Pertanyaan tentang kebijakan adalah pertanyaan sepanjang masa karena kebijakan tetap ada dan terus ada sepanjang masih ada negara yang mengatur kehidupan bersama. Beberapa ciri dari negara yaitu merdeka atau mempunyai kedaulatan, mempunyai wilayah, rakyat dan pemerintahan. Serta satu hal lagi yaitu pengakuan dari dunia internasional yang yang diwakili oleh PBB. Kehidupan bersama yang kita batasi sebagai negara secara absolut mengatur apa dan siapa yang ada didalamnya dan secara relatif mereka yang menjadi bagian dari negara tetapi tidak berada di dalam negara dan mereka yang berhubungan dengan negara ne gara tersebut.Sebuah kehidupan bersama harus diatur. Tujuannya adalah supaya satu dengan yang lainnya tidak saling merugikan. Aturan
tersebut yang
secara sederhana kita pahami pa hami sebagai
kebijakan.
Tujuan dari penulisan makalah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami : a. Pengertian Kebijakan b. Isu Kebijakan
1.3 Penulisan makalah ini menghasilkan manfaat bagi mahasiswa yaitu sebagai berikut : 1. Menambah pemahaman mengenai Pengertian kebijakan 2. Meningkatkan minat baca serta mencari referensi sebagai dasar pembuatan makalah 3. Melatih kerjasama tim dalam menyusun dan melatih keterampilan menulis serta pembuatan makalah. 1
Kebijakan merupakan terjemahan dari kata ―policy‖ berasal dari bahasa inggris yang artinya ―a course or principle of action adopted or p roposed by a
government, party, business, or individual” yaitu suatu prinsip tindakan yang diajukan oleh pemerintah, organisasi, partai atau individu. PBB mendefinisikan kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut dapat sederhana atau kompleks, umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, publik atau privat, kualitatif atau kuantitatif. Sementara Menurut James E. Anderson (1978) kebijakan adalah perilaku dari actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat 2
melalui-melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakatyang didukung dengan perlindungan
finansial
danpemeratan
pelayanan
kesehatan.
Sasaran
pokok
RPJMN2015-2019 adalah: 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak. 2. Meningkatnya oengendalian penyakit. 3. Mningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. 4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan. 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan,obat, dan vaksin 6. Meningkatnya responsibiltas sistem kesehatan. Kebijakan mentri kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat
sesuai dengan visi : “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan”, adalah dengan mengubah arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ada beberapa isu – isu yang terdapat dalam rencana strategis pembangunan kesehatan 2015-2019, yaitu :
1. Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok usia. Angka Kematian Ibu sudah mengalami penurunan, namun masih jauh dari target MDGs tahun 2015, meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post partum . Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care dilaksanakan dengan baik.Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, namun kompetensi masih belum memadai.Demikian juga secara kuantitas, jumlah Puskesmas PONED dan RS PONEK
meningkat
namun
belum 3
diiringi
dengan
peningkatan
kualitas
pelayanan.Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB. Sedangkan pada kelompok umur bayi dan balita dalam 5 tahun terakhir Angka Kematian Neonatal (AKN) tetap sama yakni 19/1000 kelahiran, sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal (AKPN) terjadi penurunan dari 15/1000 menjadi 13/1000 kelahiran hidup, angka kematian anak balita juga turun dari 44/1000 menjadi 40/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian pada kelompok perinatal disebabkan oleh Intra Uterine Fetal Death (IUFD) sebanyak 29,5% dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11,2%, ini berarti faktor kondisi ibusebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi. Untuk usia di atas neonatal sampai satu tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya pnemonia dan diare. Ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat. Pada kelompok umur anak dengan usia sekolah dan remaja penyebab kematian terbesar pada usia ini adalah kecelakaan transportasi,disamping penyakit demam berdarah dan tuberkulosis Masalah kesehatan lain adalah penggunaan tembakau dan pernikahan pada usia dini (10-15 tahun) dimanapada laki-laki sebesar 0,1% dan pada perempuan sebesar 0,2%.Untuk status gizi remaja, hasil Riskesdas 2010, secaranasional prevalensi remaja usia 13-15 tahun yang pendek dan amat pendek adalah 35,2% dan pada usia 16-18 tahun sebesar 31,2%. Sekitar separuhremaja mengalami defisit energi dan sepertiga remaja mengalami defisit protein dan mikronutrien. Dan yang terakhir pada populasi usia kerja dan usia lanjut, selain penyakit tidakmenular yang mengancam pada usia kerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. Jumlah yang meninggal akibat kecelakaankerja semakin meningkat hampir 10% selama 5 tahun terakhir. Untuk kelompok masyarakat usia lanjut, angka harapan hidup dan kualitas hidup masih bisa dibilang rendah, hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya pelayanan 4
kesehatan yang menyentuh pada kelompok usia lanjut, baik itu pelayanan kesehatan oleh para tenaga kesehatan dan juga oleh keluarga, salah satu faktor penyebabnya adalah masih kurangnya informasi yang didapat. Berbagai masalah yang masih dihadapi dalam peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok usia saat ini, membuat pemerintah dalam hal ini mentri kesehatan beserta jajarannya mengambil suatu kebijakan untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan : a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia. Seperti yang sudah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, pada bagian Bab III Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan” dan pada ayat (2) yang berbunyi : “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Dua ayat tersebut jelas menjelaskan mengenai hak seorang warga negara adalah mendapatkan askes dan pelayanan kesehatan secara aman, bermutu, dan terjangkau dan diberikan pada semua warga negara tidak membedakan kelompok tertentu. Ditambah lagi pada Bab IV pasal 14 ayat (1) yang berbunyi :
“pemerintah
bertanggung
jawab
merencanakan,
mengatur,
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”, jelas sekali pada kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah bahwa kesehatan pada setiap kelompok umur adalah merupakan tanggung jawab pemerintah, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh para praktisi kesehatan yang memiliki bidang keilmuan masing-masing. Seperti pada kelompok ibu dan anak peserta KB cukup banyak merupakan potensi dalam penurunan kematian ibu, namun harus terus digalakkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang.Keanekaragaman makanan menjadi potensi untuk peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang tinggi kalori, protein dan mikronutrien. Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah mulai dari TK/RA sampai SMA/ SMK/MA, mengingat UKS merupakan wadah 5
untuk mempromosikan masalah kesehatan khususnya bagi para anak dengan usia sekolah da remaja yang mana hampir 50% waktunya dihabiskan bersama kegiatan di sekolah. Wadah ini menjadi penting dan strategis, karena pelaksanaan program melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit lebih besar. UKS harus menjadi upaya kesehatan wajib Puskesmas.Peningkatan kuantitas dan kualitas Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang menjangkau remaja di sekolah dan di luar sekolah. Prioritas program UKS adalah perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan reproduksi dan deteksi dini penyakit tidak menular. Sedangkan untuk meningkatkan status kesehatan pada kelompok usia kerja dan usia lanjut program kesehatan usia kerja harus menjadi prioritas,agar sejak awal faktor risiko sudah bisa dikendalikan. Prioritas untuk kesehatan usia kerja adalahmengembangkan pelayanan kesehatan kerja primerdan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, selain itu dikembangkan Pos Upaya Kesehatan Kerja sebagai salah satu bentuk UKBM pada pekerja dan peningkatan kesehatan kelompok pekerja rentan seperti Nelayan, TKI, dan pekerja perempuan.
b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan, farmasi, dan pengadaan alat kesehatan serta meningkatkan upaya promosi kesehatan dan perberdayaan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini telah mengatur tentang profesi-profesi keilmuan yang dirasa memiliki tanggung jawab melaksanakan kebijakan ini, yaitu UU No.36 Tahun 2009 yang secara khusus membahas tentang kesehatan, dimana didalamnya telah diatur tentang konsep sehat, sasaran, kebijakan, upaya, dan semua persoalan yang berkaitan dengan upaya pewujudan masyarakat sehat dan mandiri, dipertajam dengan adanya Rencana Strategi dari Kementrian Kesehatan yang lebih rinci membahas tentang kerangka program/kegiatan dan regulasinya. Pemerintah juga sudah cukup bijak dalam menentukan objek dan sasaran kegiatan dengan secara khusus membuat undang-undang
6
mengenai profesi kesehatan seperti UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Diharapkan dalam pelaksanaannya masyarakat yang mana dalam hal ini menjadi
objek
sasaran
pelayanan
dapat
bekerjasama
dalam
mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri .
2. Peningkatan status gizi Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masihmenghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus kita tangani dengan serius. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan menurunkan prevalensi balita gizi kurang (underweight) menjadi 15% dan prevalensi balita pendek (stunting) menjadi 32% pada tahun 2014. Hasil Riskesdas dari tahun 2007 ke tahun 2013 menunjukkan fakta yang memprihatinkan dimana underweight meningkat dari 18,4% menjadi 19,6%, stunting juga meningkat dari 36,8% menjadi 37,2%, sementara wasting (kurus) menurun dari 13,6% menjadi 12,1%. Riskesdas 2010 dan 2013menunjukkan bahwa kelahiran dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) <2500 gram menurun dari 11,1% menjadi 10,2%. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakitdan berdaya saing rendah, sehingga
bisa
terjebak
dalam
kemiskinan.Seribu
hari
pertama
kehidupanseorang anak adalah masa kritis yang menentukanmasa depannya, dan pada periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius.Yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampakburuk kekurangan gizi sangat sulit diobati.Untuk mengatasi stunting, masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anakbalita. Secara aktif turut serta dalam komitmen global (SUN-Scalling Up Nutrition) dalam menurunkan stunting, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun) dalam menyelesaikan masalah stunting secara terintergrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) 7
tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan
Gizi.Tidak
hanya
terjadi
pada
usia
balita,
prevalensiobesitas yang meningkat juga terjadi di usia dewasa. Terbukti dari perkembangan prevalensi obesitas sentral (lingkar perut >90 cm untuk laki2 dan >80 cm untuk perempuan) tahun 2007 ke tahun 2013 antar provinsi. Untuk tahun 2013, tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (39,7%) yaitu 2,5 kali lipat dibanding prevalensi terendah di Provinsi NTT (15.2%). Prevalensi obesitas sentral naik di semua provinsi, namun lajukenaikan juga bervariasi, tertinggi di Provinsi DKIJakarta, Maluku dan Sumatera Selatan.Mencermati hal tersebut, pendidikan gizi seimbang yang proaktif serta PHBS menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di masyarakat.
3. Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyehatan lingkungan. Untuk mengatasi isu masalah pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyehatan lingkungan, kebijakan-kebijakan yang dapat dilaksanakan yaitu dengan meningkatkan promosi kesehatan dan perberdayaan masyarakat, dimana awal pembahasan telah dijelaskan bahwa arah pelayanan kesehatan telah diubah, dari arah kuratif menuju kearah promotif dan preventif yang mana hal ini untuk menurunkan angka kesakitan masyarakat menuju masyarakat yang sehat dan mandiri untuk menjaga kesehatannya. Seperti yang telah diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bagian kedua
yang membahas tentang kewajiban pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : “ setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”, ayat (2) yang berbunyi :
“ kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembagunan
berwawasan kesehatan”, pada pasal ini dijelaskan bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri.
8
Untuk penyakit menular, prioritas masih tertuju pada penyakit HIV/AIDS,
tuberculosis,
burung.Disamping mengendalikan
itu
penyakit
malaria,
demam
Indonesia
juga
neglected
berdarah, belum
diseases
influenza
sepenuhnya
seperti
kusta,
dan
flu
berhasil filariasis,
leptospirosis, dan lain-lain. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah sangat menurun, bahkan pada tahun 2014, Indonesia telah dinyatakan bebas polio.Kecenderungan prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15-49 meningkat. Pada awal tahun 2009, prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15 – 49 tahun hanya 0,16% dan meningkat menjadi 0,30% pada tahun 2011, meningkat lagi menjadi 0,32% pada 2012, dan terus meningkat manjadi 0,43% pada 2013.Angka CFR AIDS juga menurun dari 13,65% pada tahun 2004 menjadi 0,85 % pada tahun 2013. Potensi
yang
dimiliki
Indonesia
dalam
pengendalianHIV-AIDS
diantaranya adalah telah memiliki persiapan yang cukup baik, mencakup tata laksana penanganan pasien, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan (khususnya Rumah Sakit), dan laboratorium kesehatan.Setidaknya terdapat empat laboratorium yang sudahterakreditasi dengan tingkat keamanan biologi 3 (BSL 3), yakni Laboratorium Badan Litbang Kesehatan, Institute of Human Virology and Cancer Biology(IHVCB) Universitas Indonesia, Institut Penyakit Tropis Universitas Airlangga, dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.Dalam rangka menurunkan pengembangan
kejadian Early
luar
biasapenyakit
Warning
and
menular
Respons
System
telah
dilakukan
(EWARS)
atau
SistemKewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakanpenguatan dari Sistem Kewaspadaan Dini – KejadianLuar Biasa (SKD-KLB). Melalui Penggunaan EWARS ini diharapkan terjadi peningkatan dalam deteksi dini dan respon terhadap peningkatan trend kasus penyakit khususnya yang berpotensi menimbulkan KLB. Dalam rangka pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) antara lain dilakukanmelalui pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit 9
Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat. Sejak mulai dikembangkan pada tahun 2011 Posbindu- PTM pada tahun 2013 telah berkembang menjadi 7225 Posbindu di seluruh Indonesia. Untuk usaha penyehatan lingkungan, kebijakan pemerintah dalam memevahkan masalah lingkungan sudah cukup membuahkan hasil .
4. Penguatan sistem kesehatan Dalam meningkatkan dan menguatkan sistem kesehatan, pemerintah membuat beberapa kebijakan yaitu dengan meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan, mengembangkan pelayanan kesehatan primer, dan menguatkan manajemen serta sistem informasi kesehatan. Dengan keadaan negara Indonesia yang terpisah-pisah antar pulau dan sangat luas, penyebaran tenaga kesehatan mungkin belum maksimal, namun pemerintah telah membuat suatu kegiatan yang melibatkan seluruh para tenaga kesehatan dalam program Nusantara Sehat dan Pencerah Nusantara, dua program ini merupakan contoh pelaksanaan kebijakan pemerintah
dalam
meningkatkan
sistem
kesehatan
nasional
melalui
penyebaran tenaga kesehatan yang difokuskan pada daerah-daeah terpencil, pedalaman, dan terluar. Setelah itu dengan meningkatkan kualitas pelayaanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas salah satunya dengan program BPJS Kesehatan, dimana Puskesmas diberikan tanggung jawab untuk menjadi pemberi layanan kesehatan tingkat pertama, hal itu membuat semua elemen yang ada di puskesmas tersebut meningkatkan kualitas kerjanya. Selain itu juga dengan peningkatan dan kemajuan dunia IPTEK yang membuat sistem kesehatan nasional dapat berjalan dengan baik, walaupun pada kenyataannya penerapannya dilapangan belum bisa maksimal karena belum meratanya fasilitas komunikasi yang mumpuni.
10
5. Peningkatan akses pelayanan kesehatan. Dalam
meningkatkan
askses
pelayanan
kesehatan,
pemerintah
mengambil kebijakan yaitu dengan mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional, meningkatakan efektifitas pembiayaan kesehatan, dan dengan menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas. Di dalam UU No.36 Tahun 2009 pada bab yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pasal
14 ayat (1) yang berbunti : “pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”, bentuk regulasi dari bunyi pasal ini dan untuk meningkatkan akses kesehatan dengan bentuk pemberian pelayanan kesehatan yang adil dan terjangkau bagi masyarakat adalah dengan adanya UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS yang didalamnya menegaskan bahwa BPJS merupakan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dalam kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi warna asing yang sudah menetap lebih dari 6 bulan juga sudah diwajibkan untuk ikut menjadi peserta BPJS yang akan dilayani oleh fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS dengan memberikan manfaat medis dan nonmedis yang bersifat komprehensif. Melalui program ini masyarakat telah dijamin oleh pemerintah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan namun dengan diikuti partisipasi pesertanya untuk membayarkan iuran peranggota setiap bulannya yang besaran nominalnya tergantung pada keputusan pesertanya dalam memilih kelas pelayanan. Selain itu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, pemerintah telah memiliki anggaran kesehatan tersendiri baik dari APBN (Pusat)
maupun
APBD
(Provinsi/Kabupaten/Kota)
belum
mencapai
sebagaimana diamanatkan oleh UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni 5% APBN serta 10 % APBD (di luar gaji). Selain itu, khusus untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Puskesmas, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan
menyalurkan
dana
Bantuan
11
Operasional
Kesehatan
(BOK).
Pemanfaatan dana BOK ini difokuskan pada beberapa upaya kesehatan promotif dan preventif seperti KIA-KB, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit, dan lain-lain, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan MDGs bidang kesehatan.
12
Kebijakan merupakan terjemahan dari kata ―policy‖ berasal dari bahasa inggris yang artinya ―a course or principle of action adopted or proposed by a government, party, business, or individual” yaitu suatu prinsip tindakan yang diajukan oleh pemerintah, organisasi, partai atau individu.
Kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang
berisi
Kebijakan
ini
serangkaian diikuti
tindakan
dan
yang
dilaksanakan
mempunyai tujuan oleh
seorang
tertentu.
pelaku
atau
sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.
Ada beberapa isu – isu yang terdapat dalam rencana strategis pembangunan kesehatan 2015-2019, yaitu : 1. Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok usia. 2. Peningkatan status gizi 3. Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyehatan lingkungan. 4. Penguatan sistem kesehatan 5. Peningkatan akses pelayanan kesehatan.
Semoga makalah ini Menambah pemahaman mengenai Pengertian kebijakan dan mengetahui isu isu kebijakan kesehatan. Dan rencana terhadap isu – isu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik.
13
