Jebakan rekon fiskal

Jebakan-jebakan di soal rekonsiliasi fiskal 22 Mei 2010 4 Komentar   by natanedan in Jurnal pajak & akuntansi Tag:rekonsiliasi Tag:rekonsiliasi fiskal Ini adalah jebakan-jebakan umum yang sering dipakai di soal rekonsiliasi fiskal: 1) bunga pinjaman bank jgn lupa dilihat perbandingannya dengan pendapatan bunga deposito (SE – 46/PJ.4/1995 ) 2) angsuran financial lease harus dikorfis dikorfis beban bunga leasing dan depresiasi aset leasing (KMK 1169/KMK.01/1991) 3) sumbangan hanya diperbolehkan dikurangkan kalau untuk musibah NASIONAL (UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf i) 4)PPh dan biaya-biaya yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan tidak boleh dibiayakan (UU PPh Pasal 9h) 5)biaya entertaiment hanya untuk client yang ada tanda buktinya (S-334/PJ.312/2003) 6) gratifikasi, biaya utk pegawai yang tidak dipotong PPh atau dianggap natura tidak   boleh dibiayakan (UU PPh pasal 9d, 9h) 7) beban piutang tak tertagih selain lembaga keuangan tidak boleh dibiayakan (UU PPh  pasal 9c-1) 8) Fiskal LN dan Pajak luar negeri jgn lupa dikeluarkan dulu dari laba rugi fiskal, dikreditkan setelah PPh terutang (PPh 25 ayat 8 dan PPh 24) 9) biaya depresiasi, perawatan, utk HP, sedan, wisma, perjalanan dinas dgn keluarga hanya diperbolehkan 50% (S-142/PJ.42/2003, SE-09/PJ.42/2002) 10) biaya sehubungan dengan PPh final harus dikorfis positif (S – 73/PJ.312/1998) 11) Biaya dan pendapatan BUT-Kantor Pusat yang tidak diperbolehkan dlm UU PPh  pasal 5 Pada umumnya tarif PPh sejak UU No 36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 1b: 28% —umumnya Pasal 17 ayat 2b: 23% —pengurangan 5% hanya untuk perusahaan yang menjual sahamnya 40% di bursa efek 

Pasal 31 E: tarif 14% utk bagian omset 4,8M, sisanya tetap dikalikan 28% —hanya untuk  WPDN dgn omset di bawah 50M yup, hati-hati dalam mengerjakan soal-soal rekonsiliasi fiskal, teliti lagi satu per satu akun laba ruginya