BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI......................................................... ............................................
i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 ................................................................................................................... LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ....... LAPORAN
KEUANGAN
KEPOLISIAN
NEGARA
ii 1
REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2008 1
NERACA
2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN............................................. ............
4
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 terdiri dari 3 (tiga) laporan sebagai berikut: 1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Laporan I berisi (a) Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK-RI atas kewajaran Laporan Keuangan Kepolisian Negara RI Tahun 2008, (b) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan, dan (c) Laporan Keuangan Kepolisian Negara RI Tahun 2008 2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Laporan II berisi (a) Resume hasil pemeriksaan, dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi, (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun 2005,2006, dan 2007 (c) Temuan pemeriksaan SPI Tahun 2008. 3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan PerundangUndangan Laporan III berisi (a) Resume hasil pemeriksaan, (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2005, 2006, dan 2007 (c) Temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 01
Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan Surat Tugas No.07/ST/III-XIV.2/02/2009 tanggal 6 Februari 2009 untuk memeriksa. Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.tahun 2008. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Neraca per 31 Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode Tahun 2008, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
02
Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.2.2 atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2008, Polri melaporkan saldo aset tetap per 31 Desember 2008 sebesar Rp69.880 milyar atau 98.86% dari nilai total aset. Saldo aset tetap yang disajikan dalam Neraca tersebut disusun secara manual berdasarkan rekapitulasi laporan Biro Logistik (Rolog) Polda dan Staf Deputi Logistik (Sdelog) Polri karena Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) belum sepenuhnya berjalan. Beberapa permasalahan terkait dengan pencatatan dan pelaporan aset tetap antara lain: (1) Inventarisasi dan revaluasi aset tetap belum sepenuhnya dilaksanakan, dimana dari total 31 Polda baru 14 Polda (45,16%) yang telah melaksanakan inventarisasi
berupa material SIM, STNK, STCK, BPKB, plat TNKB, amunisi, dan obat-obatan. Nilai Persediaan yang disajikan dalam Neraca tersebut didasarkan pada kompilasi laporan manual Biro Logistik (Rolog) Polda dan Staf Deputi Logistik (Sdelog) Polri. Hasil pemeriksaan uji petik terhadap satker-satker pada jajaran Mabes Polri dan Polda menunjukkan beberapa permasalahan antara lain: (1) Belum seluruh satker melaporkan nilai persediaan yang dimiliki secara lengkap, (2) Hampir seluruh satker di jajaran Polri tidak melakukan pencatatan persediaan secara memadai, antara lain ditunjukkan dengan tidak adanya buku persediaan, kartu stock barang, (3) Laporan Persediaan pada akhir tahun 2008 disusun tanpa didahului dengan stock opname (perhitungan fisik persediaan) per 31 Desember 2008 yang dituangkan dalam Laporan/Berita Acara Hasil Stock Opname Persediaan, (4) Nilai persediaan obatobatan dan alkes habis pakai tidak valid karena sebagian persediaan obat belum dilaporkan (hanya diukur kuantumnya tanpa disertai dengan nilai rupiahnya), belum mencakup persediaan obat-obatan dan alkes habis pakai yang dikelola oleh Apotik Rumah Sakit serta poliklinik-poliklinik yang ada di Polres, dan belum mencakup persediaan berupa bahan baku obat dan obat hasil produksi yang belum didistribusikan, (5) Persediaan materiil SSB hasil pengadaan tahun 2008 yang belum didistribusikan ke satwil-satwil tidak dicatat ke dalam Laporan persediaan, (6) Penilaian persediaan Kaporlap tidak didasarkan harga perolehan barang yang terakhir (FIFO) melainkan didasarkan pada harga perolehan saat barang persediaan tersebut masuk (historical cost). Karena berbagai kelemahan sistem pengendalian intern tersebut BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan lainnya untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian persediaan. 04
Selain melaksanakan penatausahaan BMN, Polri juga mengelola barang bukti yang terkait dengan fungsi penegakan hukum. Pengujian atas mekanisme pengelolaan barang bukti menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri belum memadai. Hal ini ditandai dengan: (1) Belum seluruh satuan reserse dan kriminal
prosedur pemeriksaan lainnya untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian dana non APBN. 06
Karena permasalahan permasalahan yang diuraikan dalam paragraf 02 sampai dengan dengan 05 dan BPK tidak dapat melakukan prosedur lain, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup memungkinkan untuk menyatakan pendapat, dan BPK tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Polri.
07
Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
ketentuan
perundang-undangan.
Laporan
Hasil
Pemeriksaan
atas
Sistem
Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan
dalam
Laporan
38b/HP/XIV/04/08
tanggal
30
April
2009
dan
Nomor
38c/HP/XIV/04/08 tanggal 30 April 2009, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PER 31 DESEMBER 2008
(dalam rupiah) URAIAN
1
Ref
2
A.
PENDAPATAN PENDAPATAN NEGARA NEGARA DAN DAN HIBAH HIBAH B.1.1
A.1
PENERI PENERIMAA MAAN N DALAM DALAM NEGERI NEGERI
A.1.a A.1.a Penerimaa Penerimaan n Negara Negara Bukan Bukan Pajak
B.1.1 B.1.1
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2) B.
BELANJA
B.1
BELANJA NEGARA (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3)
B.1.a
Belanja Pegawai
B.1.b
Belanja Barang
Anggaran
REALISASI DIATAS (DIBAWAH) ANGGARAN
Realisasi
% REAL. ANGG.
3
4
5
1,525, 1,525,322 322,45 ,457,0 7,000 00
1,723,0 1,723,093, 93,118, 118,476 476
1,525,32 1,525,322,45 2,457,00 7,000 0
1,723,09 1,723,093,11 3,118,47 8,476 6
1,525,322,457,000
1 ,723,093,118,476
14,192,538,531,000
15,283,370,025,717
1,090,831,494,717
5,325,223,111,000
4,968,523,092,083
(356,700,018,917)
6
197,770, 197,770,661 661,476 ,476 112.97% 112.97%
197,770, 197,770,661, 661,476 476 197,770,661,476
112.97% 112.97% 112.97%
B.1.2
107.69% 93.30%
2. NERACA
NERACA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PER 31 DESEMBER 2008
(dalam rupiah) NAMA PERKIRAAN
Ref.
1
JUMLAH
Kenaikan (Penurunan)
2008 (audited)
2007 (audited)
Jumlah
%
2
3
4
5
C.2
ASET ASET LANCAR
C.2.1
Kas di Bendahara Pengeluaran
C.2.1.1
6,447,790,456 6,447,790,456
78,512,750,048 78,512,750,048
(72,064,959,592) (72,064,959,592) (91.79)
Kas di Bendahara Penerimaan
C.2.1.2
22,498,919,402 22,498,919,402
38,181,921,707 38,181,921,707
(15,683,002,305) (15,683,002,305) (41.07)
Piutang Bukan Pajak
C.2.1.3
4,122,882,330
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
C.2.1.3
62,046,772
45,594,238
Persediaan
C.2.1.4
764,035,950,048
437,011,904,156
327,024,045,892
797,167,589,008
553,752,170,149
243,415,418,859
JUMLAH ASET ASET LANCAR ASET TETAP
-
4,122,882,330 16,452,534 36.08 4.83 3.96
C.2.2
Tanah
C.2.2.1
28,799,914,598,81 28,799,914,598,816 6
32,199,237,635, 32,199,237,635,374 374
Peralatan dan Mesin
C.2.2.2
14,081,896,117,34 14,081,896,117,347 7
35,833,523,963,3 35,833,523,963,308 08 (21,751,627,845,96 (21,751,627,845,961) 1) (60.70)
Gedung dan Bangunan
C.2.2.3
27,056,999,583,200
20,505,985,440,302
Jalan, Irigasi dan Jaringan
C.2.2.4
334,191,997,153
235,694,286,476
(3,399,323,036,55 (3,399,323,036,558) 8) (10.56) 6,551,014,142,898 31.95 98,497,710,677
1.79
NAMA PERKIRAAN
Ref.
1
JUMLAH
Kenaikan (Penurunan)
2008 (audited)
2007 (audited)
Jumlah
%
2
3
4
5
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR
C.2.5
Cadangan Piutang
C.2.5.1
4,184,929,102
45,594,238
Cadangan Persediaan
C.2.5.2
764,035,950,048
437,011,904,156
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jk Pendek JUMLAH JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
C.2.5.3
(208,577 (208,577,944 ,944,182 ,182))
(16,557 (16,557,102 ,102,589 ,589))
559,642,934,968
420,500,395,805
EKUITAS DANA INVESTASI
4,139,334,864 9,078.64 327,024,045,892
74.83
(192,02 (192,020,84 0,841,5 1,593) 93) 1,159.75 1,159.75 139,142,539,163
33.09
C.2.6
Diinvestasikan Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
C.2.6.1
70,813,823,250,54 70,813,823,250,540 0
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
C.2.6.2
3,769,163,720
88,932,368,765,3 88,932,368,765,395 95 (18,118,545,514,8 (18,118,545,514,855) 55) (20.37) 215,276,488
3,553,887,232 1,650.85
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
70,817,592,4 70,817,592,414,260 14,260
88,932,584, 88,932,584,041,883 041,883 (18,114,991,6 (18,114,991,627,623 27,623)) (20.37) (20.37)
JUMLAH JUMLAH EKUITAS EKUITAS DANA
71,377,235, 71,377,235,349,228 349,228
89,353,084,4 89,353,084,437,688 37,688 (17,975,849,0 (17,975,849,088,460 88,460)) (20.12) (20.12)
71,614,760,00 71,614,760,003,268 3,268
89,486,336,2 89,486,336,212,032 12,032 (17,871,576,2 (17,871,576,208,764 08,764)) (19.97) (19.97)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51 /PB/ tahun 2008 tentang penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. A.2. Kebijakan Teknis Polri Pendapatan Polri Pendapatan adalah semua penerimaan kas negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas negara. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
TABEL 1 PERBANDINGAN PENDAPATAN TA 2008 DAN TA 2007 KO D E
UR A I A N
M AP 423
P N B P LA IN N Y A
4 231
P en en d . P en e n j u a l a n & S e wa
4232
P e n d. J a s a
4233
P e n d.B unga
4234
P en en d . K e j a k s a a n & P er er a d i l a n
P EN D A P A T A N
P EN D A P A T A N
KE N A I KA N /
T A 2 0 0 8 (audited)
T A 2 0 0 7 (audited)
(PENURUNAN)
1, 7 2 3 , 0 9 3 , 118 , 4 7 6
1,481,079,422,385
242,013,696,091
% 16.34%
12 , 7 0 7 , 0 2 0 , 3 5 5
11,790,930,889
916,089,466
7.77%
1, 7 0 5 , 3 9 7 , 3 6 9 , 9 0 4
1,462,474,522,627
242,922,847,277
16.61%
2 6 1, 8 6 3
5,482,652
12 , 2 5 1, 4 0 0
-
(5,220,789) 12,251,400
-95.22% 0.00%
TABEL 2 DIPA TA 2008 PER JENIS BELANJA
U RAIAN BEL PEG AWAI BEL BA RAN G BEL M O DA L
JU M LAH 14,192,538,531,000 5,325,223,111,000 1,687,703,365,000
JU M LAH
21,205,465,007,000
TABEL 3 REALISASI TA 2008 PER JENIS BELANJA
U RA I A N BEL P EGAWA I BEL BARANG BEL M OD AL
JUM LAH 15,286,466,379,521 4,974,833,506,155 848,066,674,393
JUM LAH
21,109,366,560,069
Tabel 4 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PER PROGRAM
K OD E
URAI AN
1
2
ANGGARAN
REALI SASI
RE VI SI
BE LANJA
3
4
%
SI SA ANGGARAN
5
6
TABEL 5 DAFTAR DIPA PER PROGRAM TA 2008 PER JENIS BELANJA SUMBER DANA PRO GRAM
BEL PEG
PENE PENERA RAPAN PAN KEPE KEPEMER MERIN INTAHA TAHAN N YANG YANG BA BAIK IK PENGEM BANGA N SDM KEPOLISIAN PENGEM B.SARANA DAN PRASARANA KEPOL. PENGEMB.STRATEGI KAM TIB PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMAN AN PEMELIHARAAN KAM TIBM AS LID IK SID IK T IN D AK P IDA N A KERJ KERJAS ASAMA AMA KEAMANA KEAMANAN N DAN KETE KETERTI RTIBA BAN N JUMLAH
BEL BARANG
14 14,1 ,157 57,9 ,982 82,2 ,277 77,0 ,000 00 34,556,254,000 14,192,538,531,000
1,010,873,043,000 289,655,550,000 101,389,784,000 64,694,827,0 64,694,827,000 00 154,517,277 154,517,277,000 ,000 3,151,825, 3,151,825,115,0 115,000 00 524,657,963,000 27 27,6 ,609 09,5 ,552 52,0 ,000 00 5,325,223,111,000
BEL MO D AL
1,687,703,365,000 1,687,703,365,000
TABEL 6 REALISASI PER PROGRAM TA 2008 PER JENIS BELANJA SUMBER DANA PRO GRAM
PENE PENERA RAPAN PAN KEPE KEPEMER MERIN INTAH TAHAN AN YANG BAIK BAIK PENGEMBANGA PENGEM BANGAN N SDM KEPOLISIAN
BEL PEG
BEL BARANG
BEL MODAL
15,2 15,282 82,1 ,111 11,8 ,899 99,4 ,478 78
3,946,732,440,598
412,920,363,491
4,354,480,043
30,496,466,895
-
PENGEMB.SARANA PENGEMB.SARANA DAN PRASARANA KEPOL. KEPOL.
-
12,814,979,653
435,146,310,902
PENGEMB.STRATEGI PENGEMB.STRATEGI KAMT IB
-
14,157,690,750
-
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN
-
53,676,726,150
-
PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN KAM TIBMA S
-
762,596,299,417
-
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Polri Tahun 2008 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Polri, termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Polri seperti kantor wilayah dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Polri disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan satuan kerja Polri. Untuk tahun 2008, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan Polri meliputi 2 Bidku Mabes Polri dan 31 Bidku Polda. Jumlah satuan kerja di lingkup Polri adalah 1.052 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan sejumlah 1.052 satker (100 %). TABEL 8 REKAPITULASI JUMLAH SATKER NO.
POLDA
1
2
J UMLAH S ATKER 3
1
KUM A BES I
2
KUM A BES II
23
3
NA D
38
4
SUMUT
46
5
SUMBA R
36
6
RIA U
28
7
BENGKULU
25
8
JA M BI
27
9
SUMSEL
33
LA M PUNG
27
10
27
11
M ETROJA YA
33
12
JA BA R
47
13
JA TENG
65
Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan LK yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Polri Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja. 2. Neraca Neraca disusun berdasarkan kompilasi neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Polri dan disusun melalui SAI. 3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini belum seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah satuan kerja di lingkup Polri adalah 1.052 satker terdiri dari 986 satker mantap dan 66 satker pengembangan. Dari 1.052 satker, yang telah melaksanakan inventarisasi aset Barang Milik Negara sejumlah 562 satker dan sisanya sebanyak 490 satker sedang dalam proses pelaksanaan inventarisasi. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 9 Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja NO
POLDA
JUM L AH SAT KER
1
2
3
PELAKSANAAN INVENTARISASI SUDAH
DL M PROSES
4
5
A.4. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Polri adalah: (1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancer dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. (2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka ( face face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2008 pada harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, kapitalisasi, yaitu: (1). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan (2). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam LK Tahun 2008, seluruh aset tetap yang dikelola
merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright ), ), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) BP MIGAS. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. (4) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena
perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
(5) Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi APBN
Pada Tahun Anggaran 2008 Polri menerima anggaran/revisi anggaran sebesar Rp21.205.465.007.000,00 yang direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp21.109.366.560.096,00 (99,55 %) sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp96.098.440.691,0 R p96.098.440.691,00. 0. Tabel 10 Daftar Laporan Realisasi Anggaran KO D E 1 01 51 52 53
U R A IA N 2 R U P IA H M U UR RNI BEL P EG A WA I BEL BA RA N G BEL M O D A L
AN G GA RAN REVISI 3 14,095,040,183,000 4,708,580,320,000 413 450 391 000
REA LISA SI BELA N J A 4 15,202,781,953,367 4,360,315,179,290 403,247,152,491
% 5 107.86 92.60 97.53
B.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP Lainnya dari penerimaan penjualan, sewa, jasa, bunga, kejaksaan dan peradilan, iuran dan denda, serta lain-lain pada TA. 2008 sebesar Rp1.723.079.483.530,00 atau 112,96 % dari anggarannya. Sedangkan bila dibandingkan dengan PNBP yang dicapai TA.2007 sebesar Rp1.481.079.422.385,00 mengalami kenaikan sebesar Rp242.000.061.145,00 Rp242.000.061.145,00 atau 16,34 %. TABEL 11 PERBANDINGAN PENDAPATAN TA 2008 DAN 2007
KOD M AP
URA IA N
423 PNBP LA INNYA 4231 Pen d. d.Pen ju ju al alan & Sewa 4232 Pen d.Jas a 4233 Pe Pen d.Bu nga 4234 Pen d. d.Kejaks aa aan & Peradilan 4237 Pen d.Iu ran & Den da 4239 Pen d.Lain-lain
PENDA PA TA N TA 2008 (audited)
PENDA PA TA N TA 2007 (audited)
KENA IKA N / (PENURUNAN)
1,723,093,118,476
1,481,079,422,385
242,013,696,091
16.34%
12,707,020,355
11,790,930,889
916,089,466
7.77%
1,705,397,369,904
1,462,474,522,627
242,922,847,277
16.61%
261,863
5,482,652
12,251,400
-
832,077,150
1,306,331,437
4,144,137,804
5,502,154,780
%
(5,220,789) -95.22% 12,251,400
0.00%
(474,254,287)
-36.30%
(1,358,016,976) -24.68%
B.1.2. Belanja Negara
Sumber pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Polri seluruhnya berasal dari
TABEL 12 DAFTAR PERBANDINGAN DIPA DAN REALISASI TA 2008 DAN TA 2007 PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA KOD E 1 01 51 52 53 02 53 04 53 05 51 52 53
U RAIAN 2 RU P I A H M U UR RN I BEL PEG AWAI BEL BARA NG BEL M ODAL JUMLA JUMLAH H PROG PROG 01 P INJAM AN AN LN LN BEL M ODAL JUM LA LAH PR PRO G 02 RM P EN ENDAM P PIING BEL M ODAL JUM LA LAH PRO G 04 P NBP BEL PEG AWAI BEL BARA NG BEL M ODAL JUM LA LAH PRO G 05
JUM LAH BELANJA BELANJA
A N G G A RA N REVISI 3
REALISASI BELANJA 4
%
SISA ANGGARAN
5
6
14,095,040,183,000 4,708,580,320,000 413,450,391,000 19,21 9,217, 7,07 070, 0,89 894 4,000 ,000
15,202,781,953,367 4,360,315,179,290 403,247,152,491 19,966,344,285,148
107.86 92.60 97.53 103.90
1,062,550,274,000 1,062,550,274,000
319,557,224,189 319,557,224,189
30.07 30.07
742,993,049,811 742,993,049,811
200,000,000,000 200,000,000,000
114,650,804,763 114,650,804,763
57.33 57.33
85,349,195,237 85,349,195,237
97,498,348,000 616,642,791,000 11,702,700,000 725,843,839,000
83,684,426,154 614,518,326,865 10,611,492,950 708,814,245,969
85.83 99.66 90.68 97.65
13,813,921,846 2,124,464,135 1,091,207,050 17,029,593,031
21,205,465,007,000
21,109,366,560,069
99.55
96,098,446,931
Belanja Pegawai Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :
(1,107,741,770,367) 348,265,140,710 10,203,238,509 (749,273,391,148)
Uraian
DIPA
%
REALISASI
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
Rp
647,164,308,000 Rp
658,977,432,384
Belanja Ga Gaji da dan Tu Tunj.TNI/Polri
Rp
13,385,812,992,000 Rp
Belanja Honorarium
Rp
Belanja Lembur Belanja Vakasi
Jumlah
SISA Rp
(11,813,124,384)
14,485,587,485,484
108.22% Rp
(1,099,774,493,484)
141,898,780,000 Rp
122,817,229,549
86.55% Rp
19,081,550,451
Rp
12,710,796,000 Rp
11,231,216,066
88.36% Rp
1,479,579,934
Rp
4,951,655,000 Rp
4,756,662,234
96.06% Rp
194,992,766
Rp
14,192,538,531,000 Rp
15,283,370,025,717
107.69% Rp
(1,111,587,617,868)
101.83%
Belanja Barang Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut : Tabel 15 Perbandingan Belanja Barang TA 2008 dan TA 2007 30 Des 2008 (audited)
Uraian Belanja Ba Barang Op Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan DN Belanja Perjalanan LN Jumlah
31 Des 2007 (audited)
% Naik/(Turun)
Rp Rp
3,483,433,843,232 802,229,503,499
Rp Rp
4,309,707,320,799 -
-19.17% 0.00%
Rp Rp Rp Rp
351,131,956,239 212,119,857,954 110,368,814,034 9,239,117,125
Rp Rp Rp Rp
364,739,137,525 219,655,988,533 110,840,835,422 -
-3.73% -3.43% -0.43% 0.00%
Rp
4,968,523,092,083
Rp
5,004,943,282,279
-0.73%
Tabel 16 Daya Serap Anggaran Anggaran Belanja Barang Barang TA 2008 Uraian
Belanja Barang Operasional
DIPA
Rp
3,620,684,663,000
REALISASI
Rp
3,483,433,843,232
SISA
Rp
137,250,819,768
%
96.21%
Uraian
30 Des 2008 (audited)
31 Des 2007 (audited)
% Naik/(Turun)
Belanja Modal Tanah
Rp
- Rp
3,352,300,000
-100.00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp
843,723,914,543 Rp
2,668,606,634,000
-68.38%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp
4,342,759,850 Rp
733,018,848,000
-99.41%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp
- Rp
14,209,765,000
-100.00%
Belanja Modal Fisik Lainnya
Rp
- Rp
11,164,858,000
-100.00%
Rp
848,066,674,393 Rp
3,430,352,405,000
-75.28%
Jumlah
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca C.1. Penjelasan Umum Neraca
Komposisi Neraca per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut
:
TABEL 18 PERBANDINGAN NERACA TA 2008 DAN 2007 U raian
31 D es ember 2008
31 D es ember 2007
A s et
Rp
71,614,760,003,268
Rp
89,486,336,212,032
K ew ajiban
Rp
237,524,654,040
Rp
133,251,774,344
% K enaikan/ enaikan/ (penurunan) (19.97) 78.25
TABEL 19 Perbandingan Neraca TA 2008 dan 2007 Uraian
31 Desember 2008
31 Desember 2007
Kenaikan/ (penurunan)
Aset
Rp
71,614,760,003,268 Rp
70,684,693,968,205 Rp
930,066,035,063
Kewajiban
Rp
237,524,654,040 Rp
50,542,784,040 Rp
186,981,870,000
Ekuitas Dana
Rp
71,377,235,349,228 Rp
70,634,151,184,165 Rp
743,084,165,063
TABEL 20 NERACA TA 2008 dan 2007
NAMA PERKIRAAN 1 ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar TGR Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA TGR Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada pihak ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan JML KEWAJIBAN JK PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN
JUMLAH 2008 (audited) 2
Kenaikan (Penurunan)
2008 (unaudited) 3
Jumlah 4
6,447,790,456 6,447,790, 456 22,498,919,402 4,122,882,330 62,046,772 764,035,950,048 797,167,589,008
6,447,790,456 22,498,919,402 62,046,772 775,266,365,544 804,275,122,174
4,122,882,330 (11,230,415,496) (7,107,533,166)
28,799,914,598,816 14,081,896,117,347 27,056,999,583,200 27,056,99 9,583,200 334,191,997,153 62,912,998,138 477,907,955,886 70,813,823,250,540
28,654,013,368,316 13,681,762,408,003 27,017,658,646,200 334,191,997,153 67,862,221,638 124,682,534,001 69,880,171,175,311
145,901,230,500 400,133,709,344 39,340,937,000 (4,949,223,500) 353,225,421,885 933,652,075,229
247,670,720 3,521,493,000 3,769,163,720 71,614,760,003,268 71,614,760 ,003,268
247,670,720 247,670,720 70,684,693,968,205
3,521,493,000 3,521,493,000 930,066,035,063
208,577,944,182 6,447,790,456 22,498,919,402 237,524,654,040 237,524,654,040 237,524,6 54,040
21,596,074,182 6,447,790,456 22,498,919,402 50,542,784,040 50,542,784,040
186,981,870,000 186,981,870,000 186,981,870,000
C.2.1. Aset Lancar C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 6.447.790.456,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per satuan kerja adalah sebagai berikut : Tabel 21 Perbandingan Kas Bendahara Pengeluaran TA 2008 dan 2007 NO. Satuan Ut am ama 1 2 1 KU K UMABES I 2 KUMABES II 3 NAD 4 SUMUT 5 SUMBAR 6 RIAU 7 BENGKULU 8 JAMBI 9 SUMSEL 10 LAMPUNG 11 METROJAYA
TA. 2008 3 64,407,258 92,500,000 187,752,994 65,762,461 210,436,695 174,035,950 16,618,500 11,163,200 108,389,499
TA. 2007 4 76,600,000 5,801,928,600 16,455,950 32,085,851 109,541,394 34,735,860 49,748,095 18,011,589 12,572,400 5,196,791,400 60,405,009,767
% naik / ( turun ) 5 (100.00) (100.00) 291.39 188.29 71.40 89.32 323.00 866.24 32.18 (99.79) (99.82)
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara. Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 Rp22.498.919.402,00. Tabel 22 Perbandingan Kas Bendahara Penerimaan TA 2008 dan 2007 No.
Satuan Ut ama
TA. 2008
TA. 2007
% naik / ( turun )
1
KUMABES I
522,864
76,600,000
(99.32)
2
KUMABES II
987,916
5,801,928,600
(99.98)
3
NAD
52,948,440
16,455,950
221.76
4
SUMUT
167,150,966
32,085,851
420.95
5
SUMBAR
383,253,211
109,541,394
249.87
6
RIAU
298,706,706
34,735,860
759.94
7
BENGKULU
46,797,884
49,748,095
8
JAMBI
106,078,447
18,011,589
488.95
9
SUMSEL
123,008,999
12,572,400
878.41
10
LAMPUNG
20,644,225
5,196,791,400
(99.60)
11
METROJAYA
-
60,405,009,767
(100.00)
12
JABAR
558,536
65,924,690
(99.15)
13
JATENG
693,025,201
55,032,947
14
DI DIY
881,222
50,748,890
15
JATIM
3,323,240,218
489,344,915
579.12
16
BALI
443,870,528
6,089,300
7189.35
17
NTT
49,492,073
168,967,776
(5.93)
1159.29 (98.26)
(70.71)
Piutang Bukan Pajak sebesar Rp. 4.122.882.330,- yang terdapat pada Satker Sdelog Polri merupakan denda keterlambatan penyerahan kapal patroli polisi sesuai dengan Skep Delog Kapolri No. Pol. : Skep/7/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Denda Keterlambatan. Denda tersebut disetor tanggal 9 Februari 2009 (Skep dan SSBP terlampir). C.2.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2008 sebesar Rp62.046.772,00 C.2.1.4. Persediaan
Perbandingan Nilai persedian Rp764.035.950.048,00 Rp764.035.950.048,00 terdiri dari:
per
31
Desember
2008
sebesar
Tabel 23 Rincian Persediaan TA 2008 per Polda N O.
POLD A
T A. A. 2008 (unaudit ed ed) P ENAM BA BAHA N PENGURANGA PENGURANGAN N TA. 2008 (au (audite dited) d)
1
KUM AB ABES I
379,692,046,985
2
KUM AB ABES II
27,478,108,934
-
-
27,478,108,934
3
NAD
16,925,405,681
-
-
16,925,405,681
4
SUM U T
13,822,770,467
-
-
13,822,770,467
5,096,594,902
61,286,768,834
6,052,880,778
81,476,069,908
359,502,745,911
5
SUM BA R
-
11,149,475,680
6
RIAU
16,225,744,515
-
-
16,225,744,515
7
SUM SEL
18,005,465,455
-
-
18,005,465,455
8
BENGKU LU
5,589,418,283
-
-
5,589,418,283
9
JA M BI
2,089,754,294
-
4,988,843,094
10 LAM PUN G
7,657,382,034
-
-
7,657,382,034
11 M ET ET ROJ AYA
30,580,741,735
-
-
30,580,741,735
12 JA BA R
28 296 647 386
2,899,088,800
6,916,000
28,303,563,386
C.2.2. Aset Tetap
Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 24 Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2008 NO .
PO LD A
1
2
TA. 2008 (unaudited) (unaudited) KOREKSI KOREKSI AUDI AUDIT T 3
4
TA. 2008 (audi te d) 5
1
KUM AB ABES I
16,572,399,953,409
747,879,860,963
17,320,279,814,372
2
KUM AB ABES II
16,889,153,950,475
329,427,456
16,889,483,377,931
3
NAD
3,318,487,905,985
-
3,318,487,905,985
4
SUM U T
1,672,606,708,426
-
1,672,606,708,426
5
SUM BA R
4,152,742,597,272
178,495,842,810
4,331,238,440,082
6
RIA U
736,819,871,110
-
736,819,871,110
7
SUM SEL
1,133,076,759,539
-
1,133,076,759,539
8
BEN G K ULU
304,163,473,396
-
304,163,473,396
9
JA M BI
498,333,011,429
6,946,944,000
505,279,955,429
10 LAM PU NG
279,356,292,018
-
279,356,292,018
11 M ET ET RO RO JA YA
3,535,185,402,908
-
3,535,185,402,908
1 2 J A BA R
2,424,993,185,054
-
2,424,993,185,054
13 JA T EN G
2,061,968,595,184
-
2,061,968,595,184
431,790,138,654
-
431,790,138,654
5,842,270,652,782
-
5,842,270,652,782
16 KALBA R
429,135,642,792
-
429,135,642,792
17 KALSEL
571,692,858,089
-
571,692,858,089
18 KALT ENG
321,661,618,465
-
321,661,618,465
1 4 D IY 1 5 J A T IM
Tabel 25 Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 NO.
URAIAN
31 DES 2008 (audited)
31 DES 2007 (audited)
SELISIH KENAIKAN/ PENURUNAN
% NAIK / (TURUN)
1 TANAH
Rp
28,799,914,598,816 Rp
32,199,237,635,374 Rp
3,399,323,036,558
111.80
2 PERALATAN & MESIN 3 GEDUNG & BANGUNAN JALAN, JEMBATAN, 4 IRIGASI & JARINGAN
Rp
14,081,896,117,347 Rp
35,833,523,963,308 Rp
21,751,627,845,961
254.47
Rp
27,056,999,583,200 Rp
20,505,985,440,302 Rp
(6,551,014,142,898)
75.79
Rp
334,191,997,153 Rp
235,694,286,476 Rp
(98,497,710,677)
70.53
5 ASET TETAP LAINNYA 6 KDP
Rp
62,912,998,138 Rp
40,288,214,935 Rp
(22,624,783,203)
64.04
Rp
477,907,955,886 Rp
117,639,225,000 Rp
(360,268,730,886)
24.62
JUMLAH
Rp
70,813,823,250,540 Rp
88,932,368,765,395 Rp
18,118,545,514,855
125.59
Mutasi/perubahan Aset Tetap sebesar Rp.933.652.075.229,00 tersebut adalah sbb: Saldo Awal
Rp
69,880,171,175,311
Rp Rp Rp
8 5 9 , 4 3 8 , 2 2 3 ,2 6 5 8 1 , 4 7 6 , 0 6 9 ,9 0 8 940,914,293,173
Rp Rp Rp
3 , 5 5 9 , 2 9 9 ,9 4 4 3 , 7 0 2 , 9 1 8 ,0 0 0 7,262,217,944 70,813,823,250,540
Penambahan : Koreksi Nilai Reklasifikasi Masuk
Pengurangan K o r e ks i N i l a i Reklasifikasi Keluar
Jumlah
C.2.2.1 Tanah
Posisi Perbandingan Aset Tanah 31 DES 2008 (audited)
31 DES 2007 (audited)
Rp28,799,914,598,816
Kenaikan / (penurunan)
Rp32,199,237,635,374
(Rp3,399,323,036,558)
Tabel 28 Koreksi Audit Atas Aset Tanah NO.
POLDA
31 DES 2008 (unaudited)
KOREKSI AUDIT
31 DES 2008 (audited)
1
NAD
2,622,938,049,033
-
2
SUMUT
874,126,551,896
-
3
SUMBAR
874,203,914,600
4
RIAU
387,014,457,405
-
387,014,457,405
6
BENGKULU
74,276,022,500
-
74,276,022,500
7
JAMBI
5
SUMSEL
8
LAMPUNG
9
METRO JAYA
10
JABAR
11
JATENG
12
DIY
13
JATIM
79,028,841,835
146,336,230,500
(435,000,000)
680,893,007,960
-
2,622,938,049,033 874,126,551,896 1,020,540,145,100
78,593,841,835 680,893,007,960
60,756,885,910
-
60,756,885,910
2,203,057,415,256
-
2,203,057,415,256
849,843,667,575
-
849,843,667,575
1,299,548,508,370
-
1,299,548,508,370
126,997,158,852
-
126,997,158,852
1,293,884,736,324
-
1,293,884,736,324
18
BALI
128,852,581,235
-
128,852,581,235
19
NTB
164,664,525,126
-
164,664,525,126
20
NTT
81,179,417,301
-
81,179,417,301
14
KALBAR
153,657,230,164
-
153,657,230,164
15
KALSEL
254,623,047,415
-
254,623,047,415
16
KALTENG
71,104,360,849
-
71,104,360,849
17
KALTIM
694,205,006,642
-
694,205,006,642
21
SULSEL
251,485,010,269
-
251,485,010,269
23
SULTRA
106 897 819 560
106,897,819,560
Mutasi/perubahan kenaikan nilai Tanah adalah sbb: Saldo Awal (2008 unaudited)
Rp
28,654,013,368,316
Rp Rp
146,836,580,500 146,836,580,500
Rp Rp
935,350,000 935,350,000 28,799,914,598,816
Penambahan : Koreksi Nilai
Pengurangan Koreksi Nilai Saldo Akhir (2008 audited)
C.2.2.2 Peralatan dan Mesin
Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin 31 DES 2008
31 DES 2007
Rp14,081,896,117,347
Kenaikan / (penurunan)
Rp5,833,523,963,308
Rp8,248,372,154,039
Tabel 29 Koreksi audit atas aset Peralatan dan Mesin NO.
POLDA
31 DES 2008 (unaudit ed ed)
KOREKSI AUDI T
1
NAD
485,856,101,280
-
2
SUMUT
383,848,890,565
-
3
SUMBAR
4
RIAU
6
BENGKULU
7
JAMBI
1,074,539,842,968
102,881,310
145,246,025,845
-
88,008,201,668
-
106,967,226,748
1,286,138,000
31 DES 2008 ( au audi te ted) 485,856,101,280 383,848,890,565 1,074,642,724,278 145,246,025,845 88,008,201,668 108,253,364,748
Mutasi/perubahan Peralatan dan tersebut adalah sbb:
Mesin sebesar Rp400.133.709.344,00
13,681,762,408,003
Saldo Awal (2008 unaudited)
Penambahan : Koreksi Nilai Reklasifikasi Masuk
Rp Rp Rp
320,701,137,380 84,161,939,908 404,863,077,288
Pengurangan Koreksi Nilai
Rp
1,026,449,944
Reklasifikasi keluar
Rp
3,702,918,000
Rp
4,729,367,944
14,081,896,117,347
Saldo Akhir (2008 audited)
Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja. (Rincian terlampir).
C.2.2.3 Gedung dan Bangunan
Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan 31 DES 2008 (audited)
Rp27,056,999,583,200
31 DES 2007 (audited)
Rp20,505,985,440,302
Kenaikan / (penurunan)
Rp6,551,014,142,898
NO. 11 12 13 18 19 20 14 15 16 17 21 23 22 24 25 26 28 30 29 27 31 32 33
POLDA JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALSEL KALTENG KALTIM SULSEL SULTRA SULTENG SULUT MALUKU PAPUA BABEL BANTEN GORONTALO MALUT KEPRI BIDKU I BIDKU II JUMLAH
31 DES 2008 (unaudited) 244,580,412,370 137,651,577,271 2,259,432,668,874 185,668,260,642 143,493,285,516 200,266,438,181 95,923,458,483 147,412,031,064 126,837,924,609 175,685,686,396 746,427,588,144 115,405,845,555 162,672,773,556 131,685,930,100 148,795,745,702 324,511,503,288 95,087,504,493 206,144,847,200 156,975,306,639 212,280,813,000 101,016,142,004 1,743,810,767,049 13,588,651,624,186
KOREKSI AUDIT -
31 DES 2008 (audited) 244,580,412,370 137,651,577,271 2,259,432,668,874 185,668,260,642 143,493,285,516 200,266,438,181 95,923,458,483 147,412,031,064 126,837,924,609 175,685,686,396 746,427,588,144 115,405,845,555 162,672,773,556 131,685,930,100 148,795,745,702 324,511,503,288 95,087,504,493 206,144,847,200 156,975,306,639 212,280,813,000 101,016,142,004 1,743,810,767,049 13,588,651,624,186
27,017,658,646,200
39,340,937,000
27,056,999,583,200
Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp39.340.937.000,00 tersebut adalah sbb: 27,017,658,646,200
Saldo Awal (2008 unaudited)
Penambahan : Koreksi Nilai
Pengurangan Koreksi Nilai
Rp Rp
40,938,437,000 40,938,437,000
Rp
1,597,500,000
Tabel 31 aset Gedung dan Bangunan TA 2008 NO .
1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 13 18 19 20 14 15 16 17 21 23 22 24 25 26 28 30 29 27 31 32 33
P OLDA
N AD SUM UT SUM BAR RIAU BE NGKULU JAM BI SUM SE L L AM P U N G ME ME T RO JAYA JABAR JAT E NG DIY JAT IM B AL I NTB NTT K AL B A R K AL S E L K AL T E N G K AL T I M SULSE L SULT RA SULT E NG SULUT M A L U KU PAPUA B AB E L B AN T E N GORO NT ALO M AL U T KEP RI BIDKU I BIDKU II
31 DES 2008 ( au dited)
4,128, 200,00 0 1,048, 955,00 0 2,662, 295,00 0 651, 635,00 0 1,000, 804,59 6 49, 200,00 0 4,5 06,214,59 8 313, 450,00 0 11,747, 317,00 0 39,424, 652,22 7 1,190, 100,00 0 2,755, 440,90 0 5,817, 407,37 5 524, 198,10 0 3,623 ,557,35 2 9,138 ,125,57 8 2,508 ,421,90 0 1,260 ,844,00 0 1,294, 193,41 1 77 1,240,00 0 7,4 04,512,11 2 8 77,468,50 1 36 7,000,00 0 5 04,500,00 0 1,16 1,500,00 0 3, 197,15 1,70 2 82,8 28,00 0 11,030, 500,00 0 3 38,000,00 0 25,980, 542,00 0 80,140, 272,75 3 1 08 691 470 04 8
Tabel 32 Koreksi audit atas Aset Tetap Lainnya NO. 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 13 18 19 20 14 15 16 17 21 23 22 24 25 26 28 30 29 27 31 32 33
POLDA NAD SUMUT SUMBAR RIAU BENGKULU JAMBI SUMSEL LAMPUNG METRO JAYA JABAR JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALSEL KALTENG KALTIM SULSEL SULTRA SULTENG SULUT MALUKU PAPUA BABEL BANTEN GORONTALO MALUT KEPRI BIDKU I BIDKU II JUMLAH
31 DES 2008 (unaudited)
KOREKSI AUDIT
31 DES 2008 (audited)
2,145,736,004 1,843,060,000 2,830,718,000 1,861,878,000 410,971,000 1,295,093,000 1,480,640,589 745,200,000 1,962,702,000 1,942,987,353 4,070,290,300 170,270,000 6,295,166,035 2,116,482,526 1,365,824,000 383,838,450 654,614,240 738,083,125 371,447,500 1,987,981,000 1,642,995,334 1,171,190,000 487,495,459 757,240,000 1,298,065,460 1,358,870,000 138,020,000.00 353,840,000 84,500,000 926,670,000 10,028,670,890 14,941,681,373
(1,188,400,000) (2,544,207,500) (1,216,616,000)
2,145,736,004 1,843,060,000 2,830,718,000 1,861,878,000 410,971,000 106,693,000 1,480,640,589 745,200,000 1,962,702,000 1,942,987,353 4,070,290,300 170,270,000 6,295,166,035 2,116,482,526 1,365,824,000 383,838,450 654,614,240 738,083,125 371,447,500 1,987,981,000 1,642,995,334 1,171,190,000 487,495,459 757,240,000 1,298,065,460 1,358,870,000 138,020,000.00 353,840,000 84,500,000 926,670,000 7,484,463,390 13,725,065,373
67,862,221,638
(4,949,223,500)
62,912,998,138
C.2.2.6
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Posisi Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 DES 2008
31 DES 2007
Rp477,907,955,886
Kenaikan / (penurunan)
Rp117,639,225,000
Rp360,268,730,886
Tabel 32 Koreksi audit atas Konstruksi Dalam Pengerjaan NO.
POLDA
1
NAD
2
SUMUT
3
METRO JAYA
4
BIDKU I
JUMLAH
31 DES 2008 (unaudi te ted)
KOREKSI AUDI T
31 DES 2008 (audi te ted)
50,000,000
-
50,000,000
6,990,780,000
-
6,990,780,000
-
117,641,754,001
117,641,754,001 -
124,682,534,001
353,225,421,885
353,225,421,885
353,225,421,885
477,907,955,886
Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Rp353.225.421.885,00 Rp353.225.421.885,00 tersebut adalah adalah sbb:
Pengerjaan
124,682,534,001
Saldo Awal (2008 unaudited)
Penambahan : Koreksi Nilai Saldo Akhir (2008 audited)
Rp Rp
353,225,421,885 353,225,421,885 477,907,955,886
sebesar
C.2.3.2
Aset Lain-Lain
Aset Lain-lain merupakan penambahan dari : salah catat /reklasifikasi nilai sebesar Rp. kurang catat /koreksi sebesar
C.2.4.
795.762.000,00
Rp. 2.725.731.000,00
Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek TA 2008 sebesar Rp50.542.734.040,00 terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Uang Muka dari KPPN dan Pendapatan yang Ditangguhkan.
Posisi Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek 31 DES 2008
31 DES 2007
Rp237,524,654,040
C.2.4.1
Rp215,276,488
Kenaikan / (penurunan)
Rp237,309,377,552
Utang Kepada Pihak Ketiga
Utang pada pihak ketiga merupakan kewajiban jangka pendek pada pihak ketiga. Utang pada pihak ketiga saat ini adalah Utang Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal.
C.2.4.2
Uang Muka dari KPPN
Uang muka KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Sebagian besar nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan jumlah belanja pegawai (gaji) bulan Januari 2009 yang telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran dari KPPN pada tanggal 31 Desember 2008 dan telah dibayarkan kepada Personel Polri pada tanggal 5 Januari 2009. Uang Muka dari KPPN
TA 2008
Rp. 6.447.790.456,00
Uang Muka dari KPPN
TA 2007
Rp. 78.512.750.048,00
C.2.4.3
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Pendapatan yang ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Penerimaan. Nilai Rupiah pada akun ini merepresentasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SSB yang sudah dipungut dari masyarakat pada tanggal 28, 28, 30 dan 31 Desember 2008 tetapi belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan karena Bank persepsi tidak menerima setoran sejak tanggal 27 Desember 2008. Pendapatan tersebut telah disetorkan ke kas negara pada bulan Januari 2009 sebagaimana bukti SSBP dan R/C terlampir. Pendapatan yang ditangguhkan ditangguhkan TA 2008 2008 Rp. 22.498.919.402,00 22.498.919.402,00 Pendapatan yang ditangguhkan ditangguhkan TA 2007 2007 Rp. 38.181.921.707,00 38.181.921.707,00
C.2.5.2
Cadangan Persediaan
Cadangan Persediaan merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan Cadangan Persediaan TA 2008 Rp. 764.035.950.048,00 764.035.950.048,00 Cadangan Persediaan TA 2007 Rp. 437.011.904.156,00 437.011.904.156,00
C.2.5.3 Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Pembayaran Hutang jk pendek
Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek adalah akun penyeimbang hutang jangka pendek. TA 2008 (minus) Rp. 208.577.944.182,00 TA 2007 (minus) Rp. 16.557.102.589,00
C.2.6
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas dana investasi TA 2008 sebesar Rp. 70.817.592.414.260,00 terdiri dari Dana diinvestasikan dalam Aset Tetap dan Dana diinvestasikan dalam Aset Lainnya.
C.2.6.1
Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Dana diinvestasikan dalam aset tetap adalah akun penyeimbang aset tetap.
D. Pengungkapan Penting Lainnya
D.1. Rekening Pemerintah
Dalam rangka penertiban rekening atas nama pejabat/rekening di lingkungan Polri, maka disosialisasikan kepada seluruh Kasatker dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan di lingkungan Polri tentang : -
Peraturan Menteri keuangan RI nomor 56/PMK.05/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Pengenaan sanksi dalam rangka pengelolaan dan penertiban rekening pada kementerian pada Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
-
Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satu Lembaga/Kantor/Satuan an Kerja.
-
Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 58/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
-
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 35/PB/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Petunjuk Kementerian Negara/Lembaga/ Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. Kerja.
-
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 36/PB/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Tindak lanjut atas Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
Dalam rangka memenuhi surat Menteri Keuangan nomor S-713/MK/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang investigasi terhadap rekening Kementerian Negara/Lembaga oleh Inspektorat Jenderal di Kementerian/Lembaga (yang diklarifikasikan oleh TPTP sebagai penyimpangan ringan), maka Polri telah membentuk Tim penyelesaian yang terpadu dari
Tabel 33 Rekening Lain-Lain Polda
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
JENIS
DANA SAMSAT TSP DSP CATUR SAKTI RUMKIT PON HIBAH PILKADA PEMDA SAMSAT LANTAS DPK ME M ESJID KPR BTN ABB MAJALAH MA M APAN LAHA LAHAN N PAR PARKI KIR R SEWA GEDUNG AKDA PUSKU PENAMPUNGAN
22 LAIN-LAIN a. Penggantian uang Pagar b. Korem /Premanisme
SALDO AWAL
PENERIMAAN
8,818,781,676.66 212,812,160.78 3,198,526,167.62 3,055,702,279.36 778,773,710.28 31,831,394.00 81,819.00 68,016,862,658.06 1,391,221.69 14,599,618.34 73,463,581.00 57,695,084,185.91 -
42,321,391,470.80 7,365,839,318.51 2,033,064,438.50 6,757,887,436.44 102,303,790,953.56 13,193,673,293.77 26,154,854,453.00 334,844,561,848.00 41,041,557,362.00 1,837,417,847.21 375,080,397,727.28 14,212,804.28 5,729,585.49 163,306,990.00 922,028,069.00 2,927,911.00 156,316,790.00 59,945,180.00 32,590,466,360.50 3,143,520,212.20
42,282,383,841.50 7,233,663,605.79 1,221,202,033.95 6,012,440,927.38 93,734,152,333.28 13,159,240,720.00 4,998,551,052.00 328,660,618,570.00 40,089,009,386.00 1,823,840,848.00 309,483,168,591.57 15,603,000.00 11,639,000.00 163,303,750.00 922,028,069.00 372,000.00 156,316,790.00 59,945,180.00 16,555,611,426.84 -
9,270,337,807.59 648,090,786.50 4,010,388,572.17 2,305,883,412.31 9,381,841,365.56 34,432,573.77 21,156,303,401.00 5,869,623,978.00 984,379,370.00 13,658,818.21 94,499,870,888.38 1,025.97 8,690,203.83 3,240.00 76,019,492.00 73,729,939,119.57 -
412,474,400.00 193,000,000.00
20,293,720.00 193,000,000.00
392,180,680.00 -
-
PENGELUARAN
SALDO
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30; b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55; c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 2; d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1. 2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan laporan keuangan Polri adalah pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan Polri dengan memperhatikan: a.
Kesesuaian Laporan Keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan dan d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). 3. Sasaran Pemeriksaan Untuk mencapai tujuan pemeriksaan di atas, pemeriksaan atas laporan keuangan Polri menilai asersi pemerintah yang meliputi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, penilaian, hak dan kewajiban dan pengungkapan. Pengujian asersi tersebut dilakukan dengan memperhatikan:
dan metode uji petik, pelaksanaan prosedur analitis awal, serta penyusunan program pemeriksaan terinci dan program kerja perorangan. Pelaksanaan pemeriksaan meliputi pelaksanaan pengujian analitis terinci, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan saldo, penyelesaian penugasan, penyusunan ikhtisar koreksi, penyusunan konsep temuan pemeriksaan, pembahasan konsep temuan pemeriksaan dengan pejabat entitas yang diperiksa, perolehan tanggapan resmi dan tertulis dari pejabat entitas yang diperiksa, penyampaian temuan pemeriksaan. Pemeriksaan juga dilaksanakan secara interim terhadap Laporan Keuangan Polri Semester I Tahun Anggaran 2008. Pelaporan hasil pemeriksaan meliputi penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan, penyampaian dan pembahasan konsep tersebut kepada pejabat entitas yang diperiksa, dan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Polri Tahun 2008 juga mencakup hasil pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2008. 6. Waktu Pemeriksaan Jangka waktu pemeriksaan yaitu 45 hari mulai tanggal 13 Februari 2009 sampai dengan 16 April 2009. Sedangkan jangka waktu pemeriksaan interim yaitu 25 hari mulai tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan 2 Januari 2008. 7. Objek Pemeriksaan Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2008. 8. Batasan Pemeriksaan
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Mabes Polri Polda Jabar Polda Jambi Polda Sumbar Polda Sulut Polda Gorontalo Polda Bangka Belitung
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI.................. ........................................... ........................................... .......................... i RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN ...................................... .................. ii HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN .................................... 1 A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2005, 2006 dan 2007 .................................. 1 B. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2008................... ......................................... ........................ 1 1.
Sistem Pengendalian Intern Atas Pencatatan Dan Pelaporan Aset Tetap Pada Neraca Polri Per 31 Desember 2008 Belum Memadai ……………................
1
2.
Pengamanan Aset Tanah Polri Melalui Pensertifikatan Belum Berjalan Secara Optimal ..............................................................................
9
3.
Sistem Pengendalian Intern Atas Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Di Neraca Polri Per 31 Desember 2008 Belum Memadai...
15
4.
Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri Belum Transparan dan Akuntabel ........................................................................................................
18
5.
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Organisasi dan Keuangan Sekretariat Kompolnas Belum Memadai …………………….........................
23
Lampiran .....................................................................................................................
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pasal 30 Undang-Udang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Untuk selanjutnya laporan keuangan dimaksud disebut dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dalam penyusunan LKPP tersebut, berdasarkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2008 dan 2007 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Polri tersebut
laporan keuangan; (2) penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Polri yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut: 1. Sistem pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan aset tetap pada Neraca Polri per 31 Desember 2008 belum memadai 2. Pengamanan aset tanah Polri melalui pensertifikatan belum berjalan secara optimal 3. Sistem pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan persediaan di Neraca Polri per 31 Desember 2008 belum memadai 4. Pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri belum transparan dan akuntabel 5. Sistem pengendalian intern pengelolaan organisasi dan keuangan Sekretariat Kompolnas belum memadai
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Kapolri agar: 1. Memerintahkan Deputi Kapolri Bidang Logistik untuk membuat mekanisme rekonsiliasi antara fungsi logistik dengan keuangan di setiap jenjang pelaporan dari tingkat Polres, Polda, hingga Mabes Polri, dan membuat standar format Laporan Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap yang berlaku di jajaran Polri serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran inventarisasi dan revaluasi aset di jajaran Polri 2. Memerintahkan Deputi Kapolri Bidang Logistik untuk menginventarisasi aset tanah yang masih dalam proses pengurusan sertifikat maupun yang belum di jajaran Polri dan menyusun perkiraan perhitungan anggaran untuk pensertifikatan tanah serta meningkatkan koordinasi dengan Sde Renbang Polri terkait dengan dukungan
Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2008 yang memuat opini Tidak Memberikan Pendapat dengan nomor 38a/HP/XIV/04/08 tanggal 30 April 2009 dan dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dengan nomor 38c/HP/XIV/04/08 tanggal 30 April 2009.
Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Hery Subowo, SE.Ak., MPM, CIA, CFE Akuntan, Register Negara No.D-17.698
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI SPI Tahun 2005, 2006 dan 2007
Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2005 mengungkapkan sebanyak 8 (delapan) temuan pemeriksaan SPI. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut diketahui bahwa sebanyak 2 (dua) temuan telah ditindaklanjuti Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2006 mengungkapkan sebanyak sebanyak 9 (sembilan temuan) temuan pemeriksaan SPI. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut diketahui bahwa sebanyak 6 (enam) temuan telah ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2007 mengungkapkan sebanyak 8 (delapan) temuan pemeriksaan SPI. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut diketahui bahwa sebanyak 5 (lima) temuan telah ditindaklanjuti. Rincian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan SPI dapat dilihat pada Lampiran 1.
B. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2008 1. Sistem Pengendalian Intern Atas Pencatatan Dan Pelaporan Aset Tetap Pada Neraca Polri Per 31 Desember 2008 Belum Memadai Dalam Neraca Polri per 31 Desember 2008 yang disampaikan kepada Departemen Keuangan antara lain dilaporkan nilai aset tetap sebesar Rp69.880.171.175.311,00 dengan rincian sebagai berikut:
b. Seluruh satker Mabes Polri dan Polda (Rolog Polda) telah mengisi form tersebut dan mengirimkannya kepada Bagian Infolog Biro Jianstra Sdelog Polri; c.
Data tersebut selanjutnya dievaluasi ketepatan pengklasifikasiannya dan dikompilasi oleh Bagian Infolog Biro Jianstra Sdelog Polri. Evaluasi dilakukan tanpa memperhatikan kewajaran penilaian dan status terkini dari aset-aset yang dilaporkan;
d. Hasil kompilasi tersebut kemudian disampaikan kepada Pusku Polri sebagai dasar pencantuman data Aset Polri pada Neraca Polri Tahun 2008.
Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut secara uji petik pada Satker Mabes Polri dan Polda Jabar, Polda Jambi dan Polda Sumbar diketahui beberapa hal sebagai berikut: a.
No.
Dari monitoring Bagian Infolog Rojianstra Sdelog Polri diketahui bahwa belum seluruh satker di jajaran Polri dilakukan proses Inventarisasi aset tetapnya oleh Tim DJKN sampai dengan akhir tahun 2008. Perbandingan satker-satker yang sudah dilakukan inventarisasi aset tetap dengan yang belum dilakukan inventarisasi aset tetap adalah sebagai berikut: Satker
Jumlah Satker
Satker yg sudah Inventarisasi
Satker dalam proses di Inventarisasi
Prosentase
911
255
656
28%
50
33
17
66%
Menurut DIPA 1
Kewilayahan (Polda)
2
Mabes Polri
(%)
menggunakan nilai Aset Tetap hasil inventarisasi DJKN dalam penyusunan Laporan BMN tingkat UAKPB. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa seluruh Satker di lingkungan Polda Jawa Barat tidak menggunakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi DJKN dalam penyusunan Laporan BMN tingkat UAKPB. 3) Penilaian DJKN atas barang-barang dengan jenis yang sama dengan tahun perolehan yang sama tidak konsisten. Barang dengan jenis dan tahun perolehan yang sama pada Satker yang berbeda dinilai tidak konsisten (tidak sama nilainya) oleh DJKN. 4) Terdapat barang-barang inventaris yang dianggap tidak ada/hilang oleh Tim Inventarisasi dan Revaluasi dari DJKN karena Satker tidak dapat menunjukkan data-data pendukung kepemilikannya. Dari hasil pemeriksaan pada Polda Jambi diketahui bahwa hasil inventarisasi yang dilakukan DJKN tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam membantu penyusunan Neraca per 31 Desember 2008. Hal tersebut antara lain disebabkan karena: 1) Adanya kemungkinan bahwa hasil inventariasi BMN oleh DJKN tersebut tidak akurat dikarenakan proses inventarisasi hanya dilakukan dengan menggunakan metode sampling, sehingga tidak setiap BMN yang dilaporkan dalam Laporan BMN benar-benar dihitung dan dicek keberadaannya. 2) Laporan hasil inventarisasi BMN tersebut baru disampaikan kepada satker terkait pada setelah Laporan BMN semester II Tahun 2008 dan Neraca per 31 Desember 2008 selesai disusun, yaitu pada bulan Februari 2009. b.
Belum dilakukan validasi data aset tanah dan bangunan yang dilaporkan
c.
Pada satker Mabes Polri belum dilakukan rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKPB sehingga masih terdapat perbedaan nilai aset tetap yang dilaporkan pada Laporan Keuangan satker dan aset tetap pada Laporan SABMN.
d. Pada UAPB-W (Polda) , tidak pernah dilakukan rekonsiliasi antara Subbag Infolog dengan Bagian Peralatan (Pal), Bagian Bekal Umum (Bekum), dan Bagian Fasilitas Konstruksi (Faskon) yang bertugas untuk melakukan pembinaan dalam hal pelaporan dan inventarisasi Aset/BMN Polri. Tidak adanya mekanisme rekonsiliasi tersebut menyebabkan jumlah aset tetap yang dilaporkan oleh masing-masing Bag berbeda dengan jumlah yang dilaporkan oleh Subbag Infolog. Penyebab sulitnya dilakukan rekonsiliasi antara lain dikarenakan data aset yang dilaporkan oleh masing-masing Bag hanya berupa jumlah kuantum tanpa disertai dengan nilai aset yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Hasil prosedur analitis dan pemeriksaan substantif atas saldo perkiraanperkiraan Aset Tetap pada Neraca Polda Jabar per 31 Desember 2008 dengan membandingkan enam data saldo Aset Tetap yaitu: 1) Saldo Aset Tetap pada Neraca UAPPA-W, 2) Saldo Aset Tetap hasil kompilasi Neraca UAKPA, 3) Saldo Aset Tetap Laporan BMN UAPPB-W, 4) Saldo Aset Tetap hasil kompilasi Laporan BMN UAKPB, 5) Saldo Aset Tetap Polda Sulut pada Catatan atas Laporan Keuangan UAPA, 6) Saldo Aset Tetap dari rincian Laporan BMN UAPB. diketahui bahwa masih terdapat perbedaan Saldo Aset Tetap dari keenam
Nama Perkiraaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Persediaan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
Saldo menurut Neraca UAPPA-W 174.035.950 106.078.447 2.089.754.294 79.028.841.835 106.967.226.748 310.992.649.846 49.200.000 1.295.093.000
Saldo menurut kompilasi Neraca UAKPA 174.047.999 126.764.550 2.069.104.294 79.028.841.835 106.967.226.748 311.010.649.846 49.200.000 1.277.093.000
Selisih (12.049) (20.686.103) 20.650.000 (18.000.000) 18.000.000
Pada UAPAW Polda Sumbar diketahui bahwa Neraca Polda Sumatera Barat per 31 Desember 2008 bukan sepenuhnya merupakan hasil kompilasi dari Neraca-neraca yang disusun dan dan dilaporkan secara berjenjang oleh satker-satker yang berada di jajaran Polda Sumatera Barat. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan adanya perbedaan nilai saldo aset tetap yang disajikan di Neraca Polda Sumatera Barat (UAPA-W) per 31 Desember 2008 dengan hasil kompilasi dari 36 Neraca satker (UAKPA) per 31 Desember 2008 yang ada di jajaran Polda Sumatera Barat sebagai berikut:
No. 1 2 3
Nama Perkiraan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan
Kompilasi Satker 874.203.914.600 1.078.607.232.393 2.193.840.349.704
Neraca UAPPA-W 874.203.914.600 1.074.539.842.968 2.198.505.826.704
Selisih 4.067.389.425 (4.665.477.000)
3) Masih sering dijumpainya permasalahan berupa error/kesalahan yang diakibatkan oleh kelemahan sistem sehingga kerap kali output berupa laporan BMN yang dihasilkan dari sistem tersebut tidak sesuai dengan data yang diinput oleh Operator. 4) Para pelaksana (operator) SABMN kerap mengalami kesulitan dalam melaporkan nilai aset yang diperoleh dari hasil pengadaan yang dilakukan secara terpusat dikarenakan Surat Perintah Pengeluaran Material (SPPM) yang disampaikan kepada satker-satker di wilayah hanya mencantumkan kuantum (jumlah unit) barang yang dikirim tanpa disertai dengan nilainya. 5) Kesulitan yang dialami Operator dalam mengelompokkan aset ke dalam kelompok barang yang tepat dikarenakan kodifikasi barang yang disediakan oleh aplikasi SABMN belum mengakomodir seluruh jenis aset yang dimilki/dikuasai Polri terutama untuk alat-alat khusus kepolisian. 6) Belum seluruh satker di jajaran Polda Sumbar didukung dengan fasilitas komputer yang memadai untuk mengoperasikan program aplikasi SABMN, baik dari sisi jumlah maupun spesifikasi teknis komputernya. 7) Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan SABMN baik dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pengoperasian SABMN maupun dukungan anggaran untuk insentif bagi para operator/pelaksana penatausahaan BMN agar para personil/petugas tersebut lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih optimal. f.
Prosedur untuk meyakinkan kelengkapan pencatatan aset tetap belum berjalan optimal karena dari hasil pemeriksaan secara uji petik di Satker di
3) masih terdapat kesalahan input nilai aset tetap dalam aplikasi SABMN (penilaian Gedung dan Bangunan pda satker Dirtpoludara berdasarkan harga peroleh per unit bukan harga per m2 dengan taksiran harga per unit Rp1.500.000,00). i.
Terdapat prosedur penghapusan aset yang tidak sesuai ketentuan (pada beberapa Satker Mabes Polri diketahui terdapat beberapa kendaraan R4, R6 dan R2 yang masih dalam proses dan belum ada Skep Penghapusan ternyata kendaraan tersebut sudah tidak dilaporkan dalam Laporan SABMN, selain itu kendaraan yang telah dihapuskan sesuai Skep masih tercatat dalam Laporan SABMN pada satker yang bersangkutan)
j.
Masih terdapat kesalahan klasifikasi aset tetap berupa peralatan dan mesin ke perkiraan aset tetap lainnya dan sebaliknya. Dan masih terdapat aset yang rusak tetapi belum direklasifikasi ke aset lainnya,
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a.
PP No. 24 tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang Aset Tetap: 1)
Paragraf 29. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2)
Paragraf 31. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya
dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan jumlah dan nilai aset tetap yang disajikan dalan Neraca Polri per 31 Desember 2008 tidak akurat dan tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan karena: a.
Kuantitas dan kualitas SDM yang menangani inventarisasi aset Polri belum memadai;
b. Koordinasi antara satker terkait dengan pelaksanaan inventarisasi aset Polri belum berjalan dengan optimal. c.
Pengawasan dan pengendalian atas aset yang dikelola di jajaran Polri masih lemah.
Atas temuan SPI tersebut, pihak Polri menanggapi: a.
Mabes Polri 1) Untuk aset yang belum dilakukan rekonsiliasi akan dilaksanakan rekonsiliasi ulang berdasarkan hasil inventarisasi dari DJKN Depkeu dan akan dimuat dalam laporan Semester I TA 2009. 2) Secara sistem akuntansi yang berlaku belum bisa menampung atau memperlakukan biaya pemeliharaan sebagai pengeluaran kapitalisasi atau menambah harga perolehan aset.
b. Polda Jambi
d. Polda Sumbar Bidku dalam menyusun neraca Polda Sumbar per 31 Desember 2008 selalu melaksanakan koordinasi dengan Biro Logistik selaku pengemban fungsi logistik di lingkungan Polda dan dengan BPKP wilayah sumbar.
BPK-RI menyarankan Kapolri agar memerintahkan Deputi Kapolri Bidang Logistik untuk: a.
Melakukan rekonsiliasi dan koreksi aset tetap antara fungsi logistik dengan fungsi keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat Polres, Polda hingga Mabes Polri berdasarkan hasil inventarisasi dan revaluasi dari DJKN Depkeu.
b. Membuat mekanisme rekonsiliasi yang antara fungsi logistik dengan keuangan di setiap jenjang pelaporan dari tingkat Polres, Polda, hingga Mabes Polri, dan membuat standar format Laporan Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap yang berlaku di jajaran Polri. c.
Meningkatkan koordinasi dengan jajaran DJKN wilayah dan pusat dalam upaya percepatan inventarisasi dan revaluasi aset tetap di jajaran Polri.
d. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran inventarisasi dan revaluasi di jajaran Polri, termasuk meningkatkan kualitas SDM logistik yang menangani inventarisasi aset untuk memperoleh pemahaman yang sama atas mekanisme pelaporan aset.
2. Pengamanan Aset Tanah Polri Melalui Pensertifikatan Belum Berjalan Secara Optimal Berdasarkan laporan data Barang Tidak Bergerak (BTB) Polri untuk semester II
2
2) Tanah yang belum bersertifikat seluas 141.335.792 m (140.041.397 2 2 m + 1.294.395 m ) perolehannya berasal dari: 2
(a) Hibah seuas 26.685.803 m / 766 Persil (b) Pembelian/swadaya seluas 1.595.953 m2 / 241 Persil 2
(c) Lain-lain seluas 113.054.036 m / 4.533 Persil Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengamanan aset tanah Polri melalui pensertifikatan belum berjalan dengan optimal. Selain itu dari hasil pemeriksaan diketahui pula bahwa: a. Terdapat beberapa sertifikat yang asli tanah milik Polri yang tidak ditemukan di Biro Logistik Polda Jabar maupun Subbag Logistik Satwil dan dinyatakan hilang, sebagai berikut: 1) Sertifikat nomor SK/146/DIT/PHT/HP/1978 untuk tanah seluas 20.208 m² yang berlokasi di Jl. Panunggal Blok Bojong Kel/Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya dan digunakan untuk asrama/rumah dinas anggota Polres Kota Tasikmalaya (Aspol Bojong). 2) Sertifikat nomor No. Sertifikat I/1975 untuk tanah seluas 10.145 m² yang berlokasi di Jl. Raya Kedaung Halang Bogor Utara Kota dan digunakan untuk Mapolresta Bogor. b. Tanah seluas 47.274 m2 yang berada di jajaran Polda Jabar bermasalah, sebagai berikut: 2
1) Tanah seluas 2.920 m yang digunakan oleh Mapolwil Purwakarta sejak tahun 1950 ternyata telah bersertifikat atas nama orang lain (R. Saleh Adikusumah, Sertifikat Hak Milik No. 174 dan No. 810 tahun 1986). Hasil pengecekan pihak Biro Logistik Polda Jabar ke BPN diketahui
Kecamatan Purwakarta pada tahun 1930. Pihak Polda Jabar dan BPN Purwakarta sepakat bahwa BPN akan membuat Surat Pemberitahuan kepada pihak penggugat untuk membuktikan bukti kepemilikannya. Apabila pihak penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya maka tanah tersebut akan disertifikatkan atas nama Polri, mengingat sebagian 2 tanah seluas 44.545 m telah bersertifikat atas nama Polri. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum ada perkembangan terbaru atas penyelesaian gugatan maupun penyelesaian proses pensertifikatan tanah tersebut. 2
5) Tanah seluas 1.480 m yang digunakan Mapolsek Soreang dan dikuasai sejak tahun 1951 digugat oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah tersebut yaitu Satjadibrata dengan bukti eks Eigendom Perponding No. 31. Pihak penggugat meminta ganti rugi kepada Polri. Berdasarkan keterangan BPN Kabupaten Bandung, tanah dan bangunan Polsek Soreang merupakan tanah eks hak barat yang telah diajukan Sertifikat Hak Pakai atas nama Polri, namun karena nomor perpondingnya belum ditemukan maka akan diumumkan di media massa dengan batas waktu 30 hari. Kepada masyarakat yang mengaku pemilik akan diminta menunjukkan bukti kepemilikan, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada masyarakat yang mengaku sebagai pemilik atau yang mengaku sebagai pemilik tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan maka permohonan sertifikat atas nama Polri akan diproses. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum ada perkembangan terbaru atas penyelesaian gugatan maupun penyelesaian proses pensertifikatan tanah tersebut. 6) Tanah seluas 1.884 m² yang digunakan untuk Aspolwil Cirebon dan dikuasai sejak tahun 1951 digugat oleh pihak yang mengaku sebagai
8) Tanah seluas 1.242 m² yang digunakan untuk Aspolwil Cirebon dan dikuasai sejak tahun 1942 digugat oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut yaitu Yayasan Pendidikan Kristen dengan bukti HGB No. 246/247 tahun 1989. Pihak penggugat meminta agar tanah dan bangunan dikembalikan. Proses hukum dalam menyelesaikan sengketa atas tanah ini telah dilakukan sampai ke tingkat Kasasi dan Polri mengalami kekalahan, sehingga tanah dan bangunan tersebut sulit dipertahankan. 9) Tanah dan bangunan seluas 3.629 m² yang digunakan untuk Mapolres Sumedang. Tanah dan bangunan tersebut merupakan peninggalan hak barat yang sejak tahun 1948 digunakan bersama-sama dengan PT. Pos dan Giro. Pada tahun 1957 PT. Pos dan Giro pidah dan menempati gedung baru, seluruh gedung kemudian digunakan oleh Polri dengan catatan bekas gedung yang digunakan PT. Pos dan Giro dipinjamkan kepada Polri melalui perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Kepala Polisi Kab. Sumedang saat itu (Inspektur Satu Sugeng). PT. Pos dan Giro meminta kembali tanah dan bangunan tersebut karena PT. Pos dan Giro masih merasa berhak atas tanah dan bangunan tersebut mengingat Polri menggunakan seluruh bangunan melalui pinjam pakai, namun demikian PT. Pos dan Giro tidak mempunyai bukti yuridis yang menguatkan kepemilikannya. 10) Tanah seluas 2.048 m² yang digunakan untuk Aspolres Bogor (Aspol Panaragan) dan dikuasai sejak tahun 1958 telah disertifikatkan secara sepihak oleh 13 orang Purnawirawan Polri. 11) Tanah dan bangunan seluas 3.953 m² yang digunakan untuk Aspolres
Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain (Syech Abdul Hadi Bin Mubuarak). 14) Tanah seluas 238 m² yang digunakan untuk Rumah Dinas Wakapolres Sukabumi saat ini dihuni oleh keluarga Alm. Letkol Purn. M. Sutisna dan telah bersertifikat Hak Milik atas nama Achmad Mauludin. Tanah tersebut tercatat dalam daftar inventaris BMN Polresta Sukabumi. 15) Tanah seluas 1.171 m² yang digunakan untuk Mapolsek Cisarua diminta dikembalikan oleh ahli waris dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 240 tahun 1960 seluas 673 m², Sertifikat Hak Milik No. 245 tahun 1960 seluas 407 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 17 tahun 1960 seluas 1.352 m² atas nama Adi Dharma Sumanggala. 16) Tanah dan bangunan seluas 7.138 m² di Jl. Karapitan No. 116 Bandung yang telah bersertifikat Hak Pakai No. 3 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Daerah Jawa Barat tanggal 25 April 1997. Di atas tanah tersebut berdiri Universitas Langlangbuana yang dikelola oleh BP-PTS Langlangbuana.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a.
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Bab II Bagian II perihal Pendaftaran tanah pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendaftaran tersebut dalam ayat (1) ini meliputi: 1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
Hal tersebut disebabkan karena upaya untuk melakukan pengalihan hak milik tanah belum ada dan alokasi anggaran untuk biaya pensertifikatan tanah tidak tersedia dalam DIPA. Atas temuan SPI, pihak Polri menanggapi: a.
Mabes Polri Telah dibuat arahan dengan ST Kapolri No. ST/252/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 kepada para Kasatker tingkat Mabes Polri dan para Kapolda untuk: a.
Melaksanakan pendataan tanah yang dikuasai/dimiliki Polri secara cermat dan akurat khususnya terhadap tanah yang belum bersertifikat.
b. Melakukan koordinasi dengan BPN setempat. c.
Terhadap tanah kosong yang memiliki tingkat kerawaan cukup tinggi agar dipasang papan nama peringatan bahwa tanah/bangunan milik Polri.
b. Polda Sumbar Belum dilaksanakan pensertifikatan tanah dikarenakan ketidak jelasan hak dan dukungan biaya. Rencana tindak lanjut menggunakan biaya pensertifikatan dalam DIPA 2010. c.
Polda Jambi Masih banyak tanah Polda Jambi yang belum bersertifikat dikarenakan keterbatasan anggaran pensertifikatan tanah dan akan diusulkan biaya pensertifikatan ke Biro Renbang Polda jambi untuk dimasukan dalam RKAKL satker yang bersangkutan.
d. Polda Jabar
untuk meyakinkan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian atas hilangnya sejumlah sertifikat tanah.
3. Sistem Pengendalian Intern Atas Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Di Neraca Polri Per 31 Desember 2008 Belum Memadai Salah satu komponen dari aset lancar yang disajikan di Neraca Polri per 31 Desember 2008 adalah Akun Persediaan. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Neraca Polri per 31 Desember 2008 menyajikan perkiraan/akun persediaan dengan saldo sebesar Rp Rp775.266.365.544,00. Persediaan tersebut terdiri atas persediaan peralatan/bahan habis pakai berupa material SIM, STNK, STCK, BPKB, plat TNKB, amunisi, dan obat-obatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 belum terpakai dan masih disimpan di gudang/tempat penyimpanan yang ada di satker-satker di jajaran Polri. Hasil uji pengendalian dan substantif atas pencatatan dan pelaporan akun persediaan di Neraca Polri per 31 Desember 2008 pada satker-satker di jajaran Mabes Polri, Polda Jabar, Polda Jambi dan Polda Sumatera Barat diketahui bahwa: a. Hampir seluruh satker di jajaran Polri tidak melakukan pencatatan persediaan secara memadai, antara lain ditunjukkan dengan tidak adanya buku persediaan, kartu stock barang. b. Laporan Persediaan pada akhir tahun 2008 disusun tanpa didahului dengan stock opname (perhitungan fisik persediaan) per 31 Desember 2008 yang
belum mencakup persediaan obat-obatan dan alkes habis pakai yang dikelola oleh Apotik Rumah Sakit serta poliklinik-poliklinik yang ada di Polres. h. Nilai Persediaan yang dilaporkan oleh Satker Pusdokkes Polri belum mencakup persediaan berupa bahan baku obat, embalage dan obat hasil produksi yang belum didistribusikan ke Bidmatfaskes yang ada di Gudang Bidfipol Pusdokkes Polri. i. Nilai persediaan yang dilaporkan di Neraca Polri per 31 Desember 2008 tidak akurat dikarenakan terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian barang ke dalam akun-akun Neraca Polri. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah barang yang seharusnya dicatat ke dalam akun peralatan dan mesin namun dicatat ke dalam akun persediaan, dan sebaliknya terdapat sejumlah amunisi yang seharusnya dikategorikan sebagai Persediaan namun dicatat ke dalam akun peralatan dan mesin.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a.
PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pernyataan No. 5 tentang Akuntansi Persediaan paragraf 16 disebutkan bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan BAB II, paragraf 2 menyatakan bahwa …’Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan (dalam bentuk kartu) untuk setiap jenis barang. Berdasarkan saldo per jenis persediaan pada Buku Persediaan disusun Laporan Persediaan. Laporan Persediaan disusun menurut Subkelompok Barang dan dilaporkan setiap semester. Laporan Persediaan dibuat didasarkan pada saldo pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil opname fisik. Laporan Persediaan dari UAKPB dikirimkan ke UAPPB-W’.
Atas temuan SPI, pihak Polri menanggapi: a.
Mabes Polri a.
Temuan BPK akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan stock opname, tapi pada akhir tahun 2008 diakui Berita Acara belum dibuat. Sedangkan untuk hasil pengadaan persediaan tahun 2008 yang belum dimasukkan dalam persediaan karena pada saat pengecekan fisik tidak berada di gudang, termasuk SSB yang belum disalurkan per 31 Desember 2008, namun sudah di salurkan ke wilayah-wilayah bulan Januari Februari 2009.
b. Untuk mengetahui persediaan barang di gudang harus dilakukan rekapitulasi data berdasarkan buku pemasukan dan penerimaan barang. c.
Akan dilakukan evaluasi ulang atas nilai persediaan memasukan persediaan milik Subsatker Pusdokkes Polri.
termasuk
b. Polda Jambi Menerima hasil temuan dan akan menindaklanjuti serta akan melakukan pengecekan terhadap data persediaan, dan kedepannya masing-masing sub bag log akan berkoordinasi dengan Biro logistik untuk memberikan data yang akurat dan selanjutnya disajikan dalam neraca tingkat Polda. c.
Polda Jabar Akan dilakukan perbaikan penatausahaan bekal kesehatan digudang dengan melakukan stock opname.
d. Polda Sumbar Terkait penyajian persediaan per 31 Desember 2008, Bidku telah melakukan koordinasi dengan Biro Logistik, Ditlantas, dan Biddokes sebagai bahan
d. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran inventarisasi persediaan di jajaran Polri, termasuk meningkatkan kualitas SDM petugas gudang untuk memperoleh pemahaman yang sama atas mekanisme pelaporan persediaan.
4. Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri Belum Transparan dan Akuntabel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selain mengelola BMN yang menjadi aset/kekayaan Polri juga melakukan pengelolaan atas barang bukti. Barang bukti tersebut merupakan benda sitaan yaitu suatu barang atau benda yang akibat dari perkara baik perkara perdata maupun pidana yang disita oleh aparat penegak hukum sesuai UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab I Pasal 7 ayat (1) huruf d. Penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan dan benda sitaan tersebut diserahkan oleh pihak penyidik kepada Kejaksaan setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) sesuai Pasal 139 Undang-undang tersebut. Barang bukti yang ada di lingkungan Polri dapat berupa uang maupun barang seperti surat berharga, kendaraan bermotor, alat berat, obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Hasil review atas pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri diketahui hal-hal sebagai berikut: a.
Barang bukti yang diperoleh dari hasil penyitaan dalam suatu proses penyidikan diadministrasikan dalam Buku Register No. 13 yang di dalamnya memuat keterangan mengenai jenis dan jumlah barang bukti, tanggal penerimaan barang bukti, nama tersangka dan pemilik barang bukti, tanggal dan pihak-pihak yang menerima penitipan/penyimpanan barang bukti, serta
menyimpan barang bukti yang statusnya masih dalam proses penyidikan atau belum dilimpahkan ke Kejaksaan (P.21). d. Barang bukti yang disita oleh Bareskrim Polri menjadi tanggung jawab masing-masing Penyidik yang menangani kasus terkait dan pada umumnya tidak disimpan secara khusus di suatu ruang penyimpanan, melainkan disimpan di ruangan kerja bersama dengan barang-barang kantor lainnya setelah sebelumnya dibungkus atau diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi label. Sedangkan untuk barang bukti yang jumlahnya banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dipindahkan dari lokasinya semula, maka barang bukti tersebut tetap disimpan di lokasinya semula dan diikat satu sama lain dan diberi cap/stempel sehingga apabila ada perubahan (berkurang jumlahnya) akan mudah diketahui oleh petugas. Khusus untuk barang bukti berupa uang, maka penyimpanan barang bukti dilakukan dengan cara memblokir rekening tempat disimpannya uang yang menjadi barang bukti, atau apabila berupa uang tunai maka dititipkan kepada Bendahara Satker untuk disimpan di Brankas. Dalam hal barang bukti mudah rusak/busuk, misalnya barang bukti berupa kayu, ikan, dsb, maka barang bukti tersebut dilelang, dan hasil lelang disimpan untuk pengganti barang bukti. e.
Daftar barang bukti yang ada di Bareskrim Polri tidak mencakup data-data mengenai barang bukti yang ada di Ditreskrim Polda-Polda dan Satreskrim Polres-polres, melainkan hanya memuat informasi tentang kumpulan daftar barang bukti yang disimpan oleh masing-masing Direktorat yang berada di jajaran Bareskrim Polri.
Hasil review atas pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh fungsi Reskrim di jajaran Polda Jabar, Polda Jambi, Polda Sumatera Barat, Polda Babel, Polda
No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Satker Satreskrim Polresta Bandung Barat Satreskrim Polresta Bandung Tengah Satreskrim Polresta Bandung Timur Subbag Reskrim Polwil Priangan Satreskrim Polres Garut Satreskrim Polres Sumedang Satreskrim Polresta Cimahi Satresnarkoba Polresta Cimahi Satreskrim Polres Bandung Subbag Reskrim Polwil Purwakarta Satreskrim Polres Purwakarta Satresnarkoba Polres Purwakarta Satreskrim Polres Subang Satreskrim Polres Karawang Satresnarkoba Polres Karawang Subbag Reskrim Polwil Bogor Satreskrim Polres Bogor Satresnarkoba Polres Bogor Satreskrim Polresta Bogor Satresnarkoba Polresta Bogor Satreskrim Polres Sukabumi Satresnarkoba Polres Sukabumi Subbag Reskrim Polwil Cirebon Satreskrim Polresta Cirebon Satreskrim Polres Cirebon Satresnarkoba Polres Cirebon Satreskrim Polres Kuningan
Tempat Penyimpanan Barang Bukti Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Tidak ada Tidak ada Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Di ruang Kasat Resnarkoba Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Menggunakan Lemari/Loker Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Menggunakan Lemari/Loker Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Ada namun belum memadai Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Menggunakan Brankas Tidak ada
Sedangkan untuk barang bukti yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan dari lokasinya semula (TKP) dan karena ketiadaan biaya angkut, maka barang bukti tersebut tetap disimpan di TKP.
Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2008 menunjukkan bahwa informasi mengenai pengelolaan barang bukti (jenis, jumlah dan nilai barang bukti) yang dikuasai Polri (Bareskrim Polri, Ditreskrim Polda-polda dan Satreskrim Polres-polres) belum diungkap dalam Catatan Laporan Keuangan Polri Tahun 2008, sehingga belum menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf h menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang antara lain meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 Tanggal 13 juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan No. 4 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan pada Paragraf 13 huruf (f) disebutkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain berupa informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. c.
Naskah Sementara Pedoman Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran Skep Kabareskrim No. Pol.: SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15
4) Penyerahan barang bukti kepada Pejabat Rupbasan dilaksanakan dengan surat pengantar yang dilampiri daftar barang bukti yang diserahkan dan dibuat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti. 5) Penyimpanan barang bukti di kantor Kepolisian dilakukan oleh petugas yang khusus ditunjuk untuk itu. Untuk setiap penyerahan barang bukti dari Penyidik/Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan atau dari petugas yang memberikan Surat Tanda Penerimaan. Barang harus disimpan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. 6) Sebelum adanya Rupbasan, pertanggungjawaban fisik atas barang bukti ada pada petugas penyimpanan barang bukti. Untuk keamanan barang bukti siapapun dilarang memakai barang bukti. 7) Setelah ada Rupbasan, pertanggungjawaban fisik ada pada pejabat Rupbasan, sedangkan tanggung jawab yuridis ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam rangka proses peradilan pidana.
Hal tersebut mengakibatkan: a.
Barang bukti yang menjadi tanggung jawab Bareskrim Polri rawan untuk hilang atau disalahgunakan.
b. Monitoring/pemantauan atas jumlah barang bukti yang dikelola di jajaran Polri sulit dilakukan.
Hal tersebut disebabkan karena: a.
Polri belum memiliki tempat/ruang khusus untuk menyimpan barang bukti
c.
Tidak adanya pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara fisik atas pengelolaan barang bukti, dengan terbentuknya unit organisasi yang menangani tahanan dan barang bukti, maka akan jelas bagi personil yang mengawakinya bertanggung jawab tentang pengelolaan barang bukti dan tahanan. Dalam hal ini Bareskrim telah melaksanakan pelatihan penanganan barang bukti pada tanggal 2 s.d. 5 Desember 2008 sebanyak 40 0rang yang terdiri personil bareskrim dan jajarannya, sehingga kedepan personel tersebut yang mengawaki unit organisasi tersebut.
BPK-RI menyarankan Kapolri agar: a.
Menginstruksikan Kabareskrim dan Deputi Kapolri Bidang Renbang berkoordinasi dengan Bappenas dan Departemen Keuangan terkait dengan pembangunan rumah/ruangan tempat penyimpanan barang bukti.
b. Membentuk tim teknis terkait dengan usulan Kabareskrim mengenai revisi struktur organisasi Bareskrim dan fungsi reskrim kewilayahan yang menangani barang bukti dan tahanan. c.
Memerintahkan Kabareskrim untuk membuat mekanisme pelaporan atas pengelolaan barang bukti mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri.
5. Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Sekretariat Kompolnas Belum Memadai
Organisasi
dan
Keuangan
Komisi Kepolisian Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang
saran dan keluhan dari masyarakat menyampaikannya kepada Presiden.
mengenai
kinerja
kepolisian
dan
Dalam kewenangan yang dimiliki tersebut, Kompolnas tidak saja berperan sebagai lembaga pengawas eksternal guna meredam berbagai kekhawatiran atas lemahnya kontrol terhadap kelembagaan Polri, melainkan pula sebagai institusi yang diharapkan mampu merumuskan berbagai kepentingan strategis atas eksistensi Polri selaku selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Pada sisi yang kedua ini Kompolnas, diharapkan dapat memberikan masukan yang akurat dan komprehensif kepada Presiden mengenai berbagai kendala yang dihadapi Polri, baik terkait dengan profesionalisme dan kemandirian Polri (seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana) maupun yang berkenaan dengan saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian. Dengan beban tugas serta wewenang Kompolnas yang sedemikian besar, baik aspek pengawasan kinerja dan profesionalisme Polri maupun tanggung jawab moral Kompolnas yang diharapkan dapat menjadi mata hati masyarakat terhadap Polri sekaligus menjadi mata hati Polri bagi masyarakat, maka diperlukan adanya suatu unit kerja, dalam hal ini Sekretariat Kompolnas, yang mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya tugas dan wewenang Kompolnas secara lebih optimal. Penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan organisasi dan keuangan Sekretariat Kompolnas mencakup analisis secara terbatas terhadap unsur pengendalian intern yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan dan organisasi menunjukkan kondisi sebagai berikut: a. Organisasi Sekretariat Kompolnas Belum Sepenuhnya Dirancang Sebagai Satuan Kerja Yang Independen
Sekretariat Kompolnas yang ada saat ini dipandang belum dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas. Embanan tugas Sekretariat Kompolnas dipandang tidak memadai dan tidak memenuhi harapan selaku unit kerja yang dapat membantu tugas dan wewenang Kompolnas, yang dalam aspek pelaksanaannya dihadapkan dengan berbagai kompleksitas yang memerlukan dukungan profesional dari Sekretariat Kompolnas. Organisasi Sekretariat Kompolnas perlu dikembangkan lebih lanjut dengan merujuk kepada kebutuhan untuk mendukung tugas dan wewenang Kompolnas, yaitu : 1) Tugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah dan kebijakan Polri. 2) Tugas untuk memberikan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
kepada
Presiden
dalam
3) Wewenang untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dan pemberian saran kepada Presiden berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan SDM Polri serta pengembangan sarana dan prasarana Polri. 4) Wewenang untuk memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. 5) Wewenang untuk menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Dengan merujuk kepada rumusan tugas dan wewenang Kompolnas tersebut dan hasil wawancara dengan Sekretariat Kompolnas, maka tugas yang seharusnya dipikul oleh Sekretariat Kompolnas meliputi:
4) Tugas untuk melakukan kajian strategis dalam rangka penyusunan kebijakan umum yang terkait dengan penyelenggaraan operasional Polri baik dibidang represif yustisial maupun preventif pada satuan-satuan fungsi maupun kewilayahan Polri, ketersediaan sistem dan berbagai kendala operasional serta ketersediaan dukungan operasional bagi kelancaran penyelenggaraan operasional Polri. 5) Tugas untuk menghimpun data terkait dengan profile dan kinerja Kapolri dan calon Kapolri. 6) Tugas untuk menghimpun data yang terkait dengan saran dan keluhan masyarakat atas kinerja Polri untuk dianalisa, diklasifikasi dan diklarifikasi serta monitoring perkembangana lanjut serta penyampaian hasilnya kepada masyarakat pelapor dan kepada Presiden. 7) Tugas-tugas pembinaan personel, penatausahaan materiil dan fasilitas Kompolnas, penyiapan program kerja dan anggaran, pengelolaan keuangan satuan kerja, kesekretariatan dan tata urusan dalam serta kegiatan pelayanan lainnya dalam lingkup Kompolnas. 8) Tugas-tugas kehumasan yang diperlukan oleh Kompolnas, diharapkan dapat memperkuat one gate information system, yang akan meminimasi terjadinya misinformasi dan miskomunikasi, sekaligus mampu mencegah kontra produktifnya pelaksanaan tugas dan kewenangan Kompolnas. Dari gambaran kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa Organisasi Sekretariat Kompolnas belum sepenuhnya dirancang sebagai unit kerja yang siap dan mampu memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas, karena:: 1) Adanya Peraturan Kapolri yang membatasi peranan Sekretariat Kompolnas. Sekretariat Kompolnas diposisikan sebagai satuan kerja
akan menjadi unit kerja yang benar-benar profesional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas. 4) Keperluan akan adanya penataan unit kerja Sekretariat Kompolnas, adalah guna memenuhi harapan itu, yaitu ketersediaan unit kerja yang dapat memenuhi kebutuhan dukungan, utamanya bagi segenap aspek tugas dan wewenang Kompolnas serta bagi urusan kesekretariatan dan urusan perencanaan program lainnya. 5) Pemisahan secara tegas struktur Sekretariat Kompolnas untuk lepas dari organisasi Polri, menjadi unit kerja yang menyatu pada organisasi Kompolnas mutlak diperlukan. Hal itu dimaksudkan agar Sekretariat Kompolnas dapat menjadi satuan kerja yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional. 6) Untuk memperkuat eksistensi Kompolnas dengan dukungan penuh dari Sekretariat Kompolnas, maka mutlak diperlukan penempatan Sekretariat Kompolnas sebagai unit eselon I, sehingga akan membuka peluang bagi dimungkinkannya penempatan beberapa jabatan eselon II sebagai pelaksana staf yang mengemban fungsi utama staf dari Sekretariat Kompolnas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kompolnas.
b. Pengelolaan Keuangan Kompolnas Tidak Independen Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kompolnas, Pemerintah pada tahun 2008 telah mealokasikan anggaran sebesar Rp10.703.433.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp9.210.573.678,00 atau sebesar 86%.
dimiliki Kompolnas (gedung aset Kompolnas), sehingga Kompolnas dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal. 2) Anggaran Kompolnas tahun 2008 dialokasikan dalam Bagian Anggaran (BA) 60 yang notabene anggaran milik Polri. Karena masuk dalam BA 60, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kompolnas adalah Wakapolri, sehingga pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Kompolnas merupakan bagian dari Laporan Keuangan Polri. Hal ini berdampak pada sistem penganggaran Kompolnas yang menyatu dengan sistem penganggaran Polri, sehingga segala hal yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, penggunaan, serta pelaporan anggaran dan keuangan Kompolnas akan mengacu pada ketentuan dan norma penganggaran Polri. Ini jelas mengganggu kinerja dan independensi Kompolnas sebagai lembaga pengawas Polri karena anggaran dan keuangannya diatur oleh Polri. 3) Selama ini dukungan sarana dan prasana Sekretariat Kompolnas, seperti gedung, kendaraan dinas dan bahan bakar minyak, Sekretariat Kompolnas masih harus melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada Mabes Polri dhi. Melalui Denma Mabes Polri. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 yang menghendaki adanya lembaga pengawasan fungsional yang mengawasi kinerja Kepolisian. b. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia c. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. d. Peraturan Kompolnas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
d. Sumber daya manusia masih sangat terbatas dan masih menyatu dalam manajemen personalia Polri. Atas temuan SPI tersebut, Kepala Sekretariat Kompolnas memberikan tanggapan sebagai berikut: a.
Terkait dengan anggaran Kompolnas yang menginduk dengan Polri diakui hal ini konsekuensi logis status Sekretariat Kompolnas yang merupakan bagian dari organisasi Mabes Polri yaitu sebagai unsur pelaksana staf khusus, sehingga segala hal yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, penggunaan dan pelaporan anggaran harus mengikuti dan tunduk pada norma peranggaran Polri. Hal ini menimbulkan beragam kendala antara lain tidak semua kegiatan Kompolnas dapat diusulkan dalam anggaran Polri karena tidak sesuai dengan Norma Indeks Polri.
b. Diakui bahwa sebagian besar besar sarana dan prasarana Kompolnas adalah pinjaman dari Mabes Polri. Hal ini disebabkan dalam Program anggaran Polri tidak dapat dialokasikan pembangunan gedung perkantoran atau pengadaan sarana mobilitas diluar kebutuhan operasional Polri. c.
Sependapat dengan temuan BPK bahwa tugas dan kewenangan Kompolnas sangat luas dan komplek, namun embanan tugas Sekretariat Kompolnas hanya sebatas melaksanakan tugas kesekretariatan dan menyusun rencana program dan anggaran. Sehingga perlu dilakukan revisi dan tindak lanjut atas Peraturan Kapolri No. 13 Tahun 2007.
BPK-RI menyarankan agar: a.
Kapolri berkoordinasi dengan Ketua Kompolnas dengan membentuk tim teknis untuk mengkaji ulang Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005
Lampiran 1 LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004, 2005, 2006 DAN 2007
No.
A. 1
2
3
Nomor & Tanggal LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) LK 2007 06b/S/IIIXIV.2/04/2008 30 April 2008
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
BPK RI menyarankan agar Kapolri melaksanakan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap secara lebih memadai antara lain dengan melakukan inventarisasi, penilaian kembali, rekonsiliasi antar bagian/satker terkait dan melaksanakan SABMN secara lebih baik, serta menyusun rencana aksi (action plan) atas pelaksanaan perbaikan sistem tersebut. Sistem Pencatatan dan Pelaporan atas BPK RI menyarankan agar Kapolri Persediaan di Lingkungan Polri Belum menginstruksikan kepada seluruh jajaran Memadai Polri untuk mencatat seluruh persediaan ke dalam pos Persediaan dalam Neraca Satker sesuai ketentuan terkait. Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPK RI menyarankan agar Kapolri Polri Belum Transparan dan Akuntabel mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Bukti di Jajaran Polri dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk mengelola dan mengadministrasikan seluruh barang
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
Sistem Pencatatan dan Pelaporan atas Aset Tetap/Barang Milik Negara Di Lingkungan Polri Belum Memadai
Halaman 1 dari 10
X
X
X
No.
4
5
6
7
8
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
bukti sesuai ketentuan terkait. Penetapan MAK Dalam DIPA/RKA-KL BPK RI menyarankan agar Kapolri dan Realisasi Anggaran Belanja Pada menginstruksikan kepada seluruh jajaran Beberapa Satker di Lingkungan Polri Polri supaya dalam Tidak Sesuai Dengan Klasifikasi Mata perencanaan/penyusunan perencanaan/penyusunan dan pelaksanaan Anggaran DIPA/RKA-KL selalu memperhatikan dan mematuhi ketentuan terkait. Hutang Kepada Pihak Ketiga Dalam BPK RI menyarankan agar Kapolri Neraca Polri Per 31 Desember 2007 melakukan koreksi atas data hutang yang Belum Disajikan Secara Akurat tercantum dalam Neraca Polri Tahun 2007 Pencatatan dan Pelaporan Atas Hibah di BPK RI menyarankan agar Kapolri Lingkungan Polri Belum Akurat, membuat kebijakan tertulis mengenai Transparan dan Akuntabel mekanisme pencatatan dan pelaporan hibah yang diterima Polri, baik dalam bentuk uang maupun barang. PNBP Non Fungsional Tidak Dilaporkan BPK RI menyarankan agar Kapolri Dalam Laporan Realisasi Anggaran melakukan koreksi atas data pendapatan (LRA) Pendapatan Dan Hibah Polri dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2007 Laporan Keuangan Polri Tahun 2007 Pengelolaan Anggaran Non APBN Dana BPK RI menyarankan agar Kapolri SAMSAT TA 2007 Belum Akuntabel dan memerintahkan Kapolda Sumut dan Transparan Kapolda Sultra untuk meningkatkan pengendalian atas penerimaan dan penggunaan dana samsat di lingkungannya antara lain dengan membuat perencanaan secara memadai dan melakukan pengawasan lebih optimal atas penerimaan dana samsat dari Pemprov
Halaman 2 dari 10
X
X
X
X
X
No. B. 1
2
3
Nomor & Tanggal LHP LK 2006 61h/S/XI-XI.1/ 4/2007 18 April 2007
Temuan Pemeriksaan
Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) Di Lingkungan Polri Belum Berjalan Secara Memadai
Data Aset Tetap Berupa Tanah, Gedung, Bangunan Dan Peralatan Mesin Dalam Neraca Polri Tahun 2006 Belum Akurat Dan Belum Menggambarkan Keadaan Yang Sesungguhnya
Pengamanan Aset Tanah Polri Melalui Pensertifikatan Belum Berjalan Secara Optimal
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
BPK RI menyarankan agar Kapolri dapat melaksanakan SABMN secara lebih baik antara lain melalui perbaikan kebijakan SDM, optimalisasi pemenuhan perangkat dan intensifikasi hardware/software pelaksanaan sosialisasi SABMN khususnya kepada para pelaksana BPK RI menyarankan agar Kapolri berupaya melaksanakan perbaikan di bidang inventaris dan pelaporan aset melalui : a. Pembentukan tim aset yang antara lain bertugas untuk melakukan inventarisasi seluruh aset di lingkungan Polri termasuk penilaian atas aset-aset tersebut. b. Menginstruksikan seluruh satuan di jajaran Polri untuk dapat melakukan inventarisasi dan pelaporan secara lebih akurat; dan c. Menyusun petunjuk teknis penilaian dan kodifikasi aset di lingkungan Polri BPK RI menyarakan agar Kapolri dapat memaksimalkan pensertifikatan tanah milik Polri melalui optimalisasi pelaksanaan anggaran pensertifikatan tanah yang telah tersedia dan pengajuan anggaran untuk sisa tanah yang belum terdukung anggaran pensertifikatannya
Halaman 3 dari 10
X
X
X
X X
No.
4
5
6
7
8
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti X
Neraca Polri Per 31 Desember 2006 BPK RI menyarankan agar Kapusku Polri Belum Menyajikan Informasi Secara melakukan verifikasi atas data hutang Akurat kewajiban Polri berupa Hutang TLGA dan Wattah untuk mengetahui Kepada Pihak Ketiga jumlah hutang yang sebenarnya dan mencantumkan data tersebut dalam LK Polri revisi Sistem Pengendalian Intern Atas BPK RI menyarankan Kapolri agar : Pengelolaan Hutang Biaya Perawatan a. Menyusun piranti lunak mekanisme Tahanan (Wattah) Di Lingkungan pencatatan dan pengakuan hutang Kepolisian Negara Republik Indonesia wattah Belum Memadai b. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan hutang wattah di satuannya Informasi Mengenai Dana-Dana Non BPK RI menyarankan agar Kapolri X APBN Belum Sepenuhnya Diungkapkan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Polri untuk melaporkan ke dalam CALK Polri Tahun 2006 pada Laporan Keuangan seluruh danadana Non APBN yang diterima
Persediaan Materiil SSB Satpas/Samsat Di Jajaran Polda Jatim Dan Polda Sulsel Belum Dicatat Dalam Neraca MasingMasing Satker Dan Neraca Polda Per 31 Desember 2006 Ketidaktepatan Penetapan Mak Dalam DIPA/RKA-KL Dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Sesuai Dengan Klasifikasi Mata Anggaran
BPK RI menyarankan agar Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk mencatat persediaan SSB ke dalam pos Persediaan dalam Neraca Satker sesuai ketentuan terkait BPK RI menyarankan agar Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri agar dalam menyusun perencanaan anggaran khususnya dalam
Halaman 4 dari 10
X
X
X
X
No.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
mengelompokkan belanja memperhatikan ketentuan terkait 9
C. 1.
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
untuk
Pertanggungjawaban keuangan belanja BPK RI menyarankan agar Kapolri barang atas beberapa kegiatan di memberikan teguran kepada para lingkungan Polda Metro Jaya, Polda Jabar Kasatker yang mempertanggungjawabkan dan Polda Jatim tidak sesuai dengan penggunaan anggaran secara proforma penggunaan sebenarnya dan meminta pertanggungjawaban penggunaan dana yang sebenarnya.
LK 2005 72c/S/IIIXI.1/6/2006
Penyusunan Laporan Keuangan Polri Tahun 2005 belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat
Menyarankan agar Kapolri: 1. Memerintahkan Derenbang Kapolri untuk mengalokasikan anggaran kegiatan sosialisasi dan pelatihan SAI serta kegiatan tutup buku penyusunan Laporan Keuangan Polri pada DIPA revisi Pusku Polri TA. 2006 dan DIPA Pusku Polri TA. 2007 secara memadai. 2. Memerintahkan Kapusku mengadakan sosialisasi dan pelatihan SAI secara lebih intensif kepada para pelaksana akuntansi di setiap unit akuntansi pada TA. 2006 dan TA. 2007. 3. Memerintahkan De SDM Kapolri dan Ka Lemdiklat Polri untuk memasukkan mata pelajaran tentang keuangan negara pada lembaga-
Halaman 5 dari 10
X
√
√
√
No.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
lembaga pendidikan di jajaran Polri. 4. Menertibkan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan di jajaran Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.
SABMN belum berjalan sebagaimana mestinya
Menyarankan agar Kapolri memerintahkan: 1. Derenbang Kapolri untuk mengalokasikan anggaran kegiatan sosialisasi dan pelatihan SABMN pada DIPA Revisi TA. 2006 dan DIPA TA. 2007 secara memadai. 2. Delog Kapolri untuk mengimplementasikan SABMN pada TA. 2007, mengadakan sosialisasi dan pelatihan SABMN secara intensif kepada para pelaksana akuntansi dan logistik di jajaran Polri pada TA. 2006 dan 2007, serta melaksanakan inventarisasi dan penilaian aset Polri sesuai dengan ketentuan.
√
√
√
3.
Kewajiban jangka pendek Listrik, Telepon, Gas dan senilai Rp98.955,14 dilaporkan dalam Neraca Desember 2005
berupa Utang Air TA. 2005 juta belum Polri per 31
Menyarankan agar Kapolri melaporkan kewajiban Polri berupa utang biaya langganan jasa listrik, telepon, gas dan air sebesar Rp98.955,14 juta dalam Laporan keuangan Polri Tahun 2005.
√
4.
Pengungkapan dalam CALK Polri Tahun 2005 belum memadai
Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapusku dan Delog Kapolri senantiasa mengungkapkan hal-
√
Halaman 6 dari 10
No.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
hal yang secara material dapat mempengaruhi isi Laporan Keuangan Polri dalam menyusun Laporan Keuangan Polri. 5.
6.
7.
Pelaksanaan pekerjaan repowering dan replatting 3 unit kapal dan pengadaan senpi glock TA. 2004 Sdelog Polri berlarut-larut dan belum diungkap dalam Laporan Keuangan Polri per 31 Desember 2005
Status aset hasil pengadaan dari dana Non APBN belum jelas dan belum diungkap dalam Laporan Keuangan
Pengawasan dan pelaksanaan atas ketentuan dalam kontrak belum sepenuhnya dijalankan
Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Delog Kapolri untuk: 1. Menegur dengan keras rekanan agar segera menyelesaikan pekerjaan. 2. Mempertimbangkan PT. Aneka Bina Makmur beserta pemiliknya sebagai rekanan Polri. 3. Menjatuhkan sanksi denda keterlambatan kepada rekanan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Menyarankan agar Kapolri: 1. Membuat ketentuan internal tentang hibah aset sebagai penjabaran dari PP 24 tahun 2005 tentang SAP. 2. Memerintahkan Delog Kapolri agar mengadakan sosialisasi dan pelatihan terkait pelaksanaan SABMN. Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kasatker untuk: 1. Menarik denda dari rekanan yang terlambat melaksanakan pekerjaan dan menyetorkan ke Kas Negara. 2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Halaman 7 dari 10
√ √
√
√
√
√
√
No.
Nomor & Tanggal LHP
8.
D. 1.
2.
LK 2004
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Realisasi anggaran belanja tidak sesuai dengan klasifikasi mata anggaran
Menyarankan agar Kapolri: 1. Menegur Derenbang Kapolri untuk senantiasa memperhatikan ketentuan tentang klasifikasi mata anggaran dalam penyusunan dokumen anggaran (RKA-KL) dan otorisasi anggaran satker di lingkungan Polri. 2. Memerintahkan kasatker mentaati ketentuan tentang klasifikasi anggaran belanja dalam pengajuan usulan anggaran dan pelaksanaan anggaran belanja.
04/XI/9/2005 Pengendalian intern dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan laporan keuangan Polri belum memadai
SABMN belum berjalan sebagaimana mestinya
Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapusku Polri untuk: 1. Menertibkan pelaksanaan sistem akuntansi di jajaran Polri sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan yang ditetapkan. 2. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan SAI lebih intensif kepada para pelaksana akuntansi di setiap unit akuntansi Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Delog Kapolri untuk: 1. Mengadakan sosialisasi SABMN ke seluruh satker di jajaran Polri 2. Menertibkan kembali pelaksanaan SABMN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
Halaman 8 dari 10
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
√
√
√
√
√ √
No.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
3.
Pengungkapan penjelasan dalam CALK Polri Tahun 2004 belum memadai
Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapusku Polri untuk segera menyempurnakan dan mengungkapkan informasi tambahan yang perlu disajikan dalam CALK.
√
4.
Sebagian besar aset tanah yang dikuasai Polri belum didukung bukti kepemilikan sertifikat tanah
Menyarankan agar Kapolri meningkatkan upaya pensertifikatan atas tanah-tanah yang dikuasai Polri antara lain dengan menambah anggaran untuk kegiatan pensertifikatan tanah
√
5.
Proses penyusunan Neraca Polri Tahun 2004 dilakukan secara terpusat dan belum sesuai dengan ketentuan
Menyarankan agar Kapolri: 1. Memerintahkan Kapusku untuk segera memperbaiki sistem penyusunan Neraca pelaksanaannya di setiap tingkat unit akuntansi sesuai dengan ketentuan. 2. Memerintahkan Delog Kapolri untuk melakukan inventarisasi dan revaluasi terhadap seluruh aset tetap dan persediaan yang dimiliki /dikuasai di seluruh satker jajaran dengan nilai wajar sebaga data neraca awal Polri tahun 2004.
6.
Proses pembatalan ruislag mako Lemdiklat, Selapa, dan Sepolwan lambat
Menyarankan agar Kapolri membatalkan kebijakan untuk meruislag Mako Lemdiklat, Selapa, dan Sepolwan.
Halaman 9 dari 10
√ dan
√
√
No.
7.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Pelaksanaan tindak lanjut proses penghapusan persediaan bekal BMP di Ditpolair senilai Rp3.117.930.617,00 belum optimal
Rekomendasi
Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Delog Kapolri dan Dir Polair Babinkam Polri untuk segera menyelesaikan proses penghapusan BMP Ditpolair.
Halaman 10 dari 10
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
√
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI ......................................... ........................................... ........................................... ...
i
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ........................................ ........................................... .......................................... ......
ii
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ........................................ ........................................... ........................................... ...
1
A.
B.
Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan Tahun 2005, 2006 dan 2007........................................................................................................
1
Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008 1.
2.
3.
4.
Pengelolaan Dana Non APBN di Lingkungan Polri Tidak Transparan dan Sebesar Rp897.716.060.301,00 Tidak Terungkap Secara Memadai Dalam CALK Polri Tahun 2008 ……………………………………………………………………......................... Terjadi Kesalahan Pembebanan Belanja Pemeliharaan (MAK 523xxx) Ke Belanja Non Operasional Lainnya (MAK 521xxx) Sebesar Rp12.310.975.000,00........................................................................................................ Penerimaan Negara Atas Sanksi Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebesar Rp176.122.994,00 Belum Dipungut dan Disetor ke Kas Negara Per 31 Desember 2008................................................................................................................................... Pengembalian Belanja Kegiatan Operasi Tahun 2008 yang Melewati Tahun Anggaran Sebesar Rp1.034.433.664,00 Belum Diungkap Dalam CALK Polri Tahun
1
7
8
10
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaktidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Untuk selanjutnya laporan keuangan dimaksud disebut dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dalam penyusunan LKPP tersebut, berdasarkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kapolri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab pejabat
2. Terjadi kesalahan pembebanan Belanja Pemeliharaan (MAK 523xxx) ke Belanja Non Operasional Lainnya (MAK 521xxx) sebesar Rp12.310.975.000,00. 3. Penerimaan Negara atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp176.122.994,00 belum dipungut dan disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2008. 2008. 4. Pengembalian belanja kegiatan operasi Tahun 2008 yang melewati tahun anggaran sebesar Rp1.034.433.664,00 belum diungkap dalam CALK Polri Tahun 2008. 5. Terdapat potensi kerugian negara atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2008 di beberapa satker Polri sebesar Rp285.000.000,00. 6. Terdapat persediaan satker Denma Mabes Polri yang sudah tidak terpakai sebesar Rp4.013.830.000,00. 7. Realisasi anggaran untuk kegiatan operasional dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.855.508.000,00
di
beberapa
Polda
belum
dapat
8. Realisasi penyaluran belanja BMP pada beberapa satker belum dipertanggungjawabkan
Berdasarkan kelemahan-kelemahan memerintahkan:
tersebut,
BPK-RI
menyarankan
kepada
Kapolri
agar
1. Kapusku Polri berkoordinasi dengan Departemen Keuangan untuk membuat kebijakan atas pengelolaan dana-dana non APBN dan menetapkan format laporan pengungkapan atas pengelolaan dana non APBN dalam laporan keuangan serta menginstruksi kepada seluruh jajaran Polri agar melaporkan seluruh penerimaan dan penggunaan dana-dana non APBN dalam laporan keuangan. 2. Pejabat perencanaan pada Ditlantas Polri untuk menyusun kegiatan dalam MAK, Sub Kegiatan, Kegiatan, dana Program sesuai dengan subtansi atau realisasi kegiatan. 3. Memerintahkan Direktur Telematika dan Kalemdiklat Polri untuk segera menarik sanksi denda
Pendapat dengan nomor 38a/HP/XIV/04/08 tanggal 30 April 2009 dan dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dengan nomor 38b/HP/XIV/04/08 tanggal 30 April 2009. Jakarta, 30 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Hery Subowo, SE, Ak., MPM, CIA, CFE Akuntan, Register Negara No.D-17.698
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Perundang-undangan Tahun 2005, 2006 dan 2007 2007
Terhadap
Peraturan
Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2005 mengungkapkan sebanyak 13 (tiga belas) temuan pemeriksaan kepatuhan. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut diketahui bahwa sebanyak 3 (tiga) temuan telah ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2006 mengungkapkan sebanyak 8 (delapan) temuan pemeriksaan kepatuhan. kepatuhan. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut diketahui bahwa sebanyak 1 (satu) temuan telah ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2007 mengungkapkan sebanyak 8 (delapan) temuan pemeriksaan kepatuhan. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut diketahui bahwa sebanyak 2 (dua) temuan telah ditindaklanjuti. Rincian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan kepatuhan dapat dilihat pada Lampiran 1.
B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008 1. Pengelolaan Dana Non APBN di Lingkungan Polri Tidak Transparan dan Sebesar Rp897.716.060.301,00 Tidak Terungkap Secara Memadai Dalam CALK Polri Tahun 2008 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Polri Tahun 2008 pada bagian pengungkapan informasi penting lainnya, diketahui bahwa Polri selama tahun
No.
Nama Rekening
Nilai (Rp)
11
TWP
12
Catur Sakti
1.845.446.852
13
Jasa Raharja
3.019.293.885
14
Tabungan Mapan
15
Masjid
16
Penampungan
17
Sewa Lahan
18
Bidku
19
Operasi Ketupat
20
Hibah
21
Pihak Ketiga
22
AKDA
23
Papua Jumlah
30.592.386.681
31.242.305 1.026 4.182.191.268 1.500.000 2.438.732.216 59.399 21.156.303.401 392.180.680 2.301.709 12.087.632.530 222.714.899.909
Nilai tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2008 dari seluruh dana yang dikelola di luar mekanisme APBN oleh satker/satwil di seluruh jajaran Polri. Hasil pemeriksaan atas pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban danadana tersebut diketahui bahwa pada tahun 2008 terdapat pengelolaan dana-dana
Penerimaan
: Rp116.351.410.932,00
Penggunaan : Rp56.200.986.051,00 Rekening Penyimpanan: Bank Mandiri No Rek 102.00.9951510-5. Penggunaan dana Samsat tersebut dilakukan di luar mekanisme APBN dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/1047/XI/2004 tanggak 3 November 2004 tentang Petunjuk Administrasi Pengelolaan Dana Samsat di Lingkungan Polri yang kemudian diatur kembali dalam Peraturan Kapolri No. Pol.: 8 Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap di Lingkungan Polri. Dana Samsat yang diterima dari Pemda Propinsi melalui Dir Lantas Polda digunakan untuk mendukung kegiatan yang mendesak yang anggarannya belum dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan kebijakan Pimpinan.
b. Dana Pam Pilkada dan Operasi Kepolisian dari APBD/Pemda/Pihak Lain Pada tahun 2008, selain mendapatkan dukungan dari APBN untuk melaksanakan operasi kepolisian, Polri juga memperoleh bantuan dari Pemda untuk melaksanakan kegiatan Pengamanan Pilkada dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan
: Rp298.066.493.804,00
Penggunaan : Rp291.623.880.555,00 Penerimaan dana dukungan Pam Pilkada tersebut tidak dilaporkan dan dicatat
mendukung kegiatan operasional dan kegiatan pengamanan sebesar Rp31.566.478.100,00. Dari jumlah dana pengamanan dari Pemda II tersebut yang diterima melalui rekening non APBN satker di jajaran Polda Jabar berjumlah Rp24.353.511.061,00 sedangkan sisanya berjumlah Rp7.212.967.039,00 diterima secara tunai.
c.
Dana DPK DPK merupakan dana yang dihimpun dari iuran kesehatan personil Polri dan PNS Polri dan langsung dipotong gaji oleh masing-masing Bendaharawan Satuan dan dikelola secara terpusat di Pusku Polri. Penggunaan dana DPK dilakukan dengan cara penerbitan Surat Keputusan Otorisasi Kapolri (SKOK). Hasil pemeriksaan pada Pusku Polri diketahui bahwa pada tahun 2008 terdapat pengelolaan dana DPK sebagai berikut: Penerimaan: Rp385.665.454.630,00 Penggunaan: Rp309.483.168.591,00 Rekening Penyimpanan: Bank Mandiri No Rek 122.00.8500276-7
d. Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat umum (Yankesmasum) Dana Yankesmasum Rumah Sakit Bhayangkara merupakan penerimaan yang diperoleh Rumah Sakit Bhayangkara Polri atas pemberian jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Hasil uji petik di Rumah Sakit Polpus Sukanto Polri dan RS di Polda Jambi dan Sumbar, informasi penerimaan dan penggunaan belum diungkap dalam CALK, informasi tersebut meliputi: 1) RS Polpus Sukanto Polri
2) RS Bhayangkari Polda Jambi Saldo kas sebesar Rp41.633.476,00 per 31 Desember 2008 yang terdiri atas saldo tunai di Bendahara sebesar Rp4.719.942,00 dan saldo kas di Bank sebesar Rp36.913.534,00. disimpan di rekening Bank …. No. 0069881386 atas nama RS. Tk IV Polda Jambi. 3) RS Bhayangkari Polda Sumbar Pada tanggal 31 Desember 2008 terdapat saldo kas sebesar Rp33.429.035,00 yang diperoleh dari saldo awal tahun 2008 sebesar Rp13.748.945,00 ditambah dengan penerimaan rumah sakit selama tahun 2008 sebesar Rp628.315.275,00 dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional selama tahun 2008 sebesar Rp608.635.185,00. Sisa Saldo sebesar Rp33.429.035,00 tersebut disimpan oleh Bendahara Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar di rekening BRI dengan No. Rekening: 0058-01-017132-50-8 atas nama Bendaharawan Rumkit.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan dana-dana Non APBN tersebut, antara lain sebagai berikut: a.
Legal Standing belum jelas;
b.
Pengendalian lemah;
c.
Tidak ada verifikasi di Pusku mengenai penerimaan dan penggunaan danadana Non APBN;
d.
Tidak ada mekanisme untuk menguji kelengkapan pencatatan dan pelaporan seluruh informasi mengenai dana-dana Non APBN tersebut.
e.
Penggunaan dana Non APBN dilakukan untuk membiayai kegiatan yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 3) Paragraf 13: Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain: (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. b. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN
Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan dana-dana Non APBN di lingkungan Polri menjadi tidak transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disebabkan karena para Kasatker/personil di jajaran Polri belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan ketentuan mengenai penyusunan Laporan Keuangan dan pengelolaan keuangan negara.
Atas temuan tersebut, pihak Polri menanggapi bahwa hasil temuan dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Pusku Polri dengan merevisi LRA Polri TA 2008 dan selanjutmnya akan segera ditindaklanjuti pada satker terkait.
BPK-RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapusku Polri untuk: a.
Berkoordinasi dengan Departemen Keuangan untuk membuat kebijakan atas pengelolaan dana-dana non APBN agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.
b. Menetapkan format laporan pengungkapan atas pengelolaan dana non APBN dalam laporan keuangan dan menginstruksi kepada seluruh jajaran Polri agar melaporkan seluruh penerimaan dan penggunaan dana-dana non APBN dalam laporan keuangan.
2. Terjadi Kesalahan Pembebanan Belanja Pemeliharaan (MAK 523xxx) Ke Belanja Non Operasional Lainnya (MAK 521xxx) Sebesar Rp12.310.975.000,00 Laporan Keuangan satker Ditlantas Polri tahun 2008 melaporkan realisasi
c.
Pemeliharaan dan perawatan GPS Tracking PJR Ditlantas Polri TA 2008 SP2D No814997J sebesar Rp1.987.755.000,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAP No 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran, Paragraf 34 menyebutkan Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Paragraf 35 menyebutkan menyebutkan Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang , belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran/Catatan atas Laporan Keuangan Ditlantas tahun 2008 belum menyajikan informasi yang akurat. Hal tersebut disebabkan ketidakcermatan Subbagren dan Sderenbang pembebanan MAP/MAK pada saat penyusunan DIPA/RKKL.
dalam
Atas temuan kepatuhan tersebut, pihak Polri menanggapi bahwa realisasi Belanja Non Operasional lainnya telah sesuai dengan realisasi anggaran DIPA/RKAKL tahun 2008, baik masing-masing program, kegiatan, sub kegiatan, maupun MAK. BPK-RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan pejabat perencanaan pada Ditlantas Polri untuk menyusun kegiatan dalam MAK, Sub Kegiatan, Kegiatan, dana Program sesuai dengan subtansi atau realisasi kegiatan.
Dari hasil pemeriksaan atas dokumen Surat Perintah Pengeluaran Materiil (SPPM) diketahui terdapat keterlambatan pendistribusian Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan yaitu: No
Titik Bekal
Jumlah buku
Tgl diterima
(set) 1
SPN Jambi
327
25 Nov 2008
2
SPN Kupang
194
26 Nov 2008
3
SPN Singaraja
102
26 Nov 2008
4
SPN Cisarua
369
26 Nov 2008
5
SPN Pekan Baru
306
25 Nov 2008
6
SPN Padang Besi
294
26 Nov 2008
Atas keterlambatan penyerahan/pendistribusian Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas di lapangan tersebut pihak rekanan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp24,647,994.00.
b. Divisi Telematika Polri Pekerjaan pengadaan Alkom Radio PAM Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2009 dengan Kontrak Nomor B-SPJB/13/X/ 2008/Divtel tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp3.029.500.000,00 dengan pelaksana pekerjaan PT. Silfarona Perdana. Jangka waktu penyerahan pekerjaan adalah 45 hari kalender terhitung mulai tanggal Surat Perintah Mulai Kerja atau sampai dengan tanggal 24 November 2008.
b. Pasal 3 ayat (3) Kontrak/78/IX/Robekum/2008/SDelog tanggal 12 September 2008 menyatakan Keterlambatanpenyelesaian pekerjaan karena kelalaian Pihak Kedua, diberikan sanksi finansial berupa denda sebesar 1 o/oo (satu perseribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp176.122.994,00 belum dipungut dan disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2008.
Hal tersebut disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen tidak sungguh-sungguh melaksanakan beberapa kesepakatan yang telah diatur dalam kontrak, hal ini terbukti belum dikenakan sanksi denda keterlambatan.
Atas temuan kepatuhan tersebut, pihak Polri menanggapi: a.
Pengadaan alkom capres/cawapres sesuai dengan kontrak No. Pol.:BSPJB/13/X/2008/Divtel tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp3.029.500.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Silfarona Perdana, pada tanggal 24 Februari 2009 alkom memang belum diinstalasi secara keseluruhan. Hal tersebut diatas disebabkan pada akhir masa penyerahan pekerjaan, mobil operasional capres/cawapres belum ditentukan sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan instalasi alkom.
b. Atas keterlambatan pekerjaan cetak buku pedoman senilai Rp24.647.994,00 oleh CV Muskarya, dikarenakan keterlambatan koreksi contoh hasil cetakan oleh pihak Lemdiklat Polri, sehingga keterlambatan tersebut bukan kesalahan pihak rekanan dan tidak dikenakan sanksi denda.
1) Operasi Kontinjensi pam ops Puri Agung Telah direalisasikan Anggaran Operasi Kontinjensi (Pam Ops Puri Agung 2008) sebesar Rp1.989.845.000,00 melalui SPM berikut: •
SP2D No 894228I Rp
40.000.000,00
•
SP2D No 919396I Rp1.031.662.458,00
•
SP2D No 829694J Rp 918.182.542,00
Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut: •
Disalurkan ke wilayah PAM kenaikan harga BBM Rp40.000.000,00
•
Disalurkan ke Ditlantas
•
Kegiatan jaldis supervisi ke wilayah Rp17.900.000,00
•
Disalurkan ke Polda Metro Jaya Rp367.955.000,00
•
Disalurkan ke Polwiltabes Bandung Rp364.490.000,00
•
Disalurkan ke Polwiltabes Surabaya Rp364.490.000,00
•
Disalurkan ke Polwiltabes Semarang Rp364.490.000,00
•
Jaldis supervisi Rp60.050.000,00
Rp356.970.540,00
Atas realisasi belanja Anggaran Operasi Kontinjensi (Pam Ops Puri Agung 2008) terdapat pengembalian belanja yang disetor ke kas Negara tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp22.020.000,00 dan tanggal 14 Januari 2009 sebesar Rp31.479.460,00. Atas dana yang disetorkan pada bulan Januari 2009 sebesar Rp53.499.460,00 (Rp22.020.000,00 + Rp31.479.460,00) tersebut belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Babinkam Polri per
SPJB/84/AI/RTN/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp824.220.000,00, sampai dengan akhir tahun masih terdapat sisa dana BBM yang belum terserap sebesar Rp738.051.500,00 dan baru bulan Maret disetor ke Kas negara.
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a.
PSAP No 1. Paragraf 38 menyebutkan Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
b. Buletin Teknis No.01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat menyebutkaan Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UYHD/UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UYHD/UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Hal tersebut mengakibatkan pengembalian belanja kegiatan operasi Polri yang melewati tahun anggaran sebesar Rp1.034.433.664,00 belum diungkap dalam CALK Polri Tahun 2008.
BPK-RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan masing-masing Kasatker yaitu Kababinkam Polri dan Dir Poludara untuk mengungkapkan sisa dana kegiatan TA 2008 yang baru disetor ke Kas Negara setelah melewati TA, untuk diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Kasatker, dan secara berjenjang dimasukkan dalam Calk Polri Tahun 2008.
5. Terdapat Potensi Kerugian Negara atas Pelaksanaan Kegiatan tahun 2008 Di Beberapa Satker Polri sebesar Rp285.000.000,00 Penelaahan atas bukti dokumen pertanggungjawaban dan hasil interview dengan pihak pelaksana selama tahun 2008, diketahui terdapat beberapa kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yaitu: a.
Ditreskrim Polda Sumber Berdasarkan laporan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2008 diketahui bahwa satker Dit Reskrim Polda Sumbar antara lain memiliki aset berupa mobil sedan Ford Laser No.Pol.: 1001-III senilai Rp35.000.000,00. Dari hasil pemeriksaan atas keberadaan aset-aset yang dicatat dalam Laporan BMN satker Ditreskrim tahun 2008 diketahui bahwa aset berupa mobil Sedan Ford Laser tersebut tidak ditemukan/tidak diketahui dimana keberadaannya. Harga perolehan kendaraan tersebut sebesar Rp35.000.000,00. Sampai berakhirnya pemeriksaan belum diajukan penetapan tuntutan ganti rugi.
b. Polwil Purwakarta Terdapat penyalahgunaan dana hibah dari Pemda Kabupaten Purwakarta
Surat Keputusan Kapolwil Purwakarta No. Pol. Skep/18/VIII/2008 tanggal 9 Agustus 2008. 4) Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas buku rekening BRI Cabang Purwakarta nomor 0075.01.013192.50.0 atas nama Syamsul Bahri diketahui bahwa rekening tersebut adalah rekening pribadi milik Syamsul Bahri yang digunakan untuk menerima gaji setiap bulannya. Hasil penelusuran atas transaksi-transaksi yang ada di buku rekening tersebut diketahui bahwa Syamsul Bahri telah melakukan penarikan tunai sebanyak 11 kali sehingga pada tanggal 16 September 2009 saldo pada rekening tersebut nihil. 5) Hasil konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Polwil Purwakarta diketahui bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Tim BPK RI pada Polwil Purwakarta tanggal 11 Maret 2009 kendaraan dinas roda dua dan roda empat tersebut di atas belum diadakan. 6) Penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebesar Rp250.000.000,00 oleh Bensatker Polwil Purwakarta tersebut sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Tim BPK RI pada Polwil Purwakarta tanggal 11 Maret 2009 sedang dalam proses penyidikan oleh Subbag Reskrim Polwil Purwakarta.
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a.
Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1)
Pasal 32 ayat (1): Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 4) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan Paragraf 12: Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya..
Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara atas pengembalian aset hilang dan dana hibah belum dipungut dan disetor ke Kas Negara sebesar Rp285.000.000,00.
Hal tersebut disebabkan: a.
Lemahnya pengendalian dan pengawasan Kasatker atas pengelolaan aset dan penggunaan dana hibah. b. Kurangnya pemahaman para personil mengenai ketentuan penyusunan Laporan Keuangan.
6. Terdapat Persediaan Satker Denma Mabes Polri yang Sudah Tidak Terpakai sebesar Rp4.013.830.000,00 Pada Laporan Keuangan Satker Denma Mabes Polri Tahun 2008 dilaporkan posisi persediaan adalah sebesar Rp4.029.050.000,00. Barang Persediaan pada satker Denma Mabes Polri tersebut terdiri dari: No
Nama Materiil
Satuan
Jumlah
Harga
1
Sepatu Dishar Pria
Pasang
11.243
1.686.450.000
2
Sepatu Halbooth Polwan
Pasang
130
26.000.000
3
Monogram Polri
Buah
7.581
227.430,00
4
Ikat Pinggang Logo rTiNrata
Utas
8.223
411.150.000
5
PDH Polri Pria
Stel
4600
460.000.000
6
PDH Sus TwoTone Pria
stel
258
51.600.000
7
PDH Sus Two Tone Polwan
Stel
485
169.750.000
8
Kaos KakiDishar Pria
Pasang
3.228
80.700.000
9
PDHPNS Pria
Stel
3;968
595.200.000
10
PDH Polwan
Stel
373
111.900.000
11
Sepatu saru tali Polwan
pasang
24
3.600.000
12
Tshirt W/Coklat
Potong
2.284
57.100.000
13
PDH PNS Wanita
Stel
143
21.450.000
14
Baju Hamil PNS
Stel
237
35.550.000
b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
Hal tersebut mengakibatkan pengadaan Rp4.013.830.000 menjadi tidak efektif.
PDH
dan
kelengkapan
senilai
Hal tersebut disebabkan Satker Sdelog Polri pada saat mengadakan PDH dan kelengkapan tidak memperhatikan kebutuhan riil.
Atas temuan kepatuhan tersebut, pihak Polri menyatakan bahwa kaporlap dimaksud, akan didistribusikan kepada anggota di jajaran Mabes Polri sesuai dengan Telegram Kapolri No. Pol.:ST/05/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang tidak adanya dukungan anggaran untuk pengadaan kaporlap baik Polri maupun PNS termasuk Dikbang tahun 2009.
BPK-RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kadenmabes Polri untuk segera mendistribusikan kaporlap tersebut dan melaporkan hasilnya kepada BPK RI.
7. Realisasi Anggaran Untuk Kegiatan Operasional di Beberapa Polda Belum Dapat Dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.855.508.000,00 Berdasarkan hasil pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Polri pada beberapa Polda diketahui hal-hal sebagai berikut:
•
Poltabes Manada sebesar Rp113.292.000,00
•
Polres Minahasa Selatan sebesar Rp66.196.000,00
•
Polres Minahasa sebesar Rp149.360.000,00
b. Polda Bangka Belitung Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti penggunaan dana kegiatan Operasi dan kegiatan Binamitra Kepolisian pada dokumen pertanggungjawaban keuangan di jajaran Polda Bangka Belitung diketahui bahwa terdapat realisasi anggaran untuk Kegiatan tersebut yang tidak jelas pertanggungjawaban keuangannya, sebagai berikut: •
Kegiatan Operasi Biro Operasi sebesar Rp967.557.500,00
•
Kegiatan Binamitra Polres Bangka sebesar Rp168.472.000,00
•
Kegiatan Binamitra Polresta Pangkal Pinang sebesar Rp89.316.000,00
•
c.
Dukungan Operasional Rp45.000.000,00.
Polsek
Polres
Bangka
Tengah
sebesar
Polda Gorontalo Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti penggunaan dana kegiatan Diskresi, Turjawali dan kegiatan Serpas Kepolisian pada dokumen pertanggungjawaban keuangan di jajaran Polda Gorontalo diketahui bahwa terdapat realisasi anggaran untuk Kegiatan tersebut yang tidak jelas pertanggungjawaban keuangannya, sebagai berikut: Kegiatan Diskresi Polres Bone Bolango sebesar Rp110.490.000,00
1) Pasal 1 (22) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 2) Pasal 54 (2) menetapkan bahwa Kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya. 3) Pasal 62 (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Hal tersebut mengakibatkan adanya peluang penyimpangan anggaran negara atas belanja kegiatan operasional Polda sebesar Rp1.855.508.000,00.
Hal tersebut disebabkan a.
Pemahaman pelaksana dalam mempertanggungjawabkan belanja kegiatan operasional Polda belum optimal.
b. Lemahnya sistem pengendalian internal atas penggunaan anggaran belanja barang oleh Kasatker dan Itwasda Polda.
Atas temuan, pihak Kepolisian Daerah menanggapi bahwa:
a. Kelemahan pertanggungjawabkan keuangan atas kegiatan operasional Polda karena kurang pemahaman dari pelaksana dan untuk ke depan kami akan tingkatkan ketertiban pertanggungjawaban keuangan.
b. Akan mempertanggungjawabkan realisasi belanja kegaitan operasional Polda
penyimpanan dukungan BMP sehingga jatah BMP dijual kepada pihak ketiga dan hasil penjualannya tetap didistribusikan kepada satuan atau personil pemakai alut/ranmor untuk menunjang kegiatan rutin dan operasional kepolisian untuk mendukung kelancaran kegiatan rutin dan operasional kepolisian. Kasubbag Log pada masing-masing satker hanya membuat pertanggungjawaban penyaluran dana hasil penjualan BMP tersebut kepada personil sesuai rendis penyaluran bekal BMP tersebut. Tetapi personil yang menerima dana hasil penjualan BMP tersebut tidak membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterimanya untuk membeli BMP. Rincian jumlah dana pengelolaan BMP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. adalah sebagai berikut: a.
Poltabes Manado senilai Rp133.815.000,00
b. Polresta PK Pinang senilai Rp292.275.000,00 c.
Polres Bangka Tengah sebanyak 16.000 liter MT88/Premium dan sebanyak 10.500 liter HSD/Solar
d. Polres Gorontalo senilai Rp113.476.500,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a.
Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1408/X/2000 tanggal 31 Oktober 2000 mengenai Naskah Sementara tentang Petunjuk Administrasi Tata Cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan Polri.
b. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/11/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000 mengenai Pedoman Pelaksanaan Keppres No. 18 Tahun 2000 di lingkungan Polri Bab V pasal 46 dinyatakan bahwa Kasattama/Kasatker wajib
Atas temuan tersebut, pihak Kepolisian Daerah menanggapi bahwa: a.
Kelemahan pertanggungjawabkan keuangan atas pengelolaan BBM Polda karena tidak adanya tempat penyimpanan BMP (SPBP);
b. Akan mempertanggungjawabkan realisasi belanja penyaluran BBM pada Polda tersebut.
BPK menyarankan Kapolri agar menginstruksikan Kapolda supaya: a.
Mempertanggungjawabkan realisasi belanja BBM di jajaran Polda Sulawesi Utara, Polda Bangka Belitung dan Polda Gorontalo.
b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BBM.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran 2 LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004, 2005, 2006 DAN 2007
No.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Penyelesaian Beberapa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terlambat dan Rekanan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp852.596.944,90
BPK RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapusku Polri, Kapolda Banten, Kapolda DIY, Kapolda Sumbar, Kapolda Kalsel, Kapolda Sulteng dan Kapolda Sultra untuk segera menarik denda keterlambatan dari rekanan terkait dan menyetorkannya ke kas negara.
2
Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp2.602.391.805,17 dalam Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Modal Tahun 2007
BPK RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Kapolda Banten, Kapolda DIY, Kapolda Sumut, Kapolda Sumbar, Kapolda Kaltim, Kapolda Kalsel, Kapolda Sulteng dan Kapolda Sultra untuk segera mempertanggungjawabkan kelebihan bayar sebesar Rp2.602.391.805,17 dengan menyetorkannya ke kas negara..
3
Pertanggungjawaban Keuangan atas Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Sdelog Polri Senilai Rp20.114.214.767,00 Rp20.114.214.767,00 Formalitas
BPK RI menyarankan agar Kapolri menegur Delog Kapolri dan memerintahkan untuk segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan dan memberikan
A. 1
Kepatuhan LK 2007 06c/S/IIIXIV.2/04/2008 30 April 2008
Halaman 1 dari 13
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
X
X
X
No.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
sanksi tegas kepada para rekanan. 4
Pertanggungjawaban Keuangan Beberapa Satker Mabes Polri, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Selatan, Polda Sulawesi Tenggara dan Polda Sulawesi Tengah minimal senilai Rp15.994.713.049,00 Tidak Tertib
5
Terdapat potongan tunai bulanan atas BPK RI menyarankan agar Kapolri belanja pegawai anggota Polri dan PNS di memerintahkan Kapolda Sumsel dan Jajaran Polda Sumsel dan Polda Sultra Kapolda Sultra untuk menghentikan tidak sesuai ketentuan potongan-potongan gaji pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penyetoran PNBP di Beberapa Polda BPK RI menyarankan agar Kapolri belum Sepenuhnya Sesuai denganmemerintahkan Kapolda Banten, Kapolda Ketentuan Sumbar dan Kapolda Sumut untuk memberikan teguran tertulis kepada para pejabat terkait atas keterlambatan penyetoran PNBP.
6
7
BPK RI menyarankan agar Kapolri memerintahkan Deops Kapolri, Kadiv. Humas Mabes Polri, Kalemdiklat Polri, Kapolda Sumut, Kapolda Sumbar, Kapolda Sumsel, Kapolda Kaltim, Kapolda Kalsel, Kapolda Sulteng dan Kapolda Sultra untuk memberikan teguran tertulis kepada para pejabat dan petugas terkait atas ketidaktertiban dalam pelaksanaan anggaran.
Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik BPK RI menyarankan agar Kapolri : Negara (BMN) di Lingkungan Polri a. Membuat ketentuan tentang Belum Sesuai dengan Ketentuan pengelolaan aset sebagai penjabaran PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN dan
Halaman 2 dari 13
X
X
X
X
No.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melaksanakan pengelolaan BMN sesuai ketentuan tersebut. b. Memerintahkan jajarannya untuk mengupayakan pensertifikatan atas aset tanah yang saat ini dikuasai Polri. c. Memerintahkan Kapolda terkait untuk segera menyetorkan ke Kas Negara atas hasil penjualan aset -aset milik Polri B. 1.
LK 2006 61i/S/XI-XI.1/ 4/2007 18 April 2007
Pemanfaatan aset Polri oleh pihak ketiga belum memberikan kontribusi penerimaan bagi penerimaan negara
BPK menyarankan agar Kapolri: a. Membuat ketentuan internal tentang pemanfaatan aset milik polri sebagai penjabaran Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Surat Edaran Menteri Keuangan RI No.:S-3985/A/2001 tanggal 11 Oktober 2001 Perihal Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara dengan cara sewa. b. Memerintahkan kepada para Kapolda agar dalam membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan aset senantiasa memperhatikan kepentingan bagi negara
Halaman 3 dari 13
X
X
X
X
No.
2.
3.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
Pelaksanaan penghapusan aset pada BPK RI menyarankan agar Kapolri beberapa satker belum dilaporkan dan memerintahkan Delog Kapolri untuk: terdapat hasil penjualan aset yang a. membuat teguran tertulis tertulis kepada kepada para dihapuskan sebesar Rp41.642.500,00 Kasatker dan Ketua Penghapusan belum disetor ke kas negara Barang Milik Negara yang lalai menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan dan memperingatkan agar dimasa mendatang membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan sesuai dengan ketentuan; b. Memperingatkan Ketua Penghapusan Barang Milik Negara untuk segera menarik dan menyetor ke Kas Negara uang hasil penjual aset penghapusan Terdapat pertanggungjawaban keuangan BPK RI menyarankan agar Kapolri pada beberapa satker jajaran Polri sebesar memerintahkan: Rp862.410.000,00 tidak dapat diyakini a. Deops Kapolri, Kapolda Jabar, kebenarannya Kapolda Jatim dan Ka Sespim untuk menegur secara tertulis kepada Kasatker atas pelaksanaan/penarikan anggaran yang tidak memperhatikan kebutuhan sebenarnya. b. Irwasum untuk memproses/meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut, apabila terbukti terjadi penyimpangan keuangan negara agar yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai
Halaman 4 dari 13
X
X
X
X
No.
4.
5.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
dengan ketentuan. c. Deops Kapolri, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Timur, Ka Sespim dan Irwasum untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran Terdapat penggunaan dana yang belum BPK RI menyarankan agar Kapolri: jelas pertanggungjawabannya sebesar a. Memerintahkan Kapolda Metro Jaya, Rp3.028.478.000,00 Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Jawa Tengah untuk memberi teguran tertulis kepada Kasatker yang tidak mentaati ketentuan pengelolaan keuangan negara. Irwasum b. Memerintahkan memproses/meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut, apabila terbukti terjadi penyimpangan penggunaan keuangan negara, agar yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. pengawasan dan c. Meningkatkan pengendalian atas pengelolaan keuangan negara Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan BPK RI menyarankan agar Kapolri: yang berindikasi kerugian negara sebesar a. Memerintahkan Derenbang Kapolri, Rp4.349.083.678,00 Ka Sespim, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sulsel untuk memberi teguran tertulis kepada Kasatker yang
Halaman 5 dari 13
X
X
X
X
X
No.
6.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
tidak mentaati ketentuan pengelolaan keuangan negara. b. Memerintahkan Irwasum memproses/meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut, apabila terbukti terjadi penyimpangan penggunaan keuangan negara agar yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan ketentuan dan menarik kembali serta menyetorkan ke Kas Negara, bukti setor dilampirkan ke BPK-RI. c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan negara Terdapat kelebihan perhitungan nilai BPK RI menyarankan agar Kapolri: kontrak pengadaan barang yang a. Memerintahkan Ka Bareskrim, Ka berindikasi merugikan negara sebesar Sespim, dan Kapolda Jawa Timur Rp2.687.132.260,68 untuk memberi teguran tertulis kepada Panitia Lelang yang tidak mentaati ketentuan pengelolaan keuangan negara. b. Memerintahkan Ka Bareskrim, Ka Sespim, dan Kapolda Jawa Timur untuk menarik kelebihan pembayaran akibat kelebihan perhitungan nilai kontrak dan menyetor ke Kas Negara c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang dan pemborongan
Halaman 6 dari 13
X
X
X
X
X
No.
7.
8.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
pekerjaan Keterlambatan penyerahan hasil BPK RI menyarankan agar Kapolri: pekerjaan yang belum dikenakan sanksi a. Memerintahkan Deops Kapolri dan X denda sebesar Rp490.033.145,20 Gubernur PTIK untuk menarik sanksi denda keterlambatan kepada: 1). CV. Gani & Son sebesar Rp166.594.250,00; 2). PT. Lingga Fidam Indonesia sebesar Rp43.100.000,00; 3). CV.Mitra Samawa Perkasa sebesar Rp36,968,845.20; 4). CV.Mitra Samawa Perkasa sebesar Rp243,370,050.00; dan menyetor ke Kas Negara, bukti setor disampaikan ke BPK-RI. pengawasan dan X b. Meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan Dukungan dan pendistribusian BBM BPK RI menyarankan Kapolri agar : secara natura kepada satuan pemakai yang a. Meninjau kembali mekanisme X tidak memiliki SPBP cenderung pendistribusian BMP terhadap satkai merugikan negara dan terdapat III yang tidak memilki SPBP dan penggunaan BBM yang tidak jelas mempertimbangkan untuk memenuhi pertanggungjawabannya kebutuhan BMP dalam bentuk uang/anggaran yang melekat pada DIPA masing-masing satker. X b. Memerintahkan para Kapolda untuk menginstruksikan pengelola BMP di jajarannya menyelenggarakan
Halaman 7 dari 13
No.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan uang hasil penjualan BMP sesuai dengan penatausahaan Keuangan Negara. C. 1.
2.
3.
LK 2005 72c/S/IIIXI.1/6/2006
Pengamanan aset tanah Polri melalui Menyarankan agar Kapolri: pensertifikatan belum berjalan dengan 1. Menjadikan pensertifikatan tanah optimal sebagai kegiatan prioritas pada TA. 2007 dengan penetapan target tertentu tanah Polri tersertifikat. 2. Memerintahkan Derenbang dan Delog Kapolri menghitung biaya yang diperlukan sekaligus menganggarkan dalam DIPA TA. 2007 kegiatan pensertifikatan tanah tersebut. Terdapat sebagian aset tanah Mabes Polri Menyarankan agar Kapolri: beralih hak kepemilikannya dan1. Menginventarisasi aset-aset tanah dipinjampakaikan ke Yayasan Brata Polri yang dimanfaatkan oleh pihak Bhakti Polri Ketiga dan menyampaikan hasilnya kepada BPK-RI. 2. Meneliti tanah Polri yang sudah bersertifikat atas nama Yayasan Brata Bhakti Polri dan menyampaikan hasilnya kepada BPK-RI. 3. Meninjau kembali perjanjian pinjam pakai aset tanah Polri yang dipinjampakaikan oleh pihak ketiga termasuk Yayasan Brata Bhakti Polri. Realiasi pembayaran anggaran belanja Menyarankan Kapolri menegur Dirlantas
Halaman 8 dari 13
√
√
√
√
√
√
No.
4.
5.
6.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
barang untuk kegiatan safari polantas Polri untuk senantiasa mentaati ketentuan sebesar Rp1.517,14 juta dan pengadaan dalam pertanggungjawaban keuangan dan peralatan khusus lalu lintas sebesar selanjutnya meminta Dit Lantas Polri Rp9.667,30 juta pada Dit Lantas mengungkapkan hal-hal yang secara Babinkam Polri mendahului penyelesaian material dapat mempengaruhi pembaca pekerjaan. dalam menyusun Laporan Keuangan. Pembayaran biaya operasional intelejensi Menyarankan agar Kapolri kontinjensi dalam rangka Operasi memerintahkan Kabaintelkam Peusijuk di wilayah NAD Baintelkam mempertanggungjawabkan kelebihan Mabes Polri sebesar Rp541,22 juta pembayaran sebesar Rp541,22 juta dan dilakukan kepada orang yang tidak menyetorkan ke kas negara. berhak. Hasil penjualan penghapusan ranmor TA. Menyarankan agar Kapolri 2004 dan 2005 belum seluruhnya diterima memerintahkan: dan disetorkan ke kas negara 1. Delog Kapolri dan para Kasatker untuk memperingatkan para personil yang membeli ranmor dinas yang dihapuskan untuk segera membayar kekurangan pembayaran dan Bensatker segera menyetorkan ke kas negara. 2. Kapolda Kalsel untuk menegur panitia penghapusan ranmor dinas atas keterlambatan penyetoran hasil penghapusan. PNBP yang berasal dari penerbitan Menyarankan agar Kapusku Polri STNK, SIM, BPKB, STCK, TNKB, melaporkan kas penerimaan PNBP yang Klipeng, dan Ijin Senpi sebesar masih ada di rekening Pusku Polri per 31 Rp17.444,22 juta terlambat disetorkan ke Desember 2005 dalam Neraca Polri per kas negara 31 Desember 2005.
Halaman 9 dari 13
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
√
√
√
√
No.
7.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
PNBP dari pelayanan klinik pengemudi Menyarankan agar Kapolri pada Poltabes Banjarmasin kurang memerintahkan Kapolda Kalsel untuk dipungut dan belum disetorkan ke kas menegur Kapoltabes Banjarmasin dan negara Petugas Satpas Poltabes Banjarmasin atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan pembuatan SIM pemungutan/penyetoran PNBP, dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Negara dana klipeng sebesar Rp2.9 juta.
8.
Penyetoran PNBP dari penerbitan BPKB pada Polda Kalsel belum tertib
Menyarankan agar Kapolri memerintahkan Dirlantas Polri dan para Kapolda untuk menertibkan penyetoran PNBP dari penerbitan BPKB. Dalam penentuan mekanisme penyetoran PNBP agar senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku.
9.
Terdapat pembiayaan Tim Tastipikor Bareskrim Polri sebesar Rp300,00 juta yang tidak ada dasar hukumnya
Menyarankan agar Kapolri: 1. Menegur Derenbang Kapolri atas ketidakhematan dalam membuat otorisasi anggaran kepada Bareskrim untuk kegiatan Tim Tastipikor yang telah didukung oleh anggaran Kejaksaan Agung. 2. Memerintahkan Kabareskrim untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp300,00 juta dan menyetorkan ke Kas Negara.
Halaman 10 dari 13
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
√
dan
√
√
√
No.
10.
11.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Pengadaan alsus intel sebesar Rp42.000,00 juta tidak sesuai dengan ketentuan
Rekomendasi
Menyarankan agar Kapolri: 1. Menegur Kabaintelkam untuk senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungannya.
2. Memerintahkan Irwasum Polri meneliti lebih lanjut indikasi ketidakberesan dalam pengadaan alsus di Baintelkam Polri. Realisasi anggaran beberapa pekerjaan di Menyarankan agar Kapolri: jajaran Polri tidak sesuai dengan kondisi 1. Melaporkan kesulitan di lapangan kepada menteri keuangan terkait sebenarnya di mana terdapat pencairan anggaran minimal senilai Rp330.728,80 dengan alokasi APBN (ABT) dan juta menggunakan pertanggungjawaban PNBP Polri yang diturunkan di akhir formalitas tahun anggaran. 2. Berkonsultasi dengan menteri keuangan dalam rangka membuat payung hukum terhadap dana-dana yang harus diserap di akhir tahun anggaran. Sebelum adanya payung hukum, agar Kapolri tidak menyerap alokasi dana yang persetujuannya mendekati akhir tahun anggaran. 3. Menegur para Kasatker yang mempertanggungjawabkan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan. 4. Senantiasa meningkatkan pengendalian atas pengelolaan
Halaman 11 dari 13
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
√
√
√
√
√
No.
12.
Nomor & Tanggal LHP
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
keuangan negara dan tuntutan akan kebenaran material sebagaimana kebenaran formal. Terdapat pencairan anggaran pada Menyarankan agar Kapolri: beberapa satker di jajaran Polri 1. Melaporkan kesulitan di lapangan menggunakan pertanggungjawaban kepada menteri keuangan terkait formalitas minimal senilai Rp65.361,56 dengan alokasi APBN (ABT) dan juta PNBP Polri yang diturunkan di akhir tahun anggaran. 2. Berkonsultasi dengan menteri keuangan dalam rangka membuat payung hukum terhadap dana-dana yang harus diserap di akhir tahun anggaran. Sebelum adanya payung hukum, agar Kapolri tidak menyerap alokasi dana yang persetujuannya mendekati akhir tahun anggaran. 3. Menegur para Kasatker yang mempertanggungjawabkan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan. 4. Memerintahkan para Kasatker untuk mempertanggungjawabkan penggunaan senyatanya. 5. Mempertimbangkan kembali sistem dukungan angaran penyidikan melalui sistem indeksasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 6. Senantiasa meningkatkan pengendalian atas pengelolaan keuangan negara dan tuntutan akan
Halaman 12 dari 13
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
√
√
√
√
√
√
√
No.
Nomor & Tanggal LHP
13.
D. 1.
Temuan Pemeriksaan
Pelaksanaan kegiatan Operasi Kepolisian dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Biro Operasi dan Satuan Brimob Polda Kalsel tidak tertib.
LK 2004 04/XI/9/2005
Penghapusan gedung kantor dan fasilitas pendidikan serta rumah dinas para Pati PTIK Polri belum sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang milik negara
Rekomendasi
kebenaran material sebagaimana kebenaran formal. Menyarankan Kapolri agar memerintahkan Kapolda Kalsel menegur Kepala Biro Operasi dan Kasat Brimob Polda Kalsel untuk mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya agar Kepala Biro Operasi dan Kasat Brimob Polda Kalsel mempertanggungjawabkan penggunaan senyatanya dana operasi dimaksud, apabila terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan agar Kepala Biro Operasi dan Kasat Brimob Polda Kalsel dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pengembalian uang operasi ke Kas Negara. Menyarankan agar Kapolri menegur Gubernur PTIK atas proses penghapusan bangunan gedung kantor, fasilitas pendidikan, dan rumdin di lingkungan PTIK yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keterlambatan penyetoran hasil lelang penghapusan.
Halaman 13 dari 13
Status Tindak Lanjut Belum Dipantau Selesai ditindaklanjuti
√
√
