9. SOP Evaluasi Prod Hukum Daerah

Nomor urut SOP : SETDAMLK/BAG_KUM/09 Tanggal Pembuatan : 10 Juli 2017 2017 Tanggal Revisi

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

Tanggal Pengesahan : 30 Juli 2017 Disahkan oleh

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Keterkaitan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SOP Penyusunan Produk Hukum Daerah SOP Peminjaman Buku Peraturan Perundang-Undangan SOP Pendokumentasian Produk Hukum Daerah

: dr. STEFANUS BRIA SERAN, MPH

Nama SOP

Dasar Hukum

1. 2. 3.

:

Pendidikan Minimal S1 Pengalaman Minimal 1 Tahun Sudah mengikuti Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Memahami Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafiting) Ketelitian Kecermatan

Peralatan/Perlengkapan 1. 2. 3. 4.

Komputer, Printer, LCD Peraturan Perundang-undangan Alat tulis kantor Memahami teknik/Metode RIA (Regulatory Impact Assesment ) Assesment )

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. 2. 3.

1. 2.

Perhatikan peraturan perundang-undangan terkait Perhatikan tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan Gunakan tehnik tehnik / Metode Metode RIA (Regulatory Impact Assesment ) Assesment )

EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

Katalog Peraturan perundang-undangan Inventarisasi produk hukum daerah

SOP EVALUASI PERODUK HUKUM DAERAH Pelaksana No

Uraian

Kabag Hukum

Output

1

Menginventarisasi produk hukum daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan yang berlaku

3 hari

Daftar inventaris produk hukum daerah yang sudah tidak sesuai algi dengan peraturan perundangan yang berlaku

 Alat Tulis Kantor

2

Membuat skala prioritas dari hasil inventarisasi produk hukum daerah

3 hari

Daftar skala prioritas produk hukum

 Alat Tulis Kantor

3

Pembahasan internal di Bagian Hukum

3 hari

Notulen rapat

Pensil, pen/bulpen

4

Membentuk Tim Evaluasi produk hukum daerah

7 hari

Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi

 Alat Tulis Kantor

5

Mengundang rapat Tim Evaluasi

3 hari

Surat undangan

 Alat Tulis Kantor

Notulen rapat

 Alat tulis kantor, Komputer, LCD

Rapat pembahasan Tim Evaluasi (tahap awal)

Tim Evaluasi

Mutu Baku Asisten pemerintahan & Kesra

Waktu

6

Staf

Ka.Sub.Bag. PHD

Sekda

BUPATI

1 bulan

Kelengkapan

Keterangan

Dafar inventarisasi termasuk mengakomodir usulan dari PD

Dengan Keputusan Bupati

Waktu tergantung dgn  jenis & materi produk hukum yang dievaluasi

Pelaksana No

Uraian

Staf

Ka.Sub.Bag. PHD

Kabag Hukum

Tim Evaluasi

Mutu Baku Asisten pemerintahan & Kesra

Sekda

BUPATI

Waktu

Output

Kelengkapan

7

Rapat pembahasan Tim Evaluasi (Tahap Pertengahan)

1 bulan

Notulen rapat dan draf produk hukum daerah

 Alat tulis kantor, Komputer, LCD

8

Rapat pembahasan Tim Evaluasi (tahap akhir/finalisasi)

1 bulan

Notulen rapat dan draf produk hukum daerah

 Alat tulis kantor, Komputer, LCD

9

Melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati

2 hari

Naskah laporan

 Alat tulis kantor, Komputer

Selesai

BUPATI MALAKA

STEFANUS BRIA SERAN

Keterangan

Waktu tergantung dengan jenis dan materi produk hukum yang dievaluasi Sekaligus penyampaian hasil evaluasi kepada PD terkait Hasil akhir evaluasi sebagai bahan/referensi PD dalam melakukan/men gusulkan perubahan produk hukum daerah.