DAFTAR KOREKSI FISKAL BEBAN USAHA
NO
NONDE DEDUCTABL DUCTABLE E
KETERANGAN
DASAR HUKUM
Biaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan 1 2
Prins Prinsip ip Real Realisa isasi si Konser Konservati vatif/ f/ Penyisi Penyisihan han
Pasal 28 KUP
Biaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan yang bukan objek PPh atau pengenaan PPh Final 1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11
12 13 14
15 16
17
Gaji Gaji// Up Upah Tunja Tunjanga ngan n PPh PPh Pasa Pasall 21 PPh yang yang dibay dibayar ar perus perusaha ahaan an Premi asuransi asuransi Jiwa Pegawai Pegawai Dibayar Dibayar Perusahaa Perusahaan n Premi Asuransi Asuransi Jiwa untuk Pemilik/ Pemilik/ Pemegang Pemegang Saham Saham dan keluarg keluarganya anya Iura Iuran n Jams Jamsos oste tek k a Jaminan Jaminan Kecelak Kecelakaa aan n Kerja Kerja b Jamin Jaminan an Kem Kemat atia ian n c Jaminan Jaminan Pemelih Pemelihara araan an Keseh Kesehata atan n d Iuran Iuran Jaminan Jaminan Hari Hari Tua (JHT) (JHT) Jamsos Jamsostek tek - Dibayar Perusahaan - Dibayar Pegawai (Pengurang untuk menghitung PPh Pasal 21) Iuran Pensiun Pensiun ke Dana Dana Pensiun Pensiun yang disahka disahkan n Menteri Menteri Keuangan Keuangan a Dibay Dibayar ar Perus Perusah ahaa aan n b Dibayar Dibayar Pegawai Pegawai (Pengurang (Pengurang untuk menghitung menghitung PPh Pasal 21) Iuran Pensiun Pensiun ke Dana Dana Pensiun Pensiun yang belum belum disahkan disahkan Menteri Menteri Keuangan Keuangan Tunja Tunjanga ngan n Hari Hari Ray Raya a Uang Uang Lembu Lembur r Peng Pengob obata atan n a Cuma-Cuma (langsung (langsung ke RS atau atau Poliklinik perusahaa perusahaan) n) b Pengga Penggantia ntian n Pengob Pengobata atan n c Tunja Tunjang ngan an Peng Pengob obata atan n Pemberian Pemberian imbalan dalam dalam bentuk natura dan dan kenikmatan kenikmatan (sembako, (sembako, dll) Pemberian Pemberian makan/ minum kepada kepada crew kapal/ kapal/ pesawat pesawat dalam perjalanan perjalanan Pemberian Pemberian Natura Natura / kenikmata kenikmatan n a Penyediaan Penyediaan makanan makanan// minuman bagi seluruh seluruh karyawan/dire karyawan/direksi/ ksi/ komisaris komisaris di tempat kerja b Di dae daera rah h terte tertentu ntu : Sepanjang fasilitas tsb tidak tersedia yaitu : x Perumahan karyawan x Peribadatan x Pelayanan kesehatan x Pendidikan karyawan/ keluarganya x Pengangkutan Pengangkutan bagi karyawan dan keluarganya x Olahraga bagi karyawan dan keluarganya, keluarganya, tdk tsmk golf, boating, pacuan kuda. c Dalam rangka rangka dan dan berkaitan berkaitan dengan dengan pelaksan pelaksanaan aan kerja kerja - Beban antar jemput karyawan - Penyediaan makan/ minum untuk crew kapal/ pesawat d Untuk keamana keamanan n dan keselama keselamatan tan kerja yang diwajibkan, diwajibkan, misalnya misalnya pakaian dan perlengkapan kerja, seragam pabrik, satpam/ hansip, dll e Berken Berkenaa aan n dengan dengan situasi situasi lingkunga lingkungan n - Pakaian seragam pegawai hotel/penyiar TV - Makanan tambahan bagi operator komputer/ pengetik - Makanan/ minum an Cuma-Cuma bagi pegawai restoran Pembebanan Pembebanan yang masa manfaatny manfaatnya a lebih dari satu tahun dengan dengan cara penyusutan sesuai Pasal 11 UU PPh no 10/ 1994 Cuti Cuti pega pegawai wai a Dibe Diberi rika kan n ua uang cuti cuti b Tunjangan cu cut i Perjala Perjalanan nan Dinas Dinas
a b c d e
Didu Diduku kung ng bukt buktii yan yang g sah sah Lumps Lumpsum um tida tidak k didu diduku kung ng buklt bukltii sah sah Lumpsum dianggap honor pegawai Honor/ ua uang sa saku Fiskal Luar Negeri Negeri dibayar dibayar perusahaan perusahaan,, merupakan merupakan PPh Ps 25, dibayar dibayar dengan SSP, ditulis atas nama karyawan qq nama perusahaan dengan NPWP perusahaan atau dengan tanda bukti FLN f Bia Biaya pik piknik/ nik/ rekr rekre easi 18 Bonus atas atas prestasi kerja kerja yang dibebankan dibebankan pada pada tahun berjalan berjalan 19 Pembagian Pembagian bonus, tantiem, gratifikasi, gratifikasi, jasa produksi produksi yang dibebankan dibebankan pada pada laba ditahan (Reatained earning)
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
Psl 6 UU PPh PER-57/2009 Psl 9.h UUPPh Psl 9.d UUPPh Psl 9.d UUPPh
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
PP No 76/2007 PER-57/2009 Psl 9.d UUPPh
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
Psl 6.c UU PPh Psl 9.d UUPPh
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
PER-57/2009 PER-57/2009
PP No 76/2007 Psl 9.d UUPPh
Psl 9.e UUPPh Psl 6.a UU PPh Psl 6.a UU PPh Psl 9.e UUPPh PMK 83/2009
PMK 83/2009
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
Pasal 6 (1) UU PPh
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
Penj Psl 6(1)a UU PPh
S-260/PJ.313/1998
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 PP h Psl 23 / final (kpd pmgng saham)
PER-57/2009 Psl 9(1) UU P Ph Ph
20 Biaya seminar, penataran, diklat di dalam negeri 21 Honor/ uang saku pegawai yang mengikuti kursus/ diklat di dlm negeri tsb 22 Bea siswa a Ada hubungan istimewa dengan pemegang saham, komisaris, direksi, pengurus. b Tidak ada hubungan istimewa dengan pemegang saham, direksi, pengurus.
23 Sumbangan uang kepada karyawan 24 Kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai a Penyusutan b Biaya reparasi c Bahan Bakar/ Oli d dan lain-lai n 25 Kendaraan atau Bus antar jemput karyawan a Penyusutan b Biaya reparasi 26 Hondphone/ voucher/pengisian pulsa HP terkait jabatan dan pekerjaan 27 Mess untuk transit, diklat (sementara) a Penyusutan b ekspl oi tasi 28 Sewa rumah pegawai yang diberi tunjangan sewa
PPh Pasal 21
Dibiayakan 50%
K EP 220/P J/2002
Dibiayakan seluruhnya
KEP 220/PJ/2002
Dib iayakan 50%
K EP 2 20/P J/2002
29 PPh sewa rumah yang dibayar perusahaan 30 Diberikan uang sewa rumah 31 Upah pesangon a Dibayar bulanan / berkala b Dibayar sekaligus 32 Upah harian, satuan, mingguan, borongan ke orang pribadi 33 Imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham a Gaji yang wajar b Imabalan di atas kewajaran c Deviden terselubung, berupa : Premi asuransi jiwa Biaya listrik, telp rumah pribadi Biaya pemeliharaan mobil pribadi PBB rumah pribadi Keperluan pribadi Pembagian laba langsung/ tidak langsung
PPh Pasal 21
PMK 154/2009 Psl 6. g UU PPh
Psl 6 (1) UU PPh Psl 6 (1) UU PPh
Penj. Psl 6 UU PPh
PPh Pasal 4(2) Penj. Psl 6 (1) UU PPh
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
PER-57/2009
PPh Pasal 21
PER-57/2009
PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 23
Psl 9(1) UU PPh Psl 9(1)a
Psl 9(1) hrf j UU PPh
34 Gaji yang dibayarkan ke anggota sekutu Persekutuan, CV, Firma 35 Beban Bunga a Biaya Bunga untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak b Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham (penyerahan dalam negeri) bagi PT DN, BUMN/BUMD, Koperasi,yayasan
- Dibebankan pada tahun yang bersangkutan - Dikapitalisasi pada harga perolehan saham Biaya bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil right issue Biaya bunga selama masa konstruksi, tidak boleh dibebankan pada th ybs
Psl 6 (1) hrf a UU PPh
SE-20/PJ/1994 jo SE-217/ PJ.42/1994 PP 138/2000 SE-46/PJ.4/1995 Psl 9(1) UU PPh
c d
tetapi menambah harga perolehan aktiva tetap Biaya bunga jika ada penghasilan bunga deposito/ tabungan yang sudah dikenakan PPh final, tidak semua biaya bunga dapat dibebankan f Biaya bunga atas pinjaman untuk keperluan pribadi 36 Pembayaran bunga kepada a Bank di Indonesia b Bukan bank c WPLN non tax treaty d W PLN tax t reat y e pemegang saham/ hubungan istimewa dengan harga wajar f pemegang saham/ hubungan istimewa dengan harga tidak wajar (selisihnya) 37 Beban sewa selain tanah dan atau bangunan ke WPDN 38 Beban sewa tanah/ bangunan kepada WP DN
Psl 6 (1) UU PPh
e
PPh Badan PPh Pasal 23 PPh Pasal 26 PPh Pasal 26 PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 Pasal 6 UU PPh Pasal 6 UU PPh
39 Biaya royalti kepada a b c
W P dalam negeri WP Luar Negeri non tax treaty WP Luar Negeri tax treaty
PPh Pasal 23 PPh Pasal 26 PPh Pasal 26
40 Jasa managemen WPDN, pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung melaksanakan menagemen
PPh Pasal 23
41 Jasa teknik WPDN, pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman di bidang industri, perdaganagn, iptek
PPh Pasal 23
Pasal 6 (1) UU PPh PMK 244/2008 Pasal 6 (1) UU PPh PMK 244/2008 Pasal 6 (1) UU PPh PMK 244/2008
42 Jasa konstruksi a Pelaksanaan konstruksi b Pengawasan konstruksi c Perencaan konstruksi 43 Jasa konsultan, selain konsultan konstruksi 44 Pembayaran jasa ke Luar Negeri, seluruh pekerjaan dilakukan di luar negeri a WPLN non tax treaty b W PLN tax t reat y 45 Beban litbang (R&D) dalam jumlah wajar untuk menemukan teknologi/ sistem baru bagi pengembangan perusahaan a dilakukan di Indonesia b dilakukan di LN 46 47 48 49
Sanksi perpajakan : denda, bunga, kenaikan PBB untuk tanah/ bangunan pabrik/ kantor PBB untuk tanah/ bangunan milik pribadi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan : a Perolehan BKP/ JKP sesuai Pasal 6 b Masa manfaat lebih dari satu tahun dengan penyusutan c Perolehan BKP/ JKP sesuai dengan Pasal 9 d FP Standar yang tidak lengkap, tidak benar atau cacat sepanjang dapat dibuktikan telah dibayar 50 Biaya entertainment a Tidak ada daftar nominatif b Dibuat Daftar nominatif
PP h Final P asal 4(2) Sejak 1 Agust 08 bersifat final PPh Pasal 23
PPh Pasal 26 SKD PPh Psl 26
a Penyisihan b Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh 54 Rugi selisih kurs a Kurs tengah BI akhirvtahun b pada waktu pembayaran 55 SGU tanpa hak opsi 56 SGU dengan hak opsi a Penyusutan b Bunga SGU c Jumlah pembayarn SGU 57 Macam macam biaya a Tidak diperinci b Diperinci 58 Sumbangan a bencana nasional b penelitian dan pengembangan c infrastruktur sosial d fasilitas pendidikan e pembinaan olah raga
PMK 244/2008
Pasal 6 (1) huruf f UU PPh Psl 9(10 huruf k UU PPh
SE-27/PJ22/1986
51 Keperluan pegawai dibayar perusahaan 52 Biaya promosi a Didukung bukti sah b Tidak didukung bukti 53 Piutang tak tertagih
Pasal 26
P P 40/2009
Penj Psl 4(3) UU PPh Psl 9 (1).c UU PPh
Psl 9 (1).c UU PPh
UU PPh
KMK 1169/ KMK.01/1991
KMK 1169/ KMK.01/1991
Psl 6. i Psl 6. j Psl 6. k Psl 6. l Psl 6. m
