JUKLAK REHAB SD 2018_PDF.pdf

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Gedung E Lantai 17-18 Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021)5725636, 5725641, 5725643, Fax. (021)5725643, 5723637 Laman : http://www.psd.dikdas.go.id Email : [email protected]

PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR NOMOR : 168/D2.1/KPA/I/REHABILITASI/2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUANG BELAJAR SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIEKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 20 20 Peraturan

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar

- ii -

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); a.7.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 28 Tahun 2002 Tentang 2002 Tentang Bangunan Gedung; Gedung; 7.8.


Pendanaan

Pendidikan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8.9.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2010

Nomor

23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bantuan Rehabilitasi Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar

- iii -

9.10.


Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

103,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5423); 10.11.


Pengelolaan Negara

Barang

Republik

Milik

Indonesia

Negara/Daerah Tahun

2014

(Lembaran Nomor

92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 11.12.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 5); 12.13.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Indonesia; 13.14.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24

Tahun 2007 tentang Standar Sarana Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; b.15.

Peraturan Peratura n Menteri Pekerjaan Umum nomor 45 T 45 T ahun ahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 14.16.

Peraturan

Menteri

168/PMK.05/2015 Anggaran

tentang

Bantuan

Negara/Lembaga

Keuangan Mekanisme

Pemerintah

sebagaimana

Pada

telah

Nomor Pelaksanaan Kementerian

diubah

dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016; 15.17.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;


- iv -

16.18.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan

Pemerintah

di

Lingkungan

Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016; 17.19.

Peraturan

Menteri

111/PMK.06/2016

tentang

Keuangan Tata

Cara

Nomor Pelaksanaan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 18.20.

Surat

Edaran

Dirjen

Dikdasmen

Nomor

20/D/SE/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang pelibatan sekolah menengah kejuruan program keahlian teknik

bangunan

pemerintah

dalam

dibidang

gedung/bangunan

program/kegiatan

bantuan

rehabilitasi/pembangunan

sekolah

di

lingkungan

Direktorat

Jenderal Dikdasmen; Dikdasmen; 19.21.

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah Nomor 11/D/BP/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 20.22.

Rekomendasi Penetapan Harga Satuan Bangunan dan

Biaya

Konstruksi

Fisik

Pembangunan

Sekolah

di

Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Menengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KUASA PENGGUNA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT

PEMBINAAN

SEKOLAH

DASAR

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUANG BELAJAR SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah D asar.


-v-

Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3 Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2018 KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR,

MUKHLIS, ST NIP. 196805031998031002 196805031998031002


LAMPIRAN PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR NOMOR : 168/D2.1/KPA/I/R 168/D2.1/KPA/I/REHABILITAS EHABILITASI/2018 I/2018 TANGGAL : 4 JANUARI JANUARI 2018 TENTANG PETUNJUK PETUNJUK PELAKSANAAN PELAKSANAAN BANTUAN BANTUAN REHABILITAS REHABILITASII RUANG BELAJAR SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A.

PENGERTIAN Pengertian rehabilitasi menurut Permen PU No 24/prt/m/2008 adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun mempertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah.

Menurut Surat Edaran No 4/KN/2012 Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula. Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas yang dimaksud rehabilitasi ruang belajar adalah perbaikan aset tetap d alam kondisi rusak sedang (30%-45%), rusak berat (45%-65%) dan rusak total (>65%) pada ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang praktek. B. LATAR BELAKANG Berdasarkan data pokok pendidikan pada bulan Juni tahun 2017 kondisi ruang kelas rusak sedang 81.163 ruang dan rusak berat sebanyak 106.746 ruang. Untuk menyikapi kondisi tersebut Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen melanjutkan program rehabilitasi ruang belajar berupa perbaikan aset tetap dalam kondisi rusak sedang, rusak berat dan rusak total pada ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang praktek, kecuali daerah yang kondisinya diperlukan penanganan secara khusus. Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar dimaksudkan untuk menambah komponen, memperbaiki memperbaiki yang rusak dan mengembalikan fungsi ruang, sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih optimal.

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar

--2--

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program keahlian Teknik Bangunan diikutsertakan dalam program bantuan ini sebagai tim verifikasi validasi dan sebagai

tim teknis. Keterlibatan SMK program keahlian Teknik

Bangunan ini didasari oleh Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia dan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 20/D/SE/2016 Tanggal 30 tentang pelibatan sekolah menengah kejuruan bangunan

dalam

program/

rehabilitasi/ pembangunan

kegiatan

September 2016

program keahlian teknik

bantuan

pemerintah

dibidang

gedung/ bangunan sekolah di lingkungan li ngkungan

Direktorat Jenderal Dikdasmen. Pada tahun anggaran 2018, salah satu kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (SD) adalah Bantuan Rehabilitasi Rehabilitasi Ruang Belajar Belajar Sekolah Dasar. Bantuan Bantuan

tersebut sebagai upaya strategis untuk merealisasikan merealisasikan

paradigma pendidikan sehingga mutu pendidikan di sekolah dasar dapat meningkat. C. TUJUAN Tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk: a. meningkatkan kualitas ruang belajar sekolah dasar; b. memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar; c. mendukung tercapainya standar sarana dan prasarana pendidikan; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. d. meningkatkan D. JUMLAH BANTUAN Bantuan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar total sebesar Rp 569.806.000.000 (lima ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus enam juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.


--3--

E. SASARAN Ruang belajar sekolah dasar yang mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan: a. rusak sedang, yaitu tingkat kerusakan lebih besar dari 30% sampai dengan 45%; b. rusak berat, yaitu tingkat kerusakan lebih besar dari 45% sampai dengan 65%; dan/atau c. rusak total, yaitu tingkat kerusakan lebih dari rusak berat (> 65%), maka dapat dilakukan pembangunan kembali dalam bentuk ruang baru dengan alokasi dana sebesar biaya pembangunan ruang kelas baru apabila secara teknis komponen strukturnya strukturnya dinyatakan tidak memadai. F. BENTUK BANTUAN Bantuan diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan tingkat kerusakan ruang belajar, dengan nilai bantuan mengacu pada harga satuan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. G. PEMBERI BANTUAN Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018. H. HASIL YANG DIHARAPKAN 1. meningkatnya meningkatnya kualitas ruang belajar SD; dan/atau 2. terpenuhinya terpenuhinya standar ruang belajar SD. I.

KARAKTERISTIK BANTUAN 1. Bantuan ini adalah Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Menteri

Mekanisme

Keuangan

Pelaksanaan

Nomor

Anggaran

168/PMK.05/2015 Bantuan

tentang

Pemerintah

Pada

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

Pelaksanaan

Anggaran

Bantuan

Pemerintah

Pada

Kementerian Negara/Lembaga Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor

1745)

juncto

Peraturan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran


--4--

Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116), dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2. Penerima Bantuan adalah SD Negeri/Swasta yang masuk dalam DAPODIK dan TAKOLA SD; 3. Bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada SD penerima bantuan melalui transfer dari Kas Umum Negara ke Rekening SD penerima bantuan; 4. Pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar dilakukan dengan mekanisme swakelola; 5. Penerima

bantuan

melaporkan

pertanggungjawaban

pekerjaan kepada Direktorat Pembinaan SD.


pelaksanaan

--5--

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

A. ORGANISASI Organisasi pelaksanaan kegiatan bantuan ini melibatkan unsur-unsur: 1.

Direktorat Pembinaan SD;

2.

Dinas Pendidikan Provinsi;

3.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

4.

Sekolah Menengah Kejuruan; dan

5.

Sekolah Dasar.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Direktorat Pembinaan SD a. menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018 sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; b. mengolah dan menyeleksi data SD calon penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018 berdasarkan DAPODIK dan data TAKOLA; c. menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018; d. menyampaikan informasi Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018 kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan SMK program keahlian Teknik Bangunan di wilayah bersangkutan; e. menetapkan SD penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018; f.

melaksanakan sosialisasi/workshop Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018 kepada SD Penerima Bantuan;

g. melaksanakan

penandatanganan

Surat

Perjanjian

Kerjasama

Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018 dengan SD Penerima Bantuan; h. menyalurkan Bantuan Rehabilitasi Ruang

Belajar Sekolah Dasar

Tahun Anggaran Anggaran 2018 kepada kepada SD Penerima Penerima Bantuan; Bantuan;


--6--

i.

melakukan

monitoring

Rehabilitasi Ruang

dan

evaluasi

pelaksanaan

Bantuan

Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018

secara sampling; dan j.

melakukan serah terima asset barang milik negara dengan Kabupaten/Kota terkait dengan peningkatan nilai bangunan.

2. Dinas Pendidikan Provinsi a.

menugaskan SMK program keahlian teknik bangunan sebagai tim verifikasi dan validasi pendataan TAKOLA SD;

b.

melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap kinerja SMK dalam melaksanakan verifikasi Sekolah Dasar.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota c.a.menugaskan c.a. menugaskan SMK program keahlian teknik bangunan sebagai tim verifikasi dan validasi pendataan TAKOLA SD; d.b. menyampaikan informasi bantuan pemerintah kepada sekolah dasar; e.c.membuat e.c. membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dilampiri daftar SD penerima bantuan pemerintah (Lampiran 2); f.d. menerima tembusan SK penetapan SD penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar; g.e.melakukan g.e. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada SD penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar SD; h.f. mendampingi tim Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi; i.g. menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BAST BMN) Lampiran 21; dan j.h. melakukan pencatatan peningkatan aset atas perubahan nilai barang milik negara/daerah karena adanya kegiatan rehabilitasi gedung sekolah dasar.

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) a. mengikuti

workshop/sosialisasi

dan

bimbingan

teknis

yang

diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar; b. melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan

dengan

menggunakan aplikasi Takola. Tahapan yang perlu

dilakukan oleh Tim SMK adalah sebagai berikut:


--7--

1)

verifikasi data siswa, guru, dan sekolah;

2)

memetakan denah site existing (lampiran 1);

3)

verifikasi data fisik gedung SD dan menginput data prasarana (gedung, lantai, ruangan, dan lahan kosong) dikaitkan dengan data prasarana DAPODIK;

4)

pengamatan umum bangunan sekolah;

5)

pengamatan

kerusakan

setiap

ruang

(bantuan

analisa

kerusakan menggunakan format analisa pada lampiran 1); 6)

validasi data guna memastikan bahwa seluruh komponen data takola telah sesuai dengan kaidah dan ketentuan teknis yang berlaku dan sesuai;

7)

melakukan validasi ulang data takola berdasarkan masukan dari Tim Direktorat Pembinaan SD.

c. SMK jurusan bangunan mengirimkan secara daring ( online ) hasil

verifikasi ke server sistem aplikasi TAKOLA; d. bertindak sebagai tim teknis di sekolah penerima bantuan yang

bertugas melakukan perencanaan-pengawasan serta pelaporan pada

aplikasi Takola. (Format perencanaan setidak-tidaknya

mengacu pada Lampiran 3).

5. Sekolah Dasar (SD) a. Kepala Sekolah 1)

menyiapkan

dokumen

perencanaan/pelaksanaan

rehabilitasi

ruang rua ng belaj bel ajar ar untuk unt uk di unggah unggah ke dalam dalam aplikasi aplikasi TAKOLA TAKOLA (setid (se tidakaktidaknya mencakup Format pada Lampiran 3); 2)

mengikuti workshop /sosialisasi; /sosialisasi;

3)

menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait (Lampiran 4);

4)

menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

5)

membentuk TPR2B secara musyawarah;

6)

menerbitkan Surat Keputusan Ke putusan Tim Pelaksana Rehabilitasi Rehabilitas i Ruang Belajar (TPR2B); (Lampiran 6a dan 6b);

7)

menerbitkan Surat Keputusan Tim Teknis (Lampiran 7a dan 7b) dan Surat Tugas Tim Teknis (Lampiran 7c dan 7d);

8)

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar di tingkat sekolah;


--8--

9)

melaporkan

penerimaan

dana

bantuan

rehabilitasi

ruang

belajar kepada Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Lampiran 5); has il pelaksanaan pelaksana an rehabilitasi rehabilitas i ruang belajar ke 10) menyerahkan hasil Direktur Pembinaan Sekolah Dasar 100% yang

sesuai pelaporan progres

diunggah/upload diunggah/upload menggunakan

aplikasi

Takola

(jenis dokumen yang diunggah/upload merupakan bagian dari dokumen Lampiran 20 dan secara rinci dijelaskan pada bab VII, bagian B dokumen ini); 11) menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan rehabilitasi

ruang belajar sebagai arsip sekolah; dan 12) menyerahterimakan dokumen hasil pelaksanaan pembangunan

ruang kelas baru apabila terjadi pergantian kepala sekolah dasar kepada Kepala Sekolah Dasar yang baru dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. (TPR2B). b. Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B). 1) TPR2B terdiri dari unsur sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, yang dipilih secara musyawarah dalam forum rapat sekolah (Lampiran 6a dan 6b). TPR2B bertugas sebagai pelaksana rehabilitasi

ruang

belajar

sekolah

dasar

yang

dalam

pelaksanaannya didampingi oleh Tim Teknis. Susunan organisasi TPR2B sebagai pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut:

Jabatan

Unsur

Penanggung Jawab

:

Kepala sekolah

Ketua

:

Guru Tetap (bukan kepala sekolah)

Sekretaris

:

Wakil wali murid

Bendahara

:

Salah seorang guru

Penanggungjawab Penanggungjawab Teknis

:

Wakil wali wali murid atau masyarakat masyarakat yang memiliki pengalaman di bidang bangunan

Anggota

:

Sekolah, Komite Sekolah dan/atau masyarakat

Keterangan TPR2B : Penanggung Jawab adalah kepala sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar yang bersangkutan. Ketua adalah guru tetap sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar yang bersangkutan dan bukan kepala sekolah. Sekretaris adalah orang tua/wali murid yang mampu melaksanakan •

•

•


--9--

•

•

•

kegiatan administrasi. Bendahara adalah guru tetap yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan pengelolaan keuangan, keuangan, bertugas bertugas sebagai pemegang pemegang buku kas dan juru bayar. Penanggungjawab Teknis Rehabilitasi adalah orang tua/wali murid atau tokoh masyarakat setempat yang merangkap anggo ta tim pelaksana, bertanggungjawab dalam pelaksanaan teknis. teknis. Penanggungjawab teknis diutamakan berlatar belakang pendidikan teknik Bangunan dan memiliki pengalaman pengalaman dalam bidang pekerjaan pekerjaan bangunan bangunan gedung. gedung. Penanggungjawab teknis melaksanakan pekerjaan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar berdasarkan dokumen teknis. Anggota adalah unsur sekolah dan/atau unsur komite sekolah dan/atau unsur masyarakat, yang memiliki kompetensi atau pengalaman pengalaman pada bidang pekerjaan pekerjaan yang dibutuhkan, dibutuhkan, bertugas bertugas membantu pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar.

2) Proses pembentukan TPR2B sebagai berikut: a)

Kepala sekolah bersama komite sekolah melaksanakan rapat dengan agenda: i. bantuan rehabilitasi rehabilitasi ruang ruang belajar; ii. pembentukan pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B); iii. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim pelaksana pembangunan.

b)

Prosedur

pemilihan

demokratis

anggota

TPR2B

dilakukan

secara

melalui prosedur musyawarah untuk mufakat.

Hasil rapat dituangkan

dalam Berita Acara Pemilihan dan

Pembentukan TPR2B (Lampiran 6a). c)

Berdasarkan hasil rapat pemilihan dan pembentukan tim pelaksana rehabilitasi ruang belajar (TPR2B), kepala sekolah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan TPR2B (Lampiran 6b).

3) TPR2B memiliki tugas dan tanggungjawab tanggungjawab sebagai berikut: a)

melibatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

rehabilitasi ruang belajar belaja r sekolah dasar tahun 2018 untuk meningkatkan

kepedulian

masyarakat

dalam

bidang

pendidikan; b)

melaksanakan Rehabilitasi Ruang Belajar secara swakelola (tidak boleh dikontrakan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong);


- - 10 - -

c)

memberikan arahan kepada penanggungjawab tim teknis dan secara

bersama-sama

menyusun

rencana

dan

waktu

pelaksanaan rehabilitasi rehabilitasi ruang belajar; d)

memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya dan menyusun Daftar Keahlian Pekerjaan yang Berkontribusi pada pelaksanaan rehabilitasi rehabilitasi ruang belajar belajar (Lampiran 10);

e)

mengajukan kebutuhan dana rehabilitasi ruang belajar kepada kepala sekolah, dan memanfaatkan sesuai dengan rencana secara bertahap menggunakan Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) (Lampiran 8);

f)

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen teknis;

g)

melakukan

pencatatan

kejadian

setiap

hari

selama

pelaksanaan pelaksanaa n pekerjaan menggunakan menggunakan Format Laporan Harian (Lampiran 11); h) apabila terjadi perubahan perencanaan, TPR2B harus membuat

Berita Acara Perubahan Pekerjaan Rehabilitasi Rehabilitas i Ruang Belajar (Lampiran 12).

Perubahan

tersebut

tidak

diperbolehkan

berakibat pada penurunan pe nurunan kualitas fisik bangunan; i)

mengadministrasikan semua dokumen pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar tahun 2018, baik administrasi

keuangan

maupun teknis dan disimpan di

sekolah; j)

membuat

informasi

pada

papan

nama

kegiatan

prasasti

(Lampiran 17); k)

menyusun laporan mingguan (Lampiran 18) yang dilengkapi dengan pengisian penambahan progres fisik setiap minggunya pada Kurva S;

l)

menyerahkan hasil pelaksanaan bantuan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar

tahun 2018 kepada Kepala Sekolah

yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (bagian dari Dokumen Lampiran 20).

c.

Tim Teknis 1)

Kedudukan tim teknis: a)

tim teknis berasal dari unsur SMK jurusan Teknik Bangunan;

b)

keanggotaan tim teknis yang berasal dari SMK jurusan Teknik Bangunan berdasarkan usulan yang tanda tangani oleh Kepala


- - 11 - -

SMK yang bersangkutan; c)

Commented [h1]:

tim teknis bertugas sesuai Surat Tugas dari Kepala Sekolah Penerima bantuan (Lampiran 7a, 7b, 7c, 7d).

d)

tim teknis dalam setiap kunjungannya wajib memberikan catatan masukan/input kerja.

2)

Komponen/keanggotaan Tim Teknis yang berasal dari SMK harus didasarkan pada usulan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK yang bersangkutan.

Tanggungjawab: 3) Tugas dan Tanggungjawab: Persiapan a) Tahap Persiapan 1)) melakukan pendataan kondisi lokasi atau lahan; 2)) membuat perencanaan rehabilitasi ruang belajar yang dituangkan

dalam

gambar

kerja.

Perencanaan

harus

memenuhi prinsip bangunan tahan gempa dan gambar kerja terdiri dari: 















site plan/tata letak bangunan; denah, tampak, potongan; rencana pondasi; rencana atap/kap; rencana plafon; instalasi listrik/penerangan; instalasi air bersih/air kotor (jika ada); detail;

dengan contoh gambar kerja sebagaimana Lampiran 23 dan contoh pemahaman teknis teknis sebagaimana Lampiran Lampiran 25; 3)) membuat perencanaan rehabilitasi ruang belajar yang dibahas bersama tim pelaksana dan unsur lainnya sebagai wakil dari masyarakat (Lampiran 3); 4)) menyusun analisis harga satuan pekerjaan berdasarkan harga bahan dan upah; 5)) membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) (bagian dari dokumen pada Lampiran 3); dan 6)) Bar Chart dan Kurva “S” “S” (bagian dari dokumen pada Lampiran 3). Pelaksanaan b) Tahap Pelaksanaan 1)) secara periodik membantu kepala sekolah dan TPR2B


- - 12 - -

mengarahkan

dan

membimbing

pekerja

dan

tukang

selama pekerjaan berlangsung; 2)) membantu mengkomunikasikan hasil pertahap pekerjaan kepada pihak-pihak terkait (apabila diperlukan); 3)) mengawasi,

memeriksa

kualitas

dan

kuantitas

bahan

yang dibeli; 4)) mengawasi,

memeriksa

dan

mengevaluasi

kemajuan

pekerjaan; dan 5)) menyusun laporan kemajuan pekerjaan mingguan. c)

menyampaikan an dokumen kepada Direktorat Membantu TPR2B menyampaik

Pembinaan SD: 1)) dokumen

perencanaan

Pelaksanaan

(gambar

berupa:

Gambar

perspektif

3D,

Perencanaan/

denah,

tampak,

potongan, detail dan detail sambungan), RAB dan analisa harga satuan, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, dan Tabel Spesifikasi Teknis Bahan Bangunan; dan 2)) dokumen kemajuan pekerjaan 30%, 50%, 70% dan 100%.

melaksanakan tugas-tugasnya 4) Tim Teknis bersama TPR2B dalam melaksanakan harus memperhatikan hal-hal berikut ini: a)

Menggunakan tenaga kerja setempat. Tenaga kerja dari luar hanya diperbolehkan diperbolehkan apabila tenaga terampil yang dibutuhkan dibutuhkan tidak tersedia di sekitar lokasi sekolah atau kurangnya tenaga kerja di wilayah tersebut.

b)

Menggunakan bahan

setempat bila

tersedia, agar dapat

memberi manfaat antara lain memberi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan penggunaan tenaga dan bahan lokal diharapkan uang tetap berputar di dalam desa itu sendiri, sehingga jumlah

modal/uang yang beredar di sekitar lokasi

sekolah meningkat.


- - 13 - -

BAB III PERSYARATAN, DAN MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

A. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN Persyaratan penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018: 2018: 1. sekolah terdaftar dalam DAPODIK dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN); 2. masih beroperasional dan memiliki izin operasional; 3. bangunan sekolah berdiri di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa; 4. memiliki Kepala Sekolah yang ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang; 5. memiliki Komite Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang berwenang; 6. sekolah (negeri/swasta) dalam kondisi rusak sedang, rusak berat, dan/atau melebihi rusak berat; dan 7. tidak sedang menerima bantuan sejenis dari Dana Alokasi Khusus, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018. B. MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN Penentuan penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2018 dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan tahapan sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyampaikan informasi tentang program/kegiatan bantuan pemerintah rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 2. SMK jurusan teknik bangunan melakukan verifi kasi berdasarkan data dari sistem aplikasi TAKOLA, yang sel anjutnya tahapan kerja meliputi: a. verifikasi data siswa, guru, dan sekolah; b. memetakan denah site existing; c. menginput data prasarana (gedung, lantai, ruangan, dan lahan kosong) dikaitkan dengan data prasarana DAPODIK; d. pengamatan umum bangunan sekolah; e. pengamatan kerusakan setiap ruang.


- - 14 - -

3. SMK jurusan bangunan mengirimkankan secara daring ( online ) hasil verifikasi ke server sistem aplikasi TAKOLA; 4. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melakukan pembacaan dan pencatatan jenis ruang yang masuk kedalam kategori rusak sedang (>30% s.d. 45%), rusak berat (>45% s.d. 65%) dan rusak total (>65% s.d. 100%) dengan dokumentasi foto yang ada; 5. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menerbitkan SK penetapan sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar dan

menyampaikan

SK

Penetapan

ke

Dinas

Pendidikan

Kabupaten/Kota; 6. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melakukan Sosialisasi kepada SD penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar; 7. Kepala sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS); 8. Bagi

sekolah

penerima

bantuan

wajib

melampirkan

dokumen

perencanaan dan dokumen persyaratan lainnya yang di upload dalam aplikasi TAKOLA; dan 9. Dinas Pendidikan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

C. WORKSHOP/SOSIALISASI Penandatangan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan workshop/ sosialisasi sosialisasi kepada sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar agar diperoleh persamaan persepsi dengan sekolah

penerima

bantuan

dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan

bantuan

rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar. Tujuan workshop /sosialisasi /sosialisasi adalah: 1. agar sekolah memahami secara teknis mekanisme dan pelaksanaan bantuan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar; dan 2. menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara kepala sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.


Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, No underline, Font color: Auto

- - 15 - -

BAB IV TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN A. PERSYARATAN PENYALURAN DANA

Persyaratan yang harus dilengkapi dalam penyaluran dana bantuan: 1.

Surat Perjanjian Kerja Kerja Sama (SPKS) antara PPK dengan Kepala Sekolah Penerima Bantuan;

2.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Sekolah;

3.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala

Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota; 4.

Kuitansi penerimaan dana bantuan; dan

5.

Nomor rekening sekolah yang valid dan aktif pada bank pemerintah.

B. PROSES PENYALURAN DANA

1. Penyaluran Dana ke Sekolah. Pencairan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar dilakukan secara langsung melalui transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening SD Penerima Bantuan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi

dan/atau

pembangunan

gedung/bangunan

setelah

seluruh

persyaratan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Bagian A dipenuhi dan diterima oleh PPK terkait; b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi

dan/atau

pembangunan

gedung/bangunan,

apabila

prestasi

pekerjaan telah mencapai 50%. 2. Penyaluran Dana ke TPR2B. Kepala Sekolah harus menyalurkan dana untuk biaya pekerjaan fisik rehabilitasi (diluar dari prosentase biaya manajemen

rehabilitasi) rehabilitas i) ke

TPR2B dengan dengan ketentuan ketentuan sebagai sebagai berikut: berikut: 1.

Tahap I : 70%

•

•

Dana diserahkan ke TPR2B berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) – (RPD) – Lampiran 8) 8) Pembuatan RPD dilakukan oleh TPR2B dibantu Tim Teknis

•

•

•

•


Capaian kemajuan pekerjaan minimal 10% per minggu Perkiraan total capaian fisik min. 50% (diperkirakan kurang lebih dalam waktu 1,5 bulan sejak penyerahan dana minggu pertama dari KS ke TPR2B) TPR2B dan Tim Teknis Teknis harus melakukan opname fisik perminggu. TPR2B dengan bantuan Tim Teknis harus membuat laporan capaian progres fisik 50% yang memuat

- - 16 - -

2.

Tahap II : 30%

•

•

Prosentase capaian diawali dengan fisik minimal telah mencapai 50% Persyaratan penyerahan dana dari KS ke TPR2B s eperti penjelasan pada butir 1.

•

•

•

dokumentasi foto perkiraan progres 50%, dan dikirimkan dikirimkan melalui aplikasi Takola SD. Perkiraan capaian fisik hingga min. 90% (paling lambat 2 minggu sebelum berakhirnya pekerjaan) TPR2B dan Tim Teknis harus harus melakukan pe-meriksaan pekerjaan pada progres 70% dan pada 2 minggu sebelum berakhir pekerjaan Dokumentasi foto pada perkiraan capaian progres 70% dan 100% harus dipastikan tersedia

Catatan: 1) Nilai fisik pekerjaan adalah besaran biaya diluar dari prosentase biaya manajemen rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar 2) Laporan kemajuan pelaksanaan per minggu harus didasarkan pada pengecekan kemajuan pekerjaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan per minggu. Khusus untuk perkiraan progres 50% dan 100% perlu dilakukan opname fisik yang dihadiri minimal oleh unsur Kepala Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat, Komite Sekolah, TPR2B dan Tim Teknis


- 17 -

BAB V PENGELOLAAN DANA BANTUAN

A. SUMBER DANA

Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. B. RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DANA 1. Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar digunakan untuk rehabilitasi

ruang belajar sekolah dasar yang mengalami tingkat kerusakan: a. rusak sedang, yaitu kerusakan lebih besar dari 30% sampai dengan

45%; b. rusak berat, yaitu kerusakan lebih besar dari 45% sampai dengan

65%; dan/atau c. rusak total, yaitu kerusakan lebih besar dari 65%, maka dapat

dilakukan pembangunan kembali dalam bentuk ruang baru dengan alokasi dana sebesar biaya pembangunan ruang kelas baru. 2. Penerima dana bantuan harus memaksimalkan dana yang diterima,

dengan prioritas sebagai berikut: memperbaiki perabot/mebeulair ruang belajar bagi sekolah penerima a. memperbaiki bantuan rehabilitasi (contoh pada Lampiran 22); b. merehabilitasi toilet/kamar mandi dan sanitasi; c. tempat cuci tangan; d. tempat sampah; dan/atau

bijak” di sekolah Contoh disampaikan pada e. pembuatan “tagline -kata bijak” di Lampiran 24. 3. Dalam

hal terdapat sisa dana dalam pengelolaan dana bantuan

rehabilitasi ruang belajar maka sisa dana tersebut dioptimalkan untuk peningkatan fisik bangunan yang dicatat dalam pembukuan dan laporan penggunaan dana.

C. RINCIAN NILAI BANTUAN

Nilai dana bantuan yang diberikan berdasarkan analisis tingkat kerusakan yang dihitung sebagai berikut:


- 18 -

N = a* x b x c Keterangan: N = nilai dari dari jumlah jumlah biaya rehabilitasi a = harga satuan biaya biaya konstruksi konstruksi fisik untuk pembangunan pembangunan ruang kelas baru *) b = tingkat kerusakan rata rata c = jumlah ruang belajar yang direhabilitasi *) berdasarkan persetujuan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang merupakan Rekomendasi Penetapan Harga Satuan Bangunan dan Biaya Konstruksi Fisik Pembangunan dan Perawatan Sekolah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Catatan : Jumlah biaya rehabilitasi rehabilitasi (N) (N) terdiri dari : - biaya konstruksi fisik (94% x N) - biaya operasional TPR2B (2%x N); dan - biaya Tim Teknis (4%x N )

Contoh: SDN Tatah Alayung Kabupaten X, Provinsi Y: a = Harga satuan biaya konstruksi konstruksi fisik ruang belajar baru di Kabupaten X = Rp. 126.343.424,00 b = Tingkat kerusakan rata-rata 3 ruang belajar belajar rata-rata rata-rata tingkat kerusakan ruang belajar 63% c = Jumlah ruang belajar rusak berat berat sebanyak 3 ruang

Jumlah biaya rehabilit rehabilitasi asi SDN Tatah Alayung: N = (a x b x c) = (Rp.126.343.424,00 (Rp.126.343.424,00 x 63% x 3) = Rp.238.789.071,00

Biaya rehabilitasi (N) SDN Tatah Alayung meliputi: • • •

biaya konstruksi fisik = N x 94% = Rp. 238.789.071 x 94% = Rp. 224.461.727 biaya operasional TPR2B = N x 2% = Rp. 238.789.071 x 2% = Rp. 4.775.781 biaya Tim Teknis = N x 4% = Rp. 238.789.071 x 4%= Rp. 9.551.563

Jumlah nilai bantuan bantuan rehabilitasi rehabilitasi ruang ruang belajar belajar SDN Tatah Alayung: Alayung: N = (94% (N)+ 4% (N) (N) + 2% (N)) = Rp. 224.461.727 + Rp. 4.775.781 + Rp. 9.551.563 = Rp. 238.789.071 (dibulat kan menjadi menjadi Rp. 238,789,000 )

D. DANA MANAJEMEN

Dana manajemen adalah dana untuk keperluan biaya operasional TPR2B dan biaya Tim Teknis yang merupakan bagian dari dana bantuan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar. 1.

Biaya

operasional TPR2B sebesar 2% (dua persen) dari nilai fisik

rehabilitasi ruang belajar digunakan untuk: a. biaya pembelian ATK; b. penggandaan laporan; c. Dokumentasi foto tahap persiapan dan pelaksanaan; d. konsumsi rapat; e. pembuatan papan nama; f. pembuatan papan pengumuman; dan/atau g. transportasi.


- 19 -

2.

Biaya Tim Teknis SMK sebesar sebesar 4% (empat persen) dari nilai fisik rehabilitasi ruang ruang belajar digunakan untuk: a. menyiapkan konsep desain termasuk termasuk dokumen hasil survey detail dan dokumentasi foto kerusakan; b. pembuatan

dokumen

perencanaan

(gambar

perencanaan/

pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, RKS dan Spesifikasi Teknis); c. biaya pengawasan termasuk opname fisik pekerjaan dalam rangka pengendalian rehabilitasi ruang belajar; dan/atau d. penyusunan laporan. Pajak yang diberlakukan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 3.

Biaya operasional TPR2B dan Tim Teknis tidak boleh digunakan untuk honor.

4.

Prosentase pencairan pencairan biaya TPR2B dan Tim Teknis dibagi dalam 2 tahap yaitu: berdasarkan persentase persentase biaya yang a. Tahap I sebesar 70% dari nilai total berdasarkan ditetapkan; dan b. Tahap II sebesar 30% dari nilai total berdasarkan persentase biaya

yang ditetapkan. ditetapkan. Penerimaan biaya TPR2B dari Kepala Sekolah harus dibuktikan dengan Kuitansi Penerimaan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah,

Ketua TPR2B, dan unsur Komite Sekolah. Penggunaan

dana

TPR2B

harus dicatat pada Buku Kas Tunai

(Lampiran 14a) yang dilengkapi dengan pendukung administrasi untuk setiap pembelanjaan. 5.

Biaya Tim Teknis yang diserahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan sistim pembayaran lumpsum yang berbasis pada mengikuti ketentuan sebagai berikut:


output dengan

- 20 -

No. 1.

Penerimaan Tahap Penyerahan Dana Ke Rek Kepsek Ke Tim teknis Tahap I: 70%

70% dari prosentase biaya yang ditetapkan, yang disampaikan

Cakupan/ Output Pekerjaan •

•

•

•

Hasil Dokumen Perencanaan meliputi konsep desain dan gambar perencanaan/ pelaksanaan, RAB, RKS, Spesifikasi teknis, Bar Chart, Kurva S, telah selesai dan layak digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pengiriman hasil perencanaan melalui mela lui aplikasi aplikasi TAKOLA TAKOLA selam s elambatbatlambatnya satu minggu sebelum fisik dimulai untuk bahan pengecekan Tim Teknis Pusat Pemeriksaan fisik pekerjaan per minggu sebagai arsip sekolah Pengiriman melalui aplikasi TAKOLA Laporan capaian progres 50% (Lampiran 19)

Tahap II: 30% 30% 2.

30% dari prosentase biaya yang ditetapkan

•

•

Pemeriksaan fisik pekerjaan dilaksanakan mingguan dimulai sejak pencairan tahap II untuk pencapaian fisik 70% hingga mencapai 100%. Pengiriman Laporan mingguan untuk pencapaian 100%. Disampaikan paling lambat 2 hari setelah koordinasi/ evaluasi.

E. PENGELOLAAN DANA BANTUAN

Pengelolaan dana bantuan rehabilitasi ruang belajar menjadi

tanggung

jawab Kepala Sekolah. Kegiatan pengelolaan dana bantuan dilakukan oleh bendahara

TPR2B

yang

mencakup

pencatatan

penerimaan

dan

pengeluaran dana, meliputi: 1. Pembukuan a. setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah; b. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus

dibubuhi

meterai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea meterai; c. bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang barang/jasa

yang dibayar, tanggal, dan nomor bukti; d. seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan

dalam Buku Kas Tunai dan Buku Kas Umum (BKU) (Lampiran 14a dan 14b); e. BKU dapat ditulis tangan atau diketik dengan mesin tik/computer;


- 21 -

Jika ditulis dengan tangan atau diketik, maka tulisan/ketikan harus rapi, lengkap dan bersih (tidak boleh ada penghapusan/tip-ex penghapusan/ tip-ex ); ); Kalau ada kesalahan kesalahan coret

namun

penulisan/pengetikan, penulisan/pengetikan, kesalahan tersebut di

masih

terbaca,

pembetulan

ditulis

rapi

diatas/dibawahnya diatas/dibawahnya kemudian di paraf; f. semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/

dicatat sesuai urutan kejadiannya; g. setiap akhir bulan, BKU ditutup, dihitung saldonya,

dicocokkan

dengan saldo saldo yang ada di Kas dan dan di Bank; h. pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari transaksi

pembayaran

barang dan jasa harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan (Lampiran 15); i. Buku Pembantu Kas Tunai (Lampiran 14a) dan Buku Kas Umum (BKU)

(Lampiran 14b) sebagai alat

pencatatan pengeluaran dana dan

pembelanjaan harus dilengkapi dilengkap i dengan bukti-bukti pengeluaran dana. Buku Kas Tunai dan Buku Kas Umum harus secara jelas mencatat seluruh pengeluan dana bantuan rehabilitasi

ruang belajar berupa

pembelian material, material, alat, biaya pajak, biaya tenaga kerja dan besaran besaran bunga bank. Seluruh dokumen tersebut serta laporan pekerjaan harus disimpan sebaik-baiknya sebaik-baiknya di tempat yang aman. 2. Dokumen Pendukung Pembukuan a. kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari

pihak yang

menerima pembayaran. b. bukti transaksi lainnya. c. semua

dokumen pendukung pembukuan ditandatangani

kepala

sekolah dan dibayar lunas oleh bendahara TPR2B, serta serta dibubuhi stempel sekolah. 3. Saldo Kas Tunai

Jumlah saldo kas tunai disesuaikan disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan dana dana operasional operasional pekerjaan pada periode rencana dan pihak TPR2B harus memastikan bahwa dana tersebut aman atau tidak bermasalah.

F. LARANGAN

Dana bantuan tidak boleh digunakan untuk: a. diinvestasikan

pada

kegiatan

produktif,

beternak, berdagang, dan sebagainya;


misalnya

untuk

modal

- 22 -

b. dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun; c. disimpan

di

bank

dalam

jangka

waktu

tertentu

dengan

tujuan

memperoleh keuntungan; d. dipindahbukukan ke rekening bank lain atau ke rekening pribadi; dan/atau e. sumbangan, hadiah, tanda terimakasih, komisi dan sejenisnya kepada pihak manapun.


- 23 -

BAB VI PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUANG BELAJAR SEKOLAH DASAR

A. MEKANISME PELAKSANAAN Pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar dilakukan dengan mekanisme swakelola sesuai peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. B. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 1. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi selama 105 (seratus lima) hari kalender kerja terhitung dari saat masuknya dana bantuan ke rekening penerima bantuan. 2. Pekerjaan rehabilitasi harus dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak dana masuk ke rekening penerima bantuan. C. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kegiatan rehabilitasi, Tim Teknis dan TPR2B TPR2B melakukan hal-hal hal-hal sebagai berikut: No. 1.

Item Pekerjaan Transparansi

Cakupan Pekerjaan

1. Informasi/Papan Nama Kegiatan TPR2B memasang informasi/ papan nama berukuran minimal 60 cm x 90 cm yang berisi nama kegiatan, pelaksana, volume kegiatan, tanggal mulai, rencana selesai, sumber dana dan jumlah dana bantuan (Lampiran (Lampiran 17). 17 ). 2.

2.

Akuntabilitas

Pelaksana

Teknis & Dalam rangka transparansi Tim pelaksanaan rehabilitasi ruang TPR2B belajar, TPR2B membuat: (1) informasi/ papan nama; (2) papan pengumuman rehabilitasi.

Papan Pengumuman TPR2B memasang papan pengumuman di sekolah atau di tempat lain yang mudah terlihat terlihat oleh masyarakat. Adapun informasi yang harus disampaikan adalah: a. besaran dana dan sumber dana bantuan rehabilitasi ruang belajar yang diterima sekolah; b. bagan organisasi TPR2B dilengkapi dengan data nama anggota; c. gambar rencana, spesifikasi teknis dan perkiraan perkiraan biaya rehabilitasi; dan d. jadwal pelaksanaan rehabilitasi. Akuntabilitas pada pekerjaan ini ditengarai dengan: 1) Papan Informasi/ Nama


- 24 -

No.

Item Pekerjaan

Cakupan Pekerjaan 2)

3)

4)

5)

Pelaksana

Kegiatan (Lampiran (Lampiran 17); 17); Papan Pengumuman (umumnya disimpan di Direksi Keet atau diselasar sekolah); Buku tamu yang ditulis dan ditandatangani oleh setiap pengunjung yang ingin memberikan masukan; Pertemuan mingguan dengan mengundang Kepala Sekolah, TPR2B, Tim Teiknis, dan Komite Sekolah; Opname fisik pada progres 50% dan 100% mengundang unsur masyarakat dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota

D. PENGELOLAAN PEKERJAAN REHABILITASI Pengelolaaan

pekerjaan

rehabilitasi

meliputi

tahap

perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian pekerjaan. 1. Perencanaan Tahapan perencanaan perencanaan sebagaimana table table berikut:

No.

Item Pekerjaan

1.

Survei dan Identifikasi Pekerjaan

2.

Pembuatan Konsep Desain

Cakupan Pekerjaan

Pelaksana

1. Survei kondisi bangunan secara keseluruhan, fasilitas penunjang, infrastruktur dan mebeler/perabot guna menjabarkan rangkaian pekerjaan yang akan direncanakan dan dilaksanakan. 2. Pengecekan dokumen/surat-surat yang mendukung kelayakan sekolah dasar yang disurvey. 3. Pengumpulan hasil survey berupa kerusakan bagian bagian bangunan bangunan disetiap ruang belajar, sketsa-sketsa bagian kerusakan, dan dokumentasi foto. Hasil survei ini digunakan sebagai dasar perencanaan, perhitungan volume pekerjaan dan merupakan gambaran kondisi lokasi pada progres 0%. Menyusun konsep desain berdasarkan kumpulan data yang diperoleh dari hasil survey mencakup: data rinci kerusakan fisik yang diperkuat dengan foto bagian komponen bangunan yang rusak. Dalam penyusunan konsep desain ini harus mencakup: a. penentuan daftar komponen bangunan yang diperbaiki; b. tidak melakukan perubahan dimensi ruang belajar yang diperbaiki apabila diperkira-kan dana yang tersedia tidak mencukupi; c. membuat konsep desain yang memastikan adanya peningkatan kualitas, keamanan, ke-nyamanan dan keindahan ruang belajar; d. memastikan kecukupan dana yang tersedia dengan tambahan kontribusi (sesuai kebutuhan) dari masyarakat

TPR2B dibantu oleh Tim Teknis.


Tim Teknis. Dalam melaksanakan tahapan ini Tim Teknis harus mem-berikan penjelasan, diskusi dan me-nampung aspirasi masyarakat melalui TPR2B, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah

- 25 -

No.

Item Pekerjaan

Cakupan Pekerjaan

e.

f.

g.

h.

i.

3.

Gambar perencanaan

1.

Pelaksana

maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota; dapat memberikan inovasi pada tampilan ruang belajar/ fasade dengan permainan cat yang berkualitas dan/atau ornamen garis dan/ atau ornamen material lokal sehingga mempunyai nilai artistik dan mempunyai kekhasan/ kearifan lokal; adanya sarana “Sudut Baca” yang nyaman dan indah (inovasi) diruang kelas yang dilengkapi dengan perabot yang dibutuhkan; apabila dananya tersedia dan/atau adanya sisa material bangunan dapat digunakan untuk memperbaiki KM/WC dan/atau penambahan tempat cuci tangan dan/atau tempat sampah dan/atau slogan peningkatan karakter/ penyemangat; perkiraan Spesifikasi Teknis bahan bangunan/material yang dibutuhkan (pemahaman teknis Lampiran 25); 25); perkiraan jadwal pelaksanaan rehabilitasi dalam bentuk diagram balok (Bar Chart) dan Kurva “S” (Lampiran 14a dan 14b). membuat bangunan membuat bangunan rehabiilitasi secara Tim Teknis. lengkap (menggunakan software Dalam melaksanakan autocad dan dan dalam bentuk Pdf), tahapan ini Tim Teknis mencakup: (a). site plan/tata plan/tata letak harus memberikan bangunan; (b). denah, tampak, penjelasan, diskusi dan potongan, detail/ sambungan; (c). menampung aspirasi rencana atap/kap; (d). rencana plafon; masyarakat melalui (e). rencana instalasi listrik/penerangan; TPR2B, Kepala Sekolah (f). rencana instalasi air bersih dan air dan Komite Sekolah kotor; dan (g). Detail. Gambar Perencanaan ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis (sesuai SK Tim Teknis), Kepala Sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak pembina dan pengawas teknis gedung negara di wilayah Kabupaten/Kota. Sebagai contoh Gambar Perencanaan Gedung SD disampaikan pada Lampiran 23. 23. Gambar tersebut hanya sebagai inspirasi bagi Tim Teknis dan TPR2B. Tim Teknis dapat melakukan perbaikan tampilan fasade bangunan pada dinding bagian depan, samping dan belakang bangunan serta bentuk atap.

2. Rencana sudut baca dengan perbaikan/pembuatan perabot ruang belajar dan pembuatan meja, kursi serta rak/tempat penyimpanan bukubuku. 3. perencanaan rehabilitasi ruang belajar harus memperhatikan terhadap kekuatan, keamanan, kenyamanan, mengakomodir kearifan lokal dan keindahan. Tim Teknis dapat melakukan inovasi-inovasi dalam memperindah fasade/tampilan bangunan baik pada interior maupun


- 26 -

No.

Item Pekerjaan

Cakupan Pekerjaan

Pelaksana

eksterior kelas. 4. gambar desain dan struktur bangunan harus memenuhi prinsip bangunan tahan gempa, mematuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia yang berlaku dan Spesifikasi Teknis serta rencana kerja dan syarat – syarat – syarat syarat (RKS) sesuai penjelasan Lampiran 25; 25; Tim Teknis. Dalam melaksanakan tahapan ini Tim Teknis harus memberikan penjelasan, diskusi dan menampung aspirasi masyarakat melalui TPR2B, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah 5. Menyusun Peraturan bangunan tahan gempa serta Tim Teknis. metode ketentuan Standar Nasional Indonesia yang Dalam melaksanakan pelaksanaan/ berlaku terkait bangunan yang kuat, stabil, tahapan ini Tim Teknis Rencana aman dan nyaman harus menjadi dasar harus memberikan Kerja dan dalam penyusunan Spesifikasi Teknis serta penjelasan, diskusi dan Syarat-Syarat rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) menampung aspirasi pekerjaan sesuai penjelasan Lampiran 25; 25; masyarakat melalui TPR2B, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah 6. Daftar Peraturan bangunan tahan gempa serta Tim Teknis. Spesifiksi ketentuan Standar Nasional Indonesia yang Dalam melaksanakan Teknis berlaku terkait bangunan yang kuat, stabil, tahapan ini Tim Teknis bahan/ aman dan nyaman harus menjadi dasar harus memberikan material dalam penyusunan Spesifikasi Teknis serta penjelasan, diskusi dan bangunan rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) menampung aspirasi yang sesuai penjelasan Lampiran 24; 24; masyarakat melalui digunakan TPR2B, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah 7. Jadwal Jadwal pelaksanaan dibuat dalam bentuk Tim Teknis. pelaksanaan Bar Chart dan Kurva S Dalam melaksanakan rehabilitasi tahapan ini Tim Teknis ruang belajar harus memberikan penjelasan, diskusi dan menampung aspirasi masyarakat melalui TPR2B, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Dokumen tersebut diatas harus dikirimkan olehSMK oleh SMK ke Direktorat Pembinaan SD dalam bentuk e-Dokumen paling lambat setelah 15 hari kalender sejak sosialisasi/bimbingan teknis SMK. (Catatan Gambar rencana berupa JPG dan PDF dan RAB dalam Excell) 4.

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Terdiri dari: 1) RAB 2) Analisa Harga Satuan

2. Pelaksanaan TPR2B menyusun jadwal pelaksanaan pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar yang menggambarkan jenis dan urutan kegiatan serta waktu pelaksanaan rehabilitasi. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang belajar rusak berat selama 105 (seratus lima) hari kalender terhitung sejak dana masuk rekening.


- 27 -

Pelaksanaan pekerjaan dimulai dari pembongkaran bangunan yang akan diperbaiki, galian pondasi (jika ada) sampai dengan pekerjaan atap, finishing, serta pembersihan lokasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan fisik pekerjaan sebagaimana pada Tabel berikut:

No.

Item Pekerjaan

1.

Pelaksanaan Pekerjaan

2.

Perubahan Pekerjaan

3.

Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan

4.

Opname/ pemeriksaan fisik pekerjaan, Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan.

5.

Dokumentasi Pelaksanaan

Cakupan Pekerjaan

Pelaksana

Setiap tahapan pekerjaan dikoordinasikan antara TPR2B dan Tim Tek nis , mulai dari rencana anggaran, pelaksanaan pekerjaan hingga penggunaan dana. Selama pelaksanaan pekerjaan, apabila terjadi perubahan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), baik yang terkait dengan volume maupun biaya harus dilengkapi dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam berita acara perubahan pekerjaan (Lampiran 12). 12). Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar wajib dilakukan minimal per minggu yang meliputi bahasan: prosentase (%) capaian kemajuan pelaksanaan, hasil kualitas pekerjaan untuk setiap bagian yang telah diselesaikan, kendala/permasalahan serta bagaimana mengantisipasi masalah dan rencana kerja minggu selanjutnya. Koordinasi ini harus mengikutsertakan seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan hasil rapat evaluasi dituangkan dalam notula. Opname/pemeriksaan fisik pekerjaan harus dilaksanakan untuk setiap mingguan mencakup informasi prosentase capaian pekerjaan dan kualitas hasil per bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan. Untuk prosentase capaian diperkirakan 30%, 50%, 70% 70% dan 100% hasil opname/pemeriksaan fisik harus dibuat Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) dan khusus untuk prosentase 50% dan 100% harus dihadiri oleh Tim dari Kabupaten/Kota. Setelah pekerjaan dipastikan sudah mencapai 100% sesuai hasil opname/pemeriksaan fisik pekerjaan, TPR2B mempersiapkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan (bagian dari dokumen pada Lampiran 20). 20). Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan lembar pemeriksaan/opname fisik pekerjaan 100%.

TPR2B dibantu pengawasannya oleh Tim Teknis.



Selama TPR2B

TPR2B, Komite Sekolah dan dibantu Tim Teknis

TPR2B, Komite Sekolah dan Tim Teknis

TPR2B, Komite Sekolah, Tim Teknis dan para undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Tokoh Masyarakat Desa.

Tim masa pelaksanaan pekerjaan, TPR2B dibantu membuat dokumentasi Teknis dalam memberikan arahan sudut


- 28 -

No.

Item Pekerjaan

Cakupan Pekerjaan

Rehabilitasi Ruang belajar





Pelaksana

pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar pemfotoan serta pengberupa foto untuk bahan laporan aturan dokumentasi pertanggungjawaban akhir yang meliputi: dalam pelaporan. a. kondisi yang ada sebelum dilaksanakan rehabilitasi (kondisi 0%); b. kondisi pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan mingguan; c. kondisi kemajuan pelaksanaan pekerjaan prosentase progres fisik diperkirakan 30%, 50%, 70%;, dan d. kondisi akhir pelaksanaan rehabilitasi (keadaan 100%). Pengambilan foto agar mengikuti aturan sebagai berikut: a. dokumentasi foto kondisi 0%, kurang lebih: • photo dari arah luar pagar (apabila memungkinkan termasuk nama sekolahnya); • 4 (empat) sisi (1 dari depan, 1 dari belakang, 1 samping kanan, dan 1 samping kiri) untuk setiap kondisi bangunan, serta • bagian yang rusak pada setiap ruang belajar dan ruang lainnya. b. dokumentasi photo pada laporan mingguan harus dapat menyaranai kajian di tingkat Pusat dengan kelengkapan photo/bagian dari pekerjaan yang dilaksanakan pada periode tersebut dengan arah yang sama yang telah dibuat pada kondisi 0%; Photo harus dibuat untuk menunjukan posisi bagian pekerjaan yang dilaksanakan serta detail hasil pekerjaan agar dapat mendukung “kajian kualitas hasil pekerjaan”. c. dokumentasi foto kondisi 30%, 50%,70% diambil pada posisi/arah atau sudut pengambilan yang sama dengan item a). kondisi 0% dengan rincian sebagai berikut: • 4 (empat) sisi (1 dari depan, 1 dari belakang, 1 samping kanan, dan 1 samping kiri); • semua bagian yang rusak di setiap ruang belajar yang telah diperbaiki. d. dokumentasi foto kondisi 100% diambil pada posisi/arah atau sudut pengambilan yang sama dengan item a). kondisi 0% dengan rincian sebagai berikut: • Dokumentasi photo perbandingan 0%, 30%, 50%, 70% dan 100% pada 4 (empat) sisi (1 dari depan, 1 dari belakang, 1 samping kanan, dan 1 samping kiri) semua bagian yang diperbaiki berdasarkan dokumentasi photo kondisi 0% di setiap ruang belajar dalam rangka menjawab dilakukan

Laporan pelaksanaan pekerjaan untuk progres 50% (memuat dokumentasi foto 0%, 30% dan 50%) serta 100% (memuat dokumentasi foto 0%, 30%, 50%, 70% dan 100%) dikirimkan ke Direktorat Pembinaan SD oleh SMK melalui aplikasi takola atau menggunakan Email/ elektronik dokumen.


- 29 -

3. Pengawasan dan Pengendalian. Pengawasan dan pengendalian meliputi sebagaimana tabel berikut: No.

Item Pekerjaan

1.

Pengawasan Pekerjaan

2.

Pengendalian Pekerjaan

Cakupan Pekerjaan Untuk mencapai sasaran pekerjaan, TPR2B Tim bersama-sama dengan Tim Teknis wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mencakup: 1) secara periodik membantu TPR2B, mengarahkan, membimbing membimbing tukang dan pekerja; 2) mengawasi kualitas dan kuantitas bahan bangunan, yang terdiri dari: a. tahapan pelaksanaan kegiatan dan teknis pekerjaan penggunaan bahan bangunan b. jumlah penggunaan c. kualitas bahan bangunan sesuai spesifikasi teknis d. sirkulasi keluar masuknya bahan bangunan e. kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan pada RKS f. keaktifan mandor dan tenaga kerja 3) mengawasi kemajuan pekerjaan; 4) membantu Penanggungjawab Teknis dalam membuat laporan laporan pertanggung jawaban mingguan, bulanan dan akhir hasil pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar 5) secara rutin per minggu Tim Teknis menyampaikan Laporan kepada Tim Teknis tingkat Pusat yang berisikan: berisikan: a. informasi pelaksanaan secara ringkas dalam waktu 1 minggu berjalan b. kemajuan pelaksanaan dalam bentuk Kurva S c. informasi spesifikasi teknis bahan/material yang digunakan serta kajian kualitas pekerjaan d. kendala atau permasalahan yang terjadi dan langkah antisipasi masalah e. dokumentasi foto secara fokus sesuai progres mingguan yang dilaksanakan. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan terhadap waktu, kualitas pekerjaan dan biaya Proses pengendalian yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan, kontrol penggunaan bahan bangunan/material, tenaga kerja dan penggunaan alat dapat menggunakan sarana/alat sebagai berikut: Gambar pelaksanaan, rencana anggaran biaya (RAB) dan spesifikasi teknis Jadual pelaksanaan pekerjaan Kurva “S” Rencana kebutuhan bahan bangunan, peralatan dan tenaga kerja Rencana Penggunaan Dana (RPD) Contoh pekerjaan (mock up) Seleksi terhadap Koordinator Pelaksana dan tukang Alat tersebut dibuat pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan. Apabila terjadi perubahan atau perbedaan terhadap schedule utama diatas pada tahap pelaksanaan, harus dilakukan pencatatan 














Pelaksana Teknis bersama TPR2B

- 30 -

No.

Item Pekerjaan

Cakupan Pekerjaan dan kontrol agar pada akhirnya tetap sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh TPR2B dengan dukungan Tim Teknis meliputi : a. Pengendalian terhadap terhadap biaya Dalam melaksanakan pengendalian terhadap biaya, TPR2B dengan Tim Teknis akan menggunakan gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penggunaan Dana (RPD) serta rencana kebutuhan bahan bangunan, peralatan dan tenaga kerja. Untuk pengendalian biaya tersebut, TPR2B dan Tim Teknis melakukan pengecekan secara rutin jumlah dana yang diterima, catatan harian, mingguan dan bulanan keuangan, hasil pemeriksaan kemajuan pekerjaan serta jumlah pengadaan bahan bangunan dan alat. b. Pengendalian terhadap kualitas (mutu) pekerjaan Dalam melaksanakan pengendalian terhadap kualitas (mutu) pekerjaan, TPR2B dan Tim Teknis akan menggunakan gambar kerja, kebutuhan bahan bangunan dan spesifikasi teknis. Dalam melaksanakan pekerjaan, pengendalian ini dilakukan dengan seleksi bahan bangunan lama (existing) yang masih dapat digunakan, pengawasan ketat terhadap kualitas bahan bangunan yang diadakan dan dipasang serta teknis pelaksanaan pekerjaan. Pengendalian mutu dilakukan secara rutin baik harian, mingguan maupun bulanan. Pengendalian mutu diwujudkan melalui pemeriksaan hasil pekerjaan setiap hari oleh TPR2B, setiap kunjungan Tim Teknis serta pada koordinasi mingguan dari TPR2B dan Tim Teknis. c. Pengendalian terhadap waktu Dalam melaksanakan pengendalian terhadap waktu, TPR2B dan Tim Teknis menggunakan jadual pelaksanaan dan kurva“S”. kurva “S”. Setiap hasil realisasi kegiatan harus diplotkan diplotkan pada kurva “S” “S” sehingga setiap tahapan kegiatan dapat dikontrol terhadap waktu rencana semula. Dengan sistim pengendalian yang baik, dapat dihasilkan pekerjaan yang tepat waktu, tepat biaya dan mempunyai kualitas (mutu) yang sesuai ketentuan yang ditetapkan pada Spesifikasi Teknis dan Rencana Kerja dan Syarat- Syarat. Pengawasan serta pengendalian yang intensif dapat memberikan hasil yang berkualitas dan berdampak positif terhadap setiap bentuk pemeriksaan dari Lembaga Pemerintah yang berwewenang serta untuk mengantisipasi berbagai pertanyaan masyarakat.


Pelaksana

- 31 -

E. PERTANGGUNGJAWABAN 1. Laporan Pertanggungjawaban Akhir dari SD berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani Kepala SD dan Pejabat P ejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilengkapi dengan foto hasil pelaksanaan pekerjaan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar oleh SMK Jurusan Teknik Bangunan bersangkutan melalui upload di Takola dan E-dokumen. E-dokumen. 2. SD penerima bantuan harus menyampaikan laporan hasil kegiatan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018 secara fisik, administrasi, dan keuangan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

setempat

dengan

mengacu

pada

Petunjuk

Pelaksanaan ini. 3. SD penerima bantuan wajib menyimpan arsip laporan hasil kegiatan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018 secara fisik, administrasi, dan keuangan untuk digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh pihak yang berwewenang.

F.

PERPAJAKAN Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G.

SANKSI 1. Apabila sekolah penerima bantuan terbukti tidak melaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar, maka sekolah yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana bantuan ke Kas Negara. 2. Apabila

terdapat

penyimpangan

dalam

pelaksanaan

bantuan

rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar akan diberikan sanksi hukum sesuai

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

dan

kabupaten/kota tersebut tidak diberikan bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


- 32 -

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. MONITORING DAN EVALUASI 1. Montoring dilaksanakan secara acak (sampling ( sampling ) dilakukan terhadap : a.

fungsi dan kinerja organisasi pelaksana (TPR2B) pada masingmasing sekolah;

b.

proses penyerapan dan penggunaan dana bantuan rehabilitasi oleh sekolah;

c.

tatalaksana

penyelenggaraan

kegiatan,

administrasi,

dan

pengelolaan keuangan oleh sekolah; d.

tercapainya target sesuai Petunjuk Pelaksanaan.

2. Evaluasi Bantuan dilakukan terhadap: a. pencapaian keluaran (output (output ) per kegiatan sesuai target dan sasaran output yang telah ditetapkan pada masing-masing kegiatan; dan b. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan. 3. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

B. PELAPORAN 1. Tingkat Sekolah. a. Laporan Harian. TPR2B membuat laporan dengan melakukan pencatatan setiap hal yang terjadi pada proses proses pelaksanaan rehabilitasi. rehabilitasi. Laporan harian dan catatan administrasi bantuan disimpan sebagai arsip sekolah. b. Laporan Mingguan. TPR2B dibantu oleh Tim Teknis menyusun laporan mingguan yang diarsipkan di SD penerima bantuan pemerintah. c. Laporan Mingguan pada posisi kemajuan pelaksanaan pekerjaan 50%. TPR2B dibantu oleh Tim Teknis menyusun laporan mingguan pada capaian kemajuan pekerjaan minimal 50% (Lampiran 19). Laporan kemajuan pelaksanaan 50% wajib diunggah/upload diunggah/ upload ke aplikasi TAKOLA yang meliputi:


- 33 -

1) Surat

pengantar

dari

Kepala

Sekolah

kepada

Direktorat

Pembinaan Sekolah Dasar; 2) Lembar verifikasi dokumen; 3) Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) lengkap dengan informasi capaian kemajuan pelaksanaan dan Kurva”S”; 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; 5) Surat Keterangan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan; dan 6) Laporan Mingguan terhitung mulai pada minggu tercapainya kemajuan pelaksanaan/ progres s 50% termasuk dokumentasi foto. d. Laporan Akhir. Laporan akhir yang terdiri dari laporan capaian fisik 100% dan laporan

resume

keuangan/penggunaan

dana

(Lampiran

20),

memuat tentang: 1) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; 2) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua TPR2B kepada Kepala Sekolah penerima bantuan; 3) Dokumen penyelesaian fisik (kualitas dan kemajuan pelaksanaan dilengkapi Kurva “S”); 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; 5) Foto-foto pelaksanaan bantuan rehabilitasi ruang belajar (0%, 30%, 50%,70% dan 100%); 6) Berita acara pemeriksaan kas bulanan, yang ditandatangani oleh Ketua TPR2B/Kepala Sekolah; 7) Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan sebagai arsip sekolah; 8) Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari Kepala Sekolah kepada PPK (Lampiran 20.a) e. Laporan 50% dan 100% (pertanggungjawaban akhir) disusun oleh Sekolah dengan dibantu Tim Teknis dan diunggah ( diupload ) oleh SMK ke aplikasi TAKOLA. f.

Waktu Penyampaian Laporan. Laporan pertanggungjawaban 50% dan 100% (pertanggungjawaban akhir) sudah harus diunggah ( upload ) ke aplikasi TAKOLA masingmasing paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tercapainya pekerjaan tersebut.


- 34 -

2. Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Dinas pendidikan kabupaten/kota menerima dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang milik negara yang telah ditandatangani ditandatanga ni oleh Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. BAS T d ap at diunduh dari aplikasi takola dan diunggah kembali ke aplikasi takola setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota.


- 35 -

BAB VI PENUTUP

Dengan tersusunnya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan sekolah dasar penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya melalui kegiatan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018.

Diharapkan semua pihak yang ikut berperan dalam kegiatan ini baik langsung maupun tidak langsung terlebih dahulu perlu memahami isi Petunjuk Pelaksanaan bantuan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar sebelum berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Semua pihak yang terlibat dalam bantuan tersebut konsisten terhadap peraturan

perundang-undangan

termasuk

penerapan

Petunjuk

Pelaksanaan ini.

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan ini baik jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang berwenang serta berkepentingan pada pelaksanaan kegiatan ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara PPK terkait dengan Kepala Sekolah Penerima Batuan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2018 KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR,

MUKHLIS, ST NIP. 196805031998031002 196805031998031002


JUKLAK REHAB SD 2018_PDF.pdf

Recommend Documents