IZIN LI LINGKUNGAN DA DAN PENANGANAN LIMBAH DI PERKEBUNAN KELAP KELAPA A SAWIT SAWIT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERKELANJUTAN Ekonomi Sosial
Menguntungkan secara ekonomi ( economically economically viable )
Diterima secara sosial ( sosial ( s oci oc i ally ally acceptable ) Usaha dan Usaha atau kegiatan
Lingkungan
Ramah lingkungan ( environme envir onmenta ntall lly y s ound )
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERKELANJUTAN Ekonomi Sosial
Menguntungkan secara ekonomi ( economically economically viable )
Diterima secara sosial ( sosial ( s oci oc i ally ally acceptable ) Usaha dan Usaha atau kegiatan
Lingkungan
Ramah lingkungan ( environme envir onmenta ntall lly y s ound )
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Pasal 2 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan: “Setiap usaha dan/atau dan/atau kegiatan yang yang wajib memiliki memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Izin Lingkungan
AMDAL Pemrakarsa
Wajib menyusun
UKL/UPL
Wajib memiliki
Izin usaha atau kegiatan
DOKUMEN LINGKUNGAN • 1. •
DASAR HUKUM UU 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 23 : Usaha dan atau kegiatan yang berdampak
pentingwajib dilengkapi dengan AMDAL • Pasal 34 :Setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL wajib memiliki UKL- UPL
2. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagai pengganti PP No 27 Tahun 1999 tentang AMDAL 3. Peraturan Menteri LH Nomor 05 Tahun 2012 sebagai pengganti Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL
1972
1982
Conf. On H & E UU No.4 1986
1993
Oleh PBB di Stockholm
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup P P 2 9
PP 51
AMDAL (PIL/PEL/SEL/SEMDAL) AMDAL : K.A.ANDAL, ANDAL, RKL, RPL UKL-UPL
1997
UU No.23 1999
Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP 27
A M DA L
UKL-UPL
AUDIT LINGKUNGAN
Pengelolaan Lingk. di Indonesia
DEFENISI •
•
•
SEL : Istilah studi evaluai lingkungan atau SEL adalah analisis dampak lingkunan yan dilakukan pada proyek atau aktivitas manusia yang sudah berjalan. Dalam analisis ini rona lingkungan sebelum proyek berjalan sudah tidak dapat dijumpai. PIL :Penyajian informasi lingkungan atau PIL adalah suatu proses untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya dampak yang akan digunakan untuk menetapkan apakah proyek yang diusulkan tersebut perlu Andal atau tidak. Perundangan di indonesia menyebutkan bahwa PIL adalah suatu telaahan secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; rona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya. Penyajian evaluasi lingkungan atau disingkat menjadi PEL adalah suatu aktivitas penelaahaan seperti PIL, hanya bedanya PEL dilakukan pada proyek yang sudah berjalan sedang PIL dilakukan pada proyek yang masih dalam perencanaan.
Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL
Pasal 34 UU 32/2009
SPPL Pasal 35 UU 32/2009
Kegiatan berdampak penting terhadap LH
Batas AMDAL
Peraturan MENLH No 05/2012
Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH
Batas dokumen UKL-UPL Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil
Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota
ITEM
LINGKUP PENGATURAN
PP 27 TAHUN 1999
AMDAL, UKL-UPL
PP 27 TAHUN 2012
AMDAL, UKL-UPL DAN IZIN LINGKUNGAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI
LARANGAN PNS SEBAGAI
TIDAK ADA ( HANYA
PENYUSUN WAJIB
SEBATAS MEMPUNYAI
BERSERTIFIKAT
SERTIFIKAT )
KOMPETENSI
TIDAK ADA
PNS YANG BEKERJA DI
PENYUSUN AMDAL
INSTITUSI LH DILARANG SEBAGAI PENYUSUN AMDAL ATAU UKL-UPL
KOMISI
TIDAK ADA LESENSI
BERLESENSI
BENTUK TINDAK LANJUT
REKOMENDASI
IZIN LINGKUNGAN
1.
2.
1. Izin lingkungan :
2. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH):
IZIN LINGKUNGAN • Semua izin lingkungan diterbitkan sebagai persyaratan bagi usaha dan/atau kegiatan • Izin lingkungan diterbitkan sebelum diterbitkannya izin usaha • Izin lingkungan diterbitkan pada tahap perencanaan
Muatan Izin Lingkungan Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 1. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; 2. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan 3. Berakhirnya izin lingkungan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH. Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan maksudnya adalah: Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan tetap berlangsung sepanjang tidak ada perubahan dan tidak dicabut; Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini Sumber : Pasal 48 PP 27/2012 Izin Lingkungan tidak diatur/tidak ada
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan •
Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
•
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Sumber : Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada
Izin pada tahap operasional yang jenis dan jumlah izinnya diterbitkan sesuai diktum izin persyaratan dan kewajiban dalam lingkungan dalam rangka menjamin upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Terkait dengan Sawit
Izin Pembuangan air limbah ke Air atau Badan Air
Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut
Izin Pemanfaatan Air limbah untuk land aplikasi
Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
Izin Pemanfaatan Limbah B3
RKL-RPL
RKL : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Matriks RKL
MATRIKS RPL
CONTOH • SEL
• RKL-RPL
“ UU nomor 32 Tahun 2009 Pasal 20 ayat (1) penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup “ “ UU nomor 32 Tahun 2009 Pasal 20 ayat (3) setiap orang diperbolehkan membuang ke media lingkungan dengan persyaratan a. memenuhi baku mutu lingkungan dan b . Memiliki izin “
Baku mutu Linkungan meliputi : - Baku mutu air - Aku mutu air limbah - Baku mutu air laut - Baku mutu Udara Ambien - Baku Mutu Emisi - Baku mutu gangguan - Baku mutu lainnya sesuai perkembangan pengetahuan dan teknologi
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
PARATURAN YANG DIACU DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Undang
–undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan
Peraturan
pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
KepmenLH
Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri
Permen
LH No 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut
KepmenLH
No 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian . Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
KepmenLH
No 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
YANG WAJIB DITAATI
KUALITAS : Parameter-parameter KUANTITAS : Debit / Beban
Baku Mutu Sawit Pembuangan
Parameter
Kadar maks. (mg/L)
Beban Pencemaran Maks. (kg/ton)
BOD
100
0,25
COD
350
0,88
TSS
250
0,63
Minyak Lemak
25
0,063
N Total
50
0,125
Cu Cd Zn Debit maks.
6-9 2,5 m3 ton bhn baku
Kadar maks. (mg/L) 5000
Pb
pH
Sawit Pemanfaatan
No.
Uraian
Kewajiban Dasar
Pasal
1.
Retribusi PP Air
Pembayaran retribusi bagi perusahaan yang melakukan pembuangan air limbah ke sarana yang disediakan pemerintah
24(1)
2.
Keadaan Darurat
Melakukan Penanggulangan dan pemulihan serta melaporkan kepada Bupati/walikota/Menteri
25, 26, 29
3.
Pemanfaatan Air Limbah
1.
Melakukan pengkajian seizin Bupati/Walikota 2. Izin Bupati/Walikota 3. Pemantauan Air Limbah, Tanah, Air Tanah, dampak thd tanaman – ekosisitem-dll 4. Pemenuhan BM LA dan persyaratan Teknis Lainnya 5. Mencegah dan menanggulangi Penc. Air 6. Penyusunan Laparan dan Menyampaikan kepada Instansi Terkait.
34, 35,36
4.
Pelestarian air & PP air.
Pelestarian kualitas air, pengendalian pencemaran air dan sumber air
31
No.
Uraian
Kewajiban Dasar
Pasal
5.
Informasi
Wajib memberikan informasi yang benar dan 32 akurat tentang PP Air
6.
Pembuangan Air Limbah
7.
Pembuangan L padat & L Gas
Melakukan pengkajian Izin Bupati/Walikota 2. Pemenuhan BM Air Limbah dan 3. persyaratan Teknis Lainnya 4. Mencegah dan menanggulangi Penc. Air 5. Penyusunan Laparan dan Menyampaikan kepada Instansi Terkait. Larangan pembuangan limbah padat dan/atau gas ke badan air 1.
34, 35,3 7,38, 40
42
Setiap Penanggungjawab kegiatan industri wajib:
Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terhadi perembesan limbah cair ke lingkungan Memasang alat ukur debit atau laju air limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair
Memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, e, g sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala Bapedal, Gubernur, Instansi teknis yang membidangi industri lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Permohonan LA didasarkan pada pengkajian (Ps 2(1) Dilakukan di lahan selain: (Ps 3(1)) Lahan gambut Lahan berpermeabilitas > 15 cm/jam atau < 1,5 cm/jam Lahan yang kedalaman air tanahnya < 2 meter Tidak dilaksanakan di lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter (Ps 3(1)) Membuat sumur pantau (Ps 3(1))
Ada air larian (run off) Pengenceran air limbah yang dimanfaatkan Membuang air limbah pada tanah di luar lokasi pemanfaatan Membuang air limbah ke sungai dalam kondisi melebihi Baku Mutu
Pemantauan Kualitas Air Limbah (Debit & pH: Harian, parameter lain: Bulanan) Pemantauan kualitas air tanah di tiga lokasi (sumur pantau di lahan, LA, lahan kontrol dan sumur penduduk) per 6 bulan Pemantauan Kualitas Tanah di tiga lokasi (rorak, antar rorak dan kontrol) setahun sekali Pemantauan dampak LA terhadap tanaman, hewan dan kesehatan manusia
Ceceran limbah
2 kondisi Fat Pit
Penimbunan & Open dumping L Padat yang potensial menimbulkan pencemaran air
IPAL Kurang Terawat
Saluran LA dan Sumur Pantau di Lokasi LA
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PP 41 Th 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Emisi Udara/Gas KepMENLH No.: 13/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
Kebisingan
KepMENLH No.: 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan
PerMENLH No: 07/MENLH/05/2007 BME Ketel Uap berbahan bakar biomassa, minyak, batubara dan gas
KepKa Bapedal No 205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Peng. Penc.Udara Sumber Tidak bergerak
Getaran
Udara Ambient
Kebauan
KepMENLH No.: KepMENLH No.: 49/MENLH/11/1996 50/MENLH/11/1996 Tentang tentang Baku Baku Mutu Tingkat Getaran Tingkat Kebauan
PP NO 41 TAHUN 1999 Pasal 21 meytakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien, wajib : 1. Menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya 2. Melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya 3. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya
Parameter
Batas Maksimum (mg/m3)
Bukan Logam 1. Amonia (NH3)
0,5
2. Gas Klori(Cl2)
10
3. Hidrogen klorida (HCl)
5
4. Hidrogen Florida (HF)
10
5. Nitrogen Oksida (NO2)
1000
6. Opositas
35%
7. Partikel
350
8. Sulfur Dioksida (SO2)
800
9. Total Sulfur Tereduksi (H2S)
35
Parameter
Batas Maksimum (mg/m3)
Logam 11. Air Raksa (Hg)
5
12. Arsen (As)
8
13. Antimon (Sb)
8
14. Kadmium (Cd)
8
15. Seng (Zn)
50
16. Timah Hitam (Pb)
12
No.
Parameter
Baku Mutu
1
Partikulat
300 mg/m3
2
Sulfur Dioksida (SO2)
600 mg/m3
3
Nitrogen Oksida (NO2)
800 mg/m3
4
Hidrogen Klorida (HCl)
5 mg/m3
5
Gas Klorin (Cl2)
5 mg/m3
6
Ammonia (NH3)
1 mg/m3
7
Hidrogen Florida (HF)
8 mg/m3
8
Opasitas
30%
Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib:
Membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman
Melakukan pengujian emisi dari setiap cerobong paling sedikit 2 kali selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi selama 6 bulan atau lebih Melakukan pengujian emisi paling sedikit 1 kali selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi selama kurang dari 6 bulan Menggunakan laboratorium yang terakreditasi
Melakukan pengujian emisi setelah kondisi proses pembakaran stabil
Menyampaikan laporan hasil analisa pengujian emisi (b) dan (c) kepada Bupati/Walikota tembusan Gubernur dan Menetri paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan
Uraian Persyaratan dan atau Kewajiban Persyaratan cerobong sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan Kep.205/BAPEDAL/07/1996 tentan Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara. Persyaratan teknis corobong sesuai Lampiran III meliputi: Tinggi
cerobong sebaiknya 2 – 2 1/2 kali tinggi bangunan sekitar sehingga lingkungan sekitarnya tidak terkena turbulensi. Kecepatan aliran gas dari cerobong sebaiknya lebih besar dari 20 m/detik sehingga gas-gas yang keluar dari cerobong akan terhindar dari turbulensi. Gas-gas dari cerobong dengan diameter lebih kecil dari 5 feet dan tinggi kurang dari 200 feet akan mengakibatkan konsentrasi di bagian bawah menjadi tinggi. Konsentrasi
maksimum bagian permukaan tanah dari cerobong gas-gas (agar terjadi difusi) biasanya terjadi pada jarak 5 – 10 kali tinggi cerobong downwind. Konsentrasi maksimum zat pencemar berkisar antara 0,001 – 1% dari konsentrasi zat pencemar dalam cerobong. Konsentrasi di permukaan dapat dikurangi dengan menggunakan cerobong yang tinggi. Variasi konsentrasi pencemar pada permukaan akan berbanding terbalik dengan kuadrat tinggi cerobong efektif. Warna cerobong harus mencolok sehingga terlihat. Cerobong dilengkapi dengan pelat penahan angin yang melingkari cerobong secara memanjang ke arah ujung atas. Puncak cerobong sebaiknya terbuka, jika pihak industri perlu memberi penutup (biasanya cerobong kecil/rendah) maka penutup berbentuk segitiga terbalik
Setiap
cerobong diberi nomor dan dicantumkan dalam denah industri.
Dasar Peraturan Pasal 1 (1) butir c
Uraian Persyaratan dan atau Kewajiban Persyaratan lubang sampling sesuai Lampiran III: Lokasi
lubang pengambilan sampel sebaiknya pada posisi 2 di bagian atas dan 8 dibagian bawah ( 2D dan 8D D= diameter cerobong) Diameter lubang sampel sekurang-kurangnya sepuluh sentimeter
Lubang
pengambilan sampel harus memakai tutup dengan sistem pelat flange yang dilengkapi dengan baut Arah lubang pengambilan sampel tegak lurus dinding cerobong Persyaratan Pendukung: tangga Lantai dapat
besi dan selubung pengaman berupa pelat besi
kerja (landasan pengambil sampel) dengan ketentuan:
mendukung beban minimal 500 kilogram
keleluasaan
kerja bagi minimal tiga orang
lebar
lantai kerja terhadap lubang pengambilan sampel adalah 1,2 meter dan melingkari cerobong. pagar pengaman setinggi satu meter dilengkapi dengan
katrol pengangkat alat pengambil sampel.
Stop
kontak aliran listrik sesuai dengan peralatan yang digunakan, yaitu voltase 220V, 30A, single phase, 50Hz Ac.
Penempatan Sarana
sumber aliran listrik dekat dengan lubang pengambil sampel
dan prasarana pengangkutan serta perlengkapan keamanan pengambilan sampel bagi petugas disediakan oleh industrri.
Dasar Peraturan
PENGELOLAAN LIMBAH B3
2. Landasan Hukum Pengelolaan Limbah B3 Tentang UU 32/2009 PP 101 TAHUN 2014
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah B3
PP 38/2007
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kepdal 01/BAPEDAL/09/95
Tata Cara & Persyartan Teknis Penyimpanan & Pengumpulan Limbah B3
Kepdal 02/BAPEDAL/09/95
Dokumen Limbah B3
Kepdal 03/BAPEDAL/09/95
Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3
Kepdal 04/BAPEDAL/09/95
Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Penimbunan Limbah B3
Landasan Hukum P-Limbah B3 (Lanjutan) Tentang Kepdal 05/BAPEDAL/09/95
Simbol dan Label
Kepdal 68/BAPEDAL/05/94
Tata Cara Memperoleh Izin Pengelolaa Limbah B3
Kepdal 02/BAPEDAL/01/98 PermenLH 05/2009 PermenLH 02/2008 PermenLH 18/2009 PermenLH 30/2009 Permen LH 33/2009
Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
Pengelolaan Limbah di Pelabuhan (Reception Facility)
Pemanfaatan Limbah B3
Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Pengelolaan Limbah B3 Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
47
DEFENISI (berdasarkan kepada UU 32 tahun 2009)
• LIMBAH b3 :
• Pengelolaan Limbah B3:
“sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3”
“Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,pengangkut an, pemanfaatan, pengolahan, dan ataupenimbunan”
Penetapan Limbah B3 Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya - Penyimpanan - Pengangkutan
Kategori 1
- Pemanfaatan - Pengolahan - Penimbunan
Limbah B3 - Penyimpanan - Pengangkutan
Kategori 2
- Pemanfaatan - Pengolahan - Penimbunan
Penetapan Limbah B3 Limbah B3 berdasarkan sumbernya:
Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik (Lampiran-I Tabel 1) umumnya bukan berasal dari proses utama (pemeliharaan, pemcucian, dll)
Limbah B3 dari B3 kadaluarsa, tumpahan B3, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3 (Lampiran-I Tabel 2)
Limbah B3 dari Sumber Spesifik: a. Sumber Spesifik Umum (Lampiran-I Tabel 3) sisa proses suatu industri yang secara yang secara spesifik dapat ditentukan b. Sumber Spesifik Khusus (Lampiran-I Tabel 4) memiliki efek tunda, berdampak tidak langsung, tidak beracun akut, dihasilkan dalam jumlah besar per satuan waktu
Penetapan Limbah B3 Karakteristik Limbah B3 Mudak Meledak Mudah menyala Reaktif Infeksius
Korosif
Penetapan Limbah B3 Limbah B3 Berdasarkan Karakteristik Beracun TCLP ToksikAkut(LD50) ToksikSub-kronis
Prinsip Pengelolaan Limbah B3 Dihasilkan
Disimpan
From Cradle to Grave
From Cradle to Cradle Diangkut Diolah/ Dimanfaatkan
Ditimbun/ Landfill
5. Hierarki Pengelolaan Limbah B3
Reduksi N A A L O L E G N E P S A T I R O I R P
3R (Reuse, Recycle, Recovery) Pengolahan Penimbunan/ Landfill
P E N G U L R I M A N B G A H A N B 3 V O L U M E
Pengelolaan Limbah B3
Penyimpanan & Pengumpulan
Pemanfaatan Pengangkutan
Pengolahan
Penimbunan
Penyimpanan Limbah B3 Definisi: Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya
Tujuan: Menyimpan sementara limbah sampai dengan tercapai kuantitas limbah yang memadai sehingga efisien secara ekonomi untuk pengelolaan lebih lanjut
Penyimpanan Limbah B3 Kewajiban Penghasil Limbah B3
• Wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3 • Memiliki “Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penyimpanan Limbah B3” • Izin oleh Bupati/Walikota, berlaku 5 tahun • Dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya • Persyaratan: izin lingkungan, lokasi, fasilitas penyimpanan, pengemasan • Fasilitas penyimpanan: bangunan, tangki, waste pile, waste impondment, dan teknologi lain sesuai perkembangan IPTEK • Perubahan izin dan penghentian izin • Kewajiban pemegang izin
Penyimpanan Limbah B3 Waktu Penyimpanan Sementara J umlah Limbah B3 dihasilkan
90 hari
Kategori 1 dan 2
≥ 50 kg/hari
√
Kategori 1
< 50 kg/hari
Kategori 2 dari sumber tidak spesifik
< 50 kg/hari
√
Kategori 2 dari sumber spesifik umum
< 50 kg/hari
√
Kategori 2 dari sumber spesifik khusus
tidak dibatasi
√
Kategori Limbah B3
WaktuPenyimpananMaksimum 180 hari
365 hari
√
Penyimpanan Limbah B3 Persyaratan Tempat Penyimpanan Limbah B3 1. Lokasi penyimpanan Limbah B3 2. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan:
• Jumlah Limbah B3 • Karakteristik Limbah B3 • Dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 3. Peralatan penaggulangan keadaan darurat
Penyimpanan Limbah B3 Persyaratan Lokasi Penyimpanan Limbah B3
• Bebas banjir dan tidak rawan bencana alam • Jika lokasi penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam lokasi penyimpanan Limbah B3 harus direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup • Lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus berada didalam penguasan Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.
Penyimpanan Limbah B3 Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 :
No.
Bentuk Fasilitas Penyimpanan
1
Containment building (bangunan)
2
Tangki dan/atau kontainer
3
Silo
4
Waste Pile (tempat tumpukan limbah)
5
Waste impoundment
6
Bisa dalam bentuk lainnya sesuai dengan prkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Penyimpanan Limbah B3 Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Jenis LimbahB3 YangDisimpan No
Fasilitas Penyimpanan
LB3 Kategori 1
LB3 Kategori 2 Dari sumber tidak spesifik
LB3 Kategori 2 Dari sumber spesifik umum
LB3 Kategori 2 Dari sumber spesifik khusus
√
1
Bangunan
√
√
√
2
Tangki
√
√
√
3
Silo
√
√
√
4
Tempat Tumpukan Limbah(Waste Pile)
√
5
Waste Impoundment
√
6
Bantuklainnya
√
√
√
√
√
Penyimpanan Limbah B3 Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 J enis Limbah B3
Fasilitas Penyimpanan
Waktu PenyimpananMaksimum
1,2,3,4,5,6
90 hari jika di hasilkan >50 kg/hari, tidak dapat diperpanjang
LB3 Kategori 1
1,2,3,6
180 hari jika dihasilkan <50kg/hari
LB3 Kategori 2 Dari sumber tidak spesifik
1,2,3,6
365 hari jika dihasilkan <50 kg/hari
LB3 Kategori 2 Dari sumber spesifik umum
1,2,3,6
LB3 Kategori 1 & 2
LB3 Kategori 2 Dari sumber spesifik khusus
1.3.4.5.6
365 hari jika dihasilkan <50 kg/hari
365 hari
Penyimpanan Limbah B3 Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 J enis Limbah B3
Fasilitas Penyimpanan
Waktu PenyimpananMaksimum
1,2,3,4,5,6
90 hari jika di hasilkan >50 kg/hari, tidak dapat diperpanjang
LB3 Kategori 1
1,2,3,6
180 hari jika dihasilkan <50kg/hari
LB3 Kategori 2 Dari sumber tidak spesifik
1,2,3,6
365 hari jika dihasilkan <50 kg/hari
LB3 Kategori 2 Dari sumber spesifik umum
1,2,3,6
LB3 Kategori 1 & 2
LB3 Kategori 2 Dari sumber spesifik khusus
1.3.4.5.6
365 hari jika dihasilkan <50 kg/hari
365 hari
Penyimpanan Limbah B3 Bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3
• Persyaratan Minimum Fasilitas Penyimpanan – Desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari – Memiliki penerangan dan ventilasi – Memiliki saluran drainase dan bak penampung
Penyimpanan Limbah B3 BangunanTempatPenyimpananLimbahB3 Jenis LimbahB3 YangDisimpan Fasilitas Penyimpanan
LB3 Kategori 1
LB3 Kategori 2 Dari sumber tidak spesifik
LB3 Kategori 2 Dari sumber spesifik umum
LB3 Kategori 2 Dari sumber spesifik khusus
desain dan konstruksi mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahar
√
√
√
√
memiliki penerangan dan ventilasi
√
√
√
memiliki saluran drainase dan bak penampung
√
√
√
Catatan: Berlaku juga untuk permohonan izin penyimpanan LB3
√
Penyimpanan Limbah B3 Pengemasan Limbah B3 1.
Pewadahan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan
– – – – 2. 3.
Kemasan Limbah B3 wajib dilekati Label Limbah B3 & Simbol Limbah B3. Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
– – – – 4.
Terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan. Mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak Nama Limbah B3 Identitas penghasil Limbah B3 Tanggal dihasilkannya limbah B3 Tanggal pengemasan Limbah B3
Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.
Penyimpanan Limbah B3 Kewajiban dalam Penyimpanan Limbah B3 • Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkannya • Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan • Melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dalam peraturan • Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3, dan • Memenuhi persyaratan lingkungan hidup • Menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3
Penyimpanan Limbah B3 Pelaporan Penyimpanan Limbah B3 Penghasil Limbah B3 wajib menyususn dan menyampaikan laporan Penyimpanan
Limbah B3 Laporan Penyimpanan Limbah B3 paling sedikit memuat
– Sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3 – Pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3 – Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah L imbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3. Laporan Penyimpanan Limbah B3 disampaikan kepada bupati/walikota dan
ditembuskan kepada menteri paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.
Pengump engumpula ulan n Limbah Limbah B3 Definisi
• Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3
Pengump engumpula ulan n Limbah Limbah B3 Ketentuan Pengumpulan Limbah B3
• waji wajib b memi memili liki ki Izin Izin Penge engelo lolaa laan n Limb Limbah ah B3 Untu Untuk k Pengu engump mpul ulan an Limb Limbah ah B3 •
melakukan segregasi, menyimpan dan tidak melakukan pencampuran dengan maksud pengenceran
• dila dilak kukan ukan deng dengan an skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota • f asilitas asilitas penyimpanan: penyimpanan: bangunan pengumpulan pengumpulan : tangki, waste pile, waste • •
impoundment, dan teknologi lain sesuai perkembangan IPTEK. Perubahan izin dan penghentian izin Kewajiban pemegang izin
Pengump engumpula ulan n Limbah Limbah B3 Ketentuan Pengumpul Limbah B3 Limbah B3 dilara dilarang ng • Pengumpul Limbah
– Melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan lImbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan – Menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain – Melakukan pencampuran Limbah B3 Limbah B3 dilar dilarang ang:: • Penghasil Limbah
– Melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya – Melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan
Pengump engumpula ulan n Limbah Limbah B3 Ketentuan Pengumpulan Limbah B3 •
Dalam hal setiap orang orang yang yang menghasilkan menghasilkan Limbah B3 tidak mampu mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.(?)
•
Penyer Penyerahan ahan Limbah Limbah B3 oleh Penghasi Penghasill ke Pengum Pengumpul pul Limbah Limbah B3 wajib dengan bukti penyerahan Limbah B3 Salinan bukti bukti penyerah penyerahan an Limbah Limbah B3 disampaikan disampaikan oleh Penghasil Penghasil Limbah B3 kepada kepada Menteri, Menteri, Gubernur, Gubernur, Bupati/Walik Bupati/Walikota ota sesuai dengan dengan kewenangannya paling lama 7 hari sejak penyerahan Limbah B3.
•
• Wakktu akktu penyim penyimpan panan an Limbah Limbah B3 oleh oleh Pengu engump mpul ul maks maksim imum um 90 hari hari,,
Pengangkutan Limbah B3 Pasal 47
•
Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan:
•
alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1.
•
alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.
Pengangkutan Limbah B3 Persyaratan Pengangkutan Limbah B3 • Memiliki Rekomendasi
Pengangkutan dari KLHK
(berlaku 5 tahun) • Memiliki Izin Pengangkutan dari Kementerian Perhubungan (berlaku 1 tahun) • Pengangkutan limbah B3 wajib menggunakan Manifest/Dokumen Limbah B3 • Pengangkutan oleh penghasil dari luar wilayah kerjanya ke lokasi penghasil wajib memiliki rekomendasi tanpa perubahan akte, tanpa asuransi
tetapi tetap menggunakan manifest. • Pengangkutan oleh penghasil didalam wilayah kerjanya dan tidak melalui jalan umum tidak diwajibkan rekomendasi, namun wajib membuat laporan perpindahan limbah B3.
Pengangkutan Limbah B3 Persyaratan Pengangkutan Limbah B3 • Kemasan limbah B3 yang diangkut harus diberi simbol dan label limbah B3
• Limbah B3 harus diberi tutup agar terhindar dari hujan dan atau sinar matahari langsung • Alat angkut disesuaikan dengan limbah B3 yang akan diangkut • Memasang SOP tanggap darurat dan SOP loading & unloading • Memiliki alat tanggap darurat • Radio komunikasi sebagai alat komunikasi dengan pusat pengendali operasi
Setiap pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin
Izin sebagai alat kontrol dalam pengawasan
Penghasil bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan
Sanksi: - peringatan tertulis - menghentikan sementara kegiatan pengelolaan LB3 - mencabut izin operasi - aparat daerah dapat menghentikan sementara
TPS B3 TERAWAT
TPS B3 TIDAK TERAWAT
