BAB 1 ANALISIS KEBIJAKAN
a.1 a.1
Peng Penger erti tian an Ke Kebi bija jaka kan n
Kebija Kebijakan kan (policy) (policy) adala adalah h instrument pemerintahan, pemerintahan, bukan hanya dalam arti government arti government yang yang menyangkut aparatur negara, melainkan yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani. Secara Secara harfia harfiah h ilmu ilmu kebija kebijakan kan adalah adalah terjem terjemaha ahan n langsu langsung ng dari dari kata kata policy science (Dror, 1!", p.!#" ). $eberapa penulis besar menggunakan istilah public istilah public policy dan policy dan public public policy analysis dalam analysis dalam pengertian yang tidak berbeda. %erdapat beberapa pendapat mengenai kebijakan, antara lain & a. 'enurut Kamus ebst bster Kebi Kebija jaka kan n adal adalah ah prin prinsi sip p atau atau cara cara bert bertin inda dak k yang ang
dipi dipili lih h
untu untuk k
mengarahkan pengambilan keputusan. b.
'enurut illiam illiam Dunn Kata policy Kata policy secara secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa unani (Greek ), ), yang yang berart berartii negara# negara#kot kota. a. Dalam Dalam bahasa bahasa latin latin kata kata ini menjadi menjadi politia, politia, arti artiny nyaa negar negara. a. 'asu 'asuk k kedal kedalam am bahas bahasaa *nggr *nggris is lama lama ( Middle Middle English), English), kata tersebut menjadi policy menjadi policy yang yang pengertiannya berkaitan dengan urusan perintah atau administrasi pemerintah.
c.
'enu 'enurrut +ni +nited ted at atio ions ns (1(1-) ) Kebijakan adalah suatu aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi yang mengatur nilai dan perilaku seluruh komponen dalam organisasi yang bersifat mengikat untuk mencapai suatu tata nilai baru. 1
d.
'enu 'enuru rutt /ha /harl rles es 0. one oness (1 (1! !&& 2) 2) Kebija Kebijakan kan adalah adalah unsur# unsur#uns unsur ur atau atau ekspres ekspresi#e i#eksp kspres resii dari dari progra program# m# progra pro gram m dan d an keputu kep utusan san#ke #keput putusa usan n Dari Dari beberap beberapaa pengert pengertian ian tentan tentang g kebijak kebijakan an terseb tersebut ut dapat dapat ditari ditarik k
kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan adalah suatu aturan tertulis yang yang digun digunak akan an sebag sebagai ai pedom pedoman an untu untuk k meng mengar arahk ahkan an penga pengamb mbil ilan an keputus keputusan an dan berfungs berfungsii untuk untuk mengat mengatur ur tindaka tindakan n yang yang diarah diarahkan kan pada tujuan tertentu dan senantiasa berorientasi kepada masalah serta bersifat mengikat. a.2 a.2
Anal Analis isis is Kebij ebijak akan an a. 3enger 3engerti tian an 4nali 4nalisis sis Kebija Kebijakan kan 1) 'enu 'enuru rutt 5ass 5asswe well ll (1!" (1!",, p.1), p.1), 6anal 6analis isis is kebij kebijak akan an adal adalah ah akti akti7i 7ita tass
menci mencipt ptaka akan n penge pengeta tahu huan an tent tentang ang dan dan dalam dalam pros proses es pemb pembua uata tan n kebijakan.8 9) 'enuru 'enurutt illi illiams ams (1-1, p.1:), p.1:), 6analis 6analisis is kebija kebijakan kan merupaka merupakan n suatu suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan, secara konseptual tidak termasuk mengumpulkan informasi.8 :) 'enuru 'enurutt ;uade ;uade (1-, (1-, p.2), p.2), 6analisi 6analisiss kebija kebijakan kan adalah adalah suatu bentuk bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehing sehingga ga dapat dapat memberi memberikan kan landas landasan an dari dari para para pembuat pembuat kebijak kebijakan an dalam dalam membua membuatt keputu keputusan san.. Dalam Dalam analis analisis is kebija kebijakan kan,, kata kata analis analisis is digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan intu intuis isii dan dan peng pengun ungk gkap apan an pend pendap apat at dan dan menc mencak akup up tida tidak k hany hanyaa 9
d.
'enu 'enuru rutt /ha /harl rles es 0. one oness (1 (1! !&& 2) 2) Kebija Kebijakan kan adalah adalah unsur# unsur#uns unsur ur atau atau ekspres ekspresi#e i#eksp kspres resii dari dari progra program# m# progra pro gram m dan d an keputu kep utusan san#ke #keput putusa usan n Dari Dari beberap beberapaa pengert pengertian ian tentan tentang g kebijak kebijakan an terseb tersebut ut dapat dapat ditari ditarik k
kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan adalah suatu aturan tertulis yang yang digun digunak akan an sebag sebagai ai pedom pedoman an untu untuk k meng mengar arahk ahkan an penga pengamb mbil ilan an keputus keputusan an dan berfungs berfungsii untuk untuk mengat mengatur ur tindaka tindakan n yang yang diarah diarahkan kan pada tujuan tertentu dan senantiasa berorientasi kepada masalah serta bersifat mengikat. a.2 a.2
Anal Analis isis is Kebij ebijak akan an a. 3enger 3engerti tian an 4nali 4nalisis sis Kebija Kebijakan kan 1) 'enu 'enuru rutt 5ass 5asswe well ll (1!" (1!",, p.1), p.1), 6anal 6analis isis is kebij kebijak akan an adal adalah ah akti akti7i 7ita tass
menci mencipt ptaka akan n penge pengeta tahu huan an tent tentang ang dan dan dalam dalam pros proses es pemb pembua uata tan n kebijakan.8 9) 'enuru 'enurutt illi illiams ams (1-1, p.1:), p.1:), 6analis 6analisis is kebija kebijakan kan merupaka merupakan n suatu suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan, secara konseptual tidak termasuk mengumpulkan informasi.8 :) 'enuru 'enurutt ;uade ;uade (1-, (1-, p.2), p.2), 6analisi 6analisiss kebija kebijakan kan adalah adalah suatu bentuk bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehing sehingga ga dapat dapat memberi memberikan kan landas landasan an dari dari para para pembuat pembuat kebijak kebijakan an dalam dalam membua membuatt keputu keputusan san.. Dalam Dalam analis analisis is kebija kebijakan kan,, kata kata analis analisis is digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan intu intuis isii dan dan peng pengun ungk gkap apan an pend pendap apat at dan dan menc mencak akup up tida tidak k hany hanyaa 9
pengujian kebijakan dan memilah#milahkannya ke dalam sejumlah komponen#komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternati7e# alternatif baru.8 2) 4nalisi 4nalisiss kebijak kebijakan an adalah adalah suatu akti7it akti7itas as intele intelektu ktual al dan praktis praktis yang ditujukan kan
untuk
menci nciptakan kan,
secara
kritis
menil nilai,
dan dan
mengkom mengkomunik unikasi asikan kan penget pengetahu ahuan an tentan tentang g dan dan di dalam dalam proses proses kebijakan. b. 'etodologi 4nalisis 4nalisis Kebijakan 'etodo 'etodolog logii yang yang dibaha dibahass dalam dalam analisi analisiss kebijak kebijakan, an, adalah adalah siste sistem m standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang rele7an dengan kebijakan. Dalam hal ini, ini, pengeta pengetahua huan n menunj menunjuk uk pada pada keperc kepercaya ayaan an tentan tentang g sesuat sesuatu u yang yang secara akal sehat dapat dibenarkan. Dan erat hubungannya dengan akti7itas akti7itas intelektua intelektuall dan praktis yang oleh ohn Dewey, Dewey, dikatakan sebagai logic of inquiry, yait yaitu u 6kegi 6kegiat atan an pema pemaham haman an manus manusia ia menge mengena naii peme pemecah cahan an masalah.8 Dapat dikatakan, pemecahan masalah adalah elemen kunci dalam metodologi analisis kebijakan. Sama Sama pentin pentingny gnyaa dengan dengan pemeca pemecahan han masala masalah, h, analisi analisiss kebijaka kebijakan n merupa merupakan kan bagian bagian dari dari pencar pencarian ian solusi solusi untuk untuk merumu merumuska skan n masala masalah. h. 'etodologi analisis kebijakan diambil dari dan memadukan elemen#elemen dari berbagai disiplin& ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat. 4nalisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif (descriptive (descriptive policy analysis), analysis), dima dimana na meru merupak pakan an aspek aspek anal analis isis is kebi kebija jaka kan n yang yang ditu dituju jukan kan ke arah arah penciptaan, kritik, dan komunikasi klaim pengetahuan tentang sebab dan
:
akibat kebijakan. Dan diambil dari disiplin#disiplin tradisional (misalnya, ilmu politik). amun, analisis kebijakan juga bersifat normatif (normative policy analysis), analysis), dimana merupakan aspek analisis kebijakan yang ditujukan ke arah penciptaan, kritik, dan komunikasi klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan untuk generasi masa lalu, sekarang, dan masa datang. 4nalisis kebija kebijakan kan merupak merupakan an bentuk bentuk etika etika terapa terapan, n, hal ini dikare dikarenaka nakan n dalam dalam pemilihan dan penentuan prioritas dari nilai#nilai yang dikandung didalamnya memerlukan penalaran yang bersifat moral. 'ac
pend pendap apat atan an
kepa kepada da
kelo kelom mpok pok
misk miskin in,,
atau atau
elim elimin inas asii
diskriminasi rasial dan seks dalam kesempatan kerja. c. 3ros 3rosed edur ur 4na 4nali lisi siss Kebija Kebijakan kan 'etodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang la>im dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu& 1)
3eru 3erum musan usan masa masala lah h (def (defin inis isi) i),, meng mengha hasi silk lkan an info inform rmas asii meng mengen enai ai kondisi#kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2
9)
3eramalan (prediksi), menyediakan informasi mengenai konsekuensi
:)
di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan tersebut.
2)
masalah. 3emantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang konsekuensi
)
sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. ?7aluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.
Gambar 1. Analisis kebijakan yang berorientasi paa masala!
Kelima prosedur analisis kebijakan yang ditunjukkan dalam gambar 1 berguna sebagai alat untuk menggambarkan keterkaitan antara metode dan teknis analisis kebijakan. Dimana metode analisis kebijakan adalah prosedur umum untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang rele7an
dengan kebujakan dalam berbagai konteks. Sedangkan teknis analisis kebijakan adalah prosedur yang relatif khusus yang digunakan bersama# sama dengan metode#metode tertentu untuk menjawab pertanyaan# pertanyaan yang lebih sempit. d. 3endekatan 4nalisis Kebijakan 4nalisis kebijakan dapat dihaapkan untuk menghasilkan informasi dan argument yang masuk akal mengenai& (1) nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi, (9) "akta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai, (:) tinakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai. Di dalam menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal tersebut, seorang analis dapat memakai satu atau lebih dari tiga pendekatan analisis, yaitu& 1) 3endekatan empiris 3enekanan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. 3endekatan ini bersifat faktual dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. 9) 3endekatan 7aluatif 3enekanan terutama pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan. 3endekatan ini berkenaan dengan nilai dan macam informasi yang dihasilkan bersifat 7aluatif. :) 3endekatan normatif
!
3enekanan terutama pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah#masalah publik. 3endekatan ini berkenaan denagn tindakan dan macam informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif. 3ara analis kebijakan berusaha tidak hanya untuk memproduksi informasi tetapi juga untuk mentransformasikan informasi tersebut sebagai bagian dari klaim pengetahuan dan argumen kebijakan. Dimana argumen kebijakan
tersebut
mencerminkan
alasan
mengenai
ketidaksetujuan
kelompok masyarakat pada alternatif tindakan tertentu yang diambil pemerintah. e. $erbagai bentuk analisis kebijakan $erdasarkan hubungan antara komponen informasi kebijakan dan metode analisis kebijakan, dapat diperoleh tiga bentuk utama analisis kebijakan, yaitu& 1) 4nalisis Kebijakan 3rospektif ( Prospective Policy Analysis) $erupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan sebagai ciri cara beroperasinya para ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi. amun, menurut Schick (1--, p.9!9), analisis ini seringkali menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dan upaya#uapaya pemerintah untuk memecahkannya. 9) 4nalisis Kebijakan
-
$erupa produksi dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan,
mencakup
berbagai
berbagai
tipe
kegiatan
yang
dikembangkan oleh tiga kelompok analis& a) 4nalis yang berorientasi pada disiplin ( !iscipline"oriented analysts) Kelompok ini berusaha untuk mengembangkan dan menguji teori yang
didasarkan
pada
teori serta menerangkan
sebab dan
konsekuensi kebijakan. Dimana para analis menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori#teori yang dianggap penting didalam disiplin ilmu sosial. b) 4nalis yang berorientasi pada masalah ( Problem"oriented analysts) Kelompok ini juga berusaha untuk mengembangkan dan menguji teori yang didasarkan pada teori serta menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan. %etapi para analisnya
lebih menaruh
perhatian pada identifikasi 7ariabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah. c) 4nalis yang berorientasi pada aplikasi ( Applications"oriented analysts) Kelompok ini juga berusaha untuk mengembangkan dan menguji teori yang didasarkan pada teori serta menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan. %etapi tidak perhatian pada pengembangan dan pengujian teori#teori dasar. Kelompok ini tidak hanya menaruh perhatian pada 7ariabel#7ariabel kebijakan, tetapi juga melakukan
"
identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan. :) 4nalisis Kebijakan yang %erintegrasi ( #ntegrated Policy Analysis) 4nalisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil.
a.#
Pengertian Kebijakan P$blik
%erdapat banyak sekali definisi tentang kebijakan publik. Salah satunya adalah seperangkat prinsip penuntun tindakan menuju tujuan yang telah ditetapkan (titmuss 1-2). 3enentuan prinsip itu adalah bagian dari proses politik, di mana proses tersebut akan berakhir, seperti keadilan sosial atau kesehatan untuk semua dan ditetapkan sebagai tujuan dari semua pihak. Sebagian para ahli berpendapat bahwa definisi dari kebijakan publik adalah& a. Da7id ?aston (1:) mengatakan Public Policy is the authoritative allocation of values for $hole society, dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai#nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Kebijakan yang dibuat ini bertujuan untuk mendistribusikan berbagai nilai sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah@ lokal. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1=, 1: dan 12 ++ o :9 %ahun 9==2 tentang 3emerintah Daerah, yang memuat pembagian urusan@ kewenangan pemerintah pusat, pemerintah
pro7insi
dan
pemerintah
kota@
kabupaten,
maka
berbagai
urusan@
kewenangan tersebut seperti berikut ini & (1) +rusan pemerintah pusat (pasal 1= ayat (:)) meliputi & a) politik luar negeri b) pertahanan c) keamanan d) yustisi e) moneter dan fiskal nasional dan agama (9) +rusan pemerintah pro7insi (pasal 1: ayat (1)) meliputi & a) perencanaan dan pengendalian pembangunan b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat d) penyediaan sarana dan prasarana umum e) penanganan bidang kesehatan f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten@ kota h) pelayanan bidang ketenaga#kerjaan lintas kabupaten@ kota
1=
i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten@ kota j)
pengendalian lingkungan hidup
k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten@ kota l)
pelayanan kependudukan dan catatan sipil
m) pelayanan administrasi umum pemerintahan n)
pelayanan
administrasi
penanaman
modal
termasuk
lintas
kabupaten@ kota o)
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten@ kota
p)
urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan undang# undang
+rusan pemerintah pro7insi yang bersifat pilihan (pasal 1: ayat (9)) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai kondisi, kekhasan dan
potensi
pertambangan,
unggulan perikanan,
daerah
yang
pertanian,
bersangkutan, perkebunan,
antara
lain
kehutanan
dan
pariwisata (:) +rusan pemerintah kota@ kabupaten (pasal 12 ayat (1)) meliputi & a) perencanaan dan pengendalian pembangunan
11
b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat d) penyediaan sarana dan prasarana umum e) penanganan bidang kesehatan f) penyelenggaraan pendidikan g) penanggulangan masalah sosial h) pelayanan bidang ketenaga#kerjaan i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah j)
pengendalian lingkungan hidup
k) pelayanan pertanahan l)
pelayanan kependudukan dan catatan sipil
m) pelayanan administrasi umum pemerintahan n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya p)
urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan undang# undang
19
+rusan pemerintah kota@ kabupaten yang bersifat pilihan (pasal 12 ayat (9)) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata. b. Ariedrich (1!:) mengatakan 63rogram yang diusulkan oleh segelintir orang, kelompok atau pemerintah dengan memberi lingkungan yang menyediakan
tantangan
dan
kesempatan
yang
ditujukan
untuk
memanfaatkan dan mengatasi di dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan objek atau tujuan.8 c. Daneke and Steiss (1-") mengatakan 6alan untuk membimbing pengambilan keputusan sekarang maupun masa depan, terpilih dalam kondisi cahaya yang diberikan dari berbagai alternatif, keputusan aktual atau sekumpulan keputusan yang di desain untuk melaksanakan aksi yang telah dipilih, proyek program terdiri dari keinginan objektif dan maksud untuk mencapainya.8 2) emes ?. 4nderson (1-) mengatakan Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials% Dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan yang dibuat juga memerlukan kontribusi seluruh stakeholders terkait isu kebijakan yang hendak dipecahkan untuk tujuan kepentingan masyarakat atau publik. *mplikasi dari kebijakan publik ini adalah berorientasi pada tujuan dan maksud tertentu, berisi pola tindakan 1:
pemerintah atau pejabat, dan memiliki sifat memaksa (otoritatif). /ontoh& pemakaian helm standar S* bagi pengendara sepeda motor, kepemilikan 33 bagi seluruh penduduk *ndonesia yang bekerja maupun yang sudah pensiun, pengenaan pajak bumi dan bangunan (3$$) bagi seluruh penduduk yang memiliki tanah dan bangunan. ) %homas < Dye mengatakan & Public Policy is $hatever the government choose to do or not to do, dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. Dimana pilihan tersebut memiliki alasan dan tujuan tersendiri. Bal ini termasuk ketika pemerintah
memilih tidak melakukan
sesuatu, contoh& angkutan becak, pemerintah kota Semarang sampai hari ini tidak melarang angkutan becak mencari penumpang di jalan#jalan besar ataupun di tempat#tempat lain di wilayah kota Semarang. $erbeda dengan kota akarta yang telah lama memberlakukan larangan angkutan becak di wilayah ibukota. !) Kebijakan publik dapat diartikan sebagai rencana tindakan negara atau pemerintah, yang akibat#akibat konstruktif atau destruktifnya secara langsung berpengaruh kepada masyarakat luas. Bal ini dikarenakan perencanaan tindakan negara atau pemerintah disusun mulai dari kebijakan nasional sampai ke kebijakan di daerah (dalam bentuk stratifikasi politik kebijakan nasional), sehingga semua komponen masyarakat menerima pengaruh pelaksanaan kebijakan itu.
12
a.%
&ingkatan an 'onto! Kebijakan P$blik a. &ingkat Kebijakan P$blik 1) Kebijakan 'akro ?konomi Kebijakan makro mencakup kebijakan moneter nilai tukar uang
dan tingkat suku bunga, kebijakan fiskal layaknya insentif perpajakan, kebijakan perdagangan (trade policy) yang meliputi infrastruktur distribusi,
ekspor
dan
impor
maupun
kebijakan
in7estasi.
'engembangkan kebijakan industri, in7estasi, dan $orkable merupakan suatu keterkaitan untuk meningkatkan daya saing dalam arena regiobal dan internasioanal. $erikut beberapa contoh kebijakan makro yang berkaitan dengan kawasan industri, yang menurut pandangan kami bisa mendongkrak peningkatan in7estasi& a) Kebijakan Aiskal. Kebijakan &unset Policy hanya bersifat administratif dan tidak terlalu berdampak pada pergerakan arus in7estasi dalam negeri. 3emerintah harus lebih berani memberikan kebijakan seperti 'a oliday yang pernah diterapkan beberapa tahun lalu untuk lebih meningkatkan 3'4 dalam negeri. Selain itu, perlu dilakukan 'a eform seperti yang pernah dilakukan pemerintah pada tahun 1"=# an. Dampaknya mungkin akan berbeda dibandingkan hanya mempermudah administrasi pengurusan eksport. b) Kebijakan *n7estasi bagi 3'4
1
Kran batasan in7estasi mayoritas bagi 3'4 perlu diperbaharui sehingga, *ndonesia menjadi tempat menarik untuk melakukan in7estasi. 3'4 diberikan keleluasaan untuk bisa memiliki saham mayoritas atau diatas =C. ietnam sebagai salah satu contoh yang menerapkan kebijakan in7estasi bagi 3'4. c) Kemudahan dan fasilitas ekspor 3emerintah ikut mendukung dan dapat mempermudah kran ekspor ke berbagai negara maju atau negara berkembang. %anpa dukungan
dari
pemerintah
pengusaha
akan
sulit
untuk
merealisasikan programnya. 3roses kemudahan dan fasilitas ekspor mungkin
tidak
menjadi
masalah
tetapi,
pengusaha
harus
mengeluarkan dana yang berdampak pada nilai jual di luar negeri. 4pabila nilai jual terlalu tinggi akan sulit bersaing dengan pengusaha yang berbiaya lebih rendah dari pengusaha *ndonesia. 9) Kebijakan 'eso Kebijakan meso sektoral mencakup sarana oleh swasta maupun pemerintah
pada
tingkat
setempat.
/ontoh,
dalam
prasarana
infrastruktur, dan peningkatan mutu produk unggulan, layaknya bidang pendidikan pemanfaatan teknologi yang tepat guna untuk berbagai sektor sektor unggulan. :) Kebijakan 'ikro Kebijakan mikro yang menjadi kompetensi pelaku bisnis swasta mencakup
strategi
untuk
peningkatan
produkti7itas
manajerial,
pengembangan mutu Sumber Daya 'anusia (SD'), dan jejaringan
1!
kerja (net$orking). Kebijakan mikro yang menjadi kompetensi dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung operasi strategi masing#masing. /ontoh yang paling mudah adalah pada tingkat organisasi, puskesmas, dan pada tiap fakultas dalam uni7ersitas ini.
Kebijakan 3ublik menurut ames ?. 4nderson jenisnya ada beberapa macam yaitu & a) &ubstantive dan Procedural Politic (1) &ubstative Policy Kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. /ontoh & Kebijakan 3endidikan dan 5ingkungan Bidup (9) Procedural Policy Kebijakan dilihat dari berbagai pihak yang terlibat dalam perumusannya ( policy stakeholders).
b) !istributive, redistributive and egulatory Poicies, (1) !istributive Policy Kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan kepada setiap indi7idu atau kelompok perusahaan. 'isalnya & Kebijakan subsidi $$', %arif Dasar 5istrik, obat generik (9) edistributive Policy Kebijakan yang mengatur tentang pemindahan
alokasi
kekayaan, pemilikan atau hak. 'isalnya & Kebijakan asuransi kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, kebijakan pajak bagi golongan pendapatan tertentu. (:) egulatory Policy Kebijakan yang mengatur pembatasan@ pelarangan terhadap perbuatan@
tindakan.
'isalnya &
Kebijakan
tentang
larangan
1-
memiliki dan menggunakan senjata api, minuman keras, >at adiktif dan psikotropika, menjual#belikan hewan#hewan langka@ yang dilindungi negara. Kebijakan penggunaan helm bagi pengendara sepeda
motor,
kebijakan
pembatasan
umur
1- tahun
kepengurusan Surat *jin 'engemudi. . c) Material Policy Kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian@
bagi
penyediaan
sejumlah sumber material yang nyata bagi penerimanya. 'isalnya & Kebijakan pembuatan rumah sederhana (%ipe 91) bagi setiap developer yang akan membuat komplek perumahan, rumah susun sederhana (
kebijakan
tentang
perlindungan
keamanan
bagi
pengguna kendaraan bermotor dan tersedianya alat pemadam kebakaran bagi setiap gedung termasuk hidrant air, kebijakan tentang pemberian pelayanan umum dan kenyamanan, kebijakan transportasi yang membedakan pelayanan klas *3, klas bisnis dan ekonomi, kebijakan penyediaan jalan umum, pembukaan jalan tol dan pembuatan jalan layang. (9) Private Good Policies Kebijakan yang mengatur tentang penyediaan sejumlah barang pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan perorangaan di
1"
pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. 'isalnya & penyediaan berbagai tempat hiburan@ wisata, hotel, restaurant, 7illa, resort, kolam renang air tawar, kolam renang air laut, taEi.
b. Perbeaan ($k$m an Kebijakan 1) Bukum # 4danya unsur perintah dan atau laranganF # 4danya unsur memaksa (pemberian sanksi bagi pelanggarnya) # 4danya unsur untuk ketertiban, dan # 4danya kewenangan dari pembuat aturan.
4pabila terdapat suatu ketentuan yang tidak mengandung unsur sebagaimana tersebut diatas maka pantas diragukan apabila produk tersebut dapat disebut sebagai hukum. /ontoh hukum adalah, 6$arang siapa yang telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka terhadap kerugian tersebut bagi pembuatnya diwajibkan memberikan ganti kerugian8. %erdapat unsur (larangan) membuat kerugian, bagi pembuat diharuskan (unsur memaksa) memberikan ganti kerugian, maksud larangan dan pemberian ganti kerugian untuk adanya ketertiban. Karena hukum bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga yang berwenang, maka bagi pelanggar hukum berdampak pada akan diterimanya hukuman, hukuman tersebut merupakan upaya untuk
1
memberikan keseimbangan alam atas ketidakseimbangan yang muncul karena dilanggarnya hukum. 9) Kebijakan Kebijakan atau biasa disebut dengan policy, sangat erat kaitannya dengan kewenangan, kebijakan muncul karena adanya kewenangan. Dan kewenangan berkaitan dengan jabatan, kebijakan hanya dapat dilakukan oleh karena adanya kewenangan yang melekat pada seseorang. 0rang yang tidak mempunyai kewenangan tidak dapat menerbitkan kebijakan. Kebijakan merupakan ketetapan yang diambil pihak yang mempunyai kewenangan dikarenakan adanya suatu keadaan, permasalahan, atau perubahan tertentu. /ontoh dari kebijakan diantaranya *ntruksi 3residen (*3
kebijakan. amun
apabila dalam pelaksanaan
kebijakan ada penyimpangan dan berdampak hukum maka pelaksana kebijakan yang menyimpang bertanggung jawab secara pribadi (+ltra ires) atas dampak yang muncul. 9=
a.)
Peran an *$ngsi Kebijakan P$blik 3eran#peran kebijakan diantaranya & a. Kebijakan sebagai alat untuk mengatur tata kehidupan dari organisasi kecil
atau masyarakat untuk bertindak dan menaatinya & 1) menyediakan keamanan ekonomi dan pelayanan
sosial
bagi
masyarakat 9) menangani masalah#masalah sosial yang paling mendesak yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan tindakan pemerintah :) menyediakan pendidikan yang merata bagi seluruh warga masyarakat b. Kebijakan merupakan sebuah rujukan tentang tindakan yang harus dilakukan ataupun tidak. 4gar tercipta keharmonisan baik antara indi7idu dengan indi7idu, maupun dalam lingkungan masyarakat. c. Kebijakan publik sebagai alat bagi pemerintah untuk menanggapi isu publik, membantu untuk mengatur analisis isu perdebatan yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. d. Kebijakan publik sebagai peningkatan keterampilan dalam
proses
pembangunan. Kebijakan publik untuk memastikan bahwa semua indi7idu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan ketrampilan dan belajar tentang mengetahui kebutuhan untuk proses pembangunan. e. Kebijakan publik sebagai suatu output dari sistem politik Kebijakan publik di dihasilkan melalui proses interaksi antara suatu sistem politik dengan tekanan
lingkungannya.
Kebijakan
berperan
dalam
menyelesaikan
permasalahan atas tekanan lingkungan yang ada.
91
f.
Dengan
kebijakan
publik,
membangun
lingkungan
supaya
dapat
mengembangkan diri di segala bidang baik bidang politik, ekonomi, keamanan maupun bidang sosial budaya. a.+
Kesimp$lan
Kebijakan pada intinya merupakan keputusan G keputusan atau pilihan G pilihan
tindakan
yang
secara
langsung
mengatur
pengelolaan
dan
pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat maupun warga egara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan G kepentingan yang mewakili system politik suatu egara. 4nalisis kebijakan adalah suatu akti7itas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dan di dalam proses kebijakan. Dimana analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif dan sebagian lain bersifat normatif. 'etodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang la>im dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu& 3erumusan masalah (definisi),
peramalan
(prediksi),
rekomendasi
(preskripsi),
3emantauan
(deskripsi), dan ?7aluasi. Di dalam menghasilkan informasi dan argumen# argumen yang masuk akal, seorang analis dapat memakai satu atau lebih dari tiga pendekatan analisis, yaitu& pendekatan empiris, pendekatan 7aluatif, dan pendekatan normatif. %erdapat tiga bentuk utama analisis kebijakan, yaitu& prospective policy analysis, retrospective policy analysis and integrated policy 99
analysis% 4da terdapat berbagai pengertian kebijakan dari para ahli. amun , pada dasarnya, Kebijakan publik dapat diartikan sebagai rencana tindakan negara atau pemerintah, yang akibat#akibat konstruktif atau destruktifnya secara langsung berpengaruh kepada masyarakat luas. %erdapat tiga tingkatan kebijakan publik, yaitu kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro. Kebijakan publik menurut ames ?. 4nderson jenisnya ada beberapa macam yaitu & (1) &ubstantive and Procedural Policy (+) !istributive, redistributive and egulatory Policies% () Material Policy% () Public goods and privat goods policies% Kebijakan ini dijadikan sebagai suatu alat untuk mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat secara luas ataupun organisasi#organisasi kecil yang ada agar terjadi keharmonisan antar indi7idu maupun dengan masyarakat. Selain itu dalam Kebijakan 3ublik juga dapat berfungsi sebagai alat pemerintah untuk menanggapi isu#isu publik yang beredar sehingga dengan kebijakan tersebut isu publik dapat mereda dan bisa juga berperan dalam pengembangan dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.
BAB 2
9:
IS, P,BLIK -AN ASALA( KESE(A&AN
2.1
Pengertian Is$ P$blik *su publik adalah suatu
masalah kebijakan yang
telah
menjadi
pembicaraan masyarakat luas, mempunyai pengaruh dalam masyarakat, dan juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. 'asalah kebijakan itu sendiri adalah kebutuhan, nilai#nilai, atau kesempatan#kasempatan yang tidak terealisir tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik. /iri penting dari masalah kebijakan& a. Saling ketergantungan dari masalah kebijakan. 'asalah#masalah kebijakan di dalam satu bidang (misalnya, energi) kadang#kadang mempengaruhi masalah#masalah kebijakan di dalam bidang lain (misalnya, pelayanan kesehatan dan pengangguran). Dalam kenyataan masalah#masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. 'ereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah atau messes. Sistem masalah atau messes sulit atau bahkan tidak mungkin dipecahkan dengan pendekatan analitis Gyaitu, pendekatan yang memecahkan masalah ke dalam elemen#elemen atau bagian#bagian yang menyusunnyaG karena jarang masalah#masalah dapat didefinisikan dan dipecahkan secara sendiri#sendiri. Kadang#kadang merupakan hal yang mudah untuk memecahkan sepuluh masalah yang saling terkait, daripada memecahkan satu masalah secara sendiri. Sistem masalah yang saling tergantung mengharuskan suatu pendekatan holistik , suatu pendekatan yang memandang bagian#bagian
92
sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem yang mengikatnya. b. Subyekti7itas dari 'asalah Kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu masalah didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan die7aluasi secara selektif. 'eskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat obyektif G misalnya, polusi udara dapat didefinisikan sebagai tingkat gas dan partikel#partikel di dalam atmosferH data yang sama mengenai polusi dapat diinterpretasikan secara berbeda. 'asalah kebijakan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentuF 'asalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut olah analis. Dengan begitu, apa yang kita alami sesungguhnya adalah merupakan suatu situasi masalah, bukan masalah itu sendiri, seperti halnya atom atau sel, merupakan suatu konstruksi konseptual. c. Sifat buatan dari masalah. 'asalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. 'asalah kebijakan merupakan hasil atau produk penilaian subyektif manusiaF masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi#definisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektifF dan karenanya, masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial. 'asalah tidak berada di luar indi7idu dan kelompok#kelompok yang mendefinisikan, yang berarti bahwa tidak ada keadaan masyarakat yang alamiah di mana apa yang ada dalam
masyarakat
tersebut
dengan
sendirinya
merupakan
masalah
kebijakan. 9
d. Dinamika masalah kebijakan. %erdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun barangkali masalah itu sendiri belum usang. Karakteristik isu& a% #ssue is a real $orld question or situation% 'erupakan masalah yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat atau masalah yang memang harus didiskusikan masyarakat. 'empunyai makna yang ambigu tentang masalah tersebut adalah fakta atau bukan. 4pabila muncul informasi baru, masalah tersebut dapat berubah. b% Multiple points of vie$% Setiap orang atau setiap masyarakat memiliki perspektif yang berbeda dalam menilai suatu isu. &takeholders akan tetap mempertahankan untuk menang atau kalah terhadap sesuatu yang berwujud nyata ataupun tidak nyata seperti keuntungan, kebebasan berbicara, dan juga pilihan c% esearchable. Substansi untuk menggali informasi tersedia. Sumber informasi dari berbagai macam sumber. d% -orthy topic and personal involvement . *su membuat orang untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban. 'empunyai pengaruh bagi seseorang atau terhadap masyarakat. e% &ource requirements.
9!
'inimal berasal dari tiga sumber. Dua dari tiga sumber tersebut bukan dari -orld -ide -eb. 'isalnya saja isu tersebut berasal dari tele7isi, radio, surat kabar, dan dari internet.
2.2
&ingkatan Is$ P$blik
Kompleksitas
isu
kebijakan
dapat
diperlihatkan
dengan
mempertimbangkan jenjang organisasi di mana isu itu diformulasikan. *su#isu kebijakan dapat diklasifikasikan sesuai dengan hirarki dari tipe& a. Is$ $tama (ma.or issues). Secara khusus ditemui pada tingkat pemerintah tertinggi di dalam atau di antara jurisdiksi atau wewenang federal, negara bagian, dan lokal. *su utama secara khusus meliputi pertanyaan tentang misi suatu instansi, yaitu pertanyaan mengenai sifat dan tujuan organisasi#organisasi pemerintah. *su seperti apakah Departemen Kesehatan dan 3elayanan 'asyarakat harus berusaha menghilangkan kondisi yang menimbulkan kemiskinan adalah pertanyaan mengenai misi lembaga. b. Is$ sek$ner ( secondary issues). 'erupakan isu yang terletak pada tingkat instansi pelaksana program di pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal. *su yang kedua ini dapat berisi isu prioritas program dan definisi kelompok sasaran dan penerima dampak. *su mengenai bagaimana mendefinisikan kemiskinan keluarga adalah isu yang kedua. c. Is$ "$ngsional ( functional issues).
9-
%erletak di antara tingkat program dan proyek, dan memasukkan pertanyaan#pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya. d. Is$ minor (minor issues). 'erupakan isu yang ditemukan paling sering pada tingkat proyek#proyek yang spesifik. *su minor meliputi personal, petugas kesehatan, keuntungan bekerja, jam kerja, dan perunjuk pelaksanaan serta peraturan.
Kebijakan strategis
*su utama
*su sekunder
*su fungsional
*su minor
Kebijakan operasional Gambar 2. (irarki tipe is$ p$blik
$ila hirarki isu naik, masalah menjadi saling tergantung, subyektif, artifisial, dan dinamis. 'eskipun tingkat ini saling tergantung, beberapa isu memerlukan kebijakan yang strategis, sementara yang lain meminta kebijakan operasional. Suatu kebijakan yang strategis ( strategic policy) adalah salah satu kebijakan di mana konsekuensi dan keputusannya secara relatif tidak bisa dibalikkan. Suatu isu seperti pemerintah dalam menanggapi wabah demam
9"
berdarah
yang
sudah
meluas,
memerlukan
kebijakan
strategis karena
konsekuensi dari keputusan tidak dapat dibalik ulang untuk beberapa tahun. Sebaliknya, kebijakan operasional (operational policy) Gyaitu, kebijakan di mana konsekuensi dari keputusan secara relatif dapat dibalik ulangH tidak menimbulkan risiko dan ketidakpastian masa kini pada tingkat yang lebih tinggi. Sementara semua tipe kebijakan adalah saling tergantung G sebagai contoh, realisasi dari misi#misi suatu instansi kesehatan tergantung sebagian pada
kemampuan
praktik#praktik
personalnyaH
adalah
penting
untuk
mengetahui bahwa kompleksitas dan tak dapat diulangnya suatu kebijakan akan
2.#
semakin tinggi seiring dengan meningkatnya hirarki isu kebijakan. asala! ,tama alam Biang Kese!atan an 'onto! Is$ P$blik a. asala! ,tama alam Biang Kese!atan *ndonesia
telah
kesehatan selama
membuat dekade
kemajuan terakhir.
yang
Sebagai
signifikan contoh,
dalam
hasil
kematian
bayi
menurun dari 11" kematian per seribu kelahiran pada tahun 1-= menjadi : di tahun 9==:, dan harapan hidup meningkat dari 2" tahun menjadi !! tahun lebih periode yang sama. Kemajuan ini banyak diakibatkan karena adanya kemajuan dalam penyediaan kesehatan publik di tahun 1-=, dan 1"=#an dan program keluarga berencana. 'enurut %he orld $ank, terdapat enam masalah utama dalam bidang kesehatan di *ndonesia. Keenam masalah tersebut merupakan tantangan baru bagi $angsa *ndonesia sebagai akibat dari perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di *ndonesia. $erikut penjelasan mengenai masing#masing masalah kesehatan tersebut &
9
1) 3ola penyakit yang menjadi lebih kompleks. Dewasa ini terlihat bahwa di *ndonesia terjadi transisi epidemiologi. %ransisi ini ditandai dengan mulai merebaknya penyakit kronis yang tidak menular. amun, masalahnya disini adalah meskipun mulai banyaknya timbul penyakit kronis yang tidak menular, tetapi penyakit infeksi juga masih banyak ditemukan di *ndonesia. %antangan besar bagi system kesehatan *ndonesia adalah menanggapi perubahan pola penyakit yang menjadi lebih kompleks. 9) 4danya wilayah yang penting dan adanya ketimpangan sosial ekonomi dalam sistem kesehatan 4danya wilayah#wilayah penting tertentu dalam pelayanan kesehatan menjadikan kaum miskin menderita akibat ketidaksepadanan dalam pelayanan kesehatan. Bal ini mengakibatkan derajat kesehatan mereka rendah,
sehingga
nantinya
juga
akan
mempengaruhi
kapasitas
pendapatannya. Dengan demikian, masalah kemiskinan ini akan menimbulkan siklus setan yang tidak berkesudahan. :) 3enampilan dan nilai kegunaan dari pelayanan kesehatan masyarakat yang berkurang dan sector pri7at yang menjadi sumber utama dari pelayanan kesehatan %ingkat imunisasi telah jauh menurun sejak pertengahan tahun 1=#an, dengan hanya setengah dari jumlah seluruh anak di *ndonesia yang telah di imunisasi. *ndonesia jauh tertinggal di belakang negara#negara lain seperti Ailipina dan $angladesh. Kurangnya perhatian masyarakat :=
terhadap program#program kesehatan, menyebabkan berkurangnya fasilitas kesehatan yang ada. Bal ini juga dikarenakan oleh semakin banyaknya masyarakat *ndonesia yang lebih mengandalkan sektor pri7at untuk mengatasi masalah kesehatannya. Sedangkan kaum miskin sendiri cenderung untuk mempercayakan masalah kesehatannya kepada tenaga non#medis. Bal ini menyebabkan berkurangnya nilai guna dari pelayanan kesehatan masyarakat yang ada. 2) Dana kesehatan yang rendah dan tidak rasional Dana kesehatan yang dianggarkan oleh pemerintah dalam 43$ sangat rendah sekali, bahkan kurang dari 9=C 43$. Dan yang lebih parah lagi, sebagian besar dari dana yang sudah kecil itu malah dipergunakan untuk pelayanan kesehatan sekunder dan tersier yang meliputi rumah sakit umum dan rumah sakit spesialis. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar nasyarakat *ndonesia, seperti upaya preventif, promotif dan pengobatan dasar di 3uskesmas hanya mendapatkan sebagian kecil dari dana 43$ tersebut selain itu, yang menjadi masalah adalah terbatasnya cakupan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Kalaupun ada program jaminan kesehatan seperti amkesnas atau amkesda, masih belum memadai dan masih belum dapat dioptimalkan pelaksanannya kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. ) Desentralisasi yang menjadi ancaman sekaligus peluang baru
:1
Dengan pemberlakuan pola desentralisasi di *ndonesia, masing#masing wilayah bertanggung jawab atas pendanaan pelayanan kesehatan. 3eranan pemerintah daerah dari total pengeluaran guna pelayanan kesehatan publik meningkat, dari yang semula sebelum desentralisasi hanya 1= persen menjadi = persen pada tahun 9==1. Dengan demikian, berarti pemerintah daerah akan lebih berkonsentrasi pada kondisi kesehatan di wilayah lokalnya dan juga lebih memperhatikan 7ariasi dari pola penyakit yang ada di wilayahnya. Sehingga, pelayanan kesehatan di masing#masing daerah diharapkan dapat berjalan optimal. amun, dengan ditetapkannya desentralisasi, semakin tidak seimbangnya derajat kesehatan antar wilayah di *ndonesia dan kurangnya informasi kesehatan yang terbaru dari masing#masing wilayah. !) %ingkat penyebaran B*@4*DS yang meningkat dengan wilayah epidemi yang terlokalisasi. Dari tahun ke tahun, angka kejadian B*@4*DS di *ndonesia selalu mengalami peningkatan. $egitu pula dengan angka pre7alensnya. 'enariknya, konsentrasi angka kejadian dan pre7alensi B*@4*DS ini tinggi pada wilayah#wilayah seperti 3apua dan juga kota#kota besar. 3enyebaran B*@4*DS selalu meningkat terutama pada kelompok resiko tinggi yang tidak melakukan upaya#upaya preventif seperti penggunaan kondom dalam kasus seks komersial dan penggunaan jarum suntik steril
:9
dalam kasus *ntra7enous Drug +ser (*D+) atau pengguna narkoba suntik. b. 'onto! Is$ P$blik alam Biang Kese!atan
Salah satu bentuk isu publik dalam bidang kesehatan adalah isu flu burung di *ndonesia. 3ada anuari 9==2, di beberapa propinsi di *ndonesia terutama $ali, $otabek, awa %imur, awa %engah, Kalimantan $arat dan awa $arat dilaporkan adanya kasus kematian ayam ternak yang luar biasa. Konfirmasi terakhir oleh Departemen 3ertanian, kasus kematian ayam tersebut disebabkan oleh 7irus flu burung ( Avian influen/a). Kehebohan itu bertambah ketika wabah tersebut menyebabkan sejumlah manusia di beberapa negara lain seperti ietnam dan %hailand juga meninggal. *su tentang 7irus flu burung yang terus diberitakan melalui media massa
dan
media
elektronik,
pembicaraan publik dan
menyebabkan
isu
tersebut
menimbulkan keresahan pada
menjadi
masyarakat.
'eskipun saat itu di *ndonesia belum ditemukan adanya 7irus flu burung yang menyerang manusia, namun masyarakat merasa khawatir akan terserang dengan adanya berita korban meninggal akibat flu burung di negara lain. 'asyarakat mulai menghindari konsumsi produk unggas dan memusnahkan ayam yang menunjukkan gejala flu burung.
::
'enanggapi adanya isu flu burung yang telah menimbulkan keresahan pada seluruh lapisan masyarakat, perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatasinya. $eberapa kebijakan pemerintah terkait dengan kasus flu burung di *ndonesia adalah berupa instruksi yang harus dilaksanakan melalui ketiga jajaran institusi yang bertanggung jawab dan terkait erat dengan permasalahan flu burung yakni jajaran peternakan (Dinas 3ertanian), jajaran kesehatan, serta pemerintah daerah setempat. Khusus bagi jajaran kesehatan, selain tindakan oleh dinas kesehatan, juga meliputi unit kerja badan penelitian serta laboratorium sebagai berikut& 1) 'asyarakat atau petugas dihimbau agar menginformasikan dinas peternakan atau jajarannya dan 3uskesmas atau dinas kesehatan, apabila terdapat& a) daerah (kawasan) yang tertular atau ditemukan tempat penampungan ayam yang dinyatakan positif flu burung secara uji laboratoris dari hasil sur7eilans unggas yang rutin dilakukan, b) kematian massal pada unggas. 9) Dinas kesehatan atau jajarannya segera menindaklanjuti informasi dari dinas peternakan, yakni& a) melakukan pemeriksaan klinis terhadap orang#orang berisiko tinggi yang tinggal di sekitar area terdapatnya unggas yang positif flu burung selama 12 hari. Selanjutnya jika didapati orang dengan
:2
kualifikasi kasus suspek flu burung, segera dirujuk ke rumah sakit dan dilakukan penelusuran serta pengamatn kontak selama 12 hari, b) melakukan pengamatan kesehatan lingkungan,
c) melakukan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan dan higiene perorangan. :) $adan penelitian dan laboratorium kesehatan melakukan pengambilan sampel darah orang#orang yang berisiko tinggi di sekitar daerah yang positif terkena flu burung. 4danya kebijakan dan juga sejumlah penelitian yang membuktikan bahwa 7irus flu burung yang ada di *ndonesia tidak dengan mudah dapat menyerang manusia, kekhawatiran pada masyarakat mulai berkurang. /ara aman dalam memasak produk unggas yang diinformasikan baik melalui media elektronik maupun media massa, mengurangi ketakutan masyarakat untuk mengonsumsi produk unggas. Semakin lama isu flu burung tidak menjadi bahan pembicaraan masyarakat luas lagi. 'ungkin masih ada yang membicarakan hal tersebut dan 7irus flu burung juga belum sepenuhnya menghilang dari *ndonesia, namun isu tentang flu burung sudah tidak diblo$ up lagi melalui media. 2.%
Kesimp$lan 'asalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai#nilai, atau kesempatan#
kasempatan yang tidak terealisir tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik. Suatu masalah kebijakan dikatakan isu publik apabila masalah tersebut
:
menjadi sebuah pembicaraan, menimbulkan keresahan di masyarakat, dan mempunyai pengaruh bagi masyarakat. Suatu kebijakan akan efektif apabila mampu mengatasi suatu masalah yang menjadi isu publik. /ontoh masalah kesehatan yang merupakan isu publik adalah kasus flu burung.
BAB # SIKL,S KEBIJAKAN
3enyusunan kebijakan adalah suatu proses yang berkelanjutan, sebagai sebuah struktur lingkaran. 3roses pembuatan kebijakan sejak desain hingga implementasi dan e7aluasi, perlu dipandang sebagai suatu siklus dari serangkaian kegiatan kebijakan, yang secara umum seperti ditunjukkan pada gambar berikut.
:!
Gambar #. sikl$s kebijakan 3.1
Agenda Setting Agenda seting merupakan proses politik, konflik dan kompetisi. 0'he agenda setting process is an ongoing competition among issue proponents
to gain the attention of media professionals, the public, and policy elites%1 (!earing and ogers, 2334) 3roses agenda setting merupakan sebuah kompetisi yang dilakukan terus menerus diantara
isu pendukung untuk memperoleh perhatian dari media
professional ,masyarakat dan kebijakan elit. 0'he list of sub.ects or problems to $hich governmentofficials, and people outside of government closelyassociated $ith those officials, are paying some seriousattention at any given time 5the agenda settingprocess narro$s 6a7 set of conceivable sub.ects to the set that actually becomes the focus of attention%1( KingdonIs 1"2, p.:)
:-
'enurut kingdom, subjek
yang
proses agenda setting terbatas pada sekumpulan
menjadi fokus dari perhatian dari berbagai kalangan. 3roses
agenda setting ini memerlukan identifikasi masalah untuk memperoleh hasil kebijakan yang sesuai dengan masalah yang menjadi fokus pada saat ini, kemudian mengatur agenda kebijakan, melakukan riset atau penelitian untuk menentukan hasil yang ingin dicapai. %erakhir menentukan pilihan kebijakan dan strategi kebijakan Dalam agenda setting terdiri atas : subsistem yaitu& a. Problem identification Problem identification merupakan tingkat awal dalam sebuah proses. +ntuk membangun
sebuah kebijakan dimulai
dengan
mendifinisikan atau
mengidentifikasi masalah. Selama taahap ini, masalah diidentifikasi dan diperiksa.+ntuk merencanakannya membutuhkan & 1) merumuskan kunci pertanyaan penelitian berdasarkan pada sasaran hasil suatu proyek 9) menetapkan data yang diperlukan :) keadaan terhadap hasil yang ingin dikehendaki oleh tim yang mungkin di eEplorasi melalui riset atau percobaan. b. Agenda setting 5angkah selanjutnya
adalah pengaturan agenda (agenda"setting ).
%ahap ini upaya yang digunakan untuk meningkatkan profil masalah dan solusi yang mungkin dibuat oleh kelangan publik dan pembuat kebijakan dalam pengaturan agenda ini dibutuhkan beberapa strategi yaitu sebagai berikut& 2) 3engorganisasian masyarakat
:"
+) 3endidikan publik media dan komunikasi ) 'engadakan stakeholder 8) 'embangun koalisi Dasar pemikiran teori ini adalah topik yang dimuat lebih banyak, baik dalam media massa, elektronik maupun topik yang sedang mendapat perhatian dari masyarakat akan dianggap penting dalam suatu periode tertentu, sehingga dampaknya pun bisa dirasakan oleh masyarakat. Seringkali keprihatinan para pelaku bisnis atau opini dan telaahan para analis kebijakan merupakan pemicu penting untuk mengangkat suatu isu tertentu sebagai isu publik dan menjadi agenda kebijakan. Bal#hal ini akan mendorong pembuat kebijakan untuk segera menanggapinya. /ontoh& Kasus yang pernah terjadi pada 3rita 'ulyasari .*bu muda yang dipenjara karena mengeluhkan pelayanan sebuah institusi melalui email di sebuah mailist. 'edia massa mengeksposnya. %ak ayal, dukungan dan simpati mengalir deras bagi pembebasannya. Sampai
diadakannya aksi
solidaritas Koin 3eduli 3rita dalam rangka membantu 3rita dalam memperoleh uang untuk bayar denda kepada
sebesar
4lhasil
sumbangan
seluruh
masyarakat dari seluruh *ndonesia sebesar
:
Sampai
tanggal
uni 9== dukungan
terhadap
3rita
di Aacebook hampir mencapai 1= ribu anggota, begitu pula dukungan melalui blog yang disampaikan para blogger terus bertambah setiap harinya. J1!J1-
$eberapa kalangan menilai 3rita tidak layak ditahan serta hanya
menjadi korban penyalahgunaan +ndang#undang *nformasi dan %ransaksi ?lektronik, tak kurang pula 'egawati Soekarnoputri ikut menilai 3rita merupakan korban neoliberalisme. $esarnya dukungan serta membuat 3residen *ndonesia, Susilo
simpatisan $ambang
atas
kasus
udhoyono,
ini
meminta
penjelasan dari Kapolri dan aksa 4gung, serta meminta seluruh jajaran penegak hukum untuk memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dalam menjalankan tugas. Kasus ini menjadi agenda setting karena mendapat perhatan yang lebih dari berbagai pihak termasuk presiden <*. Sehingga putusan hakim yang menyatakan prita bersalah dan harus membayar denda atau hukuman di pertimbangkan lagi. 'elalui persidangan yang dilakukan di 3engadilan egeri %anggerang tanggal 9 uni 9==, 'ajelis hakim menilai bahwa dakwaan jaksa penuntut umum atas kasus 3rita 'ulyasari tidak jelas, keliru dalam penerapan hukum, dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 3asal 12: ayat 9 huruf b K+B43, oleh karenanya melalui persidangan tersebut kasus 3rita akhirnya dibatalkan demi hukum. c. Policy research 0scientific
research results do not play an important role in the
agenda"setting process%1 Dearing and
2=
Basil 3enelitian ilmiah yang harus dikerjakan tidak memainkan peran penting dalam proses agenda setting . 3enelitian terhadap suatu masalah dibutuhkan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan., mereka mengklaim bahwa dalam mencapai isu meminta perhatian pada yang melakukan pembuat keputusan. Sekali lagi media merupakan elemen kunci dalam pembuatan kebijakan arena penyampaian dan pengaruh sebuah kebijakan berkaitan dengan kualitas lingkungan tetapi relati7e tidak berpengetahuan tentang isu lingkungan yang lebih spesifik dan alasan mereka. d. Policy options and strategis Dimaksudkan untuk memahami langkah#langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah kebijakan. Strategi dibutuhkan untuk mendapatkan hasil jangka panjang. #.2
Policy Formation 'erumuskan tujuan kebijakan untuk menyelesaikan masalah, melalui
inisiasi
dan
perkembangannya
dengan
bagian
perencanaan
kebijakan,
kepentingan kelompok, birkorasi pemerintah, presiden dan kongres.
di pandu oleh
atasannya. 3roses ini terutama mencakup penetapan instrumen beserta aspek legal, kerangka
pengorganisasian
(termasuk
struktur
kelembagaannya)
dan
mekanisme operasionalnya. %idak memperhatikan bagaaimana jangkauan isu agenda kebijakan, keahlian dapat menjadi sebuah bagian dari solusi. 3roses formulasi kebijakan juga meliputi berbagai persiapan bagi implementasi operasionalnya. 3embuatan dan penetapan kebijakan pada
21
dasarnya merupakan kewenangan pembuat kebijakan (policy maker ), walaupun pihak#pihak lain dapat berpartisipasi dalam penyiapannya. +ntuk itu policy formation terdiri atas : subsistem, yaitu& a% Policy negotiation 'eskipun penetapan dan pembuatan merupakan wewenang pembuat kebijakan , pihak#ihak lain dapat berparisipasi di dalamnya. 'isalnya & Dalam pembuatan sebuah kebijakan mengenai adanya jaminan kesehatan masyarakat sebagai penyelesaian masalah kesehatan yang sering di alami masyarakat miskin , tentunya bukan hanya pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah saja yang berperan dalam pembuatan kebijakan, implementasinya maupun e7aluasinya. 5embaga#lembagaa masaraakaat yang mempunyai hubungan erat dengan masalah ini seperti puskesmas , rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan lain juga ikut berperan dalam pelaksanaan kebijakan. +ntuk itu pemerintah dan pembuat kebijakan harus bekerjasama dengan lembaga#lembaga tersebut. Bal ini merupakan salah satu bentuk policy negotiation yang dilakukan dalam proses pembentukan kebijakan. b% Policy formulation 5angkah pertama dalam proses perumusan kebijakan adalah menangkap semua nilai atau prinsip yang akan menuntun seluruh proses dan membentuk dasar untuk menghasilkan sebuah pernyataan masalah. 3ernyataan masalah melibatkan identifikasi peluang dan hambatan. 3ernyataan masalah adalah dasar bagi perumusan dan serangkaian tujuan
29
yang dirancang untuk mengatasi identifikasi masalah dan mengeksploitasi peluang yang muncul 5angkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pilihan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. 3ilihan yang tersedia tergantung pada situasi.Sebuah program implementasi untuk mewujudkan rekomendasi kebijakan harus disiapkan
untuk
mengatasi
kebutuhan
anggaran
dan
pemrograman,mengalokasikan peran dan tanggung jawab %erakhir, pelaksanaan strategi perlu di monitoring dan e7aluasi secara sistematis terhadap tujuan serta sasaran, dan berbagai komponen strategi dimodifikasi atau diperkuat sesuai kebutuhan. 3ada setiap langkah , setiap komponen dari strategi perlu didiskusikan dan diperdebatkan . 3roses konsultasi publik dan peserta yang terlibat akan berbeda pada setiap tahap. c% Policy organi/ation 3engorganisasian kebijakan umumnya membahas struktur dan fungsi organisasi dalam perencanaan pembuatan kebijakan. Sebuah kebijakan dilaksanakan atau dibuat oleh organisasi tertentu untuk mengejar sasaran strategis yang diinginkan. #.# Policy implementation
*mpementasi kebijakan adalah tahap yang selalu menerima sandaran dari tahap formulasi kebijakan pada siklus kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasi kebijakan. Sering dijumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam implementasinya. amun yang tidak kalah penting adalah kesungguhan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan. 2:
Kebijakan yang sebenarnya telah dikaji dan dirancang dengan cukup baik, dalam
pelaksanaannya
tidak
berhasil
karena
ketidaksungguhan
dan
inkonsistensi pelaksanaan di lapangan. Bal demikian dapat terjadi baik pada pihak pemerintah, pelaku bisnis, atau bahkan keduanya. 0leh sebab itu fungsi pengawasan atau kontrol sangat penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar. %erdiri atas dua subsistem, yaitu& a. Policy implementation 9Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement o f ob.ectives set forth in prior policy decisions%9 (:an Meter and :an orn ,23;8, pp% 88;" 88<) *mplementasi kebijakan meliputi tindakan#tindakan oleh indi7idu umum atau pribadi (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang
ditetapkan
dalam
keputusan
kebijakan
sebelumnya. Policy
implementation merupakan tahap pelaksanaan dari desain kebijakan yang telah dirumuskan. $erbagai akti7itas termasuk penyiapan, pelaksanaan, sosialisasi, peningkatan kapasitas (capacity building ) pihak tertentu (misalnya aparatur pemerintah pelaksana tertentu) merupakan hal penting dalam proses sebelum dan selama implementasi. b. Policy enforcement Keahlian memainkan peran kunci dalam menyediakan ketegasan untuk janji yang samar#samar dari mandat legislatif.
#.% Policy review
22
3roses pemantauan (monitoring ) dan peninjauan idealnya merupakan bagian integral dari proses kebijakan. 'elalui policy revie$, berdasarkan umpan balik ( feedback ), maka upaya perbaikan kebijakan terus dilakukan dengan efektif. Policy revie$ terdiri atas dua subsistem yaitu policy accountability dan policy evaluation% a% Policy accountability Kebijakan yang telah dibuat harus dipertanggungjawabkan baik dari pembuat
kebijakan
maupun
yang
diatur dalam
kebijakan
tersebut
(masyarakat). b% Policy evaluation Policy evaluation adalah suatu tahap penilaian dan penge7aluasian kebijakan yang telah diimplementasikan. Policy evaluation adalah penentu kelangsungan kebijakan tersebut. Kebijakan akan diakhiri dan dire7isi setelah dipertimbangkan di tahap e7aluasi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam proses policy evaluation adalah diantaranya sebagai berikut& 1) 'empelajari program 9) 'elaporkan output dari program pemerintah. :) ?7aluasi dampak kebijakan. 2) 'engusulkan perubahan kebijakan. ) Dilakukan oleh pemerintah sendiri, konsultan luar, pers, dan publik
#.) Kesimp$lan
3enyusunan kebijakan adalah proses berkelanjutan, sebagai sebuah struktur lingkaran atau siklus. Siklus tersebut terdiri dari agenda setting / policy formation, policy implementation, dan policy revie
%$2
Agenda setting memiliki empat subsistem yang
meliputi problem
identification, agenda setting, policy research, policy options and strategic% Policy formation terdiri atas : subsistem, yaitu& policy negotiation, policy formulation, dan policy organi/ation. Policy implementation terdiri atas dua subsistem, yaitu& policy implementation, policy enforcement% Policy revie$ terdiri dari policy accountability dan policy evaluation%
'0N'L,SI0N
%he bottomline of policy is a decisions or choices of action which directly arrange of management and distribution of natural resources, financials, and human for public interest. amely many people, population, or citi>ens.policy is a result from sinergy, compromi>e, or e7en competition between many ideas, theory, ideology, and interests which represents political system of coun try.
2!
3olicy analysis is an intelectual acti7ity directed to create, critical appraisal, and communicating a knowledge about and in policy process. hich a part of policy analysis has a descripti7e character and the other part has a normati7e character. %he metodology
of policy analysis are combining of fi7e general procedure which
pre7alented use in a problem sol7ing of human, the procedure are problem composing (definition), prediction, recommendation (prescription), monitoring (description), and e7aluation. *n a resulting of information and some possible arguments, an analyst can use one or more than three analysis approachment , including& empirical approachment, 7aluati7e approachment, and normati7e approachment. %here are three mainform policy analysis, including& prospecti7e policy analysis, retrospecti7e policy analysis and integrated policy analysis. %here are many 7arious of a policy definitions from eEperts. 'eanwhile, basicly, public policy can be interpreted
as a plan of
country or go7ernments actions, which the constructi7e result or destructi7e directly influence to wide people. %here are three le7els of public policy, including macro policy, meso policy, and micro policy of public policy. 4ccording to ames ?.4nderson and there are three kinds & (1) substanti7e and procedural policy, (9) distributi7e, redistributi7e and regulatory policies, (:) 'aterial 3olicy, and (2) public goods and pri7ate goods policies. %his policies were made as a de7ice to order a people widely or small organi>ation a7ailable in order harmonicly between indi7idual or people are happened. 0therwise has a function as a go7ernment de7ices to response public issue published so with that policy a public issue can be abated and can be roled in a de7elopment on economic, politic, and security field. 2-
%he problem of policy is needs, 7alues, or opportunies which not reali>ed but can be achie7ed with public action. 4 policy problem can be said as a public issue if that problem become a dialogue, which make restlessness in society, and gi7e an influenced for society. 4 policy can be effecti7e if can conLuer a problem which become public issue. %he eEample of the health problem which represents public issue is bird influence case. 4rrangement of policy is continue process, as an en7ironment structure or cycle. %hat cycle including (1) agenda setting, which include problem identification, agenda setting, policy result, policy option and atrategic, (9) policy formation, which include policy negotiation, policy formulation, and policy organi>ation, (:) policy implementation, which include policy implementation and policy enforcement, and (2) policy re7iew which include policy accountability and policy e7aluation.
-a"tar P$staka
Dunn, illiam ., 12, Public Policy Analysis* An #ntroduction &econd Edition, 3rentice#Ball, *nc, ?nglewood /liffs, .
3arson, ayne, 9==1, Public Policy* An #ntroduction to the 'heory and Practice of Policy Analysis, ?dward ?lgar 3ublishing, 5td, 5ondon, +K.
2"
