I Nym. Ngurah Suwarnatha, S.H., LL.M I Gusti Ayu Eviani Yuliantari. SH.,MH
Arti dan Istilah A. Hukum
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. (E. Utrecht) Unsur-Unsur Hukum : 1) Kumpulan peraturan 2) Perintah 3) Larangan 4)Sanksi bagi yang melanggar
Arti dan Istilah B. Pemerintahan C.F. Strong : Menjelaskan pemerintahan dalam arti luas sebagai aktivitas badanbadan publik yang terdiri dari kegiatankegiatan eksekutif, legislatif dan yuridis dalam upaya mencapai tujuan sebuah negara. Dalam arti yang sempit, beliau mengungkapkan bahwa pemerintahan merupakan segala bentuk kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif.
Arti dan Istilah B. Daerah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai : 1. batas wilayah tertentu 2. berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 3. atas prakarsa sendiri
Arti daerah otonom dan pemerintahan daerah A. Daerah Otonom
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. unsur-unsur daerah otonom yaitu: 1) Unsur (elemen) batas wilayah 2) Unsur (elemen) pemerintahan 3) Unsur Masyarakat
B. Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. asas otonomi: prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah
Hukum Pemerintahan Daerah: Kumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
a. DASAR HUKUM • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • PP No. 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH a.Asas kepastian hukum b.Asas tertib penyelenggaraan negara c.Asas keterbukaan d.Asas proporsionalitas e.Asas profesionalitas f. Asas akuntabilitas Selain asas-asas tersebut diatas, dalam UU Pemerintahan daerah juga mengenal asas kepentingan umum, asas efektif, dan asas efisien. Selain itu terdapat pula asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.
PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH A. PEMERINTAH
• •
Pemerintah = organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan Pemerintah : - Luas (in the broad sense) = semua alat kelengkapan negara - Sempit (in the narrow sense) = kekuasaan eksekutif
B. Pemerintahan • Pemerintahan = bestuurvoering = pelaksanaan tugas pemerintah • Pemerintahan sbg fungsi (bestuur als functie) = melaksanakan tugas2 pemerintahan • Pemerintahan sbg organisasi (bestuur als orgaan) = mempelajari ketentuan2 susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing2 departemen, badan, dinas dan instansi pemerintahan
PENGERTIAN PEMERINTAH Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/ penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber kepada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat/ penduduk di wilyah itu sendiri.
Pemerintah adalah organisasi yang
mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Pengertian pemerintah memiliki kaitan yang sangat erat dengan istilah Pemerintahan. Karena Pemerintah dan Pemerintahan adalah dua hal yang sangat dekat.
PENGERTIAN PEMERINTAHAN Menurut R.Mac Iver :
Goverment is the organization of men under authority...how men can be governed. (Pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan...bagaimana manusia itu dapat diperintah) J.S.T Simorangkir Pemerintahan adalah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi daripada pemerintah.
Syafie Inu kencana
Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legistlatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Muh. Kusnardi Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainya, termasuk legistlatif dan yudikatif.
PERBEDAAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN
Pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi. Dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan Pemerintahan dalam arti sempit segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.
Pemerintah dalam arti luas, pemerintah
mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara (eksekutif, legislatif dan yudisial). Sedangkan Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.
DESENTRALISASI, DESENTRALISASI: Penyerahan Urusan DEKONSENTRASI DAN Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada TUGAS PEMBANTUAN daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. (Pasal 1 angka 1 UU 23/2014). Segala wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.
DEKONSENTRASI:
pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tanggung jawab tetap berada di tangan pemerintah pusat.
TUGAS
PEMBANTUAN: penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Misal: kotamadya menarik pajak-pajak tertentu (pajak kendaraan), yang sebenarnya menjadi urusan pemerintah pusat.
PEMERINTAHAN PUSAT Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik DAN PEMERINTAHAN Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang DAERAH dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagainama dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 UU No 23/2014) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2 UU No 23/2014)
Pemerintah daerah adalah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 angka 3 UU No 23/2014). Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menajdi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. (Pasal 1 angka 5 UU No 23/2014).
Otonomi
Daeah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 6 UU No 23/2014). Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. (Pasal 1 angka 7 UU No 23/2014). Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. (Pasal 1 angka 12 UU No 23/2014).
Wilayah administratif adalah wilayah kerja
perangkat Pemerintah Pusat termasuk Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. (Pasal 1 angka 13 UU No 23/2014).
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. (Pasal 1 angka 14 UU No 23/2014). Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusaan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. (Pasal 1 angka 15 UU No 23/2014). Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. (Pasal 1 angka 18 UU No 23/2014).
URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan terdiri dari : (Pasal 9 UU No.
23 Tahun 2014) 1.Urusan Pemerintahan absolut : urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. 2.Urusan Pemerintahan konkruen: Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. (urusan Pemerintahan konkruen yang diserahkan ke darah menajdi dasar pelaksanaan otonomi daerah. 3.Urusan Pemerintahan Umum : Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan fiskal nasional agama
URUSAN PEMERINTAHAN KONKRUEN Urusan Pemerintahan Wajib: Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. (Lihat ketentuan Pasal 11 dan 12 UU No. 23 tahun 2014) Urusan Pemerintahan Pilihan (Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 tahun 2014)
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NRI tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemeritahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal , regional dan nasional.
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH
Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda (legislasi), anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.
OTONOMI DAERAH
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Di samping itu melalui otonomi luas, dalam
lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.
Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas.
PENGERTIAN OTONOMI DAERAH MENURUT PARA AHLI Menurut Ateng Syarifuddin
Otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Syarif Saleh Otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Menurut Mariun Otonomi daerah adalah kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH (secara umum lama) Prinsip
otonomi seluas-luasnya artinya daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan Undangundang (misalnya selain bidang-bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama). Prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.
PRINSIP-PRINSIP OTDA ( UU NO. 23 TAHUN 2014) Akuntabilitas :penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. Efisiensi : penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Eksternalitas: penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. Kepentingan strategis nasional: penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan..
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur pemerintah daerah pelaksanaan otonomi Struktur Organisasi daerah Keuangan
AJARAN/ TEORI URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH 1. TEORI URUSAN RUMAH TANGGA MATERIIL Dalam teori ini, tugas pemerintahan daerah ditetapkan satu persatu secara limitatif atau terinci. Diluar dari tugas yang telah ditentukan, merupakan urusan pemerintahan pusat. Sistem ini lebih banyak dianut oleh negara-negara Anglo Saxon, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Cara ini kurang begitu fleksibel, karena setiap perubahan tugas dan wewenang Daerah baik yang bersifat pengurangan maupun penambahan harus dilakukan melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit.Sistem ini pernah dianut oleh Negara Republik Indonesia pada saat berlakunya UU No. 22 tahun 1948 dan Staatblad Indonesia timur no. 44 tahun 1950. Selain itu dalam buku karangan Sujamto, dikatakan bahwa dalam teori urusan rumah tangga materiil pemerintah Pusat dan Daerah ada perincian tugas yang diterapkan dalam undang-undang pembentukan daerah tersebut. Sistem ini disebut juga dengan de drie Kringenlereer, karena dengan mudah dipisahkan kategori urusan sesuai dengan tingkatan daerah yang ada.
2. TEORI URUSAN RUMAH TANGGA FORMAL Dalam sistem ini, urusan yang termasuk dalam urusan rumah tangga daerah tidak secara a priori ditetapkan dalam atau dengan undang-undang. Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya tidak boleh diatur dan diurus lagi oleh Daerah. Dengan kata lain, urusan rumah tangga daerah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
Dalam
sistem ini urusan-urusan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi daerahnya sepanjang belum/ tidak diatur oleh daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Artinya bahwa kepentingan itu akan lebih berhasil bila diselenggarakan oleh Pusat atau Daerah, tegasnya faktor daya guna dan hasil guna yang menjadi ukurannya.
3. TEORI URUSAN RUMAH TANGGA RIIL Sistem ini mengambil jalan tengah diantara dua ajaran diatas yaitu dengan atau dalam bentuk penunjukan oleh Pusat, urusan tertentu dalam Undang-Undang Pembentukan suatu Daerah, dan setiap saat jumlah urusan-urusan tersebut akan bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemampuan dan keadaan daerah tersebut. penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dnegan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun Pemerintah Pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi karena pemeberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada keadaan yang riil di dalam masyarakat
kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah
bahwa tugas atau urusan yang selama ini menjadi wewenang Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan melihat dengan melihat kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri. Sebaliknya, tugas yang kini menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan kembali kepada Pemerintah Pusat atau ditarik kembali dari daerah. Sistem ini dianut oleh Negara Republik Indonesia semasa berlakunya UU No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 (disempurnakan) dan PenPres No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), dan UU No. 18 tahun 1965.
SUBSTANSI HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA 1. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK: (UU NO. 28 TAHUN 1999) KEPASTIAN HUKUM
TERTIB PENYELENGGARA NEGARA KEPENTINGAN UMUM KETERBUKAAN PROPORSIONALITAS AKUNTABILITAS EFISIENSI EFEKTIVITAS KEADILAN
2. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (SUDAH DIJELASKAN)
3. PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. (Pasal 1 angka 25 UU NO 23 TAHUN 2014) Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. . (Pasal 1 angka 26 UU NO 23 TAHUN 2014)
Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah
provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyalenggrakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
