ETIKA KEBIJAKAN PUBLIK

ETIKA KEBIJAKAN PUBLIK  KONSEP DASAR ETIKA KEBIJAKAN PUBLIK 

Pengertian Kebijakan Publik dan Etika Kebijakan Publik 

Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh  pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk  mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. masyarakat. Kebijakan Kebijakan publik publik juga merupakan merupakan keputusan keputusan yang dibuat dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak  melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tidakan tertentu. tertentu.

Dalam Dalam kehidu kehidupan pan masya masyaraka rakatt yang yang ada di wilay wilayah ah hukum hukum suatu suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang  penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaika menyelesaikan n permasalahan permasalahan-permasa -permasalahan lahan tersebut. tersebut. Kebijakan Kebijakan publik  publik  yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan akan permas permasalah alahan-p an-perm ermasal asalaha ahan n tersebu tersebut. t. Kebija Kebijakan kan Publik Publik adalah adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi  pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Must (Mustop opad adid idjaj jaja, a, 2002 2002). ). Untu Untuk k mema memaha hami mi lebih lebih jauh jauh baga bagaim iman anaa kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita kita harus harus memaham memahamii dulu dulu apa dan seperti seperti apa kebijakan kebijakan publik publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik. Thomas R. Dye (1981) Kebija Kebijakan kan publik publik adalah adalah apa yang yang tidak tidak dilaku dilakukan kan maupun maupun yang yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memilik memilikii ruang ruang lingku lingkup p yang yang sangat sangat luas. luas. Selain Selain itu, itu, kajian kajianny nyaa yang yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Easton (1969) Mendefinisik Mendefinisikan an kebijakan kebijakan publik publik sebagai sebagai pengalokas pengalokasian ian nilai-nilai nilai-nilai

1

kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk  dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari  pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Anderson (1975) Kebijakan publik adalah kebijakan kebijakan yang dibangun oleh  badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh  pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan  pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif  didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Dye (1978) Mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Whatever governments choose to do or not to do.”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara  berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan  pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah  pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama  besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. David Easton Mendefinisikan public policy sebagai : “The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only theg overnment

can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government choosed do or not to do result in the allocation of values.” Maksudnya, public policy tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh  pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan. Chief J.O. Udoji (1981) Mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “ An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.” Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Jonnes (1977) Memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan  pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Edward Kebijakan publik didefinisikan sebagai “What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs.” Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa  program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Chandler dan Plano (1988) Kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah  publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik  merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam  pembangunan secara luas. Woll (1966) Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk  memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh

3

sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu: Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi,  pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat Adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan,  penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam  bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyrakat. Pengertian Etika Kebijakan Publik 

Kumorotomo mendefinisikan etika pelayanan publik sebagai suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaankebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik (1992;7).

Darwin (2001), mengartikan etika birokrasi sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi.

Widodo menyebutkan etika administrasi negara adalah merupakan wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya (2001;241).

Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas  pokok fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara.

Fadillah mengartikan etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik (2001;27).

Pentingnya Etika Dalam Kebijakan Publik 

Salah satu agenda Reformasi dalam bidang administrasi publik  adalah mengupayakan terwujudnya Good Governance yaitu sistem  penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan  profesional yang ditandai adanya aparat birokrasi pemerintah yang senantiasa mengedepankan terpenuhinya public accountability and responsibility. Untuk itu setiap aparat birokrasi pemerintah yang ada diseluruh level pemerintahan harus memiliki rasa kepekaan (responsiveness) terhadap kepentingan masyarakat maupun terhadap masalah-masalah yang ada dan harus dipecahkan di masyarakat,  bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan, dan harus pula  bersifat representatif dalam pelaksanaan tugas. Hal ini berarti dihindarinya  penyalahgunaan wewenang ataupun tindakan yang melampaui wewenang yang dimiliki baik ditinjau dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari nilai-nilai etika administrasi publik dan etika pemerintahan. Dan perlu ditekankan pula bahwa Good Governance hanya akan terwujud apabila setiap aparat birokrasi pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa melandasi pengambilan kebijakan dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif sebagai perwujudan tanggung jawab yang bersifat obyektif, di samping adanya tanggung jawab yang bersifat subyektif yaitu sikap tidak  membedakan kelompok sasaran pembangunan dan senantiasa berupaya mewujudkan keadilan serta adanya keterbukaan/kejujuran.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menerapkan prinsip prinsip desentralisasi saat ini, pelayanan publik ( Public Service) menjadi isu sentral yang dijadikan pengukur untuk menilai tingkat keefektifan  pelaksanaan Good and Clean Governance. Apakah pengaruh etika dalam kebijakan publik,Etika dalam administrasi publik hakikatnya tidak  mempersoalkan ”benar atau salah” tetapi lebih menekankan kepada ”baik  dan buruk”. Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi  pemerintah memiliki 2 (dua) fungsi yang berbeda, yakni :

Fungsi politik, berkaitan dengan pembuatan kebijakan (public policy making) dan fungsi administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Hal ini berarti kekuasaan membuat

5

kebijakan publik berada pada kekuasaan politik sedangkan  pelaksanaan atas kebijakan politik ini merupakan kekuasaan dari administrasi publik.

Fungsi administrasi, publik dihadapkan kepada sesuatu yang dilematis mengingat adanya dikotomi antara politik dan administrasi. Kebijakan yang dihasilkan dari konsensus politik harus bermain dalam tataran ”benar atau salah” ketika dijalankan oleh administrasi publik.

Disinilah etika diperlukan untuk dijadikan sebagai pedoman, referensi, dan petunjuk tentang apa yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan politik ini. Etika disini juga dapat digunakan sebagai standar   penilaian terhadap perilaku Administrasi Negara dalam menjalankan kebijakan politik apakah dilaksanakan secara ”baik atau buruk” karena Administrasi Negara bukan saja memiliki keterikatan dengan kebijakan  politik tapi lebih dari itu juga berkait dengan manusia dan kemanusiaan.

Berbagai Pertimbangan Etika dalam Kebijakan Publik 

Proses perumusan (formulation) dan penerapan (implementation) kebijakan publik hendaknya juga harus dilakukan sebaik mungkin, sebab suatu kebijakan pemerintah tidak hanya mengandung konsekuensi yuridis semata, tetapi juga konsekuensi etis atau moral. Sebagai suatu produk  hukum, kebijakan publik berisi perintah (keharusan) atau larangan. Barangsiapa yang melanggar perintah atau melaksanakan perbuatan tertentu yang dilarang, maka ia akan dikenakan sanksi tertentu pula. Inilah implikasi yuridis dari suatu kebijakan publik. Dengan kata lain,  pendekatan yuridis terhadap kebijakan publik kurang memperhatikan aspek dampak dan/ atau kemanfaatan dari kebijakan tersebut. Itulah sebabnya, sering kita saksikan bahwa kebijakan pemerintah sering ditolak  oleh masyarakat (public veto) karena kurang mempertimbangkan dimensi etis dan moral dalam masyarakat.

Mengingat kelemahan dalam pendekatan yuridis yang selama ini diterapkan, maka perlu dikembangkan pendekatan baru dalam perumusan

kebijakan publik, yakni pendekatan etika / moral. Konsekuensi dari  pendekatan baru ini adalah bahwa suatu kebijakan publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keterikatannya untuk menjamin kesejahteraan rakyat banyak.

terselenggaranya

kepentingan/

Keterikatannya dengan upaya untuk memajukan daerah/ tanah air dimana kebijakan tersebut dirumuskan.

PENERAPAN ETIKA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK 

Kebijakan Publik sebagai Keputusan yang Mengandung Konsekuensi Moral

Secara rinci ukuran-ukuran normative dalam interaksi antara pengusaha,  penyelengara Negara dengan masyarakar umum, serta bagaimana seharusnya kebijakan publik itu dilaksanakan sebagai berikut :

Keadilan sosial

Tolak ukur kemakmuran ekonomi yang besar adalah terwujudnya keadlan sosial. Tujuan keadilan sosial tersusunya masyarakat yangseimbang dan teratur sehingga seluruh waarga Negara memperoleh kesempatan yang layak untuk membangun suatu kehidupan yang layak  dan mereka yang lemah mendapat bantuan secukupnya.konsep keadilan disatu pihak mewajibkan Negara unutuk mewujudkan kesejahteraan umum, dan dipihak lain mewajibkan warga Negara untuk membantu masyarakat atau Negara guna mencapai tujuan. Ada asas pokok Negara kesejahteraan :

Setiap warga Negara berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf minimum hidup.

7

 Negara mempunyai persatuan orang yang bertanggung jawab atasa taraf  hidup minimum semua warganya

Penematan kerja secara penuh merupakan puncak tujuan sosial yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem Negara kesejahteraan ingin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi.

Penyelengara Negara yang menuju cita-cita kesejahteraan atau keadilan sosial merupakan kewajiban bagi seluruh aparat Negara disetiap  jenjang, dimana diatur dalam undang-undang pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 30, pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 1,2,dan 3, dan pasal 34.

Prinsip keadilan sosial distributif adalah mengandaikan adanya distribusi barang dan sumber-sumbeer daya secara adil. Yang paling  penting dalam prinsip ini adalah meguntungkan kaum fakir dan miskin. Maka para pengambil keputusan perlu menyadari masih banyak  kelompok-kelompok yang sangat tertinggal. Dan pengambilan keputusan harus bersifat objektif dalam mengatasi kemiskinan Negara, bukan  berdasarkan kepentingan pribadi.

Partisipasi dan aspirasi warga

Pengambilan keputusan yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya kesejahteraan yang lebih tinggi.bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan Negara teerbagi menjadi empat : Partisipasi dalam pemilihan Bersifat rasional karena memilih wakil rakyat, mengangkat  pimpinan atau penerapan ideology pembangunan tertentu. Bisa dilakukan melalui pemilu, voting selebaran dan media massa lainya. Partisipasi kelompok warga Negara yang bergabung dengan kelompok  tertentu untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kelompok ini bisa  jadi sarana penengah yang mengkomunikasikan antara warga  Negara denga para pejabat-pejabat yang berkompeten.

Kontak warga Negara dengan pemerintah Komunikasi yang terjalin antara warga Negara dengan  pemerintahanya dengan cara surat, menelpon atau pertemuan secara  pribadi. Partisipasi warga Negara secara langsung di lingkungan pemerintahan. Mensyaratkan keterlibatan secara langsung didalam pembuatan kebijakan pemerintahan. Berbagai tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok  yang memperlihatkan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negaranya. Tindakan protes atau mogo yang sering dilakukan leh warga adalah bentuk kuapan dari tuntutannya akibat saluran-saluran apsirasi yang dimilikinya tersumbat oleh ketidak pedulianpemerintah.

Ada dua asan mengapa sistem partisipatoris dibutuhkan didalam  Negara demokratis.

Karena sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya sendiri.

Pemerintahan modern cenderung semakin kompleks, birokrasi tumbuh membengkak diluar kendali.

Beberapa alasan yang menyebabkan partisipaatoris susah dilaksanakan :

Harapan yang dibebankan kepada masyarakat itu seringkali tidak realistis, yang dimana setiap warga Negara memiliki kegiatan yang berbeda sehingga sukar untuk memenuhinya sekaligus.

Struktur pastisipasi masyarakat dalam sistem modern semakin komplek. Sedang keterbatasn birokrat untuk menyerap segala aspirasi para warga.

Birokrasi terisi oleh para spesialisasi. Yang mengakibatkan para aparatur  dalam pelaksanaannya terlambat dalam pelaksanaan permintaan warga yang lebih sering menghendaki pada hasil akhir tanpa merinci apa saja yang mereka butuhkan.

9

Masalah-masalah Lingkungan

Sebuah kebijakan yang didasari kesadaran akan lingkungan sekitar  dimana berbagai kekhawatiran akan masalah kelestarian alam dan lingkungan. Ada dua sumber daya alam yakni yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui.

Selain masalah pelestarian alam, kekhawatiran juga muncul dari dampak negatif industrialisasi dan pembangunan fisik yang apabila tidak  ditangani secara serius akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri.

Ada lima aspek yang harus mendapa perhatian lebih :

Kependudukan, dimana pemerintah haruslah menyediakan wilayah  pemukiman yang sehat, pembukaan lahan tanpa menganggu potensi alam, dan memperbaiki lingkungan kumuh diperkotaan.

Pembagunan sektoral, sektor pertanian yang mengharuskan penggunaan  pestisida kimia terkadang membawa efek buruk pada lingkungan. Maka dari pada itu haruslah ada pengawasan yangyang tepat.

Media lingkungan seperti tanah, air atau ruang, pemakaian media tersebut hendaknya direncanakan secara tepat dengan mengindahkan  pelstarian lingkungan.

Unsur-unsur penunjang, seperti pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, pengaturan aparatur atau pembebanan biaya terhadap konservasi lingkungan. Dalam pendidikan, hendaknya ekologi dimasukan dalam kurikulum karena menyangkut kesadaran warga akan menjaga lingkungannya.

Legalitas, menerapkan peraturan perundangan mengenai lingkungan secara tegas.

Standar Penilaian Etika dalam Kebijakan Publik 

Seperangkat nilai yang dapat digunakan dalam sebagai acuan, referensi, dan penuntun dalam etika birokrasi adalah :

 Nilai efisiensi yang mengarah pada penggunaan sumber dana dan daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor. Birokrasi publik yang baik  adalah birokrasi yang dapat membedakan antara milik kantor dan milik   pribadi.

 Nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan dengan orang atau pihak  lain dalam organisasi hendaknya dilaksanakan secara formal (impersonal ) dan tidak dilaksanakan secara pribadi ( personal ).

 Nilai marytal system. Dalam kaitannya dengan penerimaan (recruitment ) atau  promosi ( promotion) hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan merytal sistem. Merytal system merupakan suatu sistem  penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, akan tetapi berdasarkan pada pengetahuan (knowledge), ketrampilan ( skill ), kemampuan (capable), dan pengalaman (experince).

 Nilai responsible. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsible, yaitu aparatur yang mempunyai rasa tanggung jawab serta memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Responsibilitas (responsibility) menurut Friedrich dalam Darwin (1998) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar   profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh administrator  (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya.

 Nilai responsivitas yaitu berkaitan dengan daya tanggap birokrasi terhadap  permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Birokrasi publik yang baik  adalah birokrasi yang mempunyai daya tanggap yang tinggi dan cepat

11

menanggapi terhadap permasalahan atau keluhan dari masyarakat.

Dilema Etika dalam Kebijakan Publik 

Dalam sistem administrasi publik atau pelayanan publik telah dikenal norma-norma yang bersifat absolut dan relatif diterima orang. Norma-norma yang bersifat absolut cenderung diterima di mana-mana atau dapat dianggap sebagai universal rules. Norma-norma ini ada dan terpelihara sampai saat ini di semua atau hampir di semua masyarakat di dunia, yang berfungsi sebagai  penuntun perilaku dan standar pembuatan keputusan. Kaum deontologis (salah satu pendekatan dalam etika) menilai bahwa norma-norma ini memang ada hanya saja manusia belum sepenuhnya memahami, atau masih dalam  proses pemahaman. Norma-norma ini biasanya bersumber dari ajaran agama dan filsafat hidup, dan perlu dipertahankan karena memiliki pertimbangan atau alasan logis untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan. Misalnya dalam pelayanan publik diperlukan norma tentang kebenaran (bukan kebohongan), pemenuhan janji kepada publik, menjalankan berbagai kewajiban, keadilan, dsb., merupakan justifikasi moral yang semakin didukung masyarakat di mana-mana. Melalui proses konsensus tertentu, norma-norma tersebut biasanya dimuat dalam konstitusi kenegaraan yang daya berlakunya relatif lama. Mereka yang yakin dengan kenyataan ini dapat digolongkan sebagai kaum absolutis.

Suatu norma dapat dikatakan baik kalau memiliki konsekuensi atau outcome yang baik, yang berarti bahwa harus didasarkan pada kenyataan. Dalam hal ini kaum relativis berpendapat bahwa nilai-nilai yang bersifat universal itu baru dapat diterima sebagai sesuatu yang etis bila diuji dengan kondisi atau situasi tertentu. Misalnya, berbohong adalah norma universal yang dinilai tidak baik. Tetapi bila berbohong ternyata membawa hasil yang  baik, maka berbohong itu sendiri tidak dapat dinilai sebagai melanggar norma etika. Sebaliknya menceriterakan kebenaran itu baik. Akan tetapi bila menceriterakan kebenaran akan membawa konsekuensi yang jelek, maka menceriterakan kebenaran itu sendiri tidak dapat dinilai sebagai sesuatu yang etis. Karena itu, kaum teleologis ini berpendapat bahwa tidak ada suatu  prinsip moralitas yang bisa dianggap universal, kalau belum diuji atau

dikaitkan dengan konsekuensinya.

Implikasi dari adanya dilema diatas maka sulit memberi penilaian apakah aktor-aktor pelayanan publik telah melanggar nilai moral yang ada atau tidak, tergantung kepada keyakinannya apakah tergolong absolutis atau relativis. Hal yang demikian barangkali telah menumbuhkan suasana KKN di negeri kita. Persoalan moral atau etika akhirnya tergantung kepada persoalan “interpretasi” semata.

Hierarki Etika, di dalam pelayanan publik terdapat empat tingkatan etika. Pertama,etika atau moral pribadi yaitu yang memberikan teguran tentang baik  atau buruk, yang sangat tergantung kepada beberapa faktor antara lain  pengaruh orang tua, keyakinan agama, budaya, adat istiadat, dan pengalaman masa lalu. Kedua adalah etika profesi, yaitu serangkaian norma atau aturan yang menuntun perilaku kalangan profesi tertentu. Ketiga adalah etika organisasi yaitu serangkaian aturan dan norma yang bersifat formal dan tidak  formal yang menuntun perilaku dan tindakan anggota organisasi yang  bersangkutan. Dan keempat, etika sosial, yaitu norma-norma yang menuntun  perilaku dan tindakan anggota masyarakat agar keutuhan kelompok dan anggota masyarakat selalu terjaga atau terpelihara (Shafritz & Russell, 1997: 607-608).

13

DAFTAR PUSTAKA

Herlambang, 2010. http://masyrakatherlambang.blogspot.com/2010/10/etikadalam-kebijakan-publik.html. (senin, 15 Oktober 2012, pukul 20.55 WITA). Hidayat, Putra. 2011. http://putratrihidayat.blogspot.com/2011/05/etika-dalamkajian-kebijakan-publik-dan.html. (senin, 15 Oktober 2012, pukul 20.51 WITA). Suganda, Amrullah. 2012. http://amrullohsuganda.blogspot.com/2012/10/ kebijakan-publik-sebagai-keputusan.html. (senin, 15 Oktober 2012,  pukul 19.38 WITA). Zaini, W. Afrizal. 2012. http://afrizalwszaini.wordpress.com/2012/01/13/defenisikebijakan-publik-menurut-pakar/. (senin, 15 Oktober 2012, pukul 19.50 WITA).

TUGAS INDIVIDU 

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK 

“Etika Kebijakan Publik”

Oleh:

Novita Sari 106514031

15

Administrasi Negara

ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  2012