ISU AKK

ISSU TERKINI AKK

DOSEN: M. Dedi Widodo, SKM, M.Kes

Disusun oleh :

KELOMPOK 5 BONI IRAWAN : 14013002 RIKY ANANDA : 14011175

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATANMASYARAKAT KESEHATANMASYARAKAT SEKOLAH TINGGI KESEHATAN HANGTUAH PEKANBARU 2017

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami dengan judul “ Indek Pembangunan Manusia (IPM) ” dengan baik.

Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memberikan penjelasan tentangpengertian indek pembangunan manusia, dan penjelasan tentang jenis indek pemanfaatan dalam pembangunan kesehatan. Untuk itu, kepada Bapak M. Dedi Widodo, SKM, M.Kes dapat menerima hasil makalah kami, dan memberikan kritik atau saran apabila makalah kami terdapat kekurangan.

Pekanbaru, 20 Agustus 2017

Penulis







i DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang ........................... .................................................. ............................................. ............................................ ...................................... ................ 1 1.2 Rumusan Masalah ......................... ................................................ .............................................. ............................................. .................................. ............ 2

BAB II Pembahasan 2.1 Pengertian Indek Pembangunan Manusia .......................................... ................................................................. ........................... .... 3 2.2 Jenis Indek Pemanfaatan Dalam Pembangunan Kesehatan .......................................... .......................................... 5

BAB III Penutup 3.1 Kesimpulan ....................................................... ............................................................................. ............................................. ...................................... ............... 8 3.2 Saran ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ...................................... ................ 8 DAFTAR PUSTAKA







ii BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini yang sering disebut era moderenisasi ini sangat diperlukan Sumber Daya Manusia yang sangat memadai untuk perkembangan dikalangan masyarakat Indonesia yang masih jauh dsari harapan pemerintah sebagai pengatur tatanan pemerintah maupun tatanan masyrakatnya yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan berbangasa dan bernegara. Standar pembangunan manusia yang menjadi kesepakatan antara lain berhak untuk bisa membaca dan menulis, untuk hidup sehat, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak, untuk mendapat rumah yang memadai, dan untuk hidup sebagai satu bangsa dengan damai dan aman. Diharapkan dengan desentralisasi atau yang lebih populer disebut otonomi daerah dapat memotivasi daerah-daerah tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih memprioritaskan mengurangi kemiskinan dan mempersiapkan diri dalam sumberdaya manusia yang handal. Pada tahun 1996, untuk pertama kalinya Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations

Development

Programme

(UNDP)

Indonesia

mempublikasikan

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat tolok ukur pembangunan manusia. IPM mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia melalui indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (daya beli). Pada saat ini IPM dianggap lebih mencerminkan hasil-hasil pembangunan yang







1 sebagai alat ukur kinerja pembangunan khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan indek pembangunan manusia ? 2. Apa saja jenis indek pemanfaatan dalam pembangunan kesehatan ?







2 BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang terdiri dari indeks harapan hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli.Dalam konteks pembangunan daerah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah. Hal ini menandakan bahwa IPM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah. Peran IPM sebagai alat ukur pembangunan akan lebih terlihat bila dilengkapi dengan data basis dan hitungan yang benar sampai ke wilayah terkecil tanpa membedakan daerah miskin atau tidak sehingga diharapkan









3 IPM yang merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah. Pada kenyataannya, besaran nilai IPM tidak menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat akan tinggi atau tidak menjamin tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah, salah satu penyebabnya adalah hitungan nilai IPM didasari oleh nilai agregat yang menggunakan prinsip nilai rata-rata sehingga terjadi ketidakakuratan hitungan nilai IPM tersebut. Pembangunan manusia disuatu daerah haruslah berpihak kepada pembangunan Masyarakat atau yang menjadi subjeknya tanpa terkecuali agar pembangunannya tepat sasaran dan lini-lini yang menjadi daerah intim dalam perhitungan suatu Negara maupun Daerah.Ada beberapa hal yang menjadi ungsur pokok dalam mengatasi masalah ini yang dilakukan pemerintah bersama mayarakat yakni : a. Pembangunan haruslah Pro rakyat miskin bukan berarti anti orang kaya. Yang dia maksud adalah rakyat miskin memerlukan perhatian khusus. Mereka selama ini tak terurus pendidikannya, berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah dan tidak bermodal, sehingga daya saingnya juga rendah. r endah. b. Pambangunan haruslah Pro rakyat miskin diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks kemiskinan manusia (IKM). “IPM telah digunakan oleh Jawa Barat, tetapi IKM nya belum, sehingga tidak bisa dijadikan tolok ukur pembangunan yang







4 mengkaji berbagai kendala dan implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya, dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya, sehingga diharapkan nilai IPM sebagai tolok ukur pembangunan dapat mencerminkan kondisi kemiskinan masyarakat yang sesungguhnya. Dan adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencapain prestasi IPM ini adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kasus tersebut, dan dipihak lain juga kurangnya sosialisasi tentang hal tersebut, sehingga menyebabkan buruknya prestasi kita dikancah internasional, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya indicator-indikator IPM yang belum terpenuhi. Jadi dalam hal ini perlu adanya perhatian dan kerjasama antara pemrintah dan masyarakat demi mencapai tujuan bersama dan demi tersejahteranya bangsa yang kita cintai ini karena telah dipenulis jelaskan hal ini sangat penting karena pembangunan manusia maupun pembangunan pembangunan lainnya merupakan hal yang penting demi terealisasinya suatu keberhasilan yang ingin dicapai bersama-sama. 2.2 Jenis Indek Pemanfaatan Dalam Pembangunan Kesehatan Kesehatan

Sejak tahun 2010 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) telah dicapai oleh Kementerian Kesehatan yang menggambarkan kemajuan kesehatan. IPKM merupakan penjabaran lebih lanjut dari komponen kesehatan pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPKM berbasis data Riskesdas 2013 merupakan indeks komposit dari 30 indikator kesehatan







5 Jenis-jenis IPKM : 1. Sub-indeks Kesehatan Balita a. Balita gizi buruk dan kurang b. Balita sangat pendek dan pendek c. Balita gemuk d. Penimbangan balita e. Kunjungan neonatal f. Imunisasi lengkap 2. Sub-indeks Kesehatan Reproduksi a) Penggunaan alat kontrasepsi (MKJP) b) Pemeriksaan Kehamilan (K4 : 1-1-2) c) Kurang Energi Kronik (KEK) pada WUS 3. Sub-indeks Pelayanan Kesehatan a. Persalinan oleh nakes di Faskes b. Kecukupan jumlah dokter per kecamatan c. Kecukupan jumlah Posyandu d. Kecukupan jumlah bidan e. Kepemilikan Jaminan Pelayanan Kesehatan 4. berat adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus minimal Sub-indeks Perilaku kesehatan a) Merokok







e. Obesitas Sentral f. Penyakit Gigi dan Mulut 6 6. Sub-indeks Penyakit Menular a) Pneumonia b) Diare balita c) ISPA balita 7. Sub-indeks Kesehatan Lingkungan a. Akses Sanitasi Akses sanitasi hanya diukur berdasarkan kepemilikan dan jenis fasilitas buang air besar. Akses sanitasi baik apabila rumah tangga menggunakan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri dan jenis kloset leher angsa. b. Akses Air Bersih Penggunaan air bersih perkapita dalam rumah tangga. Akses air bersih baik jika rumah tangga minimal menggunakan 20 liter per orang per hari dan berasal dari air ledeng/PDAM atau air ledeng eceran/membeli atau sumur bor/ pompa atau sumur gali terlindung atau mata air terlindung.







7 BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah. Peran IPM sebagai alat ukur pembangunan akan lebih terlihat bila dilengkapi dengan data basis dan hitungan hit ungan yang benar sampai ke wilayah terkecil tanpa membedakan daerah miskin atau tidak sehingga diharapkan perencanaan pembangunan akan benar-benar benar-benar memihak masyarakat tanpa terkecuali. 3.2 Saran

Pelayanan public yang mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dii nginkan seperti konflik ataupun penentangan kepada pemerintah sehingga menyebabkan tidak terealisasinya program yang dibuat dengan maksimal. Perlu adanya perhatian khusus untuk masalah ini, dikarnakan masalah-masalah yang telah disebutkan diatas merupakan hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan program maupun aturan pemerintah yang menuju kearah pembangunan pe mbangunan manusia.









8 DAFTAR PUSTAKA

https://www.kanal-kesehatan.com/4430-indeks-pembangunan-kesehatan-masyarakat-ipkmdan-definisinya







9

ISU AKK

Recommend Documents