Garut - LHP BPK TA 2010_Buku 1

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI ............................................................ ............................................................

i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ......................

1

LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. NERACA KOMPARATIF KOMPARATIF ............................................................................ .................

4

2. LAPORAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN .................................................... ....................

6

3. LAPORAN LAPORAN ARUS KAS ................................................................................. .................

8

4. CATATAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..............................................................

11

A. PENJELASAN UMUM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN………. .

11

B. PENJELASAN PER POS NERACA…………………………………………….

32

C. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN…………...

44

D. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS ……………………………

51

GAMBARAN GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN .........................................................................

54

LAMPIRAN

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Jawa Barat

i

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Kas Di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2010

Lampiran 1-1

Sisa Kas Pada Bendahara Pengeluaran Dari Jasa Giro

Lampiran 2

Rekap Piutang Pajak Dan Retribusi Per 31 Desember 2010

Lampiran 2-1 2-1

Piutang Pajak/Retribusi Per 31 Desember 2010

Lampiran 2-2

Piutang Retribusi BP RSU Dr. Slamet Per 31 Desember 2010

Lampiran 3

Rekap Piutang Lainnya Per 31 Desember 2010

Lampiran 3-1

Piutang Lainnya Penjualan Penjuala n Angsuran Tanah Pemda Garut Per 31 Desember 2010

Lampiran 3-2

Daftar Piutang Lainnya Kepada Pembeli Kios/Los Pasar Per 31 Desember 2010

Lampiran 4

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2010

Lampiran 5

Penyertaan Modal Pemerintah Pemerinta h Daerah Kabupaten Garut Per 31 Desember 2010

Lampiran 5-1

Penyertaan Modal Pada PDAM Garut Per 31 Desember 2010

Lampiran 5-2

Penyertaan Modal Pada Bank Jabar Banten Cabang Garut Per 31 Desember 2010

Lampiran 5-3

Penyertaan Modal Pada BPR/LPK/ BPKD Per 31 Desember 2010

Lampiran 5-4

Penyertaan Modal Terarah Per 31 Desember 2010

Lampiran 6-1

Daftar Aset Tetap Per 31 Desember 2010

Lampiran 6-2

Penambahan Aset Tetap Tahun 2010

Lampiran 6-3 6 -3

Penambahan Aktiva Tetap Tahun Anggaran 2010 Per 31 Desember 2010

Lampiran 7

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Per 31 Desember 2010

Lampiran 8

Aset Lainnya Tututan Ganti Rugi Per 31 Desember Desember 2010

Lampiran 9

Daftar

Aset Tetap Tahun 2010 Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kondisi Rusak Berat (Aktiva Tidak Produktif) Lampiran 10

Saldo Hutang Jangka Pendek Per 31 Desember 2010 BP.RSU. Dr. Slamet

Lampiran 11

Daftar Pinjaman Daerah Per 31 Desember 2010

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Jawa Barat

ii

ADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

APORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 31 Un ang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan gan Negara dan undang-undang terkai t lainnya, Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabu aten Garut per 31 Desember 2010 dan 2009, Lapor an Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tang ung jawab Pemerintah Kabupaten G rut. Tanggung jawab BPK terletak terlet ak pada pernyata n pendapat atas laporan keuangan ber asarkan pemeriksaan yang dilakukan. Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK m laksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN ). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeri ksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah s aji material. Suatu pemeriksaan meliiputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti- bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. emeriksaan juga meliputi penilaian a as Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimas i signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Garut, serta penilaian terhadap penya ian laporan keuangan keuangan secara keseluru an. BPK yakin bahwa bahwa pemeriksaan tersebut tersebut memb rikan dasar memadai untuk menyatak n pendapat. Dalam laporan BPK No or 46A/LHP/XVIII.BDG/09/2010 tanggal 7 Septe mber 2010. BPK menyatakan pendap t, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, ya g mungkin perlu dilakukan jika Pem rintah Kabupaten Garut dapat melengkapi dokum n-dokumen yang berkaitan dengan p engakuan piutang kios pasar, menyajikan seluruh persediaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dengan harg a perolehan terakhir, menyajikan nil i penyertaan modal dengan menggunakan met de ekuitas, menelusuri nilai penyertaan modal terarah kepada PD BPR/LPK, serta melakukan penomoran dan pengklas ifikasian aset, Neraca Pemerintah Kabupaten G rut per 31 Desember 2009, dan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan atatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, menya ikan secara wajar, dalam semua hal y ng material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun 2010, Peme rintah Kabupaten Garut telah menyajikan seluruh persediaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dengan harg a perolehan terakhir dan menyajikan nilai penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten G arut dengan menggunakan metode ekuitas. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

1

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor B.2, Pemerintah Kabupaten Garut menyajikan akun Piutang Pajak dan Retribusi dalam Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp17,41 miliar dan sebesar Rp6,79 miliar. Dalam piutang tersebut, terdapat pengakuan piutang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp14,73 miliar yang berasal dari pemberian pelayanan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang belum diverifikasi dan disahkan oleh verifikator independen dengan menggunakan sistem INA-DRG maupun verifikator independen Dinas Kesehatan. Penyajian piutang tersebut tidak didukung dengan dokumen yang memadai dan bukti pengakuan hutang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini pengakuan nilai piutang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor B.3, Pemerintah Kabupaten Garut menyajikan akun Piutang Lainnya dalam Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp4,88 miliar dan sebesar Rp5,07 miliar. Dalam akun Piutang Lainnya tersebut, terdapat Piutang Penjualan Kios Pasar sebesar Rp3,54 miliar yang t idak didukung dengan perjanjian jual beli kios pasar sebagai dokumen sumber pengakuan piutang. Pemerintah Kabupaten Garut masih melakukan penelusuran penelusuran terhadap t erhadap bukti-bukti pengakuan Piutang Lainnya tersebut, sedangkan catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini nilai piutang kios pasar t ersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor B.6, Pemerintah Kabupaten Garut menyajikan saldo Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1,59 triliun dan sebesar Rp1,41 triliun. Pemerintah Kabupaten Garut belum melakukan penatausahaan aset tetap tersebut secara tertib. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian aset tetap, yaitu (1) Peralatan dan mesin tidak didukung dengan penatausahaan yang memadai, tidak diberikan penomoran atau kode barang dan tidak dapat ditunjukkan keberadaannya, (2) Aset tetap tanah, jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp161,32 miliar tidak didukung dengan daftar rincian aset, (3) Aset Jalan Desa perolehan dari tahun 2004 s.d. tahun 2010 sebesar Rp31,06 miliar dicatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Garut, diantaranya sebesar Rp11,74 miliar tidak didukung dengan daftar rincian aset. (4) Kebijakan kapitalisasi biaya umum terkait kegiatan belanja modal belum dilakukan secara konsisten, dan (5) Aset bangunan gedung pendidikan sebesar Rp29,13 miliar belum dapat ditelusuri lebih lanjut. BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Aset Tetap tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor C.1.1, Pemerintah Kabupaten Garut menyajikan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam LRA TA 2010 sebesar Rp81,13 miliar. Dalam realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut terdapat pengakuan pendapatan yang berasal dari pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp31,81 miliar meskipun belum diverifikasi dan disahkan oleh verifikator independen dengan menggunakan sistem INA-DRG. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini realisasi pendapatan RSUD yang belum melalui verifikasi tersebut.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

2

Laporan Keuangan Tahun 2010

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT NERACA PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 (dalam rupiah) NO

URAIAN

REF

31 Desember 2010

31 Desember 2009

B.1 B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.2.1

114.577.727.590,00 530.292.356,00 3.350.690.690,00 17.412.895.386,00

120.711.791.351,00 463.795.242,00 2.185.823.151,00 6.793.223.385,27

-

-

4.886.907.365,00 18.562.422.240,00

5.075.407.910,00 11.622.720.510,00

159.320.935.627,00

146.852.761.549,27

-

-

51.311.011.591,95 -

51.079.701.909,03 -

Jumlah Investasi Permanen :

51.311.011.591,95

51.079.701.909,03

Jumlah Investasi Jangka Panjang :

51.311.011.591,95

51.079.701.909,03

134.960.494.095,00 334.780.436.396,00 513.392.185.202,00 548.700.710.948,00 63.855.699.410,00 1.595.689.526.051,00

132.744.309.937,00 298.440.607.145,00 463.373.543.828,00 481.295.526.162,00 34.398.511.568,00 1.410.252.498.640,00

1

ASET

1.1

ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak dan Retribusi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan

B.3 B.4

Jumlah Aset Lancar : 1.2

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya

1.3

ASET TETAP

B.5

B.5.1

B.6

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan. Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap : 1.4 1.5

DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Piutang pada BPR Penyertaan pada BPR Piutang Pasien Aktiva Tidak produktif Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET :

B.7 B.8 B.8.1 B.8.2 B.8.3

-

-

26.300.000,00 363.031.250,00 585.829.500,00

26.300.000,00 148.781.250,00 585.829.500,00

B.8.4 B.8.5

1.311.186.079,00 272.896,00

1.219.677.202,00 272.896,00

2.286.619.725,00

1.980.860.848,00

1.808.608.092.994,95

1.610.165.822.946,30

4


PEMERINTAH KABUPATEN GARUT LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2010 DAN 2009 (Dalam Rupiah) NO I

URAIAN PENDAPATAN DAN BELANJA

REF

PENDAPATAN

REALISASI

2010

2010

%

REALISASI 2009

1.665.875.885.147,00

1.695.066.200.909,00

101,75%

1.594.689.277.46400

106.290.841.118,00

108.914.763.969,00

102,47%

102.702.673.665,00

9.815.505.000,00

10.805.033.932,00

110,08%

9.437.458.548,00

13.632.952.510,00

14.494.494.942,00

106,32%

83.603.048.746,00

2.752.996.183,00

2.489.552.978,00

90,43%

2.069.548.244,00

80.089.387.425,00

81.125.682.117,00

101,29%

7.592.618.127,00

1.464.529.891.489,00

1.475.269.530.900,00

100,73%

1.318.455.536.799,00

1.423.091.387.006,00

1.433.534.965.328,00

100,73%

1.277.756.969.029,00

DANA PERIMBANGAN

1.266.224.358.406,00

1.283.191.311.728,00

101,34%

1.244.187.194.029,00

Dana Bagi Hasil Pajak

73.783.473.117,00

83.547.476.394,00

113,23%

69.233.972.140,00

41.018.119.289,00

48.221.069.334,00

117,56%

60.874.604.889,00

Dana Alokasi Umum

1.031.869.766.000,00

1.031.869.766.000,00

100,00%

1.012.043.617.000,00

Dana Alokasi Khusus

119.553.000.000,00

119.553.000.000,00

100,00%

102.035.000.000,00

156.867.028.600,00

150.343.653.600,00

95,84%

33.569.775.000,00

20.322.000.000,00

18.289.800.000,00

90,00%

-

136.545.028.600,00

132.053.853.600,00

96,71%

33.569.775.000,00

41.438.504.483,00

41.734.565.572,00

100,71%

40.698.567.770,00

41.438.504.483,00

41.734.565.572,00

100,71%

40.698.567.770,00

-

-

95.055.152.540,00

110.881.906.040,00

7.600.195.000,00

4.100.000.000,00

-

-

87.454.957.540,00

106.781.906.040,00

122,10%

144.729.027.000,00

1.770.388.523.301,00 1.770.388.523.301,00

1.689.086.148.835,00

95,41%

1.478.599.869.549,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

C.1.1

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER

C.1.2

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan)

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

C.1.3

Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya (Bantuan dari Provinsi)

II

ANGGARAN

BELANJA DAERAH

C.1.4

BELANJA OPERASI

C.1.4.1

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah

-

116,65%

-

173.531.067.000,00 173.531.067.000,00

53,95%

28.802.040.000,00

1.567.434.181.756,00

1.530.601.822.113,00

97,65%

1.338.306.588.222,00

1.105.453.884.838,00

1.089.982.048.937,00

98,60%

934.676.978.340,00

234.361.121.820,00

222.899.801.190,00

95,11%

162.504.268.854,00

17.149.750.000,00

16.994.670.000,00

99,10%

79.435.430.000,00

6


PEMERINTAH KABUPATEN GARUT LAPORAN ARUS KAS TA 2010 DAN 2009 (dalam rupiah) No 1

URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

REF

2010

2009

D.1.2

Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah

10.805.033.932,00

9.437.458.548,00

Pendapatan Retribusi Daerah

14.494.494.942,00

83.603.048.746,00

2.489.552.978,00

2.069.548.244,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

81.125.682.117,00

7.592.618.127,00

Dana Bagi Hasil Pajak

83.547.476.394,00

69.233.972.140,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

48.221.069.334,00

60.874.604.889,00

Dana Alokasi Umum

1.031.869.766.000,00

1.012.043.617.000,00

Dana Alokasi Khusus

119.553.000.000,00

102.035.000.000,00

Dana Otonomi Khusus

18.289.800.000,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi) Jumlah Arus Masuk Kas

132.053.853.600,00

33.569.775.000,00

41.734.565.572,00

40.667.663.165,00

0,00

30.904.605,00

4.100.000.000,00

0,00

0,00

28.802.040.000,00

106.781.906.040,00

144.729.027.000,00

1.695.066.200.909,00

1.594.689.277.46 4,00

Arus Keluar Kas Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Hibah Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1)

2

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Masuk Kas Jumlah Arus Masuk Kas

1.089.982.048.937,00

934.676.978.340,00

222.899.801.190,00

162.504.268.854,00

16.994.670.000,00

79.435.430.000,00

124.072.147.819,00

161.689.911.028,00

76.668.154.167,00

63.632.173.145,00

3.263.924.279,00

1.196.434.500,00

1.533.880.746.392,00

1.403.135.195.86 7,00

161.185.454.517,00

191.554.081.597,00

D.1.3 0 ,00

0 ,00

-

-

Arus Keluar Kas Belanja Tanah

2.432.881.858,00

3.049.941.600,00

Belanja Peralatan dan Mesin

27.905.979.415,00

27.185.558.288,00

Belanja Gedung dan Bangunan

53.387.754.134,00

14.245.328.016,00

Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan

38.909.655.812,00

28.713.885.278,00

Belanja Aset Tetap Lainnya

32.569.131.224,00

2.269.960.500,00

Jumlah Arus Keluar Kas

155.205.402.443,00

75.464.673.682,00

8



No

URAIAN

REF

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (2) 3

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

2010

2009

(155.205.402.443,00)

(75.464.673.682,00)

-

-

-

-

11.800.000.000,00

2.500.000.000,00

249.983.714,00

100.476.532,00

-

-

D.1.4

Arus Masuk KAS Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pemberian Pinjaman Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan (3) 4

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

12.049.983.714,00

2.600.476.532,00

(12.049.983.714, 00)

(2.600.476.532 ,00)

D.1.5

Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) : Iuran Wajib Pegawai (IWP)

62.136.437.362,00

Penerimaan PFK – Taspen Penerimaan PFK – Askes

61.782.081.106,00 95.966.920,00

-

673.447,00

34.796.428.321,00

14.628.196.898,00

-

10.403.259.429,00

1.987.279.175,00

2.137.794.812,00

18.871.981.309,00

145.454.817,00

Penerimaan PFK - Astek

-

170.573.781,00

Penerimaan PFK - Pasal 22

-

2.966.814.479,00

PPh Pasal 21 Penerimaan PFK - PPN Pusat Tabungan Perumahan (TAPERUM) Penerimaan PFK - Lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas

117.792.126.167,00

92.330.815.689,00

Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) : Iuran Wajib Pegawai (IWP)

62.136.437.362,00

61.782.081.106,00

Penerimaan PFK - Taspen

-

95.966.920,00

Penerimaan PFK - Askes

-

673.447,00

34.796.428.321,00

14.628.196.898,00

-

10.403.259.429,00

1.987.279.175,00

2.137.794.812,00

18.871.981.309,00

145.454.817,00

Penerimaan PFK - Astek

-

170.573.781,00

Penerimaan PFK - Pasal 22

-

2.966.814.479,00

PPh Pasal 21 Penerimaan PFK - PPN Pusat Tabungan Perumahan (TAPERUM) Penerimaan PFK - Lainnya

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran (4)

117.792.126.167,00

92.330.815.689,00

-

-

9


4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM UMUM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Pemerin tah Kabupaten Garut disusun untuk menyediakan informasi mengenai mengenai posisi keuangan dan seluruh seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pemerintah Kabupaten Garut selama satu sat u periode pelaporan terutama digunakan untuk membandingkan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja belanja dengan anggaran anggaran yang telah ditetapkan, ditetapkan, menilai kondisi kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pemerint ah Kabupaten Garut mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. masyarakat. c. Transparansi Memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sacara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumbar daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. d. Keseimbangan Keseimbangan antargenerasi (intergenerational (intergenerational equity) Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010 adalah : a. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mengenai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. c. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

11

Pemerintah Kabupaten Garut



A.2 Landasan Hukum

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pusat dan Pemerintah Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

• • •

•

•

• • •

•

A.3. Organisasi Pemerintah Kabupaten Garut 1) Pola Organisasi Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Garut yaitu sebagai berikut : Badan Legislatif Daerah Kabupaten Garut yaitu DPRD Kabupaten Garut yang dibantu oleh Sekretaris Daerah Badan Eksekutif yaitu Pemerintah Daerah yang terdiri dari : 1. Bupati 2. Sekretariat Daerah 3. Dinas Daerah 4. Lembaga Teknis Daerah 5. Rumah Sakit Umum Daerah 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Kecamatan 8. Kelurahan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Garut dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008. Struktur Organisasi Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 1. Asisten Pemerintahan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rakyat, membawahkan membawahkan : a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Umum, membawahkan 3 Subbagian b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Kesejahteraan Rakyat, membawahi membawahi 3 Subbagian Subbagian c. Bagian Administrasi Administrasi Kemasyarakatan, membawahkan membawahkan 3 Subbagian Subbagian 2. Asistensi Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan: Bagian Administrasi Administr asi Pembangunan, membawahkan membawahkan 3 Sub bagian 3. Asistensi Administrasi Administrasi Umum, membawahkan membawahkan : a. Bagian Umum dan Perundang-undangan, membawahkan 3 Subbagian b. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Tatalaksana, membawahkan membawahkan 3 Sub bagian c. Bagian Informatika, membawahkan 3 Subbagian 12




d. Bagian Umum, membawahkan 3 Subbagian 4. Kelompok Jabatan Fungsional 2) Organisasi Dinas Daerah Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008, Dinas Daerah sebagaimana dimaksud, dimaksud, terdiri dari : a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Transmigrasi; d. Dinas Perhubungan e. Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; g. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM; h. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; i. Dinas Kehutanan; j. Dinas Perkebunan; k. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan; l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; m. Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya; n. Dinas Bina Marga; o. Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan; Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) untuk melaksanakan sebagian sebagian kegiatan teknis operasional operasional dan/atau kegiatan kegiatan penunjang penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. 3) Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Insfektorat Kabupaten Garut dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008. Lembaga Teknis Daerah terdiri terdir i dari: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Inspektorat; c. Badan Kepegawaian dan Diklat; d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan P emerintahan Desa; e. Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan; f. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Badan Ketahanan Pangan; h. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet; i. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; j. Kantor Penanaman Modal; k. Kantor Arsip Daerah; l. Kantor Perpustakaan Daerah; m. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

1. UPT (Unit Pelaksana Teknis ) UPT (Unit Pelaksana Teknis ) dapat dibentuk Pada Lembaga Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. 2. Kantor Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dan Sekretariat Sekretariat Badan Narkoba. Narkoba. Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkoba dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008. 13




3. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008. 4. Kecamatan Dan Kelurahan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008. Kecamatan dan kelurahan terdiri dari dari 42 Kecamatan dan 19 Kelurahan dan ada pengembangan sampai saat ini menjadi 21 Kelurahan A.4. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas entitas serta juridis tempat entitas tersebut tersebut berada. Untuk domisili keseluruhan entitas yang ada di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut: Untuk daerah adalah Kabupaten Garut o Pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Garut o Bupati adalah Bupati Garut o DPRD adalah DPRD Kabupaten Garut o Sekretariat Sekretari at Daerah adalah unsur staf pemerintah Kabupaten Garut yang dipimpin oleh o sekretariat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan tugas, o wewenang, hak dan kewajiban DPRD, dipimpin oleh Sekretariat DPRD dan diangkat oleh Bupati dengan persetujuan perset ujuan DPRD serta bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Perangkat daerah adalah lembaga pada pemerintah daerah yang bertangungjawab o kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariar DPRD, Dinas Daerah dan Badan Teknis Daerah, Kantor sesuai dengan kebutuhan daerah Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala o dinas untuk melaksanakan unsur-unsur pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan serta fungsi pelayanan masyarakat Badan teknis daeraah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh o seorang kepala badan dan kepala kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat Kantor adalah wilayah kerja kepala kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. o Sedangkan Sedangkan bentuk hukum dari domisili entitas yang ada di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut : Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah o Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Berita Negara Tahun 1950) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaaian o Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah o Undang-undanag Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara o Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih o dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan o Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas o Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 14




o o

o

o

o

o

o

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Visi Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.

Penjelasan mengenai sifat operasi entit as dan kegiatan pokoknya 1). Kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan pokok yang yang terdapat terdapat pada DPRD, serta serta SEKRETARIAT SEKRETARIAT DPRD, terdiri atas : kebijakan bidang umum, persidangan, perundang-undangan dan o Merumuskan keuangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah o Merumuskan sasaran dan progam kerja bidang umum, persidangan dan perundangan berdasarkan berdasarkan kebijakan teknis sekretaris o Mendistribusikan tugas kepada para bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala bagian di lingkungan lingkungan Sekretariat o Mengkoordinasikan dewan perwakilan rakyat daerah melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas o Membina para kepala bagian di lingkungan sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan kepegawaian untuk peningkatan peningkatan kualitas dan karier kepala bagian o Mengadakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administaratif, untuk keserasian dan keharamonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris DPRD o Memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja sekretaris DPRD konsep-konsep surat yang diajukan oleh kepala bagian untuk o Memeriksa ditandatangani o Mengevaluasi pelaksanaan tugas para kepala bagian untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut o Melaporkan pelaksanaan tugas sekretaris DPRD baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun insendental kepada Bupati o Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas sekretaris DPRD melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya o melaksanakan 2). Kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan pokok yang yang terdapat pada Sekretariat Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Garut, terdiri atas :

15




Tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintah, mengelola sumber daya aparatur, keuangan, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah o Mengkoordianasikan perrumusan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah o Merumuskan sasaran dan program kerja bidang pemerintah daerah berdasarkan kebijakan Bupati o Mendistribusikan tugas kepada para bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidanag tugas masing-masing o Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan kepegawaian kepegawaian untuk peningkatan peningkatan kualitas o Membina para bawahan dan karier para bawahan o Mengadakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah o Memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja Sekretariat daerah konsep-konsep surat yang diajukan oleh para bawahan untuk o Memeriksa mengetahui prestasi kerjanya dan upaya ti ndak lanjut yang bersangkutan o Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat daerah baik secara lisan, tertulis, berkala maupun insidental kepada Bupati o Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati yang menyangkut bidang tugas Sekretariat daerah o Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada Dinas yang yang ada di Kabupaten Kabupaten Garut, terdiri atas : o Dinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya o Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dinas daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum c. Pembinaan terhadapap UPTD dalam bidang daan lingkup tugasnya. Kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada pada Badan yang ada di di Kabupaten Kabupaten Garut, Garut, terdiri atas : o Badan teknis daerah merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah o Badan teknis daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat daerah dan dinas daerah melaksanakan tugas sebagaimana di maksud badan teknis daerah o Dalam menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya b. Penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah c. Pembinaan terhadap UPT dalam bidang dan lingkup tugasnya. o

3).

4).

16




5).

Kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada pada Kantor Kantor yang yang ada ada di Kabupaten Garut, terdiri atas : mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, dan o Kantor mengendalikan pelaksanaan kewenangan daerah dibidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan ketahanan pangan o Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kantor itu sendiri mempunyai fungsi : a. Pengaturan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan ketahanan pangan b. Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengembanagan sumber daya manusia pertanian dan ketahanan pangan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia pertanian dan ketahanan pangan dan pemberdayaan balai penyuluhan pertanian dan kelompok tani c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor

A.5. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi menjadi kegiatan kegiatan operasionalnya. Untuk ketentuan perundangan-undangan yang digunakan oleh DPRD, Sekretariat Sekretari at DPRD sama yaitu menggunakan : Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah o Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Berita Negara Tahun 1950) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaaian o sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaaian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi o sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah o beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara o Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan o Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan o Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan o Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah o Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan o Organisasi Perangkat Daerah 17




Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Visi Kabupaten o Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan o Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Garut Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman o Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan o Daerah Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan o Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Untuk ketentuan perundangan-undangan yang digunakan oleh Sekretariat Sekretari at Daerah Kabupaten Garut yaitu menggunakan : Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah o Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Berita Negara Tahun 1950) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaaian o sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaaian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi o sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana o telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara o Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala o Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan o Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan o Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah o Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan o Organisasi Perangkat Daerah o

18




Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Visi Kabupaten o Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan o Daerah Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan o Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Untuk ketentuan perundangan-undangan yang digunakan oleh dinas daerah yaitu menggunakan : Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah o Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Berita Negara Tahun 1950) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaaian o sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaaian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi o sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana o telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara o Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahUndang-undanag Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan o Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas o Pembantuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah o Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan o Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Visi Kabupaten o Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan o Daerah Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan o Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut Untuk ketentuan perundangan-undangan yang digunakan oleh Kantor, seperti Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, dan Kantor Satuan Pamong Praja daerah yaitu menggunakan : Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah o Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Berita Negara Tahun 1950) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaaian o sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang o

19




o

o

o

o

o

o o

o

o

o

o

o

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaaian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahUndang-undanag Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Visi Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Visi Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Narkoti ka Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut

A.6. A.6.1

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Ekonomi Makro

Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan dan pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010. Indikator Makro berfungsi sebagai penunjuk keberhasilan Pemerintah Kabupaten Garut dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menanggulangi permasalahan mendasar terutama kemiskinan dan pengangguran dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi serta sebagai tolok ukur pencapaian Visi dan Misi. Indikator Makro tersebut seluruhnya bermuara pada indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan dampak menyeluruh dari upaya pembangunan yang dilaksanakan. Data diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Pemerintah Kabupaten Garut. Data indikator ekonomi makro yang diperoleh antara lain : 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut tahun 2010 sebesar 71,51%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 sebesar 70,98%. Pencapaian angka ini menunjukkan bahwa output dari proses pembangunan telah memberikan hasil nyata terhadap meningkatnya mutu sumber daya manusia. 20




2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB perkapita pada tahun 2010 diproyeksikan mencapai Rp 10.284.612,00 meningkat 10,99% dari tahun 2009 2009 sebesar Rp 9.353.884,00. 9.353.884,00. Sedangkan Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp24.862.065.000.000,00 3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diproyeksikan meningkat mencapai angka sebesar 5,31% 5,31% sebagai dampak dampak dari dari meningkatnya meningkatnya kinerja kinerja sektor pertanian dan perdagangan perdagangan dengan kisaran laju inflasi diasumsikan diasumsikan tidak terjadi t erjadi gejolak fluktuasi yang berarti sehingga sehingga secara riil ditunjukan oleh oleh LPE atas harga konstan melalui efisiensi efisiensi produksi, roda perekonomian perekonomian relatif berjalan dengan cukup baik . 4) Tingkat Inflasi Proyeksi tingkat tingkat inflasi di kabupaten kabupaten Garut untuk untuk tahun 2010 2010 sebesar 4,71%. A.6.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah mengacu pada Ketentuan Perundangan yang berlaku saat ini antara lain Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam operasional operasional pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya komponen komponen keuangan daerah meliputi Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu, beberapa kriteria umum yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain : 1. Pemenuhan standar standar pelayanan publik publik minimal di daerah; 2. Peningkatan efisiensi efisiensi pelayanan publik di daerah; daerah; 3. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan ketent uan UU Nomor 17 tahun 2003 dan UU Nomor 33 tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang; 4. Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah; 5. Implementasi strategi pro growth ( pro investment ), pro job, dan pro poor di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 6. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam upaya mewujudkan Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik dengan Didasari Ridlo Allah SWT, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melalui upaya penggalian sumber pembiayaan serta melakukan efisiensi belanja disertai dengan meningkatkan keselarasan antara fungsi perencanaan dengan penganggaran dan 21




mengefektifkan fungsi pengawasan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Optimalisasi perlu dilakukan pada dana penerimaan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Garut. Demikian halnya dengan dana masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Garut. Untuk itu, perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif ( participatory participatory budgeting) dengan melibatkan seluruh stakeholders. Berkenaan dengan upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (SDM) serta penguatan penguatan ekonomi ekonomi masyarakat, masyarakat, perlu dikembangkan dikembangkan model pembiayaan public-private partnership dengan mendorong peningkatan partisipasi swadaya masyarakat. Dalam rangka mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, kebijakan keuangan daerah juga perlu mempertimbangkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2010-2014 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat daerah. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,7%; tahun 2010 sebesar 5,99%; tahun 2011 sebesar 6,79%; dan tahun 2012 sebesar 5,94%, tahun 2013 sebesar 5,96% dan tahun 2014 sebesar 5,57%. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sebesar sebesar Rp.3,30 triliun tahun 2009; sebesar Rp.3,71 triliun tahun 2010; sebesar Rp.4,20 triliun tahun 2011; sebesar Rp.4,72 triliun tahun 2012; sebesar Rp.5,30 triliun tahun 2013 dan sebesar Rp.5,95 triliun tahun 2014. Anggaran daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai visi daerah dan instrumen yang membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan tuntuta n kebutuhan yang terus berkembang, anggaran daerah yang disusun agar benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat dengan berpegang pada pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif melalui paradigma anggaran daerah yang diperlukan, yaitu : 1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; 2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah; 3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; 4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; 5. Anggaraan daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait; 6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (PAD) harus ditingkatkan ditingkatkan melalui : a) pengelolaan yang yang lebih baik dalam bidang yang sudah ada, terutama Pariwisata (banyak gunung, upacara adat, dll), Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame; b) mencari inovasi pendapatan daerah, seperti pengelolaan air, pengelolaan bidang lain yang terkait dengan wisata, tambang, pengelolaan sumber daya alam dan mineral yang tidak merusak lingkungan, dll; dan c) meninjau ulang beberapa ketetapan pajak dan retribusi daerah; 7. Anggaran Belanja agar mengedepankan asas efisiensi, dan menghindari double anggaran, tidak rasional, cenderung boros, dan yang tidak peka terhadap krisis dan kondisi kemiskinan masyarakat; 8. Pelaksanaan kebijakan anggaran akan makin didekatkan pada desa dan kecamatan. 22




Oleh karenanya, arah kebijakan keuangan daerah dititikberatkan pada : 1. Kebijakan pendapatan keuangan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber- sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, Peningkatan Dana Perimbangan serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan dan sangat bergantung pada penerimaan negara. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah perlu memfokuskan pada pengembangan pendapatan asli daerah. 2. Kebijakan belanja keuangan daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis pembangunan pembangunan yang memiliki nilai tambah (value-added), sesuai capaian target visi dan misi lima tahun ke depan. 3. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pospos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komponen pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. A.7. Ikhtisar Pencapaian Pencapaian Kinerja Keuangan A.7.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berdasarkan Perhitungan Perhitu ngan APBD Pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.665.875.885.147,0 terdapat anggaran defisit sebesarRp104.512.638.154,00, dan Belanja dianggarkan sebesar Rp1.770.388.523.301,00 sehingga realisasi APBD yang mengungkapkan kegiatan keuangan akan menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan pelaksanaa n APBD serta perubahannya. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2010, realisasi APBD menunjukkan Pendapatan sebesar Rp1.695.066.200.909,00 atau tercapai 101,75% dari anggaran anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.665.875.885.147 Rp1.665.875.885.147,00, ,00, Belanja Belanja sebesar Rp1.689.086.148.835,0 Rp1.689.086.148.835,00 0 atau terealisasi 95,41% dari anggaran anggaran yang ditetapkan sebesarRp1.770.388.523.301,00. Dengan demikian terdapat surplus antara realisasi pendapatan dan belanja sebesar Rp. 5.980.052.0 5.980.052.074,00. 74,00. Rincian selengkapnya selengkapnya disajikan disajikan dalam tabel 1 di bawah ini.

23




Tabel 1 Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2010

KODE

1

URAIAN


1.1.1 1.1.2

Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lai n Pendapatan Asli Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.4

REALISASI

PROSEN

SISA

PENDAPATAN

1.1

1.1.3

ANGGARAN SET. PERUBAHAN

9.815.505.000 ,00 13.632.952.510 ,00

10.805.033.932,00 14.494.494.942,00

110,08% 106,32%

(989.528.932, 00) (861.542.432, 00)

2.752.996.183 ,00

2.489.552.978 ,00

90,43% 90 ,43%

263.4 43.20,00

80.089.387.425 ,00

81.125.682.117,00

101,29%

(1.036.294.69 2,00)

106.290.841.118,0 106.290.841.118,000

108.914.763.969,00 108.914.763.969,00

102,47%

(2.623.922.851,00) (2.623.922.851,00)

1.2.1

PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT DANA Bagi Hasil Pajak

73.783.473.117 ,00

83.547.476.394,00

113,23%

(9.764.003. 277,00)

1.2.2

Bagi Hasil Sumber Daya Alam

41.018.119.289 ,00

48.221.069.334,00

117,56%

(7.202.950. 045,00)

1.2.3 1.2.4

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.031.869.76 6.000,00 119.553.000. 000,00

1.031.869.766 .000,00 119.553.000.000 ,00

100,00% 100,00%

0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER DARI PUSAT - DANA

1.266.224.35 8.406,00

1.283.191.311 .728,00

101,34%

(16.966.953.3 22,00)

20.322.000.000 ,00

18.289.800.000,00

90,00%

2.032.200.000,0 0

136.545.028. 600,00

132.053.853.600 ,00

96,71%

4.491.175.000,0 0

156.867.028. 600,00

150.343.653.600 ,00

95,84%

6.523.375.000,0 0

1.2

1.3 1.3.1 1.3.2

PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT – LAINNYA Dana Otonomi Khusus

1.4

Dana Penyesuaian JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER DARI PUSAT – LAINNYA PENDAPATA N TRANSFER DARI PROPINSI

1.4.1

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

41.438.504.483 ,00

41.734.565.527 ,00

100,71%

(296.061.0 89,00)

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER DARI PROPINSI

41.438.504.483 ,00

41.734.565.527,00

100,71%

(296.061.0 89,00)

7.600.195.000 ,00

4.100.000.000 ,00

53,95%

3.500.195.000,0 0

87.454.957.540 ,00

106.781.906.040 ,00

122,10%

(19.326.948.5 00,00)

1.5

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.5.1

Pendapatan Hibah

1.5.3

Pendapatan Lainnya JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATA N

95.055.152.540,00

110.881.906.040,00

116,65%

(15.826.753.500,00)

1.665.875.885. 147,00

1.695.066.200 .909,00

101,75%

(29.190.315.7 62,00)

2 2.1 2.1.1

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai

1.105.453.88 4.838,00

1.089.982.048 .937,00

98.60%

15.471.835.90,00

2.1.2

Belanja Barang dan Jasa

234.361.121.820 ,00

222.899.801.190 ,00

95.11%

11.461.320.630, 00

2.1.5

Belanja Hibah

17.149.750.000 ,00

16.994.670.000 ,00

99.10%

155.080.000, 00

2.1.6

Belanja Bantuan Sosial

132.665.141. 212,00

124.072.147.819 ,00

93.52%

8.592.993.393,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

77.804.283.886 ,00

76.653.154.167 ,00

98.52%

1.151.129.71 9,00

1.567.434.181. 756,00

1.530.601.822 .113,00

97.65%

36.832.359 .643,00

2.2

BELANJA MODAL

2.2.1

Belanja Tanah

3.046.165.984 ,00

2.432.881.858 ,00

79.87%

613.284.126, 00

2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

60.060.444.107 ,00

27.905.979.415 ,00

46.46%

32.154.464.692, 00

2.2.3

Belanja Gedung dan Bangunan

56.588.223.668 ,00

53.387.754.134,00 53 .387.754.134,00

94.34%

3.200.469.534,0 0

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

42.059.123.833 ,00

38.909.655.812,00

92.51%

3.149.468.021,0 0

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

34.666.761.000 ,00

32.569.131.224,00

93.95%

2.097.629.776,0 0

JUMLAH BELANJA OPERASI

24




JUMLAH BELANJA MODAL

196.420.718.592,00

155.205.402.443 ,00

79.02%

41.215.316.149, 00

Belanja Tak Terduga

6.518.622.953 ,00

3.263.924.279 .00

50.07%

3.254.698.67 4,00

JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA

6.518.622.953,00 6.518.622.953,00

3.263.924.279.00 3.263.924.279.00

50.07%

3.254.698.674,00 3.254.698.674,00

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00%

0,00

100,00%

0,00

2.3

BELANJA TAK TERDUGA

2.3.1 3

TRANFER

3.1

TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA

3.1.2

Bagi Hasil Pajak JUMLAH TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA JUMLAH BELANJA

15.000.000,00

15.000.000,00

1.770.388.523. 301,00

1.689.086.148 .835,00

SURPLUS / ( DEFISIT )

(104.512.638 .154,00)

5.980.052.074 ,00

95.41% -5.72%

81.302.374.466, 00 (110.492.690. 228,00)

4

PEMBIAYAAN

4.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

4.1.1

Penggunaan SILPA

121.121.145.154 ,00

121.121.145.154 ,00

100,00%

0,00

JUMLAH PENERIMAA N PEMBIAYA AN

121.121.145.154,00

121.121.145.154 ,00

100,00%

0,00

16.300.000.000 ,00

11.800.000.000 ,00

72.39%

4.500.000.00 0,00

308.507.000,00

249.983.714,00

81.03%

58.523.286,00

16.608.507.000 ,00

12.049.983.714 ,00

72.55%

4.558.523.28 6,00

JUMLAH PEMBIAYAA N

104.512.638.154 ,00

109.071.161.440 ,00

104.36%

(4.558.523. 286,00)

PEMBIAYAAN NETO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

104.512.638.154 ,00

109.071.161.440 ,00

104.36%

(4.558.523. 286,00)

-

115.051.213.514,00

4.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

4.2.2

Penyertaan Modal Pem.Daerah

4.2.3

Pembayaran Pokok Hutang JUMLAH PENGELUAR AN PEMBIAYAAN

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program. Efesiensi dapat diukur di ukur dengan membandingkan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektifitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Garut telah memenuhi harapan yang diinginkan. A.7.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih dijumpai kendala-kendala sebagai berikut : 1. Terdapat rumusan yang berbeda antara Undang-Undang No. 17 tahun 2003 dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004; 2. Belum optimalnya singkronisasi jadwal penyusunan antara APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten; 3. Transparansi penetapan formula pengalokasian dana-dana diluar DAU belum ,nyata (daerah kesulitan menentukan asumsi penerimaan untuk tahun yang akan datang); 4. Banyaknya dana dari pusat yang langsung diberikan kepada berbagai instansi sementara pemerintah Kabupaten tidak mengetahui berapa alokasi dana yang diberikan maupun peruntukannya; 5. Keuangan daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dengan prosentase PAD sangat kecil terhadap APBD.

25




A.8. Kebijakan Akuntansi

Informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah : 1. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Pemerint ah Kabupaten Garut yang mencakup 33 satuan organisasi perangkat daerah, 42 kecamatan dan 21 kelurahan. 2. Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran 1) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pembiayaan yang diukur diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 2) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekulitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Kas Umum Daerah/BUD. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dikompensasi dengan pengeluaran ). 3) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, Negara/Daer ah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi Surplus/ defisit adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. 4) Pembiayaan/ Pembiayaan/ financing adalah setiap penerimaan penerimaan yang perlu dibayar kembali kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima diteri ma kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan/Pengeluaran pembayaran diakui pada saat diterima/ dikeluarkan pada/dari rekening kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan membukukan penerimaan bruto , dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) 5) Transfer adalah penerimaan/ penerimaan/ pengeluaran pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. A.8.1. Kebijakan Neraca 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Garut menganut Prinsip Substansi mendahului Formalitasnya (substance over form). 2) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember). 3) Basis Akuntansi yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual basis)/ kas yang dimodifikasi (modified cash basis) yaitu: (1) Basis kas untuk pengaku pengakuan an pendapatan, pendapatan, belanja, transfer dan dan pembiayaan, pembiayaan, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 26




4)

5)

6)

7)

kas atau setara kas diterima atau dibayar. (2) Basis akrual untuk pengakuan pengakuan aset, kewajiban kewajiban dan ekuitas dana dana adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atas setara kas diterima atau dibayar. Aset adalah sumber daya daya ekonomi yang dikuasai dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kas (1) Pencatatan Pencatata n Kas menggunakan asas basis kas. (2) Kas di Kas Daerah /Bendahara /Bendahar a Umum Daerah dan di Bendahara Pengeluaran dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan dikonversikan berdasar nilai kurs kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan menggunakan kurs pada tanggal neraca. (3) Nilai kas pada tanggal tanggal neraca adalah hasil hasil opname kas di di Kas Daerah dan di di masing-masing masing-masing Bendaharawan Pengeluaran (Pemegang Kas) sebesar nilai nominal. Piutang (1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam periode akuntansi. (2) Piutang adalah adalah transaksi transaksi yang terjadi terjadi antara Pemda Pemda dengan pihak ketiga , dapat dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan. (3) Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. (4) Pengakuan piutang Pajak/Retribusi dicatat atas dasar ketetapan pajak/retribusi yang diterbitkan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD). Persediaan (1) Persediaan adalah aset aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan perlengkapan yang yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (2) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. (3) Pada akhir periode akuntansi, akuntansi, persediaan dicatat dicatat berdasarkan berdasarkan hasil inventarisasi inventarisasi fisik persediaan. Persediaan disajikan dalam neraca sebesar - Biaya perolehan perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi memproduksi sendiri; - Nilai wajar, apabila diperoleh diperoleh dengan cara lainnya lainnya seperti seperti donasi. (4) Jenis-jenis persediaan : - Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK dan barang kuasi. - Persediaan untuk diserahkan, dijual/dalam rangka pelayanan kepada masyarakat misalnya aspal dalam drum, obat-obatan, obat-obatan, alat-alat kedokteran, kedokteran, bibit tanaman, benih ikan dan sebagainya. sebagainya. 27




- Persediaan tak habis pakai, pakai, adalah persediaan yang dapat dapat digunakan berulang berulang kali, misalnya komponen peralatan dan pi pa. - Persediaan bekas pakai, yaitu persediaan persediaan yang diperoleh diperoleh dari dari komponen komponen bekas, akan tetapi masih bermanfaat dan mempunyai nilai materil, misalnya spare part bekas. 8) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD, Perusahaan Daerah, dan Lembagalembaga Keuangan dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal. 9) Aset Tetap (1) Aset Tetap adalah aset berwujud berwujud yang mempunyai mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (2) Aset Tetap diakui bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. (3) Aset tetap pengadaan pengadaan 2010 2010 dinilai dengan dengan harga perolehan perolehan Apabila Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. (4) Aset Tetap yang tidak produktif (rusak berat) dikelompokkan dikelompokk an ke dalam Aset Lainnya. (5) Penggunaan aset tetap belum dihitung biaya penyusutannya/ akumulasi penyusutannya. 10) Penyertaan Modal Terarah Penyertaan Modal Terarah kepada BPR berdasarkan SK Bupati No.581/kep338perek/2002 tanggal 22 April 2002 beserta lampirannya (21 PD BPR/LPK di Kabupaten Garut) tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaa n program proyek penyertaan modal terarah kepada PD BPR (21 PD BPR/LPK). Sasarannya Sasarannya tersebut adalah : Tercapainya peningkatan produktivitas usaha Agribisnis, Industri, Perdagangan, Pertanian,Perhutanan Pertanian,Perhutanan dan Perkebunan serta jasa lainnya. Tercapainya peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, kesejahteraan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya lembaga keuangan yang sehat. Jumlah yang dicatat dicatat di neraca adalah adalah sebesar dana yang telah disalurkan dari Pemerintah Kabupaten Kabupaten Garut Garut kepada PD BPR. 11) Kewajiban Jangka Pendek (1) Suatu kewajiban diklasifikasikan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. (2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. (3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan menggunakan nilai tukar t ukar (kurs tengah BI) pada tanggal Neraca. (4) Bagian lancar lanc ar Utang Jangka Panj ang kepada Pemerintah Pemeri ntah Pusat (Menkeu) (Me nkeu) Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat yang dipindahbukukan ke Utang Jangka Pendek , karena akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan. 28




(5) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Merupakan saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sebesar jumlah yang yang masih harus disetor. disetor. Merupakan Utang Jangka Pendek kepada pihak ketiga yang yang akan jatuh tempo dalam periode 12 (dua belas) bulan. (6) Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah pemerint ah kepada pihak lain. 12) Kewajiban Jangka Panjang (1) Merupakan Utang Jangka Panjang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari dari 12 (dua (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan pelaporan (2) Utang Jangka Panjang dapat dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. (3) Utang Jangka Panjang diakui diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul, dan dicatat sebesar nilai nominal. (4) Utang dalam mata uang asing dijabarkan dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal Neraca. Kewajiban Jangka Panjang antara lain berupa : - Utang kepada Pemerintah Pemerint ah Pusat - Utang ini merupakan utang jangka panjang kepada pemerintah pemerint ah Pusat untuk tenggang waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah t anggal pelaporan. pelaporan. - Utang Bunga Jangka Panjang Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang dan dicatat sebesar biaya bunga yang yang telah terjadi dan belum dibayar Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan 13) Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemkab yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemkab. Ekuitas dana terdiri dari : a. Ekuitas Ekuitas Dana Lancar adalah adalah selisih antara aset lancar dibandingkan dibandingkan dengan dengan kewajiban Jangka pendek. b. Ekuitas Dana investasi adalah mencerminkan kekayaan Pemda/pemkot yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. c. Ekuitas Dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundangundangan. A.8.2. Kebijakan Arus Kas 1) Arus kas yaitu arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. 2) Kas adalah uang tunai tunai dan saldo simpanan simpanan di bank yang setiap setiap saat dapat digunakan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 3) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang yang siap dijabarkan dijabark an 29




menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 4) Aktivitas Operasi Operasi adalah arus kas bersih, bersih, aktivitas operasi merupakan merupakan indikator indikator yang menunjukan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dana dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Investasi lainnya serta Transfer Masuk. Arus kas keluar untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain/Tak Terduga dan Transfer Keluar. 5) Aktivitas Investasi aset nonkeuangan adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan .Sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk masuk kas dari dari aktivitas investasi investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya, sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan nonkeuangan terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya. 6) Aktivitas Aktivit as Pembiayaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan SUN, penerimaan dari investasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan adalah penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pembayaran pinjaman jangka panjang dan pembentukan cadangan. Aktivitas Non Anggaran adalah mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. A.9. Penutup

Laporan realisasi realisa si APBD yang mengungkapkan kegiatan keuangan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya, Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2010, realisasi realisa si APBD menunjukkan Pendapatan sebesar Rp. 1.695.066.200.909,00 1.695.066.200. 909,00 atau tercapai 101,75% dari anggaran anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.665.875.885.147 Rp1.665.875.885.147,00, ,00, Belanja sebesar Rp1.689.086.148.835,00 Rp1.689.086.148.835,00 atau terealisasi terealisasi 95,41% 95,41% dari dari anggaran anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.770.388.523.301,00. Dengan demikian terdapat surplus antara realisasi pendapatan dan belanja sebesar Rp5.980.052.074,00. Rp5.980.052.074, 00. Dalam rangka upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik, Pemerintah Kabupaten Garut telah berhasil menyusun Perhitungan Anggaran sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No.08 Tahun 2010.

30




Secara keseluruhan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2010 telah memenuhi harapan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2010 yang cukup berhasil walaupun pencapaian jumlah penduduk miskin, Investasi, laju pertumbuhan investasi, jumlah penduduk bekerja dan proporsi jumlah penduduk bekerja pada jumlah penduduk tidak tercapai t ercapai sebagaimana diharapkan. Namun demikian seluruh sasaran/ program/kegiatan program/kegiatan pada Tahun 2010 dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

31



B. PENJELASAN PER POS NERACA B.1. Kas

31 Desember 2010 (Rp)

B.1.1. Kas di Kas Daerah Daerah

114.577.727.590,00

31 Desember 2009 (Rp) 120.711.791.351,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp114.577.727.590,00 dan Rp120,711,791,351.00 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Garut yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (DPPKA) per 31 Desember 2010. Saldo tersebut merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut Buku Kas Umum dengan Rekening Koran Bank Jabar Banten Cabang Garut Rekening Nomor 0170239201008, dan pada Bilyet Deposito Berjangka Bank Jabar Banten sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan Nomor Referensi 0017-DEP-AO227795. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2010 disimpan di Rekening Bank Jabar Cabang Garut, Setara Kas dengan rincian sebagai berikut: a. Saldo Giro •

•

Bank Jabar Cab. Garut Rek. No. 0170239201008

Rp

64.577.727.590,00

Jumlah

Rp

64.577.727.590,00

Saldo Setara Kas No. Sertifikat 0017-DEPAO227795.

Lama 1 bulan

Tgl. Jatuh Tempo 31 – 07 – 2010

Nilai (Rp) 50.000.000.000,00

B.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp530.292.356,00 dan Rp463.795.242,00. Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

530.292.356,00

463.795.242,00

32


Uraian

Nilai (Rp)

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2010 yang belum disetor

473.485.924,00

PFK yang belum disetor

17.070.095,00

Jasa Giro

39.736.337,00

Jumlah

530.292.356,00

Rincian Kas di bendahara pengeluaran disajikan dalam lampiran 1.

B.1.3 Kas Di Bendahara Penerimaan

3.350.690.690,00

2.185.823.151,00

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp3.350.690.690,00 merupakan sisa kas di bendahara penerimaan RSU dr Slamet Garut yang akan digunakan langsung untuk belanja kebutuhan rumah sakit.

B.2. Piutang B.2.1 Piutang Pajak dan Retribusi Retribusi

17.412.895.386,00

6.793.223.385,27

Piutang Pajak dan Retribusi sebesar Rp17.412.895.386,00 merupakan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Garut yang per 31 Desember 2010 belum di lunasi/dipenuhi dengan rincian sebagai berikut : - Pajak Daerah

Rp

390.171.011,00

- Retribusi Daerah

Rp

37.960.190,00

- Piutang Retribusi pada

Rp 16.984.764.185,00

RSU dr Slamet Jumlah :

Rp 17.412.895.386,00

Piutang Pajak sebesar Rp390.171.011,00 muncul atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah, namun sampai dengan 31 Desember 2010 belum ada pelunasan dari Wajib Pajak Daerah. Piutang Retribusi sebesar Rp37.960.190,00 muncul atas dasar Surat Ketetapan Retribusi Daerah, namun sampai dengan 31 Desember 2010 belum ada pelunasan dari Wajib Retribusi Daerah.

33


Piutang Retribusi pada RSU dr Slamet sebesar Rp16.984.764.185,00 Rp16.984.764.185,00 yaitu terdiri dari : Piutang kontraktor terjadi karena RSU telah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dijamin oleh perusahaan yang telah melakukan kerjasama dengan RSU. Piutang Jamsostek terjadi karena RSU telah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dijamin oleh PT Jamsostek, dimana PT Jamsostek telah melakukan kerjasama dengan RSU. Piutang Askes Sukarela dan Askes PNS terjadi karena RSU telah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dijamin oleh PT Askes, dimana PT Askes telah melakukan kerjasama dengan RSU Piutang Jamkesda kepada APBD Provinsi Jawa Barat (Bantuan Gubernur) dan Piutang Jamkesda kepada APBD Kabupaten Garut yang merupakan piutang yang timbul atas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin penduduk Kabupaten Garut yang tidak ditanggung oleh Progam Jamkesmas Departemen Kesehatan. Piutang Pasien yang Masih Dirawat adalah piutang pada pasien rawat inap yang pada akhir Desember 2010 masih dirawat dan telah mendapatkan pelayanan kesehatan Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 2.

B.3. Piutang Lainnya

4.886.907.365,00

-

Piutang atas penjualan tanah Pemkab Garut kepada pihak ketiga / 133 warga masyarakat di 5 (empat) lokasi.

1.285.170.000,00

-

Piutang kepada 709 orang pembeli kios pasar di 5 lokasi pasar.

3.601.737.365,00

Jumlah :

4.886.907.365,00

5.075.407.910,00

Piutang penjualan tanah berdasarkan Keputusan Bupati No.030/Kep.285-BPKD/2008 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Garut (Bekas Tanah Kas Desa Kota Wetan, Pakuwon, Sukametri dan Ciwalen) yang terletak di blok Sukaregang kidul dan Blok 34


Pesantren Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota dengan Cara Penjualan kepada Masyarakat dan Keputusan Bupati Garut No. 028/Kep.286Plk/2002 tentang Penghapusan Aset Berupa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Garut. Tanah tersebut sebelumnya adalah tanah kas desa, namun karena desa berubah status menjadi kelurahan, maka masyarakat yang tinggal di tanah kas desa tersebut berkewajiaban untuk membayar ganti rugi tanah sebesar ketetapan bupati. Tanah yang dijual terletak di lima lokasi, yaitu blok Pakuwon Kelurahan Pakuwon, Blok Regol Kelurahan Regol, Blok Dayeuhandap Kelurahan Kota Kulon, Blok Paminggir Kelurahan Paminggir, dan Blok Sukaregang. Piutang kepada pembeli kios pasar adalah piutang kepada para pembeli kios pasar di lima lokasi pasar yaitu: Pasar Andir Bayongbong, Pasar Cikajang, Pasar Leles, Pasar Kadungora, dan Pasar Pameungpeuk.

Rincian Piutang Lampiran 3.

Lainnya

disajikan

pada

B.4. Persediaan

18.562.422.240,00

11.622.720.510,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp18.562.422.240,00 dan Rp11.622.720.510,00. Jumlah tersebut sesuai stock opname yang dengan hasil inventarisasi fisik/ stock dilaksanakan pada periode pelaporan. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: SKPD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSU dr. Slamet Dinas Perum.TR dan Cipta Karya Bappeda Dinas Perhubungan Dinas Kependudukan dan Capil Badan KB, PP Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan Dinas Tanaman Pangan,

Jumlah (Rp) 143.466.000,00 11.961.308.526,00 5.841.147.879,00 1.201.700,00 44.611.050,00 75.474.175,00 13.299.560,00 38.364.450,00 15.143.000,00 2.192.000,00 1.079.500,00 1.543.500,00 1.440.900,00 35


Hortikultura Disperindagkop dan UKM Jumlah

422.150.000,00 18.562.422.240,00

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 4. B.5. Investasi Jangka Panjang B.5.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

51.311.011.591,95

51.079.701.909,03

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp51,311,011,591.95 dan Rp51.079.701.909,03 umlah tersebut merupakan investasi yang ilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut pada Perusahaan Daerah/BUMD (PDAM Garut, Bank abar Cabang Garut dan PD BPR) dengan rincian sebagai berikut : PDAM Garut

Rp

30.096.404.472,23

Bank Jabar Cabang Garut PD BPR

Rp

6.591.674.740,47

Rp

12.632.932.379,26

PDBPR – LPK (Penyertaan Modal Terarah) Jumlah :

Rp

1.990.000.000,00

Rp

51.311.011.591,95

Rincian selengkapnya penyertaan modal Kabupaten Garut Garut disajikan pada pada Lampiran 5.

B.6 Aset Tetap

1.595.68 1.595.689.5 9.526.0 26.051, 51,00 00

1.410.25 1.410.252.4 2.498. 98.640 640,00 ,00

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Garut per 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp1.595.689.526.051,00 dan Rp1.410.252.498.640,00 Aktiva Tetap sebesar Rp1.595.689.526.051,00 merupakan saldo Aktiva Tetap per 31 Desember 010 dengan rincian sebagai berikut: Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Bangunan dan gedung Jalan/jembatan, jaringan dan instalasi Aset Lainnya Jumlah

Nilai (Rp) 134.960.494.095,00 334.780.436.396,00 513.392.185.202,00 548.700.710.948,00 63.855.699.410,00 1.595.689.526.051,00

36


Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember Tahun 2010 dijelaskan sebagai berikut: Uraian Jumlah Saldo awal aktiva tetap per 1 1.410.252.498.640,00 Januari 2010 Mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2010 185.437.027.411,00 Saldo akhir aktiva tetap per 1.595.689.526.051,00 31 Desember 2010 Mutasi penambahan sebesar Rp 185.437.027.411,00 terdiri dari : - Belanja Modal APBD TA 155.205.402.443,00 2010 sebesar - APBN pd Blud RSU. RSU. Dr. Slamet Garut Belanja pemeliharaan yang menambah nilai perolehan aktiva tetap pada : - Dinas Bina Marga -

8.024.615.136,00

29.721.476.649,00

Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Biaya Umum (Biaya perencanaan, biaya pengawasan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa) yang menambah nilai perolehan asset tetap pada : - RSU dr. Slamet - Dinas Binamarga

1.754.801.150,00

- Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Aktiva Tetap perolehan Tahun 2010 yang dihibahkan kepada sekolah swasta dan masyarakat pada : - Dinas Pendidikan

495.875.000,00

- Dinas Ketahanan Pangan - Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan - Disnakersostrans - Sekretariat Badan Narkotika - Kantor Perpustakaan - Dinas Tanaman Tanaman Pangan Pangan dan Holtikultura - Dinas Perkebunan - Dinas Kehutanan

(781.278.000,00) (81.465.000,00)

283.469.850,00

145.549.490,00 1.021.279.975,00

19.608.000,00

(5.855.648,00)

(245.000.000,00) (43.400.000,00) (61.974.260,00) (1.091.025.000,00) (3.052.771.000,00) (22.489.000,00)

Rincian lebih lanjut mengenai aset tetap disajikan pada Lampiran 6-1

37


B.6.1. Konstruksi Dalam Pengerjaan

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp0,00. Hal tersebut disebabkan tidak terdapat pengadaan asset tetap pada tahun anggaran 2010 yang belum selesai di kerjakan.

B.7. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. B.8. Aset Lainnya

2.286.619.725,00

1.980.860.848,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.286.619.725,00 Rp2.286.619.725,00 terdiri atas : B.8.1 Tagihan Penjualan Angsuran

26.300.000,00

Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp26.300.000,00 merupakan saldo tagihan atas penjualan kendaraan roda empat yang dilakukan secara angsuran kepada 2 orang pegawai Pemerintah Pemerint ah Kabupaten Garut per 31 Desember 2008 sesuai dengan SK Bupati Nomor 024/Kep 224-PLK/2000 tanggal 11 September 2000 dan Nomor 024/Kep.52-PLK/2001 tanggal 23 Januari 2001. Berdasarkan SK. Bupati tersebut seharusnya telah lunas pada Tahun 2006 B.8.2 Tuntutan Ganti

363.031.250,00

Rugi

Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp365.831.250,00 merupakan saldo Tagihan kepada pegawai atas kasus kehilangan aset/barang milik Pemerintah Kabupaten Garut., baik kendaraan roda dua maupun roda empat Terkait dengan Tuntutan Ganti Rugi, mutasi berjalan tahun 2010 yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: Uraian Saldo Tuntutan Ganti Rugi 31 Des 2009 Mutasi kehilangan penambahan th 2010 Jumlah Penyetoran TGR s/d 31 Desember 2010 Tuntutan Ganti Rugi sd 31 Desember 2010

Nilai (Rp) 148.781.250,00 221.500.000,00 370.281.250,00 7.250.000,00 363.031.250,00

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 8. 38


B.8.3 Piutang pada BPR

585.829.500,00

Piutang tersebut merupakan piutang dalam bentuk penyertaan modal kepada BPR LPK yang telah dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Indonesia. Walaupun BPR LPK yang mendapatkan penyertaan modal tersebut sudah dilikuidasi namun asetnya seharusnya masih bisa dimanfaatkan melalui penjualan dan hasil penjulannya dapat disetorkan ke kas daerah, oleh karena belum dilakukan penjualan aset tersebut sehingga dicatat sebagai piutang kepada BPR.

B.8.4 Piutang Piutang Pasien pada RSU dr Slamet Garut

1.311.186.079,00

Piutang pasien pasien per 31 Desember Desember 2010 pada pada Badan Pengelola RSU dr Slamet Garut sebesar Rp1.311.186.079,00 merupakan tagihan BP RSU dr Slamet Garut kepada pasien-pasien rawat inap yang belum melunasi biaya perawatan. Hal tersebut terjadi karena RSU mempunyai fungsi sosial sehingga dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi kepada keuntungan atau laba saja. Untuk menghindari konotasi adanya penyanderaan terhadap pasien yang tidak mampu membayar, maka pasien diberi kebijaksanaan oleh Direktur RSU untuk membayar sesuai kemampuan dan sisanya dicicil sesuai kesepakatan pembayaran. pembayaran. Adapun usaha-usaha dalam penagihan, dalam hal ini Direktur RSU menugaskan kepada Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana dan Staf, untuk mengunjungi rumah pasien atau keluarga pasien dengan membawa data pasie dan surat perjanjian. Namun usaha tersebut belum pernah berhasil, belum pernah ada pelunasan yang diterima dari pasien.

B.8.5. Aktiva Tidak Produktif

272.896,00

Jumlah tersebut merupakan aset tetap yang rusak berat per 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut : - Saldo per 31 Desember 2010

Rp 272.896,00

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 9. 39


B.9. Kewajiban Jangka Pendek

21.295.583.741,00

2.477.539.335,78

Jumlah tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh SKPD pada Pemerintah Kabupaten Garut dan Badan Pengelola RSU dr Slamet per 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut: B.9.1.

Utang Perhitungan pada Pihak Ketiga (PFK)

17.070.095,00

Jumlah tesebut merupakan sisa pajak yang dipungut pada tahun 2010 oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp17.070.095,00 telah disetor ke Kas Negara tgl. 10 Januari 2011 B.9.2.

Bagian Lancar Utang Luar Negeri

75.696.060,00

Bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat adalah jumlah yang harus dibayar oleh Pemkab Garut sampai dengan akhir Tahun 2011 kepada Pemerintah Pusat atas pinjaman yang pernah diterimanya. Jumlah tersebut merupakan saldo Utang yang merupakan penerusan pinjaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka penggunaan dana dari ADB (Loan Agreement No.1384 INO Tanggal 26 Januari 1996 ) untuk pembayaran West Java Urban Development Sector Project, Surat Keputusan Menkeu No 374/KMK 01/1994 tanggal 1 Agustus 1994 dan Surat Kuasa dari Direktur Jendral Lembaga Keuangan No.SKU2675/LK/1997 tanggal 2 Juni 1997 dengan jumlah Rp761.061.000,00. Sedangkan di dalam perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah Kabupaten Garut SLA 974/DP 3-1997, tanggal 23 September 1997 dijelaskan dijelaska n bahwa jangka waktu pelunasan mulai tanggal 28 Pebruari 2002 sd 31 Agustus 2011. Sisa pokok utang per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp75.696.060,00

40


B.9.3 Utang pada pada Pihak Ketiga

6.368.572.133,00

Jumlah tesebut merupakan sisa utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2010 atas pengadaan obat, alat-alat kesehatan, utang alat tulis kantor dan mebeulair oleh BP RSU dr Slamet Garut B.9.3 Utang pada PT Askes

14.834.245.453,00

Jumlah tesebut merupakan sisa utang pada pihak PT Askes per 31 Desember 2010 atas Pelayanan Kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Garut.

B.10. Kewaiban Jangka Panjang

1.264.743.861,00

1.340.439.921,00

Jumlah tersebut merupakan kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2010 yaitu : Utang Dana Talangan Bank Indonesia

1.264.743.861,00

Utang tersebut terjadi akibat adanya pemberian dana talangan oleh Bank Indonesia kepada 5 BPR milik Pemkab Garut yang dibekukan kegiatan operasinya oleh Bank Indonesia pada Tahun 1999, namun penyelesaian utang tersebut menjadi tanggung jawab Pemkab Garut, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/166/Kep/Dir Tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan rakyat. Bupati Garut dalam suratnya, yaitu surat No. 584.3/895/Perek Tanggal 26 Juni 2000, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut bersedia untuk menyelesaikan dana talangan tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2001. Dana talangan yang diterima dari BI adalah sebesar Rp 1.452.239.055,00 Selama tahun 2009, dari hasil likuidasi PD BPR, telah terjadi pembayaran utang kepada Bank Indonesia sebesar Rp187.495.194,00, sehingga sisa utang adalah 41


sebesar Rp1.264.743.861,00, sebagai berikut : Nama PD BPR PD BPR Banyuresmi PD BPR Cibatu PD BPR Cilawu PD BPR Pakenjeng PD BPR Wanaraja Jumlah

dengan

rincian

Dana Talangan Diterima (Rp) 41.764.803

Pembay (Rp) 42.057.402

3 Jan 2009

774. 935.250 90. 776.410

131.437.792

6 Mei 2009

643.497.458 90.776.410

79.292.354

14.000.000

11 Feb 2009

65.292.354

465.470.238 1.452.239.055

Tgl Bayar

Sisa Utang (Rp) (292.599)

465.470.238 1.264.743.861

187.495.194

Pembayaran utang dilakukan dengan mentransfer dana ke Rekening Menteri Keuangan Cq Direktorat Jendral Anggaran (rekening untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR) dengan nomor rekening 500.000004. B.11. Ekuitas Dana Lancar Lancar

123.185.808.737,00

144.375.222.213,49

Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2010 adalah selisih antara antara nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran / SILPA Pendapatanyang ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan persediaan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar :

B.12. Ekuitas Ekuitas Dana Investasi

115.051.213.514,00 3.390.427.027,00 7.460.259.602,00 18.562.422.240,00 (21.278.513.646,00) 123.185.808.737,00

1.648.022.413.506,95

1.461.972.621.476,03

Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2010 adalah selisih antara jumlah nilai Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Kontruksi Dalam Pengerjaan dan Aset lainnya dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

1.595.689.526.051,00 2.286.619.725,00

Jumlah Ekuitas Dana Investasi :

1.648.022.413.506,95 1.648.022.413.506,95

51.311.011.591,95

(1.264.743.861,00)

42


B.13 Ekuitas Dana Cadangan

0,00

0,00

Saldo Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

43


C.

PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN C.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan secara total periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.695.066.200.909,00 Rp1.695.066.20 0.909,00 atau 101,75% dari Target anggaran yang telah ditetapkan tahun 2010 sebesar Rp1.665.875.885.147,00 Penjelasan lebih lanjut dari pos-pos pendapatan adalah sebagai berikut : C.1.1 Realisasi Pendapatan Pendapatan Asli Daerah

Realiasai Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp108.914.763.969,00 Rp108.914.7 63.969,00 atau mencapai 102,47% dari target anggaran sebesar Rp106.290.841.118,00 . Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari : -

Pajak Daerah sebesar Rp10.805.033.932,00 Rp10.805.033. 932,00 atau 110,08% dari anggaran anggaran sebesar Rp9.815.505.000,00.

-

Retribusi Daerah sebesar Rp 14.494.494.942,00,00 atau 106,32% dari anggaran sebesar Rp13.632.952.510,00

-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp2.489.552.978,00 Rp2.489.552.978, 00 atau 90,43% dari target sebesar Rp2.752.996.183, 00

-

Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp81.125.682.117,00 Rp81.125.682. 117,00 anggaran sebesar Rp80.089.387.425,00. Rp80.089.387.4 25,00.

Berdasarkan Berdasarkan jenis pendapatannya pendapatannya jumlah jumlah sebesar dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

atau 101,29% dari

Rp108.914.763.969,0 Rp108.914.763.969,00 0 tersebut tersebut

Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2010

URAIAN


REALISASI

PROSEN

SISA

106.290.841.11 8,00

108.914.763.969 ,00

102,47%

(2.623.922.85 1,00)

Pendapatan Pajak Daerah

9.815.505.000,00

10.805.033.932 ,00

110,08%

(989.528.932, 00)

Pajak Hotel

1.000.000.000,00

1.144.373.749 ,00

114.44%

(144.373.749, 00)

Pajak Restoran

700.000.000,00

805.751.623,00

115.11%

(105.751.623, 00)

Pajak Hiburan

400.000.000,00

463.987.102,00

116.00%

(63987.102, 00)

Pajak Reklame

1.410.000.000,00

1.474.852.995 ,00

104.60%

(64.852.995,0 0)

Pajak Penerangan Jalan

6.200.000.00 0,00

6.809.038.693 ,00

109.82%

(609.038.693, 00)

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

22.505.000,0 0

22.522.000,00

100.08%

(17.000,00)

Pajak Parkir

30.000.000,00

31.489.320,00

104.96%

(1.489.320, 00)

Pajak Sarang Burung Walet

53.000.000,00

53.018.450,00

100.03%

(18.450,00)


44

Laporan Keuangan Tahun 2010 Hasil Retribus i Daerah

13.632.952.510, 00

14.494.494.942 ,00

106,32%

(861.542.432, 00)

Retribus i Jasa Umum

8.307.638.008,00

9.095.355.990 ,00

109.48%

(787.717.982, 00)

Retribus i Pelayanan Kesehatan

1.759.507.80 8,00

1.804.698.600 ,00

102.57%

(45.190.792,0 0)

623.398.100, 00

593.337.500,00

95.18%

30.060.600,00

4.234.435.000,00

5.065.921.000 ,00

119.64%

(831.486.000, 00)

1.555.400,00

1.560.000,00

100.30%

(4.600,00)

Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

400.000.000,00 400.000.000,00

418.480.000,00 418.480.000,00

104.62%

(18.480.000,00) (18.480.000,00)

Retribus i Pelayanan Pasar

714.267.600,00

660.659.450,00

92.49%

53.608.150,00

Retribus i Pengujian Kendaraan Bermotor

462.001.100,00

436.471.790,00

94.47%

25.529.310,00

Retribus i Pelayanan Perporasi

112.473.000,00

114.227.650,00

101.56%

(1.754.650, 00)

3.428.719.445,00

3.287.518.126 ,00

95.88%

141.201.319,00

Retribus i Pemakaian Kekayaan Daerah

414.302.100, 00

478.837.942,00

115.58%

(64.535.842,0 0)

Retribus i Terminal

554.477.500,00

521.702.500,00

94.09%

32.775.000,00

1.610.000.000,00

1.442.783.500 ,00

89.61%

167.216.500,00

6.838.700,00

7.210.000,00

105.43%

(371.300,00 )

76.507.500,00

7 1.661.500,00

93.67%

4.846.000,00

Retribus i Tempat Rekreasi dan Olahraga

611.183.370, 00

623.529.000,00

102.02%

(12.345.630,0 0)

Retribus i Pemeriksaan Susu Perah

111.150.000,00

109.309.684,00

98.34%

1.840.316,00

44.260.275,00

32.484.000,00

73.39%

11.776.275,00

1.896.595.057,00

2.111.620.826 ,00

111.34%

(215.025.769, 00)

Retribus i Izin Mendirika n Bangunan

990.000.000, 00

774.217.396,00

78.20%

215.782.604,00

Retribus i Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

200.000.000, 00

484.464.118,00

242.23%

(284.464.118, 00)

Retribus i Izin Gangguan / Keramaian

132.000.000, 00

211.278.295,00

160.06%

(79.278.29 5,00)

Retribus i Izin Trayek

125.243.404,00

117.980.690,00

94.20%

7.262.714,00

Retribus i Izin Usaha Angkutan

154.563.508,00

210.272.660,00

136.04%

(55.709.152,0 0)

18.474.000,00

19.000.000,00

102.85%

(526.000,00 )

7.975.000,00

7.975.000,00

100.00%

0.00

Retribus i Ijin Usaha Keparawisata an

10.388.071,00

17.003.000,00

163.68%

(6.614.929,00)

Retribus i Industri dan Perdagangan

94.969.875,00

109 .537.027,00

115.34%

(14.567.152,0 0)

Retribus i Izin Usaha Jasa Konstruksi

17.435.000,00

26.150.000,00

149.99%

(8.715.000, 00)

Retribusi Ijin Usaha Jasa Pasar Hewan dan Jasa Kesehatan

20.948.000,00

18.713.250,00

89.33%

2.234.750,00

124.598.199, 00

115.029.390,00

92.32%

9.568.809,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.752.996.183,00

2.489.552.97 8,00

90.43%

263.443.205, 00

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD

2.752.996.183,00

2.489.552.97 8,00

90.43%

263.443.205, 00

Bagian Laba dari Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM )

500.000.000,00

504.000.000, 00

100.80%

(4.000.000, 00)

Bagian Laba dari PD BPR / LPK

500.000.000,00

211.164.909, 00

42.23%

288.835.091,00

1.752.996.18 3,00

1.774.388.06 9,00

101.22%

(21.391.886,0 0)

Retribus i Pelayanan Persampahan / Kebersihan Retribus i Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribus i Jasa Usaha

Retribus i Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa Retribus i Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus Retribus i Rumah Potong Hewan

Retribus i Pelayanan Cetak Tulis Retribus i Perizinan Tertentu

Retribusi Izin Usaha Pengambilan Air bawah Tanah dan Air Retribus i Izin Usaha Penyelenggara an Koperasi

Retribus i Izin Usaha Jasa Bongkar Muat

Bagian Laba dari PT Bank Jabar Banten

45

Laporan Keuangan Tahun 2010 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

80.089.387.425, 00

81.125. 682.117,00

101.29%

(1.036.294.69 2,00)

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

372.436.235,00

320.271.454, 00

85.99%

52.164.781,00

Penjualan Rumah Jabatan /Rumah Dinas

115.450.000, 00

54.705.000,00

47.38%

60.745.000,00

Penjualan Hasil Pertanian

35.000.000,00

35.000.000,00

100.00%

0.00

Penjualan Hasil Perikanan

18.000.000,00

27.000.000,00

150.00%

(9.000.000,00)

133.702.315,00

140.497.854, 00

105.08%

(6.795.539,00)

591.000,00

591.000,00

100.00%

0.00

Pendapatan dari MCK Pasar

35.647.920,00

32.670.000,00

91.65%

2. 977.920,00

Pendapatan dari MCK Terminal

23.903.000,00

19.665.000,00

82.27%

4.238.000,00

Pendapatan dari Sewa Lahan Terminal

10.142.000,00

10.142.600,00

100.01%

(600,00)

Penerimaan Jasa Giro

1.500.000.000,00

3.150.486.81 9,00

234.03%

(2.010.486.81 9,00)

Jasa Giro Kas Daerah

1.500.000.00 0,00

3.150.486.81 9,00

234.03%

(2.010.486.81 9,00)

Penerimaan Bunga Deposito

5.000.000.000,00

6.222.397.26 1,00

124.45%

(1.222.397.26 1,00)

Rekening Deposito pada Bank

5.000.000.00 0,00

6.222.397.26 1,00

124.45%

(1.222.397.26 1,00)

200.000.000,00

506.024.267, 00

253.01%

(306.024.267,00)

50.000.000,00

488.774.267, 00

977.55%

(438.774.267 ,00)

Kerugian Barang

150.000.000,00

17.250.000,00

11.50%

132.750.000, 00

Pendapatan dari Pengembalian

490.000.000,00

1.425.601.75 1,00

290.94%

(935.601.75 1,00)

Pendapatan dari Pengembalia n Lainnya

490.000.000, 00

1.425.601.75 1,00

290.94%

(935.601.751 ,00)

Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan

50.680.500,0 0

0.00

0.00%

50.680.500,00

Pendapatan Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan Penjualan Kendaraan

50.680.500,00

0.00

0.00%

50.680.500,00

Pendapatan BLUD

72.476.270.690, 00

69.140.900.565, 00

95.40%

3.335.370.12 5,00

Pendapatan BLUD RSU

72.476.270.690, 00

69.140.900.565, 00

95.40%

3.335.370.12 5,00

Cicilan Kios Pasar Ijin Membuat Jembatan

Tuntutan Tuntuta n Ganti Kerugian Daerah (TGR) Kerugian Uang

C.1.2. Realisasi Pendapatan Transfer.

Realisasi Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.475.269.530.900,00 atau 100,73% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp1.464.529.891.489,00. Pendapatan Transfer Transfer terdiri dari : -

Dana Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat) sebesar atau 113,23% dari anggaran sebesar

Rp Rp

83.547.476.394,00 83.547.476.394,00 73.783.473.117,00

-

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar atau 117,56% dari anggaran sebesar

Rp Rp

48.221.069.334,00 41.018.119.289,00

-

Dana Alokasi Umum sebesar atau 100% dari anggaran sebesar

Rp 1.031.869.766.000,00 1.031.869.766. 000,00 Rp 1.031.869.766.000,00 1.031.869.766. 000,00

-

Dana Alokasi Khusus sebesar atau 100% dari anggaran sebesar

Rp Rp

119.553.000.000,00 119.553.000.00 0,00 119.553.000.000,00 119.553.000.000, 00

-

Dana Otonomi Khusus sebesar atau 90,00% dari anggaran sebesar

Rp Rp

18.289.800.000,00 18.289.800.000 ,00 20.322.000.000,00 20.322.000.000 ,00

46


-

Dana Penyesuaian Penyesuai an sebesar atau 96,71% dari anggaran sebesar

Rp Rp

132.053.853.600,00 132.053.853.600, 00 136.545.028.600,00 136.545.028.600, 00

-

Dana Bagi Hasil Pajak (Provinsi) sebesar atau 100,71% dari anggaran sebesar

Rp Rp

41.734.565.572,00 41.734.565.572,00 41.438.504.483,00

Tabel 2 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010

URAIAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI

PROSEN

SISA

1.266.224.35 8.406,00

1.283.191.311.7 28,00

101.34%

(16.966.953 .322,00)

114.801.592.406 ,00

131.768.545.728 ,00

114.78%

(16.966.95 3.322,00)

Bagi Hasil Pajak

73.783.473.117 ,00

83.547.476.394 ,00

113.23%

(9.764.003.277 ,00)

Bagi Hasil Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

52.218.130.656 ,00

56.913.696.101 ,00

108.99%

(4.695.565.445 ,00)

Bagi Hasil Pajak dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

3.356.998.132 ,00

8.783.082.327 ,00

261.64%

(5.426.084.195 ,00)

Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

13.564.809.342 ,00

12.906.416.434 ,00

94.52%

748.392.908,00

4.553.534.987 ,00

4.944.281.532 ,00

108.58%

(390.746.545 ,00)

41.018.119.289 ,00

48.221.069.334 ,00

117.56%

(7.202.950.045 ,00)

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

195.376.704,00

0.00

0.00%

195.376.704,00

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

241.448.692,00

133.334.511,00

55.22%

108.114.181,00

Bagi Hasil dari Pertamb Minyak Bumi

4.531.944.000 ,00

6.285.527.202 ,00

138.69%

(1.753.583.202 ,00)

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam / Bumi

2.559.077.000 ,00

1.532.512.894 ,00

59.89%

1.026.564.106,0 0

32.973.803.493 ,00

39.634.619.577 ,00

120.20%

(6.660.816.084 ,00)

516.469.400,00

635.075.150,00

122.96%

(118.60 5.750,00)

1.031.869.76 6.000,00

1.031.869.766.0 00,00

100.00%

0.00

119.553.000.000 ,00

119.553.000.000 ,00

100.00%

0.00

DANA TRANSFE R PERIMBANG AN Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Cukai Tembakau Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

C.1.3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 110.881.906.040,00 atau 116,65% dari anggaran sebesar Rp95.055.152.540,00 .Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tersebut merupakan Pendapatan dari : - Pendapatan Dana Hibah terealisasi sebesar atau 53,95% dari anggaran sebesar

Rp Rp

4.100.000.000,00 7.600.195.000,00 7.600.195.000 ,00

- Pendapatan Lainnya (Bantuan Provinsi) realisasi sebesar atau 122,10% dari anggaran sebesar

Rp 106.781.906.040,00 106.781.906.040,00 Rp 87.454.957.540,00 87.454.957.540 ,00

Rincian Jenis Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

47


Tabel 3 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2010 URAIAN


REALISASI

PROSEN

SI SA

293.360.685.62 3,00

302.960.125.212 ,00

103,27%

(9.599.439.58 9,00)

Pendapatan Hibah

7.600.195.000,00

4.100.000.000 ,00

53,95%

3.500.195.00 0,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

7.000.000.000,00

3.500.000.000,00

50.00%

3.500.000.000,00

Bantuan Pemerintah Pusat ( Peningkatan BUMD )

7.000.000.00 0,00

3.500.000.000 ,00

50.00%

3.500.000.00,00

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan

600.195.000,00

600.000.000,00

99.97%

195.000,00

Kelompok Masyarakat / Perorangan

600.195.000, 00

600.000.000,00

99.97%

195.000,00

41.438.504.483, 00

41.734.565.572 ,00

100.71%

(296.061.089,0 0)

41.438.504.483, 00

41.734.565.572,00

100.71%

(296.061.089,0 0)

9.649.628.75 9,00

9.815.687.970 ,00

101.72%

(166.059.211, 00)

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

11.380.747.708, 00

13.590.807.474 ,00

119.42%

(2.210.059 .766,00)

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

20.138.490.996, 00

18.056.860.875 ,00

89.66%

2.081.630.121 ,00

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

206.565.226,00

204.370.630,00

98.94%

2.194.596,00

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Pemanfaatan Air Permukaan

33.689.465,00

37.456.294,00

111.18%

(3.766.829,00 )

Bagi Hasil dari Kemetrologi an

13.371.820,00

13.371.820,00

100.00%

0.00

Tempat Pelelangan Ikan

16.010.509,00

16.010.509,00

100.00%

0.00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

156.867.028.60 0,00

150.343.653.600 ,00

95.84%

6.523.375.000 ,00

Dana Penyesuaian

136.545.028.60 0,00

132.053.853.600 ,00

96.71%

4.491.175.000 ,00

3.868.000.000,00

3.481.200.000 ,00

90.00%

386.800.000, 00

132.677.028.60 0,00

128.572.653.600 ,00

96.91%

4.104.375.00 0,00

20.322.000.000, 00

18.289.800.000, 00

90.00%

2.032.200.000 ,00

14.472..000.00 0,00

13.025.000.000 ,00

90.00%

1.447.000.00 0,00

Irigasi

4.850.000.000,00

4.364.800.000 ,00

90.00%

485.200.000, 00

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

100.000.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATA N DAERAH YANG SAH

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bagi Hasil Pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tunjangan Profesi dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Otonomi Khusus Jalan / Jembatan

1.000.000.00 0,00

900.000.000

90.00%

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

87.454.957.540, 00

106.781.906.040 ,00

122.10%

(19.326.948 .500,00)

Bantuan Keuangan dari Provinsi

87.454.957.540, 00

106.781.906.040 ,00

122.10%

(19.326.948 .500,00)

Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa barat

87.454.957.540, 00

106.781.906.040 ,00

122.10%

(19.326.948 .500,00)

C.1.4. Realisasi Belanja dan Tranfer/Bagi Hasil ke Desa.

Realisasi Belanja dan dan Transfer/Bagi Transfer/Bagi Hasil ke Desa Desa periode 1 Januari 2010 2010 sampai sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.689.086.148.835,00 atau 95,41% dari target anggaran yang telah ditetapkan tahun 2010 sebesar Rp1.770.388.523.301,00 yang terdiri dari : Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer

Rp. 1.530.601.822.113 1.530.601.822.113,00 ,00 Rp. 155.205.402.443,00 155.205.402.443,00 Rp 3.263.924.279,00 Rp. 15.000.000,00

48


Penjelasan lebih lanjut dari pos-pos belanja adalah sebagai berikut : C.1.4.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.530.601.822.113,00 Rp1.530.60 1.822.113,00 atau 97,65% dari anggaran belanja tahun 2010 sebesar Rp1.567.434.181.756,00 . Realisasi Belanja Operasi Operasi terdiri dari : Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 1.089.982.048.937,00 1.089.982.048.937,00 atau 98,60% dari anggaran sebesar Rp 1.105.453.884.838,00 1.105.453.884.83 8,00 yang merupakan belanja pegawai baik dari belanja tidak langsung maupun maupun belanja pegawai dari belanja langsung. langsung. Belanja Barang dan Jasa. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar

Rp 222.899.801.190,00 222.899.801.190,00

atau 95,11% dari anggarannya sebesar

Rp 234.361.121.820,00 234.361.121.820, 00

Belanja Hibah. Realisasi Belanja Hibah sebesar atau 99,10% dari anggarannya sebesar

Rp Rp

16.994.670.000,00 16.994.670.000,00 17.149.750.000,00

Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar atau 93,52% dari anggarannya sebesar

Rp 124.072.147.819,0 124.072.147.819,00 0 Rp 132.665.141.212,00

Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar atau 98,52% dari anggarannya sebesar

Rp Rp

76.653.154.167,00 76.653.154.167,00 77.804.283.886,00

C.1.4.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode periode 1 Januari Januari 2010 sampai dengan dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp155.205.402.443,00 Rp155.205.402. 443,00 atau 79,02% dari anggaran belanja tahun 2010 sebesar Rp196.420.718. 592,00. C.1.4.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp3.263.924.279,00 Rp3.263.924. 279,00 atau 50,07% dari anggaran belanja tahun 2010 sebesar Rp6.518.622.953,00. Rp6.518.622. 953,00. C.1.4.4 Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa

Realisasi Transfer/Bagi Hasil Ke Desa periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp15.000.000, 00 atau 100% dari anggaran belanja tahun 2010 sebesar R15.000.000,00. C.1.5. Realisasi Pembiayaan

Rekening Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. anggaran. 49


Adapun realisasinya adalah sebagai berikut : -

Realisasi Penerimaan Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp121.121.145.154,00 Rp121.121.14 5.154,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp121.121.145.154,00. Jumlah sebesar Rp121.121.145.154,00 merupakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun lalu sebesar Rp121.121.145.154,00. Rp121.121.145.154,00 .

-

Realisasi Pengeluaran Pengeluaran yang bersumber dari Pembiayaan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp12.049.983.714,00 atau 72,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.608.507.000,00 Rp16.608.507.000,00 terdiri dari :

-

Penyertaan Modal

Rp

11.800.000.000,00 11.800.000.0 00,00

-

Pembayaran Pokok Pinjaman + Bunga

Rp

249.983.714,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan :

Rp

12.049.983.714,00 12.049.983.7 14,00

C.1.6. Perhitungan Anggaran

a. Realisasi Pendapatan

b.

- Pendapatan Transfer

Rp

1.433.534.965.328,00 1.433.534.965. 328,00

- Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Rp

110.881.906.040, 00

- Jumlah Pendapatan

Rp

1.695.066.200.909,00 1.695.066.200. 909,00

Realisasi Belanja - Belanja Operasi

Rp

1.530.601.822.113,0 1.530.601.822.113,00 0

- Belanja Modal

Rp

155.205.402.443,00 155.205.402.443, 00

- Belanja Tak Terduga

Rp

3.263.924.279,00 3.263.924.279, 00

- Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa

Rp

15.000.000,00 15.000.000,00

Rp

1.689.086.148.835,0 1.689.086.148.835,00 0

Rp

5.980.052.074,00

- Penerimaan Penerima an

Rp

121.121.145.154,00 121.121.145.15 4,00

- Pengeluaran

Rp

12.049.983.714,00 12.049.983.71 4,00

Pembiayaan Neto :

Rp

Jumlah Realisasi Belanja : Surflus / Defisit d = (a-b) :

c. Realisasi Pembiayaan

109.071.161.440,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2010

Rp

115.051.213.514,00

50


D. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS D.1

Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas D.1.1

Perubahan Saldo Kas

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp(6.069.931.640,00) Rp(6.069.931.640,00) Jumlah ini diperoleh diperoleh dari selisih lebih lebih arus arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp161.185 R p161.185.454.517,00 .454.517,00 selisih kurang dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp(155.205.402.443,00), dan selisih kurang aktivitas pembiayaan pembiayaan sebesar sebesar Rp(12.049.983.714,0 Rp(12.049.983.714,00). 0). Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas adalah sebagai berikut : D.1.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasi a) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari : - Pajak Daerah Rp 10.805.033.932,00 - Retribusi Daerah Rp 14.494.494.942,00 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp 2.489.552.978,00 Yang Dipisahkan - Lain-lain Lain-lai n PAD yang Sah Rp 81.125.682.117,00 - Dana Bagi Bagi Hasil Hasil Pajak dari Pusat Pusat Rp 83.547.476.394,00 - Dana Bagi Bagi Hasil Hasil Sumber Sumber Daya Alam Rp 48.221.069.334,00 - Dana Alokasi Umum Rp 1.031.869.766.000,00 - Dana Alokasi Khusus Rp 119.553.000.000,00 - Dana Otonomi Khusus Rp 18.289.800.000,00 - Dana Penyesuaian Rp 132.053.853.600,00 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Provinsi) Rp 41.734.565.572,00 - Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Provinsi) Rp 0,00 - Pendapatan Dana Hibah Rp 4.100.000.000,00 - Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi) Rp 106.781.906.040,00 Jumlah Arus Masuk Kas Rp 1.695.066.200.909,00 b) Arus Keluar Kas untuk aktivitas operasi terdiri dari: - Belanja Pegawai Rp 1.089.982.048.937,00

- Belanja Barang dan Jasa

Rp

222.899.801.190,00

- Belanja Bantuan Hibah

Rp

16.994.670.000,00

- Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bantuan Keuangan - Belanja Tak Terduga

Rp Rp Rp

124.072.147.819,00 76.668.154.167,00 3.263.924.279,00

Rp

1.533.880.746.392,00

Jumlah Arus Keluar Kas : Arus

kas

bersih

dari

aktivitas

operasi

adalah

sebesar

Rp161,185,454,517.00 (Rp1.695.066.200.909,00 – Rp1.533.880.746.392,00)

51


D.1.3 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan a. Arus Masuk Kas dari aktivitas aktivita s investasi aset non keuangan sebesar

Rp0,00. b. Arus

Keluar

Kas

dari dari aktivitas investasi

aset

non

keuangan

terdiri dari : -

Belanja Tanah Beanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas :

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.432.881.858,00 27.905.979.415,00 53.387.754.134,00 38.909.655.812,00 32.569.131.224,00 155.205.402.443,00

Arus kas bersih dari aktivitas investasi asset non keuangan adalah sebesar (Rp155.205.402.443,00). D.1.4. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

a. Arus Masuk Masuk Kas dari Aktivitas Aktivitas Pembiayaan Pembiayaan sebesar Rp. 0,00. b. Arus Keluar Keluar Kas dari dari Aktivitas Pembiayaan Pembiayaan terdiri dari : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 11.800.000.000,00 Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Rp 249.983.714,00 Jumlah Arus Keluar Kas : Rp 12.049.983.714,00 Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan Pembiayaan adalah sebesar

:

(Rp12.049.983.714,00)

D.1.5. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran a. Arus Masuk Kas Aktivitas Non Anggaran terdiri dari: Iuran Wajib Pegawai Rp Taspen Rp Askes Rp PPh Pasal 21 Rp PPN Pusat Rp Tabungan Perumahan Rp PFK lainnya Rp Astek Rp Pasal 22 Rp Jumlah Arus Masuk Kas : Rp

b. Arus Kas Keluar terdiri dari: Iuran Wajib Pegawai Taspen Askes PPh Pasal 21 PPN Pusat -

Tabungan Perumahan PFK Lainnya Astek

62.136.437.362,00 0,00 0,00 34.796.428.321,00 0,00 1.987.279.175,00 18.871.981.309,00 0,00 0,00 117.792.126.167,00

Rp Rp Rp Rp Rp

62.136.437.362,00 0,00 0,00 34.796.428.321,00 0,00

Rp Rp Rp

1.987.279.175,00 18.871.981.309,00 0,00 52


-

Pasal 22 Jumlah Arus Keluar Kas :

Rp Rp

0,00 17.792.126.167,00

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran adalah Rp0,00.

Secara ringkas, arus kas selama TA 2010 adalah sebagai berikut (dalam rupiah): Arus kas bersih dari aktivitas aktivit as operasi

Rp.

161,185,454,517.00

investasi asset non keuangan

Rp.

(155.205.402.443,00)

Arus kas bersih dari aktivitas aktivit as pembiayaan

Rp.

(12.049.983.714,00)

Arus Kas bersih dari aktivitas non anggaran

Rp.

0,00

Kenaikan / Penurunan kas

Rp.

(6.069.931.640,00)

Saldo awal Kas di BUD

Rp.

121.121.145.154,00

Saldo Akhir Kas Daerah (SILPA)

Rp.

115.051.213.514,00 115.051.213.514, 00

Saldo akhir Kas di BUD

Rp.

114.577.727.590,00

Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Pengeluar an

Rp.

530.292.356,00

Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan Penerima an

Rp.

3.350.690.690,00

Saldo Akhir Kas

Rp.

118.418.974.299,00

Arus kas bersih dari aktivitas

Saldo akhir Kas di BUD dan saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2010 sebesar Rp115.108.019.946,00 (Rp114.577.727.590,00 (Rp114.577.727.590, 00 + Rp 530.292.356,00) berbeda dengan nilai SILPA Tahun 2010 sebesar Rp 115.051.213.514,00. Hal tersebut karena terdapat PFK sebesar Rp17.070.095,00 Rp17.070.095,00 dan jasa giro Rp39.736.337,00 Rp39.736.337,00 pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor sampai dengan akhir Desember 2010. PFK dan Jasa Giro tersebut telah disetor pada bulan Januari 2011.

53

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan LKPD TA 2010 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). b. Kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures). c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. d. Efektivitas sistem pengendalian intern. 3. Sasaran Pemeriksaan Sasaran Pemeriksaan LKPD TA 2010 meliputi pengujian atas : a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2010 sesuai dengan SAP; d. Penyajian saldo akun-akun dalam Neraca per 31 Desember 2010; e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku meliputi: a. Keberadaan dan keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2010 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2010 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti – bukti yang memadai; b. Kelengkapan Bahwa semua aset, kewajiban, dan equitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun 2010 telah di catat dalam LRA; c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan; d. Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai


54

e.

dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2010; Penyajian dan Pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Standar Pemeriksaan Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 5. Metode Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2010 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut. a. Perencanaan Pemeriksaan 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau areaarea kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan,(2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif. 2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa. 3) Penentuan Metode Uji Petik Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan memperhatikan beberapa aspek antara lain : a) Tingkat risiko. Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inheren risk ) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka


55

sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar; b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya; c) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar; d) Cost and benefit , manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut. b. Pelaksanaan Pemeriksaan 1) Pengujian Analitis Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan Analisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo . 2) Pengujian Pengendalian Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan laporan keuangan. 3) Pengujian Substantif atas transaksi dan saldo Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan. 4) Penyelesaian Penugasan Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah Pembahasan TP, Form TP, Form Tanggapan, Form Nota Dinas Progress Report , Form Analisis Progress Report ). ).


56

c.

Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. pemeriksaan.

6. Waktu Pemeriksaan Jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari (dari Tanggal 8 April s.d 27 Mei 2011). 7. Objek Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Garut TA 2010 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.


57

Lampiran 1

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2010

NO

NAMA SKPD

I

KAS KAS SIS SISA A BEL BELAN ANJA JA

1

DINAS PENDIDIKAN

KAS PER 31/12/2010

24.772.733,00

RINCIAN

TGL SETOR KE KASDA

15.228.658,00

11 Januari 2011

485. 485.85 855 5,00 ,00

26 Janu Januar arii 2011 011

9.058.220,00

7 Maret 2011

2

DINAS PERUMAHAN, TATA RUANG DAN CIPTAKARYA

59.734.986,00

3 Januari 2011

3

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

16.708.300,00

1 Maret 2011

4

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

5

KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

6

SEKRETARIAT DAERAH

7

SEKRETARIAT DPRD

370.100,00

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

9

KANTOR KECAMATAN

18 Januari 2011

70.000,00

2 Maret 2011

1.731.294,00

69.923.641,00

2.734.118,00

8

300.100,00

77.100.500,00

21 Pebruari 2011

61.667.841,00

3,6,7,13,18,19,20,24, Januari 2011

2.50 2.500 0.000 .000,0 ,00 0

2 Pebr Pebrua uari ri 2011 2011

1.976.500,00

4 Januari 2011

757.618,00

6 Ja Januari 20 2011

77.100.000,00

31 Pebruari 2011

4.811.181,00

3 Januari 2011

10 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

3.000.000,00

5 Januari 2011

11 BADAN KETAHANAN PANGAN

9.894.896,00

12 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

4.572.217,00

13 DINAS TA TANAMAN PA PANGAN DA DAN HO HOLTIKULTURA

14 DINAS KEHUTANAN

156.894.237,00

8.717.764,00

9.894.896,00

7 Januari 2011 150.000.000,00

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

SUB JUMLAH

32.519.957,00

473.485.924,00

II

PFK PFK BELU BELUM M DISET DISETORK ORKAN AN

1

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

17.070.095,00

SUB JUMLAH

17.070.095,00

JASA GIRO PADA REKENING BENDAHARA PENGELUARAN YANG BELUM DISETORKAN

39.736.337,00

SUB JUMLAH

39.736.337,00

III

JUMLAH

530.292.356,00

10 Pe Pebruari 20 2011

6.894.237,00

1 Maret 2011

8.717.469,00

7 Pebruari 2011

295,00

15

7 Januari 2011

9 Maret 2011

4, 13, 18 Januari 2011

Lampiran 1-1 SISA KAS PADA BENDAHARA PENGELUARAN DARI JASA GIRO PER 31 DESEMBER 2010

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28

NAMA SKPD

Jumlah Jasa Giro Audited 2009

Jasa Giro 2010

Penyetoran dilakukan Tahun 2010)

Jasa Giro masih di BP

11.055.428 3.657.927 4.236.317 33.198 306.760 629.796 6.380.453 101.489 6.041.260 1.313.376 202.498 74.028 1.365.993 195.167 1.040 2.638.276 1.503.331

11.055.428

7 Maret 2011

3.657.927 4.236.317

11 Jan 2011 3 Jan 2011

33.198

6 Jan 2011

629.796

20 Jan 2011

6.380.453 101.489

3, 5 jan 2011 5 jan 2011

1.313.376 202.498

14-Mar-11 14 jan 2011

1.365.993

7 jan 2011

195.167 1.040

7 Jan 2011 18 Jan 2011

2.683.276 280.767

7 Jan 2011 4 Jan 2011

39.736.337

32.136.725

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan BP RSU dr Slamet Garut Dinas PU Bina Marga Dispertacip BAPPEDA Dinas Perhubungan BLHKP Dukpil BKBPP Disnakersostrans Disbudpar Kantor Sat. Pol P P Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD DPPKA Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Sekretariat Badan Narkoba BPMPD DT DTPHP Dinas Perkebunan Badan Ketahanan Pangan Disnakanla Dinas Kehutanan Dinas S D A P Disperindag/Diskopas

3.401.656 17.297.141 2.933.700 243.745 306.760 628.696 36.979 15.153.201 7.392 311.770 68.775 183.414 36.270 4.646 1.222.564

11.055.428

2.638.276 280.767

3.401.656 17.297.141 551.094 35.651 243.745 628.696 36.979 9.111.941 1.600.243 183.414 36.270 4.646 -

Jumlah

4 1 . 8 3 6 . 7 09

31.031.104

33.131.476

3.657.927 1.853.711 35.651 33.198 629.796 6.380.453 101.489 1.305.984 1.490.971 5.253 1.365.993

195.167 1.040

Rincian

Setor ke Kasda

Lampiran 1-1 SISA KAS PADA BENDAHARA PENGELUARAN DARI JASA GIRO PER 31 DESEMBER 2010

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28

NAMA SKPD

Jumlah Jasa Giro Audited 2009

Jasa Giro 2010

Penyetoran dilakukan Tahun 2010)

Jasa Giro masih di BP

11.055.428 3.657.927 4.236.317 33.198 306.760 629.796 6.380.453 101.489 6.041.260 1.313.376 202.498 74.028 1.365.993 195.167 1.040 2.638.276 1.503.331

11.055.428

7 Maret 2011

3.657.927 4.236.317

11 Jan 2011 3 Jan 2011

33.198

6 Jan 2011

629.796

20 Jan 2011

6.380.453 101.489

3, 5 jan 2011 5 jan 2011

1.313.376 202.498

14-Mar-11 14 jan 2011

1.365.993

7 jan 2011

195.167 1.040

7 Jan 2011 18 Jan 2011

2.683.276 280.767

7 Jan 2011 4 Jan 2011

39.736.337

32.136.725

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan BP RSU dr Slamet Garut Dinas PU Bina Marga Dispertacip BAPPEDA Dinas Perhubungan BLHKP Dukpil BKBPP Disnakersostrans Disbudpar Kantor Sat. Pol P P Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD DPPKA Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Sekretariat Badan Narkoba BPMPD DT DTPHP Dinas Perkebunan Badan Ketahanan Pangan Disnakanla Dinas Kehutanan Dinas S D A P Disperindag/Diskopas

3.401.656 17.297.141 2.933.700 243.745 306.760 628.696 36.979 15.153.201 7.392 311.770 68.775 183.414 36.270 4.646 1.222.564

11.055.428

2.638.276 280.767

3.401.656 17.297.141 551.094 35.651 243.745 628.696 36.979 9.111.941 1.600.243 183.414 36.270 4.646 -

Jumlah

4 1 . 8 3 6 . 7 09

31.031.104

33.131.476

3.657.927 1.853.711 35.651 33.198 629.796 6.380.453 101.489 1.305.984 1.490.971 5.253 1.365.993

195.167 1.040

Rincian

Setor ke Kasda

Lampiran : 2

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT REKAP PIUTANG PIUTANG PAJAK DAN DAN RETRIBUSI PER 31 DESEMBER 2010

PERUSAHAN DAERAH

NO 1

Piutang Pajak dan Retribusi

2

Piutang Retribusi BP RSU dr. Slamet

JUMLAH 428.131.201,00 16.984.764.185,00

JUMLAH

n

9

4

5

3

0

17.412.895.386,00

0

1

0

0

0

0

0

1

1 2 : n a r i p m a L

n a p a 0 1 t 0 e t / 2 e K 2 1 / o 1 d 3 l a S

) p u t u T ( n a g n a r u g n e P

n a p a t e t e K i a l i N R K S / P K S

n a p a t e t e K i a l i N S / P R K K S

s a K o d l a S

t u r a i s 0 G u 1 b 0 n i r 2 e t t r e a e p R b u / m b k a e a j s K a e P h D a g 1 t n n a 3 i r r t u e e i P P m e P

n a 0 p a e 1 t k 0 e 2 t n n e a K u r o h i t a a l e T i y a N n d e s S P a / P R K K K S n a n p u a t h e a t T e n 0 K a 1 i a a 0 l 2 i m i N r e S n / e P R P K K S n a n p a t a p e a t t e e t K e i a K l i h N a l S m / u P R J K K S n a p a 0 t 1 e 0 t 2 e n K a i a p i a l t N e t e S K / P R K K S r ) e d n e p t a i p n i d a a a u l t i p e a A ( N t t e e 9 t K e 0 0 K 2 o / 2 / d / 1 P R l a 1 K K S 3 S S

i s u b i r t e R / k a j a P s i n e J

o N

5 1 2 1 8 = 7 1

9 4 1 . 9 1 5 . 7 5 1

4 6 8 . 3 2 5 . 3 8

5 3 1 . 3 6 2 . 6 1 1

3 6 1 . 6 3 3 . 2 3

0

0 0 7 . 8 2 5

5 4

5 1 1

9 3 2

6 1

1

0 0 , 0 0 2 . 2 5 3

0 0 , 0 0 0 . 7 2 4

0 0 , 0 6 6 . 1 7 6 . 4

0 0 , 0 0 0 . 0 5 1

0 6 8 . 0 0 6 . 5

0 0 , 0 6 8 . 0 0 6 . 5

5

0 1

9 3

1

5 5

5 5

-

-

-

-

-

-

9 4 7 . 3 7 3 . 4 4 1 . 1

3 2 6 . 1 5 7 . 5 0 8

5 9 9 . 7 2 6 . 4 7 4 . 1

2 0 1 . 7 8 9 . 3 6 4

0 5 4 . 8 1 0 . 3 5

0 2 3 . 9 8 4 . 1 3

9 7 6

0 7 2 . 1

3 5 0 . 2

5 1 2

0 4

8 2 1

9 4 7 . 3 7 3 . 4 4 1 . 1

3 2 6 . 1 5 7 . 5 0 8

5 9 9 . 7 2 6 . 4 7 4 . 1

2 0 1 . 7 8 9 . 3 6 4

0 5 4 . 8 1 0 . 3 5

0 2 3 . 9 8 4 . 1 3

9 7 6

0 7 2 . 1

3 5 0 . 2

5 1 2

0 4

8 2 1

8 9 0 . 5 4 2 . 2 0 3 . 1

7 8 4 . 2 0 7 . 9 8 8

0 9 7 . 2 6 5 . 5 9 5 . 1

5 6 2 . 3 2 3 . 6 9 4

0 5 4 . 8 6 1 . 3 5

4 2 7

5 8 3 . 1

2 9 2 . 2

1 3 2

1 3 7 . 0 7 0 . 7 8 1 . 1

2 3 9 . 7 7 7 . 9 3 8

5 0 8 . 6 9 8 . 0 6 5 . 1

4 9 6

1 0 3 . 1

7 6 3 . 4 7 1 . 5 1 1 0 3

2

6 1

5 1

4 1

1 1 0 . 1 7 1 . 0 9 3 8 1 4

-

0 0 0 . 5 8 7 . 4 1

6 1

-

0 0 , 0 2 1 . 2 9 1 . 2 1

0 0 , 0 0 0 . 8 0 2 . 6

0 0 , 0 7 0 . 5 7 7 . 4

7 1 1

-

0 9 1 . 0 6 9 . 7 3

1 0 2 . 1 3 1 . 8 2 4

3 3 1

1 5 5

-

-

-

3 1

2 1

1 1

0 1

9

6 + 4 = 8

7

6

5

4

3

9 3 2 . 8 4 2 . 3 7 9 . 3 5 8 3 . 4 9 3 2 . 8 4 2 . 3 7 9 . 3

0 5 6 . 7 2 2 . 4 1 1 6 9 1

-

0 5 6 . 7 2 2 . 4 1 1

0 5 6 . 7 2 2 . 4 1 1

9 8 8 . 5 7 4 . 7 8 0 . 4

6 9 1

1 8 5 . 4

0 5 6 . 7 2 2 . 4 1 1

9 8 8 . 5 7 4 . 7 8 0 . 4

6 9 1

1 8 5 . 4

5 8 3 . 4

6 9 1

0 2 0 . 8 1 0 . 2 3

0 1 1 . 0 2 0 . 9 6 3 . 4

0 5 6 . 2 1 0 . 9 2 1

-

0 5 6 . 2 1 0 . 9 2 1

0 6 7 . 2 3 0 . 8 9 4 . 4

1 4

0 3 1

3 0 8 . 4

2 1 2

-

2 1 2

5 1 0 . 5

0 1 5 . 0 5 5 . 5 5 4

0 5 4 . 8 1 0 . 3 5

0 2 0 . 8 1 0 . 2 3

8 4 4 . 2 3 3 . 8 2 1 . 4

0 5 6 . 2 1 0 . 9 2 1

0 5 6 . 2 1 0 . 9 2 1

8 9 0 . 5 4 3 . 7 5 2 . 4

7 9 0 . 2

5 1 2

0 4

0 3 1

2 1 2

9 8 6 . 4

5 5 5 . 4 2 9 . 9 4

5 8 9 . 5 6 6 . 4 3

5 5 7 . 2 7 7 . 0 4

0 0 , 0 0 0 . 0 5 1

-

2 6 6 . 7 8 6 . 0 4 2

4 8

5 9 1

6 1

1

-

6 2 3

h a l m u J

h a l m u J

t e l a W g n u r 2 u n e B a r m n g l n o l r a a e t u a t s k b r o e e i a : H R R H S k k k k k k a j a j a j a j a j a j a a a a a a P P P P P P 1 2 3 4 5 1

-

-

r i k r a P k a j a P 6

7 7 4 . 4 2 6 6 . 7 8 6 . 0 4 2 6 2 3

-

-

2 1 2

-

-

-

-

h i s a a l r m o p u r J e P : i i s s u u i b b r i r t t s e e R R

7

t e l a W g n u r u B g n a r a S i s u b i r t s e R 8

, P U I S ( a h a s U n i z I ) i I s U u I b , i r P t e D R T 9

B M I i s u b i r t e R 0 1

) T P P I ( i s u b i r t e R 1 1

Lampiran : 2-2

PIUTANG RETRIBUSI BP RSU dr. SLAMET PER 31 DESEMBER 2010 NO

URAIAN

Saldo per 31 Des 2010

1

Piutang Kontraktor

1.035.361.544,00

2

Piutang Jamsostek

132.606.634,00

3

Piutang Askes Sukarela

4

Piutang Askes PNS

5

Bantuan Gubernur

6

APBD Kab. Garut

110.560.000,00

7

Piutang Pasen yg masih dirawat

396.897.384,00

Jumlah

11.667.974,00 568.687.500,00 14.728.983.149,00

16.984.764.185,00

Lampiran : 2-2

PIUTANG RETRIBUSI BP RSU dr. SLAMET PER 31 DESEMBER 2010 NO

URAIAN

Saldo per 31 Des 2010

1

Piutang Kontraktor

1.035.361.544,00

2

Piutang Jamsostek

132.606.634,00

3

Piutang Askes Sukarela

4

Piutang Askes PNS

5

Bantuan Gubernur

6

APBD Kab. Garut

110.560.000,00

7

Piutang Pasen yg masih dirawat

396.897.384,00

Jumlah

11.667.974,00 568.687.500,00 14.728.983.149,00

16.984.764.185,00

Lampiran : 3

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT REKAP PIUTANG LAINNYA PER 31 DESEMBER 2010

U R A I A N

NO

JUMLAH

1

Piutang Tanah Pemda

1.285.170.000,00

2

Piutang Pasar

3.601.737.365,00

JUMLAH

4.886.907.365,00

1 3 : n a r i p m a L

n a g n a r e t e K

r 0 e 1 p 0 2 o / d 2 l 1 / a 1 s 3

0 1 0 2 n u h a T i s a t u M

t u r a G a d m T e P U R h A a n G a 0 T N 1 E n 0 2 T a r r A u e P s b U g m B n e A A s e K n D a l H a 1 A u 3 T j r n e N I e P R P E a M y E n n P i a L g n a t u i P

3 1

K K

K K

2 1

7 7

3 1

6

0 0 0 . 8 5 9 . 3 2 2

0 0 0 . 2 3 9 . 8 4

0 0 0 . 3 3 7 . 9

0 0 0 . 1 2 9 . 1 4

0 0 0 . 0 7 8 . 2 3

0 0 4 . 8 9 4 . 4 1

-

-

-

0 0 0 . 9 7 8 . 5 6 2

0 0 0 . 2 0 8 . 1 8

0 0 4 . 1 3 2 . 4 2

0 0 0 . 4 6 8 . 3 3 1

0 0 0 . 8 8 2 . 5 2 4

0 0 4 . 1 0 0 . 9 7 1

0 0 0 . 3 4 7 . 9 9 3

0 0 0 . 0 9 0 . 7 0 5

1 1 1

0 1 9 = 1 1

n a r a y 0 a b 1 m e P n a h a b m a n e P

r 9 e 0 d 8 p 0 e 2 t o / i 7 d d 2 l 1 u = a / a 9 1 S 3 d s n 9 0 a r 0 2 a / y 2 8 a 1 b / 1 m 3 e P

l a u J i a l i N

7

K K

6

n u g n 5 n a a B 2 m s a u L h a n 4 a T

i s a k o L

3

t u r a G i t a p u B K S

2

O N

1

K K

K K

7 3

3 3 1

0 0 0 . 7 4 5 . 2 0 0 . 1

0 0 0 . 0 7 1 . 5 8 2 . 1

0 0 0 . 0 5 5

0 0 4 . 9 3 8 . 9 8

-

0

0 0 0 . 7 9 0 . 3 0 0 . 1

0 0 4 . 9 0 0 . 5 7 3 . 1

0 0 0 . 4 0 1 . 5 9

0 0 0 . 1 5 3 . 4 0 2

0 0 4 . 8 0 6 . 7 3 0 . 1

0 0 8 . 2 3 2 . 3 0 2

0 0 0 . 4 0 1 . 5 9

0 0 0 . 8 4 4 . 7 0 2 . 1

0 0 8 . 7 1 6 . 2 1 4 . 2

8 7

7 7

5

7 5

8 2 3

-

-

-

-

-

-

1 8 8 3

5 0 4 4

8 , 5 9 5 5

1 5 6

0 4 1 8

0 8 , 2 7 6 . 2 2

n o w u k a P l e K , n o w u k a P k o l B

l o g e R . l e K , l o g e R k o l B

K K

a t o K l e K , p a d n a h u e y a D n k l o o u l B K

K K -

-

-

-

l e K , r i g g n i r i m a g g P i n k m o a l B p

g n a g e r a k u S k o l B

2 0 0 2 / K L P 6 8 2 . p e K / 8 2 0 r o m o N

8 0 0 2 / D K P B 5 8 8 0 2 . 0 p 2 e r e K b / 0 3 m e 0 t r p o e S m o 6 N 2

1

2

g

h a l m u J

g

2 3 n a r i p m a L

n a g n a r e t e K

0 1 0 2 / 2 1 / 1 3 o d l a S

0 1 0 2 n u h a T i s a t u M

r a s a P s o L / s o t i u r K a i l 0 G e 1 n b 0 2 e m t e r a P e p b u a m b d e a a s p e K e h k D a a 1 t n y 3 i r r n n e e i P a m e L P g n a t u i P r a t f a D

) p R (

a d s

a d s

a a a d d d s s s

1 1

9 2 1

8 5

3 4

1 4 1 1

0 0 2 . 6 7 2 . 2 3 4

0 0 0 . 0 8 1 . 1 5 4

5 1 2 . 4 7 9 . 5 1 1

-

-

-

0 1 + 9 8 + 7 = 1 1

a d s

g n a g a d e P

2 7 4

9 0 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 0 0 0 4 0 0 1 . 6 . 6 2 . 4 8 7 1

0 5 9 . 6 6 7 . 1 7 5 . 2

5 6 3 . 7 3 7 . 1 0 6 . 3

4 5 8 . 7 9 8 . 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 . 5 . 3 . 7 . 6 . 2 3 1 2 5 1

0 0 0 . 0 0 1 . 5 0 1

4 5 8 . 7 9 4 . 0 4 1

-

-

) ) ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 . 4 . 1 . 3 . 4 . 5 1 ( 2 3 ( 2 (

-

-

0 0 2 . 6 7 2 . 2 3 4

0 0 0 . 0 8 1 . 1 5 4

9 6 0 . 2 7 8 . 5 2 1

0 5 9 . 6 6 8 . 6 7 6 . 2

9 1 2 . 5 3 2 . 2 4 7 . 3

0 0 5 . 6 5 2 . 9 1

0 0 0 . 0 2 3 . 5 9 9 . 1

3 6 5 . 3 7 1 . 0 5 2

0 0 0 - 0 0 0 0 . 0 . 0 . 0 0 0 6 0 0 7 . 4 . 2 . 1 0 4 4 2

0 0 7 . 7 9 4 . 9 1 9

3 6 7 . 7 0 6 . 0 5 2 . 3

0 0 7 . 2 3 5 . 1 5 4

0 0 0 . 0 0 5 . 6 4 4 . 2

2 3 6 . 5 4 0 . 6 7 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 . 0 . 0 . 2 . 0 . 3 4 4 3 8 4 5 1

0 5 6 . 4 6 3 . 6 9 5 . 3

2 8 9 . 2 4 8 . 2 9 9 . 6

3 3 1

3 6 1

9 4

3 4 1 1 2

9 3 5

5 9 8

t i d 9 e r K

t e b 8 e D

9 0 0 2 / 2 1 / 1 3 o d l a S 9 0 0 2 d s n a r a y a b m e P l a w A o d l a S

2 1

g n a g a d e P

6 5 = 7

6

) P 5 R (

g h n a a l g m a 4 u d J e P s o i K e p i T

3

r a s a P a m a N

2

o N

1

C n a d B , A

C n a d B , A

s o l / s o i K

s a n u L

-

) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 . 6 . 2 . 0 . ( 2 1 3 3 8 3 1

C C s s o i o i K B B K B / / s s S s S o i o O i o O i K K L K L

L K P n a d D , C , B , A

k u e p g n u e m a P 5

g n o b g n o y a B r i d n A

g n a j a k i C

s e l e L

a r o g n u d a K

1

2

3

4

h a l m u J

Lampiran : 5

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DAERAH KABUPATEN GARUT PER 31 DESEMBER 2010

PERUSAHAN DAERAH

NO 1

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2

BANK JABAR BANTEN

3

PD B P R

4

PENYERTAAN MODAL TERARAH

JUMLAH 30.096.404.472,22 6.591.674.740,47 12.632.932.379,26

JUMLAH

1.990.000.000,00

51.311.011.591,95

Lampiran : 5-1 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENYERTAAN MODAL PADA PDAM GARUT PER 31 DESEMBER 2010 No

1

Uraian Penyertaan Modal Pemkab. Garut dengan rincian sebagai berikut : - T ah u n 1 9 7 7 - Penghibahan status aset tetap eks Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum/Kimpras Kepada Pemkab Garut sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Garut pada PDAM Kabupaten Garut sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 21/BA/W.09/ 1997 tanggal 5 Juni 1997 - T ah u n 1 9 9 7 - T ah u n 1 9 9 8 - T ah u n 1 9 9 9 - T ah u n 2 0 0 0 - T ah u n 2 0 0 6 - T ah u n 2 0 0 7 - T ah u n 2 0 0 8 - T ah u n 2 0 09 - T ah u n 2 0 10 JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMDA PADA PDAM Nilai tambahan Modal Pemda Garut dari yang berasal bantuan pemerintah pusat dan sudah diserahterimakan ke Pemkab Garut untuk 2 selanjutnya diakui sebagai bagian dari penyertaan pemda pada PDAM Garut . Dengan rincian sebagai berikut : - Pembangunan sarana Air Bersih Perkotaan TA 1999/2000 BAST PSAB No. 912/17/Peny. Program Tanggal 1 Mei 2000 - Pembangunan sarana Air Bersih Perkotaan TA 1998/1999 BAST PS PSAB No No. 60 602.1/-/PDAM/PRO/1999/Tanggal 6 April 19 1998

3

4 5 6 7

JUMLAH 12.881.410.657,56 5 1 .4 0 6 .7 7 6 ,0 0

3 .0 0 0 .0 0 3 .8 8 1 ,5 6 1 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 .2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

25.676.172.558,00 1 1 .5 1 5 .8 0 3 .6 6 3 ,0 0 8 .3 1 3 .2 6 9 .3 6 5 ,0 0

- Proyek PBSPAB TA. 1995/1996/1997 BAST No. 02/BA/Ca.9/2000 Tanggal 12 Juni 2000

9 8 8 .8 2 0 .0 0 0 ,0 0

- Proyek PSAB TA. 1996/1997 APBD Tk.I BAST No. APBD I/2.POA Tanggal 1 September 1999

2 2 0 .7 3 4 .0 0 0 ,0 0

- Proyek PSAB TA. 1996/1997 INPRES DATI II BAST No.- Tanggal 3 September 1999

2 2 2 .6 9 9 .0 3 0 ,0 0

PENYESUAIAN PENYERTAAN MODAL PEMDA PADA BPR DENGAN MENGGUNAKAN METODE EKUITAS BERDASARKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PDAM GARUT SETELAH DIAUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK Laba /(Rugi) PDAM Garut tahun 2010 Laba/rugi Ditahan PDAM Garut s.d 2010 hibah cadangan cadangan umum dan lainnya lainnya PDAM Garut

2 .2 6 0 .8 0 8 .4 4 1 ,4 3 (11.031.956.754,26) 266.769.992, 266.769.992,00 00 43.199.577,4 43.199.577,49 9

TOTAL NILAI PENYERTAAN MODAL PEMDA PADA PDAM GARUT (Sama dengan nilai ekuitas PDAM Garut per 31 Desember 2010)

30.096.404.472,22

Lampiran : 5-2 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENYERTAAN MODAL PADA BANK JABAR BANTEN CABANG GARUT PER 31 DESEMBER 2010

No 1 2 3

Penyertaan Tunai Tunai Tunai

Tahun Penyertaan s/d 2006 31/11/2007 2009

SK Bupati/Perda

Perda No.8 Tahun 2007 Perda No.28 Tahun 2009

Jumlah

Jumlah 4.591.674.740,47 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

6.591.674.740,47

Lampiran : 5-4 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENYERTAAN MODAL TERARAH PER 31 Desember 2010 No

PENYERTAAN MODAL PADA

NILAI (Rp)

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PD BPR - LPK Samarang PD BPR -LPK Cibalong PD BPR -LPK Leuwigoong PD BPR Kadungora PD BPR Cisewu PD BPR - LPK Bayongbong PD BPR - LPK Cikajang PD BPR - LPK Banjarwangi PD BPR BPR Cike Cikele lett PD BPR BPR Taro Tarogo gong ng PD BPR Cisompet PD BPR - LPK Selaawi PD BPR - LPK Garut Kota PD BPR - LPK Sukawening PD BPR Karangpawitan PD BPR Limbangan PD BPR Malangbong PD BPR Cisurupan PD BPR Pameungpeuk PD BPR Bungbulang PD BPR Leles Jumlah

202.500.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 164.000.000,00 90.000.000,00 185.444.500,00 86.000.000,00 12.500.000,00 25.0 25.000 00.0 .000 00,0 ,00 0 223. 223.50 500. 0.00 000, 0,00 00 25.000.000,00 40.000.000,00 117.500.000,00 149.500.000,00 139.055.500,00 15.000.000,00 22.500.000,00 72.500.000,00 7.500.000,00 125.000.000,00 217.500.000,00 1.990.000.000,00

Lampiran 6-2

PENAMBAHAN ASET TETAP TAHUN 2010

NO

URAIAN

1 Saldo awal 2 Belanja Belanja Modal Modal tahun tahun 2010 : - APBD - APBN pada : - BLUD RSU Jum lah 3 Dari Dari Belanja Belanja Pemelih Pemeliharaa araan n pada: pada: - Dinas Bina Marga - DPPKA - Dinas Pertacip Jum lah 4 Dari Dari Biaya Biaya umum umum (peren (perencana canaan, an, pengawasan, pegawai, barang dan jasa) pada : - RSU dr. Slamet - Dinas Bina Marga - Dinas Pertacip - DPPKA Jum lah 5 Aktiva Aktiva tetap tetap yang yang dihib dihibahka ahkan n kepada sekolah swasta dan masyarakat pada : - Dinas Pendidikan - B a d a n K e ta h a n a n P a n g a n - BKBPP - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Narkotika - Kantor Perpustakaan - Dinas TPH - Dinas Perk ebunan - Dinas Kehutanan Jumlah J u m l a h

PER 1 JAN 2010

MUTASI TAHUN 2010 Penambahan Pengurangan

1.410.252.498.640

JUMLAH 1.410.252.498.640

1 5 5 .2 0 5 .4 0 2 .4 4 3 8.024.615.136 1 6 3 . 2 3 0 . 0 1 7 .5 7 9 2 9 .7 2 1 .4 7 6 .6 4 9 2 8 3 .4 6 9 .8 5 0 1 .7 5 4 .8 0 1 .1 5 0 3 1 . 7 5 9 . 7 4 7 .6 4 9

1 4 5 .5 4 9 . 4 9 0 1 .0 2 1 .2 7 9 .9 7 5 495.875.000 1 9 .6 0 8 .0 0 0 1 . 6 8 2 . 3 1 2 .4 6 5

5.855.648.022

7 8 1 .2 7 8 .0 0 0 81.465.000 245.000.000 43.400.000 61.974.260 1.091.025.000 3.052.771.000 22.489.000,00 1 1 . 2 3 5 . 0 5 0 .2 8 2 1.595.689.526.051

7 : n a r i p m a L

n a a r a d n e K n t a r u r u a s 0 G g 1 n n 0 e A 2 t r n e a a p l b u a m u b j a n e s K e e h P D a n 1 t a 3 n h i r r i e e g P a m e T r P a c n a L n a i g a B

0 1 0 2 / 2 1 / 1 3 o d l a S

8 5 = 9

0 0 0 . 0 0 8 . 2

0 0 0 . 0 0 5 . 3 2

0 0 0 . 0 0 3 . 6 2

h 7 a + l m 6 u = J 8

0 0 0 . 0 0 5 . 7 1

0 0 0 . 0 0 5 . 2

0 0 0 . 0 0 0 . 0 2

-

-

n a r 0 7 a 1 y 0 a 2 b m e P i 9 s 0 a 0 s 6 i l 2 . a d e s R

0 0 0 . 0 0 5 . 7 1

0 0 0 . 0 0 5 . 2

0 0 0 . 0 0 0 . 0 2

l a u ) J p i R 5 a ( l i N

0 0 0 . 0 0 3 . 0 2

0 0 0 . 0 0 0 . 6 2

0 0 0 . 0 0 3 . 6 4

g n a V j i K 8 4 a t D o t y r o o T h s S u 0 b i 4 n F i M K

T t l o C V i 1 s 9 i b 2 u s D t i S M S s 0 u 2 B i 1 n i M

R n a m h c a R H s r D

S g n a j a d J o r s u r D M

4 2 2 p e 1 1 K / l 4 a 2 g 0 . g o n a N t i 0 t a 0 p 0 2 u / B K k L S P

i r a - u 2 n 5 a p J e 3 K 2 / 4 l 2 a g 0 . g o n a N t i 1 t a 0 p 0 u 2 B / K K L S P

1

2

n a a r a d n e 4 k s i n e J

i l e b m 3 e P

n a i 2 a r U

o N 1

-

h a l m u J

Lampiran : 10

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT SALDO HUTANG JANGKA PENDEK PER 31 DESEMBER 2010 BP.RSU. Dr. Slamet

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jenis Hutang

Hutang obat-obatan Hutang bahan alat Hemodialisa Hutang bahan alat Radiologi Hutang PMI Hutang bahan alat PA Hu Hutang Oksigen Hutang bahan alat Laboratorium Hutang Perlengkapan Rumah tangga kantor Hutang pemeliharaan ambulance Hutang pemeliharaan alat kesehatan Hutang pengadaan alat kesehatan Hutang cetakan dan penggandaan Hutang pemeliharaan rutin RS (R. Agate) Hutang peralatan dan perlengkapan kantor Hutang penyediaan komponen instalasi listrik Hu Hutang makan minum tamu Hu Hutang alat tulis kantor Jumlah

Nilai (Rp)

5.112.775.703,00 317.518.350,00 95.441.360,00 133.812.000,00 32.156.300,00 117.650.000,00 298.605.520,00 16.202.150,00 35.958.750,00 123.763.000,00 16.341.600,00 15.099.500,00 150.000,00 120.000,00 800.000,00 2.265.000,00 49.912.900,00 6.368.572.133,00

1 1 : n a r i p m a L

a n s a i r S a y h a a b l m m e u J P

k n a B a s a J

i n I n u h a T n a r a y a b m e P i s a s i l a e R h a l m u J

H A 0 R T E 1 0 U A 2 R D R A E G N A B M N M E A E T J S A N E P I D U P 1 B R 3 A A R K T E F A P D

n a ) m p R a ( j n h 2 i P a r 1 k e o a k D o P

a g n u B

e % s a a n t a n g e n m u a s B j r n e i P P u t k n ) a a n W m u a a h a k j n T g i n P ( a J l a n i m o ) s N a i l a a l i V N / / p n ( a R i m s a a j g n l i i P b h O a l m u J i s n a u i g h n l a i a b T j O / / l n a n a j r a g e g m n P j a a n T i P i s a m i g l u b k u / H O r n a a s m a a D j n i P

1 1 , 4 9 6 . 0 4 4 . 2 8

0 6 , 5 7 3 . 5 3 3

0 6 , 5 7 3 . 5 3 3

1 1

1 8 , 7 7 2 . 7 2 4 . 5 1

0 1

n a m a h j n a r 9 i P e a k D o k o P

n a a n u n g a g m n a e j P i n n P a u j u T

0 0 1 0 , 0 , 1 , 0 7 7 6 2 0 0 . 3 . 3 . 6 1 3 9 0 4 1 6 6 . . 5 6 7

0 0 , 0 6 0 . 6 9 6 . 5 7

8

n n a a t t M c U a b n e y r D e j a U o i r n k b a m P a u m v p a r o ) l r d e a T e t o P J a v t c k s e e g n u e D s t e ( P n U W

7

h T / % 0 7 . 1 1

6

n n u a r h 2 u a 0 ) s T 0 2 1 g 2 n 1 n 1 u A / h 0 2 x 1 a r T 0 e ( 2 P

5

0 6 3 0 , 3 , 7 , 0 7 9 0 4 5 6 1 9 . . . 0 6 7 6 0 9 9 . 3 . 3 . 6 0 7 5 0 1 7 8

1 8 , 7 7 2 . 7 2 4 . 5 1 0 0 , 0 6 0 . 6 9 6 . 5 7

9 0 , 7 0 7 . 4 6 6 . 4 7 5 . 1

k n a k a B o g a k n s o u a P B J

4

6 9 9 1 i r a u n a J 6 2

3

t 6 9 3 n 9 - 2 l e 1 a / P m O D / g 7 e 9 4 g r N I g - 7 n a 9 1 9 T A 4 A 7 9 n 8 3 a 1 L 9 o . S L o 9 1 / N 3

r n e a h b m a r m a e a u j n D i S P

2

B D A

. o N

1

1

h a l m u J

Garut - LHP BPK TA 2010_Buku 1

Recommend Documents