MAKALAH HUKUM BISNIS SENGKETA BISNIS Hasil materi diskusi kuliah Hukum Bisnis B Selasa pukul 13.00 R.07
Oleh : Kelompok 10 1. 2. 3. 4.
Marga Area Refangga Eprahim Sagala Yeremia Von Savigny Leonardus C Lgaol
(130810201200) (130810201141) (130810201243) (130810201146)
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER Semester Genap 2013/2014
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-NYA dan kesempatan yang ia berikan, kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Sengketa Bisnis “. Makalah ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Hukum Bisnis.
Dalam penuyusunannya, kami memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, kami mengucapkan banyak terimakasih. Makalah ini dibuat dengan tujuan memperdalam pelajaran tentang mata kuliah Hukum Bisnis dengan bab: Sengketa Bisnis. Dengan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.
Kami menyadari dalam makalah ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik isi maupun pada pengantarnya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang. Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami maupun bagi pembaca.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Jember, 9 Mei 2014 Tim Penulis
1
DAFTAR ISI KATA PENGATAR…………………………………………………………… 1 DAFTAR ISI…………………………………… …………………………....... 2 BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang……………………………………………………………… 3 1.2 Rumusan Masalah…………………………...……………………………… 3 1.3 Tujuan………………………………………………………………………. 3
BAB II. PEMBAHASAN 2.1 Sengketa Bisnis................................................................................................4 2.2 Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis..................................................................5 2.3 Penyelesaian Melalui Proses Ligitasi...............................................................6 2.4 Penyelesaian Melalui Proses Non Ligitasi.......................................................7 1. Arbitrase.................................................................................................8 2. Negosiasi................................................................................................10 3. Mediasi...................................................................................................12 4. Konsiliasi................................................................................................15
BAB III. PENUTUP 3.1. Kesimpulan………………………………………………………………... 16 3.2. Penutup......………………………………………………………………... 17 3.3 Daftar Pustaka.……………………………………………………………... 17
2
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di zaman modern seperti saat ini bangsa Indonesia banyak mengalami berbagai polemic yang beredar di dalam masyarakat yang menimbulkan suatu pertentang bahkan sampai menimbulkan perikaian diantara masyarakat. Pertikaian yang ada muncul dari berbagai masalah yang biasanya timbul karena perbedaan pendapat atau paham yang mereka anut. Pertikaian bermula dari suatu persoalan yang kecil karena tidak cepat diselesaikan maka persoalan tersebut menjadi besar. Persoalan ini sebaiknya cepat diselesaikan agar tidak menjadi besar. Di dalam suatu pertikaian biasanya memerlukan perantara atau biasa disebut pihak ketiga yang dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Banyak cara menyelesaikan suatu pertikaian diantaranya yaitu dengan Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase. Ketiga cara penyelesaian ini bisa digunakan agar pertikaian dapat segera teratasi.bermula dari penyelesaian dengan membicarakan baik – baik diantara kedua pihak yang bertikai, berlanjut bila pertikaian tidak dapat diselesaikan diantara mereka maka dibutuhkan pihak ketiga yaitu sebagai mediasi, selanjutnya jika tidak dapat melalui mediasi maka dibutuhkan pihak yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika tidak dapat diselesaikan juga maka membutuhkan badan hokum seperti pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut, cara ini bisa disebut dengan Ligitasi. Secara keseluruhan cara – cara tersebut dapat digunakan sehingga pertikaian dapat terselesaikan. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa itu sengketa bisnis? 2. Bagaimana cara Penyelesaian sengketa bisnis, dan prosedur apa saja yang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis tersebut? 1.3 Tujuan 1. Untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Hukum Bisnis. 2. Untuk menambah pengetahuan tentang sengketa bisnis dan mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa bisnis.
3
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Sengketa Bisnis Pengertian sengketa bisnis menurut Maxwell J. Fulton “a commercial disputes is one which arises during the course of the exchange or transaction process is central to market economy”. Dalam kamus Bahasa Indonesia sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Winardi, Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu – individu atau kelompok – kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dngan yang lain. Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya conflict of interest diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.
4
Secara rinci sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa sengketa sebagai berikut: 1.
Sengketa perniagaan
8.
Sengketa Kontrak
2.
Sengketa perbankan
9.
Sengketa pekerjaan
3.
Sengketa Keuangan
10.
Sengketa perburuhan
4.
Sengketa Penanaman Modal
11.
Sengketa perusahaan
5.
Sengketa Perindustrian
12.
Sengketa hak
6.
Sengketa HKI
13.
Sengketa property
7.
Sengketa Konsumen
2.2 Cara penyelesaian Sengketa Bisnis 1. Dari sudut pandang pembuat keputusan a). Adjudikatif: mekanisme penyelesaian yang ditandai dimana kewenangan pengambilan keputusan pengambilan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa diantara para pihak. b). Konsensual/Komprom: cara penyelesaian sengketa secara kooperatif/kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. c) Quasi Adjudikatif: merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif.
2. Dari sudut pandang prosesnya 1. Litigasi: merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya: 1. Pengadilan Umum 2. Pengadilan Niaga
2. Non Litigasi: merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal.
5
Lembaga penyelesaiannya melalui mekanisme: a. Arbitrase Merupakan penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasrkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 1 UU No.30 Tahun 1999) b. Negosiasi Sebuah interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan untuk mendapatkan solusi dari yang dipertentangkan. c. Mediasi Negosiasi dengan bantuan pihak ketiga. Dalam mediasi yang memainkan peran utama adalah pihak-pihak yang bertikai. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. d. Konsiliasi Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.
2.3 Penyelesaian Melalui proses Litigasi 1. Pengadilan umum Pengadilan
Negeri
berwenang
memeriksa
sengketa
bisnis,
mempunyai
karakteristik: 1)
Prosesnya sangat formal
2)
Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
3)
Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
4)
Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
5)
Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
6)
Persidangan bersifat terbuka
6
2.
Pengadilan niaga Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan
pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI. Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1)
Prosesnya sangat formal
2)
Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
3)
Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
4)
Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding)
5)
Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)
6)
Proses persidangan bersifat terbuka
7)
Waktu singkat.
2.4 Penyelesaian Non Litigasi Selain itu banyak cara menyelesaikan suatu pertikaian diantaranya yaitu dengan Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi. Ketiga cara penyelesaian ini bisa digunakan agar pertikaian dapat segera teratasi.bermula dari penyelesaian dengan membicarakan baik – baik diantara kedua pihak yang bertikai, berlanjut bila pertikaian tidak dapat diselesaikan diantara mereka maka dibutuhkan pihak ketiga yaitu sebagai mediasi, selanjutnya jika tidak dapat melalui mediasi maka dibutuhkan pihak yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika tidak dapat diselesaikan juga maka membutuhkan badan hukum seperti pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Cara ini bisa disebut dengan Ligitasi. Secara keseluruhan cara-cara tersebut dapat digunakan sehingga pertikaian dapat terselesaikan.
7
Macam-macam penyelesaian secara non legimitasi antara lain:
1. Arbitrase Pengertian Arbitrase Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. 1) Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa oramg arbiter. 2) Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri; 3) Asas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak; 4) Asas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase. Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil. Tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat yang menghambat penyelisihan perselisihan. Selain itu Pengertian arbitrase juga termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999: “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.” Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa: ”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang
8
perdagangan dan hak yang menurut hukum makalahadedidiikirawandan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.” Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitase hanya dapat diterapkan untuk masalahmasalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Objek Arbitrase Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 (“UU Arbitrase”) hanyalah sengketa di bidang perdagangan Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854. Jenis-jenis Arbitrase Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase. Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
9
Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah: a) Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. b) Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. c) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya ; e) Para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.
2. Negosiasi Pengertian Negosiasi · Proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah (atau tak mengubah) sikap dan perilaku orang lain. · Proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingankepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. · Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak: pihak kita dan pihal lawan dimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik, demi kepentingan kedua pihak.
10
Pola Perilaku dalam Negosiasi:
Moving against (pushing): menjelaskan, menghakimi, menantang, tak menyetujui, menunjukkan kelemahan pihak lain.
Moving with (pulling): memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi.
Moving away (with drawing): menghindari konfrontasi, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan. Not moving (letting be): mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada “here and now”, mengikuti arus, fleksibel, beradaptasi dengan situasi.
Ketrampilan Negosiasi: 1) Mampu melakukan empati dan mengambil kejadian seperti pihak lain mengamatinya. 2) Mampu menunjukkan faedah dari usulan pihak lain sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi bersedia mengubah pendiriannya. 3) Mampu mengatasi stres dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tak pasti dan tuntutan di luar perhitungan. 4) Mampu mengungkapkan gagasan sedemikian rupa sehingga pihak lain akan memahami sepenuhnya gagasan yang diajukan. 5) Memahami latar belakang budaya pihak lain dan berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan pihak lain untuk mengurangi kendala.
Negosiasi dan Hiden Agenda: Dalam negosiasi tak tertutup kemungkinan masing-masing pihak memiliki hiden agenda. Hiden agenda adalah gagasan tersembunyi/ niat terselubung yang tak diungkapkan (tak eksplisit) tetapi justru hakikatnya merupakan hal yang sesungguhnya ingin dicapai oleh pihak yang bersangkutan.
11
Negosiasi dan Gaya Kerja 1) Cara bernegosiasi yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh gaya kerjanya. 2) Kesuksesan bernegosiasi seseorang didukung oleh kecermatannya dalam memahami gaya kerja dan latar belakang budaya pihak lain.
Fungsi Informasi dan Lobi dalam Negosiasi 1) Informasi memegang peran sangat penting. Pihak yang lebih banyak memiliki informasi biasanya berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. 2) Dampak dari gagasan yang disepakati dan yang akan ditawarkan sebaiknya dipertimbangkan lebih dulu. 3) Jika proses negosiasi terhambat karena adanya hiden agenda dari salah satu/ kedua pihak, maka lobbying dapat dipilih untuk menggali hiden agenda yang ada sehingga negosiasi dapat berjalan lagi dengan gagasan yang lebih terbuka.
Teknik Negoisasi Secara umum terdapat beberapa cara teknik negoisasi yang dikenal dapat dibagi kedalam: 1) Tahap negoisasi kompetitip 2) Tahap negoisasi koperatif 3) Tahap negoisasi lunak dan keras 4) Tahap negoisasi interest based
3. Mediasi Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau consensus, Maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.
12
Prosedur Untuk Mediasi
Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.
Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis.
Mediator Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah: 1) Netral 2) Membantu para pihak 3) Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.
Tugas Mediator 1.
Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para
pihakuntuk dibahas dan disepakati. 2.
Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam
proses mediasi.
13
3.
Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan
terpisah selama proses mediasi berlangsung. 4.
Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali
kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak
Daftar Mediator Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, mereka berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa. 1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5(lima) nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator. 2) Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator. 3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilanyang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator. 4)
Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan
kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan. 5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. 6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator. 7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.
Honorarium Mediator 1)
Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.
2)
Uang jasa mediator bukan Hakim ditanggung bersama oleh para pihak
berdasarkan kesepakatan para pihak.
14
4. Konsiliasi Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun, undang-undang nomor 30 tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi, rumusan itu dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea 9 penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk mennyelesaikan sengketa. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka. Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi konsiliator mempunyai peran luas. Ia dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa, maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini konsiliator dituntut untuk berperan aktif.
15
BAB III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/ difference) antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadi sengketa makin tinggi, hal ini berarti sangat mungkin makin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan tidak efesien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemunduran dan biaya produksi meningkat. Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan di samping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terhambat. Kalaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa diantara para pihak yang terlibat, peranan penasihat hukum, konsultan dalam menyelesaikan sengketa itu dihadapkan pada alternatif penyelesaian yang dirasakan paling menguntungkan kepentingan kliennya. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara Litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Selain melalui cara ligitasi juga ada cara yaitu melalui metode non litigasi. Cara yang dimaksud adalah melalui Arbitrase,Negosiasi,Mediasi dan Konsoliasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi tetap dipergunakan manakala penyelesaian secara nonlitigasi tersebut tidak membuahkan hasil. Jadi penggunaan metode nun ligitasi adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mepertimbangkan segala bentuk efesiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.
16
3.2 PENUTUP Semoga makalah ini bisa berguna bagi penulis atau pembaca. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam pemilihan kata atau penulisan makalah. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT dan kekurangan merupakan milik hambaNya.
1.3 DAFTAR PUSTAKA
http://ai-hendriani.blogspot.com/p/t-makalah-penyelesaian-sengketabisnis_6846.html
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/penyelesaian-sengketaekonomi-makalah-aspek-hukum-dalam-ekonomi/
http://www.ekomarwanto.com/2011/05/arbitrase-dan-alternatifpenyelesaian.html
http://forumhukumdanbisnis.blogspot.com/
http://sepengetahuan-ku.blogspot.com/2012/11/penyelesaian-sengketabisnis.html
http://www.gresnews.com/berita/tips/1461012-tips-penyelesaian-sengketabisnis-internasional/
17
