JENIS-JENIS AUDIT SEKTOR PUBLIK
Dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu, A. AUDIT KEUANGAN
Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. B. AUDIT KINERJA (PERFORMANCE AUDIT)
Audit kinerja dapat dilaksanakan oleh external auditor maupun internal auditor. Sesuai amanat UU No. 15 Tahun 2004 dan PP No. 60 Tahun 2008. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan mandat dan kewenangan kepada BPK – BPK – sebagai lembaga pemeriksa eksternal – untuk melaksanakan audit kinerja. Di sisi lain, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan audit kinerja, sebagai suatu bentuk pengawasan. Dengan demikian, auditor eksternal dan auditor internal perlu berkoordinasi dalam melaksanakan audit kinerja. Jangan sampai terjadi overlapping. Keduanya harus menjaga hubungan dan komunikasi yang harmonis agar tercipta konfigurasi audit kinerja yang baik. Audit kinerja. Audit kinerja saat ini merupakan genderang perang bagi Kementerian dan lembaga setelah keluan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian dan Lembaga Pemerintah sangat komitmennya untuk meningkatkan praktik dan kapasitasnya di bidang audit kinerja. Bagaimana perkembangan audit sektor publik? Apa manfaat yang bisa diperoleh? Bagaimana Pendekatan digunakan?
Setelah pemerintah mengeluarkan UU KIP No 14 Tahun 2008 serta memuat dalam lembaran negara Republik Indonesia. Masyarakat berkeingan mengetahui sejauman uang negara yang berasl dari sektor pajak yang dibayar warga negara Republik Indonesia yang taat pajak apakah dikelola dengan baik Dalam arti, apakah uang negara digunakan untuk memperoleh sumber daya dengan hemat (spend less), digunakan secara efisien (spend well), serta dapat memberikan hasil optimal yang membawa manfaat bagi mas yarakat (spend wisely). "Audit kinerja merupakan metamorfosis dari audit intern (internal audit) yang kemudian berkembang menjadi audit operasional (operational audit) dan selanjutnya menjadi audit manajemen (management audit). Audit manajemen berfokus pada penilaian aspek ekonomi dan efisiensi. Audit manajemen kemudian dilengkapi dengan audit program (program audit) yang bertujuan untuk menilai efektivitas. Koalisi antara audit manajemen dan audit program inilah yang disebut sebagai audit kinerja (performance audit)." Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan sebagai pengembangan diri audit keuangan. Audit kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu Kementerian/Lembaga Pemerintah, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran yang kegiatan yang menggunakan anggaran. Oleh karena audit kinerja (performence audit merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi : ekonomi, efisien dan efektifitas, maka auditor yang akan melaksanakan kegiatan harus memperoleh informasi tentan organisasi, meliputi struktur organisasi, prosedur kerja dan sistem informasi dan pelaporan keuangan dan kegiatan kepada manajemen.
Berikut adalah jenis - jenis audit kinerja:
1. Audit Program (Audit Efektivitas)
Audit program mencakup penentuan atas : 1.
Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang.
2.
Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan, atau fungsi instansi yang bersangkutan
3.
Tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatannya.
Contoh pelaksanaan audit program antara lain : 1.
Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, untuk menentukan apakah tujuan tersebut sudah memadai dan tepat/relevan
2.
Menentukan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan.
3.
Menilai efektivitas program dan/atau unsur program secara sendiri – sendiri
4.
Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan
5.
Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif - alternatif lain untuk melaksanakan program tersebut yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya rendah.
2. Audit Ekonomi dan Efisiensi (Management and Operational Audit)
Audit ekonomi dan efisiensi berfungsi untuk:
1. Apakah entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara hemat dan efisien.
2. Apa yang menjadi penyebab timbulnya pemborosan dan efisiensi. 3. Apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghematan dan efisiensi
Audit Operasional
Audit operasional merupakan penelahaan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk : 1.
Menilai kinerja, kinerja dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan, standar-standar, dan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh manajemen
2.
Mengidentifikasikan peluang dan
3.
Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak-pihak yang mungkin meminta dilakukannya audit operasional adalah manajemen dan pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.
Audit Manajemen
Pengertian manajemen audit tersirat dalam definisi kalangan akademisi. Berikut beberapa definisi menurut Holmes dan Overmyer (1975) : “Manajemen audit mencakup penelitian dan evaluasi atas semua fungsi dari Manajemen, untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasi perusahaan telah dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien.” Dari definisi yang dikumpulkan maka diperoleh beberapa karakteristik pemeriksaan manajemen yaitu: 1.
Memberikan informasi tentang efektifitas , efisiensi dan ekonomisasi operasional perusahaan kepada manajemen.
2.
Penilaian efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi didasarkan pada standar-standar tertentu.
3.
Audit diarahkan kepada operasional sebagian atau seluruh struktur organisasi.
4.
Audit ini dapat dilakukan oleh akuntan maupun bukan akuntan.
5.
Hasil audit manajemen berupa rekomendasi perbaikan kepada manajemen.
C. DENGAN TUJUAN TERTENTU
Audit (pemeriksaan) dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasional. Sesuai dengan definisinya, jenis audit ini dapat berupa semua jenis audit selain audit keuangan dan audit operasional. Dengan demikian dalam jenis audit tersebut termasuk diantaranya audit ketaatan dan audit investigatif 1.
Audit Keaatan
Audit ketaatan adalah audit yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi/pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria yang digunakan dalam audit ketaatan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi auditi. Perundangundangan di sini diartikan dalam arti luas, termasuk ketentuan yang dibuat oleh yang lebih tinggi dan dari luar auditi asal berlaku bagi auditi dengan berbagai bentuk atau medianya, tertulis maupun tidak tertulis. 2.
Audit Investigatif
Audit investigatif adalah audit yang dilakukan untuk membuktikan apakah suatu indikasi penyimpangan/kecurangan apakah memang benar terjadi atau tidak terjadi. Jadi fokus audit investigatif adalah membuktikan apakah benar kecurangan telah terjadi. Dalam hal dugaan kecurangan terbukti, audit investigatif harus dapat mengidentifikasi pihak yang harus bertanggung jawab atas penyimpangan/kecurangan tersebut
Sedangkan menurut pihak yang mengaudit, audit dibagi menjadi 2: 1.
Audit Internal
Audit intern adalah audit yang dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi auditi. Pengertian organisasi auditi dalam hal ini harus dilihat dengan sudut pandang yang tepat. Organisasi auditi misalnya adalah pemerintah daerah, kementerian negara, lembaga negara, perusahaan, atau bahkan pemerintah pusat. Sebagai contoh, untuk pemerintah daerah, maka audit intern adalah audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern daerah yang bersangkutan (Bawasda). Sedangkan pada organisasi kementerian negara audit intern dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen dan dalam organisasi pemerintah pusat audit intern dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit intern dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi
pengawasan dalam manajemen. Jadi pelaksanaan audit intern lebih diarahkan pada upaya membantu bupati/walikota/gubernur/menteri/presiden meyakinkan pencapaian tujuan organisasi. 2.
Audit Eksternal
Audit ekstern adalah audit yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi auditi. Dalam pemerintahan Republik Indonesia, peran audit ekstern dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menjalankan audit atas pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah) oleh seluruh organ pemerintahan untuk dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun demikian, dengan merujuk pembahasan di atas, maka untuk menentukan apakah suatu audit merupakan audit ekstern atau intern harus merujuk pada lingkup organisasinya. Sebagai contoh, audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap departmen/lembaga merupakan audit ekstern bagi departemen/lembaga yang bersangkutan, namun merupakan audit intern dilihat dari sisi pemerintah RI.
PROFIL BPK A. Tugas dan Fungsi BPK berdasarkan UUD 1945
BPK merupakan salah satu lembaga pengawasan eksternal dan sebagai suatu lembaga negara yang memiliki posisi sangat tinggi sesuai UU 1945. Tugas BPK adalah pemberantasan KKN, memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keungan negara, untuk memeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. BPK memiliki tugas untuk memeriksa untuk apa uang negara dipergunakan pada tiga lapis pemerintahan di Indonesia yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keuangan negara Indonesia tercermin pada APBN, APBD, BUMN, BUMD, yayasan, dana pensiun, perusahaan yang terkait dengan kedinasan, serta bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta. B. Struktur Organisasi BPK
Berdasarkan keputusan Ketua BPK No. 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007 Gambaran
mengenai
struktur
organisasi
BPK
adalah
sebagai
berikut
:
Terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota BPK dimana 7 orang anggota ini dibagi untuk melakukan pembinaan atas suatu lingkup pemeriksaan, evaluasi, pembangunan, pendidikan dan latihan pemeriksaan
keuangan negara, serta satu Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dan 7 auditorat Utama Keuangan Negara. C. Visi, Misi dan Tujuan Strategis BPK
Visi BPK Menjaga lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Misi BPK Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan. Tujuan Strategis BPK : 1. Mewujudkan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan professional 2. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan 3. Mewujudkan BPK RI sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 4. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 5. Peranan BPK Sekarang dan Mendatang Peningkatan peran BPK telah dimulai sejak beberapa tahun lalu sebelum terbitnya UU No. 15 tahun 2006 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran BPK sekarang dan mendatang antara lain : a. Membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk melakukan alternatif pilihan masa depan b. Mendalami kebijakan dan masalah public c. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah serta ketaatan atas aturan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
D. Landasan Operasional BPK menurut UU Nomor 15 tahun 2006 adalah sebagai berikut :
a. BPK terdiri dari 9 orang yaitu satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota. Anggota BPK menjabat selama 5 tahun dan hanya dapat menjabat selama dua periode. b. Ketua dan wakil ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota. c. Untuk melakanakan tugasnya BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan, Unsur Penun ajgn, Perwakilan BPK, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. d. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPK sepenuhnya dibiayai dari APBN yang besarnnya ditetapkan oleh DPR. e. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan BPK diperiksa oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR atas usul Menteri Keuangan. E. Kedudukan dan Wewenang BPK
BPK setelah amandemen UUD 1945 Lembaga Negara/Penyelenggara. Wewenang BPK : a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyajikan laporan pemeriksaan. b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang dan atau unit organisasi yang mengelola keuangan negara. c. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan. d. Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara dan/atau pengelola keuangan negara. e. Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai keuangan
Kewenangan BPK dalam melakukan audit terdiri atas seluruh kekayaan negara tanpa kecuali penafsiran BPK secara luas atas kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan dilegitimasi oleh perubahan ketiga UUD 1945 terutama pasal 23E, 23F dan 23G.yang berbunyi sebagai berikut: a. Pasal 23E (1) untuk memeriksa dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakansuatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. (2) hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya.(3) hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan Undang-undang. b. Pasal 23F berbunyi (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden.(2) pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. c. Pasal 23G berbunyi (1) BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di tiap provinsi. (2) ketentuan lebih lanjut tentang BPK diatur dalam Undang-undang.
KONSEPSI AUDIT EKSTERNAL PEMERINTAH
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 30 dan 31 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Seperti halnya untuk pemerintah pusat, untuk kalangan pemerintah daerah, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Pasal 33 undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undangundang tersendiri. Sebagai implementasi amanat undang-undang tersebut, pemeriksaan (audit) oleh BPK diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Hal-hal yang mengatur secara rinci tentang BPK diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam undang-undang tersebut antara lain diatur tentang kedudukan dan keanggotaan, tugas dan wewenang BPK, pemilihan dan pemberhentian anggota dan pemimpin BPK, hak keuangan/administratif dan protokoler, tindakan kepolisian, kekebalan, larangan, kode etik, kebebasan, kemandirian dan akuntabilitas, pelaksana BPK, anggaran, dan ketentuan pidana bagi anggota BPK yang
memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana, termasuk penyalahgunaan kewenangan. Sumber hukum dari kewenangan BPK untuk memeriksa keuangan negara tersebut adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23 E UUD 1945 menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa di kalangan pemerintah, audit yang dilaksanakan oleh BPK menunjukkan bahwa audit dilaksanakan oleh auditor di luar organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah, pada dasarnya ada tiga lapisan, yakni pemerintah pusat yang dalam operasionalnya tergambar pada adanya APBN, pemerintah provinsi ada APBD Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang ada APBD Kabupaten/Kota. Penanggung jawab APBN adalah presiden dan memertanggungjawabkannya kepada DPR. Di tingkat provinsi, penanggung jawab APBD-nya adalah gubernur yang dan memertanggungjawabkannya kepada DPRD Provinsi. Selanjutnya, di tingkat kabupaten/kota, penanggung jawab APBD Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota dan memertanggungjawabkannya kepada DPRD Kabupaten/Kota. Baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, laporan pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan yang sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD terlebih dahulu diperiksa/diaudit oleh BPK. Pemeriksaan oleh BPK yang keberadaannya di luar pemerintah menunjukkan bahwa auditnya dilakukan oleh pihak eksternal. Dengan demikian maka BPK merupakan auditor eksternal.
Jika
kita
perhatikan,
audit
BPK
terhadap
laporan
keuangan
atau
laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD ditujukan untuk menilai hasil akhir dari pengelolaan keuangan pemerintah. Tujuan auditnya adalah untuk menilai apakah laporan keuangan telah sesuai dengan: 1. standar standar akuntansi pemerintah dan 2. kinerja pemerintah telah sesuai dengan yang diharapkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di luar kedua jenis audit tersebut, BPK juga melakukan audit lain sebagaimana dikelompokkan sebagai audit dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan BPK dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Dalam penulisan laporan hasil pemeriksaan, BPK selalu menyatakan di dalam laporannya bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Standar pemeriksaan BPK diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Standar pemeriksaan yang dimaksud antara lain
mengatur: 1. tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa; 2. tanggung jawab pemeriksa; dan 3. tanggung jawab organisasi pemeriksa dalam setiap pelaksanaan tugas pemeriksaan. BPK, baik sebagai institusi pemeriksa maupun para pemeriksanya, dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan juga wajib menaati kode etik. Untuk ini setiap anggota BPK dan pemeriksanya wajib: a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas; dan d. menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode etik yang berlaku di BPK diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
PERSAMAAN
ANTARA
AUDIT
EKSTERNAL
DAN
AUDIT
INTERNAL
PEMERINTAH
Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat diketahui beberapa persamaan antara audit eksternal dan audit internal di kalangan pemerintah. Beberapa persamaan tersebut, keduanya sama-sama: 1. melakukan pembandingan antara fakta-fakta yang dijumpai di pihak auditi dengan kriterianya; 2. bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna perbaikan operasi manajemen auditi; 3. dilakukan oleh orang-orang yang kompeten; 4. berpedoman pada standar audit; dan 5. perilaku auditornya harus taat pada kode etik profesi. Di bawah ini diuraikan beberapa persamaan tersebut. Untuk auditor eksternal yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan, jika laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansinya, auditor memberi opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa praktik manajemen dalam menyusun laporan keuangan telah baik dan dapat diteruskan untuk periode berikutnya. Sebaliknya jika laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi secara material atau signifikan, berarti manajemen telah salah dalam menerapkan standar tersebut. Dalam hal ini auditor memberi opini tidak wajar. Jika keadaannya demikian, maka manajemen harus melakukan perbaikan dalam penyususunan laporan keuangan. Auditor internal yang melakukan audit kinerja akan menemukan kenyataan apakah auditi telah melaksanakan program dan atau kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif (3E). Jika auditi telah memenuhi tiga aspek tersebut, berarti auditi telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Jika demikian, auditor tidak perlu menyampaikan temuan dan rekomendasi untuk perbaikannya. Dengan demikian auditi dapat meneruskan pelaksanaan program dan kegiatannya pada periode berikutnya. Namun jika auditor masih menemukan kekurangan pada salah satu atau seluruh aspek 3E tersebut, berarti auditi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih ada kekurangan. Untuk ini auditor menyampaikan temuan disertai dengan rekomendasinya.
a. Bertujuan Memberikan Rekomendasi untuk Perbaikan
Nilai tambah yang dapat diberikan oleh auditor dan sangat bermanfaat bagi auditi adalah temuan dan rekomendasinya. Dengan adanya rekomendasi sebagaimana diuraikan di atas, auditi dapat melakukan perbaikan. Tanpa temuan audit, mungkin penyimpangan yang ada tidak diketahui oleh manajemen auditi. Hal ini dapat terjadi karena rutinitasnya, manajemen auditi tidak dapat mengenali kekurangan yang ada pada lembaganya sendiri. Sebaliknya, dengan melakukan audit secara profesional dan independen, auditor akan mampu mengenali kekurangan-kekurangan yang ada. b. Dilakukan oleh Orang-Orang yang Kompeten
Baik audit eksternal maupun internal, semuanya dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, profesional, dan independen. Standar 2200 dari standar audit APIP mensyaratkan bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Standar pemeriksaan BPK juga menyatakan bahwa “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. c. Berpedoman pada Standar Audit
Baik audit eksternal maupun internal, auditornya dalam melaksanakan tugas audit harus selalu berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam standar audit. Pada dasarnya, auditor dalam melaksanakan audit harus menerapkan berbagai prosedur yang sesuai dengan keadaannya. Seluruh prosedur yang ditempuh harus dalam rangka meyakinkan bahwa fakta-fakta memang sesuai dari kriterianya, atau sebaliknya. Dengan standar yang demikian, maka simpulan, temuan, dan hal-hal penting yang dijumpai auditor dapat diandalkan kebenarannya.
d. Taat pada Kode Etik Profesi
Tentang independensi auditor, kode etik
BPK menyatakan bahwa “Untuk
menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa wajib:
1. bersikap netral dan tidak memihak; 2. menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya; 3. menghindari hal-hal yang dapat memengaruhi independensinya; 4.
memertimbangkan informasi, pandangan, dan tanggapan dari pihak yang diperiksa dalam menyusun opini atau laporan pemeriksaan; dan (e) bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri.
Senada dengan kode etik BPK, untuk APIP kewajiban independensi diatur dalam Kode Etik APIP yang diterbitkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Kode etik tersebut
menetapkan hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam setiap
melaksanakan penugasan audit. Setiap terjadi pelanggaran terhadap kode etik, auditor dikenakan sanksi. PERBEDAAN
ANTARA
AUDIT
EKSTERNAL
DAN
AUDIT
INTERNAL
PEMERINTAH
Dari uraian pada bab-bab terdahulu diketahui ada dua perbedaan antara audit eksternal dan audit internal di kalangan pemerintah. Dua perbedaan tersebut berkaitan dengan: (a) pelaksana auditnya; dan (b) strategi pelaksanaannya. Di bawah ini diuraikan perbedaan-perbedaan tersebut. A. Perbedaan Pelaksana Auditnya
Perbedaan yang paling mudah dilihat antara audit eksternal dan audit internal di lingkungan pemerintah adalah pelaku auditnya. Seperti telah diuraikan di atas, audit eksternal dilakukan oleh auditor dari luar organisasi auditi, sedangkan audit internal dilakukan oleh auditor dari dalam organisasi auditi. Secara mudah dapat dikemukakan bahwa jika auditornya adalah BPK, maka audit tersebut adalah audit eksternal. Sedangkan jika auditornya adalah inspektorat jenderal atau nama lain, maka audit tersebut adalah audit internal.
Termasuk di dalam audit internal adalah audit pada institusi pemerintah oleh BPKP. Sekalipun BPKP tidak berada pada organisasi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, namun BPKP berada di lingkungan pemerintah, yakni di bawah presiden. Dengan demikian audit yang dilakukan oleh BPKP masih tergolong audit internal.
B. Perbedaan Strategi Pelaksanaannya
Perbedaan kedua antara audit eksternal dan audit internal di lingkungan pemerintah adalah dalam strategi pelaksanaan auditnya. Yang dimaksud strategi pelakssanaan audit di sini lebih cenderung berkaitan dengan penetapan sasaran auditnya. Sasaran audit dari auditor internal lebih bersifat pembenahan dari dalam organisasi, dilakukan selama proses kegiatan
berlangsung,
sebelum
terjadi
penyimpangan.
Sedangkan
audit
eksternal
memberikan penilaian akhir atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh auditi. Audit eksternal menilai output terhadap hasil kegiatan auditi, sedangkan internal membantu manajemen, baik sebelum, selama, maupun setelah kegiatan dilakukan. Seperti telah dikemukakan di atas, audit internal dapat dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Seluruh jasa yang diberikan oleh auditor internal ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Dengan demikian audit internal ikut membantu manajemen untuk memberikan jaminan bahwa target-target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara 3E.
PERAN AUDIT INTERNAL (APIP) DAN AUDIT EKSTERNAL
APIP sebagai PENJAMIN MUTU (quality assurance)
a. audit; b. reviu; c. evaluasi;
Audit Ekstern
d. emantauan dan
Outcome
Input
Proses Output
PEMETAAN WILAYAH-PENGAWASAN BERBASIS RISIKO
1. HAS*
2. SKP*
3. IM*
4. HES* * *
