MODUL 1 MENGENAL HUKUM TATA PEMERINTAHAN KB 1 : Perkembangan HTP
Perkembangan Hukum Tata Pemerintahan (HTP) telah ada sebelum tahun 1946 yakni ketika diajarkan di perguruan tinggi dengan istilah Staats en Administratiefrecht , sebenarnya istilah ini terdiri dari dua macam mata kuliah yaitu staat-recht ( Hukum Tata Negara) dan Administratief (Hukum (Hukum Administrasi Negara/hukum Negara/hukum tata Pemerintahan). Pemerintahan). Namun pada tahun 1946 gabungan dari dua mata kuliah tersebut diselenggarakan secara terpisah dan secara resmi dipakai di Universitas Indonesia dengan menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara untuk mata kuliah Administratiefrecht, Pada tahun 1950 E.Utrecht dan Prof. Djoko Sutono, SH memunculkan istilah Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) menggantikan istilah HAN hingga tahun 1960 istilah HAN dimunculkan kembali oleh Prof. Dr. Prajudi Admosudirdjo.
Perkembangan penamaan peristilahan studi Administratiefrecht tersebut secara yuridis formal seperti : 1.
Undang – undang pokok kekuasaan kehakiman nomor 14 Tahun 1970 (pasal 10) ditemukan istilah Hukum Tata Usaha Negara
2.
Keputusan Menteri P dan K Nomor 0198/U/1972 tentang Pedoman mengenai kurikulum minimal Fakultas Hukum Negeri maupun swasta di Indonesia disebutkan (pasal 5) Istilah Hukum Tata Pemerintahan (HAN).dll
Studi Administratiefrecht Studi Administratiefrecht sebagai sebagai sebuah disiplin Ilmu pengetahuan diakui sebagai salah satu cabang atau pengembangan dari Ilmu Hukum yang tidak saja menjadi mata kuliah wajib di Fakultas Hukum tetapi juga diberikan kepada Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada beberapa perguruan Tinggi
HTP merupakan terjemahan
dari Administratiefrecht yang memiliki banyak
peristilahan, namun pada dasarnya tidak memberikan pengaruh baik pada isi maupun ruang lingkupnya. Para ilmuwan Indonesia beranggapan bahwa penamaan HAN lebih tepat digunakan karena : Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
1
1) HAN mempunyai pengertian yang luas, sehingga sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum yang memungkinkan untuk dikembangkan untuk dikembangkan lagi. 2) Memudahkan dan mempercepat pengenalan dan atau penerimaan umum terhadap keberadaan disiplin ilmu.
Menurut
kepustakaan,
istilah
HAN
merupakan
hasil
terjemahan
dari
Administratiefrecht , kata Administratief yang dikandungnya berasal dari kata Administratie, Administratie, besturen, besturen, yang mengandung tiga pengertian, yakni : 1) Institusional/Struktural bestuur (organ pemerintah) 2) Fungsional bestuur (Fungsi pemerintah) 3) Proses bestuur (teknis penyelenggaraan undang-undang)
Di Indonesia, kekuatan eksekutif dan kekuasaan administrasi diselenggarakan oleh Presiden. Oleh karena itu HTP, HTP, terdiri dari 3 unsur, yaitu : a) Hukum Tata Tata Pemerintah b) Hukum Administrasi Administrasi Negara c) Hukum Tata Tata Usaha Negara
Konsep Tata Pemerintahan adalah penataan terhadap kewenangan dan aktivitas-aktivitas perbuatan memerintah oleh aparat pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara tersebut. Penamaan kekuasaan, kewenangan dan aktivitas pemerintahan tersebut perlu dirumuskan, ditentukan, dan ditetapkan secara legal yuridis karena keabsahan secara legal formal ini tidak saja diperlukan oleh pemerintah untuk mendapatkan keabsahan secara legal atas kekuasaan, kewenangan, dan aktivitas-aktivitasnya tetapi juga diperlukan rakyat sebagai alat kontrol rakyat terhadap pemerintah sehingga terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dapat dicegah. Dengan demikian hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi negara adalah aspek yuridis dari tata pemerintahan atau administrasi negara.
Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Tata Pemerintahan berisi aturan-aturan yang mengatur dan sekaligus mengikat aparatur pemerintah dalam menjalankan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. HAN atau HTP memberikan pedoman/petunjuk bagaimana cara kekuasaan negara itu dilaksanakan, Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
2
tetapi juga memberikan batasan terhadap jangkauan kekuasaannya.
KB 2 : Pembidangan Hukum Tata Pemerintahan
Perbedaan antara HTP dengan hukum lainnya adalah HTP memiliki hukum yang bersifat istimewa, yakni hukum yang terjadi antara pemerintah (negara) dengan yang diperintah (individu, rakyat atau swasta). Tugas negara secara umum adalah pengayoman, partisipator masyarakat dan tugas pelayanan. Selanjutnya tugas tersebut berkembang dan ditambah tugas pemberian informasi secara terbuka dan penguasaan hal-hal vital.
Dalam melaksanakan tugasnya secara khusus, pemerintah memili ki hak yang istimewa yakni kebebasan atau kemerdekaan bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang harus segera diambil tindakan penyelesaian sedangkan peraturan yang mengatur permasalahan tersebut belum ada. Hak istimewa tersebut disebut freise ermesssen. ermesssen. Dengan adanya
freise ermesssen ermesssen maka terjadi pergeseran kekuasaan
(delegatie van wetgeving ) dari legislatif ke eksekutif yang memiliki tujuan, yakni : a) untuk mencegah kekosongan dalam undang-undang b) mencegah kemacetan dalam pemerintahan c) mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan lingkungan undang-undang
Dalam delegatie van wetgeving terdapat kemerdekaan yang disebut Droit Function, Function, yakni kemerdekaan pejabat pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang konkret, tanpa berdasarkan pada delegasi yang ditetapkan secara jelas. Meski demikian, freise ermesssen harus dijaga agar tidak terjadi penyimpangan wewenang dari apa yang telah diatur oleh Undang-undang.
Berdasarkan freise ermesssen tadi, dapat dirumuskan bidang kajian HTP meliputi : a) kajian mengenai hubungan hukum istimewa b) kajian tentang aktivitas dari aparatur pemerintah sebagai subjek HTP c) kajian tentang tugas pemerintah yang khusus.
Peraturan perundangan dalam HTP mempunyai sifat-sifat sebagai berikut berikut : a) Proses pembuatannya tidak berada di satu tangan Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
3
b) jenisnya beraneka warna dan tidak seragam c) berkembang pesat melebihi peraturan perundangan yang yang lain d) sukar untuk dimodifikasi.
Kunci penentuan pembidangan lapangan/ruang lingkup HTP terletak pada perbuatan hukum sebagai perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum yang termasuk lapangan hukum HTP adalah perbuatan pemerintah yang berakibat hukum menurut hukum publik (hubungan antar negara yakni pemerintah dengan warganya) sedangkan apakah perbuatan hukum menurut hukum privat atau hukum publik bersegi satu atau dua, maka tergantung dari sudut pandang ahli yang dipakai atau mendasarinya.
Menurut Van Vallenhoven, HTP adalah hasil pengurangan dari semua norma hukum (hukum nasional) dengan hukum hukum tata negara materiil, hukum perdata materiil, dan hukum hukum pidana materiil. Teori tersebut disebut teori sisa/residu. HTP juga j uga dikatakan sebagai hukum tentang negara dalam keadaan bergerak karena hukum ini berisi aturan-aturan yang mengikat alat perlengkapan negara saat menjalankan kekuasaannya (bergerak).
Pendapat lain dikemukakan oleh Orenburg dan Van der Pat yang menyatakan bahwa HTP dan HTN tidak terdapat perbedaan prinsipal. Donner mengenai hal tersebut dengan mengatakan bahwa kedua aliran tersebut memiliki pijakan konsep konsep yang sama, yakni yakni HTN mengatur masalah-masalah negara yang fundamental sedangkan HTP HTP mengatur masalahmasalah negara yang operasional. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa HTP merupakan perpanjangan tangan HTN karena aturan-aturan yang terdapat dalam HTP melengkapi HTN. HTP juga dikatakan hukum antara karena berada diantara hukum pidana dan perdata.
KB 3 : Objek dan Subjek HTP
Faried Ali, SH membagi 2 macam pengertian HTP, HTP, yakni : a) HTP Heterogen, yang mengartikan HTP/HAN bagian dari HTN b) HTP Otonom, yakni keseluruhan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pejabat pemerintahan negara yang berwenang, yang dilakukan oleh mereka yang digolongkan sebagai subjek atau pelaku HTP melalui syarat-syarat yuridis yang diperlakukan. Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
4
Baik isi dari HTP heterogen maupun otonom itulah yang menjadi objek dari HTP. HTP. Subjek hukum dalam HTP meliputi : a) Pegawai negeri b) jabatan-jabatan dalam lingkup pemerintahan c) Dinas-dinas publik, jawatan publik dan BUMN/D d) Daerah-daerah swapraja dan swatantra e) Negara
Sumber-sumber hukum dalam lapangan HTP adalah sumber-sumber hukum dalam pengertian dari mana isi dan bentuk aturan hukum itu berlaku dan ditaati secara umum. Sumber hukum dapat dibagi menjadi 2, yakni : 1) sumber hukum dalam arti materiil, yakni sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum dalam hal konkret tindakan manusia yang sesuai dengan apa yang dianggap seharusnya. 2) Sumber hukum dalam arti formil, yakni sumber yang karena bentuk sehingga kaidah hukum berlaku umum. Yang Yang termasuk dalam hukum arti formil HTP meliputi : a) Undang-undang b) Praktek Administrasi Administrasi Negara c) Yurisprudensi d) Pendapat para ahli HAN yang terkenal.
Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
5
MODUL 2 ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
KB 1 : Mengenal Tata Pemerintahan yang Baik
Istilah Pemerintahan muncul bersama dengan negara. Negara dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih tinggi” dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Menurut Iswara, SH, negara dan pemerintah(an) hampir identik. Ia menyatakan bahwa negara mempunyai arti formal, yakni pemerintah dan arti materiil yakni masyarakat.
Kata pemerintah sendiri diterjemahkan dari bahasa Inggris, yakni government yang merupakan serapan dari bahasa Yunani, yakni kuberman artinya nakhoda kapal. Menurut Mariam Budiardjo, pemerintah adalah organisasi dari negara, bertindak atas nama negara, menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi dan kebijakan-kebijakan negara menuju tercapainya tujuan negara, yakni kesejahteraan warga negaranya. Ramlan Surbakti memberikan penjelasan bahwa pengertian pemerintah ditinjau dari 3 aspek, yakni aspek dinamika, struktural fungsional dan tugas kewenangan (fungsi).
Berdasarkan berbagai bentuk pemerintahan yang ada di dunia, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 model sistem pemerintahan, yakni : 1) Sistem pemerintahan Parlementer, dimana badan legislatif dan eksekutif saling bergantung
dan
menentukan
dan
kabinet
bertanggung
jawab
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan. 2) Sistem pemerintahan presidentil, dimana badan eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. 3) Sistem pemerintahan campuran, merupakan pencampuran dari sistem parlementer dan presidentil. 4) Sistem pemerintahan kediktatoran-proletariat.
Mariam Budiardjo berpendapat bahwa setiap negara memiliki minimum fungsi yang bersifat esensial, yakni : 1) pengaturan ketertiban Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
6
2) pertahanan 3) kesejahteraan dan kemakmuran 4) keadilan
Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo menyatakan bahwa perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung tergantung pada beberapa hal, yakni : a) falsafah hidup kemasyarakatan dan falsafah politik b) tingkat kemajuan suatu negara, khususnya dalam bidang ekonomi Adapun peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk, yakni : a) penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat b) abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur c) pendorong inisiatif pembaharuan dan pembangunan (development agent)
M. Ryaas Rasyid mengemukakan ada 7 tugas pokok pemerintahan, yakni : 1) menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan, baik dari luar maupun dari dalam 2) memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya kericuhan di masyarakat 3) menjamin diterapkannya perilaku adil kepada setiap masyarakat 4) melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah 5) meningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 6) menerapkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat 7) menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya al am dan lingkungan hidup.
Beberapa alasan perlunya pemerintahan daerah di Indonesia, yakni : 1) Alasan sejarah Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan nenek moyang dahulu, sampai dengan sistem pemerintahan yang diberlakukan pada masa penjajahan. 2) Alasan situasi dan kondisi wilayah Secara geografis, wilayah Indonesia merupakan gugusan pulau dan memiliki keanekaragaman kebudayaan. Hal ini harus dikelola sebaik mungkin sehingga menjadi aset bangsa yang berharga untuk mendatangkan devisa. Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
7
3) Alasan keterbatasan pemerintah Perangkat pemerintah di daerah diperlukan karena tidak
semua urusan
pemerintah dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat. 4) Alasan politis dan psikologis Untuk menjaga kekompakan
semua tokok tokok dan dan keutuhan keutuhan masyarakat dan
wilayah, daerah perlu pemerintahan sendiri dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini sekaligus memberi kesempatan kepada daerah untuk berperan serta dalam pemerintahan, sebagai perwujudan semangat dan jiwa demokrasi asli bangsa Indonesia.
Berdasarkan pasal 18 UUD 1945, pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yakni pemerintahan lokal administratif administ ratif (local (local state government ) dan pemerintahan lokal yang mengurus rumah tangga sendiri (local ( local self government ). ).
Good
governance,
sebagaimana
diberikan
oleh
world
bank adalah
suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political/rame/work. Sementara itu menurut Bagir Manan, Good Governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berdasarkan beberapa pengerian bahwa good governance adalah suatu cara, metode atau alat dari pemerintah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi negara dalam rangka perwujudan kesejahteraan rakyatnya dengan baik.
Good governance governance yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi pemerintahan dalam pencapaian tujuan nasional memiliki karakteristik tertentu.. UNDP memberikan karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi : a) participation b) rule of law c) transparency d) responsiveness e) consensus orientasi Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
8
f) equity g) efficiency and effectiveness h) accountability i) strategic vision
KB 2 : Usaha-Usaha ke Pembentukan Pembentukan Pemerintahan yang Baik
Asas-asas umum pemerintahan yang layak merupakan konsep terbuka, berkembang sesuai dengan ruang dan waktu di mana konsep tersebut berada. Di Indonesia asas-asas umum pemerintahan yang baik meskipun belum memiliki sandaran yuridis formal akan tetapi dalam praktek peradilan, terutama pada pengadilan tata usaha negara (PTUN).
Undang-undang nomor 28 tahun 1999 merupakan kegiatan atau subsistem dari peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan KKN. Dalam pasal 3 UU ini menyebabkan ada 7 asas umum penyelenggaraan negara, meliputi : 1) asas kepastian hukum 2) asas tertib penyelenggaraan negara 3) asas kepentingan umum 4) asas keterbukaan 5) asas proporsionalitas 6) asas Profesionalitas 7) asas akuntabilitas
Dalam pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 dikenal pula pengembangan asas pemerintahan yang layak sebanyak 13, yakni : 1) asas kepastian hukum 2) asas keseimbangan 3) asas kesamaan dalam pengambilan keputusan 4) asas bertindak cermat 5) asas motivasi untuk setiap keputusan 6) asas tidak mencampuradukkan kewenangan 7) asas permainan yang layak Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
9
8) asas keadilan dan kewajaran 9) asas menanggapi pengharapan yang wajar 10) asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan 11) asas perlindungan/pandangan/cara hidup pribadi 12) asas kebijaksanaan 13) asas penyelenggaraan kepentingan umum
Beberapa usaha yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik antara lain : 1) Pelayanan publik sebagai fungsi utama pemerintahan 2) memberikan pelayanan kepada perorangan atau kelompok kel ompok 3) melakukan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi 4) memberikan perlindungan kepada masyarakat 5) kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi pelayanan 6) penerapan standar pelayanan minimal (SPM)
Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
10
MODUL 3 TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH
KB 1 : Tindakan-Tindakan Hukum Pemerintah
Tindakan hukum pemerintah bisa dilakukan baik pada sektor hukum privat maupun hukum publik. Tindakan pemerintah pada lapangan hukum hukum privat menempatkan pemerintah setara dengan pihak-pihak yang melakukan kesepakatan. Sedangkan tindakan pemerintah pada lapangan hukum publik menempatkan pemerintah sebagai pemegang kewenangan yang bisa melakukan perbuatan hukum atas pertimbangan-pertimbangan sendiri.
Pada dasarnya, tindakan-tindakan pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yakni : 1) Tindakan nyata, yakni tindakan pemerintah yang bukan tindakan hukum melainkan suatu tindakan wajar (nyata) misalnya pembangunan jembatan. 2) Tindakan hukum, yakni tindakan pemerintah yang mengakibatkan timbulnya, berubahnya dan hilangnya hubungan-hubungan hukum tertentu antara pemerintah dengan warga negara maupun dengan badan -badan swasta. Tindakan jenis ini dibagi lagi menjadi dua, yakni : 1)
tindakan dalam lapangan hukum privat
2)
tindakan dalam lapangan hukum publik
Kewenangan yang diberikan pemerintah untuk pembentukan peraturan hukum pada dasarnya menjadikan pemerintah mempunyai kewenangan hukum di bidang perundangundangan. Dalam konteks ini, seorang aparatur atau pejabat negara perlu mengembangkan kepatuhan nilai-nilai etis baik etika hukum maupun etika moral sehingga segenap tindakan dan perbuatannya tidak mengarah kepada penyalahgunaan wewenang.
Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa untuk menciptakan pemerintah yang bonafide maka keputusan-keputusan pemerintah maupun alat perlengkapan tata usaha negara harus memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik, yang meliputi : 1)
Asas-asas mengenai prosedur dan atau proses pengambilan keputusan.
2)
Asas yang mengenai kebenaran daripada fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pembuatan keputusan, yakni asas larangan kesewenang-wenangan, asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas kepastian hukum.
Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
11
KB 2 : Keputusan Tata Usaha Negara
Keputusan pemerintah yang bersifat administratif di Indonesia dikenal dengan berbagai nama,, antara lain ketetapan, penetapan,dan keputusan tata usaha negara (beschikking ). ). Sesuai dengan UU nomor 5 Tahun 1986, istilah yang digunakan adalah keputusan tata usaha negara yang dalam pasal 1 ayat 3 diberi pengertian sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat-akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Siti Soetami mengutip pendapat Van der Pot menyebutkan adanya 4 syarat sahnya ketetapan, yakni : 1) Harus dibuat alat perlengkapan negara yang berwenang. berwe nang. Yang Yang dimaksud wewenang ini dilihat dari : a) wewenang menurut objek dan materi b) wewenang menurut daerah c) wewenang mengenai waktu 2) Ketetapan adalah pernyataan kehendak penguasa, khususnya merupakan pernyataan kehendak daripada alat perlengkapan negara yang tidak boleh mengandung atau mengalami kekurangan yang bersifat yuridis. Kekurangan yuridis ini dapat disebabkan karena : a) salah kira atau kekhilafan b) paksaan c) tipuan d) penyogokan atau penyuapan penyuapan 3) bentuk dan prosedur harus menurut menurut peraturan yang menjadi dasarnya 4) isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan peraturan dasarnya.
Dalam membuat ketetapan atau keputusan , ada ketentuan dimana jika hal tersebut tidak diindahkan maka menjadikan kemungkinan ketetapan atau keputusan tersebut mengalami kekurangan atau cacat yang dapat menjadikan keputusan tersebut tidak sah. Perbuatan hukum administrasi negara yang mengandung kekurangan menurut Prajudi, antara lain : Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
12
a) dilakukan oleh orang yang berwenang tapi mengindahkan cara-cara atau bentuk peraturan dasarnya b) isinya bertentangan dengan hukum atau melanggar moral atau etik c) diambil karena pengaruh negatif dari pihak ketiga d) hanya untuk sebagian dari urusan yang diputuskan e) ditambahi dengan syarat yang bukan termasuk wewenangnya f) dilakukan oleh orang yang tidak jelas wewenangnya mengenai materi atau urusan yang diputuskan.
Suatu ketetapan dibuat dengan kondisi-kondisi tertentu sebagai dasar dikeluarkannya ketetapan.
Peninjauan atau pencabutan kembali suatu peraturan TUN bukan hanya bisa
dilakukan pada keputusan yang tidak sah, bahkan bisa juga pada suatu keputusan yang sah. Bahkan terhadap keputusan yang mengandung kekurangan dengan adanya asas legalitas dan yuridiktas, maka seyogianya pejabat yang berwenang melakukan koreksi atau ralat guna memperbaiki kekurangannya. Penarikan kembali keputusan yang mengandung kekurangan tidak bisa dilakukan begitu saja namun harus melalui prosedur yang ditetapkan guna menjaga wibawa dan kepercayaan masyarakat kepada pejabat TUN.
Mengingat masih mudanya mudanya hukum hukum tata pemerintahan di Indonesia Indonesia maka sampai saat ini belum ada kesepakatan terkait bentuk-bentuk atau jenis ketetapan Tata Usaha Negara, diantaranya: I.
Soehino membedakan ketetapan administratif
(TUN) dalam bentuk-bentuk sebagai
berikut : 1) ketetapan positif, artinya dengan keputusan tersebut dapat menimbulkan keadaan hukum baru, yakni timbulnya hak dan kewajiban bagi yang terkena. 2) Ketetapan negatif artinya dengan keputusan tersebut tidak menimbulkan keadaan hukum baru, biasanya berisi penolakan suatu permohonan. 3) Ketetapan deklaratoir, dimana dengan keputusan tersebut menyatakan suatu hak atau keadaan hukum yang sebenarnya telah ada pada pihak yang diberi ketetapan 4) ketetapan konstitutif, konstitutif, dimana dengan keputusan tersebut timbul hak atau keadaan hukum baru yang sifatnya lebih berkaitan dengan kebijaksanaan pembuatan ketetapan 5) ketetapan kilat, yakni ketetapan yang begitu dikeluarkan, berlaku dan seketika itu juga habis masa kekuatan berlakunya. Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
13
6) Ketetapan tetap yaitu ketetapan untuk jangka waktu yang lama atau tidak tentu 7) ketetapan lisan yakni yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang bersifat segera dan tidak bersifat kekal 8) ketetapan tertulis, yakni yang bersifat hitam di atas putih, biasanya untuk hal-hal yang membawa akibat hukum kekal II. Sedangkan Prajudi
( 1983:92-94 ) membedakan penetapan administrasi ini menjadi
penetapan positif. Penetapan negative merupakan penetapan yang berisi penolakan atas suatu permohonan dan berlaku seketika saja. Sedangkan penetapan positif adalah penetapan yang bersifat pengabulan untuk sebagian atau seluruh permohonan. III. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Utreht ( 2963:131-132 ) membedakan ketetapan sebagai berikut : Ketetapan positif dan negatif dimana ketetapan positif menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan, sedangkan ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. IV. Tentang bentuk ketetapan di Belanda menurut Philipus M. Hardjon ( 1993: 142-143 ) terdapat pengelompokan sebagai berikut: 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan ( begunstigend ) ) 2. Keputusan Tata Usaha Negara terikat ( gobonde ) gobonde ) dan bebas ( vriji ) vriji ) 3. Keputusan Tata Usaha Negara
tentang kebendaan ( zakelik) zakelik) dan perorangan
( porsoonlijke ) porsoonlijke ) 4. Keputusan Tata Usaha Negara
( Dikleratif (rechtsvastellend )
dan konstitutif
(rechtsheppend ).
Hukum Tata Tata Pemerintahan Pemeri ntahan
14
