hasil bpk pertamina

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL SEKTOR GAS DENGAN AREA KUNCI PENDISTRIBUSIAN LPG TAHUN 2011 DAN 2012 PADA PT PERTAMINA (PERSERO)

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII JAKARTA

Nomor

: 06/AUDITAMA VII/KINERJA/02/2013

Tanggal

: 05 Februari 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL SEKTOR GAS AREA KUNCI PENDISTRIBUSIAN LPG TAHUN 2011 DAN 2012 PADA PT PERTAMINA (PERSERO)

Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah memeriksa kinerja atas Implementasi Kebijakan Energi Nasional Sektor Gas dengan area kunci Pendistribusian LPG Tahun 2011 dan 2012 pada PT Pertamina (Persero). Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK RI Tahun 2007 dan Panduan Manajemen Pemeriksaan Tahun 2008. Tujuan pemeriksaan terinci kinerja adalah menilai efisiensi dan efektivitas pendistribusian LPG dan Tabung LPG Pertamina, dengan sub tujuan untuk menilai apakah: 1. Perencanaan kegiatan pendistribusian dan penentuan harga LPG telah dilakukan secara memadai, memiliki justifikasi dan memenuhi kriteria penetapan perencanaan yang baik. 2. Kegiatan pendistribusian LPG maupun pemeliharaan sarana dan prasarana pendistribusian telah dilaksanakan dengan efisien dan memenuhi ekspektasi yang dituangkan dalam Key Performance Indicator. 3. Penanganan tabung LPG telah dilaksanakan sesuai dengan standar, kualitas, kuantitas yang ditentukan oleh Pertamina maupun oleh instansi yang berwenang lainnya. 4. Kegiatan pendistribusian LPG dan ketersediaan tabung LPG telah dimonitor dan dievaluasi secara memadai dalam rangka memenuhi tujuan perusahaan dan ketersediaan LPG dan tabung untuk keperluan masyarakat. SIMPULAN PEMERIKSAAN Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pendistribusian LPG oleh PT Pertamina (Persero) secara nasional secara umum sudah efektif. Efektivitas tersebut tercermin dari pasokan LPG dari Pertamina yang telah dapat menjangkau ke daerah-daerah yang terkonversi secara cukup baik dari sisi volume maupun ketepatan waktu. Indikasi keberhasilan ini adalah terjangkaunya penyaluran LPG ke seluruh wilayah terkonversi tanpa adanya permasalahan distribusi yang sangat signifikan. Walaupun di beberapa daerah timbul kelangkaan, namun demikian secara populasi, Pertamina telah berhasil melakukan distribusi LPG secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran LPG

i

tersebut dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar yaitu distribusi LPG PSO ke daerah yang terkonversi dan distribusi LPG non PSO ke seluruh wilayah Indonesia. Kedua jenis LPG tersebut secara umum telah didistribusikan secara efektif. Walaupun pendistribusian LPG secara umum telah efektif, Pertamina menghadapi kendala besar terkait dengan kontinuitas pendistribusian dalam jangka panjang. Kendala tersebut adalah terkait dengan kerugian yang diderita oleh Pertamina dalam bisnis LPG Non PSO karena harga jual yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan harga penyediaannya. Hal tersebut dapat menganggu kontinuitas pendistribusian LPG jangka panjang. Kemampuan finansial Pertamina dalam jangka panjang akan menurun karena pertamina menanggung kerugian atas pendistribusian LPG 12 dan 50 Kg selama tahun 2011 s.d. Oktober 2012 sebesar Rp7,73 triliun. Kerugian tersebut juga berdampak pada ketidakmampuan Pertamina untuk melakukan kegiatan perawatan baik atas sarana dan fasilitas pendistribusian LPG yang dimiliki sehingga dalam jangka panjang kualitas LPG maupun sarana pendukungnya berpotensi tidak akan dapat dipertahankan. Pertamina memiliki keterbatasan infrastruktur yang mengakibatkan Pertamina kehilangan kesempatan melakukan penghematan. Sampai saat pemeriksaan dilakukan, Pertamina belum memiliki fasilitas storage yang memadai maupun sarana fasilitas yang menunjang bongkar muat yang memadai. Hal tersebut ditambah dengan luasan area pendistribusian yang terdiri dari daerah kepulauan menyebabkan biaya distribusi menjadi mahal. Pola distribusi LPG oleh Pertamina dengan demikian belum sepenuhnya efisien karena dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan fasilitas tersebut. Terkait dengan penanganan tabung LPG, Pertamina secara umum telah mengadakan tabung LPG sebagai sarana pendistribusian secara cukup memadai. Namun demikian terdapat hal yang mendasar terkait dengan kualitas penanganan tabung LPG yang berdampak kepada laik pakai jangka panjang dari tabung tersebut untuk digunakan oleh masyarakat. Untuk menjaga efektivitas pendistribusian LPG, Pertamina telah melakukan monitoring dan evaluasi yang cukup ketat. Pertamina telah menerapkan pengendalian yang memadai antara lain dengan melakukan koordinasi antar fungsi dan penggunaan forum rapat master program. Hasil pemeriksaan kinerja pendistribusian LPG yang signifikan diuraikan sebagai berikut: 1. Penggunaan floating storage VLGC sebagai solusi sementara pengganti terminal LPG refrigerated dalam jangka panjang menimbulkan hilangnya potensi penghematan sejumlah USD5,231,414 per tahun. Hal tersebut disebabkan karena Pertamina belum merealisasikan terminal LPG refrigerated di darat untuk menggantikan floating storage VLGC. Selain itu pengendalian atas tahapan pembangunan terminal refrigerated masih lemah, hal tersebut ditandai dengan adanya delay pada proses penyusunan Front End Engineering Design (FEED) dan adanya permasalahan pembebasan lahan untuk dermaga. 2. Pertamina menanggung kerugian atas bisnis LPG 12 dan 50 kg selama tahun 2011 s.d. Oktober 2012 sebesar Rp7,73 triliun. Hal tersebut mengakibatkan kontinuitas pendistribusian LPG jangka panjang akan terganggu, kemampuan finansial Pertamina dalam jangka penjang akan menurun, Pertamina berpotensi tidak akan mampu melakukan kegiatan perawatan baik atas sarana dan fasilitas pendistribusian LPG

ii

yang dimiliki sehingga dalam jangka panjang kualitas LPG maupun sarana pendukungnya tidak akan dapat dipertahankan. Serta Pemerintah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan deviden dari Pertamina yang lebih besar akibat kerugian yang diderita dari bisnis LPG Non PSO. Hal tersebut disebabkan oleh penetapan harga jual LPG Non PSO khususnya 12 kg yang lebih rendah daripada harga penyediaannya. Pertamina tidak menaikkan harga jual LPG tabung 12 kg dengan masih mempertimbangkan kata “dilaporkan kepada Menteri” dalam pasal 25 Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 sebagai sesuatu yang mengikat dan harus mendapatkan persetujuan Pemerintah. 3. Pertamina belum memanfaatkan secara optimal sumber dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan LPG. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan LPG dalam negeri, Pertamina memiliki ketergantungan yang sangat tinggi akan LPG impor. Data terakhir pada tahun 2012 menunjukkan bahwa impor LPG telah melebihi produksi LPG dalam negeri. Pertamina sebenarnya telah memiliki strategi pengadaan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) namun belum diterjemahkan dalam workplan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan LPG dengan memaksimalkan sumber dari dalam negeri. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah volume LPG impor yang berdampak pada peningkatan biaya pengadaan dan biaya transportasi LPG impor sebesar USD48 per MT tahun 2011 dan USD116 per MT tahun 2012. Hal tersebut juga meningkatkan risiko jangka panjang ketersediaan LPG dalam negeri karena ketergantungan pasokan dari impor. 4. Kekurangan jumlah depot LPG berpotensi mengganggu kelancaran distribusi LPG dan menimbulkan hilangnya potensi penghematan transport fee minimal sebesar Rp25,9 milyar per tahun. Dukungan depot/terminal swasta untuk Pertamina masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan Pertamina. Saat ini total storage LPG di Depot swasta maupun milik Pertamina adalah 17 terminal serta dua depot mini. Kapasitas storage untuk depot/terminal pressurized adalah sebesar 93.950 MT sementara itu troughput harian adalah sekitar 16.000 MT per hari. Apabila Pertamina mengasumsikan stok aman selama 11 hari maka dibutuhkan storage setara 176.000 MT, sementara itu storage yang ada hanya 93.950 MT, dengan demikian Pertamina masih kekurangan storage kira kira sejumlah 82.050 MT. Kekurangan depot tersebut karena Pertamina banyak mengalami kegagalan dalam pembangunan depot baru, permasalahannya adalah karena Pertamina tidak memiliki perencanaan yang matang terkait dengan pola pembangunan depot, Pertamina belum menetapkan secara jelas porsi depot/terminal yang akan dibangun sendiri atau yang akan disediakan oleh swasta, koordinasi internal untuk penyediaan/pembebasan lahan awal untuk lokasi depot atau terminal kurang berjalan dengan baik dan masih banyak menemui kendala, Pertamina belum melakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif untuk percepatan pembangunan depot/terminal. 5. Pertamina kehilangan potensi penghematan kegiatan Integrated Port Time (IPT) untuk proses discharge LPG senilai USD17,297,560.04 pada tahun 2011 dan 2012 (s.d. Oktober). Hal tersebut disebabkan oleh IPT hanya menjadi KPI fungsi Marine, bukan menjadi KPI fungsi lainnya, Pertamina belum mengalokasikan anggaran yang cukup bagi perawatan dan perbaikan sarana dermaga maupun Depot LPG, Pertamina belum memiliki fasilitas storage yang sesuai dengan ukuran kapal dan dermaga yang mencukupi untuk menunjang kegiatan discharge yang ideal, Pertamina belum

iii

memiliki koordinasi yang memadai dalam perawatan dermaga karena selama ini dermaga dimiliki oleh fungsi Supply and Distribution (S & D) sementara kegiatan harian di dermaga tersebut dilakukan oleh fungsi Marine dan Pertamina belum menetapkan standar waktu riil untuk proses discharge berdasarkan karakteristik jumlah muatan kapal, pumping rate kapal dan ukuran pipa di darat. Sebelum menerbitkan laporan ini, BPK RI telah mengkomunikasikannya kepada pejabat terkait baik Direktorat Pemasaran dan Niaga maupun di lingkungan Direktorat Pengolahan Pertamina. Pertamina menyatakan sependapat dengan semua temuan pemeriksaan BPK RI dan akan menindaklanjuti semua rekomendasi BPK RI. Tanggapan atas laporan ini terdapat pada rincian laporan hasil pemeriksaan seperti yang diuraikan di bab-bab selanjutnya. REKOMENDASI Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamina (Persero) agar: 1. Merealisasikan percepatan pembangunan terminal LPG refrigerated Jawa Bagian Barat (JBB) Banten untuk mengggantikan VLGC. 2. Menentukan tenggat waktu yang lebih cepat pada tahapan FEED, pembebasan lahan, Lelang EPC, Construction, Mechanical Completion, Commissioning Test, Operational Acceptance, dan Final Acceptance. 3. Membuat skedul perkembangan project sebagai sarana monitoring dan pengendalian yang lebih ketat untuk mempercepat progres pembangunan terminal tersebut dan memperhitungkan secara finansial efek dari setiap keterlambatan dari skedul yang telah ditetapkan. 4. Melakukan koordinasi dengan kementerian BUMN untuk mempercepat pengurusan penggunaan area untuk pembangunan dermaga kapal VLGC. 5. Menaikkan harga LPG tabung 12 kg sesuai harga perolehan untuk mengurangi kerugian Pertamina dengan mempertimbangkan harga patokan LPG, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian, dan sesuai Permen ESDM No. 26 Tahun 2009, melaporkan kenaikan harga LPG tabung 12 kg tersebut kepada Menteri ESDM. 6. Mendeskripsikan secara lebih rinci turunan dari RJPP dalam bentuk workplan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pasokan LPG dari dalam negeri. 7. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan pembelian sumber-sumber gas baik melalui kerjasama antara anak perusahaan dan KKKS maupun KKKS murni. 8. Membuat kajian tentang investasi RFCC untuk meningkatkan produksi LPG di RU dan membuat kerjasama antara anak perusahaan dengan produsen gas swasta membentuk LPG plant. 9. Membuat Blue Print perencanaan pembangunan depot/terminal LPG di seluruh wilayah Indonesia dengan menetapkan secara definitif depot yang akan dibangun sendiri maupun depot yang akan disewa ke pihak swasta dengan mempertimbangkan kebutuhan storage LPG di masa yang akan datang 10. Membuat tim khusus yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan pembebasan lahan.

iv

 

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN .............................................................................. DAFTAR ISI ..................................................................................................................... DAFTAR TABEL ............................................................................................................. DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... I

II

PENDAHULUAN

1

A. B. C. D. E. F. G. H. I.

1 1 5 5 5 6 6 6 7

Dasar Hukum Pemeriksaan ............................................................................... Identitas yang Diperiksa .................................................................................... Jenis Pemeriksaan .............................................................................................. Tujuan Pemeriksaan .......................................................................................... Lingkup Pemeriksaan ........................................................................................ Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan …………………………..………………… Standar Pemeriksaan ......................................................................................... Metodologi Pemeriksaan ................................................................................... Hambatan Pemeriksaan .....................................................................................

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

8

A. Kebijakan Nasional mengenai Gas dan LPG …………………………………

8

B. Proses Bisnis Pendistribusian LPG …………………………...........................

11

Penyediaan LPG secara Nasional oleh Pertamina ........................................... Pendistribusian LPG Nasional ........................................................................ Fasilitas Depot/Terminal LPG dan Penyaluran dari Depot ke SP(P)BE ........ Penyaluran SPBE/SPPBE ke Agen LPG …………………………………… Penyediaan dan Pemeliharaan Tabung ……………………………………… Penanganan Material ………………………………………………………...

12 15 18 19 21 23

HASIL PEMERIKSAAN ........................................................................................

25

A. Perencanaan Kegiatan Pendistribusian dan Penentuan Harga LPG ..................

25

B. Kegiatan Pendistribusian LPG maupun Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendistribusian .................................................................................................. C. Penanganan Tabung LPG …………………...................................................... D. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian LPG dan Tabung LPG ..... E. Cakupan Pemeriksaan........................................................................................ F. Rincian Temuan Pemeriksaan ...........................................................................

26 26 27 27 27

C. D. E. F. G. H. III

1. Penggunaan Floating Storage VLGC sebagai Solusi Sementara Pengganti Terminal LPG Refrigerated dalam Jangka Panjang Menimbulkan Hilangnya Potensi Penghematan Sejumlah USD5,231,414 per Tahun ……………..................................................... 2. Pertamina Menanggung Kerugian atas Bisnis LPG 12 dan 50 Kg selama Tahun 2011 s.d. Oktober 2012 Sebesar Rp7,73 Triliun ……………….. 3. Pertamina Belum Memanfaatkan secara Optimal Sumber Dalam Negeri

vi  

i vi viii ix

Nnn 27 30

 

untuk Memenuhi Kebutuhan LPG ............................................................

33

4. Kekurangan Jumlah Depot LPG di Beberapa Daerah Berpotensi Mengganggu Kelancaran Distribusi LPG dan Menimbulkan Hilangnya Potensi Penghematan Transport Fee Minimal Sebesar Rp25,9 Milyar Per Tahun ………………………..............................................................

36

5. Pertamina Kehilangan Potensi Penghematan Kegiatan Integrated Port Time untuk Proses Discharge LPG senilai USD17,297,560.04 pada Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Oktober) ........................................................

40

6. Belum Tersedianya Fasilitas Bunker MDO untuk Kapal Pengangkut LPG Menimbulkan Hilangnya Potensi Penghematan Senilai Rp375.656.000,00 pada Tahun 2011 dan 2012 ........................................

45

7. Keterbatasan Tabung Rolling dan Material Berpotensi Menimbulkan Gangguan Pada Proses Distribusi LPG .................................................... 8. Proses Perawatan Tabung LPG Pertamina Kurang Efektif ...................... 9. Pertamina Belum Melakukan Monitoring secara Ideal atas Proses Pekerjaan SPBE Serta Belum Membuat Standarisasi Waktu untuk Proses Pengisian LPG ke Tabung ............................................................. 10. Standarisasi Proses dan Waktu Pengisian LPG ke Skid Tank Depot Belum Ditetapkan Mengakibatkan Ukuran Kinerja Filling Tidak Dapat Diketahui ................................................................................................... 11. Fasilitas Dermaga 3 di Balikpapan, Dermaga Pangkalan Susu, dan Dermaga Gospier Surabaya Kurang Safe ……......................................... 12. Beberapa Item Kinerja pada KPI Fungsi LPG Belum Tercapai ............... 13. Fleksibilitas Operasi dan Daya Tampung Depot LPG Balikpapan Sangat Terbatas untuk Menjaga Stok Aman di Kalimantan ..................... 14. Jalur Keluar Masuk Truk Skid Tank LPG ke Depot LPG Balikpapan dalam Kondisi Kurang Safe ……………………......................................

47 50

54

57 59 61 63 65

15. Perawatan pada Masa Pemeliharaan maupun Pasca Pemeliharaan Depot LPG Tanjung Sekong dan Panjang Kurang Maksimal ............................. 66

vii  

 

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 m Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 a Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16

Target Bauran Energi Primer ................................................................ Cadangan Gas Bumi Indonesia Tahun 2006-2010 ............................... Produksi Gas Bumi Indonesia Tahun 2006-2010 ................................. Pemanfaatan Gas Bumi Tahun 2006-2010 .......................................... Realisasi Distribusi Paket Perdana 2007 s.d. April 2012 ...................... Kuota Penugasan versus Realisasi Penyaluran LPG Tabung 3 Kg ...... Realisasi Penjualan LPG Non PSO ....................................................... Proyeksi Kebutuhan LPG Berdasarkan RJPP Pertamina ..................... Realisasi Penyediaan LPG Nasional oleh Pertamina …........................ Perbandingan antara Penjualan dan Biaya Penyediaan dan Distribusi LPG ....................................................................................................... Daftar Depot Milik Maupun Swasta yang Disewa Pertamina .............. Jumlah SPBE/SPPBE/SPEK Seluruh Region ....................................... Daftar Retester 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg Per Region Pemasaran Pertamina .............................................................................................. Tarif Pemeliharaan (per Tabung) .......................................................... Data Tabung dan Aksesoris Rusak ....................................................... Gudang yang Digunakan oleh Pertamina .............................................

Tabel 3.1

Perbandingan Biaya antara Penggunaan VLGC Sebagai Floating Storage dan Terminal Refrigerated Darat .............................................

Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 m Tabel 3.15

Kerugian Pertamina atas Bisnis LPG 12 Kg dan 50 Kg ....................... Kerugian Pertamina dari Bisnis LPG 12 kg dan 50 Kg per Kilogram .. Harga Publikasi Propane – Butane CP Aramco .................................... Demand and Supply LPG 2010 – 2015 berdasarkan RJPP ................... Realisasi Pemenuhan Kebutuhan LPG 2011 dan 2012 (s.d. Oktober ) Selisih antara Biaya Pengadaan LPG dari Impor dan KKKS Tahun 2011 …………………………………………………………...…….... Selisih antara Biaya Pengadaan LPG dari Impor dan KKKS Tahun 2012 ....................................................................................................... Perhitungan atas Kehilangan Potensi Penghematan Transport Fee LPG di Sumatera Utara …………………………………………….....

17 18 21 21 23 23 24 28 30 30 30 33 33 35 35 37

Perhitungan Nilai Kehilangan Potensi Penghematan Transport Fee LPG di Sumatera Barat ……………………………………...……....

38

Perhitungan Nilai Kehilangan Potensi Penghematan Transport Fee LPG di Jawa Timur ...............................................................................

39

Minimum Potensi Penghematan Akibat Lamanya Waktu Sandar ........ Rerata Awaiting High Tide .................................................................... Selisih Harga HSD dan MDO Tahun untuk kapal LPG 2011 dan 2012 ....................................................................................................... Selisih Harga HSD dan MDO kapal LPG Tahun 2012 ........................

viii  

8 8 9 9 10 12 13 13 14

41 42 46 46

 

DAFTAR GAMBAR

2

Gambar 1.1 

Rangkaian Proses Bisnis Pertasmina…………………..…………….

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Fungsi LPG & Gas Products …..........................  5 

Gambar 2.1 

Perbandingan Suplai Berdasarkan RJPP dan Realisasi ......................  14

Gambar 2.2

Pola Distribusdi dari Hulu ke Hilir ..................................................... 16

Gambar 2.3

Penyaluran LPG 3 Kg (PSO) dan Non PSO oleh Pertamina .............

Gambar 2.4

Penyaluran SPBE/SPPBE ke Agen LPG …........................................ 20

Gambar 3.1

Proses Bisnis Pemeliharaan Tabung ................................................... 51

Gambar 3.2

Foto Depot Panjang …………………................................................

Gambar 3.3

Foto Depot Tanjung Sekong ………................................................... 69

ix  

16

67

  BAB 1 PENDAHULUAN   A. Dasar Pemeriksaan 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23.e, 23.f, 23.g. 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 5. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) Semester II Tahun Anggaran 2012.

B.

Identitas yang Diperiksa PT Pertamina (Persero) atau selanjutnya disebut Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas milik negara yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN PERMINA dan setelah melakukan merger dengan PERTAMIN pada tahun 1968 berganti nama menjadi PN Pertamina. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1971, perusahaan ini kemudian dinamakan Pertamina. Nama ini terus dipergunakan hingga akhirnya perusahaan ini mengganti status hukumnya dan mengganti nama menjadi PT PERTAMINA (Persero) pada tanggal 9 Oktober 2003. Dengan terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina berubah bentuk menjadi persero berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang pengalihan bentuk perusahaan Pertamina menjadi perusahaan perseroan. PT Pertamina (Persero) didirikan berdasarkan akte Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003. Pada tanggal 3 Juli 2008 berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak SH dilakukan perubahan anggaran dasar PT Pertamina (Persero). Ruang lingkup bisnis Pertamina mencakup sektor hulu dan hilir. Sektor hulu mencakup eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan energi panas bumi baik secara domestik maupun di luar negeri. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk operasi sendiri maupun kerjasama secara joint operation dengan JOBs (Join Operating Bodies), TACs (Technical Assitance Contracts) dan JOCs (Join Operating Contracts). Sementara itu sektor hilir mencakup pemprosesan, pemasaran, penjualan, dan pengapalan berbagai komoditas yang diproduksi antara lain Fuel (BBM) dan Non Fuel (Non BBM), LPG, LNG, petrokimia, dan lube base oil. 1. Proses Bisnis Pertamina Proses bisnis Pertamina diawali dari kegiatan produksi minyak mentah (MM) dari sumur minyak milik Pertamina. MM yang diolah Refinery Unit Pertamina berasal dari produksi sendiri, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Indonesia dan dari penjual/trader minyak. Pengangkutan minyak mentah ke kilang Pertamina dilakukan dengan menggunakan tanker dan pipa. Hasil pengolahan Pertamina adalah produk BBM, Non BBM, Petrokimia dan Gas (LPG). Untuk penjualan di dalam negeri, produk kilang didistribusikan ke depot/terminal dan konsumen akhir melalui tanker, pipa, truk, dan kereta api. Untuk penjualan ekspor, produk diangkut dengan tanker. Produk kilang dijual ke konsumen akhir melalui lembaga penyalur antara lain: SPBU, SPBB, SPBN, Agen, dsb.

1   

 

Gambar 1.1. Rangkaian Proses Bisnis Pertamina

Exported  Products Pipeline Pertamina Oil &  Gas Fields

Pipeline Pertamina  Refineries

Own Crude & Gas KKKS Oil & Gas  Fields 

Crude  Entitlement &  Gas

SPBU / LPG  Filling Station

Main / End  Depots Own Products

Oil & Gas  Trucking

Back Loading  Terminals

Inter Refinery  Cargoes Train Industri

Transit  Terminals Foreign  Refineries

Foreign Oil & Gas  Fields

Imported Crude  & Gas

Bridger Imported  Products

DPPU

Floating Storage

Oil & Gas  Traders

Products

2. Informasi terkait dengan Sektor Gas di Pertamina a. Direktorat Gas Pertamina Direktorat Gas merupakan direktorat baru di Pertamina yang dibentuk pada Juni 2012. Lingkup bisnis Direktorat gas adalah sebagai berikut: 1) Mengelola pengembangan, pengelolaan, pengolahan, pemasaran, niaga, serta kegiatan usaha terkait bisnis gas selain PSO, power, dan energi baru dan terbarukan. 2) Memimpin dan mengendalikan kegiatan usaha dan pengembangan bisnis gas, power, dan energi baru dan terbarukan dengan bertanggung jawab atas kinerja operasional maupun finansial. 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua proyek yang berada di bawah kepemimpinan Direktorat Gas. Pertamina melalui Direktorat Gas mendapatkan penugasan dari Pemerintah sebagai Penjual Gas Alam Cair (LNG) untuk kepentingan Industri, yang terdiri dari: 1) Pertamina sebagai Penjual Gas Alam Cair (LNG) yang diproduksi oleh Kilang LNG Tangguh untuk pasar Jepang. 2) Surat Keputusan BP Migas No. KEP-0125/BP00000/2010/S2 tanggal 7 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pertamina sebagai Penjual Gas Alam Cair (LNG) yang diproduksi oleh Kilang LNG Bontang untuk PT Nusantara Regas. 3) Surat Keputusan BP Migas No. KEP-0023/BP00000/2010/S2 tanggal 7 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pertamina sebagai Penjual Gas Alam Cair (LNG) yang diproduksi oleh Kilang LNG Bontang ke Jepang. b. PT Pertamina Gas (Pertagas) Pertagas merupakan anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang niaga, transportasi, pemrosesan, dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya. Kegiatan yang dijalankan oleh Pertagas hingga saat ini masih merupakan bisnis perusahaan dan belum ada penugasan dari pemerintah. Dari bidang usaha transportasi gas, Pertagas memperoleh keuntungan melalui upah jasa transportasi yang berasal dari penyaluran gas Pertamina EP dan Non Pertamina EP. Dari bidang usaha niaga gas, Pertagas memperoleh gas dari JOB Pertamina Golden Spike, JOB Pertamina Talisman OK, dan BUMD Bekasi PT Bina Bangun Wibawa Mukti yang selanjutnya dijual ke PT Pupuk Sriwijaya, PT Bayu Buana Gemilang, dan PT Mutiara Energi. 2   

  Sedangkan dari bisnis usaha pemrosesan gas, Pertagas bekerja sama dengan BUMD Bekasi yakni PT Bina Bangun Wibawa Mukti yang selanjutnya menggandeng PT Yudhistira Energy melalui kontrak Build Own Operate (BOO) untuk mengoperasikan kilang LPG di Kabupaten Bekasi dengan kapasitas LPG 138 ton/hari dan kondensat 177 barel/hari. Di samping itu Pertagas juga sedang membangun kilang NGL di Sumatera Selatan dengan kapasitas LPG 710 ton/hari dan kondensat 2.024 barel/hari. c. Fungsi Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina Fungsi ISC merupakan fungsi yang berada langsung di bawah Direktur Utama dalam struktur organisasi Pertamina. Peranan fungsi ISC adalah sebagai berikut: 1) Melakukan optimasi secara terintegrasi hilir wide untuk memperolah margin hilir yang terbaik. 2) Melakukan supply minyak mentah dan gas source ke Pengolahan. 3) Melakukan supply produk BBM, Non BBM, gas, dan produk lainnya ke Pemasaran dan Niaga. 4) Koordinasi dengan trading arm PETRAL dalam melakukan impor/ekspor minyak mentah, intermedia, gas source, dan produk. Koordinasi Fungsi ISC dalam proses bisnis pendistribusian LPG pada Fungsi LPG & Gas Products di Pertamina adalah pada bagian Non Fuel & Petrochemical Operation. Bagian ini bertugas sebagai koordinator supply gas. Bagian ini membuat rencana lifting/injeksi LPG untuk diserahkan ke Refinery Unit yang selanjutnya diserahkan kepada Operation Manager Fungsi LPG & Gas Products. Rencana lifting/injeksi LPG merupakan salah satu input dalam membuat rencana bulanan pendistribusian LPG. d. Direktorat Pengolahan (Refinery) Pertamina Kegiatan pengolahan adalah kegiatan untuk mengubah bahan baku berupa minyak mentah dan intermedia menjadi produk-produk minyak berupa Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Khusus (BBK), Non BBM, Petrokimia, Gas dan Pelumas. Fungsi dan tugas kegiatan pengolahan dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan yang dipimpin oleh Direktur Pengolahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Pengolahan membawahi Manager HSE, Manager Legal, Senior Vice President (SVP) Refinery Operation dan SVP Business Development. Senior Vice President Refinery Operation salah satunya membawahi General Manager Operation Refinery Unit II-VII. Dalam proses bisnis pendistribusian LPG, Refinery Unit merupakan salah satu sumber supply gas. Refinery Unit akan melakukan koordinasi dengan Bagian Non Fuel & Petrochemical Operation ISC dalam pembuatan rencana lifting/injeksi LPG untuk diserahkan kepada Operation Manager Fungsi LPG & Gas Products. e. Fungsi Perkapalan (Shipping) Pertamina Fungsi Perkapalan merupakan salah satu fungsi di bawah Direktorat Pemasaran dan Niaga yang memiliki tugas sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan angkutan laut dan sungai untuk minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak dan gas, hasil olahannya dan produk petrokimia; dan 2) Menyelenggarakan pengelolaan kapal milik dan kapal yang disewa perusahaan untuk mengangkut minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak dan gas, hasil olahannya dan produk petrokimia. Dalam pembuatan rencana bulanan pendistribusian LPG, Operation Manager Fungsi LPG & Gas Products akan membuat alokasi kapal untuk masing-masing Depot berdasarkan hasil master 3   

  program yang telah disusun bersama dengan pihak-pihak terkait sebagai permintaan pengangkutan LPG kepada Ship Operation CBO & Petrochemical Manager Fungsi Perkapalan. f.

Fungsi LPG & Gas Products Pertamina

Fungsi LPG & Gas Products merupakan salah satu unit bisnis di bawah SVP Petroleum Products Marketing & Trading. Berikut informasi umum dan identitas Fungsi LPG & Gas Products: 1) Informasi Umum Sejak tahun 1968, Fungsi LPG & Gas Products mendistribusikan LPG sebagai bahan baku industri, rumah tangga, dan komersial dengan menggunakan brand “Elpiji”. Kegiatan Pokok fungsi ini antara lain adalah menjalankan usaha LPG & produk turunannya yang meliputi penerimaan, penimbunan, pendistribusian, dan pemasaran yang terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Sasaran dari program kegiatan Fungsi LPG & Gas Products adalah sebagai berikut: a) Mempertahankan marketshare 100% untuk LPG PSO dan 95% LPG Non PSO pada tahun 2016. Saat ini Pertamina merupakan pemain tunggal dalam pemasaran LPG PSO, namun dengan adanya Permen No. 26 Tahun 2009 maka terbuka bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender dalam rangka penugasan untuk penyediaan dan pendistribusian LPG PSO b) Mengupayakan pengurangan kerugian LPG Non PSO Penjualan LPG NPSO terutama LPG 12 kg mengalami kerugian sejak tahun 2005. Hal ini disebabkan penetapan harga penjualan LPG 12 kg yang ditetapkan Pemerintah dibawah harga CP Aramco. c) Meningkatkan layanan, kehandalan suplai, dan distribusi LPG di seluruh Indonesia Dengan semakin banyaknya swasta yang menyediakan infrastruktur dan jalur distribusi LPG maka kedepannya Pertamina akan bersaing secara head to head dengan swasta. d) Peningkatan profit dari bisnis Produk Gas - Adanya perencanaan LNG Receiving Terminal sehingga kedepan penggunaan Gas Alam sebagai bahan bakar akan berkembang terutama di sepanjang jalur gas. - Dengan adanya dukungan regulasi pemerintah untuk mendukung penggunaan refrigeran ramah lingkungan maka peluang pasar Musicool semakin terbuka. - Kebutuhan akan bertambah seiring dengan pertumbuhan industri pengguna aerosol serta didukung regulasi Pemerintah untuk penggunaan produk ramah lingkungan. 2) Struktur Organisasi Struktur Organisasi dari PT Pertamina (Persero) fungsi LPG & Gas Product berdasarkan Kpts-081/F00000/2010-S0 tanggal 30 November 2010 tentang Struktur Organisasi PT Pertamina (Persero) adalah sebagai berikut:

4   

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Fungsi LPG & Gas Products

  C. Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan Terinci Kinerja atas kebijakan nasional sektor gas di Pertamina. Area Kunci atas pemeriksaan terinci kinerja tersebut adalah “Pendistribusian LPG”.

D. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan terinci kinerja adalah menilai efisiensi dan efektivitas pendistribusian LPG dan Tabung LPG Pertamina, dengan sub tujuan untuk menilai apakah: 1. Perencanaan kegiatan pendistribusian dan penentuan harga LPG dan tabung LPG telah dilakukan secara memadai, memiliki justifikasi, dan memenuhi kriteria penetapan perencanaan yang baik. 2. Kegiatan pendistribusian LPG maupun pemeliharaan sarana dan prasarana pendistribusian telah dilaksanakan dengan efisien dan memenuhi ekspektasi yang dituangkan dalam Key Performance Indicator. 3. Penanganan tabung LPG telah dilaksanakan sesuai dengan standar, kualitas, kuantitas yang ditentukan oleh Pertamina maupun oleh instansi yang berwenang lainnya. 4. Kegiatan pendistribusian LPG dan tabung LPG telah dimonitor dan dievaluasi secara memadai dalam rangka memenuhi tujuan perusahaan dan ketersediaan LPG dan tabung untuk keperluan masyarakat. E. Lingkup Pemeriksaan Lingkup pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1. Pemeriksaan kegiatan pendistribusian LPG ini dimulai dari transportasi produk LPG yang diadakan dari berbagai sumber (impor, pembelian dari dalam negeri maupun hasil produksi kilang dalam negeri sampai dengan LPG tersebut didistribusikan ke masing-masing SPBE/SPPBE/SPPEK. Terkait pendistribusian LPG dari SPBE/SPPBE/SPPEK sampai dengan Agen LPG dan konsumen akhir tidak dilakukan pemeriksaan karena kegiatan tersebut

5   

  merupakan tanggung jawab bersama antar Pertamina dengan pihak ketiga dan sudah menjadi salah satu objek pemeriksaan subsidi JBT dan LPG 3 kg. 2. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menilai proses pengadaan LPG dan juga tidak mencakup rantai pendistribusian LPG dari SPBE ke Agen. 3. Sasaran pemeriksaan terinci kinerja adalah sebagai berikut: a. Kegiatan perencanaan supply dan distribusi LPG dan tabung LPG: - Perencanaan suplai dan distribusi LPG - Proses penetapan harga jual LPG - Perencanaan pengadaan dan distribusi tabung dan material b. Kegiatan pendistribusian LPG dan tabung LPG: - Pendistribusian LPG - Pendistribusian tabung LPG c. Kegiatan penanganan tabung LPG: - Penyaluran tabung dari pabrik ke SPBE - Penanganan tabung bocor - Penyerahan tabung LPG rolling dari SPPBE/SPPEK/SPBE ke retester - Penanganan tabung LPG tanpa tanda SNI d. Kegiatan monitoring pendistribusian LPG: - Penentuan KPI fungsi LPG & Gas Products - Monitoring kinerja Fungsi LPG & Gas Products - Monitoring stock LPG - Monitoring realisasi penjualan LPG - Pembinaan dan evaluasi saluran distribusi - Standarisasi jalur distribusi SPBE/SPPBE

F. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Pemeriksaan terinci kinerja dilaksanakan dalam waktu 50 hari kerja di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) dan Kantor LPG & Gas Products Region di Jakarta, Medan, Balongan, Bandung, Makassar, Balikpapan, dan Surabaya. Pemeriksaan dilaksanakan pada 15 Oktober s.d. 21 Desember 2012.

G. Standar Pemeriksaan Standar pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) seperti yang dinyatakan dalam Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007. Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja BPK RI mengacu pada Pernyataan Standar Pemeriksaan No. 1 (PSP No. 1) tentang Standar Umum, PSP No. 4 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja, dan PSP No. 5 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja.

H. Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1. Pemeriksaan atas kegiatan pendistribusian LPG merupakan Pemeriksaan Kinerja yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemeriksaan Kinerja dan diartikan sebagai suatu proses penilaian atas bukti-bukti yang tersedia untuk menghasilkan suatu pendapat secara luas mengenai bagaimana entitas menggunakan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif.

6   

  Tahap ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan pemeriksaan pendahuluan dan seluruh informasi yang relevan dengan tujuan pemeriksaan, diungkap dalam temuan pemeriksaan. 2. Pemeriksaan meliputi tiga tahapan pemeriksaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. a. Tahapan perencanaan ini telah dilaksanakan pada Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja. Tahap perencanaan telah dilakukan dengan output antara lain sebagai berikut: 1) Kertas Kerja Pemahaman entitas dari pengidentifikasian masalah. 2) Kertas Kerja Penentuan area kunci. 3) Kertas Kerja Penentuan tujuan dan lingkup pemeriksaan. 4) Kertas Kerja Penentuan kriteria pemeriksaan. 5) Kertas Kerja Pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur pemeriksaan. 6) Program Pemeriksaan (P2) Terinci b. Tahap pelaksanaan meliputi: 1) Pengumpulan bukti dalam rangka menggali masalah bertujuan untuk memperoleh bukti pemeriksaan sebagai pendukung temuan temuan pemeriksaan dan simpulan pemeriksaan. Tahapan ini dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan pihak terkait, konfirmasi, penyebaran kuesioner, cek fisik secara uji petik, observasi proses kegiatan entitas, reviu dokumen, dan reviu literatur. 2) Pengujian bukti dilakukan melalui kegiatan analisis data, analisis rasio, analisis kewajaran, analisis keselarasan, analisis perbandingan, analisis perhitungan, analisis trend, dan sampling atas populasi kegiatan pendistribusian LPG. 3) Pengujian atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kualitas pelaksaaan pengendalian intern. 4) Penyusunan temuan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada entitas yang diperiksa dan atau pihak lain yang berkepentingan tentang fakta informasi yang akurat dan berhubungan dengan permasalahan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan. 5) Setelah temuan pemeriksaan disusun, tim selanjutnya mengajukan rekomendasi kepada entitas yang diperiksa. c. Tahap pelaporan meliputi penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan, perolehan tanggapan dan tindakan perbaikan yang direncanakan, serta penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Metodologi pemeriksaan dalam tahap pelaporan meliputi teknik dan mekanisme pelaporan, yaitu sebagai berikut. 1) Penyusunan Konsep LHP disiapkan oleh Auditorat. Input utama konsep LHP adalah temuan pemeriksaan. 2) Konsep LHP yang telah disetujui penanggung jawab akan dibahas bersama manajemen entitas untuk memperoleh tanggapan dan rencana perbaikan yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan agar laporan dapat disajikan secara berimbang. 3) Pemeriksa mengevaluasi tanggapan yang diberikan entitas, bila tidak bertentangan dengan konsep LHP, akan diproses menjadi LHP final yang akan direviu dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab. LHP final akan didistribusikan kepada pihak yang telah disepakati sebagai penerima laporan.

I. Hambatan Pemeriksaan Tidak ada hambatan pemeriksaan yang berarti yang dialami Tim Pemeriksaan Kinerja dalam pelaksanaan pemeriksaan.

7   

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

A. Kebijakan Nasional Mengenai Gas dan LPG Kebijakan Energi Indonesia dimulai dengan ditetapkannya Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Terdapat dua sasaran yang ingin dicapai melalui Kebijakan Energi Nasional yaitu tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 dan terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025. Tahun 2007 ditetapkan Undang-undang Energi No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, perwujudan Kebijakan Energi Nasional dalam Undang-undang tersebut meliputi ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional dan cadangan penyangga energi nasional. Salah satu sasaran energi primer yang optimal adalah dengan meningkatkan peranan energi gas bumi terhadap konsumsi energi nasional menjadi lebih dari 30% pada tahun 2025. Tabel 2.1 Target Bauran Energi Primer Energi Primer

Target Tahun 2025

Minyak Bumi

< 20%

Gas Bumi

> 30%

Batu Bara

> 33%

Biofuel

> 5%

Panas Bumi

> 5%

Energi Baru dan Energi Terbarukan lainnya

> 5%

Liquified Coal

> 2%

Sumber : Perpres No. 5 Tahun 2006

Cadangan gas bumi Indonesia rata-rata tahun 2006-2010 sebesar 166,54 TSCF dengan produksi gas bumi rata-rata per tahun sebesar 3,02 TSCF. Data tersebut menunjukkan gas bumi Indonesia memiliki Reserve to Production Ratio sebesar 55,48 tahun. Data cadangan dan produksi gas bumi di Indonesia adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Cadangan Gas Bumi Indonesia Tahun 2006-2010 2006

2007

2008

2009

2010

Aceh

Wilayah

4,57

3,71

5,72

5,55

5,74

Sumatera Utara

1,38

1,32

1,27

1,26

1,28

Sumatera Tengah

7,83

7,96

8,15

10,57

10,35

Sumatera Selatan

24,3

26,68

27,1

17,74

16,11

Natuna

53,56

53,06

52,59

52,14

51,46

Jawa Barat

6,04

6,18

4,16

3,68

3,70

Jawa Timur

6,2

6,39

5,08

5,30

6,40

Kalsel

2,37

Kaltim

45,4

21,49

24,96

21,78

19,76

Sulawesi Tengah

0,79

Selawesi Selatan

3,92

7,76

3,18

2,68

2,8

Maluku

0,006

6,31

13,65

15,22

15,22

Papua

24,47

24,14

24,21

23,71

24,32

Total

180,84

165,00

170,07

159,63

157,14

Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementrian ESDM

8

 

Cadangan gas bumi tersebut, telah diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi, dengan hasil produksi sebagai berikut: Tabel 2.3 Produksi Gas Bumi Indonesia Tahun 2006-2010 Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

Pertamina

0,960

0,782

0,926

1,045

1,045

KKKS

7,133

6,904

6,957

7,341

8,291

8,093

7,686

7,883

8,386

9,336

Jumlah

Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementrian ESDM

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat produksi gas bumi rata-rata 1,82% dari cadangan gas bumi tahun 2006-2010. Kondisi ini disebabkan tingginya tingkat risiko dan nilai investasi pada sektor gas bumi. Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Pemanfaatan Gas Bumi Tahun 2006-2010 Tahun

2006 (%)

2007 (%)

2008 (%)

2009 (%)

2010 (%)

Domestik Pupuk

6,4

7,1

6,0

7,4

6,6

Kilang

0,5

0,9

1,0

1,0

0,8

Petro Kimia

1,9

1,8

1,8

1,8

1,0

Kondensasi

0,5

0,4

0,1

0,2

0,2

LPG

1,1

1,3

0,5

0,6

0,6

PGN

8,3

8,0

9,9

9,0

8,4

PLN

5,7

6,5

7,7

7,6

7,9

Krakatau Steel

0,0

1,0

0,8

0,8

0,6

Industri Lain

3,8

1,7

1,7

1,8

1,7

Pemakaian Sendiri

3,0

10,1

10,3

10,8

11,2

Susut & Flare

3,8

3,5

3,9

5,6

5,4

Peningkatan Produksi Minyak

3,0

3,5

4,0

4,1

3,9

45,90

45,6

47,8

50,5

48,3

LNG

48,6

46,3

44,0

39,9

41,9

LPG

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Gas Pipa

5,5

8,1

8,1

9,6

9,8

54,1

54,4

52,2

49,5

51,7

Jumlah Domestik Eksport

Jumlah Eksport

Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementrian ESDM

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah yang diekspor. Sebagian besar pemanfaatan gas bumi dalam negeri untuk bahan baku pabrik pupuk dan industri petrokimia serta sumber energi untuk pembangkit listrik dan industri lain, sedangkan sebagian kecil masih digunakan untuk peningkatan produksi minyak bumi. Selain pemanfaatan gas untuk skala besar, kebijakan energi nasional juga mengarah ke sektor industri kecil, mikro, dan rumah tangga. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengalihan BBM ke energi gas diantaranya dengan melakukan konversi Minyak Tanah ke Liquified Petroleum Gas (LPG). Pemerintah menetapkan program konversi Minyak Tanah ke LPG melalui Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg. Adapun sasaran dari program konversi ini adalah Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Perpres tersebut antara lain menyatakan bahwa:

9

 

1.

2.

Penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dan tidak mempunyai kompor gas; Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung LPG 3 kg beserta isi, kompor, selang dan regulator kepada rumah tangga dan usaha mikro.

Untuk melaksanakan program konversi LPG 3 kg, Pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina selaku penyedia, dan distributor LPG 3 kg dari Tahun 2007 s.d. sekarang. Untuk menjalankan program tersebut, Pertamina membentuk suatu Koordinator Pelaksana Bidang Konversi (Project Coordinator) untuk merencanakan dan mengusulkan pelaksanaan konversi LPG tiap tahunnya dan dilaksanakan oleh Fungsi LPG dan Gas Product. Fungsi LPG dan Gas Product adalah pelaksana pengadaan paket perdana konversi (tabung 3 kg, kompor, selang, dan regulator), dan pelaksanaan pendataan serta distribusi paket. Kontrak pengadaan sarana paket perdana dilaksanakan oleh Fungsi LPG dan Gas Product Pertamina. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pendataan dan distribusi paket menjadi tugas region-region yang berada di daerah yang pelaksanaannya dikontrakkan kepada pihak ketiga. Dalam melaksanakan program konversi, Pertamina menyiapkan infrastruktur untuk mendistribusikan LPG ke masyarakat antara lain berupa Depot LPG, SPPBE/SPBE, Agen LPG, floating storage, dan tanki. Data realisasi pendistribusian paket perdana sejak tahun 2007 sampai dengan April 2012 menunjukkan bahwa jumlah paket perdana LPG 3 kg yang telah didistribusikan adalah sebesar 53.884.926 paket. Rincian dan sebaran pendistribusian paket perdana adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Realisasi Distribusi Paket Perdana 2007 s.d. April 2012 Wilayah

2007

2008

2009

Bengkulu

-

-

Jambi

-

-

Kepulauan Riau

-

-

Lampung

-

-

NAD

-

Riau

50,000

Sumatera Selatan Sumatera Utara Banten

2010 -

2011

2012

Total

-

436,103

-

436,103

-

-

602,267

-

602,267

241,733

21,164

29,753

-

292,650

822,234

828,736

-

65,865

1,716,835

-

-

468,366

472,377

887

941,630

-

56,741

367,320

705,504

789

1,130,354

726,051

851,550

-

-

-

1,627,601

-

-

1,671,594

77,959

779,852

69,051

2,598,456

498,347

1,338,907

737,839

16,329

-

-

2,591,422

DKI Jakarta

1,278,368

856,197

8,751

-

-

-

2,143,316

Jawa Barat

946,147

7,145,785

4,077,496

200,275

-

-

12,369,703

-

-

240,486

189,617

622,180

13,820

1,066,103

Kalimantan Barat DI Yogyakarta

79,841

701,413

89,153

-

-

-

870,407

Jawa Tengah

365,406

1,823,356

7,259,125

-

-

-

9,447,887

15,616

256,055

506,148

11,875

-

-

789,694

Bali JawaTimur

742,725

2,229,930

6,179,051

1,799,431

65,635

-

11,016,772

NTB

-

-

-

9,315

669,776

-

679,091

Gorontalo

-

-

-

-

165,335

-

165,335

Kalimantan Selatan

-

-

-

-

309,118

-

309,118

Kalimantan Timur

-

-

461,660

118,031

116,251

-

695,942

10

 

Wilayah

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Sulawesi Barat

-

-

-

-

226,897

-

226,897

Sulawesi Selatan

-

-

1,151,794

606,309

-

-

1,758,103

Sulawesi Utara Total

-

-

-

-

402,885

6,355

409,240

3,976,450

15,077,694

24,355,355

4,714,727

5,603,933

156,767

53,884,926

Sumber data :PT Pertamina

Pada tahun 2012, Pemerintah melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG melalui Kementerian ESDM dengan mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2790/K/12/MEM/12 tanggal 19 September 2012 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun 2012. Wilayah penugasan konversi berdasarkan Keputusan Menteri tersebut antara lain Provinsi Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, dengan jumlah paket perdana sebanyak 2.343.195 paket. Selain program konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg, Pertamina juga melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG 6 Kg dan 12 Kg. Pengelolaan (Penyediaan dan Pendistribusian) LPG Tabung Non PSO tersebut mempunyai mekanisme yang sama dengan LPG PSO, hanya berbeda di segi konsumen dan harga yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Pengelolaan (Penyediaan dan Pendistribusian) LPG Tabung Non PSO tersebut mempunyai mekanisme yang sama dengan LPG PSO, hanya berbeda di segi konsumen dan harga yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Pada tahun 2011, Pertamina menetapkan target RKAP penjualan LPG Non PSO turun menjadi 900.000 MT (80% dari realisasi 2010). Turunnya target penjualan tahun 2010 ini disebabkan karena beberapa daerah telah closed and dry sehingga beberapa pengguna dual fuel (pengguna LPG 12 kg dan minyak tanah) diperkirakan akan beralih menjadi pengguna LPG 3 kg. Namun ternyata target ini tidak berjalan dengan baik karena meningkatnya kecelakaan LPG 3 kg pada tahun 2010 berdampak secara tidak langsung terhadap meningkatnya realisasi LPG Non PSO sehingga mencapai 127% dari target. Pada tahun 2012, rencana volume penjualan Non PSO tidak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan realisasi 2011 (RKAP 2012 = 1.196.000 MT). Hal ini dikarenakan Pertamina diskenariokan masih akan mengalami kerugian apabila Pemerintah masih berusaha menjaga stabilitas masyarakat dan inflasi sehingga Pertamina tidak bisa menaikkan harga LPG. Prognosa 2012, LPG Non PSO 97% dari target karena dilakukannya pengendalian penjualan LPG 12 kg yang merugi. Oleh karenanya, rencana program kerja di sektor LPG Non PSO Marketing secara garis besar adalah fokus untuk mengembangkan jaringan pemasaran LPG Non PSO serta peningkatan standar pelayanan dan pengurangan kerugian LPG Non PSO.

B. Proses Bisnis Pendistribusian LPG Proses bisnis penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg, 12 kg, dan 50 kg mempunyai mekanisme yang sama. Perbedaannya hanya di segi konsumen dan harga. Untuk LPG 3 kg, konsumennya adalah rumah tangga dan usaha mikro dan harganya ditetapkan oleh Pertamina. Untuk LPG 12 kg konsumennya adalah rumah tangga dan industri. Sedangkan untuk LPG 50 kg, konsumennya adalah sektor industri.

11

 

Proses bisnis LPG diawali dengan pembelian LPG dari KKKS dan Impor, serta dari Refinery unit untuk disimpan dalam storage/depot dalam kondisi tekanan tinggi. Selanjutnya dari storage/depot, LPG didistribusikan ke filling plant Pertamina/SPPBE/SPPEK/SPBE dengan menggunakan skid tank. Dari filling plant Pertamina/SPPBE/SPPEK/SPBE, LPG didistribusikan ke agen-agen dengan menggunakan truk. Pengangkutan LPG dari depot ke SPBE ditangani oleh Pertamina karena SPBE tidak mempunyai alat angkut/skid tank, sedangkan pengangkutan LPG dari depot ke SPPBE dilakukan oleh pemilik SPPBE dengan mendapatkan fee angkut. Pengangkutan LPG dari SPPBE/SPBE ke agen dilakukan oleh agen dengan menggunakan alat angkut yang dimiliki agen. LPG tabung 3 kg adalah produk LPG khusus yang dibuat Pertamina sesuai dengan program Pemerintah yaitu konversi minyak tanah ke LPG. Program ini mulai dilaksanakan akhir tahun 2007, tepatnya ketika Pemerintah melalui Presiden menerbitkan Perpres No. 104 Tahun 2007 pada bulan November tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG. Program ini dimulai dengan mendistribusikan paket perdana LPG tabung 3 kg ke masyarakat secara gratis. Selanjutnya, Pertamina mempunyai kewajiban untuk melakukan pengisian ulang (refill) tabung LPG 3 Kg dengan menyediakan LPG dan mendistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Suplai LPG Pertamina pada saat ini berasal dari kilang dalam negeri dan Impor. Pada tahun 2011, Pertamina telah menyalurkan LPG 3 kg sebanyak 3.257.845.182 kg atau sebanyak 1.085.948.394 tabung dengan nilai subsidi sebesar Rp21.164.526.763.177,80. Kementerian ESDM, melalui konsultan yang ditunjuk, melakukan verifikasi atas laporan penyaluran LPG tabung 3 kg yang dilakukan oleh Pertamina. Hasil verifikasi konsultan Kementerian ESDM menunjukkan masih adanya kekurangan pada kegiatan penyaluran LPG tabung 3 kg pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Pertamina, antara lain: 1. Kondisi administrasi yang masih buruk untuk tingkat penyalur, antara lain hilangnya dokumen Surat Pengantar Pengiriman (SPP), yang mengakibatkan proses verifikasi menjadi terhambat; 2. Kekurangan pada sistem Pertamina seperti masih terdapat DO ganda atau alamat penyalur belum update; 3. Praktek jual beli DO dan persaingan harga; 4. Sebagian besar penyalur dan SPBE beroperasi di bawah tingkat keekonomian; 5. Biaya transportasi yang tinggi. C. Penyediaan LPG Secara Nasional oleh Pertamina Dalam rangka memenuhi kebutuhan LPG secara nasional, Pertamina melakukan pengadaan LPG baik dari dalam negeri maupun dari impor. Pertamina mengadakan LPG untuk memenuhi penugasan subsidi LPG tabung 3 kg yang diberikan oleh Pemerintah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakan akan LPG non PSO dalam kemasan tabung 12 kg, 50 kg, maupun bulk LPG. Gambaran kebutuhan LPG untuk penugasan PSO dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.6 Kuota Penugasan versus Realisasi Penyaluran LPG Tabung 3 Kg 2007 (MT) PSO

181.274,25

2008 (MT) 1.144.019,93

2009 (MT) 1.775.000

2010 (MT) 2.973.342

2011 (MT)

2012 (MT)

3.522.000

3.606.105

Realisasi PSO N/A 574.125 1.753.936 2.713.919 3.257.856 Sumber: Ketetapan Menteri ESDM tahun 2007 – 2012, *) = sampai Oktober 2012

3.215.729 *)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan kebutuhan akan LPG untuk penugasan (LPG subsidi tabung 3 kg). Sejak dimulainya program konversi 12

 

Minyak tanah ke LPG dari tahun 2007, peningkatan LPG PSO telah meningkat dari 181.274 MT pada tahun 2007 menjadi 3.606.105 MT pada tahun 2012. Peningkatan tersebut mencapai 18 kali lipat. Selain kebutuhan LPG tabung 3 kg, realisasi penjualan LPG Non PSO oleh Pertamina tahun 2009 s.d. 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 2.7 Realisasi Penjualan LPG Non PSO Tahun

Volume Penyaluran (Metrik Ton)

2009

1.131.031

2010

1.122.711

2011

1.147.528

2012 (Jan- Okt)

967.370

Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) menjelaskan bahwa penyediaan LPG dapat berasal dari produksi LPG dalam negeri atau melalui impor. Pertamina juga telah membuat Rencana Jangka Panjang 2011-2015 untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional sebagai berikut: Tabel 2.8 Proyeksi Kebutuhan LPG berdasarkan RJPP Pertamina 2010

2011

2012

2013

2014

2015

PSO

3.001.528

3.522.000

3.606.105

3.732.319

3.862.951

3.998.155

NON PSO

1.261.280

1.162.719

1.095.143

1.037.488

987.049

937.696

TOTAL

4.262.808

4.684.719

4.701.248

4.769.807

4.850.000

4.935.851

2010 Kilang Pertamina Kilang Swasta KKKS Hulu

819.000

2011

2012

782.018

837.378

2013 837.378

2014 837.378

2015 837.378

88.000

98.550

52.040

52.040

52.040

52.040

1.573.000

2.025.845

1.965.759

1.165.759

1.165.759

1.165.759

53.000

47.000

52.920

52.920

52.920

52.920

KKKS Press

100.000

248.845

55.579

55.579

55.579

55.579

Petrochina Jabung

420.000

480.000

405.698

405.698

405.698

405.698

Conoco Belanak

450.000

450.000

651.562

651.562

651.562

651.562

Badak Bontang

550.000

800.000

800.000

Total Domestik

2.480.000

2.906.413

2.855.177

2.055.177

2.055.177

2.055.177

Total Impor

1.782.808

1.778.306

1.846.071

2.714.630

2.794.823

2.880.674

Grand Total

4.262.808

4.684.719

4.701.248

4.769.807

4.850.000

4.935.851

42%

38%

39%

57%

58%

58%

% Impor

Sumber: RJPP LPG dan Gas Product 2011-2015

Kebutuhan LPG nasional saat ini telah mencapai 15.000 – 16.000 MT/hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pertamina telah melakukan penyediaan, dari dalam negeri seperti Refinery Unit Pertamina, KKKS, dan juga dari kilang swasta, maupun dari luar negeri dengan melakukan impor LPG. Pada periode yang diperiksa BPK RI yaitu selama periode 2011-2012 realisasi komposisi penyediaan LPG tersebut sudah berbeda dengan proyeksi yang dinyatakan di RKPP. Realisasi penyediaan LPG tersebut sebagai berikut:

13

 

Tabel 2.9 Realisasi Penyediaan LPG Nasional oleh Pertamina 2011 Kilang Pertamina Kilang Swasta

803.020,118

Jan-Okt 2012 597.481,489

66.470,350

61.084,860

KKKS

1.409.754,055

1.374.040,358

KKKS Indonesia

1.310.184,116

1.344.091,158

99.569,939

29.949,200

Mix in Bottles (KKKS Press) Total Domestik

2.279.244,523

2.032.606,707

Total Impor

2.080.956,838

2.114.950

Grand Total

4.360.201,361

4.147.556

% Impor Sumber: data ISC

48%

51%

Tabel di atas menunjukkan terdapat kecenderungan impor yang semakin meningkat sementara itu realiasi penyediaan domestik cenderung di bawah nilai yang ditetapkan RJPP 2011. Perbandingan antara pembelian impor dan domestik mengarah kepada peningkatan impor sementara penyediaan domestik menurun. Gambar 2.1 Perbandingan suplai berdasarkan RJPP dan Realiasi

14

 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan LPG secara nasional, Pertamina selain bertanggung jawab terhadap penyediaan LPG, juga bertanggung jawab melaksanakan distibusi LPG tersebut. Pemerintah juga mengatur tentang penyediaan dan pendistibusian LPG tersebut, misalnya dalam Permen ESDM No. 26 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG). Pada pasal 15 Permen tersebut diatur juga tentang kewajiban Badan Usaha (Pertamina) dalam melaksanakan pendistribusian, antara lain adalah menjamin kesinambungan penyaluran LPG pada jaringan distribusi niaganya, misalnya dengan: 1. Memiliki cadangan operasional LPG minimum selama 7 (tujuh) hari untuk LPG Umum yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya; 2. Memiliki cadangan kerja minimum selama 3 (tiga) hari dan cadangan operasional minimum selama 8 (delapan) hari untuk LPG Tertentu yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya; 3. Menjamin dan memiliki rencana tanggap darurat (emergency response) pasokan dan distribusi LPG yang dapat diimplementasikan dalam jangka waktu 24 jam sejak terjadinya gangguan pasokan yang dapat menyebabkan kegagalan atau ketidaktersediaan LPG Tertentu di suatu Wilayah Distribusi Tertentu; dan 4. Menyediakan, memiliki atau menguasai sarana dan fasilitas niaga LPG. Untuk melaksanakan Permen tersebut, Fungsi LPG dan Gas Product Pertamina menyusun indikator kinerja (Key Performance Indicator) tentang ketahanan stok LPG nasional. Pada periode 2011, dalam KPI VP LPG dan Gas Product diatur mengenai ketahanan stok LPG nasional dengan lama 11 hari (base) dan 15 hari (stretch). Untuk mendukung program pemerintah dalam konversi mitan ke LPG, maka pada tahun 2012, Fungsi LPG dan Gas Product Pertamina menambahkan indikator kinerja sebagai pendukung ketahanan stok LPG nasional, yaitu SP(P)BE PSO tidak boleh kekurangan stok (stretch). Namun, Pertamina juga mempunyai toleransi sebesar 0,8% (base). Fungsi LPG & Gas Product Pertamina mengupayakan agar SP(P)BE PSO tidak kekurangan stok dengan cara melakukan pemantauan (monitoring), misalnya di Medan dengan sistem online, SIGAS yang dapat memantau stok yang ada di Region 1 LPG dan Gas Product. Pada periode 2012, terdapat perubahan lama ketahanan stok menjadi 16,5 hari (base) dan 15 hari (stretch). Peningkatan lama ketahanan stok ini dilakukan untuk melaksanakan program pemerintah (Permen ESDM No. 26 Tahun 2009). Indikator ketahanan stok nasional tersebut diturunkan dari level VP ke Manajer Operasional. Pada level Manajer Operasional, bobot kinerja ketahanan stok LPG nasional merupakan hal yang penting dan mempunyai bobot 16% (2011) dan 15% (2012). Jadi dapat dikatakan bahwa Manajer Operasional atau Bagian Operasional merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan LPG secara nasional. D. Pendistribusian LPG Nasional LPG diperoleh melalui 3 sumber, yaitu kilang Pertamina, KKKS, dan impor. Pola pendistribusian dari ketiga sumber di atas sampai ke depot LPG dilakukan dengan menggunakan kapal yang dapat mengangkut 1.800 MT s.d. 44.000 MT. Pengaturan distribusi LPG ini dilakukan melalui pembuatan master program. Setelah LPG tersebut tiba di depot, maka akan dilanjutkan dengan mendistribusikan ke SP(P)BE melalui skid tank untuk disimpan di tanki timbun SP(P)BE sebelum disalurkan ke agen. Pola distribusi LPG tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

15

 

Gambar 2.2 Pola Distribusi LPG dari Hulu ke Hilir

Dalam melakukan pendistribusian LPG baik PSO maupun Non PSO, Pertamina membagi wilayah kerja pendistribusian menjadi 6 wilayah kerja sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Region I untuk wilayah Sumatera bagian utara, Riau dan Sumatera Barat Region II untuk wilayah Sumatera bagian selatan Region III untuk wilayah Jawa bagian barat dan Kalimantan Barat Region IV untuk wilayah Jawa bagian tengah dan DI Yogyakarta Region V untuk wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Region VI untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua

Selama tahun 2009 – 2012, Pertamina selaku badan usaha yang melakukan bisnis LPG telah mendistribusikan LPG sebagai berikut: Gambar 2.3 Penyaluran LPG 3 kg (PSO) dan Non PSO oleh Pertamina

3,500,000  3,257,856  3,215,896  2,789,558  3,000,000  2,500,000  1,774,653  2,000,000  1,131,031 1,122,711  1,500,000  1,147,528  1,000,000  967,370  500,000  ‐ 2009

2010

2011

PSO (MT) Non PSO (MT)

2012 (Jan ‐ Okt)

16

LPG PSO adalah khusus untuk LPG tabung 3 kg di mana Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat. Sedangkan LPG Non PSO adalah LPG tabung 12 kg, 50 kg, 6 kg, LPG Bulk, Ease Gas, dan Propane Refrigerated. Dari sekian banyak jenis LPG Non PSO, komposisi yang paling besar adalah LPG 12 dan 50 kg. Dalam melakukan bisnis LPG 12 dan 50 kg tersebut, Pertamina mengalami kerugian, namun dalam bisnis LPG 3 kg Pertamina mendapatkan keuntungan meskipun secara keseluruhan (PSO versus Non PSO) Pertamina tetap mengalami kerugian. Secara rinci, pendapatan dan biaya harga pokok LPG tabung 3, 12, dan 50 kg adalah sebagai berikut: Tabel 2.10 Perbandingan antara Penjualan dan Biaya Penyediaan dan Distribusi LPG Uraian Penjualan (MT) Pendapatan (Rp/Kg)

2011

2012 (Jan – Okt)

3 Kg

12 Kg

50 Kg

3 Kg

12 Kg

50 Kg

3.257.856

886.012

130.396

3.215.896

760.473

111.969

9.962

4.947

6.358

10.894

4.952

7.139

Biaya Penyediaan dan Disribusi Raw Material

7.469

7.469

7.469

8.635

8.635

8.635

Freght Domestic

383

383

383

371

371

371

Custom Duties

189

189

189

226

226

226

Handling & Transportasi -

Filling Feed & Handling

300

118

118

232

120

120

-

Transportasi ke SPPBE

289

289

289

276

276

276

-

Transportasi ke Agen

390

-

-

390

-

-

313

313

313

233

233

233

Operasi Total Biaya (Rp/Kg) Laba / (Rugi) (Rp/kg)

9.333

8.761

8.761

10.363

9.861

9.861

629

(3.815)

(2.403)

531

(4.910)

(2.722)

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pertamina mengalami kerugian yang berpotensi mengganggu kontinuitas pendistribusian LPG dalam jangka panjang dan kemampuan finansial Pertamina. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa komponen terbesar dari biaya adalah biaya raw material, sedangkan pendapatan per kg jauh berada di bawah biaya raw material tersebut. Biaya raw material terdiri dari harga pembelian impor termasuk biaya angkut pengapalan, produksi kilang, pembelian KKKS. Harga pembelian impor tidak memisahkan antara harga CP Aramco dan biaya angkutnya. Sedangkan biaya perkapalan domestik terdiri dari biaya sewa kapal, biaya pelabuhan, bunker, biaya overhead, dan penyusutan. d. Pengangkutan LPG Impor, KKKS serta Pendistribusiannya ke Depot-Depot Proses pengangkutan LPG berkaitan dengan proses perencanaan pendistribusian LPG, yaitu keterkaitannya dengan sumber supply LPG (Refinery Unit, KKKS, dan impor), perencanaan jadwal pendistribusian, dan mekanisme pendistribusiannya ke Depot LPG maupun SPBE/SPPBE sesuai dengan rencana pendistribusian (DOT). Perencanaan pendistribusian LPG ini dituangkan dalam master program yang berisi informasi tentang penjadwalan proses discharge dan loading LPG dari masing-masing storage. Master program ini disusun oleh beberapa fungsi di Pertamina, yaitu LPG & Gas Products, ISC, Shipping, Refining, serta melibatkan seluruh region. Informasi yang digunakan sebagai masukan dalam penyusunan master program adalah DOT, rencana injeksi RU, jumlah produksi KKKS dan impor, ketersediaan sarana pengangkutan serta kondisi operasional supply dan demand LPG. Namun dalam realisasinya master program tidak selalu sama dengan perencanaannya. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi berbeda dengan perencanaannya 17

 

adalah ukuran tanki penyimpanan belum sinkron dengan kapasitas angkut kapal, mismatch pumping rate kapal dengan piping tanki darat, belum ada sistem informasi terintegrasi yang dapat menyajikan posisi stok di masing-masing depot, fluktuasi jumlah LPG yang dihasilkan RU dan KKKS, serta beberapa kondisi sarana dan fasilitas dermaga yang kurang memadai. Untuk pengangkutan LPG dari storage/terminal ke depot dilakukan dengan menggunakan Very Large Gas Carier (VLGC), kapal tanker, dan pipa. Sedangkan pengangkutan LPG dari depot ke SPBE/SPPBE dilakukan dengan menggunakan skid tank. Sedangkan sebagai tempat penyimpanan LPG dari sumber supply adalah floating storage dan VLGC. Jumlah VLGC yang digunakan sebagai floating storage dan sarana transportasi adalah tiga unit di Teluk Semangka dan satu unit di Kalbut Situbondo. VLGC yang digunakan adalah berupa kapal refrigerated dengan ukuran 56.000 DWT dengan kapasitas angkut sekitar 44.000 Metrik Ton. VLGC tersebut berfungsi sebagai floating storage yang memberikan feed kepada kapal-kapal midle range semi refrigerated (daya tampung 10.000 MT) dan kapal small sized pressurized (daya tampung 1.700 MT) maupun sebagai sarana transportasi pengambilan LPG ke terminal KKKS seperti ke Petrochina Tanjung Jabung, Conoco Belanak, dan LNG Bontang. Saat ini jumlah kapal middle range semi refrigerated adalah 8 unit dan kapal small sized pressurized sejumlah 12 unit. Penggunaan VLGC tersebut sebagai floating storage memiliki keunggulan jangka pendek karena dapat menyediakan storage secara cepat. Namun dalam jangka panjang dapat menimbulkan biaya yang besar dalam hal penyewaan dan bunker VLGC. Untuk mengantisipasi besarnya biaya ini, saat ini fungsi LPG & Gas Products akan melakukan pembangunan terminal LPG refrigerated yang digunakan sebagai storage. Dari data Feasibility Study pembangunan terminal refrigerated tersebut diketahui rencana kapasitas terminal adalah sebesar 88.000 metrik ton dengan lokasi di wilayah Banten yang bersebelahan dengan depot Tanjung Sekong. Pembangunan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan pada saat pemeriksaan dilakukan sudah dalam tahap penyusunan Front End Engineering Design (FEED), namun demikian penyelesaian FEED yang direncanakan selesai pada Desember 2012 tertunda. Anggaran pembangunan project dalam (ABI- Anggaran Biaya Investasi) tersebut telah dianggarkan pada tahun 2013 (masuk dalam RKAP tahun 2013). Namun saat ini masih terkendala dalam hal penggunaan lahan.

E. Fasilitas Depot/Terminal LPG dan Penyaluran dari Depot ke SP(P)BE Depot LPG adalah tempat penyimpanan LPG yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pertamina. Sampai ini, terdapat 17 fasilitas depot/terminal darat yang digunakan untuk pendistribusian LPG. 14 diantaranya dimiliki olah Pertamina, sedangkan 3 lainnya dimiliki oleh swasta yang bekerjasama dengan Pertamina. 17 depot tersebut adalah: Tabel 2.11 Daftar Depot Milik maupun Swasta yang Disewa Pertamina No.

Nama Terminal/Depot/LPG

Milik / Swasta

Lokasi

Kapasitas (MT)

1.

Pangkalan Susu

Milik

Sumatera Utara, Region I

2.

Tandem

Milik

Sumatera Utara, Region I

6.000

3.

Tanjung Uban

Milik

Tg Uban, Kep. Riau, Reg I

4.

Pulau Layang

Milik

Palembang, Sumsel, Reg II

5.

Panjang

Milik

Lampung, Region II

5000

6.

Tanjung Priok

Milik

Jakarta, Region III

9,500

350 10.000 225

18

 

No.

Nama Terminal/Depot/LPG

Milik / Swasta

Lokasi

Kapasitas (MT)

7.

Tanjung Sekong

Milik

Banten

8.

JBB Ancol

Milik

Ancol, Region III

5.000

9.

Balongan

Milik

Balongan, Region III

1.575

10.

Eretan

Swasta

Eretan, Indramayu, Reg III

11.

Cilacap

Milik

Cilacap, Jateng, Reg IV

300

12.

Semarang

Swasta

Tg Mas, Jateng, Reg IV

10.000

13.

Tanjung Perak

Milik

Surabaya, Jatim, Reg V

8.000

14.

TT Manggis

Milik

Bali, Region V

3.000

15.

Gresik

Swasta

Gresik, Jatim, Reg V

16.

Balikpapan

Milik

Balikpapan, Kaltim, Reg VI

17.

Makasar

Milik

Makasar, Sulsel, Reg VI

Jumlah

10.000

10.000

10.000 2.500 2.500 93.950

Selain terminal pressurized, Pertamina juga memiliki fasilitas darat untuk menampung LPG refrigerated yang berlokasi di Depot Tanjung Uban dengan kapasitas Propane 38.000 MT, dan Butane 50.000 MT. Namun LPG Refrigerated ini harus melalui proses pemanasan terlebih dahulu untuk mengembalikannya ke dalam bentuk LPG Pressurized sehingga mencapai suhu normal. Semua tanki timbun di LPG Filling Plant Pertamina ataupun di SP(P)BE digunakan untuk menyimpan LPG pressurized. LPG pressurized inilah yang dipasarkan oleh Pertamina, baik untuk rumah tangga, komersial ataupun industri. Saat ini, kebutuhan harian LPG mencapai 16.000 MT. Pertamina berkewajiban menjaga ketahanan stok LPG 11 hari sesuai dengan Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Selain menggunakan fasilitas di darat, Pertamina juga menyewa 4 VLGC yang berfungsi sebagai storage dan transportir LPG. Satu VLGC memiliki kapasitas storage sebanyak 40.000 MT (20.000 MT Propane dan 20.000 MT Butane). Untuk menambah kapasitas storage, Pertamina telah merencanakan untuk membangun fasilitas di beberapa wilayah antara lain: Terminal LPG Pressurized di Medan, Depot LPG pressurized di Padang, dan Depot LPG pressurized di Tanjung Wangi. Selain itu Pertamina juga telah melakukan pengadaan Depot mini di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Namun sampai saat ini belum terealisasi. Depot mini yang telah ada adalah di Pontianak dan Banjarmasin. Di samping itu, Pertamina juga telah merencanakan untuk membangun Terminal LPG refrigerated yang berlokasi di Tanjung Sekong (Jawa Bagian Barat) dan Jawa Bagian Timur. LPG yang telah disimpan di dalam tanki timbun depot akan disalurkan ke agen dan masyarakat melalui skid tank setelah diisi ke dalam tabung. Skid tank ini bisa dimiliki oleh SPBE maupun oleh transportir dengan mendapatkan kompensasi berupa transport fee dari Pertamina. Besaran transport fee diatur dalam SK Direktur Pemasaran dan Niaga No. Kpts008/F00000/2011-S3 tanggal 25 Januari 2011. Di samping mendapatkan transport fee, SPPBE juga mendapatkan filling fee yang besarannya ditetapkan oleh Pertamina. F. Penyaluran SPBE/SPPBE ke Agen LPG Rantai proses distribusi LPG selanjutnya adalah proses pendistribusian LPG dari storage/depot ke filling plant Pertamina/SPBE/SPPBE dengan menggunakan skid tank. Dari filling plant Pertamina/SPBE/SPPBE ini selanjutnya LPG didistribusikan dalam bentuk kemasan kepada agen LPG dengan menggunakan truk.

19

 

Gambar 2.4 Penyaluran SPBE?SPPBE ke Agen LPG

                 

Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Elpiji (SPPBE) adalah stasiun yang bertujuan untuk menerima/mengangkut/menyimpan/mengisi LPG ke dalam tabung yang telah diisi LPG kepada Agen LPG dan pihak ketiga lainnya yang telah ditunjuk oleh Pertamina dan memiliki LO dalam rangka memenuhi kebutuhan LPG masyarakat serta melayani dan menyerahkan LPG. Agen LPG adalah suatu badan usaha yang ditunjuk oleh Pertamina untuk membeli LPG dari Pertamina, mengambil LPG tersebut dari supply point yang telah ditetapkan oleh Pertamina, dan menjual kembali LPG tersebut ke dalam bentuk tabung sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai pembayaran atas jasa digunakan SPBE, Pertamina akan membayar kepada SPBE berupa filling fee. Sedangkan kepada SPPBE, Pertamina akan membayar berupa filling fee dan transport fee. Filling fee adalah imbalan yang diberikan oleh Pertamina kepada SPBE/SPPBE sehubungan dengan jasa pengisian LPG ke dalam tabung yang diserahkan oleh Agen LPG dan pihak ketiga lainnya yang telah ditunjuk oleh Pertamina dan memiliki LO dengan menggunakan fasilitas SPBE/SPPBE. Transportation fee adalah imbalan yang diberikan oleh Pertamina kepada SPPBE sehubungan dengan jasa pengangkutan LPG yang dilaksanakan oleh SPPBE dari supply point ke lokasi SPPBE, dengan menggunakan sarana pengangkutan SPPBE. Filling fee dan transportation fee dibayarkan kepada SPBE/SPPBE berdasarkan SK Direktur Pemasaran dan Niaga NO. Kpts-064/F00000/2010-S3 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Filling Fee & Transport Fee SPPBE/SPBE. Sedangkan sebagai pembayaran atas jasa agen LPG, Pertamina akan membayar kepada Agen LPG berupa margin agen. Pengangkutan LPG dari SPPBE/SPBE ke agen LPG dilakukan oleh agen dengan menggunakan alat angkut yang dimiliki agen. Besarnya margin agen sesuai dengan besaran yang terdapat dalam SK Penetapan Harga Jual Direktur Pemasaran dan Niaga sebagai berikut: a. SK No. Kpts-066/F00000/2009-S3 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Harga Jual LPG Kemasan Tabung 3 Kg. 20

 

b. SK No. Kpts-057/F00000/2009-S3 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Harga Jual Elpiji Kemasan Tabung 12 Kg. c. SK No. Kpts-141/F00000/2012-S3 tanggal 1 tentang Harga Jual Elpiji Kemasan Tabung 50 Kg. Saat ini total jumlah SPBE/SPPBE/SPPEK di seluruh Region adalah 467 dan agen LPG sejumlah 3154, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.12 Jumlah SPBE/SPPBE/SPEK Seluruh Region Region

Jumlah SPBE/SPPBE 3 Kg

Jumlah Agen

12 & 50 Kg

3 Kg

12 & 50 Kg

1

35

13

298

2

20

8

253

50

3

146

32

883

139

4

74

11

375

83

5

81

19

536

104

6 Jumlah

132

18

10

204

104

374

93

2549

612

G. Penyediaan dan Pemeliharaan tabung Penyediaan tabung LPG oleh Pertamina dilakukan secara terpusat melalui kontrak dengan Pabrikan. Tabung dari Pabrikan didistribusikan ke setiap region sesuai dengan permintaan kebutuhan tabung dari masing-masing region tersebut. Pengadaan tabung LPG 3 kg tahun 2011 sebanyak 1.765.439 tabung sedangkan tahun 2012 (Januari s.d. Juni 2012) sebanyak 470.000 tabung. Sedangkan untuk tabung LPG 12 dan 50 kg selama tahun 2011 dan 2012 tidak ada pengadaan dikarenakan jumlah tabung yang beredar masih mencukupi. Untuk penerimaan Tabung LPG baru dari pabrikan sebelum dilakukan pengisian LPG terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kualitas tabung sesuai dengan standar SNI. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan dokumen serah terima barang termasuk seluruh dokumen hasil pembuatan dan pengujian yang dikerjakan oleh pabrik termasuk sertifikat material dan kualifikasi personil dan sertifikat kalibrasi, pemeriksaan visual bagian luar tabung mencakup kondisi cat dan pemeriksaan tabung dari adanya kerusakan selama proses pengiriman, pemeriksaan dimensi tabung termasuk berat tabung, pemeriksaan penandaan/marking tabung, dan pemeriksaan kebocoran. Atas tabung-tabung yang telah beredar dimasyarakat tersebut dilakukan pemeliharaan oleh Pertamina melalui bengkel pemeliharaan tabung/retester. Jumlah Retester yang terdaftar di Pertamina tahun 2011 untuk Tabung 3 kg sebanyak 37 retester dan untuk 12 dan 50 kg sebanyak 21 retester, sedangkan tahun 2012 retester untuk Tabung 3 kg sebanyak 85 retester dan untuk 12 dan 50 kg sebanyak 61 retester. Tabel 2.13 Daftar Retester 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg Per Region Pemasaran Pertamina  No. 1

Region Region I

Wilayah

Tahun 2011 3 Kg

12 & 50 kg

Tahun 2012 3 kg

12 & 50 kg

Sumatera Utara

5

3

Riau

1

2

Sumatera Barat

1

Kepulauan Riau 2

Region II

Sumatera Selatan

1 2

4

Jambi

1

Bengkulu

1

21

 

No.

3

4

Region

Region III

Region IV

Wilayah

Tahun 2011 3 Kg

Tahun 2012

12 & 50 kg

3 kg

12 & 50 kg

Lampung

2

Banten

4

1

Jawa Barat

33

6

23

7

DKI Jakarta

3

14

3

13

13

8

Jawa Tengah DIY

2

1

22

6

5

Region V

Jawa Timur Bali

2

3

6

Region VI

Kalimantan Timur

1

3

Sulawesi Selatan

3

4

Sulawesi Utara Kalimantan Barat

1 1

1

1

Kalimantan Selatan

1

Papua Jumlah

1 37

21

85

61

Pemeliharan tabung yang dilakukan adalah tabung baja LPG yang dibuat dengan pengelasan dengan ukuran isi kapasitas air 0,5 liter sampai dengan 150 liter termasuk kelengkapannya, yang mencakup badan tabung, cincin leher, cincin kaki, pegangan tangan dan katup. Periode pemeriksaan berkala tabung LPG dilakukan berdasarkan pertimbangan design dan standar yang digunakan dan atau berdasarkan rekomendasi dari pabrikan atau skema tertulis yang disetujui oleh pihak yang berwenang. Untuk menjamin keselamatan penggunaan tabung LPG oleh pengguna, maka pemeriksaan berkala tabung LPG harus dilakukan minimal setiap lima tahun sekali. Sampai dengan tahun 2012 pemeliharaan tabung oleh retester untuk tabung LPG 3 kg berupa repaint saja dikarenakan usia tabung masih dibawah 5 tahun. Untuk tabung LPG 12 kg dan 50 kg pemeliharaannya berupa repaint, repair, dan retest. Banyaknya tabung yang dipelihara oleh retester berdasarkan kuota dari Manager Region setiap bulannya dengan tidak melebihi total setahun. Pemeriksaan tabung LPG antara lain dengan cara: 1. Pemeriksaan berkala tabung LPG terdiri dari pemeriksaan visual eksternal dan pemeriksaan tambahan seperti uji tekan proof hidraulic, pemeriskaan visual internal, uji kebocoran dan uji proof pneumatic, uji kebocoran pneumatic dan uji ekspansi volume. 2. Pemeriksaan visual eksternal yang bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik luar tabung LPG dari adanya cacat-cacat di permukaan tabung seperti kerusakan pada tabung, kerusakan cat, penyok dan kotoran yang menempel pada tabung. Untuk pemeriksaan visual eksternal tahapannya antara lain persiapan pemeriksaan yaitu permukaan luar tabung LPG yang akan diperiksa harus bebas dari cat yang mengelupas dan kotoran, Pedoman pemeriksaan yaitu seluruh permukaan tabung harus diperiksa oleh personil dari Badan Usaha terhadap kerusakan, korosi dan cacat-cacat yang tampak. Untuk seluruh tabung setelah dilakukan pemeliharaan diberikan penandaan/marking untuk informasi berupa tanggal pemeriksaan dan tanggal pemeriksaan berkala berikutnya. Sedangkan untuk tabung-tabung yang bocor dan rusak hasil dari pemeliharaan retester dilakukan penanganan berupa pendataan ke Pertamina Region untuk dilakukan penukaran kepada pabrikan.

22

 

Atas jasa retester melakukan pemeliharaan tabung 3 kg, 12 kg dan 50 kg, setiap bulan retester tersebut mengajukan permintaan pembayaran kepada Pertamina dengan melampirkan dokumen tagihan/invoice, kuitansi bermaterai, faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Asli SPP pada bulan periode pekerjaan, bukti pembelian material cat dari Vendor List Pertamina dan bukti pekerjaan berupa daftar tabung yang telah dilakukan retest, repaint maupun retest dan berita acara lapangan. Atas pengajuan pembayaran tersebut Pertamina melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan, setelah semua sesuai baru dilakukan pembayaran oleh Pertamina. Besarnya tarif jasa hasil pekerjaan retester sebagai berikut: Tabel 2.14 Tarif Pemeliharaan (Per Tabung) No.

Tarif Pemeliharaan (Pertabung)

Keterangan 3 kg

12 kg

50 kg

a

Test Tabung dan Pengecatan - Tanpa plate Balancer

Rp

11.430

Rp

12.920

Rp

28.060

b

Test Tabung tanpa Pengecatan - Tanpa Plate balancer

Rp

4.360

Rp

4.660

Rp

8.800

c

Cat ulang tabung tanpa test - Tanpa plate balancer

Rp

10.530

Rp

11.375

Rp

25.350

d

Test Valve bocor

Rp

2.975

Rp

5.890

e

Test Tabung hasil afkir

Rp

4.060

Rp

6.630

f

Ganti foot ring tabung LPG - Tanpa plate balancer

Rp

17.675

Rp

33.145

g

Las Body tabung LPG yang bocor LPG - Tanpa Plate Balancer

Rp

13.365

Rp

27.320

h

Pasang hand guard

Rp

27.110

i

Tambahan Balancer

Rp

Rp

2.470

2.740

H. Penanganan Material Tabung LPG merupakan tabung bertekanan yang terbuat dari pelat baja dan memiliki katup tabung yang digunakan untuk menyimpan LPG. Katup tabung (valve) berfungsi sebagai penyalur dan pengaman gas LPG. Tabung-tabung dengan katup yang tidak berfungsi harus dipisahkan ke tempat yang aman untuk penggantian. Tabel 2.15 Data Tabung dan Aksesoris Rusak Wilayah Region I Region III Region V Region VI

Valve 126.275 43.755 277.667 145.329

Bocor 672.580 2.840

Tabung 3 kg HG 132.629 -

FR 26.249 -

Valve 12.772 31.526 122.772

Tabung 12 kg HG 3.920 -

Bocor

FR 927 7

Valve 248 3.534 741

Tabung 50 kg HG 1.992 2.269

Bocor

Keterangan: HG = Hand Guard; FR = Foot Ring

  Retester melaporkan valve yang rusak dan memerlukan penggantian ke Manager LPG & Gas Products Region. Manager Region akan mengirimkan Memorandum ke Operation Manager untuk menerbitkan Product Transfer untuk penggantian valve yang rusak. Berdasarkan Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Tabung LPG Departemen ESDM, valve harus dilakukan penggantian dengan yang baru setiap 5 (lima) tahun sekali. Valve dinyatakan memenuhi persyaratan, bilamana telah lulus dari: 1. Pemeriksaan visual 2. Uji kebocoran (tekanan uji 18,6 kg/cm2) 23

 

FR 61 95 223

3. Uji tekanan katup mulai membuka pada tekanan 375 psi (2,59 Mpa) dengan toleransi 10% 4. Uji tekanan katup menutup penuh pada tekanan tidak kurang dari 257 psi (1,77 Mpa) 5. Valve yang tidak lulus uji dinyatakan tidak layak pakai.

Gudang Gudang digunakan untuk penyimpanan material konversi minyak tanah ke LPG maupun tabung LPG ukuran 3 kg, 12 kg, 50 kg serta barang-barang lain milik Pertamina. Gudang yang digunakan merupakan bangunan milik Pertamina maupun menyewa dari pihak kedua. Gudang yang disewa harus memiliki kriteria sebagai berikut: bangunan permanen, ventilasi bagus, beratap seng, dinding tembok, berlantai cor, dan akses jalan masuk lancar serta bisa dilalui truk pengangkut material. Tabel 2.16 Gudang yang Digunakan Oleh Pertamina Propinsi

Status Wilayah

Milik

Sewa

Region I

-

2

Sumut

2

2

Riau

-

4

1

-

NAD

Sumsel

Region II

Jambi

-

3

Lampung

-

1

2

-

2

-

DKI Jakarta

Region III

Jabar Kalbar Jateng

Region IV

DIY Jatim

Region V

Bali NTB

-

1

2

1

1

-

4

1

1

-

-

1

1

1

-

1

Sulsel

1

1

Sulut

1

-

Gorontalo

-

1

18

20

Kaltim

Region VI

Kalsel

Jumlah

   

24

 

  BAB III HASIL PEMERIKSAAN

BPK RI telah memeriksa kinerja Kebijakan Nasional Sektor Gas atas Area Kunci Pendistribusian LPG tahun 2011 dan 2012 pada PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Balongan, Balikpapan, Surabaya, Makassar, dan Medan. Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kinerja Pertamina dalam pendistribusian LPG secara nasional adalah sebagai berikut: A. Perencanaan Kegiatan Pendistribusian dan Penentuan Harga LPG Dalam rangka memenuhi kebutuhan LPG, Pertamina mengadakan LPG dari impor maupun dari sumber domestik (Refinery Unit, KKKS dan Kilang LPG mini swasta). Perencanaan Impor dilakukan setelah mempertimbangkan sumber pasokan dari dalam negeri. Dalam hal perencanaan penyediaan LPG, Pertamina telah secara efektif memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri dan menjaga stok aman antara 11 sampai 16 hari. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan LPG dan keterbatasan sarana storage, Pertamina kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan akibat penggunaan VLGC sebagai floating storage pengganti terminal LPG refrigerated. Kegiatan pendistribusian LPG oleh Pertamina secara nasional secara umum sudah efektif. Efektivitas tersebut tercermin dari pasokan LPG dari Pertamina yang telah dapat menjangkau ke daerah-daerah yang terkonversi secara cukup baik dari sisi volume maupun ketepatan waktu. Indikasi keberhasilan ini adalah terjangkaunya penyaluran LPG ke seluruh wilayah terkonversi tanpa adanya permasalahan distribusi yang sangat signifikan. Walaupun di beberapa daerah timbul kelangkaan, namun demikian secara populasi, Pertamina telah berhasil melakukan distribusi LPG secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran LPG tersebut dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar yaitu distribusi LPG PSO ke daerah yang terkonversi dan distribusi LPG non PSO ke seluruh wilayah Indonesia. Kedua jenis LPG tersebut secara umum telah didistribusikan secara efektif. Walaupun pendistribusian LPG secara umum telah efektif, Pertamina menghadapi kendala besar yang terkait dengan kontinuitas pendistribusian dalam jangka panjang. Kendala tersebut adalah terkait dengan kerugian yang diderita oleh Pertamina oleh bisnis LPG Non PSO karena harga jual yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan harga penyediannya. Hal tersebut dapat menganggu kontinuitas pendistribusian LPG jangka panjang. Kemampuan finansial Pertamina dalam jangka panjang akan menurun karena Pertamina menanggung kerugian atas pendistribusian LPG 12 dan 50 kg selama tahun 2011 s.d. Oktober 2012 sebesar Rp7,731 triliun. Kerugian tersebut juga berdampak pada ketidakmampuan Pertamina untuk melakukan kegiatan perawatan atas sarana dan fasilitas pendistribusian LPG yang dimiliki sehingga dalam jangka panjang kualitas LPG maupun sarana pendukungnya berpotensi tidak akan dapat dipertahankan. Perencanaan pendistribusian LPG melalui kapal ke seluruh wilayah Indonesia dituangkan dalam master program. Master program disusun melalui koordinasi beberapa fungsi di Pertamina, yaitu LPG & Gas Products, ISC, Shipping, Refining, serta melibatkan seluruh region. Namun dalam realisasinya master program tidak selalu sama dengan perencanaannya. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi berbeda dengan perencanaannya adalah ukuran tanki penyimpanan belum sinkron dengan kapasitas angkut kapal, mismatch pumping rate kapal dengan piping tanki darat, belum ada sistem informasi terintegrasi yang dapat menyajikan posisi stok di masing-masing depot, fluktuasi jumlah LPG yang dihasilkan RU dan KKKS, serta beberapa kondisi sarana dan fasilitas dermaga yang kurang memadai. Perencanaan 25   

  pendistribusian dengan demikian belum secara efektif dapat menjamin ketersediaan LPG di seluruh wilayah secara tepat waktu. Deviasi yang ditimbulkan karena faktor-faktor dapat dikendalikan maupun faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti iklim dan bencana alam, menyebabkan Pertamina kesulitan dalam membuat perencanaan sektor laut secara tepat. B. Kegiatan Pendistribusian Pendistribusian

LPG

Maupun

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Pertamina memiliki keterbatasan infrastruktur yang mengakibatkan Pertamina kehilangan kesempatan melakukan penghematan. Sampai saat pemeriksaan dilakukan, Pertamina belum memiliki fasilitas storage yang memadai maupun sarana fasilitas yang menunjang bongkar muat yang memadai. Hal tersebut ditambah dengan luasan area pendistribusian yang terdiri dari daerah kepulauan menyebabkan biaya distribusi menjadi mahal. Pola distribusi LPG oleh Pertamina dengan demikian belum sepenuhnya efisien karena dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan fasilitas tersebut. Kegiatan pendistribusian sektor laut secara umum efektif, namun belum sepenuhnya efisien karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak permasalahan utama terkait dengan penggunaan VLGC sebagai floating storage, dan mobilitas kapal-kapal pengangkut LPG yang kurang efisien. Permasalahan lain diantaranya terdapat demurrage pada kapal impor pengangkut LPG, realisasi kedatangan kapal pengangkut LPG ke depot yang tidak sesuai dengan jadwalnya, serta terdapatnya Integrated Port Time yang tinggi. Hal ini antara lain disebabkan karena Pertamina belum memiliki fasilitas storage yang sesuai dengan ukuran kapal dan dermaga yang mencukupi untuk menunjang kegiatan discharge yang ideal. Untuk kegiatan pendistribusian LPG sektor darat, yaitu dari Depot ke SPBE dan dari SPBE ke Agen LPG secara umum efektif namun belum sepenuhnya efisien. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah kekurangan jumlah depot LPG sebagai sarana penimbunan dan distribusi LPG di beberapa daerah. Hal ini menyebabkan Pertamina kehilangan kesempatan untuk menghemat sejumlah transport fee dan tidak dapat menjamin kelancaran pendistribusian keamanan stok LPG secara nasional.

C. Penanganan Tabung LPG Pertamina secara umum telah mengadakan tabung LPG sebagai sarana pendistribusian secara cukup efektif. Namun demikian terdapat hal yang mendasar terkait dengan kualitas penanganan tabung LPG yang berdampak kepada laik pakai dan aspek safety jangka panjang dari tabung tersebut untuk digunakan oleh masyarakat. Pertamina telah melakukan perencanaan untuk pengadaan tabung sebagai sarana pendistribusian secara cukup efektif, hal itu dibuktikan dengan minimnya kelangkaan LPG di masyarakat. Penanganan tabung LPG yang kurang berkualitas tercermin dari masih banyaknya tabungtabung LPG yang bocor dan rusak yang ada di SPBE, retester maupun digudang dengan kuantitas yang cukup signifikan. Untuk melakukan perawatan tabung, Pertamina telah menunjuk retester, namun pekerjaan retester kurang efektif dalam menjaga kehandalan tabung. Hal lain terkait penanganan tabung adalah masih banyak ditemukan tabung-tabung yang seharusnya sudah dilakukan retest untuk menguji korosi dalam tabung belum dilakukan. Adanya tabung-tabung yang sudah harus dilakukan repaint namun belum dilakukan dikarenakan pemilihan terhadap tabung-tabung yang masih layak beredar dan harus dilakukan perawatan belum selektif dilakukan baik oleh petugas di SPBE. Selain itu terhadap hasil pekerjaan repaint

26   

  oleh retester belum sepenuhnya karena masih adanya tabung-tabung hasil pengecatan yang ketebalan catnya tidak rata, tabung bagian dalam masih ada sisa butiran shot blashting, foot ring dan hand guard tabung penyok dan berat tabung kurang dan melebihi batas kewajaran. Hal tersebut berdampak terhadap tabung-tabung yang beredar dimasyarakat diragukan keamanannya dan kelayakannya. Untuk perawatan terhadap tabung bocor dan rusak Pertamina memiliki perjanjian dengan pabrikan untuk menukarkan dan mengganti tabung-tabung tersebut dengan tabung yang baru. Namun hingga saat ini Pabrikan masih ada yang belum sepenuhnya melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Kalaupun ada Pabrikan yang telah melakukan penggantian dan penukaran atas tabung yang rusak dan bocor, tidak semua tabung yang diklaim oleh Pertamina dilakukan penggantian. Atas kelalaian dari pabrikan tersebut pertamina belum melakukan tindakan yang tegas. D. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian LPG dan tabung LPG Untuk menjaga efektivitas pendistribusian LPG, Pertamina telah melakukan monitoring dan evaluasi yang cukup ketat. Pertamina telah menerapkan pengendalian yang memadai antara lain dengan melakukan koordinasi antar fungsi dan penggunaan forum rapat master program. Pertamina dengan sumber daya manusia yang terbatas masih banyak mengalami kendala dalam pola operasi distribusi LPG. E. Cakupan Pemeriksaan Pemeriksaan Kinerja atas Implementasi Kebijakan Energi Nasional Sektor Gas Area Kunci Pendistribusian LPG Tahun 2011 dan 2012 pada PT Pertamina (Persero) ini mencakup pendistribusian LPG 3 kg, 12 kg, dan 50 kg dengan nilai penjualan sebesar Rp61.491.669.656.501 dari total nilai penjualan seluruh produk LPG dan produk gas sebesar Rp63.977.072.925.785 atau sebesar 96,12%. F. Rincian Temuan Pemeriksaan Rincian temuan pemeriksaan kinerja dan rekomendasi BPK RI atas pendistribusian LPG pada Pertamina dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Penggunaan Floating Storage VLGC sebagai Solusi Sementara Pengganti Terminal LPG Refrigerated dalam Jangka Panjang Menimbulkan Hilangnya Potensi Penghematan Sejumlah USD5,231,414 per Tahun Dalam rangka menanggulangi keterbatasan storage di darat dengan semakin meningkatnya volume pendistribusian LPG, Pertamina menggunakan tiga kapal Very Large Gas Carier (VLGC) sebagai Floating Storage di Teluk Semangka dan satu kapal VLGC di Kalbut Situbondo. VLGC yang digunakan adalah berupa kapal refrigerated dengan ukuran 56.000 DWT dengan kapasitas angkut sekitar 44.000 metrik ton. VLGC tersebut berfungsi sebagai floating storage yang memberikan feed kepada kapal kapal midle range semi refrigerated (daya tampung 10.000 MT) dan kapal small sized pressurized (daya tampung 1.800 MT) maupun sebagai sarana transportasi pengambilan LPG ke terminal KKKS seperti ke Petrochina Tanjung Jabung, Conoco Belanak dan LNG Bontang.

27   

  Terkait efisiensi pendistribusian LPG dari impor maupun dari KKKS yang dikumpulkan ke terminal pengumpul (mother ship) dengan operasi ship to ship dengan floating storage membawa dampak jangka panjang pada hilangnya peluang penghematan biaya pendistribusian LPG karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan Pertamina antara lain berupa biaya sewa, biaya bunker kapal, dan biaya lain terkait dengan pengoperasian kapal. Penggunaan VLGC sebagai floating storage memiliki keunggulan jangka pendek karena dapat menyediakan storage secara cepat namun memiliki keterbatasan antara lain: tidak dapat dilakukan loading secara simultan untuk beberapa kapal, lebih rentan terhadap gangguan cuaca dan gelombang laut, dan menimbulkan biaya demmurage kapal kapal impor. Pertamina menggunakan satu VLGC sebagai floating storage dan dua VLGC untuk angkutan LPG dari terminal KKKS. Pola ini menyebabkan ketersediaan floating storage di area Teluk Semangka menjadi terbatas sehingga menimbulkan biaya demmurage karena kapal VLGC impor tidak segera dapat mentransfer muatannya karena ullage belum tersedia. Biaya demmurage tersebut per tahun mencapai sekitar USD1,6 juta. Penggunaan VLGC dengan demikian secara jangka pendek menguntungkan namun dalam jangka panjang menimbulkan hilangnya peluang penghematan karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan Pertamina untuk penyewaan dan bunker VLGC. Pada tahun 2011 VLGC yang difungsikan sebagai terminal floating storage (Floating Storage Offloading - FSO) antara lain adalah BW Challenger, Mill House, BW Clipper, Gas Komodo. Biaya Sewa harian kapal-kapal tersebut masing adalah: USD35,500/day, USD16,000/day, USD35,500/day dan USD35,000/day. Mill House memiliki special rate yang secara relatif lebih murah dibanding dengan kapal VLGC lainnya, namun demikian untuk mendapatkan harga semurah Mill House untuk kapal VLGC lainnya sangat sulit untuk dilakukan. Dengan demikian yang dijadikan sebagai acuan perhitungan adalah biaya sewa Gas Komodo yang relatif lebih murah dibandingkan dengan VLGC lainnya. Nilai potensi penghematan yang hilang dari penggunaan floating storage adalah perbandingan antara total biaya pengoperasian VLGC (rental dan bunker) dan biaya demmurage per tahun di Teluk Semangka dikurangi dengan biaya pengoperasian terminal LPG refrigerated (nilai penyusutan per tahun plus biaya operasi terminal). Apabila Pertamina membangun Terminal LPG refrigerated kapasitas propane (2 x 22.000 MT) dan butane (2x22.000) untuk menggantikan VLGC di Teluk Semangka dengan perhitungan biaya investasi berdasarkan dokumen feasibility study sejumlah USD215,000,000 dengan masa pakai selama 20 tahun, maka rata-rata biaya per tahun yang dihitung dari biaya depresiasi terminal LPG refrigerated adalah sejumlah USD10,750,000/tahun. Apabila Pertamina membangun terminal LPG refrigerated tersebut, nilai penghematan per tahun yang dapat dicapai adalah sejumlah USD5,231,414. Nilai penghematan tersebut merupakan inefisiensi dari penggunaan VLGC dalam jangka panjang apabila Pertamina tidak membangun terminal LPG refrigerated. Nilai inefisiensi tersebut akan bertambah besar apabila biaya bunker per tahun masing-masing kapal dimasukkan dalam perhitungan dan biaya sewa per tahun masing-masing kapal VLGC meningkat dari waktu ke waktu. Secara detail nilai peluang penghematan yang hilang diuraikan sebagai berikut: Tabel 3.1 Perbandingan Biaya antara Penggunaan VLGC sebagai Floating Storage dan Terminal Refrigerated Darat Data Biaya yang dikeluarkan Pertamina  untuk satu Kapal VLGC Per tahun  Sewa kapal VLGC Gas Komodo  

USD 

12,775,000 

Data Biaya Terkait Terminal LPG  Refrigerated per tahun  Depresiasi tahunan investasi Terminal  LPG Refrigerated 

USD 

10,750,000 

28   

 

Data Biaya yang dikeluarkan Pertamina  untuk satu Kapal VLGC Per tahun 

USD 

Data Biaya Terkait Terminal LPG  Refrigerated per tahun 

USD 

Biaya Bunker Gas Komodo 

5,172,319 

Biaya operasional tahunan Terminal  Refrigerated ref Tj.Uban 

Demmurage cost di Teluk Semangka 

1,618,411 

sewa perairan 

17,968 

3,500,376 

  

  

sewa lahan darat 

18,065 

  

  

sewa utility dermaga 

47,907 

Total Biaya Penggunaan VLGC tahunan 

  

19,565,730 

  

Total Depresiasi Terminal dan Biaya  Operasi tahunan 

14,334,316 

Nilai Potensi Penghematan Tahunan  yang Hilang akibat dari Ketiadaan  Terminal LPG Refrigerated 

5,231,414 

Dari data Feasibility Study pembangunan Terminal LPG refrigerated Jawa Bagian Barat (JBB) menunjukkan Fungsi LPG Pertamina telah merencanakan untuk pembangunan terminal LPG besar dengan kapasitas 88.000 metrik ton di wilayah Banten yang bersebelahan dengan depot Tanjung Sekong. Pembangunan terminal refrigerated tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan pada saat pemeriksaan dilakukan sudah dalam tahap penyusunan Front End Engineering Design (FEED), namun demikian penyelesaian FEED yang direncanakan selesai pada Desember 2012 tertunda. Anggaran pembangunan project dalam (ABI- Anggaran Biaya Invetasi) tersebut telah dianggarkan dalam pada tahun 2013 (masuk dalam RKAP tahun 2013). Dari dokumen Feasibility Study diketahui bahwa Terminal tersebut direncanakan berlokasi di dekat area Terminal LPG pressurized Sekong dan akan dikoneksikan dengan terminal tersebut untuk dapat difungsikan sebagai sarana backloading dan sekaligus sarana transfer ke terminal pressurised untuk menghemat ongkos angkut. Masalah muncul pada saat proses penentuan lokasi dermaga untuk kapal VLGC dimana sarana dermaga tersebut sangat padat dan akan menggunakan area milik perusahaan lain. Proses untuk penggunaan lahan milik perusahaan lain tersebut sampai saat ini masih mengalami kendala. Operasional handling LPG seharusnya dilaksanakan dengan efisien baik dari sisi waktu maupun biaya. Hal tersebut mengakibatkan: a. Pertamina dalam jangka panjang harus membayar biaya sewa pengoperasian VLGC yang digunakan untuk Floating Storage dan biaya demmurage yang cukup signifikan. Potensi penghematan yang hilang akibat penggunaan VLGC sebagai pengganti terminal LPG refrigerated minimal adalah sebesar USD5,231,414 per tahun. b. Fleksibilitas operasi untuk loading dan discharge menjadi sangat terbatas karena terbatasnya sarana dan rentan terhadap gangguan cuaca. c. Security of supply untuk penyediaan LPG dalam negeri berpotensi terganggu. Hal tersebut disebabkan: a. Pertamina belum merealisasikan terminal LPG refrigerated di darat untuk menggantikan Floating Storage VLGC. b. Pengendalian atas tahapan pembangunan terminal refrigerated masih lemah, hal tersebut ditandai dengan adanya delay pada proses penyusunan FEED dan adanya permasalahan pembebasan lahan untuk dermaga. Pertamina setuju dengan temuan BPK RI. Pertamina mengakui bahwa apabila Pertamina memiliki terminal LPG refrigerated maka hal tersebut akan menghemat biaya penimbunan dan biaya distribusi LPG. Pertamina juga mengakui adanya keterlambatan atas 29   

  beberapa tahapan pembangunan terminal LPG refrigerated yang perlu diatasi antara lain keterlambatan FEED dan masalah pembebasan lahan untuk dermaga. BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina agar: a. Merealisasikan percepatan pembangunan terminal LPG refrigerated JBB Banten untuk menggantikan VLGC; b. Menentukan tenggat waktu yang lebih cepat pada tahapan FEED, Pembebasan lahan, Lelang EPC, Construction, Mechanical Completion, Commissioning Test, Operational Acceptance, Final Acceptance; c. Membuat skedul perkembangan project sebagai sarana monitoring dan pengendalian yang lebih ketat untuk mempercepat progres pembangunan terminal tersebut dan memperhitungkan secara finansial efek dari setiap keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan; d. Melakukan koordinasi dengan kementerian BUMN untuk mempercepat pengurusan penggunaan area untuk pembangunan dermaga kapal VLGC. 2. Pertamina Menanggung Kerugian atas Bisnis LPG 12 dan 50 Kg selama Tahun 2011 s.d. Oktober 2012 Sebesar Rp7,73 Triliun Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, Pemerintah mendefinisikan LPG berdasarkan dua kelompok yaitu LPG tertentu dan LPG umum. LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. Sedangkan LPG umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi. LPG tertentu ini dikhususkan untuk LPG tabung 3 kg sedangkan LPG umum dikhususkan untuk LPG tabung 12 kg, 50 kg, dan/atau dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah (bulk). Metode penetapan harga antara LPG tertentu dan LPG umum berbeda berdasarkan Permen ESDM tersebut. Untuk LPG tertentu, harga patokan dan harga jual eceran ditetapkan oleh menteri ESDM (pasal 24). Untuk LPG umum harga jual eceran ditetapkan oleh Badan Usaha yang wajib dilaporkan kepada Menteri. Penetapan oleh Badan usaha tersebut mempertimbangkan harga patokan, kemampuan konsumen dalam negeri dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian (pasal 25). Saat ini, Pertamina selaku badan usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG menjual LPG 12 kg tidak pernah menaikkan harga sejak Oktober tahun 2009. Sedangkan harga LPG 50 kg baru naik per 7 Juni 2012 sebesar Rp2.000/kg dari harga sebelumnya. Analisis BPK menunjukkan bahwa dengan menjual seharga Rp4.952,00 per kilo untuk LPG tabung 12 kg dan Rp7.139,00 per kg untuk LPG tabung 50 kg (harga jual non pajak), Pertamina menanggung kerugian finansial (margin negatif) untuk pendistribusian LPG umum (12 dan 50 Kg). Besarnya kerugian tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.2 Kerugian Pertamina atas Bisnis LPG 12 Kg dan 50 Kg Uraian (a) Pendapatan

2011(Rp Ribu) 12 Kg (b)

Jan - Okt 2012 (Rp Ribu)

50 Kg (c)

12 Kg (d)

50 Kg (e)

Total (f)

4.382.896.820

829.073.953

3.765.573.347

799.355.456

9.776.899.576

7.124.468.886

1.048.524.346

7.020.657.297

1.033.697.024

16.227.347.553

Biaya: Raw Material Handling & Transportasi:

30   

 

2011(Rp Ribu)

Uraian

12 Kg

(a)

(b)

Jan - Okt 2012 (Rp Ribu)

50 Kg

12 Kg

(c)

Total

50 Kg

(d)

(e)

(f)

-

Filling Fee

104.543.646

15.385.927

91.462.135

13.466.565

224.858.273

-

Transportasi ke SPPBE

256.374.663

37.731.244

210.262.695

30.958.344

535.326.946

Operasi

277.255.389

40.804.308

176.973.567

26.056.969

521.090.233

7.762.642.584

1.142.445.825

7.499.355.694

1.104.178.902

17.508.623.005

(3.379.745.764)

(313.371.872)

(3.733.782.347)

(304.823.446)

(7.731.723.429)

Total Biaya Laba / (Rugi) Rugi 2011 (b + c)

(3.693.117.636)

Rugi 2012 (d + e)

(4.038.605.793)

Dari tabel di atas terlihat bahwa komponen terbesar biaya adalah dari raw material (93% dari total biaya). Biaya raw material ini antara lain terdiri dari biaya pembelian LPG, biaya pengangkutan, dan bea masuk. Namun dari ketiga unsur tersebut, komponen terbesar adalah biaya pembelian LPG. Perbandingan antara pendapatan per kg dengan biaya per kg LPG 12 & 50 kg untuk tahun 2011 dan 2012 (Januari – Oktober) adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Kerugian Pertamina dari Bisnis LPG 12 kg dan 50 Kg per Kilogram 2011

Uraian

12 Kg

Penjualan (MT) Pendapatan (Rp/Kg)

2012 (Jan – Okt) 50 Kg

12 Kg

50 Kg

886.012

130.396

760.473

111.969

4.947

6.358

4.952

7.139

8.041

8.041

9.232

9.232

Biaya Penyediaan dan Disribusi Raw Material Handling & Transportasi -

Filling Fee

118

118

120

120

-

Transportasi ke SPPBE

289

289

276

276

Operasi Total Biaya(Rp/Kg) Laba / (Rugi) (Rp/kg)

313

313

233

233

8.761

8.761

9.861

9.861

(3.814)

(2.403)

(4.910)

(2.722)

Kerugian Pertamina pada bisnis LPG 12 dan 50 kg di atas terkait dengan harga pengadaan dan distribusi LPG yang cukup tinggi (referensi harga beli menggunakan CP Aramco yang harganya tidak bisa dikendalikan oleh Pertamina dan merupakan material pokok LPG). Di lain pihak, harga jual eceran ditetapkan lebih rendah dibandingkan biaya pengadaan dan distribusinya. Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk LPG 12 kg pada tahun 2011 penjualan per kilo (Rp4.947) lebih rendah dibanding dengan biaya penyediaan dan distribusinya (Rp8.761/Kg) sehingga terjadi kerugian sebesar Rp3.814/kg, sementara itu untuk tahun 2012 kerugiannya mencapai Rp4.910/kg. Sementara itu rugi untuk LPG tabung 50 kg rugi pada tahun 2011 mencapai Rp2.403/kg dan tahun 2012 menjadi Rp2.722/kg. Harga eceran LPG 12 kg dan 50 kg bahkan masih berada di bawah harga raw material yang sebagian besar berasal dari harga CP Aramco. Referensi harga CP Aramco untuk Propane dan Butane tahun 2009 – 2012 berdasarkan publikasi CP Aramco adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Harga Publikasi Propane – Butane CP Aramco Rata-rata Propane (USD/MT)

Rata-rata Butane (USD//MT)

2008

768,33

784,58

2009

503,28

519,83

2010

708,33

717,08

2011

828,75

870,83

2012 (s.d Okt)

891,50

907,50

Tahun

31   

  Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa pengguna LPG 12 kg adalah rumah tangga (golongan menengah ke atas) dan berbagai usaha rumah makan, restoran, hotel dan industri, sedangkan pengguna LPG 50 kg khusus untuk restoran, hotel dan usaha industri. Adanya kebijakan penepatan harga yang terlalu rendah untuk produk LPG tabung 12 kg dan 50 kg mengindikasikan secara tidak langsung adanya “subsidi” dari Pertamina untuk sektor usaha restoran dan industri dari Pertamina. Sehubungan dengan permasalahan kerugian di atas, selama Juni 2011 s.d. Agustus 2012 Pertamina telah menyampaikan 8 (delapan) surat usulan kenaikan harga LPG 12 kg dan 50 kg dengan tertuju kepada Menteri Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan. Namun demikian surat tersebut belum ada tindak lanjutnya. Sampai pada saat pemeriksaan berlangsung, Pertamina diketahui belum mendapatkan izin dari Pemerintah untuk menaikkan harga LPG Tabung 12 kg. Jika dikaitkan dengan Permen ESDM No. 26 Tahun 2009, Pertamina tidak mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk tabung 12 kg dan 50 kg sehingga penjualan 12 kg dan 50 kg merupakan murni bisnis Pertamina. Terkait dengan LPG 12 kg dan 50 kg, tidak ada proses penetapan harga patokan dan eceran sebagaimana pada LPG tabung 3 kg. Pertamina menetapkan harganya namun demikian proses penetapan harga tersebut melalui penyampaian laporan kepada Pemerintah. Ada fakta lain dimana pada saat Pertamina menaikkan harga LPG 50 kg, pemerintah tidak melarang, namun demikian Pemerintah tidak memberikan tanggapan atas usulan Pertamina untuk menaikan harga LPG 12 kg. Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 12, maksud dan tujuan pendirian Persero adalah: a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; serta b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Di dalam pasal 66 juga menyebutkan bahwa (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Penetapan harga eceran LPG 12 kilogram yang lebih rendah daripada harga penyediaannya bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Hal tersebut mengakibatkan: a. Kontinuitas pendistribusian LPG jangka panjang akan terganggu karena Pertamina menanggung kerugian dalam bisnis LPG. b. Kemampuan finansial Pertamina dalam jangka penjang akan menurun karena pertamina menanggung kerugian atas bisnis LPG 12 dan 50 kg selama tahun 2011 s.d. Oktober 2012 sebesar Rp7,73 triliun. c. Pertamina berpotensi tidak akan mampu melakukan kegiatan perawatan baik atas sarana dan fasilitas pendistribusian LPG yang dimiliki sehingga dalam jangka panjang kualitas LPG maupun sarana pendukungnya tidak akan dapat dipertahankan. d. Pemerintah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan deviden dari Pertamina yang lebih besar akibat kerugian yang diderita dari bisnis LPG Non PSO. Hal tersebut disebabkan karena Pertamina tidak menaikkan harga jual LPG Tabung 12 kg dengan masih mempertimbangkan kata “dilaporkan kepada menteri” dalam pasal 25 Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 sebagai sesuatu yang mengikat dan harus mendapatkan persetujuan Pemerintah.

32   

  Pertamina setuju dengan temuan BPK RI. Pertamina sudah melakukan upaya beberapa kali meminta kenaikan harga LPG 12 kg kepada Pemertintah namun demikian sampai saat ini Pemerintah belum memberikan izin. BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina agar: a. Menaikkan harga LPG tabung 12 kg sesuai biaya perolehan untuk mengurangi kerugian Pertamina dengan mempertimbangkan harga patokan LPG, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian. b. Melaporkan kenaikan harga LPG tabung 12 kg tersebut kepada Menteri ESDM. 3. Pertamina Belum Memanfaatkan secara Optimal Sumber Dalam Negeri untuk Memenuhi Kebutuhan LPG Dalam melaksanakan pendistibusian LPG di seluruh wilayah Indonesia, Pertamina membutuhkan pasokan LPG baik dari dalam maupun luar negeri. Dari perencanaan kebutuhan LPG, impor dilakukan dengan mempertimbangkan pasokan dari dalam negeri. Sejak program konversi minyak tanah ke LPG dimulai tahun 2007, kebutuhan masyarakat akan LPG meningkat. Berdasarkan data ISC, pembelian impor LPG tahun 2011 dan 2012 mencapai ± 50% dari total kebutuhan LPG nasional. Untuk RKAP 2013, kebutuhan LPG nasional diperkirakan menjadi 5,9 juta MT. Fungsi LPG dan Gas Product dalam RJPP 2011-2015 telah membuat perencanan mengenai pemenuhan kebutuhan LPG sebagai berikut: Tabel 3.5 Demand and Supply LPG 2010 – 2015 Berdasarkan RJPP (dalam satuan MT) Demand

2010

2011

2012

2013

2014

3.001.528

3.522.000

3.606.105

3.732.319

NON PSO

1.261.280

1.162.719

1.095.143

1.037.488

987.049

937.696

TOTAL

4.262.808

4.684.719

4.701.248

4.769.807

4.850.000

4.935.851

Supply Kilang Pertamina

3.862.951

2015

PSO

3.998.155

2010

2011

2012

2013

2014

2015

819.000

782.018

837.378

837.378

837.378

837.378

Hulu

53.000

47.000

52.920

52.920

52.920

52.920

Kilang Swasta

88.000

98.550

52.040

52.040

52.040

52.040

KKKS Press

100.000

248.845

55.579

55.579

55.579

55.579

Petrochina Jabung

420.000

480.000

405.698

405.698

405.698

405.698

Conoco Belanak

450.000

450.000

651.562

651.562

651.562

651.562

Badak Bontang

550.000

800.000

800.000

Total Domestik

2.480.000

2.906.413

2.855.177

2.055.177

2.055.177

2.055.177

Total Impor

1.782.808

1.778.306

1.846.071

2.714.630

2.794.823

2.880.674

Grand Total

4.262.808

4.684.719

4.701.248

4.769.807

4.850.000

4.935.851

% Impor

42%

38%

39%

57%

58%

58%

Sementara itu, dari data realisasi pemenuhan kebutuhan LPG tahun 2011 dan 2012 dari data ISC, komposisi sumber LPG tersebut telah berubah sebagai berikut: Tabel 3.6 Realisasi Pemenuhan Kebutuhan LPG 2011 dan 2012 (s.d. Oktober ) (dalam satuan MT) 2011 Jan-Okt 2012 KKKS 1.310.184,116 1.344.091,158 Mix in Bottles 99.569,939 29.949,200 Kilang Swasta 66.470,350 61.084,860 Produksi Kilang 803.020,118 597.481,489

33   

 

Total Domestik Total Impor Grand Total % Impor

2011 2.279.244,523 2.080.956,838 4.360.201,361 48%

Jan-Okt 2012 2.032.607 2.114.950 4.147.556 51%

Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara impor aktual dan perencanaan dalam RJPP LPG & Gas Product 2011-2015 sebesar 10% (2011) dan 12% (hingga Oktober 2012). Prosentase impor yang diprediksi pada RJPP berubah dalam realisasinya dari 38% menjadi 48% untuk tahun 2011 dan dari 39% menjadi 51% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan tidak tercapainya target penyediaan domestik. RJPP LPG & Gas Product 2011-2015 menjelaskan akan lemahnya sektor penyediaan (supply) LPG dan akan menggunakan beberapa strategi, namun demikian bentuk konkrit dari strategi tersebut belum dijabarkan lebih lanjut. Adapun strategi tersebut antara lain sebagai berikut: a. Enhanced supply portofolio (diversifikasi resource, optimasi perencanaan, strategi inventory, kontrak jangka panjang). b. Supply strategic alliance (misal: sinergi antara hulu dan hilir, sinergi dengan industri terkait lainnya di luar Pertamina). Pemeriksaan menunjukkan bahwa strategi yang ada dalam RJPP tersebut belum diterjemahkan dalam workplan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan LPG dengan memaksimalkan sumber dari dalam negeri. Berdasarkan tabel di atas, pemenuhan pasokan dalam negeri yang utama berasal dari KKKS dan Kilang dalam negeri. Sementara itu sumber lain seperti kilang swasta sangat minim peranannya dalam memenuhi pasokan dalam negeri. Dari pemeriksaan ke Direktorat Pengolahan diketahui bahwa yield Propana dan Butana pada minyak mentah (crude) sekarang sudah berkurang sehingga produksi LPG menjadi berkurang. Sementara jika ingin memanfaatkan gas dari hasil produksi lain dan meningkatkan LPG dapat menggunakan teknologi RFCC seperti yang dilakukan di RU VI Balongan. Teknologi RFCC di RU VI Balongan dapat memproses residu menjadi LPG, Propylene maupun HOMC. Saat ini Refinery Unit yang memiliki produksi LPG yang besar adalah RU VI Balongan dengan kapasitas di atas 1.000 MT, sementara itu RU lainnya sangat kecil produksinya. Produksi RU VI Balongan mencakup setengah dari total produksi RU lainnya. Untuk meningkatkan produksi LPG dari Refinery Unit maka penambahan unit RFCC di masing masing RU diperlukan, selain itu adanya RFCC juga dapat meningkatkan margin Refinery karena dapat mengolah residu menjadi produk yang memiliki nilai yang mahal. Dalam rangka sinergi Hulu dan Hilir saat ini telah dimulai inisiasi dari Direktorat Gas dengan mengajukan permohonan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk membeli gas terproses dari JOB PHE West Madura Offshore dan JOB PHE Talisman Jambi Merang. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan produksi gas dalam negeri. Namun demikian proses tersebut masih sebatas inisiasi awal yang memerlukan tindak lanjut yang lebih kongkret. Apabila maksimalisasi pasokan dalam negeri tidak optimal maka, kebergantungan kepada impor LPG menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Dampak yang nyata adalah mahalnya biaya transportasi untuk angkutan impor LPG dan besarnya devisa yang harus dibayar oleh Pertamina untuk pembelian tersebut. Perbandingan antara Harga Impor (CFR) dan Harga KKKS (FOB+VLGC) sebagai berikut:

34   

 

Tabel 3.7 Selisih antara Biaya Pengadaan LPG dari Impor dan KKKS Tahun 2011 2011 IMPOR (CFR) HARGA MUATAN (MT)

Custom Duty (5%)

$ 1.827.387.098 $ 91.369.355 2.080.956,838

HARGA/MT ($)

KKKS (FOB) $ 1.104.920.095

$ 60.047.512 1.310.184,116

2 VLGC sebagai Storage $20.095.578

874

922

SELISIH IMPOR DAN KKKS ($)/MT

3 VLGC

48

Tabel 3.8 Selisih antara Biaya Pengadaan LPG dari Impor dan KKKS Tahun 2012

HARGA MUATAN (MT) HARGA/MT ($) SELISIH IMPOR DAN KKKS ($)/MT

2012 IMPOR (CFR) Custom Duty (5%) KKKS (FOB) $ 2.051.659.391 $ 102.582.970 $ 1.181.609.539 2.114.949,651 1.019

3 VLGC 2 VLGC sebagai storage $ 44.634.518 $ 13.052.167 1.344.091,158 903

116

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengadaan impor LPG dibandingkan dengan pengadaan dari KKKS jauh lebih mahal. Untuk tahun 2011 pengadaan impor LPG lebih mahal sebesar USD48 per metrik Ton, sedangkan pada tahun 2012 selisih harga impor dibanding dengan pengadaan dalam negeri adalah sebesar USD116 per metrik ton. Selain itu, VLGC tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi melainkan juga sebagai tempat penyimpanan (storage). Pemenuhan kebutuhan LPG seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas, bab II pasal 5 yang menyebutkan antara lain: (1) LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan usaha hulu. (2) LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan untuk memenuhi pasokan kebutuhan LPG di dalam negeri. (4) LPG yang berasal dari pengolahan lapangan pada kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijual kepada Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga LPG dengan titik serah di lapangan kegiatan usaha hulu. Hal tersebut mengakibatkan: a. Terjadinya peningkatan jumlah volume LPG impor yang berdampak pada peningkatan biaya pengadaan dan biaya transportasi LPG impor sebesar USD48 per MT tahun 2011 dan USD116 per MT tahun 2012. b. Meningkatnya risiko jangka panjang ketersediaan LPG dalam negeri karena ketergantungan pasokan dari impor. Hal tersebut disebabkan: a. Pertamina (LPG & Gas Product) belum menjabarkan strateginya dalam RJPP dalam bentuk yang lebih konkrit dan nyata, misal sinergi antara hulu dan hilir yang di RJPP akan dirumuskan dalam bentuk apa. b. Pertamina belum mengambil langkah-langkah jangka panjang yang lebih terencana dengan memaksimalkan potensi sumber LPG dari dalam negeri dengan cara pembanguanan kilang LPG 35   

  di JOB, Anak Perusahaan (PT Pertamina EP) dan pembelian bahan baku gas dari pihak lain di dalam negeri untuk produksi LPG. Pertamina sependapat dengan BPK RI. Dalam hal memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri, Pertamina berupaya maksimal menyerap produksi LPG dalam negeri. Hal ini ditandai dengan dibelinya seluruh hasil produksi LPG dari KKKS yang besar, maupun LPG hasil produksi kilang swasta kecil. Namun memang masih terdapat potensi pemrosesan gas untuk dikonvesri menjadi LPG dengan investasi yang cukup besar yang belum direaliasasikan. BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina agar: a. Mendeskripsikan secara lebih rinci turunan dari RJPP dalam bentuk workplan langkah langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pasokan LPG dari dalam negeri. b. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan pembelian sumber-sumber gas baik yang berupa kerjasama antara anak perusahaan dan KKKS maupun KKKS murni. c. Membuat kajian tentang investasi RFCC untuk meningkatkan produksi LPG di RU dan membuat kerjasama antara anak perusahaan dengan produsen gas swasta membentuk LPG plant. 4. Kekurangan Jumlah Depot LPG di Beberapa Daerah Berpotensi Mengganggu Kelancaran Distribusi LPG dan Menimbulkan Hilangnya Potensi Penghematan Transport Fee Minimal Sebesar Rp25,9 Milyar Per Tahun Sejak dimulainya program pemerintah untuk mengkonversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, Pertamina dituntut untuk melakukan percepatan dalam pemenuhan penyediaan baik produk LPG maupun sarana dan fasilitas penunjang pendistribusian LPG tersebut. Sampai Pemeriksaan berakhir Pertamina masih mengalami kendala keterbatasan sarana dan fasilitas. Pertamina juga diketahui belum dapat melakukan pembangunan sarfas dengan cepat. Untuk mengatasi keterbatasan sarfas tersebut Pemerintah mencetuskan solusi agar Pertamina bekerja sama dengan pihak swasta dalam rangka melakukan percepatan pembangunan sarfas LPG sehingga dapat mendukung program konversi mitan ke LPG tersebut. Saat ini terdapat empat depot/terminal LPG swasta yang menyediakan storage untuk Pertamina yang telah beroperasi, yaitu JBB Ancol, Terminal Eretan, Depot Tanjung Mas, dan Terminal LPG MEM Gresik. Depot/terminal tersebut dibangun dan dikelola oleh pihak swasta dengan sistem kontrak selama 10 tahun dengan opsi dapat dibeli oleh Pertamina setelah kontrak berakhir dan beroperasi dengan pola throughput fee atau persentase upah dari Pertamina berdasarkan LPG yang disalurkan oleh depot tersebut. Dukungan depot/terminal swasta untuk Pertamina masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan Pertamina. Saat ini total storage LPG di Depot swasta maupun milik adalah 17 terminal dan dua depot mini. Kapasitas storage untuk depot/terminal pressurized adalah sebesar 93.950 MT, sementara itu troughput harian adalah sekitar 16.000 MT per hari. Apabila Pertamina mengasumsikan stok aman selama 11 hari maka dibutuhkan storage setara 176.000 MT, sementara itu storage yang ada hanya 93.950 MT, dengan demikian Pertamina masih kekurangan storage kira-kira sejumlah 82.050 MT. Meningkatnya pasar LPG sebagai imbas dari semakin luasnya wilayah konversi mitan ke LPG membuat Pertamina harus terus menambah jumlah supply point/storage LPG. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga agar distribusi ke masyarakat tidak terlalu lambat apalagi sampai terputus, dan juga agar ketahanan stok nasional tetap terjaga. Namun, pada saat pemeriksaan berlangsung Pertamina mengadapi masalah dalam penyediaan storage tersebut. Berikut hasil pemeriksaan BPK atas beberapa rencana pembangunan Terminal dan Depot LPG di Pertamina. 36   

  a.

Proyek Pembangunan Terminal LPG Pressurized Medan

Distribusi LPG di wilayah Sumatera Utara dan Aceh saat ini disuplai melalui Depot Pangkalan Susu dan Depot Tandem. Pemeriksaan menemukan bahwa distribusi melalui Pangkalan Susu sangat berisiko karena minimnya kapasitas tangki depot yaitu total 6.000 MT (4 x 1.500 MT) sementara itu rata-rata penyaluran harian adalah sebesar 1.000 MT hingga 1.100 MT. Risiko distribusi juga disebabkan oleh kondisi alur yang dangkal (3 – 4 m) yang mengakibatkan hanya kapal jenis small tanker yang dapat sandar di dermaga. Kegiatan discharge dengan demikian sangat bergantung pada pasang surut air laut serta kapal tidak bisa membawa kargo penuh. Alasan-alasan tersebut merupakan dasar dari rencana pembangunan Terminal LPG Medan. Terminal LPG Medan rencananya akan dibangun dengan kapasitas 10.000 MT untuk mensuplai sebagian besar Sumatera Utara. Pada saat pemeriksaan berlangsung Fungsi Project Management masih menunggu Term of Reference (TOR) yang baru dari Fungsi LPG karena adanya perubahan wacana mengenai kapasitas depot yang akan dikurangi menjadi 5.000 MT dan keinginan Pertamina untuk membangun dan mengoperasikan depot sendiri. Wacana tersebut muncul karena Pertamina ingin memanfaatkan lahan milik di Kuala Tanjung. Namun hingga saat ini belum ada keputusan mengenai kejelasan dari Terminal LPG Medan dan berakibat mundurnya rencana pembangunan tersebut karena tidak dapat dianggarkan dalam RKAP tahun 2013. Dengan mengambil uji petik jarak 9 SPBE lalu dibandingkan jarak antara pangkalan susu dengan Belawan maka Pertamina harus menanggung biaya yang lebih tinggi rata-rata Rp9 milyar per tahun dalam distribusi LPG karena jarak tempuh yang cukup jauh dari Pangkalan Susu ke wilayah Medan dan sekitarnya. Tabel 3.9 Perhitungan Atas Kehilangan Potensi Penghematan Transport Fee LPG di Sumatera Utara

No. 

SPPBE 

Kab/Kota 

Selisih Jarak  antara SP ke PK  dengan SP ke  Belawan 

Total MT Tahun  2011 s.d.  Oktober 2012 

Tarif/MT 

Potensi  Penghematan  (Rp) 

1 

Citra Tunas Sampurna, PT 

Deli Serdang 

96 

29.352,571 

835 

 2.352.902.091 

2 

Dharma Mitra Impreza, PT 

Deli Serdang 

103 

24.799,920 

835 

 2.132.917.120 

3 

Indah Gas Lestari, PT 

Deli Serdang 

110 

8.411,352 

835 

 772.582.681 

4 

Ivenamel, PT 

Medan 

133 

8.573,032 

835 

 952.078.069 

6.860,140 

835 

 590.006.341 

5 

Karya Bakti Sentosa Abadi, PT 

Deli Serdang 

103 

6 

Maju Kita Bersama, PT 

Medan 

133 

26.983,397 

835 

 2.996.641.154 

7 

Sentra Medan Jaya, PT 

Medan 

80 

17.548,970 

835 

 1.172.271.196 

8 

Sinar Mulia Centralindo, PT 

Deli Serdang 

78 

8.828,190 

835 

 574.980.015 

9 

Trihatras Nusantara, PT 

Medan 

80 

12.310,400 

835 

 822.334.720 

28.657,848 

835 

 2.680.081.945 

23.479,439 

835 

 2.195.797.135 

10 

Wanantara Dharma Satria, PT 

Deli Serdang 

112 

11 

Wanantara Dharma, PT 

Deli Serdang 

112 

Total nilai potensi penghematan yang hilang akibat selisih jarak SP dengan Pangkalan Susu dan Belawan (a)  Potensi penghematan rata‐rata per tahun ((a:22 bulan) x 12 bulan)  Angka Pembulatan 

b.

 17.242.592.466   9.405.050.436  9,4 milyar 

Proyek Pembangunan Depot LPG Pressurized Padang Konversi mitan ke LPG di wilayah Sumatera Barat baru dimulai pada tahun 2012 ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 2790 K/12/MEM/12. Dengan target dapat terpenuhi di tahun 2013 penting bagi Pertamina untuk segera membangun Depot di Sumatera Barat untuk

37   

  menjaga keamaan suplai dan mengurangi waktu serta biaya distribusi LPG yang saat ini masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan suplai LPG ke wilayah Sumatera Barat selama ini diperoleh dari Kilang Dumai yang jarak tempuhnya lebih dari 500 km. Depot LPG Pressurized Padang direncanakan akan dibangun secara full investment oleh Pertamina di dalam areal Depot BBM Teluk Kabung dan rencananya tahap pra proyek akan dimulai di tahun 2013. Tangki LPG akan dibangun dengan memindahkan Tangki Kerosene dan menggantinya dengan Tangki LPG, akan tetapi dari sisi teknis terkendala faktor safety yaitu jarak aman tangki yang tidak memenuhi standar safety minimal 91 m. Maka muncul opsi lain yaitu mengadakan Temporary Floating Storage seperti JBB Ancol namun hal tersebut juga masih dalam proses pengkajian bekerjasama dengan PT Patra Niaga. Hasil analisa atas distribusi LPG di wilayah Sumatera Barat dengan kondisi masih mengandalkan suplai dari Kilang Dumai maka Pertamina harus menanggung selisih biaya per tahun rata-rata Rp11,8 milyar hanya dari transport fee satu SPBE saja. Tabel 3.10 Perhitungan Nilai Kehilangan Potensi Penghematan Transport Fee LPG di Sumatera Barat Jarak (KM) SPPBE

Prizaco Gasindo

Tarif/MT

982

Dumai

524

Teluk Kabung

46

Transport Fee 2012

c.

Dumai

Teluk Kabung

Selisih

Januari

2.004,69

1.031.551.382

90.556.037

940.995.345

Februari

2.067,44

1.063.840.524

93.390.580

970.449.944

Maret

2.080,69

1.070.658.550

93.989.109

976.669.441

April

2.029,94

1.044.544.224

91.696.630

952.847.594

Mei

2.042,39

1.050.950.596

92.259.022

958.691.574

Juni

2.065,04

1.062.603.503

93.281.987

969.321.516

Juli

2.175,69

1.119.540.452

98.280.269

1.021.260.183

Agustus

2.325,70

1.196.730.798

105.056.520

1.091.674.277

September

2.098,95

1.080.052.504

94.813.769

985.238.734

Oktober

2.098,95

1.080.052.504

94.813.769

985.238.734

Nopember

2.098,95

1.080.052.504

94.813.769

985.238.734

Desember

2.098,95

1.080.052.504

94.813.769

985.238.734

25.187,40

12.960.630.043

1.137.765.233

11.822.864.810

Total Angka Pembulatan

MT

11, 8 milyar

Proyek Pembangunan Depot LPG Pressurized Tanjung Wangi dan Terminal LPG Refrigerated Jawa Bagian Timur Depot LPG Pressurized Tanjung Wangi rencananya dibangun untuk mempermudah suplai di wilayah Jawa Timur bagian Timur dan selatan. Hal itu karena jarak antara supply point Jawa Timur yaitu Depot Tanjung Perak dan Depot MEM Gresik dengan Jawa Timur bagian timur dan selatan relatif jauh sehingga distribusi menjadi kurang efektif dan efisien. Rencana awal depot ini akan dibangun di Tanjung Wangi diatas lahan milik Pertamina dengan menggandeng pihak swasta yang telah ditunjuk sebagai investor dan operator depot tersebut. Pada pelaksanaannya investor terkendala urusan perijinan untuk pembangunan dermaga dan berakibat diputusnya kontrak dengan Pertamina karena dianggap tidak sanggup memenuhi jangka waktu pekerjaan yang diberikan. Saat ini investor tersebut mengajukan kembali agar proyek pembangunan Depot LPG tersebut tetap diserahkan kepada mereka namun dengan

38   

  memberikan lokasi baru. Fungsi Project Management saat ini masih mempelajari pengajuan investor tersebut dan belum diputuskan hasilnya. Jika rencana tersebut segera terealisasi maka Pertamina dapat menghemat biaya distribusi LPG untuk wilayah Jawa Timur bagian Timur dan Selatan serta keamanan pasokan lebih terjaga. Hasil perhitungan BPK menunjukkan bahwa Pertamina dapat menghemat transport fee sebesar Rp4,7 milyar per tahun untuk 5 SPBE jika rencana pembangunan depot di Tanjung Wangi terealisasi. Apabila SPBE lainnya diperhitungkan maka angka penghematan tersebut akan lebih tinggi lagi. Tabel 3.11 Perhitungan Nilai Kehilangan Potensi Penghematan Transport Fee LPG di Jawa Timur

No

Nama SPPBE

Alamat

Thruput harian

Jarak ke Depot (km)

Transport Fee selama 1 tahun (jumlah hari kerja per minggu 6 hari, 52 minggu dalam setahun)

Tanjung Perak

Tanjung Wangi

Tanjung Perak

Tanjung Wangi

Selisih Transport Fee dari Tanjung Perak dan Tanjung Wangi

1

Amilia Jaya Sentosa

Situbondo

32,853

232

82

1.985.656.345,920

701.826.811,920

1.283.829.534,000

2

Aria Energi Persada

Bondowoso

28,933

269

128

2.027.621.168,040

964.816.020,480

1.062.805.147,560

3

Sumber Makmur Megah Abadi

Jember

26,693

249

110

1.731.561.029,640

764.946.639,600

966.614.390,040

4

Bumi Gasindo Raya

Jember

39,493

206

128

2.119.475.570,160

1.316.955.694,080

802.519.876,080

5

Tri Tunggal Argopuro Mandiri

Jember

38,720

196

130

1.977.117.542,400

1.311.353.472,000

665.764.070,400

Total Kemahalan

4.781.533.018,080

Angka Pembulatan

4,7 milyar

Selain rencana pengadaan Depot LPG pressurized, pembangunan Terminal LPG refrigerated JBT juga menjadi salah satu rencana yang tengah disusun di Fungsi LPG & Gas Product Pertamina. Pengadaan tersebut direncanakan untuk menggantikan floating storage yang ada di Teluk Kalbut dan saat ini masih dalam tahap pra proyek. Lokasi rencana awal yaitu di daerah Keraton Pasuruan telah dibatalkan oleh Fungsi LPG karena faktor jarak antara lokasi dermaga dengan alur yang layak dengan lokasi depot mencapai 14 km. Berbeda dengan bahan bakar minyak, desain pipa LPG sangat berbeda sehingga untuk menggelar pipa sepanjang 14 km dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Selain itu dengan jarak sejauh 14 km secara teknis akan sulit untuk mengontrol temperature dan pressure dari Propane dan Butane saat loading/unloading sehingga dengan teknologi yang ada saat ini relatif tidak memungkinkan untuk dilakukan. Setelah lokasi Pasuruan dibatalkan, Fungsi LPG dan Project Management hingga saat ini masih melakukan survey untuk pemilihan lokasi baru.

d.

Proyek Pembangunan Depot Mini Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat Pengadaan depot mini untuk daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan NTB mulai direncanakan di awal tahun 2011. Awalnya Pertamina akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk berinvestasi dan mengoperasikan depot tersebut dengan sistem throughput fee seperti depot-depot swasta lainnya yang telah beroperasi. Namun proyek-proyek tersebut mengalami beberapa hambatan yaitu: 1) Terjadi perubahan susunan kepanitiaan karena tidak sesuai dengan aturan Pengadaan Barang dan Jasa di Pertamina. 2) Hasil lelang pra kualifikasi dibatalkan dan disarankan untuk dilakukan lelang baru karena terdapat beberapa peserta lelang yang lolos ternyata tidak memenuhi persyaratan. 39 

 

  3) Kepanitiaan kemudian diserahkan ke Fungsi Project Management untuk selanjutnya mengadakan lelang Depot Mini tersebut. 4) Fungsi LPG mengusulkan skema baru pengadaan Depot Mini dengan memasukkan klausul dalam kontrak mengenai penyerahan asset Depot dari investor ke Pertamina setelah kontrak berakhir. Beberapa hambatan diatas menyebabkan proses pengadaan Depot Mini untuk wilayah Sulawesi dan NTB menjadi sangat lambat sedangkan kebutuhan kebutuhan atas storage sangat penting mengingat program konversi wilayah Sulawesi saat ini sedang dilakukan. Distribusi LPG di Pertamina seharusnya dilakukan secara efektif dan efisien serta Pertamina seharusnya memiliki storage yang cukup untuk menjaga security of supply. Ketidaktersediaan fasilitas depot dan terminal LPG di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur mengakibatkan Pertamina kehilangan potensi untuk menghemat transport fee minimal sebesar Rp25,9 milyar (9,4 + 11,8 + 4,7 = 25,9) tiap tahun serta Pertamina berpotensi tidak dapat menjamin kelancaran pendistribusidan keamanan stok LPG secara nasional. Hal tersebut disebabkan: a. Pertamina tidak memiliki perencanaan yang matang terkait dengan pola pembangunan depot. b. Pertamina belum menetapkan secara jelas porsi depot/terminal yang akan dibangun sendiri atau yang akan disediakan oleh swasta. c. Koordinasi internal untuk penyediaan/pembebasan lahan awal untuk lokasi depot atau terminal kurang berjalan dengan baik dan masih banyak menemui kendala. d. Pertamina belum melakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif untuk percepatan pembangunan depot/terminal. Pertamina sependapat dengan temuan BPK. Dalam hal perbaikan dari sisi perencanaan maka akan disusun blue print untuk masing masing depot sehingga dapat mendukung perencanaan yang matang. Untuk tujuan efisiensi dan security of supply akan dilakukan percepatan proyek pembangunan depot dengan melibatkan sektor swasta dan anak perusahaan. BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina agar: a. Membuat blue print perencanaan pembangunan depot/terminal LPG di seluruh wilayah Indonesia dengan menetapkan secara definitif depot yang akan dibangun sendiri maupun depot yang akan disewa ke pihak swasta dengan mempertimbangkan kebutuhan storage LPG di masa yang akan datang. b. Membuat tim khusus yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah tekait dengan pembebasan lahan. c. Menetapkan rencana kerja pengendalian dan pengawasan percepatan pembangunan depot/terminal. 5. Pertamina Kehilangan Potensi Penghematan Kegiatan Integrated Port Time untuk Proses Discharge LPG senilai USD17,297,560.04 pada Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Oktober) Integrated port time (IPT) merupakan batasan waktu aktivitas kapal sejak kapal datang sampai dengan pergi dari kawasan pelabuhan. Pemeriksaan atas port time kapal pengangkut LPG menunjukkan kegiatan kapal LPG di pelabuhan memakan waktu yang cukup lama. Ada dua komponen utama yang berkontribusi atas lamanya proses tersebut yaitu waiting jetty (menunggu dermaga kosong) dan waiting ullage (menunggu tangki timbun kosong dan siap diisi). Masa sandar kapal LPG di pelabuhan pada prinsipnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keterbatasan sarana discharge di dermaga (keterbatasan Marine Loading Arm), keterbatasan storage LPG di Depot, slow pumping karena pipa darat yang berukuran kecil, dan proses 40   

  discharge yang tidak simultan dengan proses bunker dan pengisian fresh water ke kapal. Upaya untuk mengurangi masa sandar kapal atau mengurangi IPT terkendala oleh faktor tersebut di atas, selain itu belum diterapkannya sistem IPT dan charge back untuk mengontrol kinerja bongkar muat LPG juga menyebabkan lamanya IPT untuk kapal kapal LPG. Pertamina telah memiliki pedoman terkait dengan Integrated Port Time yang tertuang dalam Pedoman Integrated Port Time No. A-009/F20000/2010-S0 tanggal 20 Mei 2010. Pedoman tersebut bertujuan untuk menstandarisasi IPT, mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan operasional kapal, dan memperjelas tanggung jawab dan kinerja masing-masing bidang yang terkait dengan kegiatan bongkar muat kapal. Saat ini IPT hanya menjadi bagian dari KPI fungsi Marine padahal dalam pedoman dinyatakan bahwa aktivitas pengelolaan bongkar muat kargo produk melibatkan fungsi ISC, Pengolahan, S&D, LPG, selain Perkapalan. Fungsi Marine memonitor IPT melalui bagian Performance Quantity Control (PQC) dengan membuat Tanker Port Performance Report (TPPR) untuk setiap kapal yang melakukan bongkar muat di Pelabuhan. Pemeriksaan menunjukkan bahwa distribusi LPG di enam lokasi yang dijadikan uji petik pemeriksaan memiliki kendala yang hampir serupa yaitu sarana dan fasilitas dermaga dan depot yang kurang memadai sehingga berimbas pada Integrated Port Time yang tinggi. Rekapitulasi data TPPR di empat sampel lokasi yaitu Tanjung Priok, Surabaya, Gresik, dan Makassar menunjukkan waktu sandar kapal untuk kegiatan bongkar sangat lama sehingga Pertamina kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan pengoperasian kapal-kapal untuk transportasi LPG. Kehilangan potensi penghematan akibat lamanya waktu sandar di pelabuhan di tahun 2011 hingga Oktober 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 3.12 Minimum Potensi Penghematan Akibat Lamanya Waktu Sandar Exess Lay time Lokasi

Potential Cost Saving because exess laytime

Potential Cost Saving

Tahun

waiting jetty (Hrs)

Waiting ullage (Hrs)

waiting jetty (USD)

2011

2468.00

1051.00

$3,056,467.71

$1,212,383.33

$4,268,851.04

2012

1827.00

209.00

$1,830,604.17

$249,897.92

$2,080,502.08

2011

139.00

2061.00

$160,137.50

$2,574,058.33

$2,734,195.83

Waiting ullage (USD)

Tanjung Priok

Surabaya 2012

28.00

1911.00

$25,608.33

$1,784,227.08

$1,809,835.42

2011

0.00

2204.00

$0.00

$2,484,318.75

$2,484,318.75

2012

0.00

1171.00

$0.00

$1,764,189.58

$1,764,189.58

2011

2036.00

2240.00

580662.5

$871,478.13

$1,452,140.63

2012

1583.00

976.00

$435,403.83

$268,122.88

$703,526.71

8081.00

11823.00

$6,088,884.04

$11,208,676.00

$17,297,560.04

Gresik

Makassar

Total

Tabel diatas menunjukkan dalam kurun waktu dua tahun di empat lokasi tersebut Pertamina kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan operasi distribusi LPG melalui kapal selama kurang lebih 19.800 jam atau 820 hari dengan nilai potensi penghematan sebesar USD17,3 juta atau USD8,7 juta per tahun. Selain dari kehilangan potensi penghematan waktu port time, Pertamina juga belum menetapkan standar waktu riil untuk proses discharge berdasarkan karakteristik jumlah muatan kapal, pumping rate kapal dan ukuran pipa di darat. Penetapan waktu ini bermanfaat untuk menilai kinerja proses discharge dari sisi waktu. 41   

  Hasil yang diperoleh dari observasi fisik di beberapa daerah terkait IPT dan faktor-faktor penyebabnya antara lain: a. Depot LPG Pangkalan Susu, Sumatera Utara Depot LPG Pangkalan Susu memiliki kapasitas 6.000 MT (4 x 1.500 MT). Depot LPG tersebut berada di dekat kilang pangkalan brandan yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Proses discharge LPG di Pangkalan Susu terkendala faktor dangkalnya alur sehingga pola distribusi dilakukan dengan Ship to Ship oleh Kapal Semi Refrigerated kapasitas 10.000 MT sebagai Floating Storage sebelum di distribusikan ke Pangkalan Susu via Kapal Pressurized kapasitas 1.800 MT. Pola ini pun hanya dapat dilakukan jika kondisi perairan dalam keadaan pasang. Pada kondisi normal kedalaman alur hanya berkisar antara 2 hingga 3 meter, sedangkan saat air laut pasang kedalaman hanya mencapai 4 hingga 5 meter, karena itu kapal tidak dapat membawa kargo dengan kapasitas maksimumnya, rata rata kargo yang dibongkar di pangkalan susu berkisar antara 1.200 s.d. 1.300 MT. Dengan thruput harian antara 1.000 hingga 1.100 MT maka kapal harus melakukan discharge rutin setiap hari. Data TPPR Marine di Pangkalan Susu menunjukkan bahwa tingginya port time disebabkan oleh awaiting high tide (menunggu laut pasang agar kapal dapat sandar) dan kurangnya lampu penerangan di dermaga. Rekapitulasi di bawah menunjukkan bahwa waktu tunggu yang dibutuhkan sejak kapal tiba di Outer Bar sampai sampai di dermaga adalah sekitar 16 jam 48 menit. Rinciannya dapat dilihat di bawah ini. Tabel 3.13 Rerata Awaiting High Tide No.

BULAN (2012)

Awaiting high tide time (time arrival – sandar)

Awaiting hingh tide time (stop discharge – cast off)

1

Maret

10:37:52

6:59:08

2

April

12:18:00

10:29:52

3

Mei

11:54:46

7:57:34

4

Juni

15:50:32

9:24:24

5

juli

16:39:26

9:21:16

6

Agustus

14:31:03

6:25:08

7

September

23:23:51

6:34:31

8

Oktober

29:13:09

6:08:36

16:48:35

7:55:04

Rerata

b. Terminal LPG Tanjung Priok Depot LPG Tanjung Priok Jakarta memiliki kapasitas sebesar 9.000 MT (4 x 1.500, 2 x 750, 2 x 500 dan 2 x 250). Depot tersebut sedang dalam proses renovasi penambahan tangki sebesar 10.000 MT dan mereposisi tangki LPG yang lama akibat adanya pembangunan jalan tol baru di depan depot. Apabila renovasi selesai maka kapasitas depot LPP tanjung Priok akan menjadi 19.000 MT. Proses discharge LPG di Tanjung Priok Jakarta terkendala faktor fasilitas piping di darat – ukuran pipa di darat mengalami bottle neck di ujung tangki dari ukuran 12 inchi menjadi 8 inchi kecil, kedalaman alur di dermaga 1 dan 2 serta keterbatasan alat ukur level tangki sight glass di beberapa tangki. Kapal yang akan melakukan proses dischage LPG membutuhkan waktu yang cukup lama mulai dari posisi Ready (NOR) sampai selesainya proses discharge. Hal tersebut disebabkan oleh menunggu ketersediaan dermaga (waiting jetty) dan menunggu ketersediaan tangki darat untuk diisi (waiting ullage). Lamanya waiting jetty karena okupansi jetty yang padat oleh kapal BBM, LPG maupun pelumas. Dari empat jetty yang tersedia hanya satu jetty (jetty 3) yang sering difungsikan untuk discharge 42   

  LPG, sementara itu discharge LPG di Jetty 2 dan 4 jarang dilakukan. Jetty 2 dan 4 lebih lebih diutamakan untuk discharge produk BBM. Untuk jetty 2 kedalaman draft adalah 9 meter sehingga sangat riskan untuk dilakukan discharge kapal LPG dengan muatan penuh. Selama ini kapal LPG yang melakukan discharge di Depot LPG Tanjung Priok tidak bermuatan penuh karena ukuran tangki LPG di depot lebih kecil dibandingkan dengan ukuran muatan kapal mid range muatan (10.000 MT) Khusus untuk area di sekitar jetty 1, proses discharge tidak dapat dilakukan akibat dangkalnya alur. c. Depot LPG Tanjung Perak Surabaya Depot LPG Surabaya memiliki kapasitas storage sejumlah 8.000 MT (4 x 1.500, 2 x 750, dan 2 x 250). Proses discharge LPG di di Tanjung Perak Surabaya mengalami hambatan karena tidak memadainya fasilitas dermaga. Dermaga yang dapat digunakan untuk discharge LPG hanya satu sehingga menimbulkan tidak adanya fleksibilitas operasi. Selain itu permasalahan di Surabaya adalah terkait dengan sulitnya menentukan ullage karena metering pengukur level di tangki ukuran 1.500 Metrik Ton tidak dapat dibaca. Selain itu dari uji petik lapangan diketahui bahwa proses perbaikan dan pemasangan metering di tangki-tangki tersebut berjalan sangat lambat. Port time proses discharge untuk LPG diketahui dikeluarkan dari perhitungan port time fungsi Marine karena port time untuk kapal-kapal LPG jauh melebihi waktu sandar yang normal dibandingkan dengan kapal pengangkut BBM. d. Depot LPG MEM Gresik Depot LPG Maspion Energi Mitratama (MEM) merupakan depot milik swasta yang disewa oleh Pertamina untuk kepentingan distribusi LPG mendukung supply LPG Depot Tanjung Perak Surabaya. Depot LPG MEM Gresik memiliki kapasitas 10.000 MT (4 x 2.500MT). Data TPPR Marine Region V menunjukkan bahwa port time di Depot MEM terkendala waktu discharge yang lama dan menunggu ketersediaan tangki darat (waiting ullage). Kendala Depot MEM adalah kecilnya ukuran pipa discharge LPG di darat yaitu 10 inchi sehingga kapal tidak dapat mencapai flowrate maksimal. Sebagian besar kapal yang melakukan discharge di Depot MEM Gresik adalah kapal LPG mid range yang memiliki pumping rate di sekitar 900 MT/jam (navigator pluto - 400 MT/jam (eratan) , karena keterbatasan pipa darat maka flow rate menjadi sekitar 220 MT/jam. Hal tersebut membawa dampak kepada waktu discharge yang lebih lama. Sementara itu pipa vapour dengan ukuran 6 inchi selama ini menjadi tidak termanfaatkan karena proses discharge kapal mid range (semi refrigerated) tidak lagi menggunakan pipa vapour. e. Depot LPG Balikpapan Depot LPG Balikpapan memiliki kapasitas Storage sejumlah 2080 MT (1.500 MT, 2 x 250 MT, dan 2 x 40 MT). Proses discharge LPG di Balikpapan terkendala pada masalah terbatasnya jetty, ukuran pipa LPG darat kecil dan proses discharge yang tidak simultan dengan bunker. Pada saat observasi dilakukan hanya ada satu jetty yang digunakan untuk proses dicharge yaitu jetty 3, sementara itu tidak ada fasilitas MLA LPG di jetty yang lain. Proses discharge LPG terkendala apabila ada kapal lain yang sandar di jetty 3 tersebut maka kapal LPG harus menunggu. Proses discharge juga terkendala oleh pengisian bunker serta pengisian fresh water yang tidak dilakukan secara simultan. Hal tersebut karena belum dilakukannya sosialisasi ke manajemen kapal maupun pihak kapal mengenai pengisian simultan sehigga keadaan tersebut berlarut larut. Proses bunker yang dilakukan setelah discharge tersebut menimbulkan tambahan waktu sandar. Masalah lainnya juga terkait dengan proses bunker yang tidak dapat dilakukan secara simultan untuk beberapa jetty karena metering bunker tidak tersedia di ujung dermaga. 43   

  Kendala selanjutnya adalah terkait dengan ukuran pipa dari dermaga ke tangki LPG darat hanya 6 inchi – hal tersebut menimbulkan standar flow rate sekitar 250 MT per jam tidak dapat dicapai. Flowrate rata-rata pada saat discharge LPG hanya sekitar 70 MT /jam. f.

Depot LPG Makassar Proses Discharge LPG di Makassar relatif lebih baik dibandingkan dengan pelabuhan lainnya. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya fleksibilitas operasi oleh tambahan fasilitas discharge di dermaga dua. Namun demikian permasalahan lamanya port time masih terjadi karena keterbatasan storage LPG di Depot. Pertamina wilayah Makassar diketahui hanya memiliki storage kapasitas 2.500 metrik ton (1.500 MT, 500 MT, dan 2 x 250MT). Dengan rata rata DOT sebesar 600 MT per hari maka kapasitas stok makassar adalah untuk empat hari. Dengan keterbatasan storage tersebut maka hanya kapal yang kapal ukuran muatan 1.700 MT yang dapat melakukan discharge. Selain itu keterbatasan storage juga mengakibatkan penjadwalan kapal susah dilakukan. Hal yang tampak pada saat observasi adalah lamanya port time karena waiting ullage dan waiting jetty. Pada saat kapal yang diobservasi sedang melakukan discharge kapal LPG lain sudah menunggu di kolam pelabuhan. Kapal yang sedang menunggu tersebut tentu saja akan terkena port time yang cukup lama.

Proses pendistribusian LPG seharusnya mempertimbangkan faktor efisiensi dan Pedoman Integrated Port Time PT Pertamina (Persero) No. A-009/F20000/2010-S0. a. b. c. d.

Hal tersebut mengakibatkan: Proses pendistribusian LPG melalui kapal kurang dapat menghemat biaya sebesar USD8,7 juta per tahun; Pertamina tidak dapat mengoptimalkan operasi kapal milik maupun charter; Pertamina mengggung risiko safety yang tidak terjamin dalam rangka kegiatan loading dan discharge LPG; Pertamina berisiko mengalami krisis LPG.

Hal tersebut disebabkan: a. IPT hanya menjadi KPI fungsi Marine, bukan menjadi KPI fungsi lainnya. b. Pertamina belum mengalokasikan anggaran yang cukup bagi perawatan dan perbaikan sarana dermaga maupun Depot LPG. c. Pertamina belum memiliki fasilitas storage yang sesuai dengan ukuran kapal dan dermaga yang mencukupi untuk menunjang kegiatan discharge yang ideal. d. Pertamina belum memiliki koordinasi yang memadai dalam perawatan dermaga karena selama ini dermaga dimiliki oleh fungsi Supply and Distribution sementara kegiatan harian di dermaga tersebut dilakukan oleh fungsi Marine. e. Pertamina belum menetapkan standar waktu riil untuk proses discharge berdasarkan karakteristik jumlah muatan kapal, pumping rate kapal dan ukuran pipa di darat. a. b.

c.

Pertamina sependapat dengan temuan BPK RI dengan penjelasan sebagai berikut: Anggaran ABI dan ABO sudah disiapkan namun realisasinya masih under karena permasalahan dalam managemen project. Pertamina setuju untuk memperbesar kapasitas storage LPG, sebagai contoh telah dilakukan penambahan kapasitas disesuaikan dengan kapasitas kapal yaitu di Tg. Sekong dan Tg. Priok. Untuk selanjutnya, Depot LPG akan dibangun dengan minimal kapasitas storage sama dengan kapasitas kapal plus 2 hari thruput. In progress reorganisasi akan mulai dilaksanakan di tahun 2013 untuk mempermudah koordinasi Marketing and Trading (koordinasi satu daerah di bawah GM), namun untuk dermaga yang di bawah RU perlu treatment khusus. 44 

 

  d.

e.

a. b.

c.

d. e.

Ke depan akan dibuat studi untuk penetapan standar proses discharge berdasarkan karakteristik kapal dan kondisi sarfas di darat. Akan disusun SLA dengan fungsi Shipping, jika terkait infrastruktur maka akan dilakukan upgrade. Integrated port time menjadi KPI fungsi Marine namun yang terkait dengan tanggung jawab Refinery sudah di-cascading dengan KPI Fungsi P&O (Planning and Optimization) dalam hal demmurage yang masih ada hubungannya dengan IPT. BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina agar: Mewajibkan KPI Integrated Port Time pada masing-masing fungsi terkait (Fungsi LPG, Supply &Distribution, Refinery Unit, dan ISC). Mengalokasikan anggaran yang cukup bagi perawatan dan perbaikan sarana dermaga maupun Depot LPG serta merealisasikan hal hal sebagai berikut: 1) Percepatan proses pengerukan alur pelabuhan, perbaikan sarana dan prasarana depot khususnya terkait dengan fasilitas piping (Dermaga dan Terminal LPG Tanjung Priok). 2) Percepatan pemasangan level meter, temperature level dan pressure level di masing masing tangki, perbaikan sarana pelabuhan untuk meningkatkan aspek safety, Penambahan kapasitas storage dan pembuatan studi terkait penambahan fasilitas discharge LPG pada jetty yang lain untuk pengurangan waktu port time. (Dermaga dan Terminal LPG Tanjung Perak). 3) Penambahan sarana dan prasarana discharge LPG ke lebih dari satu jetty, pembuatan metering bunker ke masing masing jetty, dan secara bertahap mengganti pipa ke tangki penimbunan LPG dengan ukuran yang lebih besar (Dermaga dan Terminal LPG Balikpapan). 4) Peningkatan kapasitas storage (Depot LPG Makassar). Membuat blue print penyediaan fasilitas storage yang dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ukuran kapal dan penyediaan dermaga yang mencukupi untuk menunjang kegiatan discharge yang ideal. Membuat prosedur baku dalam terkait penganggaran, pengawasan dan perawatan dermaga yang mengkaitkan holder dermaga dan fungsi Marine. Menetapkan waktu standar kegiatan discharge berdasarkan muatan kapal, ukuran pompa dan pipa darat.

6. Belum Tersedianya Fasilitas Bunker MDO untuk Kapal Pengangkut LPG Menimbulkan Hilangnya Potensi Penghematan Senilai Rp375.656.000,00 pada Tahun 2011 dan 2012 Penggunaan armada tanker merupakan pilihan utama dalam melakukan pendistribusian LPG dari Terminal Utama maupun floating storage ke depot-depot di Pertamina. Selain biaya sewa tanker yang cukup tinggi, faktor lain yang harus diperhitungkan adalah biaya bunker kapal tersebut. Umumnya kapal-kapal pengangkut kargo LPG menggunakan bahan bakar MFO atau minyak bakar sebagai penggerak mesin utama dan MDO atau minyak diesel sebagai penggerak mesin bantu dan generator. Jika di lokasi-lokasi tertentu saat melakukan bunker tidak tersedia MDO, maka bahan bakar di subsitusi dengan HSD atau minyak solar. Dari sisi harga, HSD lebih mahal jika dibandingkan dengan MDO. Selisih harga kedua produk tersebut antara Rp200,00 hingga Rp300,00 per liternya. Dengan demikian, penggunaan HSD sebagai subsitusi MDO yang diperuntukkan sebagai own use kapal meningkatkan biaya distribusi atau menimbulkan hilangnya potensi penghematan. Dari hasil uji petik atas penggunaan HSD sebagai pengganti MDO untuk kapal LPG di Terminal BBM dan LPG Makassar diketahui bahwa kapal-kapal baik LPG maupun produk lain 45   

  yang melakukan bunker di Makassar diberikan bahan bakar HSD sebagai pengganti bahan bakar MDO. Hal tersebut dilakukan karena tidak tersedianya MDO di wilayah Makassar. Ketidaktersediaan produk MDO di wilayah tersebut karena produk tersebut tidak ekonomis untuk dipasarkan di Sulawesi dan wilayah timur lainnya. Laporan penyaluran bunker HSD ke kapal khususnya LPG di Terminal BBM dan LPG Makassar selama tahun 2011 hingga Oktober 2012 menunjukkan penyaluran HSD own used sebagai pengganti MDO sebesar 1.615.000 liter. Berikut tabel yang menjabarkan selisih harga HSD dengan MDO selama tahun 2011 dan 2012: Tabel 3.14 Selisih Harga HSD dan MDO Tahun untuk kapal LPG 2011 dan 2012 Total  Bunker  445000 

Bahan Bakar 

Harga 

Selisih 

HSD 

MDO 

HSD 

MDO 

 8,134.38  

 7,867.19 

 3,619,799,100.00 

 3,500,899,550.00 

 118,899,550.00  

Tabel 3.15 Selisih Harga HSD dan MDO kapal LPG Tahun 2012 Total  Bunker  1170000

Bahan Bakar 

Harga 

Selisih 

HSD 

MDO 

HSD 

MDO 

8,705.56

8,486.11

10,185,505,200.00

9,928,748,700.00

256,756,500.00

Tabel di atas menunjukkan selama dua tahun terakhir bunker own use mengalami hilangnya potensi penghematan sebesar total Rp375.656.000,00 akibat dari penggunaan bahan bakar HSD pada kapal-kapal pengangkut LPG. Nilai potensi hilangnya penghematan tersebut akan lebih besar jika ditambah dengan penggunaan HSD yang bukan semestinya pada kapal-kapal pengangkut BBM maupun produk Non BBM lainnya. Potensi hilangnya penghematan tersebut seharusnya dapat dihilangkan jika pola distribusi dan proses bunker dimodifikasi dengan melakukan rotasi armada. Kapal-kapal yang akan melakukan bunker bertukar tujuan sehingga dapat melakukan bunker di lokasi-lokasi yang memiliki bahan bakar MDO. Pola pengisian bahan bakar untuk kapal pengangkut LPG seharusnya dilakukan dengan seefisien mungkin dan mempertimbangkan Charter Party Kapal yang menyatakan bahwa auxiliary engine (mesin bantu) menggunakan Diesel Oil atau HSD Penggunaan bahan bakar untuk own use kapal-kapal penggangkut LPG mengakibatkan hilangnya potensi penghematan sebesar Rp375.656.000,00 selama periode tahun 2011 hingga tahun 2012. Hal tersebut disebabkan karena bidang perkapalan Pertamina belum melakukan pola pengaturan pengisian bunker kapal LPG dengan menggunakan bahan bakar yang paling efisien. Pertamina sependapat dengan temuan BPK RI dan akan melakukan upaya untuk melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar kapal LPG dengan melakukan kajian terlebih dahulu mengenai antara lain penyediaan MDO di beberapa depot Pertamina dan perubahan pola suplai LPG yang akan memungkinkan pengisian MDO di titik titik suplai kapal LPG. BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina agar melakukan langkah penghematan penggunaan bahan bakar HSD dengan pola pengisian bunker kapal LPG yang menunjang unsur efisiensi.

46   

  7. Keterbatasan Tabung Rolling dan Material Berpotensi Menimbulkan Gangguan Pada Proses Distribusi LPG Dalam rangka menunjang proses pendistribusian LPG yang efektif, keberadaan tabung rolling yang cukup sebagai sarana pensidtribusian mutlak diperlukan. Pertamina telah menetapkan antara lain dalam beberapa kontrak yang menyebutkan dalam perjanjian dengan SP(P)BE maupun Agen bahwa SPBE harus memiliki tabung rolling sejumlah 3.000 tabung 3 kg dan 1.000 tabung 12 kg sementara itu agen diharuskan memiliki minimal 10.000 tabung 3 kg dan setiap pangkalan memiliki tabung sejumlah 200 tabung 3 kg. Untuk memenuhi kebutuhan ini Pertamina seharusnya juga memiliki cadangan tabung dalam jumlah cukup dan tersedia sewaktu waktu untuk digunakan. Untuk mempertahankan kecukupan tabung rolling yang baik (laik operasi dan safe), fungsi retester juga tidak kalah penting dalam menjaga kehandalan dan kecukupan tabung rolling tersebut. Apabila retester tidak berfungsi dengan optimal maka terjadi risiko berkurangnya tabung rolling. Dengan demikian maka keberadaan tabung baru yang cukup sebagai cadangan tabung rolling dan juga perawatan tabung memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran distribusi LPG. Penyediaan tabung rolling harus berdasarkan ketentuan yang ada terkait dengan Standar Nasional Indonesia yaitu Peraturan Menteri Perindustrian No. 85/M-IND/PER/11/2008 mengenai pemberlakuan SNI terhadap 5 produk industri secara wajib. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa SNI untuk tabung baja LPG, Kompor gas, katup tabung baja LPG, regulator kompor gas dan selang karet. Untuk Tabung baja LPG adalah dengan SNI 1452 2007 HS 7311.00.91.00/99.00. Pertamina juga telah menetapkan TKO No. B-019/F10120/2012-S3 tentang Penanganan Tabung LPG Tanpa Tanda SNI yang menyebutkan bahwa tabung-tabung baja LPG yang telah terseleksi dan teridentifikasi tidak berlabel SNI dikumpulkan dan dipisahkan dari tabung yang telah berlabel SNI. Pemeriksaan di beberapa region yang menunjukkan adanya keterbatasan jumlah tabung yang laik operasi yang dapat digunakan atau diisi LPG di beberapa SP(P)BE dan Depot LPG. Tabung tabung LPG 3 kg, 12 kg, maupun 50 kg dalam kondisi rusak, bocor, dan afkir banyak yang menumpuk di SP(P)BE maupun di depot LPG. Pendataan atas jumlah tabung yang rusak bocor, afkir, dan tanpa SNI tersebut menunjukkan jumlah yang cukup signifikan. Pertamina masih menghadapi kendala dalam penyelesaian tabung tabung bocor tersebut. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah masa garansi 5 tahun dari pabrik sulit direalisasikan penggantiannya karena banyak pabrik tabung yang sudah tutup. Kendala yang cukup sulit karena keberadaan pabrik tabung yang berada di Jawa, sementara tabung bocor banyak yang berada di daerah. Di lain pihak retester di masing-masing daerah belum dapat melakukan penanganan tabung bocor karena keterbatasan peralatan yang dimiliki maupun karena belum adanya kontrak kepada retester untuk penanganan tabung bocor walaupun retester di daerah memiliki peralatan anneling untuk penanganan tabung bocor. Pemeriksaan juga menunjukkan bahwa masih banyak SP(P)BE yang belum memiliki tabung sejumlah yang dipersyaratkan dalam kontrak. Data ketersedian tabung per masing-masing SP(P)BE menunjukkan bahwa beberapa SP(P)BE sudah memesan ke Pertamina namun Pertamina belum memiliki tabung rolling tersebut, di lain pihak ada juga SPBE yang belum merealisasikan pemesanan tabung rolling ke Pertamina. Pemeriksaan atas data rekap stock opname material tabung di setiap Region mencantumkan adanya tabung afkir untuk tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Sampai saat ini, tabung-tabung tersebut masih menumpuk di Depot dan SP(P)BE. Tabung afkir sudah terdata 47   

  namun belum diproses untuk dirucat sehingga banyak menumpuk di depot dan SP(P)BE kecuali Region VI Wilayah Kalimantan. Beberapa kondisi ketersediaan tabung di region pemasaran LPG di daerah antara lain: a. Material tabung & accesories Depot/SP(P)BE/Gudang per 31 Oktober 2012 di region I adalah sebagai berikut: -

Tabung baru & baik untuk tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg masing-masing sejumlah 109.490 tabung, 39.305 tabung, dan 2.068 tabung. - Tabung rusak valve/bocor/hand guard/foot ring/expired/karat untuk tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg masing-masing 126.275 tabung, 12.772 tabung, dan 309 tabung. - Tabung afkir untuk tabung 3 kg dan 12 kg masing-masing 3.073 tabung dan 875 tabung. - Jumlah tabung buffer 3 kg kurang dari 3000 buah ada 3 SP(P)BE. - Jumlah tabung baru dan baik 3 kg kurang dari 1.120 buah (untuk pengisian 2 truk agen kapasitas 560 tabung) ada 23 SP(P)BE. - Jumlah tabung buffer 12 kg kurang dari 1000 buah ada 5 SP(P)BE . - Jumlah tabung baru dan baik 12 kg kurang dr 1000 buah ada 7 SP(P)BE. b. Tabung dan Material di Region III adalah sebagai berikut: -

-

Tabung 3 kg reject per 30 September 2012: Bocor circum dan body sejumlah 672.580 tabung. Tanpa valve/hand guard/footring sejumlah 68.528 tabung, patah hand guard/footring sejumlah 134.105 tabung, Non SNI 73.116 tabung, weight out of range sejumlah 12.385 tabung dan bocor neckring sejumlah 1.180 tabung. Tabung afkir 12 kg, 50 kg dan 50 kg per tanggal 11 Desember 2012 masing masing sejumlah 4.665 tabung, 5.767 tabung dan 3.233 tabung. Data kondisi tabung di Gudang Plumpang Region III Jakarta. Di Gudang Plumpang, terdapat ± 1 juta tabung LPG 3 kg yang rusak atau bocor. Tabungtabung tersebut dipilah berdasarkan pabrik. Pertamina akan mengajukan klaim atas garansi bahwa tabung tidak bocor selama 5 tahun. Kesulitan yang dihadapi adalah bahwa pabrik ada yang tidak mengakui tabung produksinya, selain itu ada juga pabrik yang sudah tidak beroperasi lagi. Selain dua hal tersebut, masih ada perdebatan tentang garansi itu sendiri, Pertamina berpendapat jika bocor harus diperbaiki, dicat (jika kusam), dan diuji ulang, sementara pabrik berpendapat bahawa hanya perlu diperbaiki jika terdapat kebocoran. Beberapa pabrik seperti PIC dan ABP menyanggupi jika hanya memperbaiki tabung yang bocor, namun tidak untuk sekaligus cat ulang dan uji ulang. Sementara untuk penggantian tabung baru tidak dimungkinkan karena pabrik membuat sebesar jumlah pesanan dari Pertamina ditambah sampel yang diberikan. Pertamina dan pabrik produsen tabung LPG 3 kg belum juga sepakat mengenai perbaikan tabung 1 juta ini.

c. Material tabung & accesories Depot/SP(P)BE/Gudang per 31 Oktober 2012 di Region V adalah sebagai berikut: - Tabung baru dan baik berlabel SNI untuk tabung 3 kg sejumlah 412.700 tabung. - Tabung baru dan baik non SNI untuk tabung 3 kg sejumlah 319.124 tabung. - Tabung rusak untuk tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg masing-masing sejumlah 733.160 tabung, 7.973 tabung, dan 3.933 tabung. - Jumlah tabung buffer 3 kg kurang dari 3.000 buah ada 17 SP(P)BE. - Jumlah tabung baru dan baik 3 kg kurang dari 1.120 buah (untuk pengisian 2 truk agen kapasitas 560 tabung) ada 16 SP(P)BE.

48   

  d. Material tabung & accesories Depot/SP(P)BE/Gudang per 31 Oktober 2012 kondisinya di Region VI adalah sebagai berikut: - Tabung baru & baik untuk tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg masing-masing sejumlah 34.062 tabung, 17.973 tabung, dan 0 tabung. - Tabung rusak/non SNI untuk tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg masing-masing 70.110 tabung, 47.925 tabung, dan 936 tabung. - Tabung afkir untuk tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg masing-masing 21.020 tabung, 5.819 tabung, dan 886 tabung. - Jumlah tabung buffer 3 kg kurang dari 3000 buah ada 4 SP(P)BE. - Jumlah tabung baru dan baik 3 kg kurang dari 1.120 buah (untuk pengisian 2 truk agen kapasitas 560 tabung) ada 2 SP(P)BE. - Jumlah tabung buffer 12 kg kurang dari 1000 buah ada 5 SP(P)BE. - Jumlah tabung baru dan baik 12 kg kurang dari 200 buah (untuk pengisian 2 truk agen kapasitas 400 tabung) ada 1 SP(P)BE. e. Tabung Tanpa SNI: Dari hasil cek fisik di beberapa Region diketahui bahwa pendataan dan pensortiran tabung LPG tanpa label SNI tidak dilakukan kecuali untuk Region III Wilayah Cirebon dan Region VI. Region hanya melakukan pendataan tabung rusak/bocor berdasarkan pabrikan. Hal ini terjadi karena proses pendataan yang tidak seragam di setiap region. Retester bertugas melakukan pemeliharaan tabung sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku yang meliputi retest, repair, dan repaint. Dari hasil cek fisik diketahui bahwa beberapa retester masih melakukan repaint saja (untuk retester tabung 3 kg) sedangkan proses perbaikan tabung bocor belum dilakukan. Hasil sortir yang dilakukan terhadap tabung bocor dikategorikan sebagai tabung afkir. Hal ini mengakibatkan semakin terbatasnya tabung rolling yang dimiliki oleh SP(P)BE. Selain dari ketersediaan tabung yang minim, ketersediaan valve juga sangat minim. Di beberapa region tidak terdapat persedian valve. Ketiadaan valve dalam jumlah yang memadai tentu akan mengganggu proses distribusi LPG karena pada dasarnya tabung LPG tidak dapat berfungsi apabila tidak disertai dengan valve. Proses pendistribusian LPG harus didukung oleh ketersediaan tabung dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan standar yang ada (SNI) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 85/M-IND/PER/11/2008 dan TKO No. B-019/F10120/2012-S3 tentang Penanganan Tabung LPG Tanpa Tanda SNI. Hal tersebut mengakibatkan : a. Risiko terganggunya proses distribusi tabung. b. Dengan kondisi jumlah tabung baru/baik yang terbatas (kurang untuk pengisian dua truk agen) tidak bisa menunjang proses pendistribusian secara memadai karena agen harus menunggu tabung yang dibawa untuk proses pengisian LPG terlebih dahulu. c. Waktu tunggu truk dari agen yang cukup lama di SPBE yang disebabkan oleh terbatasnya tabung isi di SPBE, banyaknya tabung yang rusak dan tidak dapat dipakai. Hal tersebut disebabkan oleh: a. Pertamina belum mengimplementasikan secara penuh penyediaan tabung yang cukup di semua SPBE dan Agen sesuai dengan kontrak. b. Pertamina belum melakukan revitalisasi retester di region untuk melakukan repair tabung bocor. 49   

  c. Proses perucatan tabung afkir di Pertamina belum dilakukan dengan cepat. d. Pertamina belum mengadakan tabung baru secara cukup untuk memenuhi kebutuhan tabung rolling. Pertamina sependapat dengan BPK RI dengan penjelasan bahwa Pertamina mengakui bahwa SPPBE dan agen belum memenuhi jumlah tabung sesuai dengan ketentuan dan tabung rolling yang sudah sebagian belum digantikan. Ke depan Pertamina akan menegaskan kembali kepada SPPBE dan Agen untuk memenuhi jumlah tabung sesuai dengan ketentuan, segera memfungsikan retester yang juga memiliki kemampuan untuk repair dan mendorong peningkatan anggaran pemeliharaan di RKAP 2012 dan seterusnya yang tidak berbasis historical saja namun juga berbasis antisipatif. BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina agar: a. Menegaskan kepada semua SPBE dan Agen LPG agar menyediakan jumlah tabung yang cukup sesuai surat penunjukan atau kontrak. b. Merevitalisasi fungsi retest dan repair di region untuk tabung bocor serta pelabelan SNI. c. Mengusahakan perbaikan tabung bocor ke pabrikan sesuai dengan jaminan masa garansi 5 tahun seperti yang ada dalam SPK. d. Melakukan percepatan proses perucatan tabung afkir di setiap Region. e. Melakukan pengadaan tabung baru dan mempercepat proses penggantian tabung afkir di SP(P)BE.

8. Proses Perawatan Tabung LPG Pertamina Kurang Efektif Pemeliharaan terhadap tabung LPG oleh Pertamina adalah berdasarkan SE Dirjen Migas No. 2936/10/DJSM/2010 mengenai Pedoman Pemeliharaan Tabung. Periode pemeriksaan berkala tabung LPG harus dilakukan minimal setiap 5 (lima) tahun sekali. Proses pemeriksaan berkala tabung antara lain terdiri dari pemeriksaan visual eksternal untuk mengetahui kondisi fisik luar tabung dari cacat di permukaan tabung seperti kerusakan tabung, kerusakan cat, penyok dan kotoran yang menempel pada tabung, dan pemeriksaan tambahan seperti uji tekan proof hidraulic, pemeriksaan visual internal, uji kebocoran dan uji proof pneumatic, uji kebocoran pneumatic dan uji ekspansi volume. Selain itu SE Dirjen Migas No. 2936/10/DJSM/2010 juga menyebutkan adanya pedoman pemeriksaan tambahan dalam diantaranya persiapan tabung dengan cara tabung-tabung LPG harus dikosongkan dari adanya cairan dan tekanannya dihilangkan pada suatu kondisi yang terkontrol dan aman sebelum proses pengujian dilakukan. Dan dilanjutkan hydraulic proof pressure test, pemeriksaan visual internal dan uji kebocoran dan uji proof pneumatik (pneumatic proof test and leak test), uji kebocoran pneumatic (pneumatic leak test), uji ekspansi volumetrik, pemeriksaan ulir tabung, dan kegiatan tahap akhir, penandaan/marking. Peraturan Menteri Perindustrian No. 47/M-IND/PER/3/2012 pasal 11 menyatakan bahwa tabung baja LPG yang telah diproduksi sebelum tanggal 14 November 2008 hanya dapat dipergunakan paling lama 20 tahun sejak tanggal diproduksi untuk tabung baja LPG 3 kg, dan 25 tahun sejak tanggal diproduksi untuk tabung baja LPG di atas 3 kg. Aturan internal pertamina (TKO No. B-019/F10120/2012-S3 mengenai Penanganan Tabung LPG tanpa Tanda SNI) menyatakan juga bahwa tabung yang non SNI harus ditarik dari peredaran demikian juga tabung yang tidak mencantumkan bulan dan tahun produksi. Dalam rangka perawatan tabung, Pertamina menunjuk retester (bengkel perawatan tabung) untuk menjaga kualitas tabung agar tetap dapat dipakai dalam proses pendistribusian LPG. Pihak 50   

  retester di dalam kontrak menjamin pelaksanaan pekerjaan pemerliharaan tabung dengan baik sesuai standar dan ketentuan yang berlaku sehingga kualitas tabung LPG Pertamina tetap berada dalam “kondisi yang baik, laik pakai dan memenuhi persyaratan keselamatan”. Flow process perawatan tabung di Pertamina diatur dengan menggunakan sistem kuota ke masing-masing retester. Kuota adalah batas maksimum jumlah tabung yang dirawat oleh retester. Pertamina menetapkan skedul pengiriman tabung dari SPBE ke retester selanjutnya mobil retester mengambil tabung tersebut ke masing-masing SPBE dengan menukar tabung tersebut sejumlah tabung yang diserahkan oleh masing-masing SPBE. Jumlah tabung yang dirawat oleh retester ditagihkan secara bulanan ke Pertamina. Pemeriksaan terhadap retester menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: a. Pengawasan checker kurang memadai dan masih banyak retester yang memiliki hubungan langsung atau dimiliki oleh SPBE Pemeriksaan atas pola hubungan antara retester dengan SPBE menunjukkan bahwa retester langsung berhubungan dengan SPBE dalam rangka penukaran tabung. SPBE menyortir tabung yang memerlukan perawatan selanjutnya tabung tersebut dilaporkan kepada retester untuk diganti dengan tabung yang “baik”. Laporan atas tabung yang diserahkan oleh SPBE kepada retester maupun tabung yang selesai diperbaiki (dirawat) disampaikan kepada Pertamina. Namun demikian proses quality control atas tabung yang telah selesai dirawat belum dilakukan secara ideal karena keterbatasan tenaga checker untuk melakukan QC sehingga masih banyak tabung dari retester yang belum dilakukan QC, keterbatasan checker juga mengakibatkan rendahnya frekuensi kunjungan ke retester untuk melihat proses pekerjaan di retester dan cheklist pemeriksaan retester yang tidak seragam antara satu region dan region lainnya. Selain itu skeduling pengawasan terhadap retester juga belum disusun dengan baik. Selain dari kurangnya proses pengawasan atas retester, adanya retester yang memiliki hubungan kepemilikan dengan SPBE menimbulkan conflict of interest yang pada akhirnya mengakibatkan kualitas pekerjaan retester tidak dapat dipertahankan. Gambar 3.1 Proses Bisnis Pemeliharaan Tabung

  Tabung Garansi 

Pool PERTAMINA 

Afkir 

                          QC/QA P,S 

Pabrikan                                                                 QC/QA Ptmn,Spot   SPBE

Tabung Repair/Afkir  Retester 

 

                                                     QC/QA P,S 

Agen LPG Tabung  Rekondisi/Repair 

  Pangkalan LPG

Konsumen LPG

Titik Serah, QA/QC  di SPBE (300) & Retester (100) 

51   

 

b. Pemahaman pengawas organik pertamina terhadap proses dan kualitas retester belum memadai Pada observasi fisik dan wawancara dengan pengawas organik Pertamina terhadap retester diketahui bahwa pemahaman masing-masing pengawas sangat beragam atas standar proses maupun kualitas pekerjaan retester. Beberapa pengawas diketahui belum memiliki pemahaman yang baik atas apa yang seharusnya menjadi standar minimal yang seharusnya dilakukan oleh retester. Beberapa pengawas diketahui juga belum mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai pengawasan standar pekerjaan retester. c. Masih banyak retester yang hanya melakukan pekerjaan repaint Berdasarkan kontrak, pekerjaan retester 3 kg maupun 12 kg adalah melakukan proses retest untuk uji ulang tabung yang sudah habis masa edarnya, repaint untuk pengecatan ulang atas tabung LPG yang rusak catnya atau pudar dan repair untuk perbaikan atas tabung LPG yang kondisinya rusak namun masih dapat diperbaiki termasuk perbaikan hand guard, foot ring dan kebocoran tabung LPG. Surat Perintah Pengerjaaan (SPP) diterbitkan oleh Pertamina secara bulanan sebagai kelanjutan dari kontrak dengan menentukan jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh retester, SPP tersebut merinci pekerjaan retester mencakup keseluruhan pekerjaan yaitu retest, repaint dan repair atau sebagian saja. Pemeriksaan menunjukkan bahwa banyak retester 3 kg yang ditunjuk untuk melakukan repaint saja belum repair dan retest, sementara itu untuk retester tabung 12 kg penunjukan jenis pekerjaan lengkap mulai dari retest, repaint, dan repair. Observasi fisik di di region I, III, V, dan VI menunjukkan bahwa banyak terdapat tabung dalam kondisi “rusak” yang memerlukan repair namun pertamina belum membuat surat perintah kerja untuk repair, padahal di beberapa retester sudah memiliki peralatan untuk proses retest dan repair. d. Proses pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak Beberapa hal yang ditemukan pada saat melakukan observasi fisik di Region I, III, V, dan VI atas proses pekerjaan retester antara lain adalah: ‐ ‐ ‐

‐ ‐

‐

Masih terdapat retester yang hanya melakukan penimbangan berat tabung dan tes kebocoran di awal proses penyortiran saja atau setelah proses repaint saja. Tidak dilakukannya hydrostatic test untuk tabung yang seharusnya sudah diuji ulang oleh retester 12 kg. Pemeriksaan terhadap ketebalan cat berbeda-beda antara beberapa retester. Ada yang melakukan proses ini untuk keseluruhan tabung. Namun demikian ada yang melakukannya secara sampling 1 tabung setiap 100 tabung dan dilakukan oleh checker. Sementara itu ada yang tidak melakukan karena alatnya rusak. Pemeriksa bagian dalam tabung tidak menggunakan alat pemeriksaan bagian dalam tabung namun hanya hanya dilakukan secara visual. Penyusunan tabung yang telah direpaint di hall ditumpuk sebanyak 3 susun untuk tabung ukuran 12 kg. Selain itu ada penyusunan tabung di truk yang ditumpuk sebanyak 6 susun tabung 3 kg. Tidak dilakukan pemilahan tabung tanpa SNI, tabung tanpa tanggal dan tahun produksi dan tabung yang melewati usia edar.

e. Kualitas pekerjaan secara umum banyak yang di bawah standar dan ketentuan yang berlaku

52   

 

Pemeriksaan atas hasil pekerjaan retester 3 kg maupun retester 12 kg dan 50 kg di region I, III, V, dan VI menunjukkan bahwa secara umum kualitas pekerjaan retester di bawah standar dan ketentuan yang dipersyaratkan. ‐ Tabung yang dinyatakan selesai diperbaiki oleh retester masih ada yang penyok, hand guard, dan foot ring bengkok. ‐ Penyablonan identitas retester pada bagian bawah tabung tersamarkan. Selain itu ada pula retester yang tidak melakukan penyablonan identitas retester. Hal tersebut akan menyulitkan untuk monitoring jangka panjang hasil pekerjaan retester karena kesulitan untuk mengidentifikasi tabung dengan retester. ‐ Tabung hasil shot blasting yang sudah dipasang valve dan akan dilakukan painting masih ada yang berisi cairan dan debu shot blasting. ‐ Hasil pengecatan kurang maksimal karena masing banyak dijumpai pengelupasan cat khususnya di bagian hand guard. ‐ Pemasangan plat balancer di bagian bawah tidak sempurna. ‐ Terdapat kesalahan hasil sablon pada tulisan bulan dan tahun di hand guard. Selain itu bulan dan tahun yang disablon di hand guard memiliki pengertian yang berbeda-beda antar retester. Terdapat retester yang menuliskan bulan dan tahun kapan seharusnya tabung tersebut dilakukan proses retest. Ada juga yang mencantumkan bulan dan tahun dilakukannya proses repaint terakhir. ‐ Hasil sablon logo Pertamina pada body tabung tidak jelas. f.

Sarana dan fasilitas retester tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kontrak ‐ Alat ticness painting tidak berfungsi dengan baik. Pengujian secara random atas beberapa titik menunjukkan angka yang berbeda-beda. ‐ Lantainya di retester banyak yang rusak, dan bahan karet yang melapisi lantai terkelupas. Selain itu juga ditemukan retester yang lantainya hanya tanah saja. ‐ Terdapat retester yang tidak memiliki genset. ‐ Kondisi alat purging gas tidak berfungsi secara optimal. ‐ Retester 3 kg tidak memiliki peralatan las dikarenakan tidak adanya ijin untuk proses repair. ‐ Alat penguji bagian dalam tabung kondisinya tidak baik karena lampu tidak menyala atau redup. ‐ Terdapat retester yang tidak memiliki tempat pembuangan limbah. Limbah langsung dibuang di depan plant. ‐ Terdapat retester yang tidak memiliki peralatan purging gas (menggunakan peralatan purging gas yang kebetulan lokasi dan pemiliknya sama dengan SPBE). Selain itu juga terdapat peralatan purging gas di retester yang tidak berfungsi dengan baik. ‐ Terdapat jangka waktu berlaku tera timbangan di retester yang sudah habis dan tidak diperpanjang. Perawatan Tabung oleh Pertamina seharusnya berpedoman kepada: a. Peraturan Menteri Perindustrian No. 47/M-IND/PER/3/2012 . b. Surat Edaran Dirjen Migas No. 2936410SJM.S/2010 mengenai Pedoman Teknis Pemeliharaan Tabung LPG. ‐ Bagian 4 Point 5.2 Persyaratan Bengkel Perbaikan ‐ Bagian 3 Point 5.Pemeriksaan Berkala Tabung LPG c. Perjanjian jasa pemeliharaan Tabung LPG antara Pertamina dan Retester. d. TKO No. B-019/F10120/2012-S3 mengenai Penanganan tabung LPG tanpa tanda SNI.

53   

 

Hal tersebut mengakibatkan: a. Kehandalan tabung LPG hasil pekerjaan retester rendah dan masa pakainya menjadi lebih singkat. b. Tabung LPG yang beredar di masyarakat tidak sesuai standar dan berpotensi untuk tidak laik pakai dan kurang memenuhi aspek safety. Hal tersebut disebabkan: a. Pertamina belum melakukan pengujian secara menyeluruh atas kualitas sarfas di retester. b. Pelatihan tentang pengawasan retester serta standar dan metode kerja retester belum dilakukan secara rutin. c. Pertamina belum memberikan izin perawatan tabung kepada retester tabung 3 kg untuk melakukan melakukan repair dan retest. d. Pertamina belum menetapkan standar minimal cheklist pengawasan atas retester yang terdiri dari checklist kualitas sarfas, proses pekerjaan dan kualitas hasil pekerjaan retester. e. Pertamina belum menetapkan pola terintegrasi yang dapat menjaga kualiatas pekerjaan retester dengan memfungsikan gudang atau pooler sebagai sarana distribusi perawatan tabung dan proses quality control atas tabung yang dirawat oleh retester. Pertamina menyatakan sependapat dengan BPK RI dan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut: a. Akan membentuk central warehouse untuk mendukung proses pemeliharaan yang efektif. b. Melakukan upskilling kepada petugas supervisi retester terkait Quality Control dengan salah satu materi benchmark ke retester model. c. Retester tertentu akan ditunjuk untuk melakukan repair tabung. d. Pertamina akan membuat cheklist yang standar untuk memonitor kinerja dan sarana fasilitas retester. BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina agar: a. Melakukan pengujian secara menyeluruh atas kualitas sarfas di retester sesuai dengan perjanjian dan SE Dirjen Migas dan menginstruksikan agar alat pemeliharan tabung yang sudah tidak layak pakai serta sudah rusak harus segera diganti. b. Memberikan tambahan pelatihan pengetahun kepada tenaga pengawas organik Pertamina, checker maupun pekerja di retester agar melakukan pekerjaan sesuai dengan standar pemeliharan tabung. c. Segera mengeluarkan izin kepada retester melakukan retest dan repair untuk retester tabung 3 kg. d. Menetapkan standar minimal pola pengawasan reterster dan standarisasi checklist checker dalam pengawasan minimal terhadap item kualitas alat, proses pekerjaan serta hasil pekerjaan dari retester. e. Merevitalisasi retester dengan cara memutus kepemilikan retester yang menjadi satu dengan SPBE dan mengimplementasikan sistem pergudangan yang terintegrasi dimana hubungan antara retester dan SPBE diputus melalui mekanisme pergudangan yang terintegrasi tersebut.   9. Pertamina Belum Melakukan Monitoring secara Ideal atas Proses Pekerjaan SPBE Serta Belum Membuat Standarisasi Waktu Untuk Proses Pengisian LPG ke Tabung Tujuan pengusahaan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) adalah untuk menerima, mengangkut, menyimpan, mengisi elpiji ke dalam tabung dan menyerahkan kembali 54   

  tabung yang telah diisi elpiji kepada agen elpiji yang telah ditunjuk oleh Pertamina dan memiliki LO dalam rangka memenuhi kebutuhan elpiji masyarakat. Dalam kontrak pengusahaan dan penggunaan SPPBE antara Pertamina dengan SPPBE dinyatakan bahwa SPPBE berkewajiban memahami, berkemampuan, dan beritikad baik serta sanggup melaksanakan pengusahaan dan penggunaan SPPBE tersebut dengan tata cara kerja yang baik dan tepat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pertamina, serta peraturan perundangan terkait yang berlaku. Ketentuan tentang pengusahaan dan penggunaan SPPBE dituangkan dalam Buku Panduan SPPBE/SPBE/SPPEK. Buku ini mengatur tentang Keselamatan. Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL), Operasional (Penerimaan, Penyaluran, dan Penimbunan), Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas, Administrasi, dan Sumber Daya Manusia di SPPBE/SPBE/SPPEK. Standar SNI tentang Penanganan Tabung Bertekanan juga menjelaskan tentang petunjuk cara penanganan yang aman dan dapat digunakan sebagai pedoman kerja. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penanganan tabung bertekanan dengan cara yang tidak benar sehingga dapat mengakibatkan tabung tersebut meledak, membentur atau terbakar yang akan membahayakan keselamatan manusia dan lingkungannya. Pemeriksaan terhadap SPPBE menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: a. Standarisasi waktu proses filling ke agen LPG belum ditetapkan Proses filling LPG kemasan tabung di SPPBE dimulai dari mobil truk angkut agen masuk di area parkir SPPBE. Jika tidak terdapat antrian, truk langsung masuk ke area bongkar tabung, tabung dibongkar, dan selanjutnya truk masuk ke area muat untuk dilakukan proses muat LPG kemasan tabung yang telah diisi. Masing-masing tahapan ini mengkonsumsi waktu yang berbeda-beda. Penyebab perbedaan adalah waktu handling tabung dan waktu menunggu pengisian LPG ke dalam kemasan tabung. Perbedaan waktu handling disebabkan metode handling yang digunakan ada yang menggunakan alat bantu angkut, diangkut/dipanggul dengan tangan, ataupun digelinding. Sedangkan perbedaan waktu menunggu pengisian disebabkan metode pengisian ada yang menggunakan filling machine tipe satuan dan ada yang tipe carousel. Pemeriksaan pada beberapa SPPBE menunjukkan proses filling LPG tabung 3 kg 560 tabung memakan waktu 20 menit s.d. 90 menit dan tabung 12 kg 200 tabung memakan waktu 20 menit s.d. 45 menit. b. Monitoring Sales Representative (SR) dan checker terhadap SPBE kurang memadai Beberapa hal terkait dengan aspek monitoring yang ditemukan pada saat observasi fisik antara lain adalah sebagai berikut: 1) Terdapat pemahaman SR dan checker yang berbeda beda terhadap proses dan kualitas pekerjaan SPPBE Pada saat kunjungan fisik pada SPPBE diketahui bahwa pemahaman masing-masing SR atas standar proses dan kualitas pekerjaan SPPBE berbeda-beda. Beberapa SR diketahui belum memiliki pemahaman yang baik atas apa yang seharusnya menjadi standar minimal yang seharusnya dilakukan oleh SPPBE. Selain itu juga terdapat keterbatasan tenaga checker untuk melakukan QC sehingga frekuensi kunjungan ke SPPBE untuk melihat proses dan hasil pekerjaan dari SPPBE. Hasil kunjungan juga menunjukkan terdapat beberapa checker yang tidak membuat Berita Acara kunjungan lapangan ke SPPBE. 2) Proses pekerjaan di SPBE kurang memadai dalam menjaga kuantitas pengisian, kualitas handling tabung serta kurang memperhatikan aspek safety Beberapa hal yang ditemukan saat melakukan kunjungan fisik di Region I, III, V, dan VI atas proses pekerjaan SPPBE adalah sebagai berikut: 55   

  a. Proses penyortiran tabung bocor di SPPBE berbeda-beda, ada yang dilakukan dengan merendam tabung yang sudah diisi ke dalam bak air dan ada dengan metode penetesan air dari bagian atas tabung. b. Terdapat operator yang tidak menyortir tabung sesuai kriteria seleksi dengan benar (tabung korosi, terdapat perubahan bentuk, kerusakan di hand guard dan foot ring, cat dan marka tabung yang sudah buram, dan masa uji tabung yang telah habis masa edarnya/kadaluarsa). c. Terdapat proses handling tabung yang dilakukan dengan cara digelinding atau dilempar. Sedangkan berdasarkan buku panduan, handling tabung seharusnya dilakukan dengan diangkat, dipanggul, atau menggunakan alat bantu angkut. Benturan/gesekan antar tabung memungkinkan mengakibatkan perubahan fisik secara permanen dan menimbulkan percikan api. d. Terdapat pekerja SPPBE yang bekerja tidak menggunakan APD lengkap, misalnya pakaian kerja standar (lengan panjang), safety helmet, safety shoes, masker, dan sarung tangan. e. Operator tidak melakukan sampling penimbangan ulang untuk meyakinkan bahwa isi LPG dalam tabung tepat isi dengan military standar, dengan rasio: 5 sample (151-280 tabung), 8 sample (281-500 tabung), 13 sample (501-1200 tabung). f. Stok tabung kosong di SPPBE tidak dijadikan sebagai buffer stok tabung isi sehingga mobil truk agen yang datang untuk pengambilan tabung isi harus menunggu proses pengisian tabung terlebih dahulu. g. Berdasarkan hasil pengujian berat isi tabung (penimbangan berat kosong dan berat setelah pengisian) pada saat kunjungan lapangan diketahui terdapat isi tabung yang tidak sesuai dengan berat yang seharusnya. 3) Sarana dan fasilitas SPPBE tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kontrak a. Terdapat beberapa filling machine baik yang berbentuk satuan ataupun carousel yang kurang bagus (dhi. mengeluarkan vapour dalam jumlah yang banyak). b. Terdapat kondisi lantai di SPPBE yang sudah mengalami kerusakan. Kondisi lantai seperti ini dapat memperpendek usia tabung karena menimbulkan benturan/gesekan antara lantai dengan tabung. c. Beberapa SPPBE memiliki area yang sempit untuk proses bongkar muat dan penyimpanan tabung di filling plant. d. Terdapat beberapa kondisi filling machine yang sudah tua dan tampilan angka kurang dapat diyakini kebenarannya. e. Berdasarkan hasil pengujian berat tabung yang sama di beberapa filling machine pada saat kunjungan fisik diketahui menunjukkan berat yang berbeda. Hal ini berarti akurasi angka filling machine diragukan kebenarannya. Operasional SP(P)BE seharusnya berpedoman pada: a. Perjanjian Pengusahaan dan Penggunaan SPPBE antara Pihak Pertamina dan Pihak SPPBE. b. Buku Panduan SPPBE/SPBE/SPPEK. c. Standar SNI tentang Penanganan Tabung Bertekanan. Hal tersebut mengakibatkan: a. Waktu tunggu truk agen di beberapa SPPBE menjadi lama. b. Tabung LPG kemasan yang beredar dimasyarakat berpotensi tidak sesuai standar kualitas isi dan tabungnya. c. Kehandalan tabung menjadi rendah dan masa pemeliharaan serta masa pakainya menjadi lebih singkat.

56   

  Hal tersebut disebabkan: a. Pertamina belum melakukan pengujian secara menyeluruh atas kualitas sarfas, proses pekerjaan, dan kualitas pekerjaan di SPPBE. b. Pertamina belum menetapkan standar waktu pekerjaan SPBE untuk pengisian tabung. Pertamina menyatakan sependapat dengan BPK RI. Penjelasan Pertamina adalah sebagai berikut monitoring di SP(P)BE belum ideal terutama menyangkut checker yang berstatus Out Sourcing (OS), secara organisasi tidak ada fungsi yang bisa memonitor secara ideal (Tidak tersedia kotak jabatan struktural yang khusus menangani monitoring secara ideal), belum tersedia mekanisme control berbasis kesisteman yang ideal/real time, saat ini masih dilakukan manual melalui stock opname bulanan. Sebagai tindak lanjut, di tahun 2013 akan dilaksanakan program monitoring di SP(P)BE yang berbasis pada IT dan kesisteman. Pertamina juga akan menetapkan standar proses pengisian di SP(P)BE sebagai SLA, mulai truk agen masuk ke SPPBE (melalui gate in) sampai dengan truk agen keluar (gate out). BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina agar: a. Melakukan pengujian secara menyeluruh atas kualitas sarfas, proses pekerjaan, dan kualitas pekerjaan di SPPBE sesuai dengan Perjanjian, Buku Panduan SPPBE/SPBE/SPPEK, dan Standar SNI tentang Penanganan Tabung Bertekanan. b. Menetapkan standar waktu pekerjaan SPBE untuk pengisian tabung 10. Standarisasi Proses dan Waktu Pengisian LPG ke Skid Tank Depot Belum Ditetapkan Mengakibatkan Ukuran Kinerja Filling Tidak Dapat Diketahui Depot merupakan fasilitas supply dan distribusi LPG untuk penimbunan dan pendistribusian ke SPBE. Depot LPG mendapatkan di-supply dari kapal, produksi kilang, ataupun truk skid tank. Proses discharging dari kapal memakan waktu yang berbeda bergantung dari flow rate. SPBE akan mengambil LPG dari depot dengan menggunakan truk skid tank yang bermuatan 15 atau 18 MT. Truk tersebut akan membawa dokumen berupa Loading Order dan Surat Perintah Angkut. Pengisian dari depot ke truk skid tank juga memakan waktu yang berbeda di setiap depot. Proses filling LPG ke skid tank di depot dimulai dari mobil truk skid tank masuk di area parkir depot, masuk ke gate in, proses penimbangan, masuk ke area filling shed, proses penimbangan after loading dan keluar dari area depot. Beberapa tahapan tersebut mengkonsumsi waktu yang berbeda beda namun demikian waktu yang signifikan adalah waktu tunggu di area parkir dan waktu loading di filling shed. Pemeriksaan pada beberapa depot (Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan) menunjukkan tidak adanya standarisasi waktu proses filling. Secara keseluruhan waktu proses filling mobil skid tank di depot dapat diuraikan menjadi dua hal yaitu waktu tunggu di area parkir dan waktu pengisian/loading di filling shed yang direpresentasikan oleh waktu gate in dan gate out Depot. Masing masing depot memiliki karakteristik filling ke skid tank yang berbeda-beda sesuai dengan peralatan filling yang dimiliki. Untuk depot-depot yang memiliki peralatan filling dengan control elektronik berupa mass flowmeter seperti di Tanjung Priok, Sekong dan Panjang, pengendalian atas kecepatan proses filling diatur secara elektronik. Untuk depot yang tidak memiliki peralatan tersebut kendali atas filling ke skid tank diatur secara manual dengan mengatur pompa dan valve. Selain dari faktor tersebut, kecepatan proses filling sangat tergantung

57   

  pada ukuran pipa dan kekuatan pompa. Dari pemeriksaan fisik pada beberapa depot kapasitas pompa dan ukuran pipa masing masing berbeda antara satu depot dengan depot lainnya. Lama proses loading ke skid tank muatan 15 Metrik Ton di Depot bervariasi antara 20 menit sampai dengan 45 menit di Depot yang dikelola oleh Pertamina. Untuk depot swasta yang disewa Pertamina proses loading ke skid tank lebih cepat yaitu antar 20 – 25 menit per sekali isi untuk truk skid tank muatan 15 metrik ton. Proses loading di terminal LPG swasta lebih cepat dibandingkan dengan Pertamina karena peralatan yang dimiliki oleh depot tersebut secara umum lebih baik dibandngkan dengan depot yang dikelola Pertamina. Proses Loading LPG ke skid tank bervariasi tergantung dari fasilitas pengisian berupa mass flowmeter, ukuran pipa pengisian ke skid tank, dan kapasitas operasi pompa. Beberapa hal yang menyebabkan Pertamina tidak dapat mempertahankan waktu loading yang cepat karena Pertamina tidak memiliki standarisasi peralatan untuk menunjang proses filling dimana di beberapa depot ukuran pipa loading liquid ke skid tank relatif kecil yaitu ukuran 4 inchi, belum dipasangnya peralatan mass flow meter di depot antara lain di Depot Balongan dan Depot LPG Balikpapan, atau rusaknya peralatan mass flowmeter yang ada seperti di Depot Pangkalan Susu, Terminal Pengisian LPG Balongan (swakelola), Depot LPG Surabaya, Depot LPG Makassar. Pertamina dalam hal ini belum dapat mempertahankan servis flowmeter yang ada karena untuk beberapa depot seperti di Depot Tanjung Perak dan Makassar, mass flowmeter tidak dapat dipakai sejak dipasang (rusak sejak awal). Selain itu mass flowmeter di terminal swakelola Balongan sudah lama rusak dan belum pernah diperbaiki. Observasi fisik juga menunjukkan adanya Depot LPG yang menyatu dengan fasilitas pengisian ke tabung LPG SPBE milik anak perusahaan Pertamina (PT Patra Trading). Keberadaan SPBE di area depot menambah jumlah antrian mobil truk di depot dan mengurangi area depot. Fasilitas pengisian tabung yang menyatu dengan area depot terdapat di Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Makassar, Balongan dan Balikpapan. Pertamina seharusnya menetapkan standarisasi proses dan waktu filling dan memasukkannya sebagai salah satu unsur KPI di Depot Ketiadaan standarisasi proses dan waktu pengisian LPG ke skid tank mengakibatkan : a. Penilaian kinerja atas proses filling berupa waktu gate in – out dan loading ke skid tank tidak dapat terukur. b. Terjadi penumpukan truk skid tank di area depot dengan waktu tunggu yang cukup lama. c. Peralatan tidak dijaga kualitas servisnya karena belum menjadi point of interest dari bagian operasi depot. Hal tersebut disebabkan: a. Peralatan di depot banyak yang belum dapat menunjang kinerja pengisian seperti misalnya loading arm depot yang belum dilengkapi dengan mass flowmeter, kapasitas flow rate ke filling shed rendah karena kecilnya pipa di filling shed. b. Pertamina belum menetapkan standarisasi proses dan waktu loading. c. Pertamina belum menetapkan waktu proses filling ke truk skid tank sebagai salah satu item KPI depot. d. Pengisian bottling plant milik anak perusahaan Patra Trading maupun yang dikelola langsung oleh pertamina belum dipisahkan dengan lokasi Depot Pertamina. Pertamina sependapat dengan BPK RI dengan penjelasan sebagai berikut: a. Untuk depot yang tidak memenuhi standar maka peralatan akan disesuaikan atau di-upgrade.

58   

  b. Untuk fasilitas bottling plant di depot LPG tertentu, Pertamina sepakat untuk SPPBE dalam Depot akan direlokasi ke tempat yang memenuhi persyaratan baik teknis, HSSE maupun bisnis. Opsi pembangunan SPPBE COCO perlu direncanakan sama seperti SPBU COCO dalam tujuan strategis dan sebagai SPPBE model. BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina agar: a. Menetapkan standarisasi peralatan dan waktu filling truk skid tank di depot. b. Melakukan percepatan pemasangan dan perbaikan mass flowmeter pengisian skid tank dan secara bertahap melakukan penggantian pipa filling shed skid tank untuk Depot LPG. c. Secara bertahap memisahkan lokasi pengisian bottling (tabung) dari depot.

11. Fasilitas Dermaga 3 di Balikpapan, Dermaga Pangkalan Susu dan Dermaga Gospier Surabaya Kurang Safe Dermaga mempunyai peranan penting sebagai tempat bersandarnya kapal baik BBM maupun LPG. Setiap Refinery Unit maupun depot mempunyai dermaga untuk melakukan proses discharging dan loading. Beberapa indikator kinerja juga berkaitan erat dengan dermaga, misalnya Integrated Port Time (IPT), ketahanan stock, dan safety. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka sudah seharusnya dermaga tersebut didukung oleh peralatan yang memadai. Berdasarkan observasi fisik BPK terhadap tiga dermaga di daerah (Balikpapan, Pangkalan Susu, dan Surabaya), kondisinya dapat diuraikan sebagai berikut: a. Balikpapan Dermaga di Balikpapan merupakan aset Refinery Unit V, Balikpapan. Untuk pemeliharaannya, masih menjadi tanggung jawab RU V (Maintenance Area IV) walaupun dalam operasional sehari-hari, kegiatan di dermaga dilakukan oleh fungsi Marine. BPK telah melakukan kunjungan ke Dermaga Balikpapan pada Desember 2011 dalam rangka Pemeriksaan Perkapalan. Pada kunjungan tahun 2011 tersebut ditemukan kondisi fender rusak, quick release hook sudah tidak berfungsi, boulder pengikat tali banyak yang patah, cat pada pegangan catwalk sudah kusam. BPK telah memberikan rekomendasi untuk memperbaiki fasilitas dermaga tersebut. Pada saat observasi dilakukan kembali bulan November 2012, Pertamina telah melakukan perbaikan di dermaga 1 dan 2. Untuk dermaga yang digunakan untuk discharge LPG (dermaga 3), sudah ada perbaikan tetapi tetap masih banyak kondisi yang rusak dan belum diperbaiki, seperti fender rusak, quick release hook tetap tidak berfungsi. Perbaikan dilakukan terhadap hal-hal yang minor terlebih dahulu seperti pengecatan. Permasalahan utama yang ada di Dermaga dan Depot LPG adalah ukuran pipa LPG ke Depot dan RU mengalami bottle neck di bagian yang berdekatan dengan dermaga dari ukuran 6 inchi – 8 inchi – 10 inchi. Untuk proses sandar kapal LPG sementara ini hanya dapat dilakukan di dermaga 3 padahal dermaga tersebut juga digunakan oleh kapal BBM sehingga hal ini menimbulkan antrian. Okupansi dermaga di Balikpapan sangat tinggi terutama BBM sehingga kapal LPG sering mendapat prioritas kedua. b. Pangkalan Susu Depot Pangkalan Susu merupakan dermaga khusus untuk LPG di Sumatera Utara. Depot ini mendapat supply dari Tanjung Uban maupun dari STS. Kapal yang dapat sandar di dermaga Pangkalan Susu hanya kapal berukuran ± 1.800 MT. Namun dengan adanya pendangkalan alur, maka kapal hanya dapat diberi muatan sebesar ± 1.300 MT (76% dari kapasitas 59   

  maksimal). Hal ini membuat proses discharging dan ketahanan stok menjadi pas-pasan (mepet), mengingat daily thruput LPG di Sumatera bagian utara dan Aceh sudah mencapai ± 1.300 MT. Hampir setiap hari ada kapal yang bongkar di Pangkalan Susu untuk memenuhi LPG di daerah tersebut. Pemeriksaan menunjukkan bahwa selain pendangkalan alur (draft), juga terjadi penurunan tinggi dermaga di area tertentu, fender rusak semua, dan di bagian ujung dermaga malah sudah memakai ban bekas untuk menahan benturan badan kapal. Kondisi fender yang rusak dan penggunaan ban bekas penahan benturan kapal menimbulkan risiko terjadinya gesekan antara dermaga dan kapal yang dapat mengakibatkan percikan api yang dapat membahayakan keselamatan. Manajer Marine Region I dan Manajer Operasi LPG & Gas Product pernah membuat studi kelayakan dengan mengundang konsultan. Hasil studi tersebut telah mengusulkan untuk melakukan revitalisasi Dermaga Pangkalan Susu. c. Surabaya Dermaga Gospier di Tanjung Perak Surabaya merupakan sarana dan prasarana discharge di bawah pengelolaan fungsi Supply and Distribustion. Dermaga tersebut digunakan untuk proses loading dan discharge BBM maupun LPG. Observasi BPK atas sarana dan prasarana dermaga Gospier di Tanjung Perak menunjukkan bahwa dan prasarana tersebut mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Hal itu ditandai dengan hose yang berserakan, breasting dolphin yang miring, fender yang yang sudah lepas, catwalk yang keropos dan posisi kapal yang menempel di jetty head. Kerusakan di dermaga tersebut membawa dampak pada aspek keselamatan kapal maupun muatan kapal yang akan di-discharge ke area depot LPG. Seharusnya sarana dan fasilitas dermaga memadai dan baik untuk menunjang kegiatan discharging dan loading LPG. Hal tersebut mengakibatkan: a. Risiko kecelakaan kerja akibat dari sarana dan prasaran dermaga yang belum memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan. b. Potensi terjadi depot kritis yang pada akhirnya menimbulkan kelangkaan LPG (tidak dapat melakukan bongkar muat LPG). Hal tersebut disebabkan: a. Pertamina RU V Balikpapan belum melakukan perbaikan pada sarana dan fasilitas di dermaga 3. b. Pertamina LPG and Gas Product belum mensinkronkan ukuran pipa ke ukuran 10 inchi LPG dari dermaga 3. c. Pertamina fungsi LPG and Gas Product belum merealisasikan perbaikan dermaga dan penggantian fender di pangkalan Susu. d. Pertamina fungsi S & D belum melakukan perbaikan dermaga Gospier Surabaya. Pertamina sependapat dengan BPK RI dengan penjelasan sebagai berikut: a. Dermaga Balikpapan merupakan milik RU V dan dipakai oleh berbagai unit bisnis (Aviasi, FRM, FIMM, S&D, LPG&GP) sehingga perbaikannya akan melibatkan berbagai fungsi di M&T dan kewenangan perbaikan tersebut berada pada RU V. Pengelolaan aset prasarana (Dermaga/jetty dan SPM Pelsus/Tersus dan pengeloaan pemeliharaannya (Anggaran Biaya Operasi/ABO) oleh RU V Balikpapan, sedangkan asset sarana (kapal, SBNP, alur dan PLLP) Pelsus/Tersus dan pengelolaan pemeliharaannya (ABO) dikelola oleh fungsi Marine. RU V Balikpapan sudah melakukan beberapa perbaikan pada dermaga 3 selama tahun 2012. Untuk perbaikan fender dan quick release hook sudah diprogramkan pada tahun 2013.

60   

  b. Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan BPK untuk Pangkalan Susu, LPG&GP menganggarkannya melalui ABI maupun ABO pada RKAP 2013. ABI untuk revitalisasi Depot Pangakan Susum sedangkan Pengerukan menggunakan ABO. c. Dermaga Gospier merupakan sarana penerimaan yang dipakai bersama dengan fungsi S&D, dimana dungsi S&D sebagai owner (Pengelola utama). Pada bulan Juni 2012 telah diusulkan ABI untuk upgrading dermaga Gospier Surabaya Group dengan nilai investasi Rp12 Milyar untuk perbaikan: tiang pancang breasting dolphin kanan, tiang pancang sebagian jetty Head, perluasan area jetty head, pemasangan jib crane, pneggantian catwalk kayu dan penyediaan jembatan akomodasi. Perbaikan dilakukan tahun jamak karena tingginya occupancy jetty, status usulan sedang di PIMR dan menunggu persetujuan RUPS. Untuk perbaikan terakhir pada bulan Desember sedang diperbaiki satu rubber fender breasting dolphin sebelah kiri. BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina agar: a. Melaksanakan revitalisasi dermaga yang sudah masuk dalam RKAP. Untuk yang belum masuk RKAP, agar ABI revitalisasi dermaga diprioritaskan. b. Melakukan penggantian pipa dari ukuran 6 dan 8 inchi ke ukuran 10 inchi untuk mempercepat proses discharge LPG pada Depot Balikpapan. c. Melakukan perbaikan dermaga 3 Balikpapan, Pangkalan Susu Sumatera Utara, dan Gospier Surabaya.

12. Beberapa Item Kinerja pada KPI Fungsi LPG Belum Tercapai Kinerja fungsi maupun pegawai Pertamina dapat dilihat pada realiasasi Key Performance Indicator (KPI). KPI pada dasarnya merupakan ukuran kinerja yang ditetapkan di awal dan menjadi komitmen bagi fungsi maupun pegawai untuk mencapainya. KPI dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu direktorat mulai dari direktur hingga diturunkan sampai tingkat manajemen terendah baik di pusat maupun di region. KPI menilai kinerja dari aspek finansial, operasional, pengembangan bisnis, dan manajemen pekerja. Berdasarkan observasi pada dokumen KPI periode 2011-2012, ada beberapa indikator pada Fungsi LPG and Gas Product yang masih belum tercapai, antara lain: a. Hari pembelajaran karyawan (VP LPG & Gas Product) Untuk menunjang kompetensi pegawai Pertamina, Pertamina mewajibkan setiap pegawainya mengikuti pelatihan selama 7,5 hari. Hal ini telah disepakati dan ditulis dalam Key Performance Indicator (KPI). Pada periode 2011, tercatat bahwa hari pembelajaran pegawai Pertamina masih 6,58 hari. Hal ini berdampak membuat lampu indikator kinerja LPG dan Gas Product menjadi merah. Kendala utama pada indikator hari pembelajaran ini adalah kurangnya SDM yang dapat menggantikan ketika orang tersebut mengikuti pembelajaran atau pelatihan. Orang yang mendapat kepercayaan itu menjadi sedikit mengikuti pembelajaran atau pelatihan. b. Pengadaan tabung LPG non 3 kg tidak mencapai target (Manajer Operasi) Fungsi Operasi melakukan pengadaan tabung LPG non 3 kg untuk 2011 sebanyak 80.000 (base) dan 100.000 (strecth). Pengadaan tabung tersebut dimaksudkan sebagai tabung rolling. Namun, setelah dilakukan perhitungan ulang, ternyata yang dibutuhkan tidak sebanyak itu. Sampai akhir tahun 2011, hanya dapat diperoleh 60.500 tabung atau sekitar 75%. Hal ini berdampak pada salah satu indikator indikator operasional Manager Operasional LPG menjadi merah. Ketidakmatangan dalam perencanaan membuat perhitungan tabung rolling

61   

  menjadi berlebih daripada yang dibutuhkan. Sementara itu Fungsi LPG and GP tidak mencantumkan dalam KPI pengadaan tabung 3 kg. c. KPI ketahanan stock belum mengatur secara detail tentang ketahanan depot (Manajer Operasi) Salah satu indikator kinerja dari Manajer Operasional LPG dan Gas Product adalah ketahanan stok nasional. Dalam kesepakatan KPI 2011 tersebut dicantumkan bahwa ketahanan stok nasional adalah 11 hari (base) dan 15 hari (strecth) dan diubah menjadi 16,5 hari (base) dan 15 hari (strecth). Pada kenyataannya, posisi ketahanan 11 atau 15 hari (2011) maupun 15 dan 16,5 hari (2012) tersebut merupakan cakupan secara keseluruhan baik di Floating Storage maupun di darat (tanki depot). Ketahanan stok nasional selama 11 hari yang mencakup secara keseluruhan stok darat dan laut belum dapat menunjukkan bahwa stok nasional dalam kondisi aman. Stok tersebut perlu didefiniskan untuk berapa stock di darat dan berapa stok di laut atau in transit. Walaupun kondisi stok 11 hari, hal tersebut belum serta merta menunjukkan kondisi stok yang aman (tidak terjadi kelangkaan di masyarakat). Jika kondisi stok di laut 10 hari sementara di darat (tanki depot) tinggal 1 hari, secara total masih 11 hari. Namun, stok di darat yang tinggal 1 hari tersebut sudah dapat disebut kritis dan tidak aman. Stok selama 10 hari di laut berpotensi tidak dapat disalurkan ke masyarakat apabila ada gangguan terkait cuaca dan gelombang laut dan untuk dapat didischarge masih dibutuhkan waktu untuk sandar dan muat di depot. Potensi ketidakamanan stok dapat terjadi jika tidak ada ketentuan atau indikator yang mengatur lebih detil pembagian antara stok di laut maupun di darat. d. Losses di Depot Tanjung Uban mencapai 0,55% Depot Tanjung Uban berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus pengolahan LPG refrigerated (Propana dan Butana). Kapal-kapal impor yang mengangkut LPG refrigerated akan ditampung di Depot Tanjung Uban. Kemudian, di depot ini ada proses dari LPG refrigerated (propana dan butana) menjadi LPG mix presurized. Selama periode 2011, KPI menetapkan working losses di setiap depot adalah 0,02% (base) dan 0 (strecth). Namun, sampai akhir tahun 2011, tercatat working losses di Depot Tanjung Uban sebesar 0,55%. Hal tersebut menyebabkan indikator working losses Depot Tanjung Uban menjadi merah. Depot Tanjung Uban meminta pertimbangan bahwa Tanjung Uban bukan merupakan depot biasa atau tempat penyimpanan LPG saja. Di Depot Tanjung Uban terdapat proses, yaitu mengubah LPG refrigerated (propana dan butana) menjadi LPG mix pressurized, yang tidak terdapat di depot lain. Manajemen Depot berpendapat bahwa depot ini sekaligus sebagai LPG mini plant dan meminta agar working losses tidak disamaratakan menjadi 0,02%. Pada periode 2012, indikator working losses di Depot Tanjung Uban diubah menjadi 0,55% mengakomodasi permintaan depot tersebut. Selain itu, peralatan di Depot Tanjung Uban sudah tua dan perlu dilakukan revitalisasi. Penyusunan KPI seharusnya dilakukan dengan mencantumkan item KPI yang menunjang peningkatan kinerja dari waktu ke waktu serta definisi item KPI harus secara jelas dinyatakan dalam kesepakatan KPI. Hal tersebut mengakibatkan: a. Karyawan menjadi kurang update dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini terkait dengan pengoperasian LPG. b. Potensi terjadi kekurangan tabung (jika hitungan perkiraan pengadaan tabung benar) atau pemborosan tabung (jika hitungan perkiraan pengadaan tabung keliru).

62   

  c. Potensi terjadi kekurangan stok LPG di darat yang pada akhirnya membawa akibat kelangkaan LPG di masyarakat. d. Pertamina kehilangan volume LPG berupa lossess di atas toleransi sebesar ± 0,5%. Hal tersebut disebabkan: a. Manajemen Pertamina belum merencanakan secara jangka panjang kebutuhan pelatihan bagi karyawan. b. Pertamina belum merencanakan pengadaan tabung rolling dengan baik. c. Pertamina belum detil mengatur ketahanan stok di setiap point baik di darat maupun di laut. d. Pertamina belum melakukan perencanaan investasi baru berupa perbaikan atau penggantian sarana dan prasarana di terminal LPG Tanjung Uban untuk pengurangan loss. Pertamina sependapat dengan BPK RI dengan penjelasan sebagai berikut: d. Hari pembelajaran karyawan: setuju akan dilakukan improvement di tahun mendatang untuk kebutuhan pelatihan jangka panjang. e. Pengadaan tabung non LPG 3 kg tidak mencapai target karena terkendala tertundanya konversi di daerah tertentu sehingga tidak membutuhkan tabung rolling. Ke depan akan dibuat perencanaan yang lebih baik/matang dengan mempertimbangkan kondisi riil pasar. f. KPI ketahanan stok belum diatur secara detail ketahanan stok depot. Untuk mempertahankan stok minimum 11 hari maka sementara digunakan floating storage VLGC. Definisi ketahanan stok darat belum dapat ditetapkan dalam KPI tahun 2012 belum dimungkinkan disebabkan keterbatasan storage LPG darat. g. Losses Tanjung Uban mencapai 0,55% karena terminal LPG Tanjung Uban memiliki karakteristik khusus dimana desain awalnya digunakan sebagai back loading. Terminal LPG Tanjung Uban adalah pengumpul kargo pressurized menjadi kargo refrigerated untuk ekspor, namun seiring berjalannya waktu menjadi sebaliknya yaitu menerima kargo refrigerated lalu diubah menjadi pressurised. Keseimbangan sistem untuk operasi diperlukan dengan sistem flaring (losses menjadi tinggi). Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan survey pendahuluan dan selanjutnya akan dilakukan reengineering dan revitalisasi/perbaikan kinerja terminal (perbaikan compressor, sistem pipa, automasi system, dll). BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina sebagai berikut: a. Menyusun rencana jangka panjang kebutuhan pelatihan dan upskiling karyawan dengan pengetahuan tentang pengoperasian LPG. b. Menetapkan proses perhitungan dan perbandingan antara tabung rolling, tabung baru, dan tabung existing serta memenuhi kebutuhan tabung rolling. c. Menetapkan secara spesifik ketahanan stok baik di darat dan di laut sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kinerja dengan menetapkan item tersebut sebagai target yang akan dicapai dari waktu ke waktu. d. Segera melaksanakan revitalisasi LPG di Tanjung Uban dan membuat kajian penetapan losses untuk terminal LPG refrigerated. 13. Fleksibilitas Operasi dan Daya Tampung Depot LPG Balikpapan Sangat Terbatas untuk Menjaga Stok Aman di Kalimantan Depot LPG Balikpapan mempunyai 4 tanki penyimpanan LPG, yaitu T-LPG-01 (500 MT), T-LPG-02 (1.500 MT), T-LPG-A (40 MT), dan T-LPG-B (40 MT). Total kapasitas tangki di Depot Balikpapan adalah 2.080 MT. Tanki tersebut digunakan untuk menyimpan LPG dari injeksi kapal (discharge) dan injeksi dari produksi RU V Balikpapan. Selain untuk menyimpan, tanki depot LPG Balikpapan digunakan untuk memuat LPG (backloading) ke kapal. Untuk 63   

  proses injeksi atau discharge dari kapal, LPG akan disalurkan langsung ke tanki depot dan sekali waktu dilakukan melalui tangki RU V. Sementara, injeksi dari RU V, tidak dilakukan langsung dari produksi kilang melainkan disalurkan dari tanki hasil produksi kilang. Depot Balikpapan menyalurkan (thruput) rata-rata 350 MT/hari untuk wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Dengan kapasitas tersebut di atas maka ketahanan stok di depot LPG Balikpapan adalah sejumlah 6 hari. Sementara itu RU V mempunyai 2 tanki LPG, kapasitas masing-masing tangki tersebut adalah 2.500 MT, sehingga total kapasitas tanki RU V adalah 5.000 MT. Lokasi tangki LPG RU V Balikpapan bersebelahan dengan lokasi Tangki LPG milik Depot LPG. Pemeriksaan menunjukkan bahwa Depot LPG Balikpapan menghadapi kendala terkait fleksibilitas operasi dan daya tampung yang sangat terbatas untuk menjaga stok aman di Kalimantan. Produksi dan kapasitas tangki penyimpanan LPG di RU V Balikpapan terbatas pada angka maksimal 200 MT per hari, dengan rata-rata sekarang 170 MT per hari. Dengan demikian untuk memenuhi kapasitas satu tangki produksi LPG RU V tersebut dibutuhkan waktu ±15 hari (2.500 MT/170 MT/hari). RU V Balikpapan memerlukan 2 tangki sebagai sarana produksi dan sarana penyimpanan finished goods, namun demikian Produksi LPG dari RU V Balikpapan sangat kecil sehingga kapasitas storage di RU V dapat dikurangi dengan melakukan pertukaran dengan salah satu tangki di Pemasaran Niaga yang berada di area Pemasaran Niaga. Salah satu tangki di RU V tersebut pernah digunakan untuk sarana injeksi (pengisian LPG dari kapal ke tangki) namun demikian hal tersebut belum dilakukan secara rutin. Apabila penukaran tangki dapat dilakukan maka kapasitas depot LPG meningkat sebagai tempat penampungan injeksi dan hasil produksi kilang) dan di lain pihak tidak menganggu fasilitas penyimpanan LPG hasil produksi kilang (produksi kilang Balikpapan kecil sehingga kemungkinan terjadinya tank top di tangki LPG tidak akan terjadi). Seharusnya depot LPG memiliki fleksibilitas operasi yang ditunjang dengan adanya tempat penyimpanan LPG yang memadai dan sarana discharge yang memadai ditinjau dari aspek discharge, injeksi, maupun backloading. Berdasarkan KPI Operasi maka ketahanan stok di depot Nasional adalah base 11 hari stretch 16 hari. Posisi stok yang aman adalah berada di tangki penimbunan darat. Dengan demikian Balikpapan dengan rata rata thruput 350 MT/hari maka estimasi stok di depot selama 11 hari dengan = 3.850 MT. Hal tersebut mengakibatkan: a. Ketahanan stok berpotensi untuk menurun dari konsidi eksisting 6 hari dengan kondisi tanki sekarang (kapasitas: 2.000 MT), risiko ketahanan stok lebih menurun apabila salah satu tangki bermasalah. b. Adanya risiko ketidaksinkronan antara LPG yang disimpan di tangki pengolahan yang kemungkinan berlebih sementara itu LPG di tanki pemasaran dan niaga kurang. Hal tersebut disebabkan Pertamina belum mengupayakan fleksibilitas operasi dengan melakukan pemakaian tangki LPG milik RU V sebagai tangki penyimpanan dalam rangka menjaga ketahanan stok dan fleksibilitas operasi. Pertamina sependapat dengan BPK RI. Dengan pertimbangan produksi RU V yang relatif rendah dan cenderung turun akan diusulkan agar RU V dapat menyerahkan sebagian storage LPG kepada LPG &GP sehingga dapat mendukung fleksibilitas operasi dan daya tampung Depot Balikpapan. Pada prinsipnya RU V akan men-support operasional depot LPG, bila direncanakan untuk melakukan pertukaran dengan satu tangki pemasaran niaga maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan: 64   

  a. RU V memiliki 2 tangki LPG masing masing 2.500 MT. b. Pola operasi tangki tersebut satu tanki untuk menampung produksi LPG dari kilang dan satu tangki untuk produk, penyiapan dan distribusi. c. Dari aspek maintenance, untuk perbaikan /overhaul tangki LPG dilakukan 3 tahun sekali dan dilaksanakan pada saat TA (Turn Around). d. P roduksi LPG RU V, waktu batching tangki dan aspek legalitas dan asuransi. BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina untuk melakukan penukaran salah satu tangki milik Depot dengan tangki ukuran 2.500 MT milik RU Balikpapan yang dimulai dengan kajian atas penggunaan tangki tersebut dengan mempertimbangkan pemanfatan dan operasi peralatan-peralatan penunjangnya.

14. Jalur Keluar Masuk Truk Skid Tank LPG ke Depot LPG Balikpapan dalam Kondisi Kurang Safe Depot LPG Balikpapan melayani SPPBE dan agen LPG di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Posisi Depot LPG Balikpapan berdekatan dengan Depot BBM dan berada di dalam area Refinery Unit (RU) V. Area Depot LPG dan RU V dipisahkan oleh pagar pembatas dan berada di sebelah bukit dengan jalur masuk ke area depot yang menanjak menuju ke area parkir truk skid tank dan menurun ke arah depot. Jalur masuk truk skid tank menuju depot LPG sama dengan truk BBM ke arah Depot BBM, namun kemudian terpisah pada jarak kira kira 20 meter dari pintu masuk. Truk skid tank harus melalui jalur menanjak (berbukit) untuk sampai ke Depot LPG. Kemiringan jalur tanjakan tersebut adalah kira-kira 30°. Jalur menuju depot LPG tersebut hanya terdiri dari satu jalur yang tidak terpisah antara jalur masuk dan jalur keluar depot. Selain itu jalur tersebut sangat sempit untuk truk skid tank yang bersimpangan. Untuk mengurangi risiko persinggungan antara truk masuk dan keluar truk diberikan tempat penampungan sementara di area parkir yang berada di perbukitan tersebut. Truk-truk tersebut akan menuju depot setelah dipanggil petugas depot. Berdasarkan observasi fisik diketahui bahwa setelah dari area parkir jalur ke depot menurun dan berhadapan langsung dengan tanki LPG depot dengan kapasitas 1.500 MT (T-LPG02). Di depan tanki LPG tersebut telah dibangun pagar setinggi ±1,50 m sebagai proteksi atau pengaman jika truk tersebut remnya blong atau jatuh. Truk skid tank yang selesai melakukan loading, setelah keluar dari gate out, truk tersebut harus bermanuver secara drastis dengan tikungan tajam ke arah kiri lalu menuju ke arah tanjakan yang curam. Manuver seperti itu dirasakan kurang safe karena beban truk yang berat oleh muatan LPG berisiko untuk tergelincir ke bawah atau skid tank-nya dapat terlepas atau terguling jika truknya tidak kuat. Keadaan tersebut sangat berbahaya karena lokasi manuver truk skid tank tersebut berdekatan dengan tanki LPG (T-LPG-02). Untuk menghindari kondisi jalan yang kurang aman tersebut perlu dibuat rute baru dengan kemiringan yang lebih landai. Jalur seperti itu diakibatkan oleh terbatasnya lahan yang dimiliki oleh Depot LPG sementara itu kemungkinan perubahan jalaur ke arah yang lebih landai terkendala oleh kepemilikan lahan di luar area Depot yang dimiliki RU V. Pola operasi depot seharusnya mentaati ketentuan sebagai berikut: a. Kemiringan jalan untuk fasilitas permanen yang diizinkan oleh Departemen Pekerjaan Umum (Standar Perencaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan) adalah 10%. b. Proses pendistribusian LPG harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan. Aspek safety menjadi bagian yang tidak boleh dikesampingkan karena apabila dilanggar akan mengakibatkan resiko bencana yang dapat menganggu proses distribusi LPG. 65   

  c. Dalam rangka Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran LPG, Pertamina seharusnya dapat mengurangi risiko yang fatal, dan kecelakan kerja yang berdampak pada pekerja maupun fasilitas depot. Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadinya tabrakan antar truk/skid tank dan antara truk skid tank dengan tanki LPG (T-LPG-02) dan yang dapat mengakibatkan menggangu distribusi LPG di wilayah di Kalimantan. Hal tersebut disebabkan Pertamina belum mengupayakan jalur yang aman untuk mobilisasi truk skid tank pengangkut LPG keluar masuk depot yang ditandai dengan adanya kondisi tidak aman, berupa turunan yang curam, sekitar 30% dan arah belok yang “patah” sehingga truk atau skid tank sulit bermanuver dan harus sangat berhati-hati. Pertamina sependapat dengan BPK RI. Rencana perbaikan sudah dianggarkan di ABI tahun 2013, namun ada keterbatasan luas area Depot LPG Balikpapan yang berbatasan dengan infrastruktur RU V. Di lain pihak RU V balikpapan telah menyatakan akan men-support Depot Balikpapan terkait dengan perubahan jalur ke arah yang lebih landai (safe). Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut oleh fungsi terkait. BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina untuk membuat jalan alternatif yang memutar untuk menghindari tikungan yang tajam dan mengurangi derajat kemiringan jalur keluar masuk skid tank dari dan keluar Depot LPG Balikpapan.

15. Perawatan pada Masa Pemeliharaan maupun Pasca Pemeliharaan Depot LPG Tanjung Sekong dan Panjang Kurang Maksimal Kebutuhan LPG meningkat seiring adanya program konversi minyak tanah ke LPG sejak tahun 2007. Dengan kenaikan yang signifikan atas kebutuhan LPG dan masih terbatasnya sarana penyimpanan, maka diperlukan tambahan kapasitas timbun LPG nasional agar penyediaan LPG domestik dapat lebih handal dan tidak mudah terjadi krisis persediaan apabila terjadi gangguan pada rangkaian aktivitas Supply & Chain LPG domestik. Di samping itu, tambahan sarana penyimpanan diperlukan juga untuk mempermudah transportasi LPG sampai ke tangan konsumen. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sarana penimbunan tersebut, Pertamina antara lain telah membangun depot baru di Panjang di Lampung dan Tanjung Sekong di Banten. Pemeriksaan atas kedua depot tersebut menunjukkan hal hal sebagai berikut: a. Depot LPG Panjang Depot LPG Panjang mulai dibangun pada tanggal 29 Agustus 2009 oleh Kontraktor PT Rekayasa Industri, masa commissioning adalah dari tanggal 21 Agustus 2011 s.d. 7 Oktober 2011, sementara itu masa pemeliharaan berakhir pada bulan Oktober 2012. Depot ini berfungsi sebagai sarana penimbunan dan penyaluran LPG ke SP(P)BE di wilayah Lampung dan sekitarnya dengan thruput 400 – 500 MT/hari. Supply LPG berasal dari Tanjung Uban, STS Teluk Semangka, dan STS Balongan menggunakan kapal tanker LPG (Semiref & Pressurized). Kapasitas penimbunan yang dimiliki Depot Panjang adalah 2 (dua) buah tanki timbun masing-masing berkapasitas 2.500 MT sehingga kapasitas total adalah 5.000 MT. Depot ini memiliki 3 (tiga) filling shed dengan flow rate 30 MT/jam, 2 (dua) unit LPG Pump @167 MT/jam, serta telah menggunakan TAS (Terminal Automation System) sehingga bisa dikendalikan melalui control room. Saat observasi tanggal 30 November 2012, Tim menemukan hal-hal sebagai berikut: - Warna kedua tanki sudah kuning kecoklatan karena penyiraman untuk pendinginan saat suhu 40 derajat menggunakan air payau. - Tiang penyangga tanki perlu perawatan (semennya retak). 66   

  -

Kondisi di bawah tanki (plat tanki, flang) berkarat. Kedua tanki tidak memiliki alat pembanding untuk mengukur level. Satu-satunya yang dimiliki adalah ATG. Selain menggunakan ATG yang sudah terpasang, sebaiknya Pertamina memiliki back up yang bisa langsung digunakan manakala ATG tersebut mengalami kerusakan.

Dalam TKO No. B-014/F12112/2012-S0 tentang Pemeliharaan Inspeksi & LOTO disebutkan bahwa bagian Eng. Planning & Maintenance bertanggung jawab atas tersedianya spare part semua peralatan yang diperlukan sehingga pelaksanaan jadwal pemeliharaan dapat berjalan dengan baik. Monitoring kondisi peralatan dilakukan setiap hari oleh Supervisor Receiving, Storage & Distribution dan Bagian Eng. Planning & Maintenance. Foto Depot Panjang Warna tanki kecoklatan

Semen tiang penyangga retak

Flang Karat

Plat Tanki Karat

67   

  Flang Karat

b. Depot LPG Tanjung Sekong Depot LPG Tanjung Sekong mulai beroperasi April 2012 (masa pemeliharaan s.d. April 2013). Kontraktornya adalah PT Wijaya Karya. Depot ini dibangun terutama untuk memenuhi kebutuhan LPG masyarakat dan industri di wilayah Banten dan Jawa Barat bagian Barat. Kapal yang bisa melakukan proses discharge adalah kapal dengan ukuran 3.500 s.d. 25.000 DWT (kargo 1.800 s.d. 10.000 MT). Supply LPG berasal dari STS Teluk Semangka. Depot ini memiliki 1 (satu) buah jetty yang berada di atas air dan berjarak sekitar 800 m dari Depot. Fasilitas penimbunan LPG adalah 10.000 MT dengan rincian 4 x 2.500 MT. Saat Observasi ke Depot tanggal 26 November 2012, Tim menemukan hal-hal sebagai berikut: - Warna tanki sudah kuning kecoklatan karena penyiraman menggunakan air payau. - Tanki tidak memiliki alat pembanding untuk mengukur level. Satu-satunya yang dimiliki adalah ATG. Selain menggunakan ATG yang sudah terpasang, sebaiknya Pertamina memiliki back up yang bisa langsung digunakan manakala ATG tersebut mengalami kerusakan. - 1 (satu) buah pompa mengalami kerusakan seal dan sedang dalam proses perbaikan (masih garansi kontraktor). - Sensor vapour pressure transmitter di tanki 3 mengalami kerusakan. Atas kerusakan sensor ini, pihak depot baru mengetahui saat Tim melakukan observasi fisik. Sedangkan pihak kontraktor telah mengetahuinya namun tidak memberitahukan pihak depot. Karena masih dalam masa pemeliharaan, maka kerusakan ini akan ditanggung oleh pihak kontraktor. Dalam TKO No. B-011/F13134/2012-S0 tentang Pemeliharaan Inspeksi & LOTO disebutkan bahwa monitoring kondisi peralatan dilakukan setiap hari oleh Senior Supervisor Receiving, Storage & Distribution dan Bagian Maintenance. Untuk menghindari kondisi di mana terjadi kerusakan peralatan atau sarfas depot yang tidak segera terlaporkan, maka pihak depot harus melakukan monitoring peralatan sesuai dengan TKO ini.

68   

  Foto Depot Tanjung Sekong Warna tanki kecoklatan

Sensor vapour pressure transmitter rusak

Pompa rusak

Pemeliharaan Depot LPG seharusnya mentaati: a. TKO No. B-014/F12112/2012-S0 tentang Pemeliharaan Inspeksi & LOTO. b. TKO No. B-011/F13134/2012-S0 tentang Pemeliharaan Inspeksi & LOTO. Hal tersebut mengakibatkan: a. Pertamina berpotensi untuk tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam jangka panjang dari depot yang dimiliki. b. Pertamina akan mengeluarkan tambahan biaya untuk perawatan dan pergantian peralatan yang diakibatkan dari pola perawatan depot yang kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan: a. Pertamina belum memasukkan penyediaan sarana back up peralatan ATG sebagai antisipasi apabila ATG gagal berfungsi. b. Manajemen Depot LPG Sekong dan Panjang menggunakan air payau sebagai pendingin tanki. c. Manajemen Depot LPG Panjang tidak melakukan perawatan atas kondisi sarana dan fasilitas dengan baik. d. Pengawasan oleh Manajemen Depot LPG Sekong kepada kontraktor kurang ketat. Pertamina sependapat dengan BPK RI. Untuk Depot LPG Panjang akan diusulkan untuk dipasang sight glass sebagai back up/pembanding ATG yang sudah ada. Untuk perawatan dan mencegah karat maka ditegaskan kembali untuk penyiraman tangki tidak menggunakan air payau dan akan dilakukan inspeksi ulang di depot LPG Tanjung Sekong, Depot Panjang dan depot LPG lainnya dalam rangka penyusunan preventive maintenance. 69   

  BPK RI merekomendasikan Direksi Pertamina agar: a. Memanfaatkan masa pemeliharaan dengan memperketat pengawasan kepada kontraktor dan meminta kepada kontraktor untuk segera mengganti peralatan yang rusak pada masa pemeliharaan. b. Melakukan inspeksi menyeluruh atas Depot LPG Panjang dan Tanjung Sekong untuk penyusunan pola program preventive maintenance yang ideal. c. Mengganti air untuk spraying ke tangki dari air payau menjadi air tawar. d. Memasang fasilitas back up ATG di Depot Panjang maupun Tanjung Sekong.   BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA   

70