JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
LATAR BELAKANG Tujuan dibentuknya jabatan fungsional adalah untuk peningkatan produktivitas kerja ASN, peningkatan produktivitas unit kerja, peningkatan karier ASN dan peningkatan profesionalisme ASN. Dengan demikian jabatan fungsional bisa dijadikan sebagai sebagai sarana untuk membina pegawai dan sebagai jalur pengembangan karier pegawai .
REFORMASI BIROKRASI SDM REFORMASI BIROKRASI SDM
1.
Total Total ASN sebany sebanyak ak 4.455. 4.455.303 303 tahun 2015.
1.
Peren Perenca cana naan an Peg Pegaw awai ai
2.
Peng Pengad adaa aan n Peg Pegaw awai ai
3.
Penemp Penempata atan n dalam dalam jabata jabatan n
Distrib Distribus usii pegaw pegawai ai tida tidak k sesuai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4.
Peny Penyus usun unan an Pol Pola a Karier Karier
5.
Peni Penila laia ian n Kine Kinerja rja
3.
Penemp Penempata atan n pegaw pegawai ai dala dalam m jabata jabatan n tidak berdasarkan kompetensinya.
6.
Pengem Pengemban bangan gan kual kualita itass pegawa pegawaii
7.
Penega Penegakan kan Disipl Disiplin in Pegawa Pegawaii
4.
Kine Kinerja rja ASN ASN rend rendah ah dan dan tid tidak ak disiplin.
8.
Re em m un un er er as as i
9.
Pember Pemberhe henti ntian/ an/Pe Pens nsiun iun
2.
5.
KONDISI YANG DIHARAPKAN
ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR
KONDISI SDM APARATUR SAAT INI
Pengha Penghasil silan an belum belum adil adil & layak layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya
ASN: 1. PROFESIONAL: •
•
Memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan tentang pekerjaannya Memiliki minat dan bakat pada tugas jabatannya
2. Akuntabel LINGKUNGAN STRATEGIS : NASIONAL REGIONAL GLOBAL • •
•
3. Berkinerja Tinggi Tinggi dan 4. Sejahtera
PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS
DASAR HUKUM (1)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
DASAR HUKUM (2) UU 36, 2009, pasal 46 mengamanatkan: Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk UKP dan UKM, yang didukung oleh sumber daya kesehatan yang memadai, termasuk sumber daya manusia UU 36, 2014, pasal 11, ayat (7) menjelaskan: Tenaga epidemiolog kesehatan merupakan salah satu tenaga dalam rumpun tenaga kesehatan, yang bertugas di KemKes, DinKes Prov dan Kab/Kota, Puskesmas, RS dan UPT pusat/daerah lainnya, baik sebagai pejabat fungsional epidemiolog kesehatan , maupun sebagai pejabat dalam jabatan struktural dan staf lainnya
STRUKTUR JABATAN ASN PIMPINAN TINGGI (kel.jab tinggi) UTAMA MADYA PRATAMA
JABATAN ADMINISTRASI (TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM) ADMINSTRATOR Eselon III
Utama
Penyelia
PENGAWAS
Madya
Mahir
Eselon IV
Muda
Terampil
PELAKSANA
Pertama
Eselon V dan JF umum
KEAHLIAN
KETERAMPILAN
STRUKTURAL
KEDUDUKAN YANG MENUNJUKAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN HAK SEORANG ASN DALAM RANGKA MEMIMPIN SUATU SATUAN ORGANISASI NEGARA
KEDUDUKAN YG MENUNJUKKAN
FUNGSIONAL
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN HAK SEORANG ASN DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS-TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEAHLIAN DAN/ATAU KETERAMPILAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI
JABFUNG BIDANG KESEHATAN (1) Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang masingmasing di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi lain di luar Kementerian Kesehatan, dan hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
Melaksanakan butir kegiatan pada Jabatan Fungsional masing-masing, baik dari unsur utama maupun unsur penunjang
Berwenang menggunakan kemampuan, keahlian dan keterampilan teknis profesi tertentu, yang berkaitan dengan kesehatan untuk menjalankan fungsi organisasi
JABFUNG BIDANG KESEHATAN (2)
Mengumpulkan angka kredit melalui pelaksanaan kegiatan sesuai jabatan fungsionalnya, dan melaksanakannya sesuai peraturan yang berlaku
Mendapatkan tunjangan dan kenaikan pangkat, dimana kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional bisa direncanakan oleh Pejabat Fungsional itu sendiri dengan pengumpulan Angka Kredit
28 JENIS JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PEMBINA NO
UNIT PEMBINA
JABATAN FUNGSIONAL
JUMLAH
19
3
1
Ditjen Pelayanan Kesehatan
Dokter Pendidik Klinis, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Radiografer, Pranata Labkes, Perekam Medis, Fisioterapis, Teknis Elektromedis, Ortotis Prostetis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Refraksionis Optisen, Teknisi Gigi, Teknisi Transfusi Darah, Fisikawan Medis, Psikolog Klinis
2
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sanitarian, Entomolog Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan
3
Ditjen Kefarmasian dan Alkes Apoteker, Asisten Apoteker
4
Ditjen Kesehatan Masyarakat
Nutrisionis, Pembimbing Kesehatan Kerja, Penyuluh Kesehatan Masyarakat
3
5
Biro Kepegawaian
Administrator Kesehatan
1
Jumlah
2
Jabfung Kesehatan diharuskan persyaratan Diklat No 1. 2. 3.
Jabfung
Kep. Menpan
Epidemiolog Kesehatan
17/Kep/M.Pan/11/2000
Entomolog
18/Kep/M.Pan/11/2000
Kesehatan
30 Nopember 2000
Penyuluh Kesmas
58/Kep/M.Pan/8/2000
30 Nopember 2000
14 Agustus 2000 4.
Administrator
42/Kep/M.Pan/12/2000
Kesehatan
22 Desember 2000
JABFUNG EPIDEMIOLOG KESEHATAN ASN YANG DIBERI TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN HAK SECARA PENUH OLEH PEJABAT YG BERWENANG UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PENGUMPULAN DATA, PENGOLAHAN DATA, ANALISA DAN INTERPRETASI, MELAKUKAN PENYELIDIKAN EPID UNTUK TINDAKAN PENGAMANAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN/PENULARAN PENYAKIT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG SANGAT BERPENGARUH
JENJANG JABATAN DAN TUGAS EPIDEMIOLOG KESEHATAN
TERAMPIL
AHLI
MELAKSANAKAN TUGAS KEGIATAN TEKNIS OPERASIONAL YANG BERKAITAN DG PENERAPAN KONSEP, METODA OPERASIONAL DI BIDANG EPIDKES MELAKSANAKAN TUGAS KEGIATAN YG BERKAITAN DG PENGEMBANGAN PENGETAHUAN, PENERAPAN KONSEP DAN TEORI, ILMU & SENI UNTUK PEMECAHAN MASALAH, DAN PEMBERIAN PENGAJARAN DI BID EPIDKES
JENJANG JABATAN & AK
(2)
III/a
100
III/b
150
III/c
200
III/d
300
IV/a
400
IV/b
550
IV/c -IVe
Sdg diusulkan
EPIDKES PERTAMA A H
EPIDKES MUDA
L EPIDKES MADYA I EPIDKES UTAMA
ALUR PENETAPAN ANGKA KREDIT UNIT UTAMA P.B.A.K UNIT UTAMA
Atasan Langsung PFK
(#)Pejabat Pengusul
Yang bersangkutan
Sekretariat Tim Penilai
Biro Kepeg
PFK
: Pejabat Fungsional Kesehatan
PBAK
: Pejabat yg Berwenang Menetapkan Angka Kredit
(#)
: Penanggung Jawab Struktural Atasan YBS
Tim Penilai
Tim Teknis
MEKANISME PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
Bertugas sebelum terbit Permenpan
Inpassing
Bertugas setelah terbit Permenpan
Pengangkatan Pertama
Sebelumnya Struktural/Jabfung lain
Alih Jabatan
PAK
SK Jabfung
Min. 2 tahun dalam Pangkat terakhir
SK Kenaikan
Kenaikan Jabfung Min. 1 tahun dalam Jabatan
Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) th dalam jabatan terakhir JABATAN
Memenuhi angka kredit yg ditentukan unt kenaikan Jabatan setingkat lebih tinggi DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) th dalam pangkat terakhir PANGKAT
Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir
PAK SEBAGAI DASAR
PUSAT : * Menkes
Pejabat yg ditunjuk.
DAERAH * Gubernur/Bupati/Wali Kota atau Pejabat lain yg ditunjuk (BKD, Kepala Dinas Kesehatan).
Melaksanakan tugas pokok Mengumpulkan dan menghitung Angka kredit hasil prestasi kerjanya sendiri.
Membuat DUPAK
PEJABAT YG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT ASN Kemenkes : - Gol. II
: SESDITJEN, DIREKTUR UPT (ESSELON-II)
- Gol. III
: SESDITJEN, KABAG PENGEMBANGAN ROPEG
- Gol. IV
: MENTERI KESEHATAN atau PEJABAT YANG DITUNJUK
ASN DEP / Instansi Lain diluar Kemenkes: - Gol. II dan III
: PIMPINAN INSTANSI/PEJABAT YG DITUNJUK
- Gol. IV
: MENTERI KESEHATAN atau PEJABAT YANG DITUNJUK
ASN Daerah : - Gol. II & III
: PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH (GUB/BUPATI/W.KOTA) atau PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK
- Gol. IV
: MENTERI KESEHATAN atau PEJABAT YANG DITUNJUK
Melaksanakan tugas pokok Mengumpulkan dan menghitung Angka kredit hasil prestasi kerjanya sendiri.
Membuat DUPAK
TIM PENILAI 1
TIM PENILAI PUSAT
2
TIM PENILAI PROPINSI
3
TIM PENILAI KAB/KOTA
4
TIM PENILAI INSTANSI
5
TIM PENILAI UPT
Keanggotaan Tim Penilai : a. b. c. d.
Seorang Ketua merangkap anggota Seorang wakil ketua merangkap anggota Seorang Sekretaris merangkap anggota Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota
Tugas Tim Penilai 1.
Membantu Pejabat pembuat Angka kredit dalam rangka melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit PJF yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan dilingkungan kerjanya.
2.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat angka kredit yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan dilingkungan kerjanya masingmasing.
SYARAT TIM PENILAI
a. Berkedudukan di pusat, UPT pusat (eselon II) propinsi, Kabupaten/kota dan instansi. b. Melaksanakan tugas dari dan bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan PAK. c. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian
a.Menerima
dan mengadministrasikan DUPAK, PAK, bukti fisik dan kelengkapan administrasi Jabfung. b.Menyiapkan bahan konsep surat dan instrumen penilaian prestasi kerja Jabfung. c.Menyiapkan rapat tim penilaian. d.Melayani keperluan tim penilai dalam melaksanakan tugasnya. e.Mendokumentasikan hasil kerja tim penilai dan bukti fisik yang telah dinilai f.Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim penilai ke dalam PAK yang akan ditandatangani oleh jabatan yang berwenang. g.Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan dan instansi-instansi yang terkait.menyiapkan konsep Surat Keputusan pengangkatan, pengangkatan kembali, pembebasan sementara dan pemberhentian jabatan fungsional.
keuntungan jabatan fungsional
29
