LAPORAN
PENELITIAN POST TRAUMATIC STRESS DISORDER (GANGGUAN STRESS PASCA TRAUMA BENCANA)
DI JAWA TENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2008
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan : (1) mengidentifikasi prosedur identifikasi Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), penanganan penderita PTSD serta upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah pasca bencana di Jawa Tengah. (2) mengidentifikasi peran lembaga pemerintah non kesehatan maupun lembaga non pemerintah dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana. (3) menyusun gambaran pola pengelolaan PTSD terintegrasi di daerah bencana di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa usaha untuk identifikasi PTSD dilakukan beberapa saat setelah kejadian bencana. Dalam penanganan korban, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa sekalipun itu adalah tim penanggulangan bencana namun perlu juga dibekali dengan pengetahuan mengenai PTSD yang akan berguna bagi diri sendiri (yang menyaksikan/mengalami bencana) maupun berguna saat membantu korban mengatasi PTSD. Peran lembaga pemerintah non kesehatan maupun lembaga non pemerintah dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana sudah banyak terlibat. Upaya pencegahan penanggulangan kejadian PTSD telah dilakukan sesuai kemampuan yang ada. Kesinambungan / monitoring dan evaluasi dari kegiatan ini ternyata tidak dilakukan sehingga usaha dari pemerintah yang sudah dirintis ini tidak ada kesinambungannya. Kegiatan dalam rangka usaha mengurangi stres korban bencana yang dilakukan/diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah pada umumnya bekerjasama dengan lembaga pemerintah terkait untuk koordinasi pelaksanaannya. Peraturan/kebijakan pemerintah yang mengatur peran lembaga non pemerintah dalam kaitannya dengan upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana belum ada. Pola pengelolaan PTSD terintegrasi belum dilakukan. Belum ada peraturan/kebijakan khusus dari pemerintah daerah maupun pusat yang mengatur mengenai pola pengelolaan PTSD pasca bencana secara terintegrasi. Rekomendasi yang diberikan adalah : 1)Perlu adanya aktivitas penanganan kesehatan jiwa sebelum maupun sesudah bencana, 2)Mengembangkan PTSD pasca bencana sebagai program prioritas dalam penanganan bencana oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota yang diperkirakan rawan bencana, 3)Mengenalkan/sosialisasi PTSD di daerah-daerah bencana, agar masyarakat bisa mengenal adanya PTSD yang menimpa dirinya, baik masyarakat awam di lokasi bencana maupun petugas yang berkompeten terhadap penanganan bencana, 4)Perlunya Prosedur Tetap untuk mengurangi kekacauan dalam penyaluran bantuan, 5)Perlu dirintis penanganan terintegrasi mulai Puskesmas integrasi di kabupaten dalam persiapan penanganan melalui hospital based, 6)Penyuluhan terhadap Kader Desa/Dukuh menghadapi , mencegah adanya PTSD, 7)Perlu Pola Penanganan berbasis masyarakat, desa siaga jiwa dan berbasis rumah sakit Kata Kunci : Penanganan Trauma Pasca Bencana
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Bencana alam dapat terjadi dimana-mana termasuk di Indonesia. Serangkaian bencana yang terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia menyadarkan pemerintah akan pentingnya melakukan persiapan menghadapi bencana. Dalam upaya untuk menanggulangi bencana di Indonesia, telah dibuat Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Di dalam Undang-Undang tersebut dimuat juga tentang hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat baik pada saat terjadi bencana maupun pasca bencana. Pasal 26 memuat: (1) setiap orang berhak: (a) mendapat perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana (b) mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (c) mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana (d) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial (e) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya ; dan (f) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi . Kewajiban masyarakat dalam situasi bencana tercakup dalam pasal 27 Undang-Undang no 24 tahun 2007. Isi dari pasal 27 tersebut adalah: setiap orang berkewajiban: (a) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup (b) melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan (c) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.
2
Pada tahun 2008 telah dibuat
Peraturan Pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Hal 4). Menurut Abdullah (pakar sosiologi) , bagi korban bencana, bencana alam senantiasa dikonstruksi sebagai pengalaman baru, seolah belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga direspons sebagai sesuatu yang belum menjadi pengetahuan dan pengalaman kolektif, yang terintegrasi dalam kehidupan dan kebijakan sosial (Abdullah, 2006). Sementara itu dalam hubungan manusia dengan lingkungan, sejak dulu tercermin dari tiga pola, yakni alam sebagai kekuatan deterministik, manusia sebagai pengendali dan pengeksploitasi alam, serta interaksi dinamis yang melahirkan berbagai akibat positif dan negatif. Oleh karena itu sangat penting kiranya bencana dijadikan sebagai pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal tentang bencana menjadi penting karena menyangkut masa-masa setelahnya, terutama pasca bencana yaitu pemulihan, rehabilitasi dan utamanya rekonstruksi. Pengetahuan lokal juga menyebabkan cara rehabilitasi berbeda untuk kasus yang sama di berbagai tempat di Indonesia. Melihat praktek-praktek pengelolaan bencana dan akibat-akibatnya, tidaklah cukup pengelolaan bencana oleh pemerintah saja, tetapi melibatkan seluruh komponen. Bahkan keterlibatan negara-negara sahabat ikut terlibat dalam penanganan bencana dan akibat-akibatnya, baik melalui pemerintahnya maupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Akibat yang ditinggalkan oleh berbagai bencana menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah maupun masyarakat. Proses rekonstruksi baik fisik maupun non fisik, harus segera dilakukan sebagai langkah untuk
3
memulihkan kembali kondisi masyarakat korban bencana. Dalam proses rekonstruksi tersebut segala kekuatan dan berbagai ”capital” yang dimiliki oleh masyarakat perlu diberdayakan termasuk ”Modal sosial psikologis” Khusus mengenai ganguan kejiwaan setelah terjadinya bencana, secara teori usaha-usaha yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan kesehatan jiwa pada saat terjadinya bencana maupun sesudah terjadinya bencana telah banyak dibicarakan dalam literatur medis maupun dimedia cetak ataupun elektronik. Pemerintah
bersama
masyarakat
mempunyai
tanggungjawab
dalam
penanggulangan bencana dan terhadap masyarakat yang tertimpa bencana terutama pada pasca bencana. Korban bencana seringkali secara psikologis terjangkit gangguan stres pasca trauma/bencana yang pada umumnya dalam dunia kesehatan disebut post traumatic stress disorder (PTSD). PTSD pada umumnya dapat disembuhkan apabila segera dapat terdeteksi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Apabila tidak terdeteksi dan dibiarkan tanpa penanganan, maka dapat mengakibatkan komplikasi medis maupun psikologis yang serius yang bersifat permanen yang akhirnya akan mengganggu kehidupan sosial maupun pekerjaan penderita. (Flannery, 1999). Untuk membantu korban bencana terutama yang mengalami PTSD perlu adanya pola pengelolaan PTSD yang baku dan dapat diterapkan di daerah bencana guna menolong para korban bencana yang menderita PTSD. Pada umumnya PTSD dapat disembuhkan dan prinsip pertolongan pada korban bencana yang mengalami PTSD adalah berupa pendampingan pada korban untuk mengembalikan kondisi seperti sediakala.(NICE, 2005) Berdasarkan hasil prasurvei di Dinas Kesehatan di daerah pasca bencana secara umum didapati bahwa pengelolaan kesehatan jiwa masyarakat pasca bencana termasuk di dalamnya PTSD belum menjadi prioritas penanganan.
4
B. PERMASALAHAN Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Belum diketahuinya prosedur identifikasi PTSD, di daerah pasca bencana di Jawa Tengah. 2. Belum diketahuinya peran lembaga pemerintah non kesehatan maupun lembaga non pemerintah dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana. 3. Belum diketahuinya pola pengelolaan PTSD terintegrasi di daerah bencana. Dari permasalahan tersebut diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimanakah prosedur identifikasi PTSD, di daerah pasca bencana di Jawa Tengah? 2. Bagaimanakah peran lembaga pemerintah non kesehatan maupun lembaga non pemerintah
dalam
upaya
identifikasi,
penanganan,
pencegahan
dan
penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana? 3. Bagaimanakah gambaran pola pengelolaan PTSD terintegrasi di daerah bencana? C. TUJUAN PENELITIAN 1. Mengidentifikasi prosedur identifikasi PTSD, penanganan penderita PTSD serta upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah pasca bencana di Jawa Tengah. 2. Mengidentifikasi peran lembaga pemerintah non kesehatan maupun lembaga non pemerintah dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana. 3. Menyusun gambaran pola pengelolaan PTSD terintegrasi di daerah bencana di Jawa Tengah. D. MANFAAT PENELITIAN Manfaat penelitian adalah untuk memberikan masukan tentang pengelolaan PTSD di daerah bencana sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan PTSD di daerah bencana di Jawa Tengah.
5
E. LOKASI PENELITIAN Penelitian dilakukan pada 6 Kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami bencana dalam 5 tahun terakhir yaitu: 1. Kabupaten Karanganyar,
2. Kabupaten Pati, 3. Kabupaten Cilacap,
4. Kabupaten Brebes, 5. Kabupaten Klaten, 6. Kabupaten Banjarnegara. F. KERANGKA PIKIR Kerangka pikir yang dibangun seperti dalam gambar berikut : Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
Peran RS pemerintah
Peran Dinas Kesehatan
Peran Puskesmas
Dukungan lembaga kesehatan pemerintah
Penanganan penderita PTSD pasca bencana
Dukungan lembaga kesehatan non pemerintah Peran Institusi Kesehatan
Peran Kesbanglinmas
Pengetahuan penderita tentang PTSD
Identifikasi penderita PTSD pasca bencana
Peran Institusi non Kesehatan (pemerintah dan swasta )
Pengelolaan PTSD pasca bencana
Peran institusi Pendidikan (kesehatan)
Tingkat pendidikan penderita PTSD
Karakter dasar penderita PTSD pasca bencana
Budaya daerah bencana
Pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD pasca bencana
Ketersediaan pedoman pelaksanaan pengelolaan PTSD
Keberadaan UU Penanggulangan Bencana
6
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Bencana Bencana adalah sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis ( Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Ps 1) Dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan pula bahwa wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; (b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; (c) penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah; (d) penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain; (e) perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; (f) perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan (g) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional. (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional. Dinyatakan bahwa potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan / lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa / benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara
7
lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana,
terpadu,
terkoordinasi,
dan
menyeluruh.
(2)
Penyelenggaraan
penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional. Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan
kewenangannya.
(3)
Penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan
pemenuhan
kebutuhan
dasar,
mendapatkan
perlindungan
sosial,
mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. (4) Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional. (5) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda. (6) Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus. (7) Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana
8
penanggulangan bencana. (8) Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum. Fase-fase dalam merespon adanya keadaan krisis dan berbagai masalah kesehatan setelah terjadinya suatu bencana meliputi fase-fase seperti dalam ‘Siklus Manajemen Disaster’. Siklus ini diawali dengan kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan dalam rangka pencegahan, mitigasi (mengurangi dampak dari bencana) dan kesiapsiagaan (preparedness). Saat bencana terjadi dilakukan kegiatan tanggap darurat (emergency response) dan setelah itu dilakukan kegiatan rehabilitasi dan selanjutnya adalah kegiatan rekonstruksi. Adapun siklus manajemen bencana dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2. Siklus Manajemen Bencana
(WHO-WPR,2003EmergencyResponseManual: Guidelines Manual :Guidelines for WHO Representatives snd Country Offices in the Western Pacific Region. Provinsional Version World Health Organization)
9
B. Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Bencana menimbulkan trauma psikologis bagi semua orang yang mengalaminya. Gejala trauma dapat dirasakan segera, beberapa hari, hingga beberapa bulan sesudah terjadinya bencana. Keadaan ini tentu saja menjadi salah satu hambatan bagi seseorang untuk berfungsi kembali (menjalankan aktivitas, bekerja atau pendidikan). Dampak psikologis pasca bencana yang dialami para korban bencana dapat berupa: korban menunjukkan sikap lemas, panik, depresi, agresif, mudah marah/temperamen tinggi. Pemerintah bersama masyarakat mempunyai tanggungjawab kepedulian terhadap korban bencana yang seringkali secara psikologis terjangkit gangguan stres pasca trauma/bencana yang pada umumnya disebut post traumatic stress disorder (PTSD). Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 3. Gejala Trauma Akibat Bencana BENCANA
SEBELUM BENCANA Kehidupan rutin Bertujuan Dapat direncana kan
ADAPTASI
SESUDAH BENCANA Kehidupan tidak menentu Tidak bertujuan Sepertinya tidak dapat direncanakan
(hasil interview lapangan dengan ahli kejiwaan RSJ dr. Sudjarwadi Klaten)
Post Traumatic Stress Disorder ( PTSD) yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai Gangguan Stres Pasca Trauma adalah suatu reaksi psikologis yang dapat terjadi sebagai akibat dari suatu pengalaman traumatik yang mengancam hidup atau menghadapi situasi stres yang sangat ekstrim yang pada
10
umumnya ditandai dengan adanya depression, anxiety, flashbacks, recurrent nightmares, and avoidance of reminders of the event. (Merriam- Webster’s Medical Dictionary) PTSD dapat menyebabkan masalah yang berat di rumah ataupun di tempat kerja. Semua orang dapat mengalami PTSD baik laki-laki, wanita, anak-anak, tua maupun muda. Namun demikian, PTSD dapat sembuh dengan pengobatan. Pada mulanya dikira bahwa PTSD hanya terbatas pada korban langsung dari suatu kejadian traumatik. Saat ini diketahui bahwa orang yang menyaksikan terjadinya peristiwa traumatik pada orang lainpun dapat menderita PTSD. (Flanery, 1999 ) Tidak semua orang yang mengalami suatu kejadian traumatik akan menderita PTSD. Perbedaan dalam bereaksi terhadap sesuatu tergantung dari kemampuan seseorang tersebut untuk mengatasi kejadian traumatik tersebut. Sebagai konsekuensi dari hal ini maka setiap orang akan berbeda-beda dalam mengatasi kejadian traumatik. Beberapa orang akan terlihat tidak terpengaruh dengan peristiwa traumatik tersebut atau tidak terlihat dampak dari peristiwa itu sementara orang lainnya akan muncul berbagai gejala adanya PTSD. Banyak korban menunjukkan gejala terjadinya PTSD segera sesudah terjadinya bencana, sementara sebagian lainnya baru berkembang gejala PTSD beberapa bulan ataupun beberapa tahun kemudian. Pada sebagian kecil orang, PTSD dapat menjadi suatu gangguan kejiwaan yang kronis dan menetap beberapa puluh tahun bahkan seumur hidup. Diagnosis PTSD biasanya terbatas pada mereka yang pernah mengalami pengalaman traumatik. Kriteria diagnosis PTSD lainnya meliputi: (1). Kenangan yang mengganggu atau ingatan tentang kejadian pengalaman traumatik yang berulang-ulang (2). Adanya perilaku menghindar (3). Timbulnya gejala-gejala berlebihan terhadap sesuatu yang mirip saat kejadian traumatik dan (4) Tetap adanya gejala tersebut minimal satu bulan. Pada umumnya penderita PTSD menderita insomnia dan mudah tersinggung serta mudah terkejut. Penderita PTSD sering menunjukkan reaksi yang berlebihan yang merupakan akibat adanya perubahan neurobiologis pada sistem syarafnya (Grinage, 2003) Penderita PTSD juga mengalami gangguan konsentrasi atau gangguan mengingat, sehingga sering mengakibatkan buruknya hubungan antar manusia, prestasi pekerjaan. Penderita PTSD sering berusaha untuk mengatasi konflik
11
batinnya dengan menyendiri atau bisa juga menjadi pemarah. Hal ini akan mengganggu hubungannya dengan sesama. Secara umum PTSD ditandai beberapa gangguan: (1) Gangguan fisik/perilaku. Gangguan fisik/perilaku ditandai: sulit tidur, terbangun pagi sekali (2) Gangguan kemampuan berpikir (3) Gangguan emosi. (3) Tidur terganggu sepanjang malam dan gelisah (4) Terbangun dengan keringat dingin (5) Selalu merasa lelah walaupun tidur sepanjang malam (6) Mimpi buruk dan berulang (7) Sakit kepala (8) Gemetar dan (9) Mual.(Grinage, 2003) Gangguan kemampuan berpikir : (1) sulit atau lambat dalam mengambil keputusan untuk masalah sehari-hari (2) sulit berkonsentrasi (3) sulit membuat rencana tentang hal-hal yang sederhana (4) banyak memikirkan masalah-masalah kecil (5) mudah curiga dan perasaan selalu takut disakiti (6) adanya ide bunuh diri (7) Teringat kembali pada kajadian traumatis hanya dengan melihat,mencium,atau mendengar sesuatu. ( Grinage, 2003 ) Sedangkan gangguan emosi ditandai (1) sedih dan putus asa (2) mudah tersinggung dan cemas (3) kemarahan dan rasa bersalah (4) perasaan orang lain tidak akan dapat mengerti penderitaannya (5) perasaan takut mengalami kembali kejadian traumatis tersebut (6) perasaan kehilangan dan kebingungan (7) perasaan ditinggalkan (8) emosi yang naik turun (9) mudah mengalami kecelakaan dan penyakit (10) meningkatnya masalah perkawinan dan pergaulan dan (11) perasaan seakan-akan bencana tersebut tidak terjadi. (Grinage, 2003). Beberapa faktor risiko terjadinya PTSD pasca bencana dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah faktor-faktor sebelum terjadinya bencana antara lain: jenis kelamin, umur, pengalaman terhadap bencana sebelumnya, budaya, ras, status sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan,penghasilan), status pernikahan, status di dalam keluarga (Ayah, Ibu, anak), kepribadian dan riwayat kesehatan jiwa sebelum terjadinya bencana. Kategori kedua adalah faktorfaktor yang ada saat terjadinya bencana antara lain dalamnya rasa duka selama terjadinya bencana, melihat dirinya atau keluarga yang cedera, merasakan ancaman terhadap hidunya, rasa panik selama bencana terjadi, ketakutan yang amat sangat, terpisah dari anggota keluarga, kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta yang besar, dipindah dari rumah / daerah asal.
12
Pengelolaan kesehatan jiwa pasca bencana dapat dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap kegawatdarutan akut yang pada prinsipnya adalah melakukan pengelolaan keluhan psikiatris yang mendesak (misal: mengatasi situasi yang membahayakan penderita atau orang lain, mengatasi psikosis, depresi berat, mania) pada pos kesehatan. Tahap kedua adalah tahap rekonsolidasi (dilakukan setelah 4 minggu pasca bencana). Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap kedua ini dapat berupa menyusun dan melakukan suatu kegiatan pendidikan psikologis pada masyarakat di daerah bencana, melatih sukarelawan ataupun tokoh masyarakat mengenai hal-hal penting dalam penanganan psikologis yakni cara memberi dukungan psikologis, pertolongan pertama pada gangguan psikologis, tanda dan gejala gangguan kejiwaan. (Technical Guiline for health Crisis Responses on Disaster). Pelatihan penanganan masalah kesehatan jiwa sangat penting bagi para petugas yang terkait yang opreasionalisasinya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari petugas Kecamatan (Puskesmas) Kabupaten (Dinas Kesehatan) dan petugas lapangan (dokter pendamping). Pelatihan ini juga sangat penting bagi para tokoh masyarakat ataupun para kader yang secara langsung berhadapan dengan para korban karena mereka dikemudian hari dapat menjadi pendamping, motivator (penggerak) bagi penanganan pasca bencana di wilayahnya. Penguasaan penanganan para korban menjadi penting oleh karena mereka sebagai tempat mencari informasi dan menumpahkan perasaan bagi para korban bencana yang mengalami PTSD. Fokus penanganan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) adalah pada Puskesmas setempat, oleh karena Puskesmas merupakan ujung tombak bagi lembaga kesehatan yang ada di tingkat kecamatan dan desa. Keterkaitan berbagai jejaring dalam penanganan PTSD merupakan integrasi pengaruh antara variabel regulator, masyarakat, dan lembaga swadaya. Jalinan variabel itu bersifat saling melengkapi dan masing-masing berpengaruh terhadap variabel yang lain. Ketimpangan koordinasi di salah satu komponen variabel, misalnya penyelenggara kesehatan menyebabkan sistem tidak bekerja optimal dan tidak terdapat keberlanjutan penanganan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat korban,
13
hubungan jejaring kerjasama diantara ketiga komponen itu disajikan dalam gambar dibawah ini Gambar 4. Jejaring Penanganan PTS Pemerintah Provinsi
Masyarakat
Lembaga Swadaya
14
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode survei. B. Populasi, Sampel dan Tehnik Pengambilan Sampel Populasi : Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota dari lembaga/instansi yang menangani korban bencana serta penduduk yang mengalami bencana. Sampel: Lembaga/instansi yang dipilih untuk diikutkan dalam penelitian ini dipilih secara purposif (berdasarkan hasil pra survei lembaga/ instansi ini merupakan lembaga/instansi
yang
terlibat
langsung
secara
aktif
dalam
menangani/menanggulangi saat terjadinya bencana). Instansi/lembaga tersebut adalah: 1. Kesbanglinmas Kabupaten 2. Dinas Kesehatan Kabupaten 3. Puskesmas di wilayah bencana 4. Dinas Sosial Kabupaten 5. Palang Merah Indonesia tingkat Kabupaten Pemilihan anggota dari instansi/lembaga yang terpilih untuk diteliti berdasarkan tugas ataupun pengetahuan/pengalaman/keterlibatannya saat menangani kejadian bencana di wilayahnya. Apabila yang bersangkutan ternyata tidak dapat ditemui saat dilaksanakannya pengambilan data maka yang bersangkutan akan digantikan oleh anggota instansi/lembaga tersebut yang berdasarkan informasi dari yang bersangkutan bisa mewakilinya. Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah bencana yang dijadikan sampel penelitian adalah tokoh masyarakat setempat dan korban bencana yang hidup berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat yang bersangkutan.
15
Cara pengambilan sampel: Pengambilan sampel dilakukan secara bertingkat (multistage sampling) dengan urutan: 1. Pemilihan kabupaten : Pemilihan kabupaten secara purposif berdasarkan banyaknya kejadian bencana alam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 2. Apabila dalam satu kabupaten terdapat lebih dari satu kecamatan yang mengalami bencana, maka akan dipilih 1 (satu) kecamatan secara random untuk dilakukan pengambilan data. 3. Pemilihan responden dari Kesbanglinmas berdasarkan tugas ataupun pengetahuan/pengalaman/keterlibatannya
saat
menangani
kejadian
bencana di wilayahnya 4. Pemilihan responden dari Dinas Kesehatan berdasarkan tugas ataupun pengetahuan/pengalaman/keterlibatannya
saat
menangani
kejadian
bencana di wilayahnya (Pada umumnya adalah anggota dari Tim Gerak Cepat yang dibentuk Dinas Kesehatan setempat). 5. Pemilihan responden dari Puskesmas berdasarkan pengetahuan/pengalaman/keterlibatannya
saat
tugas ataupun
menangani
kejadian
bencana di wilayahnya. 6. Pemilihan responden dari Dinas Sosial berdasarkan pengetahuan/pengalaman/keterlibatannya
saat
tugas ataupun
menangani
kejadian
bencana di wilayahnya 7. Pemilihan responden dari Palang Merah Indonesia tingkat Kabupaten berdasarkan tugas ataupun pengetahuan/ pengalaman/ keterlibatannya saat menangani kejadian bencana di wilayahnya 8. Pemilihan
tokoh
masyarakat
kunci
berdasarkan
pengakuan
masyarakat/pimpinan desa di daerah bencana. 9. Pemilihan penduduk yang menjadi korban berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat di daerah bencana.
16
Ukuran sample setiap Kabupaten / Kota: 1.
Kabupaten Karangangyar
15
2.
Kabupaten Pati
15
3.
Kabupaten Cilacap
15
4
Kabupaten Brebes
15
5.
Kabupatan Klaten
15
6.
Kabupaten Banjarnegara
15
Jumlah
90
Sampel tersebut terdiri dari: Tingkat Kabupaten: 1. Dinas Sosial
1 orang
2. Kesbanglinmas
3 orang
3. Dinas Kesehatan
1 orang
4. Instansi Pemberdayaan Masyarakat
1 orang
5. Petugas Kecamatan
1 orang
6. Puskesmas
2 orang
7. Tokoh kunci
1 orang
8. Tokoh Masyarakat
1 orang
9. Korban
2 orang
10. PMI
1 orang
11. LSM yang melakukan kegiatan 2 minggu post bencana 1 orang Tingkat Provinsi: 1. Kesbanglinmas
1 orang
2. Dinas Sosial
1 orang
3. Dinas Kesehatan
1 orang
4. Biro Kesra
1 orang
17
C. Variabel penelitian 1. Prosedur identifikasi PTSD: a. Jenis petugas yang mengidentifikasi (dokter, perawat, bidan) b. Macam instrumen yang digunakan untuk identifikasi (Rapid instrumen, DSM IV) c. Cara menerapkan instrumen (wawancara dengan instrumen dibacakan didepan responden, responden diminta mengisi /menjawab sendiri isi instrumen, observasi tanpa wawancara kemudian petugas mengisi instrumen) d. Dilakukan atau tidak diskusi dengan pakar sebelum memutuskan diagnosis PTSD e. Jumlah yang menderita PTSD berdasarkan hasil identifikasi f. Hambatan yang ditemui saat melakukan identifikasi penderita PTSD 2. Penanganan penderita PTSD pasca bencana: a. Jenis petugas yang menangani b. Lama penanganan c. Macam penanganan 3. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD: a. Macam kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan PTSD b. Kapan dimulai kegiatan tersebut c. Kapan berakhir (berkesinambungan) d. Siapa yang melakukannya e. Cara pendekatan yang dilakukan f. Tanggapan masyarakat terhadap kegiatan tersebut (dari tingkat lokal tempat kejadian sampai ketingkat Kabupaten. g. Peraturan atau kebijakan yang ada terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD. 4. Peran lembaga pemerintah non kesehatan dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana: a. Macam lembaga pemerintah non kesehatan yang berperan b. Jenis peran yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah. c. Kapan dimulai kegiatan tersebut. d. Kapan berakhir kegiatan tersebut atau adakah kesinambungannya
18
e. Tanggapan masyarakat terhadap kegiatan tersebut (dari tingkat lokal tempat kejadian sampai tingkat kabupaten) f. Kerjasama atau keterkaitan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah non kesehatan dengan lembaga-lembaga lain yang ikut terlibat dalam . identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana g. Kebijakan/peraturan yang terkait dengan peran lembaga pemerintah non kesehatan
dalam
upaya
identifikasi,
penanganan,
pencegahan
dan
penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana 5. Peran lembaga non pemerintah dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana: a. Macam lembaga non pemerintah yang berperan. b. Jenis peran yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah. c. Kapan dimulai kegiatan tersebut . d. Kapan berakhir kegiatan tersebut dan bagaimanakah kesinambungannya. e. Tanggapan masyarakat terhadap kegiatan tersebut (dari tingkat lokal sampai dengan tingkat kabupaten) f. Kerjasama atau keterkaitan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah non kesehatan dengan lembaga-lembaga lain yang ikut terlibat dalam identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana. g. Kebijakan/peraturan terkait dengan peran lembaga non pemerintah upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana 6. Pola pengelolaan PTSD pasca bencana secara terintegrasi: a. Siapa saja / lembaga mana saja yang terlibat dalam penanganan identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana. b. Kebijakan/peraturan terkait dengan kesehatan
dalam
upaya
peran lembaga pemerintah non
identifikasi,
penanganan,
pencegahan
dan
penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana. c. Evaluasi kegiatan
19
d. Siapa yang melakukan evaluasi kegiatan e. Hal-hal apa yang dilakukan evaluasi kegiatan f. Tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan.. D. Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data utama yang diambil dan diperoleh secara langsung melalui pengamatan (observasi) terhadap gejala-gejala atau obyek yang diteliti langsung di lapangan dan wawancara dengan korban bencana dan Instansi Satuan Pelaksana. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian, adalah data-data yang berbentuk laporan lembaga resmi, buku-buku, literatur, jurnal, media cetak, internet, dan hasil-hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara Indepth Interview (wawancara mendalam) dilakukan sebagai upaya tim peneliti untuk memperoleh data dan informasi secara langsung pada narasumber yang dipandang cukup menguasai informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan pada: a. Responden dari Kesbanglinmas Kabupaten b. Responden dari Dinas Kesehatan Kabupaten c. Responden dari Puskesmas di wilayah bencana d. Responden dari Dinas Sosial Kabupaten e. Responden dari PMI tingkat Kabupaten f. Tokoh masyarakat g. Penduduk yang menjadi korban E. Pengolahan dan Analisis Data Data dianalisis secara kualitatif dengan dilakukan analisis induktif.
20
Gambar 5. Alur Teknik Analisis Data Pengumpulan Data
Reduksi Data
Sajian Data Emik dan Etik
Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan
F. Tahapan Kegiatan Kegiatan penelitian dibagi dalam tahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Tahapan persiapan a). Penyusunan proposal b). Persiapan tim peneliti c). Penyusunan desain d). Penyusunan desain Pengolahan dan analisis data 2. Tahap pelaksanaan a). Pengumpulan data primer : Observasi lapangan, Wawancara mendalam, Diskusi kelompok terfokus b). Pengumpulan data sekunder c). Pengolahan dan analisis data 3. Tahap Pelaporan a). Penyusunan draft laporan b). Pembahasan draft laporan c). Revisi Draft laporan d). Penyusunan Laporan akhir
21
G. Definisi Operasional/Operasionalisasi Variabel Dalam penelitian ini telah ditetapkan enam aspek yang akan diteliti dan beberapa variabel dalam masing-masing aspek tersebut. 1. Prosedur identifikasi PTSD: a. Jenis petugas yang mengidentifikasi : Macam profesi petugas yang menangani ataupun merawat korban bencana (dokter, perawat, bidan) b. Macam instrumen yang digunakan untuk identifikasi: bentuk ataupun jenis instrumen yang digunakan untuk melakukan identifikasi adanya PTSD (Rapid instrumen, DSM IV) c. Cara menerapkan instrumen: Tindakan yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh data yang dibutuhkan (wawancara dengan instrumen dibacakan didepan responden, responden diminta mengisi /menjawab sendiri isi instrumen, observasi tanpa wawancara kemudian petugas mengisi instrumen) d. Diskusi dengan pakar: Adalah tahap konsultasi ataupun pembicaraan untuk konfirmasi diagnosis PTSD. e. Hambatan: Adalah setiap hal yang terjadi yang menghambat proses identifikasi saat melakukan identifikasi adanya PTSD 2. Penanganan penderita PTSD pasca bencana: a.
Jenis petugas yang menangani: Macam profesi petugas yang menangani ataupun merawat korban bencana (dokter, perawat, bidan)
b.
Lama penanganan : jangka waktu penderita memperoleh bantuan kesehatan dalam rangka pengobatan penderita PTSD
c. Macam penanganan : Berbagai cara yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam rangka menangani penderita PTSD 3. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD: a. Macam kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan PTSD: Berbagai cara yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam rangka menangani penderita PTSD b. Kapan dimulai kegiatan : Tanggal saat kegiatan pencegahan dan penanggulangan PTSD dimulai oleh petugas kesehatan ataupun petugas terkait.
22
c. Kapan berakhir : Tanggal saat kegiatan pencegahan dan penanggulangan PTSD diakhiri oleh petugas kesehatan ataupun petugas terkait. d. Kesinambungan:
Ada
tidaknya
kegiatan
penanggulangan/pencegahan
kejadian PTSD yang merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya. e. Siapa yang melakukannya : Orang atau petugas dari mana yang melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD. f. Cara pendekatan yang dilakukan : Metode yang digunakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan PTSD. g. Tanggapan masyarakat: Reaksi atau pendapat korban bencana/masyarakat didaerah bencana yang diungkapkan secara verbal terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD (dari tingkat lokal tempat kejadian sampai ketingkat Kabupaten). h. Keberadaan peraturan atau kebijakan: Ada atau tidak adanya peraturan ataupun kebijakan formal dari pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten maupun
propinsi
yang
terkait
dengan
upaya
pencegahan
dan
penanggulangan kejadian PTSD. 4. Peran lembaga pemerintah non kesehatan dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana: a. Macam lembaga pemerintah non kesehatan yang berperan: lembaga pemerintah non kesehatan apa saja yang terlibat dalam upaya identifikasi, penanganan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana. b. Jenis peran yang dilakukan oleh lembaga pemerintah non kesehatan: Bidang kegiatan apa saja yang diberikan oleh lembaga pemerintah non kesehatan dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana c. Kapan dimulai kegiatan : Tanggal saat dimulainya upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana oleh lembaga pemerintah non kesehatan. d. Kapan berakhir kegiatan : Tanggal saat berakhirnya upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana oleh lembaga pemerintah non kesehatan.
23
e. Kesinambungan: Ada tidaknya kesinambungan kegiatan identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana oleh lembaga pemerintah non kesehatan. f. Tanggapan masyarakat: Reaksi atau pendapat korban bencana/masyarakat didaerah bencana yang diungkapkan secara verbal terhadap kegiatan identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana oleh lembaga pemerintah non kesehatan. (dari tingkat lokal tempat kejadian sampai ketingkat Kabupaten). g. Kerjasama lembaga pemerintah non kesehatan: Ada atau tidaknya upaya melakukan kegiatan bersama antara lembaga pemerintah non kesehatan dengan lembaga-lembaga lain yang ikut terlibat dalam . identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana serta bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan. h. Kebijakan/peraturan yang terkait dengan peran lembaga pemerintah non kesehatan: Ada atau tidak adanya peraturan ataupun kebijakan formal dari pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten maupun propinsi yang terkait dengan upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana yang dilakukan oleh lembaga pemerintah non kesehatan. 5. Peran lembaga non pemerintah dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana: a. Macam lembaga non pemerintah yang berperan: lembaga non pemerintah apa saja yang terlibat dalam upaya identifikasi, penanganan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana. b. Jenis peran yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah: Bidang kegiatan apa saja yang diberikan oleh lembaga non pemerintah dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana. c. Kapan dimulai kegiatan : Tanggal saat dimulainya upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana oleh lembaga non pemerintah.
24
d. Kapan berakhir kegiatan: Tanggal saat berakhirnya upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana oleh lembaga non pemerintah. e. Kesinambungan: Ada tidaknya kesinambungan kegiatan identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana oleh lembaga non pemerintah. f. Tanggapan masyarakat: Reaksi atau pendapat korban bencana/masyarakat didaerah bencana yang diungkapkan secara verbal terhadap kegiatan identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana oleh lembaga non pemerintah. (dari tingkat lokal tempat kejadian sampai ketingkat Kabupaten). g. Kerjasama lembaga non pemerintah: Ada atau tidaknya upaya melakukan kegiatan bersama antara lembaga non pemerintah dengan lembaga-lembaga lain yang ikut terlibat dalam . identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana serta bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan. h. Kebijakan/peraturan terkait dengan peran lembaga non pemerintah: Ada atau tidak adanya peraturan ataupun kebijakan formal dari pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten maupun propinsi yang terkait dengan upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah. 6. Pola pengelolaan terintegrasi: a. Jenis lembaga yang terlibat: Lembaga apa saja yang secara bersama-sama terlibat dalam identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana. b. Koordinasi: Ada tidaknya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam kegiatan bersama (tingkat lokal, kabupaten dan propinsi) serta hal-hal apa saja yang dilakukan dalam rangka koordinasi antar lembaga. c. Kebijakan/peraturan terkait dengan penanganan terintegrasi: Ada atau tidak adanya peraturan ataupun kebijakan formal dari pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten maupun propinsi yang terkait dengan penanganan terintegrasi dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan
25
penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana yang dilakukan oleh berbagai lembaga . d. Evaluasi kegiatan : Ada atau tidaknya pertemuan persama untuk melakukan evaluasi kegiatan bersama. e. Siapa yang melakukan evaluasi kegiatan: Lembaga/institusi yang terlibat dalam melakukan evaluasi kegiatan bersama antar lembaga dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana. f. Macam evaluasi kegiatan: Hal-hal apa yang dilakukan evaluasi g. Tindak lanjut: Ada tidaknya kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan berdasarkan sebagai hasil evaluasi kegiatan.
26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil 1. Gambaran Umum a. Kabupaten Karanganyar 1). Kondisi daerah yang terkait dengan terjadinya berbagai bencana Wilayah Kabupaten Karanganyar kondisinya dilereng gunung dengan keadaan tanah labil dan banyak sungai dengan kondisi dangkal sehingga banyak terjadi longsor dan banjir. Kondisi lahan rentan longsor mencapai lebih 60 %. Wilayah ini terdiri dari wilayah dengan kemiringan lereng, batuan penyusun dan patahan/sesar dan kekar-kekar yang membentuk zona-zona dengan lereng batuan yang curam dan rapuh (retak-retak) yang cenderung bergerak (longsor). Proses pemicu gerakan (longsor) adalah adanya infiltrasi air hujan, getaran-getaran (gempa bumi, getaran kendaraan, penggalian dan peledakan); selain itu juga dipicu oleh adanya pemotongan lereng yang tidak terkontrol dan pembebanan yang berlebihan lereng seperti bangunan. Secara kronologis terjadinya bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar diawali pada tanggal 24 dan 25 Desember 2007 saat terjadi hujan deras secara terus menerus di hampir seluruh wilayah kabupaten Karanganyar. Hal ini dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor yang merata di seluruh wilayah kabupaten. Pada tanggal 26 Desember 2007, jam 02.00 WIB terjadi tanah longsor sepanjang 150 meter degan timbunan tanah setinggi 6 meter di dusun Srandong Desa Karang Kecamatan
Karangpandan,
sehinga
menutup
jalur
utama
yang
menghubungkan Karanganyar dengan Kecamatan Tawangmangu. Pada saat yang sama, terjadi tanah longsor di Dukuh Ledoksari Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu yang menimpa beberapa rumah warga. Berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/841. A Tahun 2007 terdapat 14 Kecamatan yang dinyatakan sebagai
27
daerah bencana. Data lapangan diketahui adanya korban meninggal dunia sebanyak 62 orang, rumah rusak berat 326 buah, rusak sedang 260 buah, rusak ringan 392 buah. Kerusakan infrastruktur terdiri dari jembatan/talud penahan jembatan 54 buah, jalan 39 lokasi Bendung dan jaringan irigasi 49 lokasi, saluran drainase 8 lokasi, sarana kesehatan 11 unit, tempat ibadah 5 unit dan sarana pendidikan 64 unit. 2). Peraturan - peraturan ataupun kebijakan yang terkait dengan Penanggulangan Bencana. Dalam rangka penanggulangan bencana, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 356/337.A/ Tahun 2007 telah dibentuk Satuan Pelaksana Penangulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
(Satlak
PBP)
dan
Sekretariat
Satuan
Pelaksana
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Karanganyar. Pembentukan tim tersebut pada dasarnya mengemban misi untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah penyakit maupun bencana. Struktur organisasi tersebut terdiri dari Sekretariat, Investigasi, Posko dan Logistik, Pelayanan Medis dan P3K, Pengamatan Penyakit, Penanganan Pasca Bencana dan Tim Promkes. Khusus Tim Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas : a). Mencegah timbulnya penyakit berbasis lingkungan akibat dampak terjadinya KLB/Bencana melalui peningkatan pelayanan sarana sanitasi dasar. b) Melakukan penanggulangan berbagai hal sebagai dampak terjadinya bencana c) Mengkoordinasikan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak setelah terjadinya bencana d) memulihkan kondisi kesehatan mental korban setelah terjadinya bencana
28
Implementasi organisasi tersebut dalam kegiatannya terdiri tahapantahapan antara lain: Tahap tanggap darurat a). Pada tanggal 26 Desember 2007 jam 13.00 dibentuk Posko induk di rumah dinas Bupati, posko-posko di lokasi bencana, dapur umum, tempat pengungsian di 7 wilayah yang terkena bencana tanah longsor. b). Pada tanggal 27 Desember 2007 (h+1) dilakukan langkah-langkah evakuasi di Ledoksari dan diketemukan 12 korban meninggal, kemudian diserahkan keluarga untuk dimakamkam. Evakuasi korban yang tertimbun tanah longsor di Tawangmangu didukung oleh 5000 personil secara bergatian yang terdiri PNS, Kopassus, TNI, POLRI, Ormas, dan warga masyarakat. c). Pasca Bencana, pada tanggal 29 Desember 2007 (H+3) mulai diberikan santunan dan bantuan berupa uang kepada para keluarga korban, dengan rincian: korban meninggal dunia Rp. 2 juta, rumah rusak berat Rp. 2 juta, rumah rusak sedang Rp. 1,5 juta dan rumah rusak ringan Rp. 500 ribu. Jumlah bantuan untuk korban meninggal dan rumah rusak mencapai Rp. 1.362.000.000-. Dalam pelaksanaan tugas penanganan kesehatan jiwa, TGC bekerjasama dengan RSJ Klaten dan Surakarta. Penanganan trauma psikis sudah pernah dilakukan tes penjaringan gangguan kesehatan jiwa dan ternyata tidak ditemukan adanya gangguan jiwa. Di Kabupaten Karanganyar, beberapa staf
Badan Kepegawaian Daerah adalah psikolog dan
ditempatkan di pos lapangan untuk melakukan penanganan kesehatan jiwa dilapangan saat terjadi bencana dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dari wawancara diperoleh informasi bahwa untuk daerah banjir masyarakat sudah tidak stress seperti pada daerah dengan bencana longsor. Pendampingan psikolog dilapangan hanya dilakukan sampai periode tanggap darurat selesai, setelah itu tim dari RSJ baru lakukan
29
tes psikis (di Tengklik dan Seloromo). Selama ini penanganan dari RSJ hanya sebatas penyuluhan. Penanganan kesehatan jiwa pasca gempa yang dilakukan berupa penyuluhan, ini yang dirasakan oleh pihak Dinas Kesehatan kurang menyentuh pada masyarakat karena sifatnya hanya teoritis. Dinas Kesehatan menginginkan adanya sentuhan yang lebih operasional yang bersifat lebih “ngayem-ayemi”. Setelah masa krisis bencana selesai, masyarakat dianjurkan apabila menderita/merasakan gangguan kejiwaan untuk datang di Pusat Kesehatan Desa (PKD) dan Puskesmas Pembantu. Untuk para petugas telah dilakukan training pada utamanya petugas puskesmas dan PKD dalam penanganan PTSD. Dari Puskesmas yang ada di kabupaten Karanganyar sementara ini hanya Puskesmas Jumantono yang sudah melakukan pelayanan kesehatan jiwa seminggu sekali didatangi dokter ahli jiwa dengan membayar Rp. 14.000,- per pasien dan ternyata banyak masyarakat yang berminat konsultasi/berobat. Selama ini belum ada usaha/tindakan preparedness untuk kesehatan jiwa.
b. Kabupaten Pati 1). Kondisi daerah yang terkait dengan terjadinya berbagai bencana Bencana yang terjadi di Kabupaten Pati yaitu bencana banjir yang meliputi wilayah Sukolilo desa Karangrowo dan desa Kasian, Juwana. Daerah Sukolilo adalah daerah dataran tinggi namun terdapat pula daerah dataran rendah, daerah ini dialiri sungai Juwana, daerah yang parah adalah daerah Poncomulyo dan sekitarnya, sepanjang 3 - 4 km terendam kira- kira paling tinggi 5 m. Dari penelusuran data yang ada, untuk wilayah Kecamatan Sukolilo banjir terjadi akibat curah hujan tinggi, luapan sungai Juwana, kerusakan lingkungan pada daerah hulu di daerah (gunung Prawoto). Untuk wilayah Juwana, banjir akibat luapan sungai juwana dan kondisi pasang air laut pada saat hujan sehingga mengakibatkan backwater. Disamping yang telah disebut terdahulu, banjir juga dikarenakan
30
berkurangnya kapasitas pengaliran sungai akibat penyempitan sungai, penggunaan lahan illegal di bantaran sungai. Kerugian akibat banjir yang melanda wilayah Pati, antara lain meliputi kehilangan harta, kerusakan rumah penduduk; sekolah dan bangunan sosial, prasarana jalan, terganggunya transportasi serta rusak hingga hilangnya lahan budidaya seperti sawah, tambak dan kolam ikan. Disamping kerugian yang bersifat material, banjir juga membawa kerugian non material Secara umum penyebab utama banjir adalah perubahan dan eskalasi perilaku manusia dalam mengubah fungsi lingkungan. Di kawasan budidaya telah terjadi perubahan tata ruang secara massive, sehingga daya dukung lingkungan menurun drastis. Pesatnya pertumbuhan permukiman dan industri telah mengubah keseimbangan fungsi lingkungan, bahkan kawasan retensi (retarding basin) yang disediakan alam berupa situ-situ telah juga dihabiskan. Keadaan ini secara signifikan menurunkan kapasitas penyerapan air secara drastis. Kondisi ini diperparah dengan sistem drainase permukiman yang kurang memadai, sehingga pada curah hujan tertentu, menimbulkan genangan air di mana-mana. Selain itu, lemahnya penegakan hukum ikut mendorong tumbuh dan berkembangnya pemukiman ilegal di bantaran sungai, bahkan masuk ke badan sungai. Keadaan ini makin memperburuk sistem tata air lingkungan,karena kapasitas tampung dan pengaliran sungai menurun dan terjadilah luapan air. 2). Peraturan-peraturan
ataupun
kebijakan
yang
terkait
dengan
Penanggulangan Bencana Dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Pati sudah memiliki prosedur tetap tentang penanggulangan Bencana yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati nomor 27/2003. Prosedur tetap ini mewajibkan
semua Dinas instansi, Lembaga-lembaga Swadaya,
melakukan penanganan terpadu, tidak bisa sendiri-sendiri dan selalu
31
melakukan koordinasi antara LSM dengan Tim penanggulangan bencana. Dalam mempersiapkan penanganan PTSD, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melakukan pelatihan-pelatihan kepada kader siaga sebanyak 200 orang. Disamping itu melatih kepala puskesmas, dan pelatihan difokuskan pada penanggulangan bencana, manajemen bencana dan praktek penanggulangan bencana. Tim SAR Kabupaten sebagai pelatih dalam praktek penanggulangan bencana ini. Kabupaten Pati juga menjadi Kabupaten yang melibatkan para pemuda dalam latihan khusus penanggulangan bencana. Pemuda ini selanjutnya disebut Pemuda Siaga Penanggulangan Bencana (DASIPENA) yang dilantik oleh Menteri Kesehatan RI bersama dengan Dasipena kabupaten se Jawa Tengah tanggal 31 Juli 2008 di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang. Keterlibatan instansi non kesehatan seperti Dinas Sosial juga ikut aktif berpartisipasi sebagai anggota tim penanggulangan bencana. Demikian juga lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya cukup berperan dalam penanggulangan bencana terutama dalam melakukan pengobatan dan penyediaan tempat penampungan. Tempat penampungan itu disebut Balai Rakyat yang letaknya di Desa Kasian. Balai Rakyat dibangun tahun 2006,
banjir pada tahun-tahun lalu
pengungsi mengungsi di masjid, kemudian diproseslah rancangan balai rakyat. Disamping untuk pengungsian juga dimanfaatkan untuk mengaji pada sore hari, selapanan dan posyandu Pasca bencana dilakukan identifikasi penyakit yang muncul ditemukan penyakit-penyakit biasa seperti leptuporosis, sedangkan penyakit yang mengarah PTSD teridentifikasi Psikosa gila neorosa : cemas kemrungsung, hampir semua merasakan neorosa. Posko-posko disediakan untuk menangani kasus-kasus kejiwaan, diare, gatal-gatal, kegawatan psikis akibat banjir. Asal stressor nya ditangani, kemudian diberi obat anti kecemasan. Kasus kejiwaan tidak diberikan perhatian khusus akan tetapi
terintegrasi dalam penanganan bencana secara
keseluruhan.
32
c. Kabupaten Cilacap 1). Kondisi daerah yang terkait dengan terjadinya berbagai bencana Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Ciamis
dan
Kota
Banjar
Provinsi
Jawa
Barat.
Terletak diantara 10804’30’’ - 109030’30’’ garis Bujur Timur dan 7030’ 7045’20’’ garis Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah 225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 24 Kecamatan, 269 Desa dan 15 Kelurahan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 M dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km, dari Kecamatan Dayeuhluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang. Wilayah Cilacap yang terkena bencana adalah kecamatan Cilacap Selatan, Tengah dan Utara, Kecamatan Adipala, Binangun dan Nusa Ungu. Kecamatan Kroya terkena angin puting beliung. Daerah Cilacap yang terkena Gelombang Tsunami adalah Adipala, Binangun dan Kroya. Di Kecamatan Binangun, korban terbanyak adalah yang saat itu sedang berada di kolam renang. Kecamatan-kecamatan tersebut berada di pantai selatan yang pada umumnya pada dataran rendah. Di wilayah tersebut dialiri berbagai sungai besar seperti Citanduy dan Serayu. Kondisi seperti ini menjadikan daerah dataran rendah berpotensi terkena bencana banjir maupun tsunami. 2). Peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang terkait dengan Penanggulangan Bencana. Dalam melakukan penanggulangan bencana selama ini dibantu oleh
tim
dari
Korem.
Pembentukan
tim
Satuan
Pelaksana
33
Penanggulangan Bencana dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan informasi dari Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Cilacap: Sebagai implementasi PP 41/2007 saat ini dalam persiapan pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana.
Satlak
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
yang
ada
27 Tahun
sekarang
dibentuk
2006. Saat terjadi
bencana (masa tanggap darurat), beberapa kelompok yang turut membantu adalah: Warga di daerah bencana, masyarakat sekitar daerah bencana, Parpol dan Ormas. Beberapa psikolog dari universitas Gajah Mada (UGM) melatih Tim Satlak selama 2 hari dan langsung turun lapangan untuk mendeteksi adanya gangguan kejiwaan para korban bencana. Mereka yang sudah dilatih diterjunkan di Kecamatan Adipala dan Kecamatan Binangun. Khusus Penanganan trauma psikis di daerah bencana dilakukan oleh tim tersendiri dan belum terorganisir (mereka datang sendiri-sendiri dan melakukan kegiatannya tanpa koordinasi dengan satlak). Tindakan pemerintah dalam membantu mengurangi kepanikan adalah dengan memberikan pengumuman untuk masyarakat agar tenang dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya ke masyarakat. Selain itu pemerintah juga memasang pamflet ataupun stiker ataupun baliho tentang ciri2 adanya tsunami (setelah sekitar 2 minggu setelah kejadian bencana).Untuk mengurangi trauma psikis pada anak-anak, 1 hari dan 3 hari sesudah bencana diadakan kegiatan permainan untuk menghibur anak-anak. Berdasarkan laporan dari petugas satlak yang dibantu oleh tim dari fakultas psikologi UGM saat mengidentifikasi gangguan kejiwaan pasca bencana ternyata tidak ditemukan anak-anak yang parah kondisi kejiwaannya. Ternyata evaluasi kondisi kejiwaan anak-anak satu bulan pasca kejadian bencana tidak dilakukan sehingga tidak diketahui apakah terjadi PTSD pada anak-anak setelah satu bulan dari kejadian bencana. NGO dari Australia mengadakan kegiatan untuk RELAKSASI bagi para korban bencana (untuk orang dewasa) dan ini dilakukan pada hari ke 3 sesudah bencana selama 1 hari. Untuk korban dengan trauma fisik
34
langsung dirujuk ke RSUD Cilacap. Puskesmas bersama dengan PMI juga mendirikan Pos Pertolongan Pertama. Mengenai PTSD: sedikit institusi yang melakukan kegiatan pengenalan dini adanya PTSD. Tim dari Australia telah membuka semacam tempat pengobatan yang isinya untuk membantu meringankan beban mental (semacam yoga) selama 3 hari. Setelah itu tidak ada berita kelanjutannya lagi. Belum ada petugas khusus menangani kejiwaan yang datang untuk membimbing pendeteksian dini PTSD. Berdasarkan informasi dari perawat yang bertugas di Puskesmas setempat dan terlibat langsung saat kejadian bencana, diceritakan bahwa ada mahasiswa UGM yang mengumpulkan anak-anak dan memberikan penyuluhan. Ini hanya berlangsung 1 malam dan dilakukan 1 bulan setelah kejadian. Ada korban yang menderita patah tulang dan dirujuk ke RS. Follow up setelah kembali dari RS tidak dilakukan (termasuk juga follow up apakah ada gangguan kejiwaan pasca trauma bencana juga tidak ada). Saat dilakukan simulasi (bulan september 2006) ada masyarakat yang masih histeris karena mengingat kejadian bencana yang dialaminya dahulu. Pada level Provinsi bergerak/bertindak sesuai dengan skala bencana. Pada bencana di Cilacap, Pemerintah provinsi mengirimkan tim awal untuk melihat data kejadian dan memberikan masukan bagi pelaksana penaggulangan bencana di kabupaten. Satlak mengambil data dari lokasi dan dari media informasi tentang bencana yang terjadi. Saat terjadi tsunami, kurang lebih 5 jam setelah kejadian, tim dari propinsi dan gubernur datang meninjau lokasi. Bantuan TNI dan Polri bagus sekali karena langsung bertindak membantu tanpa diminta. PMI dari 5 kabupaten diluar Cilacap datang membantu di Adipala dan Desa Karangbenda. LSM yang terlibat membantu korban bencana ada yang bagus dan ada yang nakal ( hanya pasang spanduk tetapi tidak ada kegiatan nyata yang dilakukan). Tanggapan masyarakat terhadap upaya bantuan korban bencana ini ada sebagian yang justru tidak mau pulang
35
dari tempat pengungsian karena mereka ingin mendapatkan jatah makan. Disamping itu juga masih ada yang merasa takut kalau kejadian terulang lagi. Beberapa kelemahan Satlak yang dapat diidentifikasi sendiri oleh anggota tim Satlak adalah: a. Kegiatan
Satlak
dapat
berjalan,
tetapi
ternyata
belum
terkoordinasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik. b. Banyak bantuan yang datang dari luar kabupaten Cilacap dan langsung ke lapangan tanpa lapor atau pemberitahuan ke Satlak. c. Dalam penanganan bencana kadang-kadang masih muncul egosentris dari masing-masing instansi. d. Belum adanya standar operasional penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun pusat. PMI telah melakukan ‘drill’ simulasi penanganan bencana di Adipala dan Karangbenda (bersama dengan PMI Pusat) yang diikuti oleh sekitar 5000 orang.
Beberapa pelatihan penanggulangan bencana telah
dilakukan di kabupaten cilacap antara lain: a. Dari LIPI yaitu mengadakan kajian sosial ekonomi, FGD, ceramah pembekalan pada Birokrat dan masyarakat serta pelajar, lomba melukis dengan tema bencana, Pameran tentang bencana, Lomba Debat pelajar tentang bencana, simulasi. b. Dari PSB UGM dengan lokasi di desa Binangun dan bidara payung. Kegiatan ini berupa: memberi penyuluhan dan melatih aparat ( 2 orang dari pemda, dan 2 orang tokoh masyarakat) untuk menjadi fasilitator dalam rangka penanggulangan bencana. c. Kesinambungan dari kegiatan diatas belum ada. UGM saat ini kegiatannya sudah berhenti. Saat ini satlak PB dengan GTZ dan Pemda Kebumen dan kabupaten Bantul bekerjasama untuk membuat Early Warning System (workshop). d. Kabupaten Cilacap diikutkan dalam kerjasama dengan GTZ karena dinilai oleh pusat penanganan bencana di Cilacap dianggap bagus
36
sehingga dapat ‘award’ dana untuk membangun rumah pusat pengendalian operasi bencana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan di kemudian hari adalah: a. Pemahaman masyarakat tentang gempa dan tsunami masih kurang b. Tata kota terutama dalam hal penyediaan dan pemanfaatan sistem peringatan dini terhadap tsunami masih belum siap. c. Masih kurangnya sosialisasi adanya ‘shelter’ (tempat-tempat mencari perlindungan) bila terjadi tsunami / bencana. d. Belum dibentuk masyarakat siaga bencana.
d. Kabupaten Brebes 1). Kondisi daerah yang terkait dengan terjadinya berbagai bencana Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat dari Propinsi Jawa Tengah dan terletak di antara : Bujur Timur : 1080 41’37,7” – 109011’28,92” Lintang Selatan : 6044’56,5” - 70 20’51,48”. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Sebelah Selatan: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, Sebelah Barat : Provinsi Jawa Barat. Ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 3 M (Ibu Kota Kab. Brebes) Jarak Terjauh Utara s/d Selatan 58 km, Barat s/d Timur 50 km. Luas Wilayah Kabupaten Brebes adalah 1.661,17 Km2, tersebar di 17 Kecamatan dengan topografi 5 Kecamatan merupakan daerah pantai, 9 Kecamatan dataran rendah dan 3 Kecamatan dataran tinggi. Jumlah penduduknya sekitar 1.765.564 jiwa (2006). Iklim sesuai dengan letak geografis, yaitu merupakan iklim daerah tropis. Dalam satu tahun hanya ada 2 (dua) musim yaitu musim kemarau antara bulan April – September dan musim penghujan antarabulan Oktober – Maret.
37
Seperti di daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes juga tidak luput dari berbagai bencana alam. Potensi bencana alam di wilayah kabupaten Brebes meliputi banjir dan rob yang sering terjadi di wilayah Brebes utara; angin puting beliung banyak terjadi di wilayah tengah;
dan tanah longsor sering melanda di wilayah
pegunungan Brebes barat daya yang merupakan dataran tinggi (dengan puncaknya Gunung Pojoktiga dan Gunung Kumbang; yaitu di wilayah Kecamatan Bantarkawung) dan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet Salah satu Kecamatan dari 3 kecamatan dataran tinggi adalah Kecamatan Bantarkawung berjarak kurang lebih 58 Km kearah selatan kota Brebes. Bantarkawung mempunyai wilayah pegunungan yang mengalami bencana tanah longsor yaitu di dukuh Marenggeng Desa Sindangwangi. Usaha matapencaharian penduduk sebagian besar budidaya tanaman bawang merah yang dalam penggarapannya merambah sampai pegunungan.
2). Peraturan - peraturan ataupun kebijakan yang terkait dengan Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 360/2005 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di wilayah Kabupaten Brebes, sebagai acuan bagi Satlak didalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam rangka menghadapi bencana. Prosedur tetap dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada segenap instansi/aparat sipil, TNI dan lembaga keamanan di wilayah Kabupaten Brebes dalam menanggulangi bencana yang timbul di daerahnya dengan segala akibatnya agar dihindarkan kerugian yang lebih besar. Tujuan dengan adanya prosedur tetap adalah adanya suatu koordinasi kerjasama, keterpaduan dan kelestarian langkah untuk mencapai kecepatan serta ketepatan bertindak terhadap bencana. Struktur yang disusun terdiri dari Satlak PB dan Satgas-Satgas yang terdiri : Satgas Pencarian, Penyelamatan dan Pengungsian, Satgas Pengadaan
38
pangan/Logistik, Satgas Kesehatan, Pengobatan dan Perawatan, Satgas Prasarana Fisik, Ekonomi, Produksi dan Pertanian, Satgas Keamanan, Satgas Penerangan dan Satgas Sosial. Dalam urian tugas Satgas tersebut utamanya Satgas Kesehatan, Pengobatan dan Perawatan masih focus kepada kewaspadaan munculnya penyakit-penyakit yang timbul pasca bencana seperti Ispa, diare, penyakit kulit. Sedangkan penyakit-penyakit kejiwaan belum menjadi perhatian sebagaimana yang terdapat pada kabupaten lainnya. Ketika terjadi tanah longsor yang mengakibatkan meninggal 7 orang di dukuh Marenggeng tersebut maka peran Puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Bantarkawung menjadi penting, oleh karena selain sebagai petugas paramedis juga melakukan terapi kejiwaan terhadap para korban dan keluarganya bersama kepala dukuh melalui berbagai kegiatan kerohanian. e. Kabupaten Klaten 1). Kondisi daerah yang terkait dengan terjadinya berbagai bencana Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yang wilayahnya berbatasan dengan daerah Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Klaten terletak diantara 1100 30'– 1100 45'Bujur Timur dan 70 30'– 70 45'Litang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 665,56 km2. Disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogayakarta) dan disebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali. Menurut topografis, kabupaten Klaten terletak diantara gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter diatas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan. Ditinjau dari ketinggian, wilayah kabupaten Klaten terdiri dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 9,72% terletak di ketinggian 0-100
39
meter dari permukaan aitr laut. 77,62% terletak di ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-600 meter dari permukaan air laut. Keadaann iklim Kabupaten klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih bergati sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28-30” Celsius dengan curah hujan rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan januari (350 mm) dan curah hujan terendah bulan Juli (8 mm). Bencana yang terjadi di Kabupaten Klaten selain gempa bumi juga angin puting beliung dan letusan gunung berapi. Lokasi Kecamatankecamatan yang terjadi bencana gempa adalah kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. 2). Peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang terkait dengan Penanggulangan Bencana Dalam rangka Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2005 telah dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kabupaten Klaten. Dalam struktur Satgas terdapat Kelompok Kerja yang terdiri dari : Pokja Pencarian Pertolongan dan Penyelamatan, Pokja Kesehatan, Pokja Pekerjaan Umum, Pokja Sosial dan Pokja Keamanan. Operasionalisasi dari kelompok kerja tersebut lebih didasarkan pengelompokan dinas/instansi dan stakeholder sesuai dengan fungsi masing-masing. Di dalam Pokja kesehatan sudah termasuk meliputi masalah-masalah kejiwaaan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi rumah sakit jiwa yang kebetulan berlokasi di Kabupaten Klaten. Secara organisatoris kepala Kesbanglinmas menjadi Sekretaris Satuan Pelaksana (Satlak) Penanganan Bencana. Selama ini Satlak sudah melakukan sosialisasi penanggulangan bencana untuk gunung merapi, angin ribut. Selama ini bila terjadi bencana, bantuan untuk bencana diatur oleh Satlak namun dalam
40
pelaksanaannya memang masih ada yang langsung mendapat bantuan dari luar ke masyarakat tanpa melalui Satlak. Pasca bencana, penanganan korban dan kondisi wilayah bencana ditangani oleh masing-masing SKPD termasuk juga ada siraman rohani dan hiburan yang langsung ke masyarakat. Pengalaman dengan penanggulangan bencana akibat Merapi: Setiap yang akan melakukan pengajian/siraman rohani ke tempat pengungsian harus mendaftar dahulu ke petugas di pos Satlak yang ada di desa Dompol, Kemalang, Keputran dan Ngemplak Seneng. Sesaat setelah kejadian bencana dan masih dalam tahap ‘tanggap darurat’, organisasi yang selalu ikut berperan dan sebagai penunjang kegiatan kesbanglinmas adalah: PMI, SAR, RAPI, ORARI dan TNI + POLRI. Setelah masa tanggap darurat, seksi di kesbanglinmas yang bergerak untuk masa pasca bencana adalah seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi (PR). Berdasarkan keterangan Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Klaten: Satlak akan berubah nantinya menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pengalaman mengenai adanya PTSD dikemukakan oleh Bapak Sukamto (kasi Linmas): kakaknya sampai sekarang tidak mau keluar rumah karena masih bingung bila keluar rumah. Hal ini dikarenakan saat bencana gempa bumi di Klaten dia melihat sendiri keadaan lingkungan sekelilingnya
yang hancur
berantakan. Dia sering mengucapkan kata-kata ‘ aku mengko urip karo sopo?’ , ‘ omahku neng ngendi?’. Kakak bapak Sukamto ini sudah berobat selama 3 bulan di Rumah Sakit Jiwa namun kondisi masih tetap tidak berubah. Saat ini sudah lepas terapi dan hanya di rumah saja. Bapak Sukamto sendiri juga mengalami ‘syok/stres ’ tetapi hanya berlangsung sekitar 1 minggu dan setelah itu kembali seperti biasa namun kadang ketakutan masih muncul. Saat setelah bencana, yang dirasakan Pak Sukamto (juga sebagai masyarakat yg menjadi korban bencana) yaitu akan sangat senang sekali apabila ada orang yang membawa makanan siap
saji dan
merasa
tidak
sendiri karena
masih ada
yang
memperdulikannya. Keinginan para korban bencana sesaat setelah kejadian bencana adalah ada yang dapat memberikan kesejukan jiwa
41
misalnya ada psikolog ataupun dokter jiwa yang datang memberikan penguatan jiwa. Selain itu untuk anak-anak perlu segera dilakukan penghiburan dengan melalui didatangkannya orang-orang yang dapat menghibur anak-anak melalui permainan. Di daerah Wedi, tiga bulan pertama setelah kejadian bencana banyak dari pondok pesantren, LSM, Partai ataupun Ormas yang datang dan ada juga yang sampai menginap di daerah bencana untuk memberikan bantuan.
Dari yang datang
tersebut ternyata yang banyak diingat adalah yang dari pondok pesantrean Malang karena banyak membantu masyarakat korban bencana. Dari gereja juga ada yang datang dan banyak memberikan hiburan pada anak-anak dalam bentuk permainan. Untuk bantuan kejiwaan yang membantu > 3 bulan ternyata tidak ada. Setelah 3 bulan memberikan bantuan terus putus dan tidak ada kesinambungannya. Tanggapan warga yang terkena bencana mengenai adanya para pemberi bantuan dari luar daerah mereka adalah pada mulanya mereka banyak yang curiga dan khawatir saat mengetahui bahwa banyak anak-anak yang dibawa ke suatu tempat, namun setelah diberi pengertian dan sosialisasi mereka mau menerima karena tujuannya adalah untuk menghibur anakanak. Sejauh ini (saat wawancara) prosedur tetap untuk koordinasi dan integrasi bantuan saat terjadinya bencana masih belum ada. Mengenai evaluasi kegiatan pasca bencana gempa bumi sampai saat saat ini masih dilakukan tetapi tidak lagi setiap hari seperti pada waktu masa ‘tanggap darurat’. Saat ini (2008) lebih difokuskan pada koordinasi bulanan untuk antisipasi adanya bencana dan lebih banyak pada kegiatan simulasi menghadapi bencana. Koordinasi selama masa tanggap darurat dilakukan antara provinsi-kabupaten-kecamatan tempat terjadinya bencana. Provinsi mendirikan semacan krisis senter di tempat bekas pabrik gula Gondang. Kabupaten mendirikan posko di pendopo kabupaten dan kecamatan tempat terjadi bencana mendirikan posko lapangan. Koordinasi provinsikabupaten-kecamatan berdasarkan evaluasi yang dilakukan masih perlu ditingkatkan koordinasinya dalam pengadministrasian bantuan untuk
42
korban bencana. Juga untuk di lapangan perlu koordinasi antar posko ditingkatkan sehingga tidak simpang siur informasi dan penyaluran bantuan. Untuk kejadian angin ribut, sebenarnya dari lembaga yang berwenang (meteorologi) sudah menginformasikan bahwa akan terjadi angin ribut, hanya lokasi tepatnya tidak diinformasikan.Berdasarkan informasi dari kepala Kesbanglinmas Struktur penanganan bencana diwadahi dalam Surat
Keputusan yang memuat bagian-bagian PP
(Pencarian pertolongan), PR (Penyelamatan dan Rehabilitasi), PU , Sosial, Kesehatan ( Rumah sakit, PMI, Ormas-ormas yang menangani kesehatan). Penanganan saat bencana berdasarkan pengalaman terhadap gunung merapi dan gempa dinilai masih kurang maksimal. Penanganan bencana pasca tanggap darurat mendapat bantuan dari bidang : Pendidikan (mental spiritual), Kesehatan dan kejiwaan (Oleh RSJ Klaten, RSU), LSM lokal dan asing, Organisasi Keagamaan. Tahun 2006-2007 merupakan tahun rekonstruksi, tahun 2008
tahap
penyempurnaan penanganan bencana. Pengalaman yang didapat saat menangani bencana gempa bumi: Dalam kaitannya dengan pemberian bantuan, ada partai tertentu yang ingin dicatat nama partainya sebagai organisasi yang memberikan bantuan tetapi kenyataannya tidak pernah ke lapangan. Selain itu juga terlihat bahwa sebelum kejadian bencana karakter masyarakat tertentu yang tadinya baik menjadi tidak baik (menjadi masyarakat yang senang meminta-minta). Dalam menangani bencana tidak terlepas dari karakter masyarakat. Untuk saat ini (tahun 2008), sosialisasi penanganan dan persiapan menghadapi bencana menjadi sangat penting dilakukan. Para korban yang menderita patah tulang dan saat ini harus lepas ‘pen’ ditanggung oleh pemerintah. Pada saat ini perlu ditekankan untuk membangun karakter masyarakat dan ini perlu dukungan dari anggota dewan. APBD kabupaten Klaten saat ini masih difokuskan untuk penanganan pasca gempa. Prosedur tetap penanganan bencana belum tersedia untuk kesehatan Jiwa. Selama ini Rumah Sakit Jiwa Wedi yang membantu menangani kesehatan jiwa. Bila ada kejadian PTSD langsung diminta ke RSJ. Menurut dr. Agus (dinas
43
kesehatan Klaten) Saat terjadi bencana keadaan kacau dan petugas bingung karena belum pernah mengalami dan belum ditraining mengatasi/’memanage’ situasi pasca bencana. Sedangkan saat ini Klaten untuk personilnya dan sarana lebih siap dalam hadapi bencana karena setelah bencana gempa banyak pihak dari dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan pelatihan dalam mengatasi bencana. Pernah dilakukan intervensi untuk anak-anak korban gempa dalam rangka kesehatan jiwa yang dilakukan oleh Tim gabungan dari Jakarta bersama personil RSJ Klaten. Selain anak2 yang ditangani, orangtua dari anak tsb untuk dilatih sehingga bisa menangani anaknya yg menderita gangguan jiwa pasca gempa. Pada level Kecamatan (Puskesmas Gantiwarno), sebagai salah satu lokasi gempa, menurut keterangan Kepala Puskesmas pada saat terjadi bencana, lebih banyak menangani yang trauma fisik dari pada yang trauma kejiwaan. Ada petugas dari pusat (Depkes) yang datang sekitar 3-4 minggu pasca bencana dan membagi kuesioner tentang kesehatan jiwa. Selain itu juga mengadakan training ke dokter dan paramedis dan menerapkan langsung kuesioner yang diberikan pada pasien yang datang berobat. Dapat dijaring 10 orang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan pasca bencana dan dirujuk ke RSJ. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang banyak membantu korban di wilayah puskesmas adalah LSM Karitas yang bergerak kearah rehabilitasi medik dan terintegrasi dengan kegiatan puskesmas. Di wilayah puskesmas ini banyak Ormas yang memberikan bantuan seperti membuat hiburan untuk anak-anak (taman bermain) namun hanya sesaat dan tidak ada kelanjutannya. Untuk PTSD memang belum ada program khusus baik itu di puskesmas ataupun di masyarakat. LSM yang yang bergerak untuk kejiwaan antara lain : World vision (selama 1 tahun ), Karitas (selama 2 tahun), Safe the children (selama 1 th). Ada orang yang cacad fisik akibat bencana (trauma tulang belakang) dan ditangani oleh LSM tetapi belum maksimum. Puskesmas dan Dinas Kesehatan belum mempunyai psikolog. Petugas RSJ pernah datang sebelum
44
kejadian bencana untuk melakukan assesment pembentukan posyandu jiwa. Koordinasi antara Dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas dalam hal kejiwaan terbatas
pada pemeriksaan penyaring dengan
menggunakan check list dari Departemen Kesehatan (passive case finding/pada pasien yang datang ke puskesmas). Dari Dinas Provinsi Jawa Tengah pernah sekali melakukan pelatihan diagnosis gangguan kejiwaan. Pada saat kejadian bencana kendala yang dihadapi puskesmas saat kejadian bencana adalah banyak obat-obatan yang sudah expired. Pernah juga terjadi ‘HISTERIA MASSAL’ yaitu banyak masyarakat yang tiba-tiba menderita diare dan badan lemas sehingga perlu banyak infus yang digunakan dan dikirim ke rumah sakit. Badan Dunia yang ikut terlibat memberikan bantuan saat bencana gempa adalah: UNFPA ( Food Progam), UNICEF. Kedatangan pakar Geology yang memberikan keterangan tentang keadaan sebenarnya yang terjadi ternyata banyak membuat masyarakat lebih tenang. f. Kabupaten Banjarnegara 1). Kondisi daerah yang terkait dengan terjadinya berbagai bencana. Kabupaten Banjarnegara mempunyai luas wilayah 1.064,52 km persegi, terbagi menjadi 20 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 279 Desa. Terletak antara 7012'sampai 7031'Lintang Selatan dan 231'sampai 308' Bujur Timur. Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah bagian barat dengan luas wilayah 106,970,99 Ha,terdiri dari 20 Kecamatan 273 Desa dan 5 Kelurahan. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara terdiri dari Laki-laki : 430.670 Orang dan Wanita : 431.813 Orang. Wilayah Kabupaten Banjarnegara sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan kabupaten Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
Purbalingga terdiri
dan dari
Banyumas. 3
Zona
Wilayah yaitu:
Kabupaten zona
utara
45
merupakan wilayah pegunungan yang lebih di kenal dengan pegunungan Kendeng Utara, rona alamnya bergunung berbukit, bergelombang dan curam. Potensi utamanya adalah sayur mayur, kentang, kobis, jamur, teh, jagung, kayu, getah pinus, sapi kereman, kambing dan domba. Juga pariwisata dan tenaga listrik panas bumi di dataran tinggi Dieng. Zona Tengah merupakan dataran lembah sungai Serayu. Rona alamnya relatif datar dan subur. Potensi utamanya adalah padi, palawija, buah-buahan, ikan, home industri, PLTA Mrica, keramik dan anyam-anyaman bambu. Zona selatan merupakan pegunungan kapur dengan nama pegunungan Serayu Selatan. Rona alamnya bergunung, bergelombang dan curam. Potensi utamanya adalah ketela pohon, gula kelapa, bamboo. getah pinus, damar dan bahan mineral meliputi marmer, pasir kwarsa, feld spart, asbes, andesit, pasir dan kerikil. Buah-buahan : duku, manggis, durian,rambutan,pisang dan jambu. Ketinggian tempat pada masingmasing wilayah umumnya tidak sama yaitu antara 40-2.300 meter dpl dengan perincian kurang dari 100 meter (9,82%), antara 100-500 meter (28,74%) dan lebih dari 1000 (24,40%). Menurut kemiringan tanahnya maka 24,61% dari luas wilayah mempunyai kemiringan 0-15% dan 45,04 dari luas wilayah mempunyai kemiringan antara 15-40% sedangkan yang 30,35% dari luas wilayahnya mempunyai kemiringan lebih dari 40%. Lokasi bencana tanah longsor di Bukit Pawenihan Desa Sijeruk kecamatan Banjarmangu, disebelah utara sebagai wilayah pegunungan kendeng. Bencana yang terjadi di kabupaten Banjarnegera pada umumnya tanah longsor dan angin kencang dan embun upas terutama di wilayah kecamatan Batur. Bencana tanah longsor pada tanggal 4 januari 2006 mengakibatkan 5 orang trauma berat, korban berusia antara 20 tahun sampai dengan 45 tahun di rujuk ke Rumah Sakit Daerah Banjarnegara setelah pasca perawatan dilakukan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan, pasien trauma sedang ada 4 anak berusia 6 tahun sampai dengan 10 tahun, penanganan oleh tim kesehatan jiwa RSUD Kabupaten
46
Banjarnegara, sedang
pasien dengan trauma ringan ada 594 orang
dengan usia bervariasi (anak sampai dengan dewasa) Berbagai bencana yang melanda kabupaten Banjarnegara merupakan indikasi bahwa wilayah Banjarnegara dapat dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh karena alam, maupun bencana yang disebabkan oleh olah manusia, pada dasarnya wilayah yang mengalami suatu bencana selalu akan mengakibatkan penderitaan manusia baik berupa korban jiwa, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana umum, kerusakan lingkungan dan hasil-hasil pembangunan.
2). Peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang terkait dengan Penanggulangan Bencana Secara formal pembentukan Satuan pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Banjarnegara melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 360/440 Tahun 2005. Divisi Satlak tersebut terdiri Koordinator operasional dan logistik bidang informasi dan komunikasi, Koorditaror operasional dan Logistik, Bidang Sarana dan prasarana, Koordinator Operasional dan Logistik Bidang sosial. Kejadian bencana merupakan suatu yang tidak diharapkan oleh manusia dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga disadari bahwa bencana dapat menghambat, mengganggu tata kehidupan dan penghidupan manusia. Oleh karena itu penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi perlu dilakukan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinir oleh Dinas/Instansi/Lembaga terkait untuk mempersiapkan, merencanakan, mengendalikan dan melakukan tindakan penanggulangan dan penanganan pengungsi agar dapat memperkecil/mengurangi penderitaan korban akibat bencana. Agar kegiatan
penanggulangan
bencana
dan penanganan
pengungsi dapat dilakukan secara maksimal, maka diperlukan adanya lembaga atau organisasi penangulangan bencana dan penanganan
47
pengungsi mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten
meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan,
rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum, pada saat dan setelah bencana, sedangkan kegiatan penanganan pengungsi meliputi : tanggap darurat,
penampungan,
pemindahan
dan
pengembalian/relokasi
pengungsi. Lembaga penanganan bencana di Kabupaten Banjernagara adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP), sementara di Tingkat Kecamatan adalah unit operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sedangkan tingkat Desa adalah Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tingkat desa/kelurahan, maka diatur mekanisme dalam suatu sistem yang dapat mendorong kemandirian dan keswadayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan melakukan berbagai upaya antisipatif dan partisipatif, secara terpadu melalui swadaya masyarakat yang dipelopori oleh Satuan Hansip/Linmas yang terlatih di bawah koordinasi Kepala Desa. 2. Gambaran khusus: a. Prosedur identifikasi PTSD: Meskipun sebagian besar identifikasi PTSD secara khusus dalam suatu kejadian bencana di wilayah kabupaten yang diteliti belum dilakukan, namun demikian dari prosedur identifikasi PTSD dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Beberapa usaha untuk mengidentifikasi adanya gangguan jiwa di daerah bencana justru datang dari luar, artinya bukan inisiatif dari lembaga kesehatan setempat tetapi dari institusi pendidikan (Tim psikolog dari Universitas Indonesia ataupun Gajah Mada). Ada inisiatif dari Departemen Kesehatan Pusat untuk melakukan deteksi adanya PTSD namun hanya
48
dilakukan pada satu wilayah bencana dan tidak dilakukan pada daerah yang terkena bencana. Rumah Sakit Jiwa Klaten melakukan identifikasi adanya PTSD beberapa hari setelah kejadian bencana di daerah Kabupaten Karanganyar dan ternyata tidak menemukan penderita PTSD. Pelatihan pada petugas kesehatan (dokter puskesmas dan paramedis) di wilayah bencana mengenai PTSD pernah dilakukan namun tidak ada kelanjutannya. Berdasarkan laporan dari responden, mereka yang melakukan usaha identifikasi adanya PTSD adalah dari kalangan psikolog, dokter ahli jiwa , mahasiswa dan peneliti. Belum ada instrumen khusus/standar yang dipakai untuk melakukan identifikasi adanya PTSD di lokasi bencana. Mengingat tim peneliti tidak bisa menemui mereka yang terlibat langsung saat melakukan identifikasi PTSD, sehingga informasi apakah mereka telah melakukan persiapan instrumen dan didiskusi dengan pakar PTSD serta bagaimana cara mengumpulkan data untuk identifikasi adanya PTSD tidak dapat digali. Begitu juga dengan hambatan dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang mengenai identifikasi adanya PTSD pada korban bencana tidak dapat diperoleh. b. Penanganan penderita PTSD pasca bencana: Berdasarkan wawancara dengan petugas kesehatan maupun petugas rumah sakit di wilayah bencana, ternyata mereka tidak mengidentifikasi adanya PTSD.
Mengingat hal tersebut maka informasi tentang cara
penanganan dan lama penanganan bagi para penderita PTSD tidak dapat dilaporkan dalam penelitian ini. Pada saat wawancara dengan responden, secara tidak langsung mereka sadari beberapa orang mengalami gejala adanya PTSD. Gejala tersebut
adalah
adanya rasa was-was apabila berhadapan dengan
situasi/keadaan yang mirip saat kejadian bencana, merasa ingin menghindari dari situasi/keadaan yang membawa kenangan saat terjadinya bencana, keadaan ini dirasakan lebih dari 2 bulan pasca bencana. Mereka ternyata berusaha untuk mengatasi keadaan ini dengan banyak ‘sharing’ pada orang
49
lain tentang kondisinya dan mengikuti kegiatan ‘siraman rohani’ sehingga membuat lebih tenang. c. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan kejadian PTSD Pada penelitian ini lebih banyak didapati usaha untuk mengatasi stress dari pada pencegahan maupun penanggulangan terjadinya PTSD. Usaha-usaha tersebut antara lain adalah dilakukannya panggung hiburan di daerah pengungsian baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. dilakukan pijat relaksasi untuk mengurangi stress, didatangkan alim ulama/rohaniawan untuk melakukan siraman rohani bagi korban bencana. Penyelenggaraan
kegiatan
tersebut
merupakan
bantuan
dari
sukarelawan ataupun donatur untuk para korban bencana. Pelaksana kegiatan tersebut dapat bekerjasama dengan masyarakat sekitar yang tidak terkena bencana ataupun dengan mahasiswa dan para sukarelawan dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Pada umumnya kegiatan ini dilangsungkan pada beberapa hari setelah kejadian bencana dan umumnya dilakukan maksimum 2 kali. Untuk kegiatan siraman rohani pada umumnya lebih sering dilakukan walaupun sudah tidak mendatangkan rohaniawan ‘kondang’, namun dapat diteruskan dengan kegiatan keagamaan yang diasuh oleh rohaniawan setempat bersamasamadenga pwetugas medis. Tanggapan masyarakat dengan dilakukannya kegiatan tersebut dalam rangka mengurangi beban stres korban bencana umumnya menyatakan kegiatan semacam ini membantu namun sifatnya untuk sementara. Mereka cenderung lebih memilih kegiatan yang sifatnya periodik dilakukan dan bukan hanya insidental saja. Khusus bagi para petugas kesehatan di wilayah bencana, ada usaha untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan ketrampilan tentang PTSD dan cara pengelolaannya. Kegiatan ini tidak selalu dijumpai pada wilayah bencana yang diteliti. Kesinambungan / monitoring dan evaluasi dari kegiatan ini ternyata tidak dilakukan sehingga kegiatan ini menjadi terputus ditengah jalan.
50
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dari bidang kesehatan maupun diluar bidang kesehatan dapat disimpulkan bahwa peraturan atau kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan PTSD dalam kaitannya dengan kejadian bencana belum ada. Pengaturan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama ini yang terkait dengan upaya mengurangi stres para korban bencana masih sebatas kebijakan masing-masing daerah/lokasi bencana dan belum khusus mengarah ke pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD pasca bencana. d. Peran lembaga pemerintah non kesehatan dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana: Lembaga pemerintah non kesehatan disini meliputi Dinas Sosial, Pekerjaan Umum, Kesbanglinmas, TNI dan Polri. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan ternyata hampir seluruh responden yang berasal dari lembaga pemerintah non kesehatan tidak mengetahui tentang PTSD. Mereka masih mengetahui apabila ditanyakan tentang gangguan kejiwaan dan seperti apa gambaran seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Pada saat kejadian bencana dalam kaitannya dengan keadaan korban bencana, konsentrasi mereka adalah menyelamatkan korban dan bagaimana korban ini dapat tetap bertahan hidup. Sekitar seminggu setelah kejadian bencana biasanya peran lembaga pemerintah non kesehatan dalam upaya penyelamatan korban (evakuasi) dihentikan. Untuk urusan kesehatan korban selanjutnya pada umumnya diserahkan pada instansi kesehatan pemerintah ataupun non pemerintah untuk perawatan selanjutnya. Tindak lanjut dari lembaga pemerintah non kesehatan pasca kejadian bencana pada para korban bencana
dalam kaitannya dengan
pencegahan/penanggulangan PTSD belum ada.
51
e. Peran lembaga non pemerintah dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana Lembaga non pemerintah yang dimaksud disini adalah baik yang dalam bidang kesehatan maupun non kesehatan, termasuk didalamnya adalah parpol dan ormas serta lembaga asing. Lembaga non pemerintah bidang kesehatan yang berperan secara khusus dalam upaya identifikasi, penanganan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah
bencana
belum ada. Beberapa lembaga non pemerintah yang menangani bidang kesehatan telah mencoba untuk meringankan beban korban bencana dengan mendirikan posko kesehatan tetapi fokus pada kesehatan fisik dan sebagian kecil yang menyentuh kesehatan mental.
Untuk yang
pelayanannya telah menyentuh kesehatan mental pada umumnya adalah upaya untuk membuat korban lebih tenang pikirannya (melakukan pijat stres, memberikan acara hiburan pada korban). Kegiatan ini ternyata hanya bersifat insidental dan kesinambungan dari kegiatan ini di masa rehabilitasi dan recovery ternyata tidak ada. Kegiatan dalam rangka usaha mengurangi stres korban bencana yang dilakukan/diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah pada umumnya bekerjasama dengan lembaga pemerintah terkait untuk koordinasi pelaksanaannya. Pada umumnya kegiatan dilakukan beberapa hari setelah kejadian bencana. Peraturan/kebijakan pemerintah yang mengatur peran lembaga non pemerintah dalam kaitannya dengan upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana belum ada. f. Pola pengelolaan PTSD pasca bencana secara terintegrasi: Mengingat bahwa kegiatan terintegrasi dalam upaya identifikasi, penanganan , pencegahan dan penanggulangan PTSD di daerah bencana yang diteliti belum dijalankan, maka
pola pengelolaan PTSD pasca
bencana tidak dapat digambarkan. Beberapa hal/kegiatan yang ditemui
52
peneliti
selama
kegiatan/upaya kejiwaan
wawancara
dengan
responden
mengidentifikasi/menangani
meskipun
bukan
ternyata
penderita
dikhususkan
untuk
ada
gangguan pencegahan/
penanggulangan PTSD. Kegiatan tersebut antara lain adalah Upaya penjaringan/identifikasi penderita gangguan kejiwaan pasca bencana oleh salah satu lembaga pemerintah di Jakarta , pelatihan dokter puskesmas untuk identifikasi dan penanganan penderita gangguan kejiwaan pada korban bencana yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan (pusat), Kegiatan pijat relaksasi untuk memberikan ketenangan pada korban bencana yang dilakukan oleh relawan dari luar negeri, kegiatan hiburan bagi anak-anak dan juga hiburan massal bagi orang dewasa. Belum terlihat adanya perencanaan sebelumnya dalam penanggulangan kejadian PTSD oleh tim penanggulangan bencana kecamatan, kabupaten maupun Provinsi. kejiwaan
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memulihkan kondisi korban
bencana
terlihat
tanpa
direncanakan
dan
dikoordinasikan sebelumnya tentang kapan, dimana dan bagaimana penyelenggaraannya. Hal
utama
kesinambungan
yang
dari
terlihat
kegiatan
jelas
upaya
adalah
tidak
mengidentifikasi
adanya ataupun
memulihkan kondisi kejiwaan para korban bencana. Pada umumnya mereka melakukan kegiatan secara hampir bersamaan setelah kejadian bencana. Pada saat tahap rekonstruksi dan tahap rehabilitasi tidak ada kegiatan monitoring maupun evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Pengaturan kegiatan selama ini diatur oleh Tim penanggulangan bencana setempat yang bekerjasama dengan Kesbanglinmas, serta TNI dan Polri untuk urusan keamanan selama kegiatan berlangsung. Belum ada peraturan/kebijakan khusus dari pemerintah daerah maupun pusat yang mengatur mengenai pola pengelolaan PTSD pasca bencana secara terintegrasi.
53
B. Pembahasan Beberapa hal yang akan dibahas disini adalah: 1. Beberapa usaha untuk identifikasi PTSD dilakukan beberapa saat setelah kejadian bencana. Menurut teori, PTSD muncul paling tidak satu bulan setelah bencana baru bisa didiagnosis. Sementara itu yang melakukan identifikasi adanya PTSD tidak melakukan identifikasi ulangan setelah lebih dari 1 bulan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, meskipun tidak dilakukan secara terintegrasi, ditemukan adanya usaha dari institusi yang terkait dengan kesehatan kejiwaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah untuk mengidentifikasi adanya gangguan kejiwaan pada para korban. Pada umumnya
kegiatan ini
dilakukan pada beberapa hari setelah kejadian bencana. Dari hasil pemeriksaan kejiwaan para korban yang dilakukan beberapa hari setelah kejadian bencana memang menunjukkan tidak ada yang mengarah kepada adanya gangguan kesehatan termasuk didalamnya PTSD. Hal ini bisa dimengerti karena memang rentang munculnya PTSD belum terlampaui. Sebenarnya perlu ulangan untuk pemeriksaan adanya PTSD sekitar 1 bulan setelah kejadian bencana. Hal ini bisa dilakukan oleh tim khusus dari institusi kesehatan jiwa ataupun oleh puskesmas setempat yang sudah dilatih. Akan lebih bagus apabila kegiatan ini dilakukan secara active case finding dibandingkan secara passive case finding (penderita datang ke pelayanan kesehatan). Pelayanan secara active case finding memang memerlukan waktu dan dana yang lebih banyak, namun hasilnya akan lebih bagus dibandingkan yang passive case finding. Ketersediaan dana memang juga menjadi pertimbangan untuk bisa melakukan kegiatan ini. Lepas dari apakah active atau passive case finding, perlu diperhatikan / dibuat instrument yang ‘tepat’ untuk diagnosis lapangan kasus PTSD. Untuk mendapatkan instrument yang ‘tepat’ tersebut perlu adanya kerjasama untuk pembuatannya antara institusi kesehatan jiwa, institusi kesehatan serta institusi pendidikan. Akan lebih baik apabila melibatkan institusi tersebut diatas yang ada di sekitar daerah bencana, sehingga akan mempermudah monitoring dan evaluasinya.
54
2. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa anggota tim penanggulangan bencana juga perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai PTSD, sehingga akan berguna bagi diri sendiri (yang menyaksikan/mengalami bencana) maupun berguna saat membantu korban mengatasi PTSD. 3. Pola pengelolaan PTSD pasca bencana secara terintegrasi nampaknya belum dilakukan. Meskipun telah diupayakan adanya
penjaringan/identifikasi
penderita gangguan kejiwaan pasca bencana dan pelatihan dokter puskesmas untuk identifikasi dan penanganan penderita gangguan kejiwaan. Belum terlihat adanya perencanaan sebelumnya dalam penanggulangan kejadian PTSD oleh tim penanggulangan bencana kecamatan, kabupaten maupun Provinsi. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memulihkan kondisi kejiwaan
korban
bencana terlihat tanpa direncanakan dan dikoordinasikan sebelumnya tentang kapan, dimana dan bagaimana penyelenggaraannya. Hal utama yang terlihat jelas adalah tidak adanya kesinambungan dari kegiatan upaya mengidentifikasi ataupun memulihkan kondisi kejiwaan para korban bencana. Pada umumnya mereka melakukan kegiatan secara hampir bersamaan setelah kejadian bencana. Pada saat tahap rekonstruksi dan tahap rehabilitasi tidak ada kegiatan monitoring maupun evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Pengaturan kegiatan selama ini diatur oleh Tim penanggulangan bencana setempat yang bekerjasama dengan Kesbanglinmas, serta TNI dan Polri untuk urusan keamanan selama kegiatan berlangsung. Belum ada peraturan/kebijakan khusus dari pemerintah daerah maupun pusat yang mengatur mengenai pola pengelolaan PTSD pasca bencana secara terintegrasi. 4. Usaha dari pemerintah yang sudah dirintis sejauh ini sayangnya tidak ada kesinambungannya 5. Dinas Sosial sebenarnya bisa ikut berperan dalam melakukan kunjungan/ monitoring ke korban pasca gempa bersama dengan Dinkes untuk memberikan sosialisasi dalam rangka mencegah PTSD.
55
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Prosedur identifikasi PTSD, Beberapa usaha untuk identifikasi PTSD dilakukan beberapa saat setelah kejadian bencana. Menurut teori, PTSD muncul paling tidak satu bulan setelah bencana baru bisa didiagnosis. Sementara itu yang melakukan identifikasi adanya PTSD tidak melakukan identifikasi ulang setelah lebih dari 1 bulan. Dalam penanganan korban, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa sekalipun itu adalah tim penanggulangan bencana juga perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai PTSD yang akan berguna bagi diri sendiri (yang menyaksikan/mengalami bencana) maupun berguna saat membantu korban mengatasi PTSD. Dalam upaya pencegahan penanggulangan kejadian PTSD telah dilakukan usaha-saha sesuai kemampuan yang ada. Usaha-usaha tersebut antara lain adalah dilakukannya panggung hiburan di daerah pengungsian baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa, dilakukan pijat relaksasi untuk mengurangi stress, didatangkan alim ulama / rohaniawan untuk melakukan siraman rohani bagi korban bencana. Bagi para petugas kesehatan di wilayah bencana, ada usaha untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan ketrampilan tentang PTSD dan cara pengelolaannya. Meskipun kegiatan ini tidak selalu dijumpai pada wilayah bencana yang diteliti. Kesinambungan / monitoring dan evaluasi dari kegiatan ini ternyata tidak dilakukan sehingga usaha dari pemerintah yang sudah dirintis ini tidak ada kesinambungannya. 2. Peran lembaga pemerintah non kesehatan maupun lembaga non pemerintah dalam upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana sudah banyak terlibat. Lembaga Pemerintah non kesehatan seperti Dinas Sosial
sebenarnya bisa ikut berperan dalam
56
melakukan kunjungan/monitoring ke korban pasca gempa bersama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan sosialisasi dalam rangka mencegah PTSD Peran lembaga non pemerintah yang menangani bidang kesehatan telah mencoba untuk meringankan beban korban bencana dengan mendirikan posko kesehatan tetapi fokus pada kesehatan fisik dan sebagian kecil yang menyentuh kesehatan mental. Upaya pelayanannya telah menyentuh kesehatan mental pada umumnya yaitu upaya untuk membuat korban lebih tenang pikirannya. Kegiatan ini ternyata hanya bersifat insidental dan kesinambungan dari kegiatan ini di masa rehabilitasi dan recovery ternyata tidak ada. Kegiatan dalam rangka usaha mengurangi stres korban bencana yang dilakukan/diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah pada umumnya bekerjasama
dengan
lembaga
pemerintah
terkait
untuk
koordinasi
pelaksanaannya. Pada umumnya kegiatan dilakukan beberapa hari setelah kejadian bencana. Peraturan/kebijakan pemerintah yang mengatur peran lembaga non pemerintah dalam kaitannya dengan upaya identifikasi, penanganan, pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD di daerah bencana belum ada. 3. Pola pengelolaan PTSD terintegrasi belum dilakukan, meskipun demikian telah ada upaya penjaringan/identifikasi penderita gangguan kejiwaan,
pelatihan
dokter puskesmas untuk identifikasi dan penanganan penderita gangguan kejiwaan pada korban bencana dan kegiatan untuk memberikan ketenangan pada korban. Belum terlihat adanya perencanaan sebelumnya dalam penanggulangan kejadian PTSD oleh tim penanggulangan bencana Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi. kejiwaan
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memulihkan kondisi
korban bencana terlihat tanpa direncanakan dan dikoordinasikan
sebelumnya tentang kapan, dimana dan bagaimana penyelenggaraannya. Belum ada peraturan/kebijakan khusus dari pemerintah daerah maupun pusat yang mengatur mengenai pola pengelolaan PTSD pasca bencana secara terintegrasi.
57
B. Rekomendasi Dari pembahasan tersebut di atas dapat dikemukakan rekomendasi sebagai berikut: 1. Perlu adanya aktivitas penanganan kesehatan jiwa sebelum maupun sesudah bencana seperti menilai dan memonitor cakupan kebutuhan kesehatan jiwa, melakukan penilaian cepat dan monitoring laporan kesehatan jiwa, melakukan penilaian cepat dan monitoring laporan kesehatan jiwa secara berkelanjutan: a) Mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan
jiwa dan melakukan
pemetaan siapa melakukan apa dan dimana. b) Mengidentifikasi sumber daya dan pelayanan kesehatan jiwa yang telah ada. c) Membangun koordiansi dengan semua stake holder di bidang kesehatan jiwa. d) Memperkuat kapasitas kesehatan jiwa di komunitas dan sistem kesehatan dengan Melakukan training kesehatan
kejiwaan
,
Mengembangkan
sistem
referal
yang
sesuai,
Mengembangkan protokol dan pedoman penanganan kesehatan jiwa, Perlu pelatihan paramedis di tingkat Puskesmas dan kader kesehatan, tingkat desa dalam mengidentifikasi PTSD
sebagai upaya awal community based.
e) Mengembangkan model pelayanan kesehatan jiwa komunitas yang komprehensif bekerja sama dengan stake holder di bidang kesehatan jiwa yang sesuai dengan daerah tersebut (edukasi, promosi dan advocacy kesehatan jiwa) . 2. Mengembangkan PTSD pasca bencana sebagai program
prioritas dalam
penanganan bencana oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota yang diperkirakan rawan bencana. 3. Mengenalkan/sosialisasi PTSD di daerah-daerah bencana, agar masyarakat bisa mengenal adanya PTSD yang menimpa dirinya, baik masyarakat awam di lokasi bencana maupun petugas yang berkompeten terhadap penanganan bencana. 4. Perlunya Prosedur Tetap untuk mengurangi kekacauan dalam penyaluran bantuan 5. Perlu dirintis penanganan terintegrasi mulai Puskesmas integrasi di kabupaten dalam persiapan penanganan melalui hospital based. 6. Penyuluhan terhadap Kader Desa/Dukuh menghadapi , mencegah adanya PTSD 7. Perlu Pola Penanganan berbasis masyarakat, desa siaga jiwa dan berbasis rumah sakit
58
Secara skematis penanganan berbasis masyarakat dan melalui hospital based seagai berikut: Gambar 6. Community Based
Community Based KADER DUKUNG: -KKLKMD -ORSOS -ORMAS -POSYANDU DLL
Hospital/RSJ CENTER: -Konselor --Psikolog
PUSKES MAS
MASYARAKAT
59
Gambar 7. Hospital Based
HOSPITAL BASED
Rawat Jalan Klinik/RS Psikiater -Psikolog -- Konselor
RSJ (Rujukan)
MASYARA KAT
Puskesmas
Rawat Inap
60
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, 2006, Kehidupan dan kebijakan Sosial, JakartaKompas, 23 januari 2007 Flannery, R.B. (1999) Psychological trauma and post traumatic stress Disorder: a.review, International Journal of Emergency Mental Health. 1 (2) p 77 – 82 Galea,S., Nandi,A., Vlahof,D.,2005, The Epidemiology of Post-Traumatic Stress Disorder after Disaster. Epidemiologic review, vol.27, pp:78-91. Grinage, B.D., Diagnosis and Management of Post Traumatic Stress Disorder, American Family Physician, vol 68, no 12, Desember, 2003,p: 2401-2408 Ministry of Health Republic of Indonesia, 2007, Technical Guidelines for Health Crisis Responses on Disaster, Jakarta. National Institute for Clinical Excellence, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD): NICE Publishes Guidance to help the NHS to recognize and treat people who develop PTSD after traumatic events, London, 2005 Perrin,MA, Digrande L., Wheeler,K., 2007, Differences in PTSD prevalence and associated risk factors among World Trade Center disaster rescue and recowery workers. Am J Psychiatry, 164, pp:1385-1394. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Penyelenggaraan Penangulangan bencana
21
Tahun
2008
tentang
Proyek SPHERE, Piagam kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respon Bencana, PT Grasindo, 2007 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Penanganan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 20013. (WHO-WPR,2003EmergencyResponseManual: Guidelines Manual :Guidelines for WHO Representatives snd Country Offices in the Western Pacific Region. Provinsional Version World Health Organization)
61
