PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN PENYALUR AN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
Versi 1.0
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
A. PENDAHULUAN Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah dan memberikan kemudahan transaksi khususnya yang terkait dengan pemanfaatan pemanfaatan layanan dan produk jasa perbankan untuk penyaluran Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBN 2018, BNI ditunjuk sebagai Bank Penyalur Program Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disebut “BPNT”) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan BNI telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin Perdesaan,Perkotaan, dan Pesisir Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari kerjasama ini BNI diharapkan dapat menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan perbankan melalui layanan inklusif keuangan Agen46 sebagai mitra yang turut serta membantu untuk Penyaluran Program Pemerintah. Lokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan dikelola oleh BNI tersebar di seluruh Indonesia, sehingga mekanisme pembukaan rekening dilakukan secara terpusat (di satu Cabang/Outlet) namun pengelolaan rekening tersebut disebar ke Cabang Padanan atau Outlet Padanan BNI terdekat sehingga memudahkan KPM untuk melakukan transaksi dengan tetap mempertimbangkan mitigasi risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah.
B.
TUJUAN Tujuan diterbitkannya Juklak Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai T ahun 2018 sebagai berikut :
8.
Daftar Tujuan Transfer adalah daftar hasil burekol yang berisi nama KPM, nomor CIF, nomor rekening, dan nominal bantuan yang akan diterima oleh masing-masing KPM berdasarkan data dari Kemensos RI yang disampaikan dalam bentuk soft copy selanjutnya disampaikan kembali ke Kemensos sebagai dasar pengajuan SP2D.
9.
Dokumen Identitas adalah dokumen yang menyatakan identitas diri yang wajib diunjukkan oleh KPM selaku penerima Penyaluran BPNT yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK), atau Surat Keterangan dari Aparat Pemerintahan Setempat minimal setingkat Kelurahan (jika tidak dapat melampirkan KTP atau KK).
10. Dokumen Pendukung adalah dokumen tambahan yang wajib ditunjukkan oleh KPM selaku penerima Penyaluran BPNT yaitu : a.
Kartu KPM (apabila ada), dan;
b.
Asli Formulir Pembukaan Rekening BNI Pandai Bansos yang telah ditandatangani dan diisi secara lengkap oleh KPM sebagai persyaratan pembukaan rekening atas nama KPM di BNI sesuai Daftar Tujuan Transfer.
c.
Identitas lainnya yang masih berlaku yaitu KTP/SIM/KK/Akta Lahir/Surat Keterangan dari pejabat berwenang minimal Kepala Desa.
11. Elektronik Warung Gotong Royong (selanjutnya disebut E-Warong) adalah agen bank,ewarong Kube PKH, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. 12. E-Wallet adalah pencatatan dalam bentuk virtual yang di-inject pada setiap Rekening KPM secara unik dan menjadi satu dengan rekening tersebut namun saldonya terpisah dengan saldo rekening tabungan. Fungsi E-Wallet adalah untuk menampung saldo besaran / kuota bantuan pemerintah untuk program tertentu yang akan di salurkan kepada penerima secara
20. Perwakilan KPM adalah anggota keluarga dari KPM yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) KPM tersebut. 21. Rekening Escrow (Rekening Pooling) adalah rekening giro penampungan atas transaksi tertentu namun sifatnya bukan menjadi kepemilikan langsung dari CIF rekening Induk meskipun dipersyaratkan harus memiliki nomor CIF yang sama dengan rekening induk masuk dalam komponen DPK Cabang. 22. Rekening Penyaluran adalah rekening Giro escrow milik Kemensos RI yang ada pada BNI Kantor Cabang (KC) Kramat (KCP Depsos) yang digunakan sebagai rekening sumber dana dalam pelaksanaan Penyaluran BPNT kepada KPM. 23. Rekening Tujuan Transfer (selanjutnya disebut Rekening KPM) adalah rekening milik KPM dalam rangka Penyaluran BPNT berupa rekening Tabungan BNI Pandai Bansos yang dibukakan oleh BNI secara kolektif (burekol) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNI. 24. Surat Perintah Pemindahbukuan (selanjutnya disebut Surat Perintah Penyaluran) adalah surat perintah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pihak Kemensos RI yang ditujukan kepada BNI untuk melaksanakan Penyaluran BPNT kepada KPM dengan cara mendebet Rekening Penyaluran untuk selanjutnya ditransfer ke Rekening KPMberdasarkan Daftar Tujuan Transfer. 25. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (selanjutnya disebut TKSK) adalah pihak yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kemensos RI dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan
D.
JENIS REKENING
-
Setor tunai
-
Tarik tunai
Mengikuti ketentuan biaya transaksi Agen46 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.
Biaya pembelian produk subsidi tidak dikenakan biaya transaksi Biaya administrasi rekening/kartu mengikuti ketentuan biaya pengelolaan rekening/kartu pada SOP produk Tabungan BNI Pandai Bansos Biaya penggantian kartu mengikuti ketentuan biaya penggantian kartu pada SOP Produk Tabungan BNI Pandai Bansos
Kegunaan KKS : a. Menjadi identitas KPM b. Memuat data dan informasi KPM c. Transaksi perbankan (cek saldo, setor tunai dan tarik tunai) d. Pembelian produk subsidi dari Pemerintah e. Pengendalian dan monitor pendistribusian dana bantuan sosial
3.
Dana Penyaluran BPNT hanya dapat dilakukan untuk transaksi pembelian logistik BPNT melalui mesin EDC Mini ATM dan tidak dapat dipindahkan ke dalam saldo rekening
b. Pembukaan Rekening Kolektif oleh Cabang Pembuka Rekening mengacu pada AM Burekol 1)
Cabang Pembuka Rekening melakukan create CIF dan membuka rekening tabungan secara burekol sesuai dengan data burekol final dan surat perintah pembukaan rekening dari Divisi HLB dan Divisi JAL.
2)
Cabang Pembuka Rekening melakukan proses burekol per batch sesuai dengan data final yang telah dipisahkan sampai dengan level Kelurahan.
3)
Cabang Pembuka Rekening melakukan proses order KKS dan PIN sesuai dengan urutan dan batch burekol.
4)
Cabang Pembuka Rekening mengirimkan daftar nomor rekening dan nomor kartu hasil burekol kepada Divisi terkait yaitu Divisi JAL, Divisi HLB, Divisi OPR dan Divisi PDM melalui sarana surat elektronik sebagai bahan monitoring pencetakan KKS, pengaturan rekening e-wallet tiap KPM dan koordinasi dengan Cabang Padanan.
c. Pencetakan KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan 1)
Divisi OPR melakukan pencetakan KKS dan PIN Mailer sesuai dengan jumlah burekol yang dilakukan oleh Cabang Pembuka Rekening.
2)
Divisi PDM, Divisi OPR bersama Divisi PFA melakukan pengadaan KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan berdasarkan permintaan dari Divisi HLB. Setelah proses pengadaan, Divisi PFA melalui kurir yang ditunjuk melalukan pengiriman Buku Tabungan ke Cabang Padanan melalui Wilayah Padanan.
3)
Divisi OPR melakukan pemilahan dan pengiriman KKS dan PIN Mailer sesuai
ketentuan yang berlaku. Kemudian dilakukan pengelompokan dokumen per Kelurahan dan disimpan ke dalam dosir untuk memudahkan distribusi. 2)
Cabang Padanan menyampaikan ke Dinas Sosial setempat (selanjutnya disebut Dinsos setempat) (termasuk Pendamping/TKSK) untuk bersama-sama dalam penyerahan KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan serta berperan sebagai Supervisi.
3)
Cabang Padanan menyampaikan ke Dinsos setempat (termasuk Pendamping/TKSK) agar menginformasikan kembali ke KPM sesuai dengan jadwal dan titik lokasi distribusi yang telah ditentukan.
4)
Cabang Padanan berkoordinasi dengan Dinsos setempat (termasuk Pendamping/TKSK) dan Pemerintahan Setempat untuk menyiapkan Tenaga Pengamanan secukupnya sesuai dengan jadwal dan titik lokasi distribusi yang telah ditentukan.
5)
Cabang Padanan menunjuk salah satu Petugas Cabang Padanan sebagai Koordinator Lapangan yang berfungsi sebagai penanggung jawab selama berlangsungnya kegiatan penyerahan KKS, PIN Mailer danBuku Tabungan.
6)
Cabang Padanan melakukan proses aktivasi KKS berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening yang telah disampaikan oleh Pendamping secara bulk (pada screen ICONs menu Transaksi Aktivasi Kartu), dengan langkah sebagai berikut : a)
Petugas Customer Service (CS) Cabang Padanan melakukan upload data pada iCons melalui menu Transaksi Aktivasi Kartu. Data yang akan di- upload menggunakan format data excel (XLS) sesuai template berikut : No. Urut
No. Kartu
7)
Pendamping melakukan pengambilan Formulir Pembukaan Rekening, KKS, PIN Mailer dan Buku Tabunganberdasarkan nomor urut pembukaan rekening, untuk menyerahkan kepada Petugas Cabang Padanan .
8)
Pendamping mengarahkan KPM untuk mendatangi Petugas Cabang Padanan .
9)
Petugas Cabang Padanan melakukan verifikasi berdasarkan asli dan copy dari Dokumen Identitas maupun Dokumen Pendukung KPM. Petugas Cabang Padanan menindaklanjuti hasil verifikasi, yaitu sebagai berikut : Jika verifikasi sesuai maka: a)
Petugas Cabang Padanan menyerahkan KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan serta Berita Acara Penyerahan KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan untuk ditanda tangani kepada KPM yang telah diverifikasi.
b)
Pada akhir hari setelah proses distribusi KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan selesai dilaksanakan, Petugas Cabang Padanan membawa dokumen berupa Formulir Pembukaan Rekening dan Berita Acara Penyerahan KKS, PIN Mailer dan Buku Tabunganke Cabang Padanan .
10) Jika verifikasi terkendala karena : a)
KPM tidak dapat datang karena kondisi kesehatan, maka : i.
Formulir Pembukaan Rekening tetap harus diisi lengkap dan ditanda tangani oleh KPM
ii.
Petugas Cabang Padanan memverifikasi Perwakilan KPM termasuk dalam satu hubungan keluarga dengan KPM yang dibuktikan dari asli Dokumen Identitas maupun Dokumen Pendukung KPM dan Perwakilan KPM.
d)
3.
i.
Pemerintah daerah dan Cabang Padanan melakukan pengecekan keberadaan calon KPM dengan mendatangi rumah calon KPM.
ii.
Cabang Padanan dan Pendamping/TKSK mendatangani rumah calon KPM dan memastikan keberadaan KPM sesuai dengan data pembukaan rekening.
iii.
Cabang Padanan dan Pendamping/TKSK membantu mengisi formulir pembukaan rekening untuk ditandatangani atau dibubuhi Cap Jempol oleh Calon KPM.
Dalam hal KPM meninggal dunia, bekerja di luar kota/TKI, bercerai, atau meninggalkan rumah tanpa keterangan, namun masih terdapat anggota keluarga lainnya yang masih dalam satu KK,maka KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan tidak diperkenankan diberikan dan dilanjutkan dengan langkah sebagai berikut : i.
Cabang Padanan mengarahkan Perwakilan KPM untuk berkoordinasi kepada Dinsos Setempat (termasuk Pendamping/TKSK) untuk perubahan nama KPM dan selanjutnya diteruskan ke Dinsos setempat.
ii.
Dinsos setempat melakukan pendataan perubahan nama KPM.
iii.
Data penggantian nama KPM dilakukan oleh perangkat desa/kelurahan dan diteruskan oleh Dinsos setempat ke Kemensos RI untuk ditindaklanjuti.
iv.
Distribusi KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan dilakukan setelah mendapatkan Surat Instruksi dari Kemensos.
PENGATURAN JUMLAH KPM DAN JADWAL PENYALURAN BPNT (Mekanisme Penyaluran BPNT Terjadwal/Seremonial)
Keterangan : i.
Penyerahan Formulir Pembukaan Rekening yang telah diisi lengkap oleh KPM agar dilampiri dengan copy Dokumen Identitas maupun Dokumen Pendukung dan telah dibubuhkan stempel atau tanda tangan Dinsos setempat (termasuk Pendamping/TKSK) sebagai bahan verifikasi dan copy Dokumen Identitas maupun Dokumen Pendukung sebelum jadwal distribusi KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan yang telah ditentukan sebelumnya.
ii.
Penyerahan Formulir Pembukaan Rekening dilakukan sebelum jadwal pembagian yang ditentukan.
iii.
KPM membawa asli Dokumen Identitas maupun Dokumen Pendukung pada saat pengambilan KKS, PIN Mailer danBuku Tabungan.
iv.
KPM diperkenankan mengganti tanda tangan menjadi cap jempol pada Formulir Pembukaan Rekening apabila tanda tangan di dokumen identitas juga berupa cap jempol dan diverivikasi langsung serta di tandatangani oleh Pendamping/TKSK. Apabila pengambilan KKS, PIN Mailer, Buku Tabungan dan Penyaluran BPNT akan diwakilkan, maka Perwakilan KPM wajib membawa Surat Kuasa Pengambilan KKS, PIN Mailer danBuku Tabungan serta Transaksi, asli Dokumen Identitas maupun Dokumen Pendukung dan Perwakilan KPM.
v.
KPM diperkenankan untuk diwakilkan apabila Perwakilan KPM merupakan satu garis keluarga ataupun menikah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Perwakilan KPM telah memiliki KTP selaku Dokumen Identitas sepanjang Formulir Pembukaan Rekening telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh KPM
1) Jadwal pengambilan KKS, PIN Mailer, Buku Tabungan dan Penyaluran BPNT (bagi KPM yang belum memiliki KKS, PIN Mailer danBuku Tabungan). 2) Titik lokasi distribusi KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan. 3) Penentuan lokasi Agen46 untuk Penyaluran BPNT tiap KPM. 4) Jadwal Penyaluran BPNT (hari dan jam yang ditetapkan). d. Cabang Padanan melakukan koordinasi dengan pemerintahan setempat (dhi. Kecamatan/Kelurahan/Dinsos setempat) mengenai kegiatan penyaluran KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan serta jadwal Penyaluran BPNT. e. Cabang Padanan melakukan koordinasi dengan Agen46 terkait :
4.
1)
Lokasi titik bagi Penyaluran BPNT dan atau Lokasi Agen46
2)
Adanya mesin EDC Mini ATM yang berfungsi dengan baik.
3)
Adanya marketing collateral berupa spanduk dan buku panduan pada Agen46.
MEKANISME TRANSAKSI PADA AGEN46 a. KPM mendatangi Agen46 dengan membawa : 1)
Tanpa Perwakilan
:
2)
Dengan Perwak ilan :
KKS dan Dokumen Identitas Surat Kuasa Pengambilan KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan serta Transaksi, asli Dokumen Identitas maupun Dokumen Pendukung dan Perwakilan KPM.
b. Agen46 melakukan verifikasi KPM melalui Dokumen Identitas.
F.
PELAPORAN 1.
BNI melalui Divisi HLB menyampaikan laporan secara tertulis hasil Penyaluran BPNT atau bukti pengiriman dana setiap bulannya selambat-lambatnya pada 5 (lima) Hari Kerja bulan berikutnya kepada Kemensos RI.
2.
Dalam hal terjadi selisih atau perbedaan data laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dengan Daftar Tujuan Transfer, maka dilakukan rekonsiliasi data diantara BNI maupun Kemensos RI berdasarkan bukti-bukti yang ada.
G. CONTINGENCY PLAN Transaksi yang dilakukan melalui Agen46 hanya dapat dilakukan dalam kondisi online. Apabila kondisi sistem offline, Agen46 tidak diperkenankan untuk melayani transaksi. Transaksi operasional Kantor Cabang dalam kondisi sistem offline mengacu kepada Ketentuan Contigency Plan Pelayanan Transaksi Offline yang diterbitkan oleh Divisi OTI No.IN/239/TEK/001 tanggal 16 April 2015 yang tercantum pada BNI e-PP.
H. KETENTUAN LAIN-LAIN 1.
Terkait pendaftaran Terminal ID (selanjutnya disebut TID) mesin EDC Mini ATM untuk didaftarkan pada menu Keagenan. Pendaftaran paling lambat disampaikan pada H-5 dari tanggal Penyaluran BPNT oleh Unit CNM Wilayah Padanan kepada Divisi JAL melalui e-mail (Contoh Format Pendaftaran sesuai Lampiran 6).
2.
Error code pada mesin EDC Mini ATM saat transaksi Penyaluran BPNT dapat diketahui pada
prosedur penanganan komplain melalui OCC. 2.
Komplain terkait Agen46 dapat disampaikan nasabah melalui Cabang Padanan , BNI Call maupun ABB.
3.
BNI Call akan meneruskan permasalahan/komplain terkait Agen46 dan KPM kepada Cabang Padanan untuk dapat diselesaikan.
4.
Dalam hal komplain terkait Agen46 yang disampaikan KPM kepada Cabang Padanan atau Outlet bukan Cabang Padanan maka Cabang Padanan atau Outlet penerima komplain akan meneruskan permasalahan/complain ke Cabang Padanan atau Outlet Padanan untuk dapat diselesaikan.
5.
Komplain yang disampaikan akan ditangani dan diselesaikan dengan mengacu kepada Pedoman Perusahaan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
6.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi unit terkait : No
Jenis Permasalahan
1. Kerjasama dengan Kemensos dan Pelaporan 2. Kebijakan Produk Tabungan BNI Pandai Bansos 3. Kebijakan dan Transaksi di Agen46 4. Operasional Pembagian KKS dan PIN Mailer 5. Produksi Kartu
Divisi/Unit Terkait HLB
Nomor Telepon / e-Mail
[email protected]
PDM
[email protected]
JAL
[email protected] 021-5728789
[email protected] 021-5728289
[email protected]
JAL OPR
LAMPIRAN – LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN No. Lampiran 1 2 3 4 5
Nama Lampiran Formulir Pembukaan Rekening Tabungan BNI Pandai Bansos Contoh Layout Ruangan Distribusi KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan Buku Tabungan Surat Kuasa Pengambilan KKS, PIN Mailer dan Buku Tabungan serta Transaksi Contoh Berita Acara Penyerahan KKS, PIN Mailer dan Buku
User Cabang Padanan atau Outlet Padanan Cabang Padanan atau Outlet Padanan Cabang Padanan atau Outlet Padanan Cabang Padanan atau Outlet Padanan Cabang Padanan atau
Lampiran 1. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN BNI PANDAI BANSOS
Lampiran 2. CONTOH LAYOUT RUANGAN DISTRIBUSI KKS, PIN MAILER DAN BUKU TABUNGAN
Lampiran 3.
Desain Buku Tabungan BNI Pandai
Halaman depan luar (Front Cover )
Halaman depan bagian dalam atas
Halaman belakang luar (Back Cover )
Halaman depan bagian dalam bawah
Halaman untuk cetak mutasi transaksi
Halaman belakang dalam
Lampiran 4. SURAT KUASA PENGAMBILAN KKS, PIN MAILER DAN BUKU TABUNGAN SERTA TRANSAKSI SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : ......................... Tempat/tanggal lahir : ......................... Alamat : .......................... Telp. : ......................... NIK : ......................... Untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA Dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada : Nama : ......................... Tempat/tanggal lahir : ......................... Alamat : .......................... Telp. : ......................... NIK : ......................... Hubungan Keluarga : ………………….. Untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA KHUSUS
Lampiran 5. CONTOH BERITA ACARA PENYERAHAN KKS, PIN MAILER DAN BUKU TABUNGAN NO 1 2 3 ... dst
NAMA KPM
ALAMAT KPM
NIK KPM
KEC
KEL
NO. BPNT
NO. REK
NO . K ARTU
TAND A TANGAN
Lampiran 6
CONTOH FORMAT PENDAFTARAN TID AGEN46 No
Nama Agen
1 Andriyanto 2 Prabowo 3 Joko Christianto 4 Gatot Mukti Ket:
No Agen
MID
TID
Area
BNI25913131 108005067 10024452 BNI22422332 100200033 10013451,10013452 BNI21222332 100200044 10113451,10113452,10113453
Jakarta Pasuruan Solo
BNI01222332 100200055 10123451,10123452,10123453,10123454
Jakarta
Untuk agen yang memiliki lebih dari 1 (satu) TID maka diurutkan kesamping sesuai dengan kolom TID dan dipisahkan dengan "," tanpa "spasi".
Lampiran 7 TABEL ERROR CODE – MESIN EDC ERROR 06 -
Keterangan Error e-Wallet belum didaftarkan Nomor Rekening berbeda
12
-
Rekening Agen di bawah saldo minimum
14
-
Data Penerima belum didaftarkan TID belum disandingkan ke Agen Kewenangan Agen belum ditambahkan Salah Kode Produk
30
-
Reset PIN
51
-
Rekening Giro Penampungan belum ada/kurang
55
-
Salah PIN, buka blokir di CS
57
-
Kode Pos Agen berbeda dengan Penerima
61
-
Kuota telah habis
62
-
Kartu belum aktif
68
-
Untuk subsidi : Stok Agen belum diinsert/tambahkan Untuk bantuan : redundant bantuan yang didapat Penerima
75
-
PIN entries exceeded (salah pin 3x dan terblokir)
86
-
Database error (harap hubungi CNM / ECN)
91
-
Permasalahan di Sistem (Call STI/OTI)
*Apabila terdapat penambahan kode error mesin EDC, maka akan diinformasikan lebih lanjut
