SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
DIAN ANITA HESYANDI RIVAN TIENE
Sistem Akuntansi PemerintahPusat (SAPP)
Sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada
Standar Akuntansi Pemerintahan
A. Kedudukan SAP
Sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan SAP
B. Ruang Lingkup SAP diterapkan dilingkup pemerintah, yaitu pusat, daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Tujuan Tujuannya adalah sebagai acuan bagi: a) Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya b) Menyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar c) Pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP d) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP
Sistem Akuntansi Pemerintahan
GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAP merupakan landasan bagi pemerintah di dalam menetapkan sistem akuntansi pemerintahan khususnya BAS (Bagan Akun Standar) baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemda. Sistem akuntansi di lingkungan pemerintah pusat diatur dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedangkan sistem akuntansi di lingkungan pemda diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu kepada PerMendagri
KETENTUAN LAIN-LAIN
PUSAP secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan denga n perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pe merintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntan si dan pelaporan keuangan pemerintah
Penerapan Sistem Akuntansi Pernerintah Pusat (SAPP) untuk unit-unit organisasi pemerintah pusat yang keuangannya dikelola langsung oleh pemerintah pusat, seperti lembaga tertinggi Negara (MPR), lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA), departemen atau lembaga nondepartemen, Sedangkan SAPP tidak diterapkan untuk pemerintah daerah, BUMN/BUMD bank pemerintah, dan lembaga keuangan milik pemerintah
Ciri ciri sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat Sistem
yang terpadu;
Akuntansi Sistem Basis
Anggaran;
tata buku berpasangan;
kas untuk pendapatan dan belanja;
Standar
dan prinsip akuntansi;
Desentralisasi Perkiraan
pelaksanaan akuntansi;
standar yang seragam.
Dasar Hukum
UU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara
UU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara
PMK No. 171/PMK.05/2007 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
PMK No. 196/PMK.05/2008 ttg Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
PMK No. 191/PMK.05/2011 ttg Mekanisme Pengelolaan Hibah
PMK No. 230/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi Hibah
PMK No. 233/PMK.05/2011 ttg Perubahan atas PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tujuan SAPP
untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam hal
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pengendalian anggaran,
perumusan kebijaksanaan,
pengambil keputusan dan penilaian kinerja pernerintah
Klasifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
Sistem Akuntansi Umum
2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Tujuan PUSAP Ketentuan PUSAP bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka :
penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yg mengacu pada SAP berbasis Akrual; dan
penerapan statistik keuangan Pemerintah utk pe nyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.
Perkembangan SAP di Indonesia
Ditetapkannya tiga paket UU yang mengatur Keuangan Negara
Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang penmbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah
Profesi akuntansi
Birokrasi.
Masyarakat (LSM dan wakil rakyat).
Sektor Swasta
Akademisi
Dunia Internasional
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sistem Akuntansi Instansi (Sai) Adalah Serangkaian Prosedur Manual Maupun Yang Terkomputerisasi Mulai Dari Pengumpulan Data, Pencatatan Dan Pengikhtisaran Sampai Dengan Pelaporan Posisi Keuangan Dan Operasi Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga.
Sistem
Akuntansi Keuangan (Sak)
Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara(SimakBmn).
3. LAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH
1) Laporan Realisasi Anggaran 2) Neraca 3) Laporan Arus Kas 4) Catatan Atas Laporan Keuangan 5) Laporan Kinerja keuanga n
6) Laporan Perubahan ekuitas
PUSAT
Pengelolaan keuangan Daerah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
Acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah meliputi 1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan
publik. 2. Kejelasan mengenai misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
dan anggaran daerah pada khususnya; 3. Kejelasan peran partisipasi; 4. Kerangka hokum dan administrasi bagi pembiayaanKetentuan tentang
bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan; 5. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang professional;
Prinsip akuntansi pemerintah daerah laporan keuangan, peran DPRD
Terima Kasih
