Rekonsiliasi Fiskal Written by Rudi on April 9th, 2009 (dibaca 12,976 kali)
20Share Sesaat lagi batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2008 sesuai dengan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 akan segera berakhir yaitu tanggal 30 April 2009. Sebelum membuat SPT Tahunan PPh Badan maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat rekonsiliasi fiskal yang tujuannya adalah agar laporan keuangan komersial sebelum datanya dimasukkan dalam SPT Tahunan PPh terlebih dahulu disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan karena terdapat beberapa perbedaan perlakuan baik itu mengenai pengakuan penghasilan maupun mengenai biaya/beban. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta Pajak Penghasilan (PPh) terutang.
Jenis Perbedaan Pengakuan antara Komersial dan Fiskal Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu: 1. Beda Tetap (Permanent Different) 2. Beda Waktu (Time Different)
Beda Tetap (Permanent Different) Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.
Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena : •
Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan, contohnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
•
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh telah dikenakan PPh Final, contohnya: o Bunga Deposito dan Tabungan lainnya o Penghasilan berupa hadiah undian o Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, o Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan o Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan o dan sebagainya (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
Dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undangundang PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, misalnya: •
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ; o yang bukan objek pajak; o yang pengenaan pajaknya bersifat final; o yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan
•
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan Pajak Penghasilan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. biaya-biaya lainnya yang menurut Undang-undang PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 ayat 1 UU PPh)
• •
•
Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan yang diakuai oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final, akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih kecil.
Koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif artinya biaya yang diakuai oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi, akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih besar.
Beda Waktu (Time Different) Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya.
Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena : •
Penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip matching cost with revenue. Sedangkan menurut Undang-undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima.
Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena : •
•
•
•
Perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode ratarata dan FIFO Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut Undang-undang Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usahausaha tertentu dan sebagainya
Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang.
Koreksi atas beda waktu biaya dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif tergantung dari metode yang digunakan.
Format Rekonsiliasi Fiskal Berikutnya akan disampaikan contoh format Rekonsiliasi Fiskal. < ![endif]-->< ![endif]--> < ! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {msostyle-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colbandsize:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; msopagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidilanguage:#0400;} -->
Laba menurut Laporan Keuangan komersial ……………..Rp
Koreksi Positif (Ditambah) 1. 2. 3. 4.
Pengeluaran yg tdk dpt dikurangkan……………….. Rp Pengeluaran berkaitan penghasilan yang bukan objek pajak……… Rp Pengeluaran berkaitan penghasilan yg telah dikenakan pajak bersifat final..Rp. Beda penghitungan antara PSAK dan PPh …………………………………..Rp. Rp.
Koreksi Negatif (Dikurangi) 1. Penghasilan yang bukan objek pajak …………………………………. Rp 2. Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final…………. Rp 3. Beda penghitungan antara PSAK dan PPh……………………………………..Rp Rp.
Kompensasi kerugian…………………………………………..Rp Penghasilan Kena Pajak………………………………………. Rp
PPh terutang……………………………………………………Rp Laba setelah PPh……………………………………….……. Rp.
Ini adalah jebakan-jebakan umum yang sering dipakai di soal rekonsiliasi fiskal: 1) bunga pinjaman bank jgn lupa dilihat perbandingannya dengan pendapatan bunga deposito (SE – 46/PJ.4/1995 ) 2) angsuran financial lease harus dikorfis beban bunga leasing dan depresiasi aset leasing (KMK 1169/KMK.01/1991) 3) sumbangan hanya diperbolehkan dikurangkan kalau untuk musibah NASIONAL (UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf i) 4)PPh dan biaya-biaya yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan tidak boleh dibiayakan (UU PPh Pasal 9h) 5)biaya entertaiment hanya untuk client yang ada tanda buktinya (S334/PJ.312/2003) 6) gratifikasi, biaya utk pegawai yang tidak dipotong PPh atau dianggap natura tidak boleh dibiayakan (UU PPh pasal 9d, 9h) 7) beban piutang tak tertagih selain lembaga keuangan tidak boleh dibiayakan (UU PPh pasal 9c-1) Fiskal LN dan Pajak luar negeri jgn lupa dikeluarkan dulu dari laba rugi fiskal, dikreditkan setelah PPh terutang (PPh 25 ayat 8 dan PPh 24) 9) biaya depresiasi, perawatan, utk HP, sedan, wisma, perjalanan dinas dgn keluarga hanya diperbolehkan 50% (S-142/PJ.42/2003, SE-09/PJ.42/2002) 10) biaya sehubungan dengan PPh final harus dikorfis positif (S – 73/PJ.312/1998) 11) Biaya dan pendapatan BUT-Kantor Pusat yang tidak diperbolehkan dlm UU PPh pasal 5 Pada umumnya tarif PPh sejak UU No 36 tahun 2008
Pasal 17 ayat 1b: 28% —umumnya Pasal 17 ayat 2b: 23% —pengurangan 5% hanya untuk perusahaan yang menjual sahamnya 40% di bursa efek Pasal 31 E: tarif 14% utk bagian omset 4,8M, sisanya tetap dikalikan 28% — hanya untuk WPDN dgn omset di bawah 50M yup, hati-hati dalam mengerjakan soal-soal rekonsiliasi fiskal, teliti lagi satu per satu akun laba ruginya
