TUGAS HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH NAMA
: ROBBY SIRAIT
NIM
: 0807357556
DOSEN
: M. YUSUF. SH, MBA, MH
STIH IBLAM JAKARTA
SOAL – SOAL HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH 1. Jelask Jelaskan an perbeda perbedaan an sistem sistem Pemerin Pemerintah tahan an Daerah Daerah sebelum sebelum dan sesuda sesudah h UU No.22 Tahun 1999? Apapula perbedaan antara UU No.22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004? 2. Deng Dengan an UU No.3 No.32 2 Tahu Tahun n 20 2004 04 tent tentan ang g Pemeri Pemerint ntah ahan an Daera Daerah h bany banyak ak wewenang dan tugas-tugas Pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Jelaskan dari mana mana sumber sumber pendap pendapata atan n Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah agar agar dapat dapat membia membiayai yai pelaksanaan tugas-tugas yang banyak itu? 3. Jela Jelask skan an peng penger ertia tian n: a. Dese Desent ntra rali lisa sasi si b. Deko Dekons nsen entr tras asii c. Tuga Tugas s Pem Pemba bant ntua uan n Berikan contohnya masing-masing? 4. Untu Untuk k mengh enghin inda dari ri peme pemeri rint ntah ah dari dari koru korups psi, i, Kolu Kolusi si dan dan Nepo Nepoti tism sme e ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara. Jelaskan ? 5. Untu Untuk k mela melaks ksan anak akan an kewen kewenan anga gan n daera daerah h dipe diperb rbol olehk ehkan an mener menerti tibka bkan n peraturan daerah. Hal-hal apa yang membatasi atau dilarang dalam suatu peraturan daerah. Apa akibatnya bila perda melanggar larangan ini? 6. Jelaskan Jelaskan hubungan hubungan Pusat dan Daerah Daerah yang yang berkaitan berkaitan dengan : a. Hubung Hubungan an Presid Presiden en dengan dengan Kepal Kepala a Daerah? Daerah? b. Hubung Hubungan an Keuan Keuangan gan Pusa Pusatt dan Daera Daerah? h?
7. Ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 sebagian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jelaskan hal-hal apa yang dibatalkan? 8. Siapa/badan-badan apa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah. Apakah DPRD termasuk? 9. Titik buat otonomi Daerah ada di Kabupaten/Kota, tidak di Propinsi. Apa yang menjadi pertimbangannya?
Jawaban
1. Sistem pemerintahan daerah sebelum UU No.22 Tahun 1999 -
Daerah berwenang dan berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan UU, selain dari itu tetap wewenang pusat.
-
Kedudukan DPRD lemah karena Kepala Daerah memiliki kewenangan lebih.
-
Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
-
Pengawasan Pusat kepada Daerah begitu ketat sehingga Otda sulit berkembang.
Sistem pemerintahan daerah sesudah ada UU No. 22 Tahun 1999 -
Di daerah dan kotamadya hanya dianut asas desentralisasi, sedangkan di daerah provinsi selain asas desentralisasi juga dianut asas dekonsentrasi.
-
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dicalonkan dan dipilih oleh DPRD.
-
Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD
-
Mekanisme pengawasan bersifat represif.
Perbedaan UU No.22 Tahun 1999 dengan UU No.32 Tahun 2004 -
Dalam UU No.32 Tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang dilangsungkan secara LUBERJURDIL. Dan untuk setiap pasangan calon diajukan Parpol atau gabungan Parpol.
-
Dalam UU No.32 Tahun 2004, hubungan Kepala Daerah dan DPRD kedudukannya setara dan merupakan mitra kerja.
-
Dalam UU No.32 Tahun 2004, Pelaksanaan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004. a. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu : -
Pajak daerah.
-
Retribusi daerah.
-
Pengelolaan kekayaan daerah.
-
Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Dana perimbangan. -
Dana bagi hasil, yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
-
Dana alokasi umum.
-
Dana alokasi khusus.
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah. -
Pinjaman daerah.
-
Obligasi
-
Penyertaan modal pada BUMN dan atau swasta.
3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Contoh : Departemen – departemen yang berkedudukan di pusat. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Contoh : Kantor Wilayah suatu Departemen. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Contoh : Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. 4. Asas – asas umum penyelenggaraan negara : 1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan per-UU-an, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2.
Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. 5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku. ,
8. Asas Efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 9. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. 5. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan : 1. Kepentingan umum dan atauperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 136 ayat 4 UU No. 32 Tahun 2004). 2. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor (Pasal 7 UU No. 32 Tahun 2004). Bila Perda melanggar larangan tersebut, maka dapat di batalkan pemerintah dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterima. 6. Hubungan Pusat dan Daerah a. Hubungan Presiden dengan Kepala Daerah -
Pembinaan oleh pusat kepada daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
-
Kepala Daerah wajib memberikan laporan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur.
-
Kepada Menteri Bupati/Walikota.
-
Laporan keterangan pertanggung jawaban dikirim kepada DPRD masing-masing.
-
Informasi laporan masyarakat.
Dalam
Negeri
melalui
penyelenggaraan
Gubernur
pemerintahan
untuk
kepada
b. Hubungan Keuangan Pusat dengan Daerah -
Dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
7. Ketentuan Pilkada yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi : -
Pasal 57 ayat 1, yang menyatakan KPUD bertanggung jawab kepada DPRD. menurut MK, pertanggung jawaban KPUD kepada DPRD akan merusak indepedensi Pilkada, yang mana penyelenggaraan Pilkada langsung harus berdasarkan asas pemilu yaitu LUBER dan JURDIL serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen. Jadi menurut MK, prinsip independen tidak mungkin dicapai bila KPUD sebagai penyelenggara Pilkada harus bertanggung jawab kepada DPRD. Dijelaskan, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat mengandung unsur parpol yang menjadi Pelaku dalam kompetisi Pilkada langsung itu sendiri. Oleh karena itu KPUD harus bertanggung jawab kepada publik bukan kepada DPRD.
-
Pasal 66 ayat 3, yang menyatakan DPRD meminta pertanggung jawaban tugas KPUD. MK beralasan dengan membatalkan pasal 57 ayat 1 maka dengan pertimbangan yang sama pasal 66 ayat 3 juga harus dibatalkan. Kepada DPRD, KPUD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya saja. Bukan laporan pertanggung jawaban.
-
Pasal 67 ayat 1, yang menyatakan KPUD mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD. Menurut MK, KPUD tidak mempertanggungjawabkan anggaran kepada DPRD. Pasalnya dalam penyelengaran Pilkada dana yang digunakan tidak hanya bersumber pada APBD tapi juga APBN. Yang lebih penting lagi pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD dapat mengancam independensi KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung.
-
Pasal 82 ayat 2, mengenai kewenangan untuk membatalkan pencalonan pasangan pimpinan Kepala Daerah. Dalam pasal itu
disebutkan pembatalan pencalonan merupakan wewenang DPRD. Menurut MK, wewenang itu menjadi milik KPUD. KPUD yang menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, oleh karena itu KPUD pula yang seharusnya berwenang untuk membatalkan pencalonan pasangan kepala daerah tersebut. 8. Pemerintah Daerah : -
Gubernur Bupati atau Walikota Perangkat Daerah, yang terdiri dari : Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, SatPolPP, Kecamatan, Kelurahan.
DPRD bukan merupakan badan pemerintah daerah melainkan wakil rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 9. Titik otonom ada di Kabupaten/Kota, karena Kabupaten/Kota yang lebih tahu akan kondisi masyarakat dan daerahnya dari pada Provinsi. Secara hirarki kedudukan Kabupaten/Kota ada di bawah Provinsi sehingga lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian Kabupaten/Kota dapat lebih menyerap aspirasi masyarakat guna menunjang keberhasilan otonomi daerahnya.
