangan
distribusi
taman
digunakan
dengan
NYA
mengunakan
dan kabel
NYFGBY. Semua kabel NYA yang ditanam di dalam perkerasan (tembok, jalan, beton dll) harus berada didalam conduit PVC kelas AW yang disesuaikan dengan ukurannya, dan harus diklem. b. Splice/pencabangan. (i). Tidak diperkenankan adanya “splice ” pencabangan ataupun sambungan-sambungan baik dalam feeder maupun cabang-cabang, kecuali pada outlet atau pada kotak-kotak penghubung yang bisa dipakai. (ii). Semua sambungan kabel baik didalam junction box , panel
ataupun
mempergunakan
tempat connector
lainnya yang
terbuat
harus dari
lembaga yang diisolasi dengan porselen atau bakelit ataupun PVC, yang diameternya di sesuaikan dengan diameter kabel.
243
c. Bahan isolasi. Semua bahan isolasi untuk pencabangan, conection dan lain-lain seperti karet, PVC, tape sintetis, resin, splice case,
composit
dan
lain-lain
harus
dari
tipe
yang
disetujui, untuk penggunaan, lokasi voltage dan lain nya harus dipasang memakai cara yang disetujui oleh pabrik atau menurut anjuran yang ada.
d. Penyambungan kabel. (i).
Semua penyambungan kabel harus dilakukan dalam kotak-kotak penyambungan yang sudah ditentukan (misalnya junction box).
(ii). Kabel-kabel disambung sesuai dengan warna atau nama masing-masing, serta sebelum dan sesudah penyambungan harus dilakukan pengetesan tahanan isolasi (iii). Penyambungan
kabel
tembaga
harus
mempergunakan dan dilapisi dengan timah putih dan kuat. (iv). Penyambungan kabel yang berisolasi PVC harus diisolasi dengan pipa PVC/protolen yang khusus untuk listrik.
2. Penerangan dan Stop Kontak. a.
Lampu dan Armatur.
Semua armatur lampu yang terbuat dari metal harus mempunyai terminal pentanahan (grounding).
Box tempat ballast, kapasitor, dudukan stater dan terminal box harus cukup besar dan dibuat sedemikian rupa sehingga panas yang ditimbulkan tidak menggangu kelangsung kerja dan unsur teknis komponen lampu itu sendiri.
244
Ventilasi didalam box harus dibuat dengan sempurna. Kabel dalam box harus diberikan saluran klem-klem tersendiri, sehingga tidak menempel pada balast atau kapasitor.
Box terbuat dari plat baja tebal minimum 0,7 mm, dicat dasar tahan karat, kemudian di cat oven warna putih.
Ballast harus dari jenis “low loss ballast” dan harus dapat dipergunakan
single
lampu
balast
(satu
lampu
flourentscent). b.
Stop Kontak Biasa. Stop kontak biasa yang dipakai untuk pemasangan di dinding adalah stop kontak satu phasa, ranting 250 volt, 13 ampere,.
c.
Stop Kontak Khusus (SKK). Stop kontak khusus yang dipakai adalah stop kontak satu phasa, untuk pemasangan rata dinding dengan ketinggian 120 cm diatas lantai, SKK harus mempunyai terminal phasa, netral dan pentanahan.
d.
Saklar Dinding. Saklar harus dari tipe untuk pemasangan rata dinding, tipe in bouw dengan rating 250 volt, 10 ampere, single gang, double gang.
e.
Junction Box Untuk Saklar dan Stop Kontak. Junction box harus dari bahan metal dengan kedalaman tidak kurang dari 35 mm.
Kontak
dari
metal
harus
mempunyai
terminal
pentanahan.
Saklar atau stop kontak dinding terpasang pada juction box dengan menggunakan baut atau ditanamkan dalam dinding.
245
f.
Kabel Instalasi.
Pada umumnya kabel untuk instalasi penerangan dari instalasi stop kontak harus dari kabel inti tembaga dengan insulasi PVC, satu inti atau lebih (kabel jenis NYM).
Kabel harus mempunyai penampang minimal 2,5 mm2.
Kode warna insulasi kabel harus mengikuti ketentuan PUIL sebagai berikut : (i).
g.
Fasa 1
: Merah
(ii). Fasa 2
: Kuning
(iii). Fasa 3
: Hitam
(iv). Netral
: Biru
(v). Tanah (ground)
: hijau-kuning
Pipa Instalasi Pelindung Kabel.
Pipa instalasi pelindung kabel feeder yang dipakai adalah pipa PVC klas AW atau GIP.
Pipa, elbow, socket, junction box, klem dan accessories lainnya harus sesuai antara satu dengan yang lainnya, yaitu dengan diameter minimal ¾“.
Pipa fleksible harus dipasang untuk melindungi kabel antara kontak sambung (junction box) dan armatur lampu.
h.
Pengujian (Testing ). Pengujian (testing ) dilakukan dan disyahkan oleh lembaga yang berwenang, pengujian tersebut meliputi : Test ketahanan isolasi. Test kekuatan tegangan impuls. Test kenaikan temperature. Test kontinuitas.
246
3.12 PEKERJAAN PLUMBING 1. Lingkup Pekerjaan a.
Lingkup Pekerjaan Instalasi Air Bersih.
Pengadaan, pemasangan dan pengujian secara sempurna unit-unit peralatan utama yang diperlukan dalam sistem penyediaan air bersih yaitu instalasi pipa beserta alat bantunya.
Pengadaan dan pemasangan kran-kran air terdapat di washtafel dan meja laboratorium.
Pemasangan dan pengujian pipa-pipa distribusi kesetiap peralatan sanitasi dan lain-lain seperti tercantum dalam gambar.
Memperbaiki semua kerusakan, yang diakibatkan baik oleh
bobokan-bobokan,
galian-galian
maupun
oleh
kecerobohan para pekerja.
Pengujian terhadap kebocoran dan tekanan dari sistem plambing air bersih secara keseluruhan dan mengadakan pengamatan
sampai
sistem
berjalan
baik
sesuai
dikehendaki yaitu suatu sistem instalasi yang sempurna dan terpadu.
Sebelum sistem penyediaan air bersih atau bagian dari sistem ini dipakai harus dilakukan cara pengurasan yaitu air yang ada dalam sistem dibuang lebih dahulu.
b.
Lingkup Pekerjaan Instalasi Air Kotor.
Pengadaan
dan
perlengkapannya
pemasangan yang
diperlukan
pipa dalam
beserta sistem
pembuangan, dan semua alat sanitasi yang ada sampai penyaluran akhir.
Pengadaan dan pemasangan pipa dari alat sanitasi sampai keseluruh jaringan air buangan (riol).
247
Memperbaiki semua kerusakan, yang diakibatkan baik oleh adanya bobokan-bobokan, galian-galian maupun oleh kecerobohan para pekerja.
Pengujian sistem perpipaan terhadap kebocoran sistem plambing air kotor secara keseluruhan dan mengadakan pengamatan sampai sistem bekerja baik.
Pengadaan dan pemasangan instalasi drainasi dari talang atap sampai kepada saluran pembuangan diluar lokasi.
2. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan. Tata cara pelaksanaan dan petunjuk lain yang berhubungan dengan peraturan pembangunan yang berlaku di Republik Indonesia selama pelaksanaan, kontrak harus betul-betul ditaati. Persyaratan umum pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan pernyataan dalam pasal pekerjaan plumbing. Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) dianggap telah cukup mengerti dan mengetahui maksud dari peraturan-peraturan dan syaratsyarat tersebut diatas. a.
Persyaratan Instalasi Air Bersih.
Pipa air bersih harus menggunakan pipa dari bahan PVC tipe D, kualitas bik, setara dengan produk Rucika atau Paralon,
Fiting harus dari bahan yang sama dengana pipa diatas (dengan kualitas baik.
Gantungan-gantungan, klem-klem dan lain-lain, harus terbuat dari bahan yang sama.
Valve/ Stop Kran untuk instalasi air bersih harus dipakai mutu yang terbaik / kualitas no 1 atau setara Produk San-Ei.
Kran-kran harus dipakai yang terbaik, setara dengan produk San-Ei.
248
Bak
kontrol
untuk
Valve/
Stop
Kran
dibuat
dari
pasangan bata dengan adukan kuat dan ditutup beton
b.
Untuk Pekerjaan Instalasi Air Kotor.
Semua pipa air kotor baik pipa utama maupun pipa cabang terbuat dari bahan PVC dengan tekanan kerja 10 Kg/Cm2 standar JIS k 674/ kualitas baik, setara dengan produk Rucika atau Paralon.
fiting-fiting untuk pemipaan ini juga terbuat dari bahan dan merk yang sama.
c.
Avur dan leher angsa dari bahan stinless steel kualitas no 1 atau setara dengan produk San-Ei.
d.
Sistem Pemipaan Air Bersih dan Air Kotor. Sistem penyambungan pipa.
Sambungan
pipa
PVC
untuk
air
bersih
dengan
sambungan lem PVC (Solvent) untuk pipa diameter 3“ kebawah.
Untuk katup/Valve/ Stop Kran yang mempunyai 2” ke bawah
mengunakan
katup
penutup
dengan
sistem
penyambungan pakai ulir/screwed.
Selanjutnya untuk katup 3/4” kebawah dipakai katup tipe bola (global).
Yang lebih besar dari 3/4” dipakai katup pintu (Gate Valve/Stop Kran) yang berkualitas baik.
Pemasangan penyambungan pipa-pipa.
Untuk fiting-fiting sambungan harus dari jenis standar yang
dikeluarkan
oleh
pabrik
dan
Pimbagpro dan Konsultan Lapangan.
disetujui
oleh
249
Sistem sambungan bisa memakai Ring Gaskets/ Rubbert Ring Join, untuk dimensi 2” digunakan lem/solvent semen.
Pemasangan fixtures, fiting dan sebagainya.
Semua
Fixtures
harus
dipasang
dengan
baik
dan
didalamnya bebas dari kotorang yang akan menggangu aliran atau kebersihan air dan harus terpasang dengan kokoh (rigit) ditempatnya dengan tumpuan yang mantap.
Semua fixtures fiting, pipa-pipa air pemasangannya harus rapih, kuat dalam kedudukannya dan tidak mengganggu pada
waktu
pemasangan
dinding
keramik
dan
sebagainya. PRS bertanggung jawab untuk melengkapi jaringan instalasi. Penggantungan/penumpu pipa/klem-klem.
Semua pipa harus diikat kuat dengan penggantung atau angker yang kokoh (rigit), agar inklinasinya tetap. Untuk mencegah timbulnya getaran, penggantung, penumpu /klem-klem harus bahan produksi pabrik (bukan buatan sendiri).
Penggantung atau penumpu pipa diskrup terikat pada bagian bangunan dengan insert/angker yang dipasang pada
waktu
fisher.Semua
pengecoran alat-alat
beton
penggantung
atau
ramset
harus
dari
dikerjakan
sedemikian rupa sehingga tidak merusak pipa dan tidak merusak/meyebabkan turunnya pipa yang terpasang. Pipa tegak dalam tembok dan diluar tembok. Pipa tegak yang menuju ke fixtures harus dimasukan dalam tembok. Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) harus membuat alur-alur atau lubang yang diperlukan pada tembok sesuai dengan kebutuhan pasangan pipa dan diklem, harus ditutup kembali sehinga pipa tidak kelihatan dari luar. Cara-cara
250
penutupan
kembali
penyelesaian
yang
harus
rapi
seperti
sehingga
semula
tidak
dengan
terlihat
bekas
pasangan. Pemasangan
pipa-pipa
harus
dilaksanakan
dengan
ketentuan sebagai berikut:
Pemasangan pipa harus dilaksanakan sebelum finising dinding /plesteran dan langit-langit dilaksanakan.
Pemasangan sparing untuk pipa-pipa yang mungkin akan menembus
struktur
bangunan
harus
dilaksanakan
beresama-sama pada waktu pelaksanaan struktur yang bersangkutan.
Persilangan antara air bersih dan air limbah harus dihindarkan.
Pengecatan.
Semua pipa dari besi yang tidak tertanam didalam tanah/tembok dilapisi dengan cat anti karat dan tanda arah aliran dipakai warna biru.
Semua
Valve/
menyebutkan
Stop
Kran
nomor
harus
identifikasi
diberi
tanda
sesuai
yang
dengan
fungsinya. Pengujian.
Setelah semua pipa dan perlengkapannya terpasang harus diuji dengan tekanan hidrostatik selama 24 jam terus menurus tanpa terjadi penurunan tekanan.
Peralatan
pengujian
ini
harus
dilakukan
dengan
disaksikan oleh pihak yang dianggap perlu/dikuasakan untuk itu, dan selanjutnya dibuat Berita Acara.
Dalam
pengetesan
semua
kran-kran
harus
dalam
keadaan tertutup untuk melihat kebocoran. Testing pemipaan harus dilaksanakan sebelum pipa tertutup dengan tanah (untuk pipa diluar gedung) atau
