A. Badan Pemeri Pemeriksa ksa Keuangan euangan Badan Badan Pemeri emeriksa ksa Keuanga euangan n merup merupak akan an satu-s satu-satu atuny nya a lembag lembaga a negara yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 1 !ahun "##$ !entang Badan Pemeriksa Keuangan. Bada Badan n
Pemer emerik iksa sa
Keuan euanga gan n
bert bertug ugas as
meme memeri riks ksa a
peng pengelo elola laan an
dan dan
tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Peme Pemerin rintah tah %aerah %aerah,, &emba &embaga ga Negara Negara lainny lainnya, a, Bank Bank 'ndone 'ndonesia sia,, Badan Badan Usaha (ilik Negara, Badan &ayanan Umum, Badan Usaha (ilik %aerah, dan dan lemb lembag aga a atau atau bada badan n lain lain yang yang meng mengel elol ola a keuan euanga gan n nega negara ra.. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab kleuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. mandiri. %alam %alam pelaksanaa pelaksanaan n tugas dan wewenangny wewenangnya, a, undang-und undang-undang ang memb member erik ikan an kebeb ebebas asan an dan dan keman emandi diri rian an kepad epada a Bada Badan n Pemer emerik iksa sa Keuanga euangan. n. Kebebas ebebasan an terseb tersebut ut melipu meliputi ti kebeb kebebasa asan n untuk untuk menyus menyusun un peren)anaan dan kebebasan untuk melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriks pemeriksaan, aan, sedangk sedangkan an kemandir kemandirian ian men)aku men)akup p ketersed ketersediaan iaan sumber sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. B. %asar %asar Pertimba Pertimbangan ngan *ukum *ukum Kode Kode +tik +tik BPK Berdasarkan Pasal " dan # Undang-Undang No.1 !ahun "##$ tent tentan ang g Bada Badan n Pemer emerik iksa sa Keuan euanga gan, n, dise disebu butk tkan an bahw bahwa a BP BPK K ajib ajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, kehormatan, )itra, dan kredibilitas BPK. Pada mulanya, kode etik etik Badan Badan Pemer Pemeriks iksa a Keuanga euangan n diatur diatur dalam dalam Peratur eraturan an Badan Badan Peme Pemerik riksa sa Keuanga euangan n Nomor Nomor " !ahun ahun "##/ "##/ tentan tentang g Kode +tik +tik BPK 0'. Peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal "" Agustus "##/ serta telah ditetapkan Kode +tik BPK sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal " ayat 12 dan ayat "2 Undang-Undang Nomor 1 !ahun "##$ tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Namun seiring perkembangan 3aman, peraturan ini sudah sudah tidak tidak sesuai sesuai dengan dengan perk perkembang embangan an dan kebut kebutuha uhan n organ organisa isasi. si. %engan %engan alasan alasan tersebut, tersebut, perlu ditetapk ditetapkan an Peratur Peraturan an Badan Pemeriksa emeriksa Keuangan yang baru untuk menyempurnakan Kode +tik Badan Pemeriksa
Keuangan. Peraturan BPK ini merupakan aturan hukum yang dikeluarkan oleh BPK yang mengikat se)ara umum dan dimuat dalam lembaran negara. 4. Pengertian Kode +tik 5e)ara umum, kode etik adalah Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan pro6esional tertulis yang se)ara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi pro6esional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. %alam Peraturan BPK No. " !ahun "#11, Kode +tik BPK adalah normanorma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, )itra, dan kredibilitas BPK %. 7ambaran Umum Kode +tik BPK Peraturan Badan Pemeriksaan
Keuangan
No
"
!ahun
"#11
ditetapkan dan diundangkan pada tanggal / 8ktober "#11 di 9akarta. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No " !ahun "##" tentang Kode +tik BPK 0'. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan No " !ahun "#11 terdiri dari / Bab 1/ pasal. Ketujuh bab tersebut antara lain : 1. Bab ' : Ketentuan Umum ". Bab '' : !ujuan dan 0uang &ingkup . Bab ''' : Kode +tik ;. Bab '< : 'mplementasi Kode +tik . Bab < : *ukuman Kode +tik $. Bab <' : Ketentuan peralihan /. Bab <'' : Ketentuan Penutup +. Penjelasan 'si Kode +tik 1. !ujuan dan 0uang &ingkup Pasal "=2 !ujuan Kode +tik dijelaskan di pasal ", dimana Kode +tik disebut memiliki tujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK &ainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan pro6essional demi kepentingan negara.
0uang &ingkup kode etik disebutkan di pasal , yang menyatakan bahwa Kode +tik BPK berlaku bagi Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK &ainnya. Adapun pengertian Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK &ainnya dijelaskan di Pasal 1, yang menyebutkan bahwa Anggota BPK adalah pejabat negara memperhatihan Pemeriksa
pada
BPK
yang
pertimbangan
%P%
dan
adalah
orang
yang
dipilih oleh diresmikan
melaksanakan
%P0 dengan oleh
tugas
Presiden,
pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK, sedangkan Pelaksana BPK &ainnya adalah pejabat stru)tural pada Unit Pelaksana !ugas Pemeriksaan dan BPK Perwakilan Pro>insi sesuai dengan tugas pokok dan 6ungsinya serta Pejabat dan?atau pegawai lainnya sesuai surat tugas yang sah untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. ". Nilai %asar Pasal ;=2 Kode +tik bukan bersi6at normati6, tetapi merupakan nilai-nilai dasar. %alam pasal ;, disebutkan bahwa Nilai %asar merupakan kristalisasi modal yang Primus 'nter Pares dan melekat pada diri manusia serta menjadi patokan dan ideal )ita-)ita2 dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Nilai %asar Kode +tik BPK terdiri dari: a. 'ntegritas, yaitu mutu, si6at, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya si6at jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai, b. 'ndependensi, yaitu suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan ). Pro6esionalisme, yaitu kemampuan, keahlian dan komitmen pro6esi dalam menjalankan tugas. Adapun yang menjadi sasaran dalam menerapkan nilai-nilai dasar adalah: a. (enumbuhkembangkan nilai-nilai moral dalam perilaku kehidupan sehari-hari dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersumber pada nilai-nilai Pan)asila, agama, etika, dan peraturan perundang-undangan serta hasil pemeriksaan yang sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan.
b. (emperbaiki persepsi, pola pikir, dan perilaku yang menyimpang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan sekaligus untuk memper)epat pemberantasan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN2. ). (eningkatkan keahlian dan keterampilan melalui 6orum-6orum pro6essional, agar lebih peka, kreati6, dan dinamis untuk memperbaiki kinerja se)ara berkesinambungan. d. (eningkatkan keper)ayaan masyarakat terhadap )itra dan hasil pemeriksaan BPK. Kode +tik diharapkan akan diwujudkan dalam sikap, u)apan, dan perbuatan Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK &ainnya selaku Aparatur Negara?Pejabat Negara dalam melaksanakan pemeriksaan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku 'ndi>idu dan Anggota (asyarakat, maupun selaku arga Negara. . 'mplementasi Kode +tik Pasal $-2 a. Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK &ainnya 5elaku 'ndi>idu dan
Anggota
(asyarakat,
memiliki
kewajiban
dan
larangan
sebagaimana berikut: 12 Kewajiban: mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi •
•
• •
setiap manusia, menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat, bersikap jujur dan bertingkah laku sopan, dan menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku
masyarakat. "2 &arangan: memunjukkan •
keberpihakan
dan
dukungan
dalam
kepada
•
kegiatan-kegiatan politik praktis, memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan?atau
•
masyarakat, melakukan kegiatan baik se)ara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang se)ara langsung atau tidak
•
langsung merugikan keuangan negara, dan melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya
dengan
meman6aatkan
status
kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung.
dan
b. Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK &ainnya 5elaku arga Negara P5/2 (emiliki kewajiban untuk: a. mempertahankan
Pan)asila
dan
Undang-Undang
%asar
0epublik 'ndonesia !ahun 1; serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan 0epublik 'ndonesia@ b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku@ dan ). menjaga nama baik, )itra, dan kehormatan bangsa dan negara. %an memiliki larangan: a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang se)ara sah di wilayah 0epublik 'ndonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat@ dan b. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan?atau jasa di lingkungan pemerintah. ). Anggota BPK 5elaku Pejabat Negara P52 (emiliki kewajiban untuk: a. melaksanakan sumpah atau janji yang diu)apkan ketika mulai memangku jabatannya@ b. menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan@ ). mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan?atau golongan@ d. menghindari terjadinya benturan kepentingan@ e. menunjukkan sikap kemandirian dalam
pengambilan
keputusan@ 6. bertanggung jawab, konsisten, dan bijak@ dan g. menerapkan se)ara maksimal prinsip
tata
kelola
pemerintahan yang baik dan bersih. %an memiliki larangan: a. meman6aatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan?atau golongan@ b. meman6aatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan?atau golongan@ ). meman6aatkan 6asilitas negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan?atau golongan@
d. menjalankan pekerjaan dan pro6esi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas, dan pro6esionalismenya selaku Anggota BPK@ e. mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada pihak lain di luar BPK@ 6. mempublikasikan hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada lembaga perwakilan@ g. memberikan asistensi dan jasa konsultasi terhadap kegiatan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan@ dan h. memerintahkan dan?atau mempengaruhi dan?atau mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan 6akta dan?atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyekti6. d. Pemeriksa dan Pelaksana BPK &ainnya 5elaku Aparatur Negara P52 12 Pemeriksa dan Pelaksana BPK &ainnya selaku Aparatur Negara wajib: a. bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyekti6, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan 6akta pemeriksaan@ b. menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan@ ). mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling memper)ayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas@ d. menunjukkan tugas
sikap
pemeriksaan,
kemandirian
dalam
menghindari
melaksanakan
terjadinya
benturan
kepentingan; e.
menyampaikan
hasil
pemeriksaan
yang
mengandung
unsur pidana sesuai dengan prosedur kepada Pimpinan BPK@
6. melaksanakan tugas pemeriksaan se)ara )ermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan@ g.
memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan
dan
kesimpulan
pemeriksaan serta
men)antumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan@ h. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya@ dan i. melaksanakan pemeriksaan sesuai
dengan
standar
dan
pedoman pemeriksaan.
"2 Pemeriksa dan Pelaksana BPK &ainnya selaku Aparatur Negara dilarang: a. meminta
dan?atau
menerima uang,
barang,
dan?atau
6asilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan@ b. menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya sengaja atau karena kelalaiannya@ ). menghambat pelaksanaan tugas
pemeriksaan
baik untuk
kepentingan pribadi, seseorang, dan?atau golongan@ d. meman6aatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan?atau golongan@ e. memaksakan kehendak pribadi
kepada
diperiksa@ 6. menjadi anggota?pengurus partai politik@ g. menjadi pengurus yayasan, dan?atau
pihak
yang
badan-badan
usaha yang kegiatannya dibiayai anggaran negara@ h. memberikan asistensi atau jasa konsultasi atau menjadi narasumber dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara@ i. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar
kantor
BPK atau di luar kantor atau area kegiatan
obyek yang diperiksa@
j. melaksanakan pengelola
pemeriksaan
keuangan negara
terhadap
pejabat
yang memiliki hubungan
pertalian darah dan semenda sampai derajat ketiga@ k. melaksanakan pemeriksaan pada obyek dimana Pemeriksa pernah bekerja selama " dua2 tahun terakhir@ l. merubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan
dalam
program
persetujuan Penanggung m. mengungkapkan laporan substansi
pemeriksaan
tanpa
9awab Pemeriksaan@ hasil pemeriksaan
atau
hasil pemeriksaan kepada media massa
dan?atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Anggota BPK@ n. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan
pemeriksaan,
opini,
kesimpulan,
dan
rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan 6akta dan?atau bukti bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyekti6@ dan o. mengubah dan?atau menghilangkan
bukti
hasil
pemeriksaan. ;. *ukuman Kode +tik a. !ingkat dan 9enis *ukuman Pasal 1#2 12 9enis hukuman bagi Anggota BPK berupa: a. peringatan tertulis@ atau b. pemberhentian dari keanggotaan BPK. "2 *ukuman tersebut pada ayat 12 ditetapkan oleh (ajelis Kehormatan
Kode
+tik yang disahkan melalui 5idang Pleno BPK. 2 !ingkat dan jenis hukuman bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK &ainnya berupa: a. hukuman ringan berupa teguran tertulis dan di)atat dalam %a6tar 'nduk
Pegawai %'P2@ b. hukuman sedang yang terdiri dari: 1.
penangguhan kenaikan
peran
Pemeriksa dan
tidak
melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 satu2 tahun dan paling lama lima2 tahun@ ".
penurunan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 satu2 tahun dan paling lama lima2 tahun@ atau
. diberhentikan sementara sebagai peran Pemeriksa paling singkat 1 satu2 tahun dan paling lama lima2 tahun@ ). hukuman berat yang terdiri dari: 1. diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1 satu2 tahun, paling lama lima2 tahun@ atau ". diberhentikan sebagai Pemeriksa.
;2 *ukuman barang
tambahan
berupa
pengembalian
uang
dan?atau
dan 6asilitas lainnya yang telah diperoleh se)ara tidak
sah dan?atau pengurangan penghasilan yang diterima. 2 %ata
dan
in6ormasi
yang
diperoleh
selama
penelitian
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman. b. 9enis Pelanggaran dan 9enis *ukuman Pasal 11=1"2 12 9ika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal $, Pasal /, dan Pasal yang berdampak negati6 terhadap organisasi BPK, maka dijatuhi hukuman peringatan tertulis.
"2 9ika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal $, Pasal /, dan Pasal yang berdampak negati6 pada pemerintah dan?atau negara, maka dijatuhi hukuman pemberhentian dari keanggotaan BPK. Bagian Ketiga 9enis Pelanggaran dan 9enis *ukuman Bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK &ainnya 12
9ika
Pemeriksa
pelanggaran
dan
terhadap
Pelaksana
kewajiban
BPK
dan
&ainnya
larangan
melakukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal $, Pasal /, dan Pasal yang berdampak negati6 pada unit kerja, maka dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis. "2
9ika
Pemeriksa
pelanggaran
dan
terhadap
Pelaksana
kewajiban
BPK
dan
&ainnya
larangan
melakukan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal $, Pasal /, dan Pasal yang berdampak negati6 pada organisasi BPK, maka dijatuhi hukuman sedang. 2
9ika
Pemeriksa
pelanggaran
dan
terhadap
Pelaksana
kewajiban
BPK
dan
&ainnya
larangan
melakukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal $, Pasal /, dan Pasal yang berdampak negati6 pada pemerintah dan?atau negara, maka dijatuhi hukuman berat. ). Pasal 1 *ukuman atas pelanggaran Kode +tik bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK &ainnya tidak membebaskan dari tuntutan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri 5ipil. . (ajelis Kehormatan Kode +tik pasal 1;2 Untuk menegakkan Kode +tik, BPK membentuk (ajelis Kehormatan Kode +tik yang pengaturan dan penetapannya sebagai berikut: a. Peraturan BPK tentang (ajelis Kehormatan Kode +tik yang mengatur mengenai
keanggotaan,
tugas,
wewenang,
dan
tata
)ara
persidangan?pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal # ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 !ahun "##$ tentang Badan
Pemeriksa
Keuangan@
dan
b.
Keputusan
BPK
tentang
(ajelis
Kehormatan Kode +tik yang merupakan penetapan Anggota (ajelis Kehormatan Kode +tik.
